Doktrin Fungsi Personalia

DOKTRIN FUNGSI UMUM PERSONALIA TAHUN 2016 DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR KEP/143/VI/2020 TANGGAL 17 JUNI 2020 TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA No. DFU : PRS-04 SEDANG PROSES PENGESAHAN PIMPINAN

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI i Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/143/VI/2020 tanggal 17Juni 2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Personalia 1 BAB I PENDAHULUAN 1. Umum ……………………………………………………………... 3 2. Maksud dan Tujuan .…………………………………………….. 3 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. ……………………………….. 4 4 Dasar ....... ………………………………………………………….. 4 5. Pengertian.. ………………………………………………………… 4 6. Kedudukan ………………………………………………………… 4 BAB II KETENTUAN-KETENTUAN 7. Umum..……………………………………………………………… 4 8. Tujuan dan Sasaran........................................................ 4 9. Asas ................................................................................ 5 10. Metode ............................................................................ 6 11. Peran .......................................................................... 7 12. Organisasi Tugas dan Fungsi .......................................... 7 13. Ketentuan Lain ............................................................... 9 BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN OPERASIONAL 14. Umum ............................................................................ 9 15. Kebijakan ....................................................................... 9 16. Strategi ........................................................................... 10 17. Operasional..................................................................... 12 BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN TATARAN KEWENANGAN 18. Umum ............................................................................ 22 19. Tugas dan Tanggung Jawab .... ………………………………. 22 20. Tataran Kewenangan................ ………………………………. 24 BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum ............................................................................ 26 22. Pengawasan ........................................................ ……….. 26 23. Pengendalian...................................................... ………… 27 BAB IV PENUTUP 24. Petunjuk Turunan........................................................... 27 25. Keberhasilan ................................................................... 28 26. Penyempurnaan .............................................................. 28 LAMPIRAN A: DAFTAR PENGERTIAN ................................................…………. 29 LAMPIRAN B: SKEMA KEDUDUKAN ...........................................………………. 31 LAMPIRAN C: DAFTAR PESERTA POKJA .......... ………………………………….... 32 DAFTAR DISTRIBUSI

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA Nomor Kep/143/VI/2020 tentang DOKTRIN FUNGSI UMUM PERSONALIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa (SBP); b. bahwa Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/124/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Induk Tentang Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis serta organisasi Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Doktrin Fungsi Umum Personalia; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara; 2. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa; 3. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1055/IX/2019 tentang Pemberhentian

- 2 - Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI; 4. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1262/XI/2019 tentang Doktrin Personel TNI; 5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/I/2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI; 6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/133/XII/2012 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Staf Personel TNI Angkatan Udara (Spersau); Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/477/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang perintah melaksanakan penyusunan Doktrin Fungsi Umum Personalia; 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Doktrin Fungsi Umum Personalia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Doktrin Fungsi Umum Personalia, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini menggunakan kode DFU:PRS-04 dan berklasifikasi Biasa. 2. Aspers Kasau sebagai pembina materi Doktrin Fungsi Umum Personalia. 3. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Peraturan Kasau Nomor Perkasau/124/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Induk Tentang Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DANKODIKLAT, TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M. MARSEKAL MUDA TNI

DOKTRIN FUNGSI UMUM PERSONALIA BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai salah satu bagian integral dari TNI, melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TNI AU melaksanakan pembinaan kekuatan melalui penggelaran alutsista dan sarana prasarana pendukungnya serta pembinaan kekuatan dan kemampuan personel untuk mengawaki alutsista melalui berbagai pendidikan dan latihan secara terencana dan terpadu. b. Pembinaan kekuatan dan kemampuan merupakan prasyarat mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal, melalui metode penyelenggaraan pembinaan personalia, diawali dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran secara integratif. Pembinaan personalia TNI AU merupakan fungsi umum bidang personalia untuk merencanakan kebutuhan personel secara kuantitatif dan kualitatif, pemenuhan hak-haknya serta pengawasan dan pengendalian guna menyiapkan personel yang siap mengawaki organisasi. c. Dalam menyelenggarakan pembinaan personalia, dibutuhkan pedoman baku berupa doktrin bidang personalia yang mengatur kebijakan, sasaran, dan tujuan serta siklus pembinaan personalia. Untuk itu perlu penyusunan Doktrin Fungsi Umum Personalia. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Menyajikan aspek aspek dalam pembinaan kekuatan TNI AU bidang personalia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. b. Tujuan. Tujuan penyusunan doktrin ini adalah dijadikan sebagai pedoman kerja sehingga diperoleh kesamaan pola pikir, sikap, tindak bagi komunitas personalia dalam menyiapkan personel untuk mampu dan siap mengemban tugas sesuai profesinya masing-masing. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup naskah Doktrin Fungsi Umum Personalia ini meliputi ketentuan-ketentuan terkait fungsi personalia, kebijakan, strategi, operasional, tugas, tanggung jawab dan tataran kewenangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan fungsi personalia. b. Tata Urut. Tata urut Doktrin Fungsi Umum Personalia ini sebagai berikut: a. Pendahuluan. TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran Keputusan Kasau Nomor Kep/143/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020

- 4 - b. Ketentuan-Ketentuan. c. Kebijakan, Strategi, dan Operasional. d. Tugas, Tanggung Jawab, dan Tataran Kewenangan. e. Pengawasan dan Pengendalian. f. Penutup. 4. Dasar. Dasar yang digunakan untuk menyusun Doktrin Fungsi Umum Personalia ini adalah: a. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa. b. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1262/XI/2019 tentang Doktrin Personel TNI. c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Angkatan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara. d. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. e. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/XI/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 5. Pengertian. Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan intrepretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan perlu disampaikan pengertian-pengertian sesuai daftar terlampir. (lihat lampiran A). 6. Kedudukan. Doktrin Fungsi Umum Personalia ini berkedudukan pada strata operasional level I, merupakan turunan dari Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa dan menjadi acuan bagi penyusunan petunjuk penyelenggaraan (Jukgar) dan petunjuk referensi (Jukref) Tingkat 2. Skema Kedudukan dapat dilihat pada Lampiran B. BAB II KETENTUAN-KETENTUAN 7. Umum. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dilaksanakan berpedoman pada asas, metode, peran, pokok-pokok organisasi, fungsi, dan ketentuan lain yang terkait sehingga kegiatan penyelenggaraan berjalan lancar dan mencapai sasaran yang diharapkan. 8. Tujuan dan sasaran. a. Tujuan. Tujuan Pembinaan personalia TNI AU adalah:

- 5 - 1) Menentukan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kepentingan organisasi secara kualitatif dan kuantitatif, serta pengembangan dan pemanfaatan melalui suatu pengkajian pendayagunaan SDM. 2) Menyiapkan dan meningkatkan kualitas prajurit yang sanggup dan mampu secara optimal mengemban setiap tugas yang dihadapinya dalam rangka mewujudkan organisasi TNI AU yang profesional, efektif, efisien, dan modern. b. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembinaan personalia TNI AU adalah: 1) Tercapainya kebutuhan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan perkembangan organisasi dan alutsista. 2) Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia melalui berbagai penugasan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3) Terwujudnya pengembangan sistem pembinaan sumber daya manusia yang mampu mengarahkan kesiapan sumber daya manusia secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4) Terwujudnya kemantapan mental kejuangan, disiplin keprajuritan, kepribadian pejuang prajurit, dan prajurit pejuang yang utuh serta tangguh berlandaskan Saptamarga dan Sumpah Prajurit. 5) Terwujudnya ketertiban dan keseimbangan organisasi. 6) Tercapainya profesionalisme keprajuritan berdasarkan tugas dan perannya. 9. Asas. Penyelenggaraan pembinaan personalia di lingkungan TNI AU dilaksanakan dengan berpedoman pada asas sebagai berikut: a. Manfaat. Penyelenggaraan pembinaan personalia dilaksanakan secara tepat kualitas, kuantitas, dan pendayagunaan secara optimal serta harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan organisasi. b. Terencana. Penyelenggaraan pembinaan personalia dilaksanakan secara terencana dengan menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan program pengembangan kekuatan. c. Terbuka. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dilaksanakan secara transparan agar mampu mengantisipasi perkembangan di dalam maupun di luar lingkungan TNI AU. d. Selaras. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dilaksanakan selaras dengan perkembangan adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin. e. Seimbang. Penyelenggaraan pembinaan personalia dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasinya disusun secara seimbang sesuai dengan lingkup penugasannya. f. Prioritas. Penyelenggaraan pembinaan personalia dilaksanakan berasaskan Ambeg Parama Arta yang berarti mendahulukan/memprioritaskan

- 6 - yang perlu didahulukan demi tercapainya daya guna dan hasil guna yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu. g. Belaka. Penyelenggaraan pembinaan personalia dapat mengantisipasi perkembangan di dalam maupun di luar lingkungan TNI AU serta kemampuan penyesuaiannya dalam melaksanakan segala kebijakan secara terbuka sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak, sesuai dengan data dan keadaan yang nyata. h. Waskita. Penyelenggaraan pembinaan personalia disusun dengan pandangan jauh ke depan dengan menggunakan perencanaan dan perkiraan yang tepat dan memadai. i. Terpadu. Penyelenggaraan pembinaan personalia memandang bahwa memecahkan setiap masalah personel harus dilaksanakan secara komprehensif dan integralistik. j. Mumpuni. Penyelenggaraan pembinaan personalia mempunyai kemampuan menjawab berbagai masalah manusiawi yang timbul, dengan memperhatikan kepentingan organisasi maupun perorangan. k. Adil. Penyelenggaraan pembinaan personalia menjamin setiap personel memperoleh kesempatan yang sama untuk maju dalam kariernya, berdasarkan persyaratan yang berlaku. 10. Metode. Penyelenggaraan pembinaan personalia di lingkungan TNI AU dilaksanakan dengan menggunakan metode: a. Ilmiah. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU ditentukan berdasarkan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif atau kombinasi dari keduanya berdasarkan data yang valid dan akurat sehingga diperoleh hasil yang tepat. b. Edukatif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dilaksanakan melalui pendidikan yang berjenjang untuk memperoleh personel yang profesional, militan, dan inovatif. c. Komprehensif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pembinaan dan penggunaan personel. d. Realistis. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU harus realistis yang dihitung berdasarkan kondisi nyata sesungguhnya. e. Aplikatif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dapat diterapkan dengan mudah oleh Pembinaan personel. f. Integratif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU memperhitungkan berbagai kepentingan secara terpadu sesuai dengan tuntutan perkembangan organisasi. g. Prospektif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU disusun dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk organisasi di masa mendatang. h. Antisipatif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dapat memprediksi dinamika kebutuhan personel masa yang akan datang, baik masa damai maupun perang.

- 7 - i. Selektif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dilaksanakan untuk kepentingan seluruh personel dalam bentuk penyaringan dengan berdasarkan penilaian yang objektif. j. Partisipatif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU melibatkan peran aktif seluruh personel dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas sejalan dengan kepentingan organisasi dan kepentingan individu. k. Informatif. Penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU dilaksanakan secara terbuka dan dapat memberikan informasi kepada seluruh satuan dan personel yang meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 11. Peran. Peran Doktrin Fungsi Umum Personalia adalah sebagai dasar acuan untuk menyusun Petunjuk-petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan personalia di Lingkungan TNI AU. Dengan demikian akan terwujud kesesuaian asas, metode, dan ketentuan dalam merencanakan kebutuhan personel, penyusunan daftar susunan personel (DSP), dan klasifikasi jabatan serta pelaksanaan pembinaan personel yang terkait dengan proses penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan personel TNI AU. 12. Organisasi Tugas dan Fungsi. a. Organisasi Tugas. Organisasi tugas yang berkaitan dengan fungsi umum personalia dengan kewenangannya sebagai berikut: 1) Tingkat Mabesau. Organisasi tugas tingkat Mabesau adalah Staf Personalia TNI AU (Spersau) dengan tugas sebagai berikut: a) Spersau adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf umum di bidang personalia dalam rangka mendukung tugas TNI AU. b) Spersau dipimpin oleh Asisten Personalia (Aspers) Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau). c) Aspers Kasau dibantu oleh Wakil Asisten Personalia (Waaspers) Kasau dan unsur pembantu pimpinan yang membawahi Perwira Pembantu Utama (Paban) I/Perencanaan (Ren), Paban II/Pembinaan Sumber Daya Manusia (Bin SDM), Paban III/Pembinaan Karier (Binkar), Paban IV/Pembinaan Pendidikan (Bindik), dan Paban V/Perawatan Personel (Watpers). d) Dalam menyelenggarakan personalia, Aspers Kasau dibantu badan pelaksana pusat dan satker yang menjadi supervisee Spersau antara lain: Puspomau, Disdikau, Diskesau, Disminpersau, Diswatpersau, Dispsiau, Disbintalidau, Lakespra Saryanto, RSPAU dr. Hardjolukito, dan Lakesgilutau drg. R. Poerwanto. 2) Tingkat Komando Utama (Kotama). a) Spers Kotama adalah staf pembantu Panglima/Gubernur/ Komandan Kotama yang bertugas merencanakan serta menyiapkan kebijakan dan kegiatan bidang personalia di tingkat Kotama. b) Spers Kotama dipimpin oleh seorang asisten, direktur, atau paban personel. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada panglima/gubernur/komandan kotama, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi kepala staf kotama, wakil gubernur, atau wakil komandan.

- 8 - 3) Tingkat Satker. a) Spers Satker adalah staf pembantu komandan/kepala satker yang bertugas menyelenggarakan personalia di tingkat satuan kerja. b) Spers tingkat satker dipimpin oleh seorang kepala dinas (personel/pembinaan), dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada komandan/kepala satuan kerja. b. Fungsi. Fungsi Umum Personel TNI AU dalam rangka pembinaan bidang personalia berkenaan dengan dua hal, yaitu terkait sumber daya manusia dan terkait pembinaan personel. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam fungsi umum personalia ini, yaitu: 1) Pengkajian Klasifikasi Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan ini adalah upaya untuk mengelompokkan dan mengodifikasikan personel (baik prajurit maupun PNS) berdasarkan tingkatan golongan, keterampilan serta spesialisasi pendidikan untuk memudahkan proses penyusunan norma pengawakan organisasi dan penempatan personel dalam upaya optimalisasi pendayagunaannya. 2) Pengkajian Pendayagunaan SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah penggunaan sumber daya manusia guna menjamin agar dapat terlaksana secara tepat, serta berhasil, dan berdayaguna dalam ruang lingkup penugasan yang tepat. 3) Pengkajian Norma Pengawakan Organisasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan norma persyaratan kualitatif dan kuantitatif pengawakan organisasi yang tepat sesuai dengan kegiatan dan beban kerja organisasi. 4) Perencanaan Kebutuhan SDM. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dilaksanakan guna merumuskan dan menentukan dalam penentuan kebutuhan sumber daya manusia pada setiap kurun waktu tertentu agar dicapai dayaguna dan hasilguna organisasi. 5) Pemeriksaan (Auditing) dan Pengendalian Inventaris (Inventory) SDM. Pemeriksaan dan pengendalian sumber daya manusia dilaksanakan agar penyimpangan dalam pembinaan dapat diungkap sedini mungkin dan tetap terbinanya sistem informasi tentang sumber daya manusia yang mampu menunjang penyelenggaraan Pembinaan personalia. 6) Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan SDM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan penggunaan sumber daya manusia secara tepat sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan agar ketepatan dalam norma pengawakan organisasi dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. 7) Pengawasan dan Pengendalian Rekrutmen. Kegiatan pengawasan dan pengendalian ini dimaksudkan untuk menjamin penyediaan sumber daya manusia agar terselenggara sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kebutuhan. 8) Penyediaan. Kegiatan penyediaan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah, dan berlanjut untuk memperoleh dan mempersiapkan prajurit guna mengisi kebutuhan pada suatu periode tertentu sehingga dicapai tingkat kekuatan yang diperlukan. Penyediaan prajurit dilaksanakan melalui penerimaan warga negara menjadi calon

- 9 - prajurit sukarela dan prajurit dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan. 9) Pendidikan. Kegiatan pendidikan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah, dan berlanjut untuk membentuk dan mengembangkan kualitas personel, yang berjiwa Pancasila, Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan Panca Prasetya Korpri, memiliki kepribadian sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit serta PNS yang profesional, serta memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kesamaptaan jasmani, sehingga mampu mengemban tugas sebagai kekuatan pertahanan negara. 10) Penggunaan. Kegiatan penggunaan prajurit adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah, dan berlanjut dalam mendayagunakan setiap personel secara optimal dalam penugasan jabatan (struktural, fungsional) dan penugasan lain, serta memberikan kemungkinan pengembangan karier seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas sebagai kekuatan pertahanan negara. 11) Perawatan. Kegiatan perawatan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah, dan berlanjut untuk memberikan rawatan kedinasan guna menciptakan kehidupan rohani dan jasmani yang sehat bagi setiap personel dan keluarganya, serta rawatan purnadinas sebagai penghargaan dari negara dan jaminan bagi kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya sehingga dapat diperoleh dayaguna dan hasilguna yang optimal. Pemberian rawatan kedinasan diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara kewajiban dan hak setiap personel. Pemberian rawatan purnadinas diarahkan untuk menjamin kelangsungan kehidupan mantan personel dan keluarganya. 12) Pemisahan. Kegiatan pemisahan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah, dan berlanjut untuk menjaga kualitas dan kuantitas personel agar tugas TNI AU dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemisahan pada dasarnya merupakan pengakhiran masa dinas dan pemberian rawatan purnadinas termasuk penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjaga kualitas dan kuantitas personel TNI AU. 13. Ketentuan Lain. Penyusunan Doktrin Fungsi Umum Personalia merupakan: a. Tindak lanjut atau salah satu doktrin turunan dari Doktrin Swa Bhuwana Paksa khususnya fungsi umum personalia. b. Kebutuhan pemenuhan stratifikasi doktrin di lingkungan TNI AU. c. Acuan untuk menyusun doktrin-doktrin bidang personalia pada strata di bawahnya. BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN OPERASIONAL 14. Umum. Penyelenggaraan pembinaan personalia merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan dan dilaksanakan untuk mewujudkan proporsionalitas personel yang dibutuhkan TNI AU dan profesionalismenya, sehingga siap digunakan baik dalam pembinaan maupun penggunaan kekuatan. Oleh karena itu, agar kegiatan penyelenggaraan pembinaan personalia ini berjalan lancar dan mencapai

- 10 - sasaran yang diharapkan maka perlu ditetapkan kebijakan, strategi, dan langkahlangkah operasionalnya. 15. Kebijakan. Kebijakan pembinaan personalia TNI AU adalah: a. Terwujudnya komposisi personel baik militer maupun sipil secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP) dan klasifikasi jabatan. b. Terlaksananya lima daur pembinaan personel yang meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. c. Terdukungnya kesehatan, psikologi, dan hukum secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas TNI matra udara. d. Terlaksananya pembinaan mental dan ideologi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terwujudnya jiwa nasionalisme personel TNI Angkatan Udara yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Strategi. Strategi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU terbagi menjadi dua, yaitu terkait sumber daya manusia dan terkait dengan pembinaan personel, yaitu sebagai berikut: a. Pembinaan SDM. Strategi yang dilaksanakan dalam pembinaan sumber daya manusia bertujuan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia untuk kepentingan organisasi secara kualitatif dan kuantitatif, serta pengembangan dan pemanfaatan melalui pengkajian pendayagunaannya sebagai berikut: 1) Pengkajian pendayagunaan sumber daya manusia. 2) Pengkajian dan penyusunan klasifikasi. 3) Pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi. 4) Penentuan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. 5) Pemeriksaan (auditing) dan pengendalian ketersediaan (inventory) sumber daya manusia. 6) Pengendalian dan pengawasan pengguna sumber daya manusia. 7) Pengendalian rekrutmen sumber daya manusia. b. Pembinaan Personel (Binpers). Strategi yang dilaksanakan dalam Binpers sebagai berikut: 1) Penyediaan. Penyediaan prajurit dalam rangka mengisi organisasi TNI AU dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memenuhi unsur kualitas, kuantitas, serta kebutuhan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan masing-masing profesi dan kecabangan, dengan pertimbangan: a) Penyediaan Prajurit TNI AU dilaksanakan melalui proses seleksi dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat dengan memperhatikan faktor wilayah dan keterwakilan putra daerah.

- 11 - b) Penyediaan/pengadaan personel didasarkan atas hasil sasaran pembangunan postur TNI AU. c) Pengadaan PNS dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenhan/ Kemenpan RB berdasarkan penetapan kebutuhan sesuai dengan formasi jabatan. 2) Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan merupakan langkahlangkah untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka membentuk sumber daya manusia TNI AU yang berkualifikasi yang diperlukan dalam pengawakan organisasi TNI AU dengan beberapa penekanan sebagai berikut: a) Pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi. b) Pembenahan lembaga pendidikan dan sistem pendidikan. c) Peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan. 3) Penggunaan Personel. Strategi penggunaan personel dijalankan dengan beberapa pertimbangan dan penekanan sebagai berikut: a) Pembinaan karier personel dilaksanakan dengan merit system secara adil dan wajar untuk mencapai karier setinggi-tingginya. b) Pembinaan karier sesuai dengan kualifikasi yang diselenggarakan melalui penentuan standar penilaian kompetensi jabatan, analisa, dan evaluasi jabatan, serta penilaian kinerja individu yang objektif, transparan, dan akuntabel baik untuk jabatan struktural maupun jabatan fungsional. c) Penerapan Tour Of Duty dan Tour Of Area (TOD/TOA) sesuai dengan kompetensi dan klasifikasi. d) Pemanfaatan Sisfopers TNI AU secara integratif dalam rangka penggunaan personel secara efektif dan efisien. e) Penggunaan personel didasarkan kinerja dan prestasi masingmasing profesi dan kecabangan sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia dalam Daftar Susunan Personel (DSP). 4) Perawatan Personel. Strategi perawatan personel TNI AU dilaksanakan secara menyeluruh dan berlanjut dengan penekanan pada hal-hal sebagai berikut: a) Peningkatan kesejahteraan personel TNI AU secara umum meliputi bidang perumahan, mess, pelayanan, pemeliharaan kesehatan, dan kemarkasan serta penghasilan. b) Peningkatan sikap mental yang meliputi bidang rohani, ideologi, tradisi kejuangan, dan psikologi. c) Peningkatan moril, disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum. d) Peningkatan jasmani personel TNI AU, baik perorangan maupun dalam hubungan kelompok/satuan guna mendukung tugas pokoknya.

- 12 - e) Pemberian penyuluhan dan bantuan hukum kepada personel TNI AU dan keluarga agar tercapai kesadaran hukum bagi personel TNI AU. f) Pemberian cuti bagi personel TNI AU dalam rangka meningkatkan moril dan prestasi kerja. 5) Pemisahan Personel. Dalam pelaksanaannya pemisahan personel mengacu pada ketentuan berakhirnya masa dinas aktif dengan penekanan pada hal-hal sebagai berikut: a) Pengaturan keseimbangan komposisi personel TNI AU baik kualitas maupun kuantitas sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan negara matra udara. b) Pemberian pembekalan keterampilan bagi personel TNI AU yang akan memasuki persiapan pensiun/MPP serta membantu proses administrasi penyaluran bagi prajurit yang akan purna tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. c) Pengurusan hak hak prajurit yang telah berakhir masa dinas prajuritan yang di sebabkan telah mencapai batas usia pensiun (BUP), pensiun atas permintaan sendiri (APS) meninggal dunia dan di berhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 17. Operasional. Penyelenggaraan fungsi umum personel sebagai salah satu fungsi organik militer yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan personalia TNI AU dengan kegiatan operasional sebagai berikut: a. Pembinaan SDM. Pembinaan sumber daya manusia bertujuan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia guna kepentingan organisasi secara kualitatif dan kuantitatif, serta pengembangan dan pemanfaatannya melalui kegiatan: 1) Pengkajian pendayagunaan SDM. a) Penataan kekuatan personel melalui perencanaan kebutuhan kekuatan sesuai dengan DSP baik di dalam struktur maupun luar struktur TNI AU. b) Pembinaan personalia TNI AU ditujukan kepada terwujudnya postur dan struktur pertahanan yang mampu melaksanakan tugas TNI matra udara. c) Pembenahan DSP melalui penataan komposisi personel antar pangkat, golongan, kecabangan dan sumber personel TNI AU dalam rangka mewujudkan kekuatan personel TNI AU. d) Penataan pengawakan personel berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi jabatan melalui pola penempatan pertama pada satuan operasional sebagai prioritas pertama bagi personel lulusan Dikma dan Diklat dasar. 2) Pengkajian dan penyusunan klasifikasi. a) Melaksanakan pengelompokan dan kodifikasi sumber daya manusia, penempatan sumber daya manusia secara tepat,

- 13 - pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, dan pemetaan kualifikasi dan klasifikasi personel hasil assessment kompetensi yang diselenggarakan secara transparan dan objektif. b) Melaksanakan kegiatan dan penyusunan identifikasi sumber daya manusia diperlukan untuk mendukung proses penggunaan personel secara tepat dalam suatu jabatan dan yang meliputi korps atau kecabangan, kejuruan, spesialisasi, tingkat keterampilan atau keahlian. 3) Pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi. a) Melaksanakan penetapan norma dan persyaratan kualifikasi sumber daya manusia dalam pengawakan organisasi dan penentuan kebutuhan sumber daya manusia dalam mengawaki organisasi berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi. b) Melaksanakan kegiatan pengkajian dan penyusunan untuk menentukan kebutuhan pengawakan organisasi secara tepat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas yang didasarkan kepada tuntutan penugasan dan beban kerja. 4) Penentuan dan perencanaan kebutuhan SDM. a) Melaksanakan penataan kekuatan personel melalui perencanaan kebutuhan kekuatan secara akurat dengan proyeksi jangka waktu tertentu. b) Melaksanakan kegiatan penentuan kebutuhan dan pengembangan SDM sampai dengan cara pengembangannya pada jangka pendek, sedang dan panjang, penentuan, dan perencanaan kebutuhan, serta pengembangannya dipengaruhi oleh kemampuan pengadaan, pemisahan personel, tingkat kualitas yang ingin dicapai dan pengembangan organisasi. 5) Pemeriksaan (Auditing) dan Pengendalian ketersediaan (Inventori) SDM TNI. a) Melaksanakan pemeriksaan dan kegiatan pengendalian untuk mengelola ketersediaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia secara berdaya guna dan berhasil guna. b) Melaksanakan Pembangunan/penguatan database personel, penyediaan data personel yang mutakhir dan akurat dan pengelolaan sistem informasi personel yang akurat, transparan, dan akuntabel. 6) Pengendalian dan pengawasan penggunaan SDM. a) Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia secara berdaya guna dan berhasil guna. b) Melaksanakan Penataan penggunaan personel melalui pola pengisian personel dan penempatan pertama personel hasil Dikma dan Diklat Dasar pada satuan operasional sebagai prioritas pertama,

- 14 - dengan sasaran terpenuhi dan terpeliharanya kekuatan personel TNI AU. 7) Pengendalian rekrutmen. a) Melaksanakan pengendalian rekrutmen sumber daya manusia, terutama untuk kegiatan pengalokasian pendidikan pertama, pembentukan dan pengklasifikasian personel. b) Melaksanakan penataan sistem rekrutmen sumber daya manusia yang terbuka, jujur, adil, transparan, dan akuntabel serta berbasis kompetensi. b. Operasional Pembinaan Personalia. Pembinaan personalia diselenggarakan melalui kegiatan: 1) Penyediaan. a) Penyediaan Prajurit. Penyediaan prajurit merupakan kegiatan untuk mendapatkan prajurit baru sesuai dengan kebutuhan pengawakan organisasi TNI AU. Untuk memperoleh prajurit yang berkualitas serta mampu memenuhi tuntutan tugas, maka penyediaan prajurit dilaksanakan melalui kegiatan seleksi berdasarkan persyaratan serta kriteria yang ditentukan. b) Pengadaan PNS. Pelaksanaan pengadaan PNS dilakukan untuk mengisi formasi dalam organisasi TNI AU dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, menyesuaikan dengan kebijakan pengadaan dari pemerintah (Kemenpan dan RB). Dalam pelaksanaannya, pengadaan PNS di lingkungan TNI melalui kebijakan satu pintu yang dilaksanakan oleh Kemenhan. 2) Pendidikan. a) Pendidikan Prajurit. Pendidikan prajurit sebagai bagian integral dari pembinaan personel mempunyai peranan penting dalam membentuk dan mengembangkan kualitas prajurit yang berjiwa Pancasila dan Saptamarga secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pendidikan prajurit dilaksanakan dengan Falsafah “Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana” yang berarti mewujudkan prajurit TNI AU yang mengutamakan patriot pejuang, mahir, dan terampil dalam profesinya sebagai kekuatan pertahanan negara. (2) Golongan Pendidikan. (a) Pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah diberikan kepada Prajurit TNI AU untuk membekali, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan pengetahuan, dan atau keterampilan yang disusun secara sistematis dan diselenggarakan di lembaga pendidikan. Meliputi pendidikan pertama (Dikma), pendidikan pembentukan (Diktuk), pendidikan pengembangan umum (Dikbangum), pendidikan spesialisasi (Dikbangspes), pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dikiptek), serta pendidikan peralihan (Dikalih). Pendidikan sekolah dilaksanakan di dalam negeri

- 15 - atau di luar negeri kecuali pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan. (b) Pendidikan Luar Sekolah. Pendidikan luar sekolah diberikan kepada prajurit untuk membekali, memelihara dan meningkatkan pengetahuan atau keterampilan tertentu yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan sekolah, yaitu melalui penataran, penyuluhan dan penyegaran. Hal tersebut dapat dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Pola Umum Pendidikan Prajurit TNI AU. Pola pendidikan prajurit dibedakan untuk perwira, bintara, maupun tamtama. Pendidikan Perwira didasarkan pada spektrum penugasan, tingkat jabatan, dan kualifikasinya. Sedangkan pola pendidikan bintara dan tamtama didasarkan terutama pada tingkat penugasan dan keterampilan. (4) Jenis pendidikan prajurit terdiri atas: (a) Pendidikan perwira meliputi pendidikan pertama (Dikma), pendidikan pembentukan (Diktuk), pendidikan pengembangan umum (Dikbangum), pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes), pendidikan ilmu pengetahuan dan tenologi (Dikiptek), dan pendidikan peralihan (Dikalih). (b) Pendidikan bintara meliputi Dikma, Diktuk, Dikbangspes, dan Dikiptek, dan Dikalih. (c) Pendidikan Tamtama meliputi Dikma, Dikbangspes. (5) Pembinaan Pendidikan. (a) Pembinaan pendidikan merupakan upaya yang bertujuan agar pendidikan prajurit TNI AU dapat terselenggara dengan efektif dan efisien untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dengan pencapaian strategi menggunakan pendekatan kesisteman. (b) Pembinaan pendidikan prajurit TNI AU pada dasarnya adalah pembinaan terhadap aspek pendidikan yang meliputi pola dan struktur pendidikan, komponen pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, lingkungan pendidikan, validasi, dan pengembangan pendidikan. b) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS TNI AU. Diklat PNS TNI AU dilaksanakan dalam rangka mendapatkan PNS yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PNS atau dalam jabatan tertentu. (1) Jenis Pendidikan dan Pelatihan. (a) Diklat Dasar. (b) Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). (c) Diklat dalam jabatan.

- 16 - (d) Diklat Teknis. (e) Diklat Fungsional (2) Jenjang Pendidikan dan Pelatihan. (a) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV). (b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk.III). (c) Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk.II). (d) Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim Tk.I). (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PNS TNI AU dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang ditentukan. 3) Penggunaan. a) Penggunaan Prajurit. Penggunaan prajurit sebagai bagian integral dari pembinaan personel berlangsung dalam waktu yang panjang, sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu disusun dengan perencanaan yang terarah, bertahap, dan berlanjut guna pengembangan dan peningkatan karier prajurit selama pengabdiannya, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Dinas keprajuritan adalah pengabdian seseorang warga negara sebagai prajurit baik sebagai sebagai prajurit sukarela maupun prajurit wajib dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Ikatan Dinas Pertama (IDP) adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier. (b) Ikatan Dinas Lanjutan (IDL) adalah ikatan dinas yang berlaku terhitung mulai tanggal berakhir masa Ikatan Dinas Pertama. (c) Ikatan Dinas Khusus (IDK) adalah ikatan dinas dalam jangka waktu paling singkat tiga bulan dan paling lama empat tahun sebagai tambahan yang dikenakan bagi Prajurit TNI AU yang mengikuti pendidikan dalam rangka memperdalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu di luar lembaga pendidikan TNI AU dengan biaya negara. (2) Kepangkatan. Pangkat pada hakikatnya adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki seorang prajurit. Sebagai bagian dari pembinaan karier, pangkat berkaitan langsung dengan tegaknya wewenang dan tanggung jawab jabatan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengaturan kepangkatan dan penugasan prajurit harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka pembinaan karier. (3) Jabatan. Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat jabatan (struktural dan fungsional) berdasar-

- 17 - kan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku serta memenuhi persyaratan yang ditentukan. (4) Penugasan Prajurit. Penugasan adalah pemberian tugas kepada seseorang prajurit oleh pejabat berwenang yang mengakibatkan adanya wewenang dan tanggung jawab. Penugasan tersebut dapat berupa pemberian jabatan struktural atau jabatan fungsional. Penerapan kebijakan yang sesuai dengan rencana yang tepat, komitmen dan konsistensi Tour Of Duty dan Tour Of Area yang sesuai dengan korps, profesi, spesialisasi, klasifikasi, dan kompetensi. (5) Pola Dasar Karier. (a) Pola Dasar Karier Perwira. yang menjalankan peranannya sebagai pimpinan, pemikir, pemrakarsa, penggerak, penentu, dan penanggung jawab keberhasilan misi TNI AU harus dibina kariernya yang meliputi Periode Pengembangan Dasar (letda-kapten), Periode Pengembangan Profesi (mayor-letkol), Periode Bakti dan Pengembangan Lanjutan (kolonel), dan Periode Darma Bakti (Perwira Tinggi). (b) Bidang Karier Perwira. Bidang karier perwira untuk melaksanakan fungsi atau bidang penugasan yang berbedabeda dibagi dalam beberapa spesialisasi yang disebut cabang atau korps. (c) Pola Karier Perwira Cabang/Korps. Pola karier perwira cabang/korps adalah gambaran pengembangan kemampuan/kecakapan dalam suatu cabang, berupa jalur urutan pangkat, jabatan, dan pendidikan mulai dilantik sampai akhir dinas keprajuritan. (d) Program Karier Khusus. Program karier khusus adalah suatu gambaran kemampuan atau kecakapan dalam suatu bidang/fungsi tertentu berupa jalur urutan kepangkatan, jabatan dan pendidikan bagi perwira dari beberapa cabang/korps sejak diangkat sampai mencapai kedudukan tertinggi dalam bidang/fungsi tersebut. (e) Pembinaan Karier Bintara dan Tamtama. Bintara berperan sebagai pimpinan unit kecil, juru, pelatih, pengawas, serta tulang punggung pelaksanaan tugas TNI AU, sedangkan tamtama berperan sebagai pelaksana di lapangan yang terpercaya dengan keterampilan tertentu. (6) Sarana Pengendalian Karier. Untuk memperoleh daya dan hasil guna yang optimal dalam pemanfaatan prajurit, baik penugasan di dalam maupun luar organisasi TNI AU, perlu adanya sarana pengendalian karier. Sarana tersebut meliputi daftar susunan personel, data prajurit, klasifikasi prajurit, penilaian, badan/dewan pengendalian karier, dan konsultasi karier dimana seluruh data personel TNI AU tersimpan, diolah, dan dipusatkan dalam satu sistem pengolahan informasi personel TNI AU ( Sisfopers) yang integratif. b) Pembinaan Karier PNS. PNS di lingkungan TNI AU adalah sebagai komplemen, dalam pembinaan karirnya ditempatkan pada jabatan dan bidang tertentu sesuai kebutuhan organisasi dan

- 18 - kompetensi serta disesuaikan dengan ketentuan umum PNS yang berlaku sebagai berikut: (1) Pengangkatan dalam Jabatan. Pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan sesuai persyaratan-persyaratan yang ditentukan. (2) Kepangkatan. Pangkat menunjukkan kedudukan seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan atas prestasi kerja dalam pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. (3) Pola Dasar Karier. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS TNI AU untuk mengenal tugas, tanggung jawab, tradisi maupun lingkungan organisasi TNI AU yang meliputi periode-periode: pengenalan penugasan, penguasaan, dan pemantapan dalam penugasan, pengembangan, dan pemantapan kemampuan, serta periode Darmabakti. (4) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Dalam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan serta pengangkatan dalam pangkat dibentuk badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan di Mabes TNI dan Mabes TNI AU. (5) Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan PNS TNI AU minimal sekali dalam setahun dibuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta Daftar Urut Kepangkatan (DUK). (6) Ujian Dinas. PNS TNI AU yang akan naik pangkat ke dalam golongan yang lebih tinggi yaitu Golongan III dan IV harus lulus ujian dinas, kecuali bagi PNS TNI AU yang telah lulus Diklat Tk. IV dan Diklat Tk. III. (7) Pemindahan. Pemindahan antar instansi/departemen. Pengalihan/pemindahan jenis Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan sepanjang untuk kepentingan dinas. 4) Perawatan Personel. a) Perawatan Prajurit. Perawatan prajurit sebagai bagian integral dari pembinaan personel harus menjamin setiap prajurit agar selalu siap mengemban tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaikbaiknya. Perawatan prajurit diselenggarakan dengan pemberian rawatan kedinasan kepada setiap prajurit dan keluarganya, sejak diangkat menjadi prajurit siswa sampai berakhirnya dinas keprajuritan, agar dapat dicapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan organisasi dan kebutuhan individu. (1) Rawatan Prajurit (a) Pembinaan Mental. Pembinaan mental prajurit TNI AU merupakan proses untuk mengembangkan dan membentuk watak serta kepribadian prajurit TNI AU beserta keluarga

- 19 - yang didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU. (b) Pembinaan Moril. Kegiatan rawatan kedinasan dalam usaha pemenuhan kebutuhan moril prajurit TNI AU beserta keluarga merupakan usaha untuk mewujudkan sikap positif prajurit, baik secara perorangan maupun kedinasan dalam menghadapi tugas yang diembannya. (c) Penegakan Hukum. Penegakan hukum sebagai bentuk penerapan reward dan punishment secara tegas dan konsisten pada setiap Personel TNI AU yang merupakan fungsi kepolisian milter dalam rangka mendukung tugas TNI AU. (d) Bantuan Hukum. Pemberian penyuluhan dan bantuan Hukum kepada personel TNI AU beserta keluarga merupakan pemenuhan hak personel yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan sama dihadapan hukum agar tercapai kesadaran hukum. (e) Pembinaan Disiplin. Pembinaan disiplin merupakan upaya agar prajurit TNI AU mematuhi setiap aturan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (f) Pembinaan Jasmani. Pembinaan jasmani dilaksanakan untuk menyiapkan prajurit TNI AU agar mempunyai fisik prima dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AU. (g) Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan. Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu bagian dalam pembinaan prajurit TNI AU beserta keluarga yang harus dilaksanakan secara rutin agar dapat menjaga kondisi dan kemampuan prajurit TNI AU. (h) Pembinaan Psikologi. Pembinaan psikologi merupakan salah satu dasar pembinaan prajurit TNI AU, yang dilaksanakan dengan didasarkan pada aspek kognitif, intelejensi, dan kepribadian guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AU. (2) Pembinaan Kesejahteraan Prajurit (a) Kesejahteraan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan prajurit sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan prestasi kerja dengan tujuan untuk menjamin kehidupan dan penghidupan prajurit TNI AU, sehingga mereka memiliki ketenteraman lahir batin dan senantiasa siap untuk melaksanakan tugas. (b) Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI AU yang meliputi bidang perumahan, kesehatan, dan penghasilan dengan harapan peningkatan kesejahteraan ini dapat mendukung terwujudnya kondisi prajurit TNI AU yang profesional, militan, dan inovatif.

- 20 - (c) Prajurit siswa selama menjalani pendidikan pertama mendapat penghasilan berupa uang saku pendidikan. (d) Rawatan kedinasan bagi prajurit yang cacat ringan. prajurit dan prajurit siswa yang dalam dan/atau karena dinas, dinyatakan menyandang cacat ringan sebagai akibat dari tindakan langsung lawan maupun bukan akibat tindakan langsung lawan, selain menerima rawatan kedinasan juga menerima santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (e) Pemberian tanda jasa dan/atau tanda kehormatan. prajurit dan prajurit siswa yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas, yang mendapat penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas, dianugerahi tanda jasa dan/atau tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) Pemberian Cuti. Pemberian cuti bagi prajurit TNI AU merupakan rawatan kedinasan dalam rangka memelihara dan meningkatkan moril serta prestasi kerja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja personel TNI AU dalam mendukung tugas pokok TNI AU. Pemberian cuti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (g) Uang duka dan biaya perawatan jenazah (Watzah). Kepada suami/istri maupun anak atau ahli waris dari prajurit TNI AU yang tewas atau meninggal dunia diberikan santunan uang duka dan biaya watzah. Besarnya jumlah uang duka dan uang watzah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (h) Pernikahan/perceraian. Prajurit TNI AU yang akan melangsungkan pernikahan/perceraian harus mendapatkan izin dari pejabat atau atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Rawatan Purnadinas. Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan akan memperoleh rawatan dan layanan purnadinas yang meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, pesangon, pelayanan kesehatan, dan/atau rawatan purnadinas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Rawatan keluarga prajurit meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan moril, pembinaan mental, dan pelayanan keagamaan serta bantuan hukum. b) Perawatan PNS. Perawatan PNS TNI AU bertujuan untuk menjamin kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah setiap PNS TNI AU beserta keluarganya agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dapat diperoleh daya guna dan hasil guna yang meliputi: (1) Pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan dan memelihara kesamaptaan jasmani setiap PNS TNI AU.

- 21 - (2) Pembinaan mental dan rohani. Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk membentuk dan memelihara budi pekerti yang luhur bersumber pada keimanan Tuhan Yang Maha Esa, jiwa pengabdian yang berdasarkan kepada Pancasila dan Panca Prasetya Korpri, serta tradisi yang menumbuhkan rasa bangga terhadap status dan tugas yang diberikan oleh negara. (3) Pembinaan disiplin. Pembinaan disiplin merupakan upaya agar PNS TNI AU mematuhi setiap aturan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Penghasilan. Penghasilan berupa pemberian gaji dan tunjangan diberikan kepada PNS TNI AU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan usaha kegiatan untuk memelihara dan melayani kesehatan PNS TNI AU beserta keluarganya. (6) Tunjangan cacat. PNS TNI AU yang menderita cacat karena dinas sehingga mengakibatkan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri berhak menerima tunjangan cacat di luar pensiun. (7) Uang duka dan biaya perawatan jenazah (Watzah). Kepada suami/istri maupun anak atau ahli waris dari PNS TNI AU yang tewas atau meninggal dunia diberikan santunan uang duka dan biaya watzah. Besarnya jumlah uang duka dan uang watzah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (8) Pernikahan/perceraian. PNS TNI AU yang akan melangsungkan pernikahan/perceraian harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (9) Cuti. Kepada PNS TNI AU diberikan cuti, dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan moril serta prestasi kerja. Cuti kepada PNS TNI AU diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (10) Tanda penghargaan. Tanda penghargaan diberikan kepada PNS TNI AU yang telah menunjukkan jasa-jasa serta memiliki pengabdian yang luar biasa sehingga patut dijadikan teladan di lingkungannya. Macam penghargaan dan persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (11) Pelayanan personel. Bagi PNS TNI AU, selain mendapat perawatan personel, kepadanya diberikan pelayanan personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (12) Bantuan hukum pemberian penyuluhan dan bantuan hukum kepada PNS TNI AU dan keluarga merupakan pemenuhan hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan sama dihadapan hukum agar tercapai kesadaran hukum.

- 22 - (13) Rawatan purnadinas. PNS yang diberhentikan dengan hormat dari dinas memperoleh rawatan dan layanan purnadinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (14) Rawatan keluarga PNS. Rawatan keluarga PNS meliputi rawatan kesehatan, pembinaan moril, pembinaan mental, dan pelayanan keagamaan serta bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pemisahan/Pemberhentian. a) Pemisahan Prajurit. Pemisahan prajurit adalah merupakan kegiatan akhir dalam pembinaan prajurit, bertujuan memelihara keseimbangan komposisi prajurit baik kualitas maupun kuantitas, sehingga TNI AU mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai kekuatan pertahanan negara. Pelaksanaan pemisahan merupakan pencerminan keberhasilan pembinaan prajurit secara keseluruhan, yang terbagi menjadi dua yaitu: (1) Pemberhentian dengan hormat. (2) Pemberhentian tidak dengan hormat. b) Pemisahan PNS. Pelaksanaan pemisahan PNS dilakukan untuk kepentingan TNI AU dan menyesuaikan dengan kebijakan pemisahan PNS dari pemerintah (Kemenpan RB, Kemenhan dan BKN). c) Pembekalan keterampilan. Pemberian pembekalan keterampilan kepada personel TNI AU dilaksanakan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan personel TNI AU, dalam rangka menghadapi purna tugas/pensiun serta membantu proses administrasi penyaluran bagi prajurit yang akan purna tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. BAB IV TUGAS TANGGUNG JAWAB, DAN TATARAN KEWENANGAN 18. Umum. Pembinaan personalia TNI AU merupakan proses yang harus dilaksanakan secara terus menerus, bertahap dan berlanjut, serta melibatkan berbagai instansi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan dan pengendalian. Untuk dapat mewujudkan suatu pola Personalia TNI AU secara terpadu dan berkelanjutan, maka perlu digariskan tugas, tanggung jawab, dan tataran kewenangan sehingga mekanisme pembinaan dapat terkoordinasi dengan baik. 19. Tugas dan Tanggung Jawab. Tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan personalia sebagai berikut: a. Asisten Personalia (Aspers Kasau). 1) Aspers Kasau bertugas: a) Merumuskan dan merencanakan kebijakan: (1) Pembinaan SDM meliputi klasifikasi, pendayagunaan, pengawakan, rencana kebutuhan, pemeriksaan dan pengendali-

- 23 - an inventarisasi, pengawasan, dan pengendalian penggunaan, serta pengawasan dan pengendalian rekrutmen SDM TNI AU. (2) Pembinaan personel, meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. b) Merumuskan rencana program kerja dan anggaran di bidang personalia TNI AU. c) Menyusun perkiraan personel TNI AU dalam rangka perencanaan kebutuhan. d) Menyelenggarakan pembinaan administrasi seluruh unsur di lingkungan Spersau. e) Membantu Kasau/Wakasau dalam supervisi staf (mengoordinasi, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi) atas tugas, fungsi, dan pelaksanaan kegiatan Puspomau, Disminpersau, Disdikau, Diskesau, Diswatpersau, Dispsiau, Disbintalidau, Lakespra Saryanto, RSPAU dr. Hadjolukito, dan Lakesgilutau drg. R. Poerwanto. f) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar TNI AU. g) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 2) Aspers Kasau dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasau dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi Wakasau. b. Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban Pers Kotama. 1) Aspers/Dirmin/Paban Pers bertugas: a) Menyusun, merumuskan rencana dan program pembinaan personel yang meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan personel. b) Merumuskan rencana perkiraan dan laporan kekuatan personel. c) Merencanakan sistem dan pola pembinaan disiplin, moril, rohani, dan kesejahteraan personel. d) Menyelenggarakan administrasi personel dan perawatan personel. e) Merumuskan/merencanakan pendidikan personel dalam wilayah pembinaan Kotama. f) Mengevaluasi pelaksanaan personalia kotama. g) Menangani masalah-masalah bidang personel yang belum ditangani oleh staf lain. h) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Kotama.

- 24 - i) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Pang/Gubernur/ Dankotama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 2) Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban Pers dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Pang/Gubernur/Dankotama dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi Kas/Wagub/ Wadan Kotama. c. Kadispers/Kadisbin. 1) Kadispers/Kadisbin bertugas: a) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan Pembinaan personalia serta pelayanan personel. b) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan perawatan personel dalam bidang pangan, panggon dan kaporlap. c) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kesamaptaan jasmani. d) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansiinstansi terkait di dalam dan di luar lanud atau satker untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. e) Melaksanakan evaluasi program kegiatan Dinas Personel/ Pembinaan. f) Mengajukan pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 2) Dispers/Disbin dipimpin oleh Kadispers/Kadisbin dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danlanud/Dansatker. 20. Tataran Kewenangan. Tataran kewenangan Pembinaan personalia dijabarkan dalam siklus sebagai berikut: a. Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Kasau sebagai penentu kebijakan dan keputusan Personalia TNI AU serta berwenang dalam penentuan sasaran pembinaan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan serta pencapaian sasaran personalia di lingkungan TNI AU. b. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau). Irjenau berwenang dalam pelaksanaan kegiatan (Kalakgiat) di bidang pengawasan dan pemeriksaan program dan anggaran pembinaan personalia TNI AU. c. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena Kasau memberikan informasi tentang perkembangan organisasi TNI AU dan pertelaan tugasnya serta memadukan upaya perencanaan Personalia sejalan dengan Program Pengembangan Kekuatan (Probangkuat) TNI AU. d. Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau). Aspers Kasau berwenang merumuskan kebijakan pelaksanaan pembinaan personalia TNI AU sebagai berikut: 1) Pembinaan SDM.

- 25 - a) Pengkajian pendayagunaan SDM: (1) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan pengkajian pendayagunaan sumber daya manusia. (2) Menyusun dan merumuskan program pengkajian pendayagunaan sumber daya manusia. (3) Melaksanakan pengkajian pendayagunaan sumber daya manusia. b) Pengkajian dan penyusunan klasifikasi: (1) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan pengkajian dan penyusunan klasifikasi sumber daya manusia. (2) Menyusun pelaksanaan program pengkajian dan klasifikasi. c) Pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi: (1) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi TNI AU. (2) Menyusun dan merumuskan program pengkajian serta penyusunan norma pengawakan organisasi TNI AU. (3) Melaksanakan pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi TNI AU. d) Penentuan dan perencanaan kebutuhan SDM: (1) Memberikan pengarahan dan menentukan kebutuhan kekuatan dalam pelaksanaan penentuan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. (2) Menyusun dan merumuskan program penentuan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. e) Pemeriksaan (auditing) dan pengendalian ketersediaan (inventory) SDM: (1) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan pemeriksaan (auditing) dan pengendalian ketersediaan (inventory) sumber daya manusia. (2) Menyusun dan merumuskan program pemeriksaan (auditing) serta pengendalian ketersediaan (inventory) sumber daya manusia. f) Pengendalian dan pengawasan penggunaan SDM: (1) Memberikan pengarahan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya manusia serta yang bersifat umum. (2) Menyusun dan merumuskan program pengendalian serta pengawasan penggunaan sumber daya manusia.

- 26 - g) Pengendalian rekrutmen: (1) Memberikan pengarahan dalam melaksanakan pengendalian rekrutmen perwira, bintara, dan tamtama. (2) Menyusun dan merumuskan program pengendalian serta pengawasan pelaksanaan rekrutmen perwira, bintara, dan tamtama. 2) Pembinaan personel. a) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyediaan/pengadaan personel meliputi kebutuhan, alokasi, persyaratan, ketentuan, dan pedoman penyelenggaraan penerimaan calon personel serta menyiapkan tata cara pelaksanaan dan dukungannya. b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan personel melalui perumusan kebijakan 10 (sepuluh) komponen pendidikan, kebijakan sistem dan operasional pendidikan. c) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penggunaan personel dilaksanakan melalui pembinaan karier personel dalam rangka penempatan jabatan sturktural dan fungsional di lingkungan TNI AU, penugasan personel di luar struktur TNI AU, kebijakan dalam kepangkatan, pola karier serta evaluasi serta pemuktahiran data personel di lingkungan TNI AU maupun di luar struktur TNI AU. d) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perawatan personel guna meningkatkan kesejahteraan personel dan keluarga berpedoman pada perumusan kebijakan mengenai hak dan kewajiban, perumusan kebijakan dalam pembinaan hukum, disiplin dan tata tertib, kebijakan tentang pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian moril, perilaku, sikap, mental, dan tradisi. e) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemisahan dan penyaluran personel yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan komposisi personel baik kualitas maupun kuantitas sehingga personel TNI AU mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan negara. e. Inbinprof. Inbinprof membantu Spersau dalam rangka penyelenggaraan Pembinaan personalia. f. Ingunpers. Ingunpers mengumpulkan, memelihara, dan menyediakan serta melaporkan data personel di satuan masing-masing kepada Spersau secara hierarkis dalam rangka penyelenggaraan personalia.

- 27 - BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum. Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pembinaan personalia TNI AU dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan tingkat kewenangan organisasi TNI AU, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai norma yang berlaku. 22. Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam pembinaan personalia TNI AU agar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada baik dalam kegiatan pembinaan kekuatan dan kemampuan, sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing pejabat sebagai berikut: a. Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Selaku pimpinan organisasi TNI AU menyelenggarakan pengawasan secara umum tentang pembinaan personalia di lingkungan TNI AU. b. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau). Irjenau melaksanakan pengawasan program kegiatan dan anggaran bidang personalia TNI AU. c. Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau). Aspers Kasau melaksanakan pengawasan teknis bidang personalia di lingkungan TNI AU, sebagai berikut: 1) Melaksanakan pengawasan teknis pembinaan SDM dan pembinaan personel di lingkungan TNI AU. 2) Melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan SDM dan pembinaan personel yang diselenggarakan oleh supervisee, meliputi: a) Bidang Kepolisian Militer oleh Puspomau. b) Bidang Pendidikan oleh Disdikau. c) Bidang Administrasi Personel oleh Disminpersau. d) Bidang Kesehatan oleh Diskesau. e) Bidang Perawatan Personel oleh Diswatpersau. f) Bidang Pembinaan Psikologi oleh Dispsiau. g) Bidang Pembinaan Mental dan Ideologi oleh Disbintalidau. d. Institusi Pembinaan Profesi (Inbinprof). Inbinprof membantu Aspers Kasau dalam pengawasan penyelenggaraan personalia TNI AU sesuai dengan bidang profesi masing-masing. e. Institusi Pengguna Personel (Ingunpers). Ingunpers membantu Aspers Kasau dalam pengawasan penyelenggaraan personalia TNI AU di satuannya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. 23. Pengendalian. Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan personalia TNI AU sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai baik dalam kegiatan pembinaan kekuatan dan kemampuan, sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing pejabat sebagai berikut: a. Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau). Aspers Kasau bertugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan personalia TNI AU.

- 28 - b. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena Kasau bertugas mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pembinaan personalia TNI AU. c. Institusi Pembinaan Profesi (Inbinprof). Inbinprof membantu Aspers Kasau dalam pengendalian penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU sesuai dengan bidang profesi masing-masing. d. Institusi Pengguna Personel (Ingunpers). Ingunpers membantu Aspers Kasau dalam pengendalian penyelenggaraan pembinaan personalia TNI AU di satuannya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. BAB VI PENUTUP 24. Petunjuk Turunan. Doktrin Fungsi Umum Personalia merupakan turunan dari Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa. Doktrin Fungsi Umum Personalia mempunyai beberapa doktrin turunan berupa petunjuk penyelenggaraan dan beberapa Jukref Tingkat 2 sebagai berikut: a. Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan SDM. b. Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Personel. c. Jukref-jukref Tingkat 2. 25. Keberhasilan. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Doktrin Fungsi Umum Personalia ini oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaannya di lapangan. 26. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Doktrin Fungsi Umum Personalia ini agar disarankan kepada Kasau melalui Aspers Kasau dengan tembusan Dankodiklatau sesuai dengan mekanisme umpan balik. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, I NYOMAN TRISANTOSA, S.I.P., M. Tr. (Han) MARSEKAL MUDA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA DAFTAR PENGERTIAN 1. Doktrin. Doktrin adalah pedoman kerja. 2. Karier. Karier adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi prajurit TNI dalam kesempatan untuk mendapatkan jabatan/kedudukan tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan serta pemindahan dan giliran penugasan. 3. Kebijakan. Kebijakan adalah konsep yang menjadi garis besar dan dasar perencanaan, dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam pemerintahan, perusahaan dan organisasi lainnya pernyataaan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sehingga garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis, dan haluan. 4. Personalia. Personalia adalah bagian suatu instansi/organisasi yang mengurus soal-soal kepegawaian meliputi serangkaian kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal yang terkait administratif yang mengatur hubungan antara organisasi dan karyawannya. 5. Personel TNI AU. Personel TNI AU adalah prajurit TNI AU dan Pegawai Negeri Sipil yang berdinas di lingkungan TNI AU. 6. Pembinaan. Pembinaan adalah suatu kegiatan pengaturan sesuatu agar dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, teratur, rapi, dan saksama menurut program pegendalian serta pengemudian pelaksanaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. 8. Pembinaan SDM TNI AU. Pembinaan SDM TNI AU adalah pembinaan prajurit TNI AU dan PNS TNI AU serta SDM lainnya yang digunakan untuk mendukung tugas pokok TNI AU. 9. Prajurit. Prajurit adalah anggota tentara atau militer. 10. PNS. PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. PNS TNI AU. PNS adalah pegawai negeri sipil atau anggota organisasi TNI AU yang bukan militer. 12. Pembinaan Personalia TNI AU. Pembinaan personalia TNI AU merupakan segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan, pembangunan dan pengembangan, pengarahan serta pengendalian personel TNI AU secara berdaya dan berhasil guna yang meliputi kegiatan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan, pengaturan pembinaan personel dan tenaga manusia dengan baik, teratur, tertib dan saksama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian integral dari pembinaan kekuatan TNI AU. Lampiran A Keputusan Kasau Nomor Kep /143/VI/ 2020 Tanggal 17 Juni 2020

- 30 - 13. Daftar Susunan Personel (DSP). Daftar susunan personel adalah suatu daftar yang menunjukkan jumlah, macam pangkat dan keahlian dari personel yang dibutuhkan pada unit organisasi disesuaikan dengan beban kerja. 14. Efektif. Efektif adalah suatu kemampuan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan dioperasikan/digunakan secara terpadu, yang diwujudkan dalam manajemen pembinaan dan manajemen operasional yang mengacu pada keseimbangan antara yang digunakan dengan sasaran yang ingin dicapai. 15. Efisien. Efisien adalah suatu usaha untuk mencapai suatu prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa 16. Komprehensif. Komprehensif adalah memiliki wawasan yang luas akan sesuatu dan melihatnya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik. 17. Pembinaan Karier. Pembinaan Karier adalah bagian pembinaan prajurit berupa kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat, baik bagi prajurit yang bersangkutan maupun bagi organisasi. 18. Pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menanamkan dan mengembangkan kepribadian, intelektual, dan jasmani yang diselenggarakan di satuan-satuan pelaksana pendidikan. 19. Profesional. Profesional adalah sikap mental atau kondisi seseorang yang mampu untuk melaksanakan profesinya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Adapun ciri-cirinya adalah ahli dalam bidangnya, memiliki kualitas moral yang tinggi, peduli, sadar dan bertanggung jawab, memiliki jiwa korsa, solidaritas, dan integritas. 20. Merit System. Merit system di dalam kebijakan pesonalia TNI AU adalah kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 22. Postur TNI AU. Postur TNI AU adalah wujud penampilan TNI AU yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, I NYOMAN TRISANTOSA, S.I.P., M.Tr. (Han) MARSEKAL MUDA TNI Dirdok Kodiklatau : Waaspers Kasau : Kadiskumau : Kasetumau : Paban I/Ren Spersau :

Lampiran B Keputusan Kasau Nomor Kep/143/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020 SKEMA KEDUDUKAN DOKTRIN TNI ANGKATAN UDARA SWA BHUWANA PAKSA DOKTRIN FUNGSI UMUM PERSONALIA a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, I NYOMAN TRISANTOSA, S.I.P., M.Tr. (Han) MARSEKAL MUDA TNI Dirdok Kodiklatau : Waaspers Kasau : Kadiskumau : Kasetumau : Paban I/Ren Spersau : TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA JUKREF TINGKAT 2 JUKGAR PEMBINAAN SDM JUKGAR PEMBINAAN PERSONEL JUKREF TINGKAT 2