Juknis Pengelolaan BMP

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PN : MAT -14 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR KEP/447 /XII/2021 TANGGAL 20 DESEMBER 2021

DAFTARISI Halaman DAFTAR ISI Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/447 /XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Udara . i 1 BABI PENDAHULUAN 1. Umum . 2. Maksud dan Tujuan 3 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut 3 4. Dasar 3 5. Pengertian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6. Kedudukan......... . .. .. 4 7. Tujuan dan Sasaran......... . .............................................. 4 8. Prinsip........................................................................... 4 9. Wewenang dan Tanggung Jawab............. . ....................... 5 10. Dukungan BMP.............................................................. 5 11. Administrasi Pengelolaan BMP................ . ......................... 6 6 BAB II TAHAP PERENCANAAN 12. Umum . 13. Urutan Kegiatan.............................................................. 6 14. Dukungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 BAB m TAHAP PERSIAPAN 15. Umum . 16. Urutan Kegiatan 9 9 BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 17. Umum . 18. Urutan kegiatan..................................... . ........................ 9 10 BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 19. Umum . 20. Urutan Kegiatan..................................... . ....................... 18 18 BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum . 22. Pengawasan.................................................................. 21 23. Pengendalian..... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 BAB VII PENUTUP 24. Keberhasilan . 25. Penyempurnaan............................................................ 21 22 LAMIPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN . LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN JU 11 23

11 LAMPIRAN C : DAFTAR SATKAI III.................................................. . ........... 26 LAMPIRAN D : BENTUK-BENTUK PEMBEKALAN BMP.... . ....... . .............. . ....... 28 LAMPIRAN E : PENGGUNAAN DAN CARA PENGISIAN BENTUK-BENTUK BMP. 66 LAMPIRAN F : GAMBAR SIMBOL DALAM ADMINISTRASI BMP........................ 110 LAMPIRAN G : MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMP........ 112 LAMPIRAN H : MEKANISME PENGADAAN BMP TNI AU..... . ............................. 113 LAMPIRAN I : MEKANISME ALOKASI BMP DAN PENGURUSANNYA... . . . . ..... .... 115 LAMPIRAN J : MEKANISME LAPORAN PELAKSANAAN ALO KASI BMP... .. . . . . . . .. . 11 7 LAMPIRAN K : MEKANISME PENGHAPUSAN BMP.. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . 119 LAMPIRAN L : TIMELINE COKLIT BULANAN BMP. ............... . .............. . .......... . . 121 LAMPIRAN M : MEKANISME PEMBAYARAN BMP.... . ............. . ............... . .... . ..... 122 LAMPIRAN N : DAFTAR PESERTA POKJA............ . ............. . ...................... . ..... 123 DAFTAR DISTRIBUSI

Menimbang Mengingat KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA Nomor Kep/447 /XII/2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII angka 33 huruf a. angka 4) Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/417/XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel, perlu menetapkan keputusan kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan U dara; 1. Keputusan Presiden Nomor 33 /TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara; 2. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/145/II/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Ten tara Nasional Indonesia; 3. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/943/X/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam J abatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 4. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/417 /XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel; Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/ 1387 /XI/2021 tanggal 5 November 2021 tentang perintah pelaksanaan penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan U dara;

- 2 ­ Menetapkan 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Udara; 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Udara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari kepu tusan ini dengan menggunakan kode PN: MAT-14 dan berklasifikasi Biasa. 2. Kepala Dinas Materiel Angkatan Udara sebagai pembina materi Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KOMANDAN KODIKLAT, tertanda TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M. MARSEKAL MADYA TNI Autentikasi KEPAL KRET]c UMUM TNI AU, Q> - WAHJU TJAHJ I, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran Keputusan Kasau Nomor Kep/477 /XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA BABI PENDAHULUAN 1. Umum. a. Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Dismatau) merupakan badan pelaksana pusat yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan logistik di lingkungan TNI Angkatan Udara (TNI AU). Salah satu fungsi tersebut melaksanakan dukungan bekal bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) yang merupakan komponen pokok untuk menggerakkan alat peralatan pertahanan (alpalhan) guna menjamin terselenggaranya pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AU. Dukungan bekal BMP memerlukan pengelolaan BMP yang memegang teguh prinsip efektif, efesien, transparan, dan akuntabel. b. Pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU secara regulasi mengalami perubahan terkait pola pengelolaan dimasing-masing unit organisasi TNI. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/962/XII/2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI yang mengatur kebijakan regulasi dan pengelolaan anggaran dimasing-masing unit organisasi (UO). Saat ini pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum ada piranti lunak sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. c. Guna tercapainya ketertiban, keselarasan, dan keterpaduan dalam pengelolaan BMP sesuai dengan perkembangan organisasi TNI AU dan kebijakan regulasi, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Maksud disusunnya petunjuk teknis (juknis) ini untuk menyajikan materi sebagai acuan bagi Satuan Pemakai (Satkai) dalam kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. b. Tujuan. Tujuan disusun juknis sebagai pedoman agar tercapai kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup petunjuk ini meliputi ketentuan dan tahapan dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. b. Tata Urut. Tata urut disusun sebagai berikut: 1) Pendahuluan. 2) Tahap Perencanaan.

- 4­ 3) Tahap Persiapan. 4) Tahap Pelaksanaan. 5) Tahap Pengakhiran. 6) Pengawasan dan Pengendalian. 7) Penutup. 4. Dasar. Dasar yang digunakan dalam penyusunan petunjuk ini sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. b. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/962/XII/2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/633/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengkodean Satuan Pemakai, Alokasi dan Pengambilan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. d. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 41 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tugas Dinas Materiel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. e. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin. f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/XI/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan U dara. g. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/381/XII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dengan Aplikasi e-BMP di Lingkungan TNI AU. h. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/417 /XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel. 5. Pengertian. Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam juknis ini perlu dijelaskan beberapa pengertian. Daftar pengertian sebagaimana tercantum pada lampiran A. 6. Kedudukan. Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Udara berkedudukan pada strata taktis dan merupakan turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel. Skema kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran B. 7. Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU adalah sebagai berikut: a. Tujuan. Tujuan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU yaitu untuk mewujudkan bekal BMP yang tepat jumlah, sumber, waktu, sasaran, jenis dan kualitas.

-5­ b. Sasaran. Sasaran dari pengelolaan BMP TNI AU sebagai berikut: 1) Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan BMP rnulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyirnpanan, pernakaian, dan penghapusan. 2) Terwujudnya pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU secara efektif dan efisien sesuai skala prioritas. 3) Terwujudnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan BMP yang tepat, akuntabel, dan transparan. 4) Terwujudnya digitalisasi pengelolaan BMP secara optimal dengan rnenggunakan sistern aplikasi e-BMP. 8. Prinsip. Prinsip yang digunakan dalarn pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU se bagai beriku t: a. Keamanan. Pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU yang dilaksanakan pada setiap tingkatan rnengutarnakan kearnanan pada pelaksanaannya. b. Kesatuan Komando. Pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU harus tetap dalarn satu kesatuan kornando sehingga akan terjadi keserasian dan sinergi antarsatuan di TNI AU. c. Proporsional. Pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU dilakukan secara sepadan dan berirnbang sesuai kebutuhan. d. Akuntabilitas. Penggunaan BMP dalarn rangka rnendukung tugas TNI AU harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. e. Keseragaman. Pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU oleh masingrnasing pihak yang terkait harus rnerniliki keseragarnan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga tercipta kesarnaan pelaksanaan di sernua tingkatan. f. Kompetitif. Harga dari hasil proses pengadaan dilaksanakan secara bersaing dan transparan untuk memperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. g. Presisi. Pengelolaan BMP dilingkungan TNI AU harus presisi sesuai dengan kebutuhan BMP setiap satkai. 9. Wewenang dan Tanggung Jawab. Wewenang dan tanggung jawab dalarn pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU sebagai berikut: a. Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Kasau sebagai penentu kebijakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. b. Asisten Perencana dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena Kasau sebagai perumus kebijakan dan perencanaan anggaran dalarn pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. c. Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau). Aslog Kasau sebagai perurnus kebijakan dalarn penyelenggaraan dan supervisi pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU.

- 6 - d. Kepala Satuan Pemakai I (Kasatkai I). Kasatkai I dalam hal ini Kadismatau sebagai penerima Surat Alokasi BMP (SA)/penerbit surat perintah penyaluran BMP (SP2M). e. Kepala Satuan Pemakai II (Kasatkai 11). Kasatkai II dalam hal ini Kasubdisbekbmp Dismatau sebagai penerima Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M)/penerbit surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP (SP3M). f. Kepala Satuan Pemakai III (Kasatkai III). Kasatkai III dalam hal ini pejabat yang tercantum pada lampiran C sebagai penerima Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (SP3M). g. Pengelola BMP Satkai III. Pengelola BMP Satkai III dalam hal ini dalam hal ini Kasi/Kasubsi/Kaur BMP yaitu pejabat struktural di satuan kerja dilengkapi dengan surat perintah pengelolaan BMP dari Kasatkai III. 10. Dukungan BMP. Dukungan BMP yang dilaksanakan dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU sebagai berikut: a. Dukungan BMP Rutin. Dukungan BMP rutin berdasarkan jumlah alpalhan, hari bekal, dan norma indeks. b. Dukungan BMP Intensitas. Dukungan BMP intensitas berdasarkan jenis dan macam kegiatan, frekuensi kegiatan, waktu dan perhitungannya serta jumlah alpalhan disesuaikan dengan norma indeks. c. Dukungan BMP Operasi Pembinaan Kemampuan (Binpuan). Dukungan BMP operasi berdasarkan sasaran binpuan yang dilengkapi dengan surat perintah atau telegram dari Mabes TNI AU untuk mendukung kegiatan operasi. d. Dukungan BMP Operasi Penggunaan Kekuatan (Gunkuat). Dukungan BMP operasi gunkuat berdasarkan surat perintah atau telegram dari Mabes TNI untuk mendukung kegiatan operasi. 1 1 . Administrasi Pengelolaan BMP. Administrasi pengelolaan BMP mulai tahap perencanaan hingga pengakhiran di lingkungan TNI AU sebagai berikut: a. Bentuk Pembekalan BMP. Bentuk pembekalan BMP (bentuk 32-XXXX) sebagaimana tercantum pada lampiran D. b. Penggunaan dan Cara Pengisian Bentuk BMP. Penggunaan dan cara pengisian bentuk BMP sebagaimana tercantum pada lampiran E. c. Gambar Simbol Dalam Administrasi Pembekalan BMP. Gambar Simbol Dalam Administrasi Pembekalan BMP sebagaimana tercantum pada lampiran F. BAB II TAHAP PERENCANAAN 12. Umum. Tahap perencanaan dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU merupakan kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan untuk merencanakan kebutuhan dari rangkaian kegiatan yang disusun secara teratur, terukur, terencana, dan sistematis sesuai dengan mekanisme penyusunan rencana kebutuhan BMP sebagaimana tercantum dalam lampiran G.

-7­ 13. Urutan Kegiatan. Kegiatan tahap perencanaan sesuai dengan tingkat kewenangan adalah sebagai berikut: a. Satkai I. Satkai I melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima pengajuan rencana kebutuhan (renbut) tahunan dan triwulan dari Satkai II. 2) Menyusun dan mengajukan renbut tahunan dan triwulan kepada Aslog Kasau. 3) Renbut triwulan diajukan Satkai I berdasarkan prioritas sesuai dengan penjabaran RKA-KL yang telah direncanakan untuk tiap-tiap Satuan Kerja (Satker) di jajaran TNI AU. 4) Setiap akhir bulan kedua triwulan berjalan, Satkai I mengajukan Renbut untuk triwulan berikutnya kepada Kasau dengan tembusan Wakasau dan Aslog Kasau. Pengajuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung rencana distribusi BMP. Renbut tersebut merupakan basil pengolahan dari Renbut Satkai II yang diajukan pertengahan bulan kedua pada tiap triwulan berjalan. Bentuk yang digunakan adalah bentuk 32-1001 dilampiri bentuk 32-1003, dan bentuk 32-1005. 5) Melaksanakan input data pengajuan renbut tahunan dalam aplikasi e-BMP. b. Satkai II. Satkai II melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima pengajuan renbut tahunan dan triwulan dari Kasatkai III. 2) Menyusun dan mengajukan renbut tahunan dan triwulan kepada Kasatkai I. 3) Menyusun dan mengajukan Renbut BBM udara dan darat dalam satu tahun. Pengajuan tersebut meliputi: a) Daftar nominatif alpalhan pemakai BMP menggunakan bentuk BMP 32-1002. b) Rekapitulasi kekuatan alpalhan pemakai BMP dan perhitungan kebutuhan BMP, menggunakan bentuk BMP 32-1003 atas dasar administrasi BMP, menggunakan bentuk 32-1004. c) Kebutuhan BMP intensitas kegiatan bentuk BMP 32-1005. d) Data kekuatan sarana pelayanan BMP menggunakan bentuk BMP 32-1006, data tersebut diajukan secara lengkap setiap lima tahun sekali dan pengajuan data untuk setiap tahun dalam bentuk 32-1001, dilengkapi lampiran bentuk 32-1003 dan bentuk 32-1005. 4) Melaksanakan input data pengajuan renbut tahunan dalam aplikasi e-BMP. c. Satkai III. Satkai III melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyusun dan mengajukan renbut rutin, intensitas dan operasi dalam waktu satu tahun dan triwulan kepada Satkai II berdasarkan:

- 8­ a) Data pendukung kebutuhan BMP rutin (kegiatan binkuat): (1) Kekuatan alpalhan pemakai BMP. (2) Norma/Indeks BMP yang ditetapkan. (3) Intensitas kegiatan alpalhan pemakai BMP (hari bekal/jam terbang). (4) Harga satuan tiap jenis BMP. b) Data pendukung kebutuhan BMP intensitas (kegiatan binkuat): (1) Jenis dan macam kegiatan dukungan. (2) Jumlah kekuatan alpalhan yang dilibatkan. (3) Frekuensi kegiatan, waktu serta perhitungannya. (4) Harga satuan tiap jenis BMP. c) Data pendukung kebutuhan BMP operasi (kegiatan gunkuat): (1) Jenis dan macam kegiatan dukungan. (2) Jumlah kekuatan alpalhan yang dilibatkan. (3) Frekuensi kegiatan operasi, waktu serta perhitungannya. (4) Harga satuan tiap jenis BMP. 2) Melaksanakan input data pengajuan renbut tahunan dalam aplikasi e-BMP. 14. Dukungan. Untuk mendukung pengelolaan BMP mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran diperlukan adanya dukungan anggaran, administrasi umum, personel, logistik, komunikasi, dan hukum guna tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan ini. Dukungan dimaksud sebagai berikut: a. Anggaran. Dukungan anggaran untuk kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU diperoleh dari komando atas melalui anggaran rutin yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). b. Administrasi Umum. Dukungan administrasi umum oleh satuan pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Personel. Dukungan personel oleh satuan pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Logistik. Dukungan logistik berupa sarana dan prasarana (sarpras) dalam pengelolaan BMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Komunikasi dan lnformasi. Dukungan komunikasi dan informasi antarsatkai dibutuhkan dalam pengelolaan BMP dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. e. Hukum. Dukungan bantuan hukum diberikan oleh Diskumau dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU sesuai aturan/hukum yang berlaku.

- 9­ BAB III TAHAP PERSIAPAN 15. Umum. Pada tahap persiapan tingkat Satkai melaksanakan proses administrasi pengelolaan BMP sesuai dengan kewenangannya, melipu ti kegiatan persiapan alokasi distribusi BMP dan pengadaan BMP sebagaimana tercantum pada lampiran H. 16. Urutan Kegiatan. Kegiatan pada tahap persiapan sesuai dengan tindak lanjut dari tahap perencanaan adalah sebagai berikut: a. Satkai I. Satkai I melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) BMP sebagai dasar pengadaan bekal BMP 2) Melaksanakan penandatanganan PKS yang ditandatangani Kasatkai I sebagai PPK dan PBJ BMP dengan tembusan kepada Kasau, Irjenau, Asrena Kasau, dan Aslog Kasau. 3) Menerima surat alokasi sebagai dasar distribusi bekal BMP untuk Satkai II dari Aslog Kasau. 4) Menerima surat alokasi sebagai dasar distribusi bekal BMP untuk Satkai II dari Kababek TNI untuk kegiatan operasi penggunaan kekuatan. 5) Atas dasar surat alokasi, Satkai I menyusun dan mengirimkan SP2M kepada Satkai II. 6) Melaksanakan input data SP2M yang dikirimkan ke Satkai II dalam aplikasi e-BMP. b. Satkai II. Satkai II melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima SP2M dari Satkai I. 2) Atas dasar SP2M tersebut, menyusun dan mengirimkan SP3M kepada Satkai III. 3) Melaksanakan input data SP3M yang dikirimkan ke Satkai III dalam aplikasi e-BMP. c. Satkai III. Satkai III melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima SP3M dari Satkai II. 2) Melaksanakan input data SP3M tersebut ke dalam aplikasi e-BMP. BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 17. Umum. Pelaksanaan dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU merupakan kegiatan utama dimulai dari kegiatan transaksi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penghapusan, dan penatausahaan Simak BMN. Pelaksanaan pengelolaan BMP berupa mekanisme alokasi dan pengurusan serta laporan pelaksanaan alokasi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan J.

18. Urutan Kegiatan. se bagai beriku t: - 10­ Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan a. Penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan tindak lanjut dari proses pengadaan yang telah dilaksanakan. Pihak TNI AU akan melaksanaan proses penerimaan BMP yang diserahkan oleh pihak PBJ BMP dengan tingkatan kegiatan sebagai berikut: 1) Satkai I. Satkai I melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima laporan pelaksanaan penerimaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi dari Satkai II sesuai SP2M yang dikirimkan kepada Satkai II. b) Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan penerimaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi kepada Aslog Kasau sesuai SA yang diterima dari Aslog Kasau untuk rutin dan dari Babek TNI untuk operasi gunkuat. c) Melaksanakan input data penerimaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dalam aplikasi e-BMP. 2) Satkai II. Satkai II melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima laporan pelaksanaan penerimaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dari Satkai III sesuai SP3M yang dikirimkan kepada Satkai III. b) Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan penerimaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat kepada Kasatkai I sesuai SP2M yang diterima dari Satkai I. c) Melaksanakan input data penerimaan bekal BMP dukungan rutin dalam aplikasi e-BMP. 3) Satkai III. Satkai III melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Melaksanakan proses penerimaan fisik bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dari depot PBJ BMP meliputi jenis, kualitas, kuantum, jangka waktu dan tempat penyerahan sebagaimana tercantum dalam SP3M, pelaksanaannya dapat diatur secara bertahap dan penyerahan BMP dilaksanakan setelah Satkai III menyerahkan SP3M kepada PBJ BMP. b) Melaksanakan administrasi dan pencatatan laporan pelaksanaan penerimaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi Gunkuat di masing-masing Satkai III. c) Mengirimkan laporan administrasi pelaksanaan penerimaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat kepada Satkai II sesuai SP3M yang diterima. d) Melaksanakan input data penerimaan bekal BMP dukungan ru tin dan operasi serta operasi gunkuat dalam aplikasi e-BMP.

- 11­ e) Menerima penyerahan BMP dengan diantar menggunakan sarana angkut rnilik PBJ BMP atau sarana angkut lain yang ditunjuk oleh PBJ BMP. f) Menerima penyerahan BMP untuk pengisian pesawat udara milik TNI AU dari Depot Pengisian Pesawat Udara/ Bunker PBJ BMP berdasarkan SP3M yang berlaku. g) Menerima BMP dengan tetap berpedoman pada jumlah kuantum atau volume tanpa memperhitungkan apabila terjadi perubahan harga BMP. h) Menerima BMP dari PBJ BMP dalam pembungkus / container dengan kelengkapan sebagai berikut: (1) Segel timah untuk bahan-bahan nonflammable. (2) Dop segel untuk bahan-bahan inflammable. (3) Tanda-tanda pengenal terdiri atas: ( a) N omor batch. (b) Tanggal pengisian dalam pembungkus/ container. ( c) Tanggal j enis / kode. (d) Spesifikasi. i) Menerima penyerahan BMP dari PBJ BMP dengan dokumendokumen yang digunakan antara lain: (1) Delivery Order (DO). (2) Faktur PNBP-109. (3) Rekapitulasi Faktur (PB-221) untuk satu nomor SP3M. (4) Delivery Receipt (DR). (5) Receipt for Bunker (RB). (6) Dokumen Invoice. (7) Loading Order (LO). j) Satkai III dengan dasar bukti-bukti penerimaan BMP (PNBP109/DR/RB), setiap kali penerimaan kepala pompa, refueler, bunker, dan gudang BMP memasukkan penerimaan ke dalam daftar bukti penerimaan/pengeluaran BMP (bentuk 32-4001). Selanjutnya rekapitulasi digunakan sebagai data penerimaan BMP di Satkai III dan dibukukan ke dalam buku pertanggungjawaban BMP (bentuk 32-7006). k) Mencatat penerimaan pada gudang BMP dalam kartu persediaan BMP (bentuk 32--7005).

- 12­ 1) Satkai III menunjuk personel untuk menandatangani PNBP-109 setiap kali penyerahan dan penerimaan BMP dari instalasi/ depot PBJ BMP yang selanjutnya PNBP-109 diterima Satkai III sebanyak dua lembar, terdiri dari lembar kedua dan keempat yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembukuan dan membuat laporan penerimaan BMP serta BA penerimaan BMP. b. Penyimpanan. Penyimpanan merupakan proses penimbunan atau penyimpanan BMP dalam alat simpan dan atau sarana timbun setelah selesai proses penerimaan sebelum BMP tersebut disalurkan atau didistribusikan. 1) Satkai I. Satkai I melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima laporan pencatatan persediaan dalam penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dari Satkai II. b) Menyusun dan mengirimkan laporan pencatatan persediaan dalam penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat kepada Aslog Kasau. c) Melaksanakan monitoring terhadap proses input data penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dalam aplikasi e-BMP. 2) Satkai II. Satkai II melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima laporan pencatatan persediaan dalam penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dari Satkai III. b) Menyusun dan mengirimkan laporan pencatatan persediaan dalam penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat kepada Satkai I. c) Melaksanakan monitoring terhadap proses input data penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dalam aplikasi e-BMP. 3) Satkai III. Satkai III melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Bertanggung jawab terhadap penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat setelah proses penerimaan dengan PBJ BMP sebelum disalurkan dengan menggunakan sarana simpan yang telah ditentukan. b) Bertanggung jawab terhadap jumlah dan kualitas persediaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat selama dalam penyimpanan sebelum disalurkan. c) Melaksanakan dan mengirimkan administrasi dan laporan pencatatan persediaan dalam penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat kepada Satkai II. d) Melaksanakan input data penyimpanan bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dalam aplikasi e-BMP. c. Penyaluran. Penyaluran merupakan proses kegiatan berupa pemindahan

- 13­ dan pengeluaran dari sumber bekal BMP kepada satuan pengguna atau pemakai. Kegiatan yang dilaksanakan oleh satkai sebagai berikut: 1) Satkai I. Satkai I melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima laporan penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dari Satkai II. b) Menyusun dan mengirimkan laporan penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi kepada Kasau. c) Melaksanakan monitoring terhadap proses input data penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dalam aplikasi e-BMP. 2) Satkai II. Satkai II melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima laporan penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dari Satkai III. b) Menyusun dan mengirimkan laporan penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat kepada Satkai I. c) Melaksanakan monitoring terhadap proses input data penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dalam aplikasi e-BMP. 3) Satkai III. Satkai III bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat baik dari sarana penyunpanan TNI AU maupun sarana penyimpanan/fasilitas PBJ BMP ke alpalhan serta penyaluran antar gudang untuk persediaan. Penyaluran fisik BMP yang dilaksanakan langsung kepada pemakai atau melalui sarana pelayanan BMP TNI AU se bagai beriku t: a) Penyaluran fisik BMP kepada pemakai dilaksanakan sebagai berikut: (1) Berdasarkan SP3M (bentuk 32-2003) yang dimiliki oleh Satkai III yang bersangkutan. (2) Setiap selesai penyaluran BMP, DPPU / Bunker/ Instalasi/Depot PBJ BMP memberikan dua lembar PNBP 109 yang sudah ditandatangani kedua belah pihak yang selanjutnya diserahkan kepada Satkai III sebagai dokumen penerimaan/ pengeluaran. (3) Setelah penyaluran BMP sesuai dengan SP3M maka DPPU/bunker/instalasi/depot PBJ BMP merekap PNBP-109 ke dalam PB-221 per-SP3M yang ditandatangani oleh DPPU dan Satkai III. b) Penyaluran fisik BMP dengan sarana pelayanan BMP milik TNI AU di Satkai III pelaksanaannya sebagai berikut: ( 1) Penyaluran langsung BMP jenis BBM kepada pemakai dilaksanakan se bagai beriku t:

- 14­ (a) Kendaraan bermotor TNI AU dilayani melalui Pompa/ Sarana pelayanan lainnya dengan menggunakan kartu Ranjen BMP (bentuk 32-4002) untuk mendukung kegiatan rutin dan kupon dukungan BMP (bentuk 32­ 4003) untuk mendukung tambahan kegiatan (intensitas). (b) Pesawat udara dilayani dengan refueler/ bunker/ sarana pengisian lainnya menggunakan ku pon dukungan BMP (bentuk 32-4008). (c) Mesin-mesin stasioner dilayani secara Bulk dari gudang BMP menggunakan bukti pengeluaran BMP (bentuk 32-4004) atas dasar bukti perintah pengeluaran BMP (bentuk 32-4006). (d) Untuk jenis pelumas disalurkan dari gudang BMP kepada kendaraan bermotor/pesawat udara/mesin Stasioner, menggunakan kupon dukungan BMP (bentuk 32-4003). c) Kendaraan bermotor yang ditunjuk mendapat tambahan kegiatan, berakibat pada tidak mencukupinya jatah ranjen, sehingga dapat diberikan BBM tambahan (intensitas) dengan menggunakan kupon dukungan BMP (bentuk 32-4003) setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. d) Melaksanakan penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi Gunkuat dengan tepat sesuai dengan ketentuan dan tertib dalam pertanggungjawaban administrasi. e) Melaksanakan penyaluran dukungan bekal BMP dukungan ru tin dan operasi serta operasi gunkuat dengan menggunakan aplikasi e-BMP. f) Melaksanakan dan mengirimkan administrasi dan laporan penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat kepada Satkai II. g) Prosedur Satkai III untuk melaksanakan pemberian dukungan BMP kepada kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: ( 1) Pemakai kendaraan bermotor yang bersangku tan menyerahkan kartu ranjen BMP (bentuk 32-4002) kepada petugas pompa. (2) Petugas pompa melaksanakan pengisian BBM ke dalam tangki kendaraan bermotor, sedangkan kepala pompa membubuhkan paraf pada kolom tanggal dalam bentuk 32-4002. (3) Setelah pengisian BBM, petugas pompa mencatat pada bukti pengeluaran harian BMP (bentuk 32-4005). h) Pembekalan silang BMP dimaksud pada pasal ini adalah: ( 1) Pelayanan BMP oleh salah satu Satkai III angkatan kepada alpalhan angkatan lain.

- 15­ (2) Pelayanan BMP dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan alokasi Satkai III setempat dan atau dengan dasar SP3M salah satu Angkatan untuk angkatan lain yang dilayani melalui DPPU PBJ BMP. i) Ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan pembekalan silang BMP adalah sebagai berikut: (1) Perintah pelaksanaan pembekalan silang BMP berada pada Panglima TNI. (2) Satkai I Angkatan adalah penanggung jawab pelaksanaan pembekalan silang BMP. (3) Selalu menggunakan prinsip bahwa pembekalan silang BMP dikhususkan pada kegiatan yang bersifat operasi gunkuat dan keadaan darurat. (4) Pembekalan silang BMP berpegang pada efektivitas tanpa mengabaikan efisiensi dan mengutamakan kecepatan dan ketepatan. j) Pelaksanaan pembekalan silang meliputi kegiatan-kegiatan se bagai beriku t: (1) Satkai III setempat melayani pengisian BMP kepada alpalhan angkatan lain dengan menggunakan bentuk 32-4007 (kupon pembekalan silang BMP). (2) Kupon pembekalan silang BMP (bentuk 32-4007) rangkap tiga ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lembar kedua diserahkan kepada pengguna, sedangkan lembar lainnya digunakan sebagai arsip Satkai III dan pelaporan ke Satkai I melalui Satkai II, selanjutnya Satkai I melaporkan kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI melalui Aslog Kasau. k) Pelayanan pembekalan silang BMP melalui DPPU PBJ BMP se bagai beriku t: (1) DPPU PBJ BMP berdasarkan SP3M mengisikan BMP ke pesawat udara TNI AU. Dengan disaksikan oleh petugas pengelola BMP / Satkai III setempat. (2) Setiap kali selesai pengisian BMP, PBJ BMP memberikan dua lembar Delivery Receipt (DR) yang sudah ditandatangani oleh awak pesawat udara TNI AU yang bersangkutan kepada Satkai III. (3) Sedangkan awak pesawat udara TNI AU diberikan lembar kedua kupon pembekalan silang BMP (bentuk 32-4007) yang dikeluarkan oleh Satkai III setempat dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk lembar lainnya digunakan sebagai arsip Satkai III dan sebagai pelaporan administratif secara berjenjang ke Satkai II dan Satkai I. 1) Melaksanakan input data penyaluran bekal BMP dukungan rutin dan operasi serta operasi gunkuat dalam aplikasi e-BMP.

- 16­ d. Penghapusan. Penghapusan BMP merupakan kegiatan dan usaha pembebasan BMP dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisanya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan mekanisme penghapusan sebagaimana tercantum pada lampiran K. Kegiatan yang dilaksanakan oleh satkai sebagai berikut: 1) Satkai I. Satkai I menerima tembusan pengajuan usul penghapusan terhadap materiel BMP dan memberikan data pendukung apabila diperlukan. 2) Satkai II. Satkai II melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima usul penghapusan materiel BMP dari Satkai III. b) Mengajukan usul penghapusan materiel BMP disertai bukti/ data pendukung kepada Kasau dengan tembusan Satkai I. 3) Satkai III. Satkai III melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Satkai III memisahkan dan mengidentifikasi materiel BMP yang akan diusulkan hapus sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. b) Melaksanakan pencelaan terhadap materiel BMP yang akan diusulkan hapus. c) Mengajukan usul penghapusan kepada Satkai II terhadap meteriel BMP yang telah dicela disertai bukti/ data pendukung. d) Melaksanakan penghapusan terhadap materiel BMP yang diusulkan hapus dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. e) Melaporkan hasil pelaksanaan pelaksanaan penghapusan materiel BMP kepada Satkai II. f) Satkai III melakukan Penghapusan karena susut dengan keten tuan se bagai beriku t: (1) Susut dalam lingkup penghapusan BMP adalah berkurangnya kuantum karena: (a) Penguapan dalam penyimpanan/penimbunan. (b) Tercecer dalam pelayanan/pengangkutan. (c) Kerusakan kemasan. (d) Diambil sebagai sampel. (2) Maksimal jumlah susut yang diperkenankan tidak lebih dari 0,33 % bagi avtur, kerosine dan HSD /MDF. Sedangkan avgas dan premium sebesar 0,41 % per bulan dari selisih. (3) Selisih kurang yang didapat dari hasil pemeriksaan dan tidak melebihi maksimal jumlah susut yang diperkenankan dapat langsung dihapuskan dengan menggunakan BA susu t

- 17­ serta disahkan oleh Pimpinan Satkai setempat dan pejabat yang ditunjuk yang kemudian disampaikan pelaporan secara berjenjang. (4) Dalam hal susut melebihi batas maksimal yang ditentukan, penghapusannya berdasarkan surat keputusan Kasau atau pejabat yang diberi wewenang. (5) Atas dasar BA pencocokan/penghapusan BMP karena susut, Pejabat pengelola BMP yang ditunjuk mencatat jumlah dalam pengeluaran karena susut. (6) Mekanisme perhitungan susut timbun BMP terdiri atas: (a) Perhitungan persediaan BMP awal tahun. (b) Perhitunganjumlah penerimaan selama satu bulan. (c) Perhitungan susut timbun berdasarkan selisih dari sisa secara administrasi dikurangi sisa secara fisik. (d) Persentase susut dihitung dari perhitungan persediaan akhir administrasi dikurangi sisa fisik dibagi persediaan akhir administrasi kali 100 %. (e) Persentase susut untuk jenis premium, solar, minyak tanah dan avtur, paling banyak 0,33 % (nol koma tiga puluh tiga persen). (f) Persentase susut untuk jenis avgas serta premium paling banyak 0,41 % (nol koma empat puluh satu persen). e. Penatausahaan Simak BMN. Penatausahaan Simak BMN dilaksanakan melalui kegiatan pembukuan, pencatatan, dan pendataan bekal BMP dalam aplikasi persediaan. 1) Satkai I. Satkai I melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Melaksanakan pencatatan jumlah kuantum transaksi pengambilan bekal BMP dukungan rutin dan operasi mengacu pada hasil coklit pusat antara TNI AU dan PBJ BMP. b) Melaksanakan penyesuaian harga atas hasil coklit pusat setiap bulan sebagai dasar harga perolehan atas transaksi pembelian bekal BMP. 2) Satkai II. Satkai II melaksanakan pencatatan bekal BMP dukungan rutin dan operasi dengan transaksi keluar transaksi masuk (TKTM) mengacu pada BA coklit pusat antara TNI AU dan PBJ BMP. 3) Satkai III. Satkai III melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Melaksanakan pencatatan bekal BMP dukungan rutin dan operasi dengan transaksi masuk berdasarkan pada hasil coklit pusat antara TNI AU dan PBJ BMP dan penyesuaian harga yang diterbitkan oleh Kasatkai I setiap bulan.

- 18­ b) Melaksanakan penatausahaan bekal BMP dukungan rutin dan operasi melalui kegiatan pembukuan, pencatatan dan pendataan bekal BMP dalam aplikasi persediaan Simak BMN / aplikasi yang telah ditetapkan oleh unit pelaksana penatausahaan bekal BMP. c) Melaksanakan pembukuan bekal BMP dukungan rutin dan operasi dengan mendaftarkan serta mencatat bekal BMP dalam daftar barang pembukuan BMN menurut penggolongan dan kodifikasi barang sesuai akun belanja BMP atau pelumas khusus. BABV TAHAP PENGAKHIRAN 19. Umum. Tahap pengakhiran membutuhkan ketepatan dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan BMP TNI AU yang efektif, efesien dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi mekanisme coklit bulanan dan pembayaran BMP sebagaimana tercantum pada lampiran L dan M. 20. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pengakhiran adalah sebagai berikut: a. Coklit. Kegiatan coklit dilaksanakan sebagai berikut: 1) Satkai I. Satkai I melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Melaksanakan kegiatan pracoklit dengan proses penerimaan dan pencocokan secara administrasi nota tagihan dari PBJ BMP atas pemakaian bekal BMP dukungan rutin dan operasi setiap bulan/triwulan. b) Melaksanakan kegiatan pracoklit terhadap nota tagihan PBJ BMP atas pemakaian bekal BMP dukungan rutin dan operasi setiap bulan/triwulan berbasis data aplikasi e-BMP. c) Menerima laporan hasil coklit dari seluruh Satkai III yang telah dikumpulkan Satkai II dan melaksanakan rekapitulasi data serta konfirmasi atas kebenaran data kuantum serta dokumen. d) Melaksanakan dan mengorganisasi seluruh proses kegiatan coklit yang dihadiri oleh tim coklit dan PBJ BMP. Tim coklit sebagai berikut: (1) Paban IV /Renprogar Srenaau sebagai unsur perencanaan TNI AU. (2) Paban II/Bekal Slogau sebagai unsur logistik TNI AU. (3) Bendahara Pembayaran satker Mabesau Diskuau sebagai unsur keuangan TNI AU. (4) Kasubdisbekbmp Dismatau sebagai Kasatkai II. (5) Kepala Subdirektorat Analisa dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai unsur pembina teknis.

- 19­ (6) Kepala Subdirektorat Jasa dan Sarana Prasaran BBMP Direktorat Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan unsur pembina teknis. (7) Kasiumratsarfas Subdisbekbmp dan/ atau Kasiuddalwas Subdisbekbmp Dismatau sebagai unsur pengelola teknis BMP. (8) Satu Perwira Kasubsi Subdisbekbmp Dismatau sebagai unsur pengelola data e-BMP dan administrasi BMP. (9) Dua Bintara BMP Subdisbekbmp Dismatau sebagai pengelola data e-BMP dan administrasi BMP. e) Tim coklit memeriksa dokumen hasil coklit Satkai III untuk melakukan pencocokan dengan dokumen pengambilan BMP, selain itu tim coklit memeriksa data pengambilan BMP, aplikasi e-BMP dan aplikasi Mysap Pertamina PBJ BMP sebagai data pembanding. f) Besaran tagihan penggunaan BMP sesuai nota tagihan PBJ BMP dikonfirmasi ke Satkai III untuk mengetahui kebenaran penerimaan BMP berdasarkan dokumen faktur bon 221 bulanan yang merupakan bukti pengambilan BMP oleh Satkai III di terminal bahan bakar minyak/Depot pengisian pesawat udara/instalasi/ terminal transit penyedia BMP yang ditandatangani oleh Kepala Terminal Bahan Bakar Minyak (Ka-TBBM)/Kepala Depot Pengisian Pesawat Udara (Ka-DPPU)/instalasi/terminal transit PBJ BMP dan Kasatkai III atau pejabat yang ditunjuk. g) Besaran data tagihan penggunaan BMP sesuai nota tagihan PBJ BMP dikonfirmasi ke data aplikasi e-BMP dengan verifikasi silang dengan data aplikasi Mysap Pertamina PBJ BMP. h) Apabila dari hasil coklit terdapat selisih maka diadakan koordinasi dengan PBJ BMP, untuk dilaksanakan coklit ulang dan apabila salah satu dokumen/data tidak benar maka dokumen/data tersebut dikembalikan. j) Membuat BA hasil coklit atas nota tagihan PBJ BMP. k) Menandatangani BA hasil coklit bersama Satkai II, unsur perencana, unsur logistik, unsur keuangan, unsur pembina teknis dan PBJ BMP. Kebenaran yang diperoleh dari hasil coklit di atas, oleh TNI AU digunakan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP TNI AU dari PBJ BMP yang digunakan sebagai dasar pembayaran. 1) Pemakaian bekal BMP dukungan operasi gunkuat Mabes TNI dipisahkan didalam BA coklit dan selanjutnya dibuatkan BA penyerahan hasil coklit kepada UO Mabes TNI. 2) Satkai II. Satkai II melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Melaksanakan kompilasi data debet nota (DN) PBJ BMP. b) Melaksanakan kompilasi data laporan seluruh pemakaian BMP berbasis aplikasi e-BMP.

- 20­ c) Melaksanakan kompilasi data hasil coklit Satkai III. d) Melaporkan kompilasi data DN, pemakaian BMP dan data hasil coklit Satkai III kepada Satkai I. 3) Satkai III. Satkai III melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Melaksanakan coklit atas pengambilan BMP di Depot/DPPU PBJ BMP berdasarkan SP3M dari Satkai II. b) Membuat BA hasil coklit yang ditandatangani oleh Satkai III dan pejabat PBJ BMP daerah/ setempat yang berwenang. c) Mengirimkan laporan data pemakaian BMP melalui aplikasi e-BMP kepada Satkai II. d) Mengirimkan laporan data BA coklit kepada Satkai II. b. Pembayaran. Kegiatan pembayaran dilaksanakan sebagai berikut: 1) Satkai I. Satkai I melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima dokumen tagihan pembayaran dari PBJ BMP dengan kelengkapan administrasi se bagai beriku t: ( 1) Berita Acara Serah Terima (BAST). (2) Berita Acara Pembayaran (BAP). (3) Kwitansi Pembayaran. (4) NPWP PBJ BMP . (5) Perjanjian Kerja Sama. b) Kasatkai I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dokumen tagihan pembayaran. c) Kasatkai I selaku PPK menandatangani dan mengirimkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan tagihan PBJ BMP kepada Kadiskuau selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 2) Diskuau. Diskuau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menerima dan meneliti pengajuan dokumen tagihan pembayaran PBJ BMP dan SPP. b) Kadiskuau selaku PPSPM menandatangani SPP. c) Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan KPPN Jakarta I.

- 21­ BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara hierarki dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terwujud kelancaran dan keberhasilan dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. 22. Pengawasan. Wewenang dan tanggung jawab terkait pengawasan dalam kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU adalah sebagai berikut: a. lnspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (lrjenau). Irjenau melaksanakan pengawasan kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. b. Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau). Aslog Kasau melaksanakan pengawasan dan supervisi kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. c. Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Kadismatau). Kadismatau sebagai Kasatkai I melaksanakan pengawasan teknis kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. 23. Pengendalian. Wewenang dan tanggung jawab terkait pengendalian dalam kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU sebagai berikut: a. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena Kasau melaksanakan pengendalian anggaran kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. b. Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Kadismatau sebagai Kasatkai I melaksanakan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. Udara (Kadismatau). pengendalian kegiatan c. Kepala Subdinas Pembekalan Dahan Dakar Minyak dan Pelumas Dismatau (Kasubdisbekbmp Dismatau). Kasubdisbekbmp Dismatau sebagai Kasatkai II melaksanakan pengendalian teknis kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU. d. Komandan/Kepala Satuan Kerja (Dan/Kasatker). Dan/Kasatker sebagai Kasatkai III melaksanakan pengendalian teknis kegiatan pengelolaan BMP di Satker masing-masing. BAB VII PENUTUP 24. Keberhasilan. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan U dara oleh Satkai akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU.

- 22­ 25. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempumaan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Udara ini agar disarankan kepada Kasau melalui Kadismatau dengan tembusan Dankodiklat sesuai mekanisme umpan batik. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO MARSEKAL SUTRISNAW AN PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA f �KRET!c.T UMUM TNI AU, e WAHJU TJAH ADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran A Keputusan Kasau Nomor Kep/447 /XIl/2021 Tanggal 20 Desember 2021 DAFTAR PENGERTIAN 1. Alokasi. Alokasi adalah pemberian jatah bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dalamjumlah danjangka waktu tertentu. 2. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP). BMP adalah hasil-hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia, sehingga menghasilkan bahan yang dipergunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa-senyawa lain yang perlu bagi pemakai dan atau pemeliharaan alat-alat/mesin-mesin. BMP dalam arti luas meliputi materiel, fasilitas, jasa serta personel pengelolahnya. 3. Dahan Bakar Minyak (BBM). BBM adalah bahan bakar cair yang diperoleh dari pengolahan minyak bumi (Petroleum) seperti Avgas (Aviation Gasoline), Avtur (Aviation Turbine Fuel}, Premium, Minyak Tanah, Solar /HSD (High Speed Diesel/ Gas Oil), Minyak Diesel/MDF (Marine Diesel Fuel), Minyak Bakar/MFO (Marine Fel Oil dan Water Methanol (Methanol Mixture). 4. Distribusi BMP. Distribusi BMP adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang mencakup fungsi-fungsi penerimaan, penimbunan, pemindahan dan pengeluaran untuk disalurkan dari sumber BMP kepada pemakai. 5. Dukungan Silang. Dukungan silang adalah dukungan logistik yang dilaksanakan antar Angkatan dalam rangka penyelenggaraan logistik terpadu, berdasarkan kebijakan Mabes TNI, sebagai salah satu kelanjutan dari proses pembinaan logistik organik. 6. Laboratorium BMP. Laboratorium BMP adalah suatu tempat untuk menguji dan meneliti kualitas/mutu, spesifikasi maupun susunan/formula BMP. 7. Materiel. Materiel adalah barang-barang yang terdiri dari semua bagian kekayaan negara yang merupakan satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan ditimbang. 8. Pagu BMP. Pagu BMP adalah batas tertinggi dari alokasi BMP yang tidak mutlak untuk dihabiskan, tetapi tidak boleh dilampaui. 9. Pencelaan BMP. Pencelaan BMP adalah suatu pernyataan terhadap kondisi suatu BMP, di mana BMP tersebut sudah tidak dapat lagi memenuhi fungsi dan tugasnya yang disebabkan oleh: a. Rusak, tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi lagi. b. Rusak, masih dapat diperbaiki, namun sudah tidak ekonomis lagi karena akan memerlukan biaya yang besar. c. Berbahaya bila disimpan terlalu lama. d. Berkurang/hilang, sudut, berlebih (surplus, ekses). e. Sudah tua/ketinggalan zaman. 10. Penerimaan BMP. Penerimaan BMP adalah suatu kegiatan yang meliputi penelaahan dokumen pengadaan, atau penyerahan dan penerimaan BMP untuk dimasukkan dalam pertanggungjawaban.

- 24­ 11. Pengadaan (procurement) BMP. Pengadaan (procurement) BMP adalah kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan BMP dengan cara membeli, menyewa, meminjam, menerima dari bantuan/ sitaan, penukaran, pembikinan, memperbaiki atau membangun dengan cara konstruksi. 12. Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Pengelolaan BMP) Pengelolaan BMP adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola BMP sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi rencana, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pertanggungjawaban. 13. Penghapusan BMP. Penghapusan BMP adalah semua kegiatan dan usaha pembebasan BMP dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisanya berdasarkan peraturan yang berlaku. 14. Penyedia Barang dan Jasa BMP (PBJ BMP). Penyedia barang dan jasa BMP dalam hal ini adalah PT Pertamina Patra Niaga. 15. Penyimpanan BMP. Penyimpanan BMP adalah sebagian kegiatan distribusi yang menyangkut proses penimbunan, pemeliharaan dan pengadministrasian BMP sebelum dibagikan atau didistribusikan. 16. Personel Pengelola BMP. Personel pengelola BMP adalah personel yang diberi wewenang untuk menangani kegiatan-kegiatan pembekalan BMP. 1 7. Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Coklit adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP dari Penyedia Jasa BMP agar efisien dalam pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi dalam Pengelolaan BMP dengan menggunakan dokumen PB-221 bulanan yang merupakan bukti pengambilan BMP oleh Satuan Pemakai BMP tingkat III. 18. Rencana Kebutuhan (Renbut). Renbut adalah kebutuhan BMP setiap tahun yang disusun oleh Angkatan, Mabes TNI dan Kemhan setiap akhir semester I dan diajukan kepada menteri. 19. Satuan Pemakai (Satkai): a. Satkai I. Satkai I adalah badan eselon tertinggi pada Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI AU yang ditetapkan sebagai instansi penerima SA/penerbit SP2M dalam hal ini adalah Kadismatau. b. Satkai II. Satkai II adalah Badan atau kedinasan di lingkungan TNI AU yang ditetapkan sebagai penerima SP2M/SP3M dalam hal ini adalah Kasu bdisbekbmp. c. Satkai III. Satkai III adalah satuan yang ditetapkan oleh Kasatkai I sebagai penerima SP3M. Au tentikasi KEP�:E�Affi: UMUM TNT AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAW AN MARSEKAL PERTAMA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA SKEMA KEDUDUKAN Lampiran B Keputusan Kasau Nomor Kep/447 /XI.I/ 2021 Tanggal 20 Desember 2021 PETUNJUKPENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN MATERIEL a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTOSUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA1s ,E�TET uMuM TNI Au, Jo ­ WAHJU TJAH ADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA DAFTAR SATKAI m Lampiran C Keputusan Kasau Nomor Kep/447 /XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 NO SATKAI III KODE KOTA 1 2 3 4 I. Jajaran Kotama 1. Denma Mabesau (Mabes AU) 12 Jakarta 2. Denma Seskoau (Sesko) 46 Lembang, Bandung 3. Denma AAU (AAU) 49 Yogyakarta 4. Denma Korpaskhasau (Korpaskhas) 5 1 Bandung 5. Denma Koharmatau (Koharmat) 52 Bandung II. Jajaran Kodiklatau 6. Lanud Sulaiman (Slm) 22 Margahayu, Bandung 7. Lanud Adi Soemarmo (Smo) 23 Surakarta 8. Lanud Adisutjipto (Adi) 24 Yogyakarta 9. Denma Kodiklatau (Kodiklatau) 48 Jakarta III. Balakpus 10. Satang Bekmatpus (Satangmat) 44 Jakarta IV. Jajaran Koopsau I 11. Lanud Maimun Saleh (Mus) 01 Sabang 12. Lanud Soewondo (Swo) 02 Medan 13. Lanud Sutan Sjahrir (Sut) 03 Padang 14. Lanud Roesmin Nurjadin (Rsn) 04 Pekanbaru 15. Lanud Raja Haji Fisabilillah (Rhf) 05 Tanjung Pinang 16. Lanud Raden Sadjad (Rsa) 06 Ranai 17. Lanud Sri Mulyono Herlambang (Smh) 07 Palembang 18. Lanud M. Bun Yamin (Bny) 08 Lampung 19. Lanud H. Abdullah Sanusi Hananjoeddin 09 Tanjung Pandan (Ash) 20. Lanud Harry Hadisoemantri (Had) 10 Singkawang 21. Lanud Supadio (Spo) 1 1 Pontianak 22. Lanud Halim Perdanakusuma (Hlm) 13 Jakarta 23. Lanud Atang Sendjaja (Ats) 14 Bogor 24. Lanud Husein Satranegara (Hsn) 15 Bandung 25. Lanud Wiriadinata (Wir) 16 Tasikmalaya 26. Lanud Sukani (Ski) 17 Majalengka 27. Lanud Suryadarma (Sdm) 18 Kaljati 28. Lanud Jenderal Besar Soedirman (Jbs) 20 Purbalingga 29. Lanud Sultan Iskandar Muda (Sim) 21 BandaAceh 30. Denma Koopsau I (Koops I) 45 Jakarta 31. Lanud Hang Nadim (Hnm) 53 Batam v. Jajaran Koopsau II 32. Lanud Anang Busra (Anb) 19 Tarakan 33. Lanud Dhomber (Dmb) 25 Balikpapan

1 2 - 2 7 ­ 3 4 34. Lanud Syamsudin Noor (Sam) 26 Banjarmasin 35. Lanud Iswahjudi (Iwj) 27 Madiun 36. Lanud Abdulrachman Saleh (Abd) 28 Malang 37. Lanud Muljono (Mul) 29 Surabaya 38. Lanud I Gusti Ngurah Rai (Rai) 30 Denpasar 39. Lanud Tuan Guru KH. M. Zainuddin Abdul 31 Mataram I Madjid (Zam) 40. Lanud Sultan Hasanuddin (Hnd) 34 Makassar 41. Lanud Haluoleo (Hlo) 35 Kendari 42. Lanud Sam Ratulangi (Sri) 36 Manado 43. Denma Koopsau II (Koops II) 47 Makassar 44. Lanud Iskandar (Ikr) 50 Pangkalan Bun VI. Jajaran Koopsau III 45. Denma Koopsau III (Koops III) 32 Biak 46. Lanud El Tari {Eli) 33 Kupang 47. Lanud Leo Wattimena (Lwm) 37 Morotai 48. Lanud Pattimura (Ptm) 38 Ambon 49. Lanud Dumatubun (Dmn) 39 Tual 50. Lanud Manuhua (Mna) 40 Biak 51. Lanud Silas Papare (Spr) 41 Jayapura 52. Lanud Johannes Abraham Dimara (Dma) 42 Merauke 53. Lanud Yohanis Kapiyau (Yku) 43 Timika a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO MARSEKAL SUTRISNAWAN PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA� TU:_UMTNIAU, WAHJU TJAH '.ADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

MARKAS TENTARA NASIONAL INDONESIA BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran D Keputusan Kasau Nomor Kep/447 /XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 DAFTAR BENTUK PEMBEKALAN BMP NO JUDUL KODE 1 2 3 1. Rencana Kebutuhan BMP triwulan/tahunan Bentuk 32-1001 sebagai penjabaran duk/ dik 2. Daftar nominatif alpalhan pemakai BMP Bentuk 32-1002 3. Rekapitulasi kekuatan alpalhan pemakai BMP Bentuk 32-1003 dan perhitungan kebutuhannya 4. Data Kebutuhan BMP Bentuk 32-1004 5. Dukungan BMP untuk intensitas kegiatan Bentuk 32-1005 tahunan/triwulan 6. Data kekuatan sarana pelayanan BMP Bentuk 32-1006 7. Surat Alokasi BMP (SA) Bentuk 32-2001 8. Surat perintah penyaluran BMP (SP2M) Bentuk 32-2002 9. Surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP Bentuk 32-2003 (SP3M) 10. Laporan Pelaksanaan Bentuk 32-3001 11. Formulir Pengawas Bentuk 32-3002 12. Rekomendasi Pembayaran BMP Bentuk 32-3003 13. Perincian Pengambilan BMP Bentuk 32-3004 14. Perincian Tagihan Pertamina Bentuk 32-3005 15. Daftar bukti penerimaan/pengeluaran harian Bentuk 32-4001 BMP 16. Kartu Ranjen Bentuk 32-4002 17. Kupon Dukungan BMP Bentuk 32-4003 18. Bukti Pengeluaran BMP Bentuk 32-4004 19. Bukti Pengeluaran Harian BMP Bentuk 32-4005 20. Kupon Pembekalan Silang BMP Bentuk 32-4007 21. Kartu Pengawas PPU Bentuk 32-5002 22. Daftar Kegiatan Komisi Bentuk 32-6001 23. Berita Acara Pengiriman BMP Bentuk 32-6002 24. Berita Acara Penghapusan BMP Bentuk 32-6003 25. Berita Acara Pencocokan BMP Bentuk 32-6004 26. Berita Acara Serah Terima Pengurusan BMP Bentuk 32-6005 27. Berita Acara Pencelaan BMP Bentuk 32-6006 28. Berita Acara Pengujian Penerimaan BMP Bentuk 32-6007

- 2 9 ­ 1 2 3 29. Surat Perintah Komisi BMP Bentuk 32-6008 30. Laporan Harian BMP Bentuk 32-7001 31. Laporan Mingguan BMP Bentuk 32-7002 32. Laporan Bulanan BMP Bentuk 32-7003 33. Laporan Triwulanan BMP Bentuk 32-7004 34. Kartu Persediaan BMP Bentuk 32-7005 35. Formulir Pengisian pesawat udara/form PPU Bentuk 32-4008 36. Surat Perintah Pengeluaran BMP Bentuk 32-4006 37. Surat Perjanjian Kerja sama Bentuk 32-2004 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTOSUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA EKRETARIAT UMUM TNI AU, lye-[, WAHJU TJAHYADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

0 2> CD c0 o a 0 c Q) a. E c <ii U c s c 0 � c cU 0 5 c0 c c % - I I I I I I I I c c e 0 2 . . .. � ­ Q) 0 c ­ oc (U � E c -- ~ £ E e> cg cu IJ 1 : .. - - c - - co 0U « 2 co > ­ « c % 0 co 0 ..c co '-- E =z I £ c e p ­ -) - c c0 0 c co E 2 -¢ 2 2 z 0 cU 2 ¥ £ 5 to : 0r . . - - « -< % c 0 co ­ t '-- a 0 ' .... Q) = - 5 co) Q) U 0 ¥ 0 3 CD If) z Q) ­ ; ' If) c ­ cU c � N 2 co E : Cl) e 0 .. -r cU cU - £ 2 3 cU c 0 « c cU G > 5 . . E ci I 0o 0 z .... .,... c 0 - 2 g O c0 I ) i:i l q � h ; - "' ¥ 5 ? 2 0 z 5 <t cn < -, z w o ; w 0 z < zz 2$ 58 z 0 < z I 2z < =5 ± <C a z n z <C r 2 l 2 co w ¥ <t z <£ 0 z w r -C 2 z Cl) c

- c cu c o 0 o c « � I $ cv co ¥ -r _ z u Q) cU -4 c 0 -" .. ,, .. c . . � c .. cU 0r 0 - Q) 0 Ez -4 5 g ( %­ £ c @ 'iii 9 % £ g - E .- 2 0 5 er c Cc c c 00 I ( ( 0 r ]+ ¥ 7 I 7 I I I I I c I'- I I I I I c c U 'iii Q) S9 o I;:: I- % c 5 c cu % ­ 4 E { o c 2 c e 0 c _ .0 E c0 =! 0 co Q) I er I b E 0 z 7 a 0 o c c0 h c -r c E Q) 0 7 a ..9- ::E cN S i : ­ . . . . .. a -== .2 c 5s Q) -, %% I 5 5 % c - a - z 2 ..... ' .

0 o c o cU ..... 0 I c N � o co Q) .- -< % ­ ¥ - c 0 (I) 1 c = c Q) U c.--¥ - ·c a L.. 0 ~ a 9 ­ 0 - E U .U @ ­ IJ : : c : c0 ..r::: O _ ...., ­ ' 0 I 0 : 0. < c =z c c ·cu 0 < c ! 5 % _ I a 0 ­ c o L.. o Q) < < a C: .U 5 ­ - I- : I : LI z : c Q) 0. z c 0 ..J < gF co i < :::c 6 c 0. 2 c cU o ..J j : £ 2 n c 2 LI cU ..J .¢ e p <t z _ z < ­ I <( 0 I le z ! < 2 c co 2 f • .¥ :::c LI 0 ¥ LL 75 0 0 5 a < z a c 0 uo 0 ..J < ­ ...., ¥ 2 0 cU ±- 0 o i I I I 5 c <t LI I 0r c CU _ . co cU G I ...J < : 0 0.. ...J 3 < c I2 « -4 cv ...J c < E U Q) z 0.. Q) ·cu ­ ­ ' % I 0 j s]5 I z5 « i

L 9 G ejoe~ua ueeqer uep res ueeqer (a, qs1 ad1 uea dig !eeuad ueuumn (a. aduj mes sna G. G. uefueaey ueeunffua syepup sunsuoy uenes yseyyseds/alyy epoy dWg suer c...··································· (_··············•··•················•··· uenesay ueumnr edi] III renes I !Epes I renes (. >ln.LNn 4WE NVHnLn8MY IVG

"iii 0 0 £ cU 1-: t 2 5 ­ cu 0 c z c 0 %% cN c "' 6 >- Q) : ¥ 0 7 z -¥ % 5 Cf) 0 z 2 uo 0 o � c cU co) 0 c 0 .4 � ­ Q) z % Q) .¥ c

(I) cz -¥ (0 -- €3 SE (U @ Ic cU 00 c co co I .... ..... ..., (I) (I) ­ e V) c 0 .... E cN ..., V) ..... 0 ·00 z 0 cr c c � 2 ca ­ c ..... ..a ..... cU f- E (I) a.. 0 . . g - 5 o - - cU ..... - 0 « 0 -r ¥ % 0 -< .... : (I) E 0 a 0 i= a I o 0 c cU 5 l cU -r co 0 ....J c c0 e p _ C ­ C z <C c e .O z .. 2 - - r a <( v I- ­ % 5 ­ 0 c c uo 0 � ¥ ' I c t c co :, co % 0 cU c cU .... 0 U cN U ·c (I) ­ . . - 7 -< %% 0 c 5 ..... z 2 l 8 o ..­ I CV co

TENTARA NASIONAL INDONESIA SADAN PEMBEKALAN Bentuk 32-2001 Halaman: .. Lembar ke: .. SURAT ALOKASI BMP (SA) Nomor: . Menimbang: Bahwa perlu segera mengalokasikan BMP untuk mendukung kegiatan Rutin/Operasi) dalam bulan : . Tahun anggaran : . Mengingat 1. Mata Anggaran . 2. Surat Perintah Panglima TNI Nomor: . Tanggal: .. MENGALOKASIKAN BMP Kepada: . Untuk mendukung kegiatan Rutin / Operasi*) dengan perincian sebagai berikut: No Jenis BMP/Kode Kuantum Harga (Rp) Urut Militer Satuan Jumlah Satuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 Jumlah biaya Dikeluarkan di .. Pada tanggal . Tembusan 1. Kasau 2. Wakasau 3. lrjenau 4. Asrena Kasau 5. Dirjen Kuathan Kemhan 6. Kadiskuau 7. Manajer Pemasaran Aviasi PT Pertamina *Coret yang tidak perlu a.n. Kepala Stat Angkatan Udara Asisten Logistik,

Bentuk 32-2002 Halarnan : ·-················ Lembarke:................ Pertimbangan : SURAT PERINTAH PENYALURAN BMP (SP2M) Nomor: . �-----------� Dasar Bahwa perlu segera mengalokasikan BMP untuk mendukung kegiatan Rutin/Operasi*) Dalam Bulan Tahun anggaran : . 1. SA No tanggal: . 2. Sprin Panglima TNI No. : tanggal: . DIPERINTAHKAN Kepada: . Untuk: 1. Menyalurkan BMP dukungan Rutin/Operasi ) dengan perincian sebagai berikut: No Jen is BMP/Kode Kuantum Harga (Rp) Urut Militer Satuan Jumlah Satuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 Jumlah biaya Terbilang: . 2. Mengurus penyaluran dengan U.Pms. /lnstalasi/Depot Pertamina di . 3. Menyelesaikan Adminitrasi dan melaporkan hasil pelaksanaan surat perintah ini. Tembusan �al . )Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di. . Pada tanggal . Kepala Dinas Materiel TNI Angakatan Udara Kasatkai I, MARSEKAL PERTAMA TNI

Bentuk 32-2003 Halaman: . lembar ke: . Pertimbangan : SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PENGAMBILAN BMP (SP3M) Nomor: . .----------------, Dasar Bahwa perlu segera mengalokasikan BMP untuk mendukung kegiatan Rutin/Operasi*) Dalam Bulan Tahun anggaran : . 1. SA No tanggal: . 2. Sprin Panglima TNI No. : tanggal: .. DIPERINTAHKAN Kepada: . Untuk: l. Menyalurkan BMP dukungan Rutin/Operasi ) dengan perincian sebagai berikut: No Jenis BMP/Kode Kuantum Harga (Rp) Urut Militer Satuan Jumlah Satuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 Jumlah biaya Terbilang: . 2. Mengurus penyaluran dengan U.Pms. /Instalasi/Depot Pertamina di . 3. Menyelesaikan Adminitrasi dan melaporkan hasil pelaksanaan surat perintah ini. Tembusan Dikeluarkan di . Pada tanggal .. Kasubdisbek BMP sebagai Kasatkai ll, )Coret yang tidak perlu

. "' 5 u "' 5i8 ,l . t

- 0 cr « 0n c 4 0 - c a * 3¢ (v el - f #t ct cf te - f o l % #% o. 0 5 co E .. • - le £ 0 * 00 4 • £ co U u * 'E #t ... 0 f - #t #t co ft f Lu * * et 0 o « 00 rA 00 0n c o c co h co co z co c < co < ....... 2 0 c L. 0 c u 6 .., c • 0 L. 3 E N E E ... N 0 0 N r o u z u < • <t ....... c c cU c c c < z 3 z z u ­ % ­ "'ijj -, u -, <I') .., ­ L. 2 l 0 cc z c c c c c V> • c % o - 0 cc ~ 0 c l G. 0 0 a * N t * ] et * o f * a. 0 z co E z d * c Ill 00 4 • c to z ..2 * c ... 0 r-- * o * u * «et 7 3 0o 0o m n c o c0 <I') h ....... 2 (N a <I') ....... <C L. u 0 ....... E (N z 0 a z 0 u .... ­ L. ­ f 0 z L. c u cU c cU -r bl cU u - * 'iii c .... Q) 0 cu 0 o o 0n - c ·.p (v c ­ 0n cU L. cc .-4 E c 2 n c .., c E co c 7 0 c0 co Q) r ...I c ­ b0 0o c 0 0..

co 0 0 0 c 0 c I E N 0) 2 c u u co o • c0 o ¥ c z t (N .!!! 2 0 0 I • c 0 0 (N c cU 0 - c 0Y Q) 0 et £ cU -¥ c c cU o .c c _ 0 p 0 0 ·oo .... 00 0) d (l) c I cU c - 0 0 c c - 0 (U I- c co cU ¥ (l) o 0 ... c .r c co c a ..... cU cU ­ d U 0 E c ·o c C c c U c 0 c E q ....J cU ·.:: q co co 0 0 cu ·- 0 ... o u Q) a co 0 c .¥ cs ­ E .0 _ ¥ E + V) u Q rH V') 0 ....J co u 0 0 c - 3- c I c0 I ­ 5 U 2 O i:i c 0 co c .... cU U -- >, 0 cU 5 0 c c E cU (l) z ­ a.. « U < (l) 0- a o < 0 ­ i:i < o cn c c 5= ­ w 0 c 0 c a <( L. c c::: c 0 o i c z E I- c t ; LL 0 c E :e z c c e t 0 (l) _ < a.. w ­ ­ I a.. c = _ .... a:i _ c Q) cU a 0 ii er o 0 p E @ - g t z I 6 a.. c c .. = cN c 3 ·.:: � Ic 0 0 c < c co c u ­ _ c .0 o 5 E • .... T""" ..... z 2 0 l i (u

z h z 5 � L c > LI a.. z < 0 5 5 < a.. LJ 4 0 c « e 0 h co N c cU E = ­ a.. 3 [l'.l (/) z 0 ­ U 0 ..... c0 r o · 5 c z c cU e _ j a. 0r c 4 g] l { gs; [5lo] lE l% g []' I8 S [I]] [3] I l5 a 1 0. 3 co z � a z <t C, z LL 0. z < a z ii: LAJ o. co o o ¢? av co -< _ z Q) CD c • @ = 5 p sz i z± £% 3 0 0 (u 0 -¥ • ­ c Q) co

LU 0 z <C o < c � <C o LU ­ <t z 2 5 LAJ o. z <t r � z <t a z r I - z Iz - � < 0 ¥ c LU - c .c O = cU z ­ -, - c c £ 0o (U I- - c z co I00 z 4 2 r -, u - u LU co <C - zz p - 0. h cc 4 - :I: c u ( .c '5i c0 2 J < c - co c c0 c z h l cU ·o 00 c 00 ·;:: c 0 <1 0. c t < _ c - un c0 z h - ii: h LA 0. - 0 < - et z he - I c co c ... 6 0 r h E 0 +-' 0 c £ h ­ u - c c0 5 (N 3 ·;:: h dl = ... 2 ] c - I z I 0) o o Ln 0) o I 0 N 0? 0) ­ (N _ 0n ..... .-; c (lJ bl 2 co c c 0 £ cU ,._ ,._ c0 a 0 bo E 00 E c 0 U z I-

. . a.: .. z � cc z + d • co ; E t1D .., s E 3 z S -, @ , cN a% 5 o E 0 z z c a g r o (I) 2 Q) a. c U _ % 0 a. z c 0 z Q) ­ E _ C: cO cU _ c ¥ c c E E (I) c (I) a. 5 _ c .±- c .4 < c U • 0 U Q) 0 '- Q) a.. (I) c--¥ E 0U ,._ E cU U 0 ­ f' a E c co (I) U r ....J c _ cU ¥ ,._ a _ Q) 0 c (I) I a. , E _ I I'-- I co ,._ 0 E 0 z ..... o o t I cV co 0 z cn z $ 3 .I gU Lij g • �[ w l0· a i : . LI ·­ z a u I 0 & 2 m cc < l LL O < E 0 6 z

TGL 1 2 3 4 5 6 BERLAKU SATU BULAN I Bentuk : 32-4002 7 30 KARTU RANJEN BMP N o.: 8 Kendaraan No. Jenis Kendaraan ---� Kesatuan Jenis Bahan Bakar ------f Jumlah Ranjen Untuk Bulan Tahun Anggaran 1----- Tempat Pengambilan D en ma Mabesau 26 25 24 Jakarta, (tanda tangan) 9 10 11 12 13 14 27 28 29 CATATAN Tidak berlaku untuk -----1 Kendaraan lain nomor 23 *) Caret yang tidak perlu 15 22 Catatan 21 20 19 18 17 16 No Tanggal No.Kupon Tambahan (ltr) Tanda Tangan Penguasa Pompa Jumlah Ranjen Jumlah seluruh

0) o o et (N 0) -¥ ­ b C: q c co co .-- u 6% C: 0 E - c 00 ¢ cU c ..... cU a.. z U - <t ­ op4 ) ..... c0 z 0 Q co • -- V) z E 9 a C: cU c £ r 2 cU I... 4 c 0 0 z £ z 2 c 0 0 c E • z c0 c 0 l ..... h -r 2 0 a. 5 cc E 2 bl c 0 0 4 2 z z c • 0 0 c 3 c o 5 g .2 :::, z c E u - .@, (II co c 0 ­ 0 • 3 ... -¥ cU ..... U cu u 0 Vl o ­ '6o • -¥ z cU _ o 0 ........ 0 ... 0o E c c c c 2 E cc cU 0 2 cu 0 bl z > co = I... E cU :::, ... I... bl .- o 0 u c • ¥ (II '6% 0 co ... cU u c _ u E E 9 E 0 u c cU l c c 0 £ 0 u c = c 0 0 00 c0 co o Q) , -4 2 , 0 z 0 c5 I- z z * * * m o o et U m -> 2 ! c 0 co c E z 00 c 0 o 0. o 0 z 0 2 E z c z he co ­ c .±? cU b cU ab c c d! ........ u u c c0 -r 0 c u ­ c o cU c -r c cc c '6o cU -- cc _ 0 0 4 = 5 00 E --, ..... ..... 2 c E c z 0 c 0 0 cU 0 00 c0 0 z 2 0 z u 0. I- z 0

Bentuk 32 - 4004 BUKTI PENGELUARAN BMP Nomor: . Satuan: Satkai I : Satkai II : Satkai Ill : . Pompa/Bunker/Jue/farm /gudang *) Nomor : Di .. Dasar: Surat Perintah Pengeluaran BMP Nomor Tanggal .. Tentang pengeluaran BMP kepada . Jenis BMP yang dikirim : No. Kuantum Harga ( Rp) Pembungkus Urut Jenis BMP Satuan Jumlah Satuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 .................... , tgl .. Penerima Nama . Pangkat, NRP/NIP : . Jabatan ) Coret yang tidak perlu .................... , tgl . Menyetujui Nama . Pangkat, NRP/NIP : . Jabatan . , tgl .. Yang Mengeluarkan Nama .. Pangkat, NRP/NIP : . Jabatan