LAPORAN AKTUALISASI EFISIENSI PENGOLAHAN DATA UNTUK PELAPORAN PBB MELALUI APLIKASI SIP-PBB (SISTEM INFORMASI PELAPORAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) DI LINGKUNGAN OPD KECAMATAN PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO

LAPORAN
AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS
GOLONGAN II ANGKATAN XXIV KELOMPOK 1
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

DISUSUN OLEH:

.

NIP. 199107032020121005 | NDH. 02

EFISIENSI PENGOLAHAN DATA
UNTUK PELAPORAN PBB MELALUI APLIKASI SIP-PBB

SISTEM INFORMASI PELAPORAN -
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DI LINGKUNGAN OPD KECAMATAN
PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO

PENGUJI: PEMBIMBING: MENTOR:

Dr. NUR FADJRIH ASYIK, S.E., M.Si., Ak., CA. Dr. Drs. H. SHOFWAN, S.H., M.Si. BAGIYO UTOMO, S.Pd.

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN AKTUALISASI

EFISIENSI PENGOLAHAN DATA UNTUK PELAPORAN PBB
MELALUI APLIKASI SIP-PBB (SISTEM INFORMASI PELAPORAN

– PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) DI LINGKUNGAN OPD
KECAMATAN PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO

Disusun Oleh:
AHMAD REDHA ARISSAPUTRA, A.Md

NIP. 19910703 202012 1 005
NDH: 02

Telah disempurnakan berdasarkan masukan dari Coach, Mentor, dan Penguji
pada Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan II , Angkatan
XXIV Tahun 2021
Hari Sabtu, 27 Agustus 2021
Di Kantor OPD Kecamatan Prajurit Kulon
Kota Mojokerto

Mengesahkan Mentor,
Pembimbing,

Dr. Sukesi, Apt.MARS. Bagiyo Utomo, S.Pd

i

BERITA ACARA
SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN II ANGKATAN KE-

XXIV TAHUN 2021
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021 telah dilaksanakan Presentasi Aktualisasi bagi
Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II Angkatan ke- XXIV Tahun 2021
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Nama : AHMAD REDHA ARISSAPUTRA, A.Md
NDH
Judul : 02

: EFISIENSI PENGOLAHAN DATA UNTUK PELAPORAN PBB
MELALUI APLIKASI SIP-PBB (SISTEM INFORMASI
PELAPORAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) DI
LINGKUNGAN OPD KECAMATAN PRAJURIT KULON,
KOTA MOJOKERTO

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani
oleh:

Mentor Penyaji

Bagiyo Utomo, S.Pd Ahmad Redha Arissaputra, A.Md.
Coach / Pembimbing Narasumber / Penguji

Dr. Sukesi, Apt.MARS Dr. Nur Fadjrih Asyik, SE., M.Si., Ak., CA

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
Aktualisasi ini dengan baik. Aktualisasi dengan judul “EFISIENSI
PENGOLAHAN DATA UNTUK PELAPORAN PBB MELALUI APLIKASI
SIP-PBB (SISTEM INFORMASI PELAPORAN – PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN) DI LINGKUNGAN OPD KECAMATAN PRAJURIT KULON,
KOTA MOJOKERTO” ini disusun sebagai salah satu persyaratan
kelulusan pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
golongan II angkatan XXIV dan diharapkan menjadi salah satu instrument
yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan di instansi agar bisa
menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan aktualisasi ini. Ucapan
terimakasih tersebut penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya;
2. Dr. Nur Fadjri Asyik, SE., M.Si., Ak., CA. selaku penguji seminar

rancangan aktualisasi;
3. Almarhum Dr. Drs. Shofwan. S.H., M.Si.. selaku coach yang telah

membimbing dan banyak membantu saya hingga seminar
rancangan aktualisasi;
4. Dr. Sukesi, Apt.MARS. selaku coach yang telah memberikan saran
guna memperbaiki tulisan ini agar menjadi lebih baik;
5. Moch. Hekamarta Fanani, S.TP., M.Si selaku Camat Kecamatan
Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
6. Bagiyo Utomo, S.Pd. selaku mentor yang telah banyak meluangkan
waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada
penulis selama penyelesaian rancangan aktualisasi ini;
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan selalu
mendoakan dalam penyusunan rancangan ini;
8. Seluruh panitia Latsar CPNS golongan II angkatan XXIV tahun
2021;

9. Seluruh peserta Latsar CPNS golongan II angkatan XXIV tahun
2021 atas seluruh kebersamaan dan kekeluargaan dalam
melaksanakan Latsar;

10. Rekan-rekan staf di OPD Kecamatan Prajurit Kulon;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan aktualisasi ini
masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang
membangun dari pembaca dan pemerhati sangat diharapkan untuk
penyempurnaan rancangan aktualisasi ini.

Akhir kata, tidak ada kata-kata selain terima kasih banyak dan
semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah
membantu. Penulis berharap Aktualisasi ini kelak dapat bermanfaat bagi
semua pihak serta dapat memberikan sumbangsih yang dapat membawa
perubahan dalam institusi di OPD Kecamatan Prajurit Kulon, Kota
Mojokerto.

Mojokerto, 15 Juli 2021
Peserta Pelatihan Dasar CPNS

Golongan II Angkatan XXIV

Ahmad Redha Arissaputra, A.Md
NIP. 199107032020121005

table of content

DAFTAR
ISI

IBAB IIBAB BAB III

PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM RANCANGAN
UNIT KERJA AKTUALISASI
Latar Belakang
Tujuan dan Manfaat Deskripsi Lembaga/ Unit Kerja Penetapan Isu
Ruang Lingkup Visi, Misi, Tujuan, dan Tupoksi Gagasan Pemecahan Isu
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar ASN
IVBAB
VBAB

CAPAIAN PENUTUP DAFTAR
PELAKSANAAN PUSTAKA
Kesimpulan
Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Saran
Hasil Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Analisa Dampak



IBAB

PENDAHULUAN Gambar 4. Bentuk laporan bulanan pembayaran PBB

LATAR BELAKANG

Proses dari pengangkatan isu yang
diambil oleh penulis berawal dari
tugas dan fungsi yang telah disepa-
kati dalam Sasaran Kinerja Pegawai
seb ag ai Pra na t a Kom put er Ter am pil
p ad a Se ksi Tat a Pem er int ahan.
Salah satu lingkup tugas pokok dan
fungsi dari OPD Kecamatan Prajurit
Kulon adalah administrasi agraria
dan menghimpun pajak daerah dari
Pajak Bumi dan Bangunan lewat
kelurahan-kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Mojokerto No. 4 Gambar 5. Data pembayaran PBB yang diterima sebelum diolah
tahun 2016 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
(SPPT-PBB PERKOTAAN) pasal 3 ayat 2a di Kota Mojoker-
to, SPPT dengan nilai pajak dibawah Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) disampaikan melalui Kelurahan. Dan salah satu
point perjanjian kinerja dari Kasi Tata Pemerintahan dan
penulis adalah mengenai pelaporan PBB kelurahan. Dalam
proses pelaporannya, kami mendapat file spreadsheet berisi
data para wajib pajak yang membayar PBB bulan kemarin
dari Sekretariat, untuk kemudian dibuatkan laporan kepada
Camat. Sehingga Camat tahu berapa pendapatan daerah
terkini melalui PBB untuk kemudian dijadikan pertimbangan
dalam kebijakan – kebijakannya kedepan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan laporan Laporan yang dihasilkan oleh seksi tata pemerintahan sementara ini hanya
pajak bumi dan bangunan seksi tata pemerintahan menampilkan item total yang telah diterima saja, sedangkan grafik, jumlah nilai
mengalami kesulitan karena file spreadsheet yang didapat seharusnya, sudah berapa persen tercapai dibanding total PBB seharusnya yang
tidak memiliki kolom kelurahan, hanya NOP. Sesuai dengan terbayar, dll belum bisa ditampilkan karena dapat memakan waktu yang lebih lama.
Perwali No. 49a Tahun 2012 tentang Nomor Objek Pajak Dalam konteks akuntabilitas, pelaporan PBB bulanan ini adalah termasuk akuntabili-
Bumi dan Bangunan Perkotaan pasal 2 ayat 2, NOP memili- tas vertikal, yaitu tanggung jawab kinerja kepada otoritas yang lebih tinggi dalam hal
ki 18 (delapan belas) digit dan didalam NOP tersebut ini adalah Kasi Tata Pemerintahan, Camat dan Walikota. Akuntabilitas ini dipicu dari
terdapat kode kelurahan di digit ke 8 sampai dengan 10. kurang cepatnya pengolahan dan penyajian data, bahkan akhirnya penulis sering
Penulis harus mengekstrak digit ke 8 sampai 10 tersebut mendahulukan pekerjaan yang lebih urgent atau lebih berefek secara langsung pada
satu persatu dan menerjemahkannya kedalam nama kelura- masyarakat seperti lomba kelurahan, lelang sewa tanah sawah asset, pengurusan
han, kemudian mengkategorikan total nominal pembayaran BPHTB dan sejenisnya. Sehingga pada akhirnya pekerjaan pelaporan ini sering
per kelurahan dan memindahkannya kedalam format terlupakan, padahal pelaporan PBB bulanan ini sudah menjadi salah satu point
laporan. Proses ini memakan waktu cukup lama dan sering Perjanjian Kinerja dari penulis dan Kasi Tata Pemerintahan. Dari sini dapat dipahami
penulis mendahulukan tugas - tugas yang berkaitan dengan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam pengolahan data serta pembuatan pelaporan
hajat hidup orang banyak terlebih dahulu, yang pada akhirn- adalah solusi dari masalah ini, dan di era digital ini terdapat banyak teknologi yang
ya membuat laporan PBB mengalami keterlambatan atau diharapkan dapat menunjang terselesaikannya masalah ini.
bahkan menumpuk.

Dalam konteks kinerja, ketepatan waktu adalah suatu tolak ukur TUJUAN
penting yang perlu dipenuhi untuk mencapai kualitas kinerja yang
baik. Hal ini sejalan dengan target kinerja dari seksi Tata Pemerintah- Tujuan dalam perancangan Aktualisasi dan Habituasi ini dalam jangka pendek,
an untuk menciptakan kinerja yang akuntabel dan meningkatkan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu:
komitmen mutu, yaitu mengoptimalkan ketepatan waktu dalam
layanan dan pengolahan data sehingga tercipta kinerja yang A. Tujuan Jangka Pendek
se-efisien mungkin. 1. Mencapai efisiensi dan peningkatan ketepatan waktu dalam pelaporan
bulanan pembayaran PBB pada atasan.
Alasan lain pemilihan judul ini adalah bahwa diketahui, bahwa seksi 2. Mempermudah pegawai dalam pembuatan laporan.
Tata Pemerintahan sering sekali membutuhkan informasi mengenai 3. Melengkapi data agrarian Seksi Tata Pemerintahan dan mempermudah
NOP untuk crosscheck, sedangkan data-data NOP terpisah-pisah pengolahannya.
pada file spreadsheet. Atas berbagai pertimbangan dari latar 4. Memberi inovasi yang menghasilkan penyajian laporan yang informative.
belakang tersebut, penulis bersama dengan mentor berdiskusi untuk
mengangkat judul aktualisasi yaitu “EFISIENSI PENGOLAHAN DATA B. Tujuan Jangka Menengah
UNTUK PELAPORAN PBB MELALUI APLIKASI SIP-PBB (SISTEM 1. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih,
INFORMASI PELAPORAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) DI professional dan adil dalam melayani masyarakat.
LINGKUNGAN OPD KECAMATAN PRAJURIT KULON, KOTA 2. Menjadi langkah inovasi digitalisasi yang berkelanjutan.
MOJOKERTO.”
C. Tujuan Jangka Panjang
Judul tersebut dianalisa kelayakannya berdasarkan penerapan dari 1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis,
Agenda II yang terdiri dari: adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

- Akuntabilitas MANFAAT
Kebutuhan dari judul aktualisasi yang dibuat penulis adalah sebagai
pertangungjawaban akuntabilitas secara vertikal kepada atasan dan A. Internal
secara horizontal kepada OPD lain. Sementara dalam segi penera-
pannya, termasuk dalam penerapan akuntabilitas dalam konteks Manfaat internal yang diharapkan dari hasil aktualisasi ini, antara lain:
penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Hasil 1. Sebagai penerapan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
dari output yang dihasilkan akan membantu dalam penerapan prinsip
akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. komitmen mutu, dan anti korupsi dalam lingkup seksi tata pemerintahan
Kecamatan Prajurit Kulon.
- Nasionalisme 2. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja
Judul yang diangkat merupakan perwujudan dari usaha untuk Kecamatan Prajurit Kulon dalam lingkup pendapatan daerah berupa PBB.
3. Aplikasi ini diharapkan menjadi produk awal dari digitalisasi layanan seksi
meningkatkan kinerja sebagai ASN dan semata-mata demi kemajuan tata pemerintahan.
layanan pemerintahan dengan landasan semangat nasionalisme.
B. Eksternal
- Etika Publik
Judul dari isu yang diangkat adalah penerapan dari kode etik ASN Manfaat eksternal yang diharapkan dari hasil aktualisasi ini, antara lain:
dalam perilakunya untuk melaksanakan tugas dengan cermat dan 1. Hasil dari laporan aktualisasi ini diharapkan bermanfaat dalam koordinasi
disiplin, serta memberikan informasi secara benar dan tidak menye-
satkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepent- dengan OPD atau pihak lain yang terkait dengan pendapatan daerah
ingan kedinasan. berupa PBB.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pendorong untuk kecamatan
- Komitmen Mutu supaya ikut menggalakkan masyarakat dalam melakukan pembayaran
Untuk meningkatkan komitmen dalam mutu pelayanan publik, PBB.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat
penulis mengutamakan pemilihan isu yang berfokus pada efisiensi yang memerlukan data pendapatan daerah berupa PBB di Kecamatan
dalam pengolahan data serta penyajian pelaporan. Prajurit Kulon.

- Anti Korupsi
Aplikasi pelaporan yang akan dibuat pada aktualisasi ini akan
bermanfaat untuk crosscheck.data penerimaan pembayaran PBB
dengan OPD lain yang memerlukan dan juga dapat digunakan untuk
crosscheck data NOP suatu bidang tanah.

RUANG LINGKUP

Batasan-batasan yang dibuat dalam menjalankan aktualisai ini,
antara lain:

1. Aplikasi dibuat hanya dalam lingkup pembayaran PBB bulanan se-Keca-
matan Prajurit Kulon.

2. Data yang digunakan adalah data pembayaran PBB sejak Januari 2021.
3. Masa percobaan efektifitas waktu dari penerapan hasil aktualisasi adalah

dalam waktu 1 bulan.
4. Aplikasi dibuat dengan memanfaatkan bahasa program HTML, CSS,

Javascript sebagai user interface, PHP sebagai backend dan MySQL
sebagai database.



IIBAB

GAMBARAN UMUM
UNIT KERJA

DESKRIPSI LEMBAGA / UNIT KERJA

Gambar 6.
Lokasi OPD
Kecamatan
Prajurit Kulon,
Kota Mojokerto

IDENTITAS LEMBAGA

Gambar 7. Peta Lokasi OPD Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
Sumber: Google Maps Website

Nama Lembaga OPD. Kecamatan Prajurit Kulon
Alamat Jl. Prajurit Kulon No.70, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec.
Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
Email [email protected]
Telp. (0321) 322844
Fax. -
Website -

Tabel 1. Profile OPD Kecamatan Prajurit Kulon

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Kecamatan Prajuritkulon adalah salah satu Lembaga Perangkat
Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota
Mojokerto.

CAMAT Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor
116 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
FUNGSIONAL Susunan organisasi Kecamatan. Struktur organisasi
OPD Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
SUB BAGIAN SUB BAGIAN digambarkan dalam susunan kepengurusan diatas
PENYUSUNAN PROGRAM UMUM DAN dengan penjelasan sebagai berikut:
KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN a. OPD Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan
SEKSI TATA SEKSI KETENTRAMAN SEKSI SEKSI di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN PEREKONOMIAN SOSIAL DAN
UMUM DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN b. Sekretariat, membawahi :
MASYARAKAT 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan
WILAYAH Keuangan,
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
KELURAHAN
c. Seksi Tata Pemerintahan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

e. Seksi Perekonomian dan Prasarana Wilayah.

f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 8. Struktur OPD Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
(Sumber: Rencana Strategis Tahun 2022, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota

Mojokerto)

VISI, MISI, 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam
DAN TUPOKSI Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan
Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia,
Visi Kota Mojokerto Beretika dan Berbudaya Luhur Berlandaskan
"Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, Pancasila.

makmur, sejahtera dan bermartabat" 6. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberi-
an Akses dan Kesempatan Dalam Pembangunan.
Misi Kota Mojokerto
Misi dari Kota Mojokerto: 7. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberi-
an Akses dan Kesempatan Dalam Pembangunan.
1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pendi- Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Yang
dikan dan Pelayanan Kesehatan. Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM.

3. Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional
dan Adil Dalam Melayani Masyarakat.

4. Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan dan
Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pemangunan
Infrastruktur Daerah.

TUPOKSI

Pranata Komputer Terampil mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut:

a. Melakukan penggandaan data;
b. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permas-

alahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area
network);
c. Melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi;
d. Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur
teknologi informasi;
melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi
end user;
e. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permas-
alahan perangkat teknologi informasi end user;
f. Melakukan perekaman data dengan pemindaian;
g. Melakukan perekaman data tanpa validasi;
h. Melakukan validasi hasil perekaman data;
i. Melakukan perekaman data dengan validasi;
j. Membuat query sederhana;
k. Melakukan konversi data;
l. Melakukan kompilasi data pengolahan;
m. Melakukan perekaman data spasial; dan
n. Melakukan uji coba program multimedia interaktif;

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data
dibidang tata pemerintahan;

b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerin-
tahan umum, kelurahan, keagrariaan, administrasi kepen-
dudukan dan catatan sipil;

c. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi sosial
politik dan kemasyarakatan, ideologi negara dan kesatuan
bangsa serta membantu pelaksanaan Pemilihan Umum
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

d. Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat
daerah (DPRD), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan dan keagrariaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di
bidang tata pemerintahan;

f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

PENETAPAN ISU

PENETAPAN ISU YANG Aktual (A)
DIANGKAT 1: Pernah benar-benar terjadi.
2: Benar-benar sering terjadi.
Penetapan isu diangkat melalui analisa dan identifikasi 3: Benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan.
permasalahan serta inovasi yang dapat dilaksanakan 4: Benar-benar terjadi terkadang menjadi bahan pembicaran.
terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai staf Tata Pemerin- 5: Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan.
tahan di Kecamatan.
Khalayak (K)
Bab III dari rancangan aktualisasi terdiri dari penetapan isu 1: Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.
yang diangkat, pengajuan gagasan pemecahan isu/masalah 2: Sedikit menyangkut hajat hidup orang banyak.
dengan menyusun daftar rencana kegiatan, tahapan 3: Cukup menyangkut hajat hidup orang banyak.
kegiatan dan output kegiatan, mendeskripsikan keterkaitan 4: Menyangkut hajat hidup orang banyak.
antara rencana kegiatan yang diusulkan dengan substansi 5: Sangat menyangkut hajat hidup orang banyak.
mata pelatihan nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari ANEKA
(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu Problematik (P)
dan Anti Korupsi). Dalam proses penetapan isu, diawali 1: Masalah sederhana.
dengan identifikasi 5 (lima) isu yang terjadi di lingkungan 2: Masalah kurang kompleks.
kerja kemudian diseleksi dengan metode AKPL dan USG, 3: Masalah cukup kompleks namun tidak perlu segera dicarikan solusi.
serta dilanjutkan penentuan isu. 4: Masalah kompleks.
5: Masalah sangat kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya.
IDENTIFIKASI ISU
Kelayakan (L)
Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi seksi Tata Pemerin- 1: Masuk akal.
tahan di lingkungan Kecamatan Prajurit Kulon yang telah 2: Realistis.
ditetapkan, seksi Tata Pemerintahan memiliki tugas – tugas 3: Cukup masuk akal dan realistis.
di bidang pemerintahan umum, kelurahan, agraria dan 4: Masuk akal dan realistis.
administrasi kependudukan. Pada prakteknya tentu cukup 5: Masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan
banyak problem – problem yang muncul dalam pengerjaan masalahnya.
tugas dan fungsi tersebut.
No. Isu A K P L Total
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, ada 1 Pembuatan laporan bulanan beserta
beberapa isu yang dapat diambil sebagai permasalahan pengolahan datanya memakan waktu 4425 15
dalam laporan aktualisasi, antara lain: cukup banyak dan dengan akurasi
rendah 3343 13
a. Pembuatan laporan bulanan beserta pengolahan 2 Perijinan layanan masyarakat yang 3234 12
datanya memakan waktu cukup lama dan dengan masih kurang efisien.
akurasi rendah. 3 Berkas -berkas fisik yang menumpuk 3432 12
sehingga berkas lama sulit untuk dicari,
b. Perijinan layanan masyarakat yang masih kurang dan juga rawan hilang/dimakan rayap. 3323 11
efisien. 4 Masih adanya kerancuan data agraria
karena sumbernya dari beberapa OPD
c. Berkas-berkas fisik yang menumpuk sehingga yang berbeda (BPN, BPPKA, BAPEKO).
berkas lama sulit untuk dicari, dan juga rawan 5 Pemetaan tanah asset.
hilang/dimakan rayap.
Tabel 3. Penentuan Penetapan Isu dengan Menggunakan Teknik AKPL
d. Masih adanya kerancuan data agraria karena
sumbernya dari beberapa OPD yang berbeda Berdasarkan penetapan isu dengan menggunakan teknik AKPL, dapat
(BPN, BPPKD, BAPEKO). dikerucutkan menjadi tiga isu yang kemudian akan dipertimbangkan kembali
untuk dijadikan isu prioritas. Kemudian tiga isu tersebut kembali diidentifikasi
e. Pemetaan tanah asset. dengan menggunakan teknik USG yaitu U (Urgency), S (Seriousness), dan
G (Growth). Adapun kriteria penetapan indikator USG, yaitu:
Dari berbagai isu diatas, langkah selanjutnya adalah
mempertimbangkan isu mana yang akan menjadi prioritas
utama yang dapat dicari solusi berdasarkan Tupoksi. Selan-
jutnya, penulis menganalisis isu tersebut menggunakan
Metode AKPL yaitu A (Aktual), K (Kekhalayakan), P
(Problematik), L (Kelayakan) untuk mengetahui isu mana
yang dominan. Kriteria penetapan indikator AKPL, dapat
dijabarkan sebagai berikut:

Urgency : Kemudian membuat feature auto generate report pada aplikasi sehingga
1 : Tidak penting. aplikasi dapat membuat laporan berformat PDF yang didalamnya terdapat
2 : Kurang penting. item-item serta grafik diagram yang diinginkan. Aplikasi juga dapat
3 : Cukup penting. digunakan untuk mencari NOP beserta informasi yang menyertainya (nama
4 : Penting. wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat bidang, sudah bayar PBB, dll).
5 : Sangat penting.
Atas berbagai pertimbangan dari tersebut, penulis bersama dengan mentor
Seriousness : berdiskusi untuk mengangkat judul aktualisasi yaitu “EFISIENSI PENGOLA-
1 : Akibat yang ditimbulkan tidak serius. HAN DATA UNTUK PELAPORAN PBB MELALUI APLIKASI SIP-PBB
2 : Akibat yang ditimbulkan kurang serius. (SISTEM INFORMASI PELAPORAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) DI
3 : Akibat yang ditimbulkan cukup serius. LINGKUNGAN OPD KECAMATAN PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKER-
4 : Akibat yang ditimbulkan serius. TO.”
5 : Akibat yang ditimbulkan sangat serius.
Untuk mewujudkan gagasan di atas, maka dibutuhkan beberapa rangkaian
Growth : kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar di tempat kerja.
1 : Tidak berkembang. Rangkaian kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut:
2 : Kurang berkembang.
3 : Cukup berkembang. 1. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai judul yang diangkat
4 : Berkembang. dan rencana kegiatan habituasi dari hasil seminar rancangan
5 : Sangat berkembang. aktualisasi.

No. Isu U S G Total 2. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan coach pembimbing
mengenai judul yang diangkat dan rencana kegiatan habituasi dari
1 Pembuatan laporan bulanan beserta 545 14 hasil seminar rancangan aktualisasi.
pengolahan datanya memakan waktu
cukup banyak dan dengan akurasi 3. Menganalisa data rekapitulasi pembayaran Pajak Bumi dan
rendah Bangunan dalam satu tahun terakhir.

2 Perijinan layanan masyarakat yang masih 4 5 4 13 4. Membuat dan mempelajari rancangan skema awal dari format
kurang efisien. database untuk mengetahui variabel-variabel yang diperlukan dalam
data.
3 Berkas-berkas fisik yang menumpuk 3 3 3 9
sehingga berkas lama sulit untuk dicari, 5. Membuat desain input interface.
dan juga rawan hilang/dimakan rayap. 6. Menulis kode program untuk membuat user interface.
7. Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait desain
Tabel 4. Pemilihan Isu dengan Metode USG
interface/tampilan program.
Berdasarkan pendekatan analisis teknik AKPL dan USG tersebut, maka 8. Membuat feature generate laporan dalam bentuk PDF.
kesimpulan yang diperoleh mengarah pada isu : 9. Menjalankan program dan melakukan pengujian efektifitas dari

“Pembuatan laporan bulanan beserta pengolahan datanya memakan aplikasi.
waktu cukup banyak dan dengan akurasi rendah” 10. Melakukan evaluasi.
11. Menganalisa waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian dokumen.
12. Mengolah data yang dihasilkan.
13. Menyusun laporan aktualisasi dan kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil pendekatan analisa AKPL dan USG, diketahui
bahwa isu yang perlu diangkat dan segera ditangani mengarah pada perma-
salahan mengenai “Pembuatan laporan bulanan beserta pengolahan
datanya memakan waktu cukup banyak dan dengan akurasi rendah”.

Setelah diperhatikan lebih lanjut, pemilihan isu tersebut sangat sederhana
namun harus segera ditangani karena berdampak dasar pada hal-hal
berikut:

1. Waktu pemilahan data dan penyajian laporan terlalu lama.
Pengolahan data NOP se-kecamatan Prajurit Kulon yang dimiliki oleh

2. Seksi Tata Pemerintahan tidak terorganisir dengan baik.
3. Proses pencarian data NOP yang sulit ketika dibutuhkan untuk

crosscheck atau melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan
dengan keagrariaan.
4. Penyediaan informasi yang dibutuhkan sebagai data internal maupun
untuk koordinasi eksternal memerlukan waktu lama.
5. Analisa mengenai jejak pembayaran PBB tidak ada, sedangkan tool
cek PBB yang disediakan oleh OPD lain hanya menyediakan data
yang bersifat umum (tidak ada nama pembayar).
6. Dapat dipergunakan sebagai data dasar untuk ditampilkan pada
website kecamatan, dalam rangka transparansi pendapatan daerah
berupa PBB.

GAGASAN PEMECAH ISU

Merujuk pada permasalahan di atas, maka penulis mengusulkan sebuah
gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat sebuah
aplikasi sederhana yang dapat meng-import file spreadsheet dengan format
tertentu dengan menggunakan user interface dari bahasa pemrograman
PHP dan menerjemahkannya kedalam bentuk database MySQL, kemudian
menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk meng-ekstrak dan
memilah kode kelurahan secara otomatis sehingga data dapat digolongkan
per kelurahan.

1 2 3KONSULTASI IVBABTAX
BIMBINGAN ANALISA
CAPAIAN
Melakukan konsultasi dengan Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Menganalisa data rekapitulasi PELAKSANAAN

mentor mengenai judul yang diangkat coach pembimbing mengenai judul pembayaran Pajak Bumi dan Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

dan rencana kegiatan habituasi dari hasil yang diangkat dan rencana kegiatan Bangunan dalam satu tahun terakhir. Bagian ini menjelaskan secara berturut-turut hal-hal
seminar rancangan aktualisasi. habituasi dari hasil seminar rancangan berkaitan dengan deskripsi pelaksanaan kegiatan
aktualisasi, hasil capaian kegiatan aktualisasi,
aktualisasi. analisis dampak, serta refleksi sebelum dan sesudah
pelaksanaan aktualisasi.
OUTPUT : OUTPUT : OUTPUT :
Disetujuinya rencana kegiatan habituasi Disetujuinya rencana kegiatan habituasi Spreadsheet data pembayaran PBB
dan mendapat saran mengenai laporan Januari – Juni 2021, gambaran kolom
dan mendapat saran mengenai
rancangan aktualisasi. aktualisasi bab berikutnya. database.

4 SKEMA DATABASE 5 DESAIN UI 6 CODING 7 KONS U LTA S I U I 8 FEATURE GENERATE

Membuat dan mempelajari Membuat desain Memasukkan kode program Melakukan konsultasi dengan mentor Membuat feature generate laporan

rancangan skema awal dari aplikasi user interface kedalam desain interface. dan coach terkait desain dalam bentuk PDF

dan database untuk mengetahui aplikasi. interface/tampilan program.
variabel-variabel yang diperlukan dalam

data.

OUTPUT : OUTPUT : OUTPUT : OUTPUT : OUTPUT :
Entity Relationship Diagram desain user interface. Program interface yang sudah bisa Interface aplikasi yang sudah disetujui Feature generate PDF telah terintegrasi

digunakan untuk input data. dengan aplikasi dan dapat mencetak
laporan PDF dengan baik

9 10 11 12 13PENGUJIAN
EVALUASI ANALISA WAKTU MENGELOLA PENYUSUNAN

Menjalankan program dan melakukan Melakukan evaluasi Menganalisa waktu yang dibutuhkan Mengolah data yang dihasilkan. Menyusun laporan aktualisasi dan

pengujian efektifitas dari aplikasi. dalam penyelesaian dokumen. kesimpulan.

OUTPUT : OUTPUT : OUTPUT : OUTPUT : OUTPUT :
Pengerjaan pelaporan menjadi semakin Aplikasi SIP-PBB yang sudah melalui Waktu yang diperlukan Dashboard yang berisi grafik Laporan aktualisasi.

mudah (efektif). tahap evaluasi. hanya 2-5 menit. dan progress bar.

BEFORE AFTER

1. Data sumber dari BPKPD harus dipilah terlebih link : https://youtu.be/hfL0NE1cIeE 1. Ada fungsi memilah otomatis sehingga data
dahulu karena tercampur dengan kecamatan Kecamatan Prajurit Kulon otomatis disendiri-
lain (data gabungan satu kota). kan.

2. Data tidak memiliki kolom kelurahan, padahal 2. Terdapat fungsi deteksi otomatis untuk
harus ditotal berdasarkan kelurahan mendeteksi data pembayaran PBB tersebut
obyek pajaknya milik kelurahan mana.
3. Karena proses yang cukup lama, pelaporan
bulanan PBB ini sering mengalami penundaan 3. Pelaporan bulanan pembayaran PBB dapat
karena harus mendahulukan layanan dilaporkan tepat waktu.
masyarakat atau tugas lain yang lebih urgent.
4. Pengerjaan pelaporan bulanan pembayaran PBB
4. Pengerjaan pelaporan bulanan pembayaran PBB total membutuhkan waktu sekitar 2-5 menit.
total membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
5. Bisa menyajikan laporan secara print out
5. Tidak bisa menyajikan laporan jika diminta ataupun PDF jika diminta mendadak dan atasan
secara mendadak. juga bisa login untuk melihat progress bar dan
grafik di halaman dashboard.

ANALISA DAMPAK

Dalam analisis dampak ini akan disajikan dampak-dampak yang bisa terjadi jika hal tersebut tidak
diterapkan. Berikut disajikan analisis dampak sebagai berikut :

1. Data spreadsheet yang didapat dari BPKPD campur dengan data pemba- 3. Karena proses yang cukup lama pelaporan bulanan pembayaran PBB ini
yaran PBB dari kecamatan lain sehingga harus memilah terlebih dahulu sering mengalami penundaan, karena mendahulukan keperluan masyarakat
secara manual yang memakan waktu cukup lama serta rawan kesalahan. yang lebih urgent.

2. Data spreadsheet tersebut tidak memiliki kolom nama kelurahan, sehingga 4. Pengerjaan pelaporan bulanan pembayaran PBB dari proses pemilahan data
penulis harus memilah berdasarkan digit ke 8-10 dari NOP secara manual hingga penyajian membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam.
kemudian baru bisa mencari total pendapatan dan wajib pajak yang telah
menunaikan kewajibannya per kelurahan. Proses ini juga memakan waktu 5. Ketika atasan atau bahkan walikota secara mendadak membutuhkan laporan
cukup lama dan rawan kesalahan. data pembayaran PBB untuk memeriksa pendapatan daerah, laporan ini sulit
untuk segera disajikan.

VBAB

PENUTUP

KESIMPULAN SARAN

Selama Penerapan melaksanakan aktualisasi kegiatan pada tanggal Juli Melihat kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya aktualisasi,
16 – 23 Agustus 2021 di OPD Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Efisiensi pengolahan data untuk pelaporan PBB melalui aplikasi
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : SIP-PBB (Sistem Infotmasi Pelaporan – Pajak Bumi dan Bangunan) di
lingkungan OPD Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, sebuah
1. Berdasarkan penilaian atasan, dengan SIP-PBB ini berkurangnya aplikasi untuk mempercepat pembuatan laporan PBB bulanan beserta
waktu pengerjaan pelaporan bulanan PBB menjadi sangat signifikan, database penyimpanan datanya sangat dibutuhkan, sehingga perlu
yakni dari sekitar 2 jam menjadi 2-5 menit. untuk:

2. Aplikasi SIP-PBB ini tidak hanya mempercepat pengerjaan laporan 1. Pembuatan laporan bulanan pembayaran PBB dilakukan dengan
tetapi juga menyediakan alternatif bentuk laporan PBB yang belum menggunakan SIP-PBB untuk kedepanya.
ada sebelumnya yaitu berbentuk dashboard berisi progress bar dan
grafik garis. 2. Agar kedepanya penggunaan aplikasi SIP-PBB tetap didukung
oleh atasan dan komitmen dari pihak yang terkait.
3. Selain efisiensi yang parameternya adalah kecepatan pengerjaan,
atasan juga mengapresiasi cukup baik pada efektifitas aplikasi yang 3. Agar kedepannya bisa dibuatkan manual book untuk aplikasi
parameternya adalah kemudahan pengoperasian. SIP-PBB ini.

DAFTAR
PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara. 2019. Wawasan Kebangsaan: Modul
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2019. Kesiapsiagaan Bela Negara: Modul
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2019. Analisis Isu Kontemporer: Modul
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Akuntabilitas: Modul Pelatihan Dasar
Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Nasionalisme: Modul Pelatihan Dasar
Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Etika Publik: Modul Pelatihan Dasar
Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Komitmen Mutu: Modul Pelatihan
Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Anti Korupsi: Modul Pelatihan Dasar
Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen Aparatur Sipil Negara:
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Pelayanan Publik: Modul Pelatihan
Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Whole of Government: Modul
Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sisem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Kota Mojokerto No. 4 tahun 2016 tentang Penyampaian
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
(SPPT-PBB PERKOTAAN).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.

Peraturan Walikota Kota Mojokerto No. 116 tahun 2020 tentang Kedudu-
kan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

KOTA MOJOKERTO, PRAJURIT KULON

SOLVING
PROBLEM

“berkurangnya waktu pengerjaan pelaporan bulanan
PBB menjadi sangat signifikan, yakni dari sekitar 2
jam menjadi 2-5 menit.”

PENYUSUN: PEMBIMBING:

AHMAD REDHA ARISSAPUTRA, A.Md. Dr. Sukesi, Apt. MARS.

NIP: MENTOR:

199107032020121005 Bagiyo Utomo, S.Pd.

Kelompok PENGUJI:

1 Angkatan XXIV Dr. Nur Fadjrih Asyik, SE., M.Si., Ak., CA.

Nomor Daftar Hadir:

02