Kewarganegaraan Digital budi laksono

Kewarganegaraan Digital

Pengertian Kewarganegaraan Digital
Kewarganegaraan Digital adalah sebuah konsep tentang hak warga
negara dalam aktivitas online mereka, yang mana harus mengetahui hal
baik dan yang buruk dalam pemanfaatan teknologi dunia maya.

Untuk itu dibutuhkan sebuah digital citizenship education agar warga
digital ini memiliki kecerdasan perilaku teknologi. Dengan begitu,
mereka bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan dan
mengoperasikan teknologi baik dalam sebuah komunitas, pekerjaan,
maupun hanya untuk media rekreasi.

Unsur-Unsur Kewarganegaraan Digital

Terdapat 9 unsur kewarganegaraan digital yang dapat dibagi menjadi 3
kategori, yaitu sebagai berikut:
1. Lingkungan Belajar dan Akademis

a.)Unsur pertama, akses digital, yang artinya setiap warga negara memiliki hak untuk
menggunakan fasilitas teknologi informasi, akan tetapi tidak setiap orang mempunyai
wewenang untuk untuk mengakses hal-hal yang bersifat rahasia dan juga yang
terlarang. Sebagai contoh, seorang anak dilarang untuk mengakses konten atau
tontonan orang dewasa seperti film kekerasan, dan lain sebagainya.

b.)Unsur kedua, komunikasi digital, yang artinya setiap netizien sebaiknya mengetahui
jenis-jenis media komunikasi, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan media-media
tersebut.

c.)Unsur ketiga, literasi digital, yang artinya kemampuan setiap netizen dalam
memahami dan menggunakan teknologi.

2. Lingkungan Sekolah dan Tingkah Laku

a.)Unsur keempat, hak digital, yaitu setiap warga negara mempunyai hak
privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain dalam berkomunikasi secara online.
Selain hak, mereka juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai
dengan aturan yang berlaku.

b.)Unsur kelima, etiket digital, yaitu suatu aturan dalam dunia digital dalam
bentuk tata krama, sehingga setiap netizen mampu menjaga kenyamanan dan
keamanan warga digital

c.)Unsur keenam, keamanan digital, yaitu setiap netizen harus berhati-hati
menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Kehidupan di Luar Lingkungan Sekolah

a.)Unsur ketujuh, hukum digital, yaitu peraturan yang mengatur tata cara
penggunaan teknologi dalam masyarakat.
b.)Unsur kedelapan, transaksi digital, yaitu berkatan dengan transaksi online,
termasuk dalam jual-beli online, yang mana penjual dan pembeli harus
menyadari keuntungan jual-beli online dan risikonya.
c.)Unsur kesembilan, kesehatan digital, yaitu selain memberikan manfaat,
teknologi digital juga menimbulkan hal-hal yang dapat mengancam kesehatan
baik fisik maupun mental. Oleh karenanya, setiap netizen harus menyadari
bahaya yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi digital.

Tata Krama dalam Kewarganeragaan Digital

Tata krama dalam kewarganegaraan digital adalah norma perilaku yang tepat
dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Setiap warga digital harus
menggunakan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Sebagai contoh
menggunakan pemilihan kata yang tepat saat berkomunikasi, tidak
menyinggung pihak lain, dan tidak menyebarkan berita bohong (hoax).

Dalam kewarganegaraan digital dikenal istilah
T.H.I.N.K yang merupakan akronim dari:

1.Is it True (Benarkah)?
Sebelum memposting sesuatu, tanyakan pada dirimu apakah benarkah postingan tersebut. Seorang warga digital harus
mengetahui isu yang akan diposting beserta sumbernya.

2.Is it Hurtful (Menyakitkankah)?
Sebelum memposting sesuatu di dunia online, tanyakan pada dirimu apakah post tersebut dapat enyakiti perasaan orang lain
ataukah tidak. Jika ia, maka kamu bisa menyimpannya untuk kepentingan pribadimu atau menghapusnya.

3.Is it Illegal (Ilegalkah)?
Sebelum memposting sesuatu di dunia online, tanyakan dan cari sumber apakah postingan tersebut legal ataukah tidak (ilegal)
sesuai dengan peraturan komunitas.

4.Is it Necessary (Pentingkah)?
Sebelum memposting sesuatu di dunia online, tanyakan kepada dirimu apakah post tersebut sebegitu penting sehingga harus di
post.

5.Is it Kind (Santunkah)?
Sebelum memposting sesuatu di dunia online, tanyakan kepada dirimu apakah post tersebut sudah santun ataukah masih
terdapat kata-kata yang dapat menyinggung orang lain.

Indikator Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital memiliki sejumlah indikator perilaku keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap warga digital. Kesepuluh
indikator tersebut kemudian dikelompokan dalam tiga kategori aspek kompetensi psikologis individu, yaitu:
1. Being online
Yaitu kemampuan dan keterampilan setiap warga negera dalam mengunakan teknologi informasi sebagai media online. Keterampilan
being online tersebut adalah:
a.)Keterampilan bersifat teknis, yaitu kemampuan warga digital dalam mengakses dan menggunakan teknologi (access and inclusion).
b.)Keterampilan bersifat psikologi, yaitu kemampuan warga digital dalam mempelajari dan penguasanan kreatifitas online (learning
and creativity)
c.)Kemampuan literasi fungsional dan digital dasar, yaitu kemampuan mengakses, membaca, menulis, menginput, dan mengunggah
informasi, menerbitkan, berpartisipasi dalam jajak pendapat, atau mengekspresikan diri dengan cara yang memungkinkan mereka
untuk terlibat secara digital di komunitas mereka.

2. Wellbeing online
Yaitu kondisi psikologis terutama yang berhubungan dengan kecerdasan emosional individu atau remaja yang mengunakan media online.

Adapun indikator ini terdiri dari:
a.)Ethics and empathy, yaitu setiap warga digital harus memiliki norma dan kode etik sehingga ia mamou menjaga empati kepada sesama pengguna lain.

b.)Health and wellbeing, yaitu setiap warga digital menggunakan teknologi informasi dengan cara yang sehat sehingga secara psikologis timbul rasa bahagia.

c.)Communications, yaitu kemampuan keterlibatan komunikasi interpersonal yang positif.

3. Rights online
Yaitu setiap warga digital memilki hak dan tanggungjawab dalam mengunakan media online terutama yang bersifat sebagai berikut:

a.)Active participation, yaitu kemapuan berpartisipasi secara aktif.

b.)Rights and responsibilities, yaitu bebas dan bertanggungjawab.

c.)Privacy and security, yaitu memiliki ruang privasi untuk kemanaan dan kenyaman online.

d.)Consumer awareness, yaitu kesadaran bahwa semua perilaku online adalah bersifat konsumsi publik, sehingga setiap warga digital harus hati-hati dalam
merespon permasalahan publik, dan setiap perilakunya akan dievaluasi oleh publik.

Kini kamu paham bahwa pendidikan kewarganegaraan digital adalah
bertujuan agar warga digital memiliki perilaku online yang benar dan
menyadari akan dampak dan konsekuensi hukum dari setiap perbuatan
mereka di dunia maya, baik hukum positif maupun hukum sosial.