JUKNIS PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA

1 TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR KEP/353/XII/2020 TANGGAL 21 DESEMBER 2020 PN. WAT-03

2 KEPUTUSUN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA Nomor Kep/353/XII/2020 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII angka 28 huruf a angka 2) sub huruf g) Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/331/XII/2020 tentang Pe- tunjuk Penyelenggaraan Perawatan Personel perlu menetap- kan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Pe- tunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara; 2. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1055/IX/2019 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 3. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/911/XI/2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara; Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/1090/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang penugasan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara;

3 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara, sebagaimana ter-cantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan kode PN. WAT-03 dan berklasifikasi Biasa. 2. Kepala Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara sebagai pembina materi Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 3. Pada saat keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Skep/101/VI/ 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengeloaan Panggon/ Rumah Dinas di Lingkungan TNI Angkatan Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DANKODIKLAT, tertanda TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M. MARSEKAL MUDA TNI

4 DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/353/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara ………………………………..…. BAB I PENDAHULUAN 1. Umum............................................................................ 3 2. Maksud dan Tujuan ....................................................... 3 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut........................................ 3 4. Dasar ............................................................................. 4 5. Pengertian...................................................................... 4 6. Kedudukan .................................................................... 4 7. Tujuan dan Sasaran....................................................... 4 8. Pengelolaan Rumah Negara …………………….…………….. 5 BAB II TAHAP PERENCANAAN 9. Umum............................................................................ 21 10. Urutan Kegiatan............................................................. 21 11. Dukungan...................................................................... 22 BAB III TAHAP PERSIAPAN 12. Umum............................................................................ 22 13. Urutan Kegiatan............................................................. 22 14. Dukungan...................................................................... 23 BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 15. Umum............................................................................ 24 16. Urutan Kegiatan............................................................. 24 17. Dukungan...................................................................... 25 BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 18. Umum............................................................................ 26 19. Urutan Kegiatan............................................................. 26 20. Dukungan...................................................................... 27 BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum............................................................................ 27 22. Pengawasan. .................................................................. 28 23. Pengendalian.................................................................. 28 BAB VII PENUTUP 24. Keberhasilan .................................................................. 28 31. Penyempurnaan ............................................................. 28 1 i

5 ii LAMPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN...................................................... 29 LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN ....................................................... 31 LAMPIRAN C : DAFTAR PERSONEL POKJA.............................................. 32 LAMPIRAN D : DAFTAR CONTOH FORMAT .............................................. 35 DAFTAR DISTRIBUSI 42

2 TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Perawatan personel TNI Angkatan Udara (TNI AU) sebagai bagian integral dari pembinaan prajurit harus menjamin setiap prajurit agar selalu siap mengemban tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Penyediaan dan pengelolaan rumah negara merupakan salah satu bentuk rawatan kedinasan kepada personel TNI AU. Pengelolaan dan penataan rumah negara harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pengelolaan rumah negara dapat terlaksana dengan efektif dan optimal. b. Kegiatan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU masih banyak terjadi permasalahan khususnya yang berkaitan dengan status kepenghunian rumah negara yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya mantan prajurit dan keluarganya yang masih menempati rumah negara, sementara disisi lain banyak prajurit aktif yang belum tertampung dalam kepenghunian rumah negara yang ada saat ini. Selain itu jumlah rumah negara yang ada saat ini belum sesuai dengan jumlah personel TNI AU yang membutuhkan rumah negara. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Skep/101/ VI/2004 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Panggon/Rumah Dinas di Lingkungan TNI Angkatan Udara yang mengatur pengelolaan rumah negara saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peranti lunak, sehingga perlu dilakukan revisi. c. Guna mewujudkan kegiatan dalam pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU yang efektif dan optimal maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud untuk menyajikan ketentuan-ketentuan dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiataan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU. b. Tujuan. Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi satuan terkait agar terwujud ketertiban, kelancaran dan keseragaman dalam kegiatan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi ketentuan tentang penggolongan rumah negara, penghunian/penggunaan rumah negara, tahapan kegiatan, dan pengawasan serta pengendalian dalam kegiatan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU. Lampiran Keputusan Kasau Nomor Kep/353/XII/202020 20 Tanggal 21 Desember 2020 2020

- 7 - b. Tata Urut. Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara ini disusun dengan tata urut sebagai berikut: 1) Pendahuluan 2) Tahap Perencanaan 3) Tahap Persiapan 4) Tahap Pelaksanaan 5) Tahap Pengakhiran 6) Pengawasan dan Pengendalian 7) Penutup 4. Dasar. Dasar yang digunakan dalam penyusunan petunjuk teknis ini sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. b. Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan TNI. c. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/21/I/2019 tentang Petunjuk Standardisasi Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara. d. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. e. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/XI/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/331/XII/2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perawatan Personel. 5. Pengertian. Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dalam petunjuk teknis ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dalam daftar pengertian. Daftar pengertian tercantum pada lampiran A. 6. Kedudukan. Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara ini berkedudukan pada strata taktis dan merupakan petunjuk turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Perawatan Personel. Skema kedudukan tercantum pada lampiran B. 7. Tujuan dan Sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara sebagai berikut: a. Tujuan. Tujuan Pengelolaan Rumah Negara yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam pengaturan status kepenghunian sehingga tercapai efektifitas kegiatan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU.

- 8 - b. Sasaran. Sasaran yang diharapkan dari pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU adalah: 1) Terwujudnya tatanan pengelolaan rumah negara dengan benar dan tepat untuk mendukung tugas TNI AU. 2) Terwujudnya keteraturan kegiatan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU. 3) Terwujudnya pengawasan dan pengendalian yang semakin optimal dalam pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU. 8. Pengelolaan Rumah Negara. Pengelolaan rumah negara merupakan kegiatan penatausahaan atau pengaturan penghunian rumah negara untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaannya meliputi; a. Penggolongan Rumah Negara. Penggolongan rumah negara di lingkungan TNI AU dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan rumah negara yang ada meliputi penggolongan dan tipe, bentuk bangunan, fungsi dan kegunaan, serta penyiapan fasilitas rumah negara. 1) Penggolongan dan Tipe Rumah Negara. a) Rumah Negara Golongan I, terdiri atas: (1) Rumah negara yang digunakan oleh personel aktif TNI AU yang memegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan memegang jabatan tersebut. (2) Rumah negara yang berfungsi secara langsung melayani dan/atau terletak dalam lingkungan kantor, kesatrian, rumah sakit, istansi pendidikan dan latihan, pangkalan laut militer, pangkalan udara militer, laboratorium atau instansi penelitian dan pengembangan serta diperuntukkan bagi anggota TNI AU yang masih aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tipe rumah negara golongan I, diperuntukkan bagi personel TNI AU yang menjabat di lingkungan TNI AU dan disebut sebagai rumah jabatan terdiri atas: (a) Rumah jabatan tipe Khusus, diperuntukkan bagi Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). (b) Rumah jabatan tipe A-1, diperuntukkan bagi personel TNI Angkatan Udara yang memegang jabatan pada level jabatan berpangkat bintang 3 (marsekal madya) atau pejabat lain yang setingkat. (c) Rumah jabatan tipe A-2, diperuntukkan bagi personel TNI Angkatan Udara yang memegang jabatan pada level jabatan berpangkat bintang 2 (marsekal muda)/Pejabat Eselon I atau pejabat lain yang setingkat.

- 9 - (d) Rumah jabatan tipe A-3, diperuntukkan bagi personel TNI Angkatan Udara yang memegang jabatan pada level jabatan berpangkat bintang 1 (marsekal pertama)/Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang setingkat. (e) Rumah jabatan tipe B, diperuntukkan bagi personel TNI Angkatan Udara yang memegang jabatan pada level jabatan berpangkat kolonel/ Pejabat Eselon III atau pejabat lain yang setingkat. (f) Rumah jabatan tipe C, diperuntukkan bagi personel TNI Angkatan Udara yang memegang jabatan pada level jabatan berpangkat letnan kolonel (letkol), mayor/Pejabat Eselon IV atau pejabat lain yang setingkat. (g) Rumah jabatan tipe D, diperuntukkan bagi personel TNI Angkatan Udara yang memegang jabatan pada level jabatan berpangkat perwira pertama atau pejabat lain yang setingkat. (h) Rumah jabatan tipe E, diperuntukkan bagi personel TNI Angkatan Udara yang memegang jabatan pada level jabatan berpangkat bintara atau pejabat lain yang setingkat. b) Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang diperuntukkan bagi personel TNI AU yang berdinas aktif di dalam dan di luar struktur organisasi TNI AU selanjutnya disebut sebagai rumah dinas, terdiri dari: (1) Rumah negara tipe A diperuntukkan bagi personel TNI AU yang berpangkat perwira tinggi atau anggota lain yang setingkat. (2) Rumah negara tipe B diperuntukkan bagi personel TNI AU yang berpangkat kolonel atau anggota lain yang setingkat. (3) Rumah negara tipe C diperuntukkan bagi personel TNI AU yang berpangkat letnan kolonel (letkol), mayor atau anggota lain yang setingkat. (4) Rumah negara tipe D diperuntukkan bagi personel TNI AU yang berpangkat perwira pertama atau anggota lain yang setingkat. (5) Rumah negara tipe E diperuntukkan bagi personel TNI AU yang berpangkat bintara, tamtama atau anggota lainnya yang setingkat. 2) Bentuk Bangunan Rumah Negara. Bangunan rumah negara dapat berbentuk: a) Bangunan Rumah Susun:

- 10 - (1) Bangunan rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang berhubungan erat dengan kepentingan instansi/kesatuan di lingkungan TNI AU dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi. (2) Penggunaan rumah susun diperuntukkan bagi anggota aktif atas izin Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. (3) Segala biaya yang timbul atas pemeliharaan bangunan rumah susun dibebankan kepada penghuni yang diatur oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. b) Bangunan Rumah Flat/Maisonette: (1) Bangunan rumah flat/maisonette merupakan bangunan bertingkat yang dapat dihuni oleh 1 (satu) keluarga atau lebih. (2) Penggunaan bangunan rumah flat/maisonette diatur oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. c) Bangunan Rumah Tapak: (1) Bangunan rumah tapak merupakan bangunan rumah negara yang tidak bertingkat yang dapat dihuni oleh 1 (satu) keluarga atau lebih. (2) Penggunaan bangunan rumah tapak diatur oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. 3) Fungsi dan Kegunaan Rumah Negara. Rumah negara sesuai fungsi dan kegunaannya dapat dibedakan menjadi: a) Asrama/Kesatrian (1) Asrama/Kesatrian yaitu rumah negara golongan I yang berada dalam lingkungan kesatrian yang difungsikan sebagai tempat tinggal bagi anggota yang berstatus dinas aktif di lingkungan kesatuan tersebut sesuai dengan pangkat dan jabatannya. (2) Asrama/Kesatrian diperuntukkan bagi anggota/ personel aktif atas izin dari Kasau dan/atau pejabat lain yang ditunjuk. (3)Penggunaan Asrama/Kesatrian diatur oleh pimpinan/komandan kesatuan peruntukkan bagi anggota/ personel aktif atas izin dari Kasau dan/atau pejabat lain yang ditunjuk. b) Komplek Rumah Negara: (1) Komplek rumah negara merupakan bangunan rumah negara golongan II yang difungsikan sebagai tempat tinggal bagi anggota yang berstatus dinas aktif dan

- 11 - keluarganya yang berhubungan erat dengan kepentingan instansi/kesatuan di lingkungan TNI AU dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi TNI AU. (2) Komplek rumah negara ditetapkan oleh Kasau dan/atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Penggunaan komplek rumah negara diatur oleh Kasau dan/atau pejabat lain yang ditunjuk. c) Mes: (1) Mes adalah merupakan rumah negara yang digunakan bersama, khusus diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi personel TNI AU berstatus dinas aktif tanpa keluarga untuk sementara waktu atau tetap. (2) Penggunaan Mes diperuntukkan bagi anggota aktif disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan, diatur sebagai sebagai berikut: (a) Mes kelas pati. (b) Mes kelas pamen. (c) Mes kelas pama. (d) Mes kelas bintara. (e) Mes kelas tamtama. Catatan: PNS diatur sesuai dengan strata atau golongan. (3) Penggunaan Mes diatur oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. d) Rumah Teristirahatan: (1) Rumah Peristirahatan adalah merupakan rumah negara yang digunakan bersama untuk keperluan istirahat atau rekreasi bagi anggota TNI AU beserta keluarga. (2) Penggunaan rumah peristirahatan sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas diperuntukkan bagi anggota aktif disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan, diatur sebagai sebagai berikut: (a) Rumah peristirahatan kelas pati. (b) Rumah peristirahatan kelas pamen. (c) Rumah peristirahatan kelas pama. (d) Rumah peristirahatan kelas bintara. (e) Rumah peristirahatan kelas tamtama.

- 12 - Catatan: PNS diatur sesuai dengan strata atau golongan. (3) Penggunaan rumah peristirahatan diatur oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. e) Wisma/guest house: (1) Wisma/guest house merupakan rumah negara yang disediakan untuk tamu-tamu TNI AU yang sedang melaksanakan tugas kedinasan. (2) Penggunaan wisma/guest house sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas diperuntukkan bagi anggota aktif disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan, diatur sebagai berikut: (a) Wisma/guest house kelas pati. (b) Wisma/guest house kelas pamen. (c) Wisma/guest house kelas pama. (d) Wisma/guest house kelas bintara. (e) Wisma/guest house kelas tamtama. Catatan: PNS diatur sesuai dengan strata atau golongan. (3) Penggunaan wisma/guest house diatur oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. 4) Penyiapan Fasilitas Rumah Negara. Penyiapan fasilitas rumah negara diatur berdasarkan standardisasi sebagai berikut: a) Luas Bangunan: (1) Standar luas bangunan rumah negara golongan I: (a) Standar rumah negara untuk Kasau luas bangunan lantai I, 1.423 M dan lantai II, 365 M, luas total 1.788 M². (b) Standar rumah negara untuk Wakasau/ pejabat setingkat yang memegang jabatan di lingkungan TNI AU luas bangunan lantai I, 1.180 M dan lantai II, 53 M, luas total 1.233 M². (c) Standar rumah negara untuk para Asisten Kasau dan pejabat setingkat, luas bangunan 545 M². (d) Standar rumah negara untuk Pangkotama/ Komandan/Gubernur AAU/Kas/Wadan/Wagub luas bangunan 450 M². (e) Standar rumah negara untuk setingkat Danlanud tipe ”A”, luas bangunan 200 M².

- 13 - (f) Standar rumah negara setingkat Danlanud tipe ”B”, luas bangunan 110 M². (g) Standar rumah negara setingkat Danlanud tipe ”C”, luas bangunan 70 M². (2) Standar luas bangunan rumah negara golongan II: (a) Standar rumah negara setingkat kolonel staf tipe-90. (b) Standar rumah negara setingkat letkol staf tipe-70. (c) Standar rumah negara setingkat mayor staf tipe-63. (d) Standar rumah negara setingkat pama tipe-54. (e) Standar rumah negara kopel bintara tipe-45. (f) Standar rumah negara kopel tamtama tipe-36. b) Kelengkapan Rumah Negara. Kelengkapan rumah negara untuk setingkat Pangkotama/Komandan/Gubernur AAU/Kas/ Wadan/Wagub AAU ke atas meliputi AC, listrik, telepon, air, dan garasi. c) Bahan Bangunan. Penggunaan bahan bangunan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan. b. Penghunian Rumah Negara. Penghunian rumah negara di lingkungan TNI AU meliputi ketentuan umum, ketentuan khusus, tata cara, surat izin, persyaratan kewajiban dan larangan, hak menempati rumah negara dan sanksi, dengan uraian penjelasan sebagai berikut: 1) Ketentuan Umum. a) Apabila terdapat personel TNI AU aktif dan berdomisili di luar jangkauan lanud/satker pembina, maka pemberian rumah negara disesuaikan dengan kemampuan penyediaan rumah negara atau diusahakan untuk mendapatkan rumah negara di satuan organiknya. b) Setiap personel TNI AU yang melaksanakan mutasi/pindah tugas, diwajibkan menunjukan surat keterangan berasal dari tempat dinas yang lama dengan penjelasan bahwa surat izin menempati rumah negara lama telah dinyatakan dicabut, hanya atas dasar keterangan otentik tersebut, maka dinas di tempat tugas yang baru dapat memenuhi jaminan perumahan negara bagi anggota yang bersangkutan. c) Setiap personel TNI AU yang melaksanakan mutasi/ pindah tugas atau menjadi pejabat Athan/pembantu Athan dengan mengikutsertakan istri dan anak dalam jangka waktu

- 14 - lebih dari satu tahun, maka ketentuan dan kewajiban pengguna panggon/rumah negara adalah sebagai berikut: (1) Tidak memberikan, menyerahkan atau menitipkan rumah negara kepada orang yang tidak tercantum dalam daftar gaji atau tidak sesuai dengan peruntukan atas nama yang tercantum dalam SIM. (2) Mengosongkan dan menyerahkan rumah negara beserta SIM-nya kepada dinas yang berwenang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (3) Tidak dibenarkan pengguna membiarkan atau menjadikan rumah negara menjadi rumah tinggal tidak berpenghuni, yang dapat berakibat kerusakan atas bangunan rumah negara tersebut. (4) Dinas berhak dan mempunyai kewenangan melakukan keputusan sepihak dengan mencabut hak kepenghunian serta SIM atas rumah negara yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak mengikuti ketentuan tersebut pasal (1), pasal (2), dan pasal (3). d) Semua rumah negara, baik yang terletak di dalam maupun yang di luar kawasan lanud/satker yang dibeli dengan beban biaya negara tidak boleh dihapuskan. 2) Ketentuan Khusus. Ketentuan khusus yang dimaksudkan adalah ketentuan yang diwajibkan untuk dipatuhi bagi personel yang menggunakan fasilitas rumah negara di lingkungan TNI AU sebagai berikut: a) Status kepenghunian personel TNI AU yang masih berdinas aktif, diatur sebagai berikut: (1) Rumah negara diberikan kepada yang bersangkutan untuk dihuni hanya selama masa dinas aktif di TNI AU. (2) Izin menempati rumah negara diberikan personel TNI AU yang berdomisili terdekat di dalam wilayah tanggung jawab perawatan lanud/satker yang bersangkutan. b) Purnawirawan tidak memiliki hak untuk menempati rumah negara, kecuali mendapat dispensasi menempati rumah negara dengan pemberlakuan ketentuan sebagai berikut: (1) Diizinkan menempati rumah negara selama-lamanya dua bulan terhitung sejak mulai tanggal pensiun diberlakukan. (2) Tidak ada penyewaan rumah negara kepada para purnawirawan. (3) Setelah habis masa dispensasi, penghuni harus mengosongkan rumah negara dan menyerahkan kepada dinas yang berwenang tanpa syarat apapun, baik berupa

- 15 - tuntutan, santunan atau uang ganti rugi dengan menggunakan alasan atau dalih apapun. Dinas tidak memberikan uang ganti rugi terhadap biaya perawatan atau pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh penghuni dalam melaksanakan perbaikan dan perawatan rumah negara yang dihuninya. 3) Tata Cara Penghunian Rumah Negara. a) Penghunian rumah negara diberikan kepada: (1) Pejabat. (2) Anggota. b) Pejabat dan anggota yang diberikan hak penghunian rumah negara harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing. c) Jika suami dan istri sebagai anggota maka hanya dapat menghuni 1 (satu) rumah negara. d) Jika suami dan istri sebagai anggota yang bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berbeda karena jabatannya dapat menempati rumah negara golongan I. e) Tata cara penghunian rumah negara sesuai dengan golongan rumah negara yaitu: (1) Tata cara penghunian rumah negara golongan I dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: (a) Calon penghuni dapat mengajukan dan/atau menghuni rumah negara golongan I setelah menerima keputusan pengangkatan untuk menduduki jabatan. (b) Mengisi formulir dan menandatangani surat izin penghunian rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Kasau atau pejabat yang ditunjuk menerbit-- kan surat izin penghunian rumah negara golongan I sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Tata cara penghunian rumah negara golongan II dilakukan dengan urutan sebagai berikut: (a) Calon penghuni mengajukan permohonan rumah negara golongan II kepada Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. (b) Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dokumen: i. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai anggota TNI AU.

- 16 - ii. Pasphoto pemohon ukuran 4 X 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 3 lembar. iii. Fotokopi kartu keluarga. iv. Fotokopi kartu tanda anggota TNI AU. v. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan penggunaan rumah negara. vi. Surat pernyataan siap meninggalkan rumah negara bila diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat. f) Kasau atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat izin penghunian rumah negara golongan II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g) Kasau atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap calon penghuni yang berpedoman kepada kriteria faktor kepangkatan dan golongan kedinasan. h) Anggota yang akan menempati rumah negara diprioritaskan kepada anggota yang telah berkeluarga dan belum memiliki rumah tinggal pribadi yang disesuaikan dengan kepangkatan dan golongan kedinasan. 4) Surat Izin Penghunian Rumah Negara. a) Pejabat atau anggota harus memiliki surat izin penghunian yang diberikan oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. b) Surat izin penghunian harus sesuai dengan nama penghuni rumah negara dan wajib menempati rumah negara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat izin penghunian diterima. c) Surat izin penghunian rumah negara golongan I masa berlakunya selama yang bersangkutan menduduki suatu jabatan dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilaksanakan evaluasi oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan yang bersangkutan. d) Surat izin penghunian rumah negara golongan II masa berlakunya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilaksanakan evaluasi oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan yang bersangkutan. d) Surat izin penghunian rumah berisi ketentuan: (1) Identitas pejabat yang berwenang menandatangani izin penghunian. (2) Data dan identitas calon penghuni rumah negara. (3) Alamat rumah negara yang akan dihuni.

- 17 - (4) Luas tanah dan luas bangunan rumah negara. (5) Kewajiban yang harus dipatuhi oleh calon penghuni. (6) Larangan dan sanksi terhadap penghuni yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan rumah negara. 5) Persyaratan Penghunian Rumah Negara. a) Penghunian rumah negara untuk golongan I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Pejabat atau anggota yang menduduki jabatan di lingkungan TNI AU sesuai dengan kapasitas tersedianya rumah jabatan. (2) Mendapatkan surat izin penghunian dari Kasau atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan TNI AU. b) Penghunian rumah negara untuk golongan II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Personel TNI AU yang berdinas aktif di dalam/luar struktur organisasi TNI AU. (2) Mendapatkan surat izin penghunian dari Kasau atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan TNI AU. 3) Menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan mengenai penggunaan rumah negara. 4) Tidak sedang menghuni rumah negara golongan II lainnya. 6) Kewajiban dan Larangan Bagi Penghuni Rumah Negara serta Kewajiban Dinas (Satuan Pengelola Rumah Negara). a) Penghuni rumah negara wajib menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam menghuni rumah negara. b) Kewajiban bagi penghuni rumah negara: (1) Menempati rumah negara paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat izin penghunian diterima. (2) Memelihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. (3) Membayar pajak, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas (dikecualikan rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II dalam kesatrian).

- 18 - (5) Mengosongkan dan menyerahkan rumah negara kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pensiun/pencabutan surat izin penghunian. (6) Membayar sewa rumah negara sebesar 1% dari gaji pokok setiap bulan, pelaksanaannya langsung dipotong olek KPKN berdasarkan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP komputer Disinfolahtaau). (7) Membayar biaya penginapan sesuai dengan peraturan setempat di rumah negara yang dijadikan sebagai tempat tinggal sementara waktu, penginapan atau mes yang berstatus menempati sementara, termasuk rumah peristirahatan dan guest house. (8) Merawat dan melaksanakan pemeliharaan ringan atas rumah negara golongan II dan rumah flat. (9) Membuat surat pernyataan di atas materai secukupnya untuk meninggalkan rumah negara bagi personel aktif yang akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP). (10) Bagi penghuni flat, berkewajiban membayar biaya sewa, listrik, air minum, iuran-iuran dan pajak-pajak. (11) Penghuni atau pengguna mes, rumah peristirahatan dan guest house berkewajiban membayar biaya sewa penginapan yang besarnya disesuaikan dengan peraturan setempat. c) Larangan bagi penghuni rumah negara: (1) Mengubah sebagian dan/atau seluruh bentuk bangunan rumah negara tanpa izin tertulis dari Kasau atau pejabat yang ditunjuk. (2) Menyerahkan sebagian dan/atau seluruh bangunan rumah negara kepada pihak lain yang tidak berhak. (3) Menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam peraturan. (4) Menghuni dan/atau menguasai lebih dari 1 (satu) rumah negara baik dalam 1 (satu) kota yang sama ataupun kota yang berbeda. (5) Menghuni dan/atau menguasai lebih dari 1 (satu) rumah negara bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus anggota. (6) Memindahkan hak untuk menempati rumah negara kepada personel TNI AU lainnya tanpa melalui dinas yang berwenang.

- 19 - (7) Menggunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan lain (toko/warung/salon/bengkel/indekost dan lain-lain) selain untuk tempat tinggal. d) Kewajiban Dinas/Satuan Pengelola Rumah Negara. Dinas atau satuan pengelola rumah negara bertanggung jawab dan berkewajiban atas rumah negara: (1) Merawat dan melaksanakan pemeliharaan ringan atas rumah negara golongan I dan golongan II termasuk mes, rumah peristirahatan dan guest house. (2) Kerusakan-kerusakan berat yang dapat membahayakan penghuni, biaya perawatan dibebankan kepada dinas, setelah dibuat berita acara oleh dinas berwenang tentang kerusakan tersebut. (3) Mengambil tindakan tegas bagi penghuni rumah negara yang melanggar larangan/aturan. (4) Menghuni dan/atau menguasai lebih dari 1 (satu) rumah negara baik dalam 1 (satu) kota yang sama maupun kota yang berbeda. 7) Hak Menempati Rumah Negara. a) Hak menempati rumah negara golongan I berakhir apabila pejabat: (1) Mutasi ke daerah atau instansi lainnya di luar Kemhan dan/atau TNI/TNI AU. (2) Diberhentikan dengan hormat karena pensiun, meninggal dunia dan gugur dalam tugas. (3) Berhenti atas kemauan sendiri. (4) Diberhentikan dengan tidak hormat. (5) Melanggar larangan penghunian rumah negara. b) Hak menempati rumah negara berakhir apabila anggota: (1) Diberhentikan dengan hormat karena pensiun harus meninggalkan rumah negara yang dihuninya paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan surat izin penghunian. Keputusan pencabutan surat izin penghunian oleh dinas/satuan pengelola rumah negara dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak personel yang bersangkutan menjalani masa pensiun (TMT pensiun). (2) Diberhentikan karena meninggal dunia/gugur dalam tugas (dinas aktif) diberi kesempatan menghuni rumah negara selama 2 (dua) tahun.

- 20 - (3) Berhenti atas kemauan sendiri, diberhentikan dengan tidak hormat dan melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pencabutan surat izin penghunian, dan/atau paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 8) Sanksi Bagi Penghuni Rumah Negara: a) Penghuni rumah negara apabila tidak mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku dapat dilakukan tindakan pengosongan rumah negara secara paksa oleh Kasau dan/atau pejabat yang ditunjuk. b) Tindakan pengosongan rumah negara secara paksa dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III dalam tenggang waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari. c) Ganti rugi atas segala biaya akibat pengosongan rumah negara tidak ditanggung oleh negara. c. Penyelesaian Sengketa Rumah Negara. 1) Penyelesaian sengketa rumah negara golongan I dan golongan II dilakukan oleh Kasau atau pejabat yang ditunjuk, pejabat pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat instansi yang telah ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. 2) Danlanud/kasatker melaporkan perkembangan kepenghunian rumah negara atas dasar observasi dengan memperhatikan/ mewaspadai/mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahanpermasalahan khususnya dalam kelompok kepenghunian sebagai berikut: a) Kelompok I. Yang dimaksud kelompok I adalah penghuni rumah negara berstatus aktif yang berdinas di kesatuan TNI AU/ Mabes TNI/Kemhan dimana pembinaan perumahan dinasnya menjadi tanggung jawab komandan lanud yang bersangkutan sesuai dengan pendekatan domisili. b) Kelompok II. Yang dimaksud kelompok II adalah penghuni rumah negara berstatus aktif yang berdinas di kesatuan TNI AU/ Mabes TNI/Kemhan dimana pembinaan rumah negara bagi personel tersebut secara administratif dilaksanakan oleh satuan TNI AU atau satuan lain yang memiliki tugas membina/ menyiapkan perumahan negara di mana personel tersebut bertugas (non-organik). c) Kelompk III. Yang dimaksud kelompok III adalah penghuni rumah negara berstatus purnawirawan/warakawuri/duda yang telah memiliki rumah pribadi berdasarkan data yang dimiliki oleh satuan yang berwenang baik atas upaya sendiri maupun bantuan fasilitas dari dinas.

- 21 - d) Kelompok IV. Yang dimaksud kelompok IV adalah penghuni rumah negara yang berstatus purnawirawan atau warakawuri/duda yang belum memiliki rumah pribadi baik atas upaya sendiri maupun dengan bantuan fasilitas dinas. e) Kelompok V. Yang dimaksud kelompok V adalah rumah negara yang secara administratif (dengan bukti surat izin penempatan) ditempati oleh anggota TNI AU berstatus aktif/ purnawirawan/warakawuri/duda sedangkan yang bersangkutan tidak tinggal di rumah tersebut sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya atau bahkan ditempati oleh pihak lain (tidak tercatat dalam daftar gaji). 3) Dandenmabesau melaporkan perkembangan kepenghunian rumah negara atas dasar pengamatan dengan tetap memperhatikan/ mewaspadai/mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahanpermasalahan khususnya dalam hal kelompok kepenghunian sebagai berikut: a) Kelompok I. Yang dimaksud kelompok I adalah penghuni rumah negara berstatus aktif yang berdinas di kesatuan TNI AU/Mabes TNI/Kemhan dimana pembinaan rumah negara menjadi tanggung jawab Komandan Denma Mabesau yang bersangkutan sesuai dengan pendekatan domisili. b) Kelompok II. Yang dimaksud kelompok II adalah penghuni rumah negara berstatus aktif yang berdinas di kesatuan TNI AU/Mabes TNI/Kemhan dimana pembinaan rumah negara bagi personel tersebut secara administratif dilaksanakan oleh satuan TNI AU atau satuan lain yang memiliki tugas menyiapkan/ membina rumah negara di mana personel tersebut bertugas (nonorganik). c) Kelompok III. Yang dimaksud kelompok III adalah rumah negara berstatus purnawirawan/warakawuri/duda yang telah memiliki rumah pribadi berdasarkan data yang dimiliki satuan yang berwenang baik atas upaya sendiri maupun bantuan fasilitas dinas. d) Kelompok IV. Yang dimaksud kelompok IV adalah penghuni rumah negara yang berstatus purnawirawan/ warakawuri/duda yang belum memiliki rumah pribadi baik atas upaya sendiri maupun dengan bantuan dari fasilitas dinas. e) Kelompok V. Yang dimaksud kelompok V adalah penghuni rumah negara yang secara administratif (dengan bukti surat izin penempatan) ditempati oleh anggota TNI AU berstatus aktif/ purnawirawan/warakawuri/duda sedangkan yang bersangkutan tidak tinggal di rumah tersebut sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya atau bahkan ditempati oleh keluarganya (pihak lain). d. Tataran Kewenangan Rumah Negara. 1) Menteri Pertahanan. Kewenangan pembinaan rumah negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sepenuhnya berada di tangan Menteri Pertahanan. Wewenang tersebut adalah dalam me-

- 22 - menunjuk rumah negara golongan I (rumah jabatan) dan rumah negara golongan II (rumah dinas). Wewenang pemberian hak menempati rumah negara untuk anggota TNI AU oleh Menteri Pertahanan dilimpahkan kepada Kasau. Dalam hal pemberian hak menempati rumah negara di jajaran TNI AU, Kasau diberi wewenang untuk melimpahkan kembali wewenangannya tersebut kepada para komandan/kasatker secara otomatis, berdasarkan jabatan yang diterimanya seperti Pangkotama/Komandan/Danseskoau/Gubernur AAU/Danlanud/Dandenmabesau maupun Dandenma di tingkat kotama. Wewenang pemberian hak menempati rumah negara yang dilaksanakan oleh Kasau adalah menunjuk rumah negara golongan I atau rumah jabatan untuk: a) Para Asisten Kasau dan atau pejabat setingkat. b) Para Komandan/Panglima Kotama/Komandan Seskoau/ Gubernur AAU/Kas/Wadan/Wagub AAU. c) Para Danlanud. 2) Para Komandan/Panglima Kotama/Danseskoau/Gubernur AAU. Komandan/Panglima Kotama/Danseskoau/Gubernur AAU menerima pelimpahan wewenang pemberian hak menempati rumah negara golongan II dari Kasau selanjutnya mengatur pengelolaan rumah negara bagi para pejabat setingkat asisten kotama dan direktur di lingkungan satuannya. 3) Kasatker/Danlanud. Kasatker/Danlanud menerima pelimpahan wewenang memberikan hak menempati rumah negara golongan II kepada personel yang berada di lingkungan kesatuannya sesuai skala prioritas peruntukanya: a) Para awak pesawat aktif. b) Para teknisi pesawat. c) Anggota TNI AU aktif. d) PNS TNI AU aktif. 4) Komandan Denmabesau. Komandan Denmabesau berwenang melakukan pengelolaan dan memberikan hak untuk penempatan rumah negara golongan II yang berada dalam pengelolaannya bagi personel militer dan PNS Mabesau sesuai dengan strata kepangkatannya yang oleh dinas diserahkan jaminan perumahannya dengan surat izin menempati (SIM). Rumah negara golongan II dalam pengelolaan Denmabesau meliputi: a) Rumah negara di Komplek Triloka. b) Rumah negara di Komplek Cakung Payangan. c) Rumah negara di Komplek Cibinong. d) Mes Mabesau. e) Mes Mulyasari Bogor.

- 23 - e. Pencabutan Hak Menempati Rumah Negara. Dalam rangka efektifitas penggunaan rumah negara bagi personel yang berhak menempati, ketertiban merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh para kasatker/danlanud jajaran TNI AU agar peruntukan rumah negara dapat efektif sesuai dengan kepentingan dinas. Hak penghuni rumah negara dapat dicabut SIM-nya apabila: 1) Tidak Segera Menempati Rumah Negara. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya SIM, rumah negara belum ditempati oleh yang bersangkutan tanpa memberikan alasanalasan yang relavan. Dalam hal ini SIM yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan batal atau dilakukan pencabutan SIM. 2) Mutasi. Dalam hal mutasi, sesuai kebijakan pimpinan bahwa personel TNI AU tidak diizinkan menguasai dua rumah negara. Bagi personel TNI AU yang dikarenakan tugas kedinasan harus mutasi atau pindah tempat tugas dan berada di luar jangkauan pembinaan lanud/satker setempat serta telah menerima fasilitas rumah negara di tempat yang baru, maka hak menempati rumah negara di tempat yang lama dinyatakan berakhir. Dinas berwenang mengeluarkan surat untuk pengosongan rumah negara yang dihuninya disusul dengan tindak lanjut pelaksanaan proses pencabutan SIM serta melakukan pengosongan rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Hal ini berarti, personel TNI AU tidak dibenarkan menguasai dan atau menempati dua rumah dinas sekaligus. 3) Diberhentikan Tidak Dengan Hormat. Bagi personel TNI AU yang diberhentikan tidak dengan hormat, maka haknya untuk menempati/menghuni rumah negara dapat dicabut oleh dinas, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat personel yang bersangkutan. 4) Pengosongan Paksa Rumah Negara. Terhadap personel yang sudah tidak berhak menempati/menghuni rumah negara dan tidak mau meninggalkan rumah negara tersebut, akan diambil tindakan pengosongan rumah negara secara paksa oleh dinas/tim penertiban rumah negara, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagai tindakan persuasif. Tim penertiban rumah negara terdiri dari: a) Tim sosialisasi terdiri dari personel Pomau, intel, hukum, seksiyanpers/subsipanggon, penerangan, dan hanlan. b) Tim eksekusi terdiri dari personel Pomau, intel, hukum, seksiyanpers/subsipanggon, penerangan, dan hanlan. c) Tim penertiban rumah negara satker/lanud di supervisi oleh personel Itjen Kotama. 5) Tidak Ada Ganti Rugi. Tidak ada pemberian uang ganti rugi ataupun pesangon dari dinas dalam bentuk apapun pada saat penghuni akan meninggalkan/mengosongkan rumah negara.

- 24 - BAB II TAHAP PERENCANAAN 9. Umum. Kegiatan pengelolaan rumah negara harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu perlu direncanakan kegiatan dalam pengelolaan rumah negara sehingga akan memberi manfaat dalam membentuk dan memelihara kesejahteraan moril prajurit. Setiap prajurit diharapkan memiliki jatidiri yang tangguh/kuat, dengan dilandasi jiwa Pancasila dan moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. 10. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan rumah negara oleh masing-masing instansi sesuai dengan tataran kewenangan sebagai berikut: a. Mabesau. Dalam tahap perencanaan pihak Mabesau dalam hal ini Diswatpersau melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Menyusun dan memberikan direktif pelaksanaan pengelolaan rumah negara kepada satuan bawah. 2) Merumuskan ketentuan tentang pengelolaan rumah negara. 3) Merumuskan kebijakan pokok pelaksanaan pengelolaan rumah negara. 4) Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan rumah negara. 5) Merencanakan kegiatan pengelolaan rumah negara. b. Kotama. Dalam tahap perencanaan kotama melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menghimpun, menyiapkan, dan menyajikan data dan laporan rumah negara yang ada di satuan jajarannya. 2) Merencanakan pelaporan kekuatan dan penghunian rumah negara yang ada di satuan jajarannya. 3) Merencanakan dan berkoordinasi dengan satuan terkait untuk kesiapan dan kelengkapan administrasi rumah negara yang ada di satuan jajarannya. 4) Merencanakan kebutuhan rumah negara untuk memenuhi kebutuhan satuan jajarannya. c. Satker. Dalam tahap perencanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja adalah sebagai berikut: 1) Menyusun rencana pelaporan dan menginventarisasi rumah negara yang ada di satuannya. 2) Merencanakan kebutuhan rumah negara berdasarkan peruntukan dan penggunaan sesuai kebutuhan dan jumlah personel yang ada di satuannya. 3) Merencanakan pendataan perpanjangan SIM setiap 2 (dua) tahun sekali.

- 25 - 4) Merencanakan peruntukan/penggunaan rumah negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Merencanakan perawatan/pemeliharaan rumah negara bersamasama para pengguna/penghuni. 6) Merencanakan penertiban rumah negara minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 11. Dukungan. Dukungan yang dibutuhkan pada tahap perencanaan dalam kegiatan pengelolaan rumah negara adalah: a. Personel. Dukungan personel pada tahapan perencanaan terdiri dari: 1) Mabesau. Spersau dalam hal ini Diswatpersau merencanakan kebutuhan rumah negara yang diajukan oleh kotama/satker. 2) Kotama. Spers Kotama dalam hal ini staf Watpers mendata dan mengendalikan inventarisasi rumah negara berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satker. 3) Satker. Dinas Personel dalam hal ini staf Susbsipanggon/ Yanpers merencanakan kegiatan pendataan/inventarisasi dan mem-buat atau menyusun laporan tentang rumah negara dijajarannya sesuai format yang telah ditentukan. b. Administrasi. Dukungan administrasi yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah merencanakan penyusunan data dan laporan rumah negara yang benar/valid sehingga dapat mendukung setiap pelaporan dan penyajian data yang dibutuhkan dalam setiap penyusunan rencana. BAB III TAHAP PERSIAPAN 12. Umum. Rumah negara di lingkungan TNI AU adalah rumah milik negara, yang hanya diperuntukan sebagai tempat tinggal personel TNI Angkatan Udara yang masih berdinas aktif. Tersedianya perumahan bagi personel TNI AU di satuan merupakan salah satu unsur penting guna menjamin kesiapan operasional satuan yang bersangkutan secara optimal. Dengan demikian penyediaan rumah negara di lingkungan TNI AU akan dapat mempermudah bagi personel dalam melaksanakan tugas pokoknya. Agar kegiatan pengelolaan rumah negara dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar maka perlu dilakukan persiapanpersiapan dalam pelaksanaannya. 13. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap persiapan sebagai berikut: a. Mabesau. Mabesau dalam hal ini Diswatpersau sebagai balakpus sekaligus bin item rumah negara dalam tahap persiapan melakukan kegiatankegiatan sebagai berikut: 1) Memberikan arahan-arahan/direktif kepada satuan bawah dalam melakukan kegiatan pengelolaan rumah negara sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. 2) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada satuan bawah tentang aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan rumah negara.

- 26 - 3) Menyajikan data rumah negara di lingkungan TNI AU yang dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan rumah negara secara umum. b. Kotama. Dalam tahap persiapan kotama melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut: 1) Memberikan arahan-arahan/direktif kepada satuan jajarannya dalam melakukan kegiatan pengelolaan rumah negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta kebijakan dari komando atas. 2) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada satuan jajarannya tentang aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan rumah negara. 3) Mempersiapkan dan menyusun laporan kekuatan rumah negara yang ada di satuan jajarannya sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan (tiap triwulan). 4) Mempersiapkan data kebutuhan rumah negara yang diajukan satuan jajarannya sesuai dengan jumlah kekuatan pesonel yang ada. 5) Mengingatkan satuan jajarannya dalam hal ketepatan waktu dan kelengkapan adminitrasi laporan rumah negara yang ada di masingmasing satuan jajarannya. c. Satker. Dalam tahapan persiapan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai berikut: 1) Mempersiapkan dan menyusun laporan kekuatan rumah negara yang ada di satuannya sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan (tiap Triwulan). 2) Mempersiapkan data kebutuhan rumah negara berdasarkan peruntukan dan penggunaan sesuai dengan jumlah kekuatan pesonel yang ada di satuannya. 3) Mempersiapkan pendataan untuk perpanjangan SIM bagi penghuni rumah negara setiap 2 (dua) tahun sekali. 4) Mempersiapkan rumah negara sesuai dengan penggunaan atau peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. 5) Mempersiapkan pelaksanaan perawatan rumah negara yang ada di satuannya bersama-sama dengan pengguna/penghuni rumah negara. 14. Dukungan. Dukungan yang diberikan pada tahap persiapan adalah: a. Personel. Dukungan personel pada tahapan persiapan berupa: 1) Mabesau. Personel Seksipanggon Subdisyanpers Diswatpersau mempersiapkan data dan laporan kekuatan rumah negara yang ada di lingkungan TNI AU. 2) Kotama. Personel Staf Watpers Spers Kotama mempersiapkan data dan laporan kekuatan rumah negara yang ada di satuan jajarannya.

- 27 - 3) Satker. Personel Staf Subsipanggon Siyanpers Dispers Satker mempersiapkan data dan laporan kekuatan serta pengguna/penghuni rumah negara yang ada di satuannya. b. Administrasi. Dukungan administrasi yang dilakukan pada tahap persiapan adalah mempersiapkan data-data dan laporan rumah negara secara benar/valid sehingga dapat mendukung setiap kegiatan dalam pengelolaan rumah negara. BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 15. Umum. Kondisi penghunian perumahan negara di tiap-tiap satuan jajaran di lingkungan TNI AU memiliki perbedaan. Perbedaan kondisi tersebut dapat diminimalisir melalui ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan rumah negara. Kewenangan untuk mengatur kepenghunian rumah negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi para penghuni dan pengelola. 16. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan dalam tahap pelaksanaan pengelolaan rumah negara dilakukan sebagai berikut: a. Mabesau. Mabesau dalam hal ini Diswatpersau sebagai balakpus pada tahap pelaksanaan pengelolaan rumah negara melakukan kegiatankegiatan sebagai berikut: 1) Melakukan pengamatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara oleh satuan bawah baik melalui penyampaian laporan maupun pengamatan langsung kesatuan bawah. 2) Memberikan arahan-arahan kepada satuan bawah bila dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara ditemui adanya kendala atau permasalahan. 3) Melakukan koreksi dan saran perbaikan kepada satuan bawah bila ditemui adanya penyimpangan aturan atau ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara oleh satuan kerja. b. Kotama. Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan rumah negara, Kotama melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Melakukan pengamatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara oleh satuan jajarannya baik melalui penyampaian laporan maupun pengamatan langsung ke satuan jajaran. 2) Memberikan arahan-arahan dan saran masukan kepada satuan jajarannya bila dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara ditemui adanya kendala atau permasalahan. 3) Melakukan koreksi dan saran perbaikan kepada satuan jajarannya bila ditemui adanya penyimpangan aturan atau ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara oleh satuan kerja.

- 28 - c. Satker. Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dalam tahap pelaksanaan sebagai berikut: 1) Memproses pengajuan permohonan penggunaan/penghunian rumah negara yang diajukan oleh personel TNI AU berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat serta ketersediaan rumah negara yang ada di satuannya. 2) Melakukan pendataan atau inventarisasi rumah negara dan penghuninya sebagai bahan untuk penyusunan laporan kekuatan rumah negara ada di satuannya ke komando atas. 3) Melaksanakan proses perpanjangan SIM setiap 2 (dua) tahun sekali. 4) Melaksanakan pengaturan peruntukan rumah negara sesuai kegunaan dan fungsinya berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku. 5) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perawatan rumah negara yang ada di satuannya bersama-sama dengan para pengguna/ penghuni rumah negara tersebut. 6) Mengajukan kebutuhan rumah negara berdasarkan peruntukan dan penggunaan serta kekuatan jumlah personel yang ada di satuannya secara berjenjang kepada komando atas. 17. Dukungan. Dukungan yang diperlukan pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan rumah negara adalah: a. Personel. Dukungan personel pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari: 1) Mabesau. Personel Seksipanggon Subdisyanpers Diswatpersau melaksanakan pengumpulan data kekuatan rumah negara yang ada di lingkungan TNI AU. 2) Kotama. Personel Watpers Spers Kotama melaksanakan pengumpulan data kekuatan rumah negara dan penghuninya dari laporan yang disampaikan oleh satuan jajarannya. 3) Satker. Personel Subsipanggon Siyanpers Dispers satuan kerja menginventarisasi data kekuatan serta pengguna/penghuni rumah negara yang ada di satuannya. b. Administrasi. Dukungan administrasi yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah tersaji data-data kekuatan rumah negara beserta penghuninya secara benar/valid sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan rumah negara dan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan rumah negara untuk tahun berikutnya.

- 29 - BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 18. Umum. Dalam tahap pengakhiran ini kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan rumah negara adalah penyusunan laporan serta evaluasi dari seluruh tahapan pelaksanaan pengelolaan rumah negara yang telah dijalankan. Laporan dan evaluasi merupakan alat deteksi untuk mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan. 19. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan pada tahap pengakhiran yang dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tataran kewenangan yang dimilikinya dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan. Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Mabesau. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan rumah negara di tingkat pusat dengan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima laporan kekuatan rumah negara dan kegiatan pengelolaannya yang disampaikan oleh kotama dan satker dari seluruh jajaran TNI AU, sebagai bahan evaluasi. b) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan rumah negara yang telah dilaksanakan oleh satuan bawah dalam hal ini oleh kotama dan satuan-satuan kerja. 2) Kotama. Dalam tahap akhir kegiatan pengelolaan rumah negara, kotama melaksanakan tugas sebagai berikut: a) Menerima laporan kekuatan rumah negara beserta kegiatan pengelolaannya yang disampaikan oleh satuan jajarannya, sebagai bahan evaluasi. b) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan rumah negara yang telah dilaksanakan oleh satuan jajarannya. c) Menerima dan menindaklanjuti laporan/permasalahan yang disampaikan oleh satuan jajarannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara oleh satuan jajarannya. 3) Satker. Dalam tahap akhir kegiatan pengelolaan rumah negara, satuan kerja melaksanakan tugas sebagai berikut: a) Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data kekuatan rumah negara yang ada di satuannya berikut data penggunaan/kepenghuniannya. b) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan rumah negara yang ada di satuannya. c) Menyusun dan melaporkan permasalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara yang dilakukan satuannya kepada komando atas secara berjenjang.

- 30 - b. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Mabesau. Menyusun laporan kekuatan rumah negara berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kotama maupun satker dari seluruh jajaran TNI AU dan melaporkannya kepada Kasau melalui Aspers Kasau, meliputi data kekuatan rumah negara dan kegiatan pengelolaannya di seluruh jajaran TNI AU. 2) Kotama. Menyusun laporan kekuatan rumah negara berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh satuan jajarannya dan melaporkan ke komando atas data kekuatan rumah negara dan kegiatan pengelolaannya yang dilaksanakan oleh seluruh satuan jajarannya. 3) Satker. Menyusun laporan data kekuatan rumah negara berdasarkan peruntukkan/penggunaan dan kegiatan pengelolaannya yang ada di satuannya dan melaporkan ke komando atas sesuai jadwal yang waktu yang telah ditentukan (triwulan). 20. Dukungan. Dukungan yang diberikan pada tahap pengakhiran kegiatan pengelolaan rumah negara sebagai berikut: a. Personel. Dukungan personel pada tahap pengakhiran terdiri dari: 1) Mabesau. Personel Seksipanggon Subdisyanpers Diswatpersau menerimaan laporan dari satuan bawah, melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan rumah negara, menyusun/menyiapkan laporkan data kekuatan rumah negara berikut kegiatan pengelolaannya kepada Kasau melalui Aspers Kasau. 2) Kotama. Personel Watpers Spers Kotama menerimaan laporan dari satuan jajarannya, melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan rumah negara yang dilakukan oleh satuan jajarannya dan menyusun/ menyiapkan laporkan data kekuatan rumah negara berikut kegiatan pengelolaannya kepada Kasau melalui Aspers Kasau. 3) Satker. Personel Subsipanggon Siyanpers Dispers satuan kerja melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data rumah negara, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan rumah negara oleh satuannya serta menyusun dan melaporkan ke komando atas data kekuatan rumah negara berikut kegiatan pengelolaannya yang telah dilaksanakan oleh satunya. b. Administrasi. Dukungan administrasi yang dilakukan pada tahap pengakhiran yaitu tersajinya data-data kekuatan rumah negara beserta kepenghuniannya secara benar/valid, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar atau bahan refrensi dalam penyusunan laporan kegiatan pengelolaan rumah negara. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum. Pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pengelolaan rumah negara dilakukan sesuai dengan tataran kewenangan oleh masing-masing pejabat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah negara dapat

- 31 - berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Disamping itu kegiatan pengawasan pengendalian juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengetahui kendala-kendala atau permasalahan yang ditemui dalam kegiatan pengelolaan rumah negara. 22. Pengawasan. Pengawasan dalam pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Kasau menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU. b. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau). Irjenau bertugas membantu Kasau di bidang pengawasan dan umum serta mengawasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU. c. Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau). Aspers Kasau mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan rumah negara di lingkungan TNI AU. 23. Pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU sebagai berikut: a. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena Kasau melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dalam kegiatan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AU. b. Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau). Aspers Kasau membantu Kasau di bidang pengendalian terhadap pengelolaan dan penggunaan rumah negara di lingkungan TNI AU. c. Kepala Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara (Kadiswatpersau). Kadiswatpersau memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengendalian tentang penyelenggaraan pengelolaan rumah negara sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang di lingkungan TNI AU. d. Kepala Dinas Konstruksi TNI Angkatan Udara (Kadiskonsau). Kadiskonsau melaksanakan pengendalian konstruksi barang tidak bergerak dalam hal ini rumah negara sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang di lingkungan TNI AU. BAB VII PENUTUP 24. Keberhasilan. Disiplin dalam mentaati ketentuan yang ada di dalam buku petunjuk teknis ini oleh pengelola dan penghuni rumah negara akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI Angkatan Udara. 25. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara disarankan kepada Kasau melalui Kadiswatpersau tembusan Komandan Kodiklatau sesuai dengan mekanisme umpan balik. PEJABAT PARAF Dirdok Kodiklatau Kadiskumau Kasetumau Sesdiswatpersau Kasubdisyanpers a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISWATPERS, tertanda BASUKI ROCHMAT MARSEKAL PERTAMA TNI

- 32 - TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA DAFTAR PENGERTIAN 1. Asrama. Asrama adalah bangunan yang merupakan tempat tinggal bersama dalam satu kesatuan, khusus diperuntukan bagi penghuni tanpa keluarga untuk sementara waktu dan sifat kegunaannya sangat erat hubungannya dengan fungsi dan tugas kesatuan tersebut. 2. Flat/Rumah Susun. Flat/rumah susun adalah tempat tinggal yang terdiri atas ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi dan dapur yang dibangun secara berderet-deret pada setiap lantai bangunan bertingkat yang dihuni masing-masing satu keluarga. 3. Guest House. Guest house adalah suatu bangunan tempat tinggal yang disediakan bagi tamu-tamu tertentu TNI AU yang sedang melaksanakan suatu tugas kedinasan. 4. Mes. Mes adalah bangunan milik negara yang merupakan tempat tinggal bersama milik suatu satuan, khusus diperuntukan bagi penghuni tanpa keluarga yang berdinas di satuan tersebut untuk sementara waktu atau tetap. 5. Personel TNI Angkatan Udara. Personel TNI Angkatan Udara adalah warga negara Republik Indonesia yang mengabdikan diri sebagai prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara. 6. Pengelolaan Rumah Negara. Pengelolaan rumah negara adalah segala usaha atau kegiatan penatausahaan/pengaturan rumah negara dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam penggunaan/penghuniannya, meliputi kegiatan penggolongan rumah negara, penggunaan/penghunian rumah negara, tataran kewenangan, dan laporan kegiatan pengelolaan rumah negara. 7. Purnawirawan. Purnawirawan adalah prajurit TNI yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas aktif dengan hak pensiun atau hak tunjangan yang bersifat pensiun. 8. Rumah Negara. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang diperuntukan bagi personel TNI AU yang masih berdinas aktif serta menunjang pelaksanaan tugas para pejabat, prajurit dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan TNI AU. 9. Rumah Peristirahatan. Rumah peristirahatan adalah bangunan tempat tinggal yang disediakan untuk keperluan istirahat atau rekreasi bagi anggota TNI Angkatan Udara dan keluarganya. 10. Rumah Flat. Rumah flat adalah bangunan bertingkat untuk tempat tinggal di mana tiap-tiap tingkat diperuntukan bagi satu keluarga atau lebih. 11. Surat Penunjukkan Rumah Negara (SPRN). SPRN adalah surat tanda bukti penunjukkan untuk menempati rumah negara sebelum SIM dikeluarkan/ diberikan oleh pejabat yang berwenang. Lampiran A Keputusan Kasau Nomor Kep/353/XII/202020 20 Tanggal 21 Desember 2020 2020

- 33 - 12. Surat Izin Menempati (SIM). SIM adalah surat bukti izin menempati rumah negara di lingkungan TNI Angkatan Udara yang dikeluarkan/diberikan secara sah oleh pejabat berwenang. 13. Warakawuri/Duda. Warakawuri/duda adalah isteri/suami dari seorang prajurit TNI/TNI AU/Purnawirawan/PNS/Wredatama yang telah meninggal dunia dan masih menjadi isteri/suami yang sah menurut peraturan yang berlaku dan belum menikah lagi. 14. Wredatama. Wredatama adalah pegawai negeri sipil TNI/TNI AU yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas aktif dan mendapatkan hak pensiun atau hak tunjangan yang bersifat pensiun. PEJABAT PARAF Dirdok Kodiklatau Kadiskumau Kasetumau Sesdiswatpersau Kasubdisyanpers a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISWATPERS, tertanda BASUKI ROCHMAT MARSEKAL PERTAMA TNI

- 34 - TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA SKEMA KEDUDUKAN PEJABAT PARAF Dirdok Kodiklatau Kadiskumau Kasetumau Sesdiswatpersau Kasubdisyanpers PETUNJUK PENYELENGGARAAN PERAWATAN PERSONEL PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISWATPERS, tertanda BASUKI ROCHMAT MARSEKAL PERTAMA TNI Lampiran B Keputusan Kasau Nomor Kep/353/XII/202020 20 Tanggal 21 Desember 2020 2020

- 35 - TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA DAFTAR CONTOH FORMAT NO JUDUL KETERANGAN 1. Format Surat Izin Menempati Rumah Negara CONTOH 1 2. Format Surat Pernyataan Menempati Rumah Negara CONTOH 2 3. Format Persyaratan Permohonan dan Perpanjangan SPRN/SIM Rumah Negara CONTOH 3 4. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Meninggalkan Rumah Negara CONTOH 4 PEJABAT PARAF Dirdok Kodiklatau Kadiskumau Kasetumau Sesdiswatpersau Kasubdisyanpers a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISWATPERS, tertanda BASUKI ROCHMAT MARSEKAL PERTAMA TNI Lampiran C Keputusan Kasau Nomor Kep/353/XII/202020 20 Tanggal 21 Desember 2020 2020

- 36 - KOPSTUK SURAT IZIN MENEMPATI RUMAH NEGARA Nomor SIM/……./Bulan/Tahun/Nama Lanud 1. Diizinkan kepada : Nama : Pangkat/NRP : Jabatan : Jawatan : 2. Untuk menempati rumah negara : Alamat : Sebagian/seluruhnya : Tipe rumah : Dipakai untuk : Terhitung mulai : Berlaku sampai : 3. Jumlah keluarga : NO. NAMA KELUARGA LK/PR TEMPAT/TGL LAHIR HUBUNGAN KEL KET 1 2 3 4 5 6 1. …………………….. Lk …………………….. Suami ………… 2. …………………….. Pr …………………….. Isteri ………… 3. …………………….. ……… …………………….. ……………….. ………… dst,,,,, 4. Dengan catatan : a. Surat izin ini hanya berlaku/dianggap sah apabila ditandatangani oleh Komandan……….(pejabat yang berwenang)…….., selaku pejabat yang diberi wewenang dalam pengelolaan rumah negara. b. Surat izin ini tidak berlaku untuk orang/anggota lain kecuali yang tertulis di dalam surat izin ini. c. Apabila pindah tugas/mutasi atau pensiun dan lain-lain, siap mengosongkan rumah negara yang ditempati secepatnya dan bersedia meninggalkan bangunan tambahan tanpa dibongkar dan tanpa penggantian dari siapapun. CONTOH 1

- 37 - d. Bilamana akan pindah, diwajibkan lapor tiga hari sebelumnya kepada pejabat rumah negara setempat dengan menyerahkan kembali surat izin serta kunci rumah. e. Menyanggupi ketentuan dua tahun sekali untuk memperpanjang SIM apabila masa berlaku SIM habis, terhitung tanggal dan bulan mulai berlakuknya SIM. Dikeluarkan di …………………... pada tanggal …………………... KOMANDAN ………………………….. (pejabat yang berwenang) 1. Pas foto pemegang SIM, berwarna, ukuran 4 x 6 2. Stempel harus Mengenai foto 3. Stempel harus Mengenai foto

- 38 - KOPSTUK SURAT PERNYATAAN MENEMPATI RUMAH NEGARA Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………………………………………………… Tempat/Tgl. lahir : ……………………………………………………………………… Pangkat/NRP : ……………………………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………………………… Jawatan : ……………………………………………………………………… menyatakan bahwa kami telah mendapat kesempatan untuk menempati rumah dinas yang terletak di Jl. …………. RT. …….. RW. …… Komplek ………………. (nama instansi penanggung jawab rumah negara)…………, diberikan dengan Surat Izin Menempati (SIM) rumah negara yang dikeluarkan oleh Komandan …………….. Selanjutnya kami bersedia untuk mengikuti segala ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di ……………(instansi penanggung jawab rumah negara), antara lain: 1. Menempati, memelihara, menjaga kebersihan, merawat bangunan dan pekarangannya dengan baik. 2. Tidak merubah dana atau menambah bangunan induk/asli tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari ……………(instansi penanggung jawab rumah negara)…………………. 3. Tidak akan menuntut kerugian atas tambahan bangunan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku sudah tidak mempunyai hak menempati rumah negara. 4. Tidak akan memindahtangankan rumah negara yang dihuni dalam bentuk apapun. 5. Tidak akan menggunakan seluruh atau sebagian rumah negara dan pekarangannya untuk kepentingan lain selain untuk tempat tinggal (seperti dilarang untuk tempat usaha/berdagang dana tau disewakan)/menerima indekos, untuk bengkel dan lain sebagainya. 6. Bersedia memajang SIM rumah negara yang telah diberi bingkai, pigura/lis di ruang tamu (dinding) guna memudahkan pengontrolan petugas. 7. Bersedia menyerahkan rumah negara kepada ……………(instansi penanggung-jawab rumah negara)…………., tanpa syarat apapun paling lambat tiga bulan setelah kami memasuki masa pensiun/meninggal dunia dan/atau diberhentikan dari anggota TNI Angkatan Udara baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. 8. Bersedia menanggung segala beban biaya, telepon,air, listrik serta pajak-pajak lain yang berkaitan dengan penggunaan rumah negara. 9. Mengajukan perpanjangan SIM rumah negara kepada Komandan …………… (pejabat yang berwenang)………..secara berkala setiap dua tahun sekali. CONTOH 2

- 39 - 8. Kerugian yang ditimbulkan dari kesengajaan dan atau kelalaian kami selaku penghuni rumah negara yang mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh bangunan, akan menjadi tanggung jawab kami. 9. Apabila kami tidak memenuhi, melanggar terhadap segala ketentuan dan atau isi pernyataan ini, kami bersedia untuk diambil tindakan tegas secara sepihak oleh Komandan …………… (pejabat yang berwenang)……….., berupa pencabutan SIM rumah negara dan pengosongan rumah negara. Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari siapapun. Jakarta, ………………………. Mengetahui Komandan/Kasatker Yang menyatakan, (pejabat yang berwenang) Materai Rp. 10.000,- ,-

- 40 - KOPSTUK PERSYARATAN PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN SPRN/SIM RUMAH NEGARA 1. Persyaratan Permohonan Pengajuan Surat Penunjukan Rumah Negara (SPRN): a. Menunjukan surat permohonan dari instansi pengguna atas nama yang bersangkutan (Satker). b. Menyerahkan fotokopi Keputusan pangkat terakhir atas nama yang bersangkutan. c. Menyerahkan fotokopi surat nikah. d. Menyerahkan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar (sesuai Keputusan pangkat terakhir). e. Menunjukkan surat penyerahan rumah negara dari penghuni lama, dengan menyertakan SIM atas nama penghuni lama. f. Menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10.000,- (secukupnya) g. Menyerahkan daftar nama keluarga yang pernah terdaftar dalam daftar gaji ditandatangani oleh pejabat bendahara dinas yang sah. 2. Persyaratan Perpanjangan/Pembaruan Surat Izin Menempati Rumah Negara (SIM): a. Menyerahkan fotokopi Keputusan pangkat terakhir atas nama yang bersangkutan. b. Menyerahkan SIM asli periode yang lalu atas nama yang bersangkutan. c. Menyerahkan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar (sesuai Keputusan pangkat terakhir). d. Menyerahkan daftar nama keluarga yang terdaftar dalam daftar gaji ditandatangani oleh pejabat bendahara dinas yang sah. KOMANDAN/KASATKER (pejabat yang berwenang) CONTOH 3

- 41 - KOPSTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENINGGALKAN RUMAH NEGARA 1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………………………………………… Pangkat/NRP : ……………………………………………………………… Tempat/Tgl lahir : ……………………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………………… Jawatan : ……………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya saat ini: a. Telah menempati rumah pribadi b. Belum memiliki rumah pribadi c. Telah memiliki rumah pribadi tapi masih menempati rumah negara. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara (Perkasau) Nomor Perkasau/84/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara Bab IV Pasal 22 poin a.6, dinyatakan bahwa apabila Prajurit/PNS TNI Angkatan Udara diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia harus meninggalkan rumah negara yang dihuni selambat-lambatnya dua (2) bulan sejak tanggal …………………………………. 2. Saya bersedia menyerahkan rumah negara kepada dinas yang berwenang tanpa syarat apapun, baik berupa tuntutan, santunan atau uang ganti rugi terhadap biaya perawatan/perbaikan yang telah saya keluarkan selama menempati rumah negara tersebut. 3. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Jakarta, ………………………. Mengetahui Komandan/Kasatker, Yang menyatakan, (pejabat yang berwenang) CONTOH 4 Materai Rp. 10.000,-

- 42 - TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA DAFTAR PERSONEL POKJA PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA NO. N A M A PANGKAT/ KORP/NRP/NIP JABATAN/JAWATAN KET ORGANISASI POKJA 1 2 3 4 5 6 1. Mujianto, S.T., M.Tr. (Han) Marsma TNI Kadiswatpersau Kalakgiat/ Penanggung - Jawab dan Narasumber 2. Mukhlis, S.E. Kolonel Kal/ 515578 Sesdiswatpersau Narasumber 3. Supana, S.E., M.M. Kolonel Kal/ 518830 Kasubdisyanpers Diswatpersau Ketua Pokja 4. Pujiono Widodo, S.Sos. Letkol Kal/ 522691 Kasipanggon Subdisyanpersau Diswatpersau Wakil Ketua Pokja 5. Agus Hariyanto, S.Pd. Letkol Adm/ 525830 Kabagum Diswatpersau Sekretaris 6. Suponco Ariyanto Kolonel Pas/ 515573 Kasubdisbinkemilsik Diswatpersau Anggota 7. Veradiyanto, S.I.P., M.M. Kolonel Adm/ 521880 Kasubdisbinjahril Diswatpersau Anggota 8. Ahmad Dachlan S., S.E., M.M. Kolonel Adm/ 515583 Kasetumau Anggota 9. Rustivo Idris Yunus Kolonel Pnb/ 512488 Irdapers Itjenau Anggota 10. Bambang Somantri, S.I.P., M.Si. Kolonel Pnb/ 514521 Paban II/Jemen Srenau Anggota 11. Julianto Sutrisnawan Kolonel Kal/ 512522 Paban V/Watpers Spersau Anggota 12. Didik Kristyanto, M.Sc. Kolonel Pnb/ 516339 Aspers Kaskohanudnas Anggota 13. Hermawan Widhianto, S.E. Kolonel Pnb/ 520326 Aspers Kaskoopsau I Anggota Lampiran D Keputusan Kasau Nomor Kep/353/XII/202020 20 Tanggal 21 Desember 2020 2020

- 43 - 1 2 3 4 5 6 14. Moch. Dadan Gunawan, S.T., M.M. Kolonel Pnb/ 520326 Paban II/Pers Ditum Kodiklatau Anggota 15. Abian Mazhar, S.T. Kolonel Sus/ 522827 Kasubdissarpras Diskonsau Anggota 16. M. Wahyu Sudradjat, S.H., M.H. Kolonel Sus/ 518364 Kasubdisdaldok Disbtbau Anggota 17. Wahyu Priyo Budi, S.H. Kolonel Sus/ 519760 Kasubdisundang Diskumau Anggota 18. Indarta Budi Utama, S.Pd. Letkol Kes/ 524349 Pabandya Evaldok Paban I/Doktrin Ditdok Kodiklatau Anggota 19. Wing Pandu Eko Yulianto, S.T., M.M. Letkol Kal/ 526265 Kasisimak BMN BTB Subdisminfaskons Dismatau Anggota 20. Moch Ribut HR., S.E., M.M. Letkol Kal/ 522675 Kasiyanpers Dispers Lanud Ats Anggota 21. Nanang Sopyan Letkol Kal/ 525121 Kasiyanpers Dispers Lanud Adi Anggota 22. Halomoan Saragih, S.E. Letkol Kal/ 524265 Pabandyayanpers Paban V/Watpers Spersau Anggota 23. Cahyo Asmoro S., A.Md. Letkol Adm/ 518345 Kabagprogar Diswatpersau Anggota 24. Ida Susiati S. Letkol Kal/ 527170 Kasibekor Subdisyanpers Diswatpersau Anggota 25. Yoyon Darmawan, S.Si. Mayor Adm/ 530372 Kadispers Denmabesau Anggota 26. Arman Sijabat Mayor Kal/ 535074 Kasubsikaporbama Siyanpers Dispers Lanud Hlm Anggota 27. Sukarno Mayor Kal/ 510080 Kasubsipangan Sibekor Subdisyanpers Diswatpersau Anggota

- 44 - 1 2 3 4 5 6 28. Ari Rachman Kapten Adm/ 539117 PS Kasubsisil Sijaldis Subdisyanpers Diswatpersau Anggota PEJABAT PARAF Dirdok Kodiklatau Kadiskumau Kasetumau Sesdiswatpersau Kasubdisyanpers a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISWATPERS, tertanda BASUKI ROCHMAT MARSEKAL PERTAMA TNI

- 45 - DAFTAR DISTRIBUSI NO JABATAN JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 5 Mabesau 1. 1. Kasau 1 2. 2. Wakasau 1 3. 3. Irjenau 1 4. 4. Koorsahli Kasau 1 5. 5. Asrena Kasau 1 6. 6. Asintel Kasau 1 7. 7. Asops Kasau 1 8. 8. Aspers Kasau 1 9. 9. Aslog Kasau 1 10. 10. Aspotdirga Kasau 1 11. 11. Gubernur AAU 1 12. 12. Danseskoau 1 13. 13. Kapuslaiklambangjaau 1 14. 14. Danpuspomau 1 15. 15. Kadisinfolahtaau 1 16. 16. Kadiskuau 1 17. 17. Kadislitbangau 1 18. 18. Kadispamsanau 1 19. 19. Kadispenau 1 20. 20. Kadissurpotrudau 1 21. 21. Kadisbangopsau 1 22. 22. Kadiskumau 1 23. 23. Kapuspotdirga 1 24. 24. Kadisopslatau 1 25. 25. Kadisdikau 1 26. 26. Kadiskesau 1 27. 27. Kadisminpersau 1 28. 28. Kadiswatpersau 1 29. 29. Kadispsiau 1 30. 30. Kalakespra Saryanto 1 31. 31. Ka-RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito 1 32. 32. Kadisadaau 1 33. 33. Kadisaeroau 1 34. 34. Kadiskonsau 1 35. 35. Kadisbtbau 1 36. 36. Kadiskomlekau 1 37. 37. Kadismatau 1 38. 38. Kadisbintalidau 1 39. 39. Kalakesgilut drg. R. Poerwanto 1 40. 40. Kalafiau 1 41. 41. Ka-RSAU Esnawan Antariksa 1 42. 42. Ka-RSAU Salamun 1 43. 43. Koorsmin Kasau 1

- 46 - 1 2 3 4 5 44 44 Kapuskodalau 1 45 45 Kasetumau 1 46 46 Dandenmabesau 1 Koopsau I Serta Satuan Jajarannya 47. 1. Pangkoopsau I 1 48. 2. Danlanud Halim Perdanakusuma 1 49. 3. Danlanud Atang Sendjaja 1 50. 4. Danlanud Roesmin Nurjadin 1 51. 5. Danlanud Supadio 1 52. 6. Danlanud Suryadarma 1 53. 7. Danlanud Husein Sastranegara 1 54. 8. Danlanud Soewondo 1 55. 9. Danlanud Sultan Iskandar Muda 1 56. 10. Danlanud Sri Mulyono Herlambang 1 57. 11. Danlanud Raden Sadjad 1 58. 12. Danlanud Sutan Sjahrir 1 59. 13. Danlanud Maimun Saleh 1 60. 14. Danlanud H. A. S. Hananjoeddin 1 61. 15. Danlanud Raja Haji Fisabilillah 1 62. 16. Danlanud Wiriadinata 1 63. 17. Danlanud Hang Nadim 1 64. 18. Danlanud Pangeran M. Bun Yamin 1 65. 19. Danlanud Harry Hadisoemantri 1 66. 20. Danlanud S. Sukani 1 67. 21. Danlanud Jenderal Besar Sudirman 1 68. 22. Danwing 1 Lanud Halim P. 1 69. 23. Danwing 4 Lanud Atang Sendjaja 1 70. 24. Danwing 6 Lanud Roesmin Nurjadin 1 71. 25. Danwing 7 Lanud Supadio 1 72. 26. Danwing 8 Lanud Suryadarma 1 73. 27. Danskadud 1 Lanud Supadio 1 74. 28. Danskadud 51 Lanud Supadio 1 75. 29. Danskadud 12 Lanud Roesmin Nurjadin 1 76. 30. Danskadud 16 Lanud Roesmin Nurjadin 1 77. 31. Danskadud 2 Lanud Halim P. 1 78. 32. Danskadud 17 Lanud Halim P. 1 79. 33. Danskadud 31 Lanud Halim P. 1 80. 34. Danskadud 45 Lanud Halim P. 1 81. 35. Danskadud 6 Lanud Atang Sendjaja 1 82. 36. Danskadud 7 Lanud Suryadarma 1 83. 37. Danskadud 8 Lanud Atang Sendjaja 1 84. 38. Danskatek 021 Lanud Halim P. 1 85. 39. Danskatek 024 Lanud Atang Sendjaja 1 86. 40. Danskatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin 1

- 47 - 1 2 3 4 5 Koopsau II Serta Satuan Jajarannya 87. 1. Pangkoopsau II 1 88. 2. Danlanud Iswahjudi 1 89. 3. Danlanud Abdulrachman Saleh 1 90. 4. Danlanud Sultan Hasanuddin 1 91. 5. Danlanud Muljono 1 92. 6. Danlanud Dhomber 1 93. 7. Danlanud Sam Ratulangi 1 94. 8. Danlanud Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainudin Abdul Madjid 1 95. 9. Danlanud Anang Busra 1 96. 10. Danlanud I Gusti Ngurah Rai 1 97. 11. Danlanud Sjamsudin Noor 1 98. 12. Danlanud Haluoleo 1 99. 13. Danlanud Iskandar 1 100. 14. Danwing 3 Lanud Iswahjudi 1 101. 15. Danwing 2 Lanud Abdulrachman Saleh 1 102. 16. Danwing 5 Lanud Sultan Hasanuddin 1 103. 17. Danskadud 3 Lanud Iswahjudi 1 104. 18. Danskadud 14 Lanud Iswahjudi 1 105. 19. Danskadud 15 Lanud Iswahjudi 1 106. 20. Danskadud 4 Lanud Abd. Saleh 1 107. 21. Danskadud 21 Lanud Abd. Saleh 1 108. 22. Danskadud 32 Lanud Abd. Saleh 1 109. 23. Danskadud 5 Lanud S. Hasanuddin 1 110. 24. Danskadud 11 Lanud S. Hasanuddin 1 111. 25. Danskadud 33 Lanud S. Hasanuddin 1 112. 26. Danskatek 042 Lanud Iswahjudi 1 113. 27. Danskatek 022 Lanud Abd. Saleh 1 114. 28. Danskatek 044 Lanud S. Hasanuddin 1 Koopsau III Serta Satuan Jajarannya 115. 1. Pangkoopsau III 1 116. 2. Danlanud Manuhua 1 117. 3. Danlanud Silas Papare 1 118. 4. Danlanud El Tari 1 119. 5. Danlanud Leo Wattimena 1 120. 6. Danlanud Pattimura 1 121. 7. Danlanud Johannes Abraham Dimara 1 122. 8. Danlanud Yohanis Kapiyau 1 123. 9. Danlanud Dumatubun 1 124. 10. Danskadud 27 Lanud Manuhua 1 Koharmatau Serta Satuan Jajarannya 125. 1. Dankoharmatau 1

- 48 - 1 2 3 4 5 126. 2. Dandepohar 10 Lanud Husein Sastranegara 1 127. 3. Dandepohar 20 Lanud Iswahjudi 1 128. 4. Dandepohar 30 Lanud Abdulrachman Saleh 1 129. 5. Dandepohar 40 Lanud Sulaiman 1 130. 6. Dandepohar 50 Lanud Adi Soemarmo 1 131. 7. Dandepohar 60 Lanud Iswahjudi 1 132. 8. Dandepohar 70 Lanud Sulaiman 1 133. 9. Dandepohar 80 Lanud Iswahjudi 1 134. 10. Dansathar 11 Depohar 10 1 135. 11. Dansathar 12 Depohar 10 1 136. 12. Dansathar 13 Depohar 10 1 137. 13. Dansathar 14 Depohar 10 1 138. 14. Dansathar 15 Depohar 10 1 139. 15. Dansathar 16 Depohar 10 1 140. 16. Dansathar 21 Depohar 20 1 141. 17. Dansathar 22 Depohar 20 1 142. 18. Dansathar 23 Depohar 20 1 143. 19. Dansathar 24 Depohar 20 1 144. 20. Dansathar 31 Depohar 30 1 145. 21. Dansathar 32 Depohar 30 1 146. 22. Dansathar 33 Depohar 30 1 147. 23. Dansathar 41 Depohar 40 1 148. 24. Dansathar 42 Depohar 40 1 149. 25. Dansathar 43 Depohar 40 1 150. 26. Dansathar 51 Depohar 50 1 151. 27. Dansathar 52 Depohar 50 1 152. 28. Dansathar 53 Depohar 50 1 153. 29. Dansathar 54 Depohar 50 1 154. 30. Dansathar 55 Depohar 50 1 155. 31. Dansathar 61 Depohar 60 1 156. 32. Dansatguddiaan Senmu 62 Depohar 60 1 157. 33. Dansathar 63 Depohar 60 1 158. 34. Dansathar 64 Depohar 60 1 159. 35. Dansathar 65 Depohar 60 1 160. 36. Dansathar 71 Depohar 70 1 161. 37. Dansathar 72 Depohar 70 1 162. 38. Dansatpazam 73 Depohar 70 1 163. 39. Dansathar 81 Depohar 80 1 164. 40. Dansathar 82 Depohar 80 1 165. 41. Dansathar 83 Depohar 80 1 166. 42. Danskatek 043 Lanud Adisutjipto 1 Kodiklatau Serta Satuan Jajarannya 167. 1. Dankodiklatau 1 168. 2. Danlanud Adisutjipto 1

- 49 - 1 2 3 4 5 169. 3. Danlanud Adi Soemarmo 1 170. 4. Danlanud Sulaiman 1 171. 5. Dansekkau 1 172. 6. Danwingdikterbang Lanud Adisutjipto 1 173. 7. Danwingdiktek 1 174. 8. Danwingdikum 1 175. 9. Danwingdikkal 1 176. 10. Danskadik 101 Lanud Adisutjipto 1 177. 11. Danskadik 102 Lanud Adisutjipto 1 178. 12. Danskadik 104 Lanud Adisutjipto 1 179. 13. Danskadik 105 Lanud Adisutjipto 1 180. 14. Danskadik 201 Lanud Sulaiman 1 181. 15. Danskadik 202 Lanud Sulaiman 1 182. 16. Danskadik 203 Lanud Sulaiman 1 183. 17. Danskadik 204 Lanud Sulaiman 1 184. 18. Danskadik 301 Wingdiktek 1 185. 19. Danskadik 302 Wingdiktek 1 186. 20. Danskadik 303 Wingdiktek 1 187. 21. Danskadik 304 Wingdiktek 1 188. 22. Danskadik 401 Lanud Adi Soemarmo 1 189. 23. Danskadik 402 Lanud Adi Soemarmo 1 190. 24. Danskadik 403 Lanud Adi Soemarmo 1 191. 25. Danskadik 404 Lanud Adi Soemarmo 1 192. 26. Danskadik 405 Lanud Adi Soemarmo 1 194. 27. Danskadik 501 Lanud Wingdikum 1 195. 28. Danskadik 502 Lanud Wingdikum 1 196. 29. Danskadik 503 Lanud Wingdikum 1 197. 30. Danskadik 504 Lanud Wingdikum 1 198. 31. Danskadik 505 Lanud Wingdikum 1 199. 32. Danskadik 601 Lanud Wingdikkal 1 200. 33. Danskadik 602 Lanud Wingdikkal 1 Korpaskhas Serta Satuan Jajarannya 201. 1. Dankorpaskhas 1 202. 2. Danwing I Paskhas 1 203. 3. Danwing II Paskhas 1 204. 4. Danwing III Paskhas 1 205. 5. Danpusdiklat Paskhas 1 206. 6. Dansatbravo Paskhas 1 207. 7. Danyonko 461 Paskhas 1 208. 8. Danyonko 462 Paskhas 1 209. 9. Danyonko 463 Paskhas 1 210. 10. Danyonko 464 Paskhas 1 211. 11. Danyonko 465 Paskhas 1 212. 12. Danyonko 466 Paskhas 1 213. 13. Danyonko 467 Paskhas 1 214. 14. Danyonko 468 Paskhas 1

- 50 - 1 2 3 4 5 215. 15. Danyonko 469 Paskhas 1 216. 16. Dandenmatra I Paskhas 1 217. 17. Dandenmatra II Paskhas 1 218. 18. Dandenhanud 471 Paskhas 1 219. 19. Dandenhanud 472 Paskhas 1 220. 20. Dandenhanud 473 Paskhas 1 221. 21. Dandenhanud 474 Paskhas 1 Arsip/Cadangan 222. 1. Diskumau 1 223. 2. Setumau 1 224. 3. Sudisbinyanpers Diswatpersau 5 Jumlah 228