TUGAS INDIVIDU EVALUASI AKADEMIK_XLV_1_RAHAYU PUJI LESTARI

TUGAS INDIVIDU EVALUASI AKADEMIK

Nama : Rahayu Puji Lestari, S.Pd.
NDH :34
Golongan :III
Kelompok :1
Angkatan : XLV
Kabupaten : Madiun
Jabatan : Ahli Pertama Guru Kelas

POLEMIK DANA DESA YANG MELAHIRKAN DESA FIKTIF

KOMPAS.com - Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah dana desa di dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jumlah tersebut terus meningkat seiring dengan
peningkatan jumlah desa yang menerima bantuan. Tahun 2020 misalnya, dana desa yang akan
dialokasikan pemerintah sebesar Rp 72 triliun. Jumlah itu naik Rp 2 triliun bila dibandingkan
alokasi pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, peningkatan dana desa
dilakukan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi
ekonomi desa. Sehingga, diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf
hidup masyarakat desa. "Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan
entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan
secara nasional, bahkan global melalui marketplace," ucap Jokowi saat menyampaikan pidato nota
keuangan di Kompleks Parlemen, 16 Agustus lalu. Ironisnya, harapan peningkatan kesejahteraan
itu pupus. Maraknya kabar keberadaan desa fiktif di sejumlah wilayah Tanah Air menjadi indikasi
bahwa dana desa yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat hanya sekedar menjadi bancakan
untuk dibagi-bagi oleh oknum tidak bertanggung jawab di daerah.

Desa fiktif

Temuan desa fiktif tersebut salah satunya berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kepolisian daerah setempat memperoleh informasi adanya 56 desa yang terindikasi fiktif. Tim
khusus pun telah diterjunkan untuk melakukan pengecekan fisik di 23 desa yang tidak terdata di
Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Subdit
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh mengatakan,
dari 23 desa yang telah dicek, dua desa di antaranya

diketahui tidak memiliki penduduk sama sekali. Namun, Dolfi masih merahasiakan identitas desa
tersebut lantaran masih dalam proses penyelidikan. "Penyidik sudah periksa saksi dari

Kemendagri, kemudian ahli pidana dan ahli adiministrasi negara. Telah dilakukan pemeriksaan
fisik kegiatan dana desa bersama ahli lembaga pengembangan jasa konstruksi," ujar Dolfi, di ruang
kerjanya, Kamis (7/11/2019). Di lain pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap turun
tangan untuk membantu Polda Sulawesi Tenggara menangani kasus yang terindikasi ada dugaan
tindak pidana korupsi ini. "Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan para
ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019," kata Juru Bicara
KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019). Dalam kasus ini, KPK
mengindikasi adanya 34 desa yang bermasalah. Tiga desa fiktif, sedangkan 31 lainnya ada tapi
surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. Sementara, ketika desa tersebut
dibentuk sedang berlaku kebijakan moratorium dari Kemendagri. Sehingga untuk bisa
mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate. Perkara ini kemudian telah
naik ke tahap penyidikan dan membutuhkan keterangan ahli pidana. "Akan dilakukan pengambilan
keterangan ahli hukum pidana untuk menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan
peraturan daerah yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate), merupakan bagian dari tindak
pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak," ucap Febri. Sementara itu, Menteri
Keuangan Sri Mulyani menilai, desa fiktif mulai bermunculan setelah pemerintah secara rutin
mengucurkan dana desa setiap tahun. Momentum inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum
tidak bertanggung jawab untuk untuk membentuk desa baru. "Kami mendengar beberapa masukan
karena adanya transfer ajeg dari APBN maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak
ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja
evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin
(4/11/2019). Hingga September 2019, penyaluran dana desa baru mencapai Rp 44 triliun atau 62,9
persen dari total alokasi Rp 70 triliun pada tahun ini. Serapan ini turun bila dibandingkan periode
sebelumnya yang mencapai 63,2 persen atau sekitar Rp 37,9 triliun.

Verifikasi lemah

Pihak Istana Kepresidenan bukannya tutup mata dan telinga melihat realita ini. Jokowi bahkan
menegaskan, akan mengejar oknum pelaku yang sengaja memanfaatkan kucuran dana desa untuk
kepentingan pribadi. "Kami kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga, itu
fiktif, ketemu, ketangkep," kata Jokowi usai

membuka acara Konstruksi Indonesia 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menurut Jokowi, ada oknum yang dengan sengaja menciptakan desa fiktif. Oknum tersebut
memanfaatkan celah pengelolaan yang tidak mudah dilakukan pemerintah, mengingat luasnya
wilayah sebaran yang ada yaitu dari Sabang hingga Merauke. Hingga kini, tercatat ada sekitar
78.400 desa yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. "Manajemen pengelolaan desa sebanyak
itu tidak mudah. Tetapi, kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya
saja, tapi desanya enggak, bisa saja terjadi," ucapnya. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, munculnya
kasus desa fiktif menjadi indikasi bahwa proses verifikasi di lapangan masih lemah. Sedianya,
setiap desa memiliki kode wilayah yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Desa yang ingin
mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, harus mengajukan usulan melalui pemerintah
kabupaten/kota sebelum ke Kementerian Keuangan. Adapun besaran alokasi bantuan untuk setiap

wilayah tidak sama. Tergantung dari letak geografis, jumlah penduduk, hingga tingkat kemiskinan.
"Saat masuk ke Kemenkeu, ketika memasukkan desa itu dalam variabel perhitungan kan tidak asal
angkut begitu saja. Dia harus koordinasi dengan Kemendagri yang punya kode wilayah, bahkan
juga Kementerian Desa," kata Robert saat dihubungi, Rabu (6/11/2019). "(Dengan kasus ini),
berarti dari kabupaten/kota langsung ke Kemenkeu dipakai tanpa ada koordinasi kiri-kanan dengan
dua kementerian lain," imbuh dia. Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan, alokasi dana desa yang cukup besar
memerlukan pengawalan maksimal dari seluruh elemen masyarakat. Ia menambahkan, tidak boleh
hanya sekedar menjadi penonton ketika dana desa ini mulai dimanfaatkan. Justru, masyarakat lah
yang harus berperan aktif bila ada dugaan penyelewengan dana tersebut. "Kalau ada masalah, kita
akan langsung cari dan temukan solusi untuk mengatasinya. Rakyat jangan jadi penonton
pembangunan. Pengawasan dana desa terbaik adalah lewat peran aktif masyarakat," ucapnya.

(Sumber: Kompas.com. Edisi 7 November 2019. Penulis: Dani Prabowo)

1. Mendeskripsikan rumusan kasus dan/ atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan persan setiap
aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus.

JAWAB:

RUMUSAN KASUS:

Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah dana desa di dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN). Jumlah tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah desa yang
menerima bantuan. Maraknya kabar keberadaan desa fiktif di sejumlah wilayah Tanah Air menjadi
indikasi bahwa dana desa yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat hanya sekedar menjadi
bancakan untuk dibagi-bagi oleh oknum tidak bertanggung jawab di daerah yang tidak sesuai
dengan wawasan kebangsaan. Tim khusus kepolisian pun telah diterjunkan untuk melakukan
pengecekan fisik di 23 desa yang tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara, hasilnya 2 desa diantaranya tidak memiliki penduduk sama sekali. Di
lain pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasi adanya 34 desa yang bermasalah.
Tiga desa fiktif, sedangkan 31 lainnya ada tapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan
tanggal mundur.

Hal ini terjadi karena tidak adanya rasa bela negara dari oknum tidak bertanggungjawab yang
membuat laporan tentang desa fiktif atau desa palsu (desa yang tidak memiliki penduduk) dengan
tujuan agar mendapatkan bantuan dana desa untuk kepentikan pribadi. Oknum tersebut
memanfaatkan celah pengelolaan yang tidak mudah dilakukan pemerintah, mengingat luasnya
wilayah sebaran yang ada yaitu dari Sabang hingga Merauke.

Hal ini sangat bertentangan dengan nilai wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang yang dilandasi
oleh kesadaran diri dalam bertindak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para oknum
tersebut tidak memiliki rasa peduli terhadap bangsa dan negara. oknum tersebut membohongi diri
sendiri, keluarga serta negaranya, hal ini akan merusak citra bangsa di mata dunia.

Isu kontemporer semacam ini harus ditindak secara tegas oleh pihak berwajib, permasalahan ini
juga tidak sesuai dengan manajemen ASN dimana seorang ASN seharusnya melaksanakan tugas
dengan jujur dan penuh tanggung jawab, serta bekerja secara profesional dan berkualitas.

Oknum tersebut juga menentang sikap pelayanan publik dimana seharusnya dia melayani
masyarakat dengan sebaik mungkin tetapi justru menyalahgunakan anggaran dana desa dengan
laporan yang tidak sesuai.

AKTOR YANG TERLIBAT SERTA PERAN SETIAP AKTOR BERDASARKAN KONTEKS
DESKRIPSI KASUS:

1. Presiden sebagai penanggung jawab utama pengalokasian dana desa pada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN)

2. Perangkat Desa atau oknum tidak bertanggung jawab yang berperan sebagai penggagas atau
penyusun laporan fiktif tersebut.

3. Tim Verifikasi dana desa dimana mereka tidak melakukan peran nya dengan baik. tidak
melakukan verifikasi secara akurat.

4. Kemendagri kurang teliti dalam menerapkan moratorium penyaluran dana desa
5. Kemenkeu tidak melakukan verifikasi menyeluruh namun hanya menerima pengajuan

langsung dari pemerintah kabupaten tanpa koordinasi dengan pihak terkait.
6. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi

Jaweng berperan sebagai pengamat/penilai bahwa munculnya kasus desa fiktif menjadi
indikasi bahwa proses verifikasi di lapangan masih lemah
7. Kepala Subdit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda Sultra, Kompol Dolfi
Kumaseh berperan sebagi penyidik kasus
8. Juru Bicara KPK Febri Diansyah berperan membantu Polda Sulawesi Tenggara menangani
kasus yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi
9. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi
berperan memberikan pendapat agar lokasi dana desa yang cukup besar memerlukan
pengawalan maksimal dari seluruh elemen masyarakat.

2. Melakukan analisis terhadap : A. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar
PNS, dan Pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dan NKRI oleh setiap aktor yang terlibat
berdasarkan konteks deskripsi kasus. B. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan
pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus

JAWAB:

Dilihat dari nilai akuntabilitas, munculnya desa fiktif disebabkan tidak ada transparansi laporan
serta pertanggungjawaban terhadap dana desa yang telah dicairkan sehingga para oknum tersebut
dapat dengan leluasa menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi. Jelas sekali
Nampak oknum- oknum yang terlibat tidak memiliki rasa akuntabilitas tinggi yakni memiliki
komitmen untuk kemajuan pembangunan bangsa, tidak memiliki integritas dan tidak dapat
diamanahi tanggung jawab.

Ditinjau dari segi nilai nasionalisme, tindakan atau perilaku oknum tersebut tidak mencerminkan
nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Persatuan Indonesia
karena hal tersebut hanya menguntungkan diri sendiri dan tidak mencerminkan sikap peduli
terhadap masyarakat kecil khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya.

Hal tersebut juga melanggar etika publik karena dalam etika public merupakan refleksi tentang
standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan public

sedangkan yang terjadi di lapangan yakni menjalankan tugas secara tidak professional,
memberikan data fiktif dengan tidak jujur, tidak tepat, tidak akurat, prosedur pelaksanaan tidak
jelas, laporan tidak transparan, beritikad tidak baik karena sudah berniat menyalahi prosedur serta
tidak memiliki etika dan etiket yang baik sebagai seorang warga negara.

Dari segi komitmen mutu, hal tersebut jelas telahmemperburukcitraparapejabatyangbersih,dikarenakan
oknum – oknum tertentu yang berniat untuk memperkaya diri sendiri sehingga dengan mudahnya mensabotase data
hingga munculnya desa fiktif agar menggolontor dana desa. Mereka para oknum telah melanggar tidak
berorirntasi pada peningkatan mutu pemerintahan namun malah berorientasi pada mutu yang
buruk sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat yang bersih

Dilihat dari nilai anti korupsi sudah jelas hal tersebut melanggar karena oknum-oknum tersebut
bersikap tidak jujur dalam perkataan serta perbuatannya yakni membuat laporan palsu guna
kepentingan pribadi saja. Kemudian tidak peduli terhadap kerugian negara karena hanya
mementingkan kepentingan pribadi, serta tidak bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan
yakni kerugian bagi negara.

Ketidakcermatan beberapa instansi ini disebabkan oleh masih kurang tertatanya manajemen
ASN, hal ini juga disebabkan tidak menyatunya data antar instansi pemerintahan akibat sistem
whole of government di negera kita ini masih belum maksimal.

DAMPAK:

Kejadian ini menimbulkan dampak kerugian bagi pelaku karena sudah pasti akan merugikan diri
sendiri dan keluarga kemudian sudah pasti menerima sanksi hukum, selain itu juga merugikan
masyarakat luas serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadapsistem pemerintahan, kerugian juga
terjadi pada negara yakni, kerugian uang negara dengan tidak tersalurkannya dana desa karena
sikap korupsi oknum yang tidak bertanggungjawab, kerugian uang negara dalam hal biaya
pengusutan kasus, dan kegaduhan yang berdampak pada opini masyarakat. Dampak-dampak
tersebut seharusnya tidak terjadi jika nilai dasar akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu
diterapkan dengan baik. Selain itu WoG juga penting sekali untuk meminimalkan terjadinya
hambatan komunikasi antar lembaga dan perangkat desa, antar pemerintah daerah dan juga
pemerintah pusat.

3. Mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi
kasus

JAWAB:

Berdasarkan konteks diskripsi kasus diatas yaitu terjadinya desa fiktif, hal ini dikarenakan ada
unsur praktik tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang tidak bertanggungjawab
di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan gagasan alternatif pemecahan masalah :

1. Memperketat sistem pengalokasian dana desa dengan setiap desa memiliki kode wilayah yang
terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, desa yang ingin mendapatkan bantuan dari
pemerintah pusat, harus mengajukan usulan melalui pemerintah kabupaten/kota sebelum ke
Kementerian Keuangan (akuntabilitas)

2. Penanaman nilai-nilai dasar ASN (ANEKA) secara berkala kepada pejabat terkait dengan
mengadakan pelatihan khusus agar nilai-nilai dasar ASN selalu terupgrade

3. Adanya sistem informasi terpadu atau satu pintu informasi dari 3 kementrian yang terkait yaitu
Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementrian Desa dan PTT yang bisa mencocokkan data jumlah

desa di seluruh Indonesia dengan lebih akurat, sehingga kemungkinan adanya desa fiktif bisa
segera terlacak.
4. Audit secara berkala secara vertikal dari atas ke bawah (dari pemerintah pusat hingga ke
pemerintahan desa). Adanya desa fiktif ini, nyatanya disebabkan adanya kelemahan
pengawasan dari pemerintah khususnya dari kementrian keuangan selaku pihak pemberi dana
terkait pelaporan penggunaan dana desa. Oleh sebab itu, dibutuhkan audit secara berkala dari
pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa dengan ketat agar laporan lebih akurat dan tidak
ada manipulasi. Struktural pemerintahan dari pusat ke daerah haru berkerjasama dan memiliki
komitmen yang sama untuk dapat memberikan transparansi data. Berdasarkankasus, nyatanya
kasus desa fiktif ini dilakukan oleh oknum yang terorganisir, bahkan mirisnya dilakukan
sendiri oleh orang-orang dalam pemerintahan.
5. Kegiatan Turba (Turun ke bawah) sebagai bentuk kunjungan dan validasi data desa. Selain
audit data berkal, perlu adanya proses verifikasi langsung kelapangan guna memastikan
kecocokan data yang ada. Proses ini bisa dilakukan melalui TURBA. Jika dalam kasus telah
disebutkan, bahwa proses verifikasi ini sudah dilakukan namun masih lemah. Oleh sebab itu
verifikasi ini harus diperbaiki lagi teknis pelaksanaannya. Misalkan, pembentukan tim khusus
yang terlatih dan berintegritas yang bertugas pada kegiatan verifikasi ini saja. Sehingga
pelaksanaannya lebih optimal karena tim hanya mengerjakan satu tugas tersebut dan
meminimalisir terjadinya asal tulis data yang selama ini sering terjadi

4. Mendeskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah
berdasarkan konteks deskripsi kasus.
JAWAB:

Dengan melakukan pendataan desa kembali akan berpengaruh pada adanya data jumlah desa yang

akurat sehingga bisa meminimalisir adanya desa fiktif. selain itu juga sangat pentingadanya

penanaman nilai-nilai dasar PNS pada aparatur desa supaya memiliki jiwa yang akuntabel,

nasionalis, memiliki etika publik, berkomitmen mutu, dan tindakan anti korupsi.

Konsekuensi penerapan alternatif pemecahan masalah

1. Kode wilayah: terkait pengkodean wilayah tentunya nanti akan berimbas pada semakin
banyaknya tugas dari di Kementrian dalam negeri untuk melakukan verifikasi data dan
memberikan/membuat kode-kode wilayah (komitmen mutu) dimana sesuai dengan tugas dan
kewajibannya harus dilaksanakan dengan baik.

2. Penanaman nilai-nilai dasar ASN (ANEKA) secara berkala akan berimbas pada pola perilaku
ASN yang semakin baik

3. Pengawasan yang ketat dan proses verifikasi berlapis dengan selalu melakukan koordinasi
antar lembaga, dan komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat berimbas pada
semakin telitinya suatu lembaga (akuntabilitas) dan meningkatkan hubungan yang
terintegrasi antar lembaga (whole of government).

4. Perlunya sosialisasi dan kerjasama yang berkesinambungan antara instansi dengan
menerapkan pendekatan WoG dalam pemerintahan agar tidak terjadi lagi kesalahan atau kasus
desa fiktif.

5. Perlunya pengusutan tuntas dan mendalam baik dari segi hukum maupun ekonomi terkait
polemik dana desa fiktif dan peran serta dari masyarakat mengenai alokasi dana desa yang

cukup besar memerlukan pengawalan maksimal dari seluruh elemen masyarakat
(mencerminkan sikap bela negara).
6. Jika memang benar terjadi korupsi, maka perlu ditindak sesuai peraturan dan hukum yang
berlaku. (anti korupsi)
7. Satu pintu informasi dari 3 kementrian terkait. Penerapan alternatif pemecahan masalah ini
membutuhkan dana untuk pembuatan dan pengelolaan sistem informasinya. Karena suatu
sistem perlu yang namanya pengupdatetan secara berkala untuk meningkatkan performanya.
Selain biaya pembuatan dibutuhkan juga biaya utuk menggaji SDM yang mengelolanya.
8. Audit secara berkala secara vertikal. Dalam penerapannya selain membutuhkan tambahan
dana, juga membutuhkan waktu, terlebih jika proses audit masih dilakukan secara offline
(laporan secara langsung).
9. Turba (Turun ke Bawah). Hampir sama dengan poin nomor 2, penerapan Turbamembutuhkan
biaya dan waktu yang lumayan lama karena dari pusat harus mengunjungi desa-desa di seluruh
Indonesia yang jumlahnya cukup banyak.