BUKU REKAYASA LINGKUNGAN - DWI ANOVA - 18640167

- Merumuskan langkah-langkah peningkatan dampak positif akibat kegiatan
Pembangunan gudang tersebut

- Merumuskan langkah-langkah pemantauan lingkungan hidup untuk
mengetahui efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

b) Kegunaan Penyusunan UKL Dan UPL
- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencegah, menanggulangi dan
mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- Sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan
dampak positif yang ditimbulkannya
- Sebagai pedoman kepada Pemrakarsa di dalam melaksanakan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup
- Membantu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan perusahaan
dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

13.2.4 Keberhasilan UKL dan UPL

Kunci keberhasilan ukl-upl sangat bergantung pada beberapa hal yaitu :
- relevansi rencana kegiatan dengan komponen lingkungan terkena dampak
- metode pengelolaan
- metode pemantauan
- rencana lokasi pengelolaan dan pemantauan
- pelaporan dan pengawasan

Disamping itu, upaya monitoring berkala dari Pemerintah daerah sebagai pemberi
ijin (prinsip) juga menjadi penting untuk dilakukan secara konsisten agar segala
perubahan yang terjadi dalam dan diluar lokasi dapat dilakukan pemantauan yang
terpadu. Pelibatan parapihak (LSM, masyarakat, swasta dan pemerintah)

13.2.5 Kegunaan UKL-UPL
1. Bagi Pemerintah

- Sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan
termasuk tindak pengawasan erhadap pengelolaan lingkungan yang
dilaksanakan oleh pemrakarsa

46

- Membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, Sebagai
pegangan dalam memonitoring kualitas lingkungan sehingga kelestariannya
dapat terjamin.

2. Bagi Pemrakarsa
- Sebagai pedoman atau acuan pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan
lingkungan, serta untuk memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pedoman bagi pemrakarsa untuk mengembangkan dampak positif dan
mengendalikan dampak negatif
- Sebagai pedoman untuk melakukan UKL-UPL
- Mengetahui permasalahan lingkungan yang mungkin timbul di masa yang
akan datang dan cara-cara pencegahan serta penanggulangan sebagai akibat
adanya kegiatan Rencana Pembangunan
- Sebagai implementasi pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Bagi Masyarakat
- Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya kegiatan
Rencana Pembangunan
- Sebagai bahan pertimbangan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan lingkungan
- Sebagai bahan pertimbangan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan lingkungan
- Dapat digunakan untuk memahami tentang upaya pengelolaan yang dilakukan
oleh pemrakarsa sehingga dapat menentukan tindak peran sertanya termasuk
pengawasannya

13.2.6 Landasan Hukum UKL-UPL
1) UU RI No. 32 Than 2009 tentang PPLH :

- Pasal 34 ayat (1) : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam
kreteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib
memiliki UKL-UPL

- Pasal 34 ayat (2) : Gubernur atau Bupati/Walikota menetapan jenis usaha
dan/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

47

- Pasal 35 ayat (1) : Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-
UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

2) PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan (Ps. 36 s/d 40)
3) PerMen LH No. 16 Tahun 2012 tentang penyusunan Dok. LH

13.2.7 Sanki Pidana Terhadap Penjabat Pemberi Izin UKL-UPL
Ide sanksi pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi

dengan amdal atau UKL-UPL tertuang dalam pasal 111 ayat (1), berbunyi :
Pasal 111
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa

dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda palingbanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Sesuai bunyi pasal diatas, apabila izin lingkungan dikeluarkan oleh pejabat terlebih
dahulu tanpa adanya Amdal atau UKL-UPL, maka pejabat bersangkutan dikenakan
sanksi pidana, dengan kata lain amdal ataupun UKL-UPL merupakam prasyarat izin
lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat, izin lingkungan ini merupakan
persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan
merupakan instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi mencegah
pencemaran maupun perusakan lingkungan sebagaimana yang dimuat pada Bagian
kedua tentang Pencegahan yang kemudian diatur secara konkrit melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan

48

BAB XIV
AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN)

14.1 LATAR BELAKANG
AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh National Environmental

Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan
Lingkungan Hidup dan PP no 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak (AMDAL)
yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan
memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan,

Belanda pun mempunyai milieu effect apportage disingkat m.e.r. Sebenarnya Indonesia
dan Belanda bukanlah penemu sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi
nama Environmental Impact Assesment (EIA). AMDAL adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan
proses yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27
tahun 1999 yang terdiri dari:
1. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak

lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan

mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar

dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan
atau kegiatan.
4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen
lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau
kegiatan.

49

14.2 TINJAUAN PUSTAKA

14.2.1 Pengertian AMDAL
AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup,
dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan
keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan).

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang
diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan
pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah
satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil
studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk
mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

14.2.2 Kegunaan AMDAL
Adapun kegunaan dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yaitu antara lain

sebagai berikut :
1. Sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
2. Untuk membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan

hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha

dan/atau kegiatan
4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup
5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu

rencana usaha dan atau kegiatan
6. memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negative
7. digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin

usaha dan/atau kegiatan

50

14.2.3 Pihak – Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Amdal
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai

AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.

1. Komisi Penilai AMDAL
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat
Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup
Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi
pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang
terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan
komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai
AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan
Bupati/Walikota.

2. Pemrakarsa
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Masyarakat Yang Berkepentingan
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala
bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain
sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan,
faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada
lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang
dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan
menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

14.2.4 Fungi dan Peran AMDAL
Pada waktu yang lampau, kebutuhan manusia akan sumber alam belum begitu

besar karena jumlah manusianya sendiri masih relatif sedikit, di samping itu intensitas
kegiatannya juga tidak besar. Pada saat-saat itu perubahan-perubahan pada lingkungan
oleh aktifitas manusia masih dalam kemampuan alam untuk memulihkan diri secara
alami. Tetapi aktifitas manusia makin lama makin besar sehingga menimbulkan

51

perubahan lingkungan yang besar pula. Pada saat inilah manusia perlu berfikir apakah
perubahan yang terjadi pada lingkungan itu tidak akan merugikan manusia. Manusia
perlu memperkirakan apa yang akan terjadi akibat adanya kegiatan oleh manusia itu
sendiri. AMDAL (Analisis Mengenai Danpak Lingkungan) merupakan alat untuk
merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan
ditimbulkan oleh suatu aktifitas pembangunan yang direncanakan.

AMDAL ini sangat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia,
karena Indonesia sedang giat melakasanakan pembangunan, dan untuk melaksanakan
pembangunan maka lingkungan hidup banyak berubah, dengan adanya AMDAL maka
perubahan tersebut dapat diperkirakan. Dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup
dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif, hampir tidak mungkin bahwa
dalam suatu kegiatan / pembangunan tidak ada dampak negatifnya. Dampak negatif
yang kemungkinan timbul harus sudah diketahui sebelumnya (dengan MDAL), di
samping itu AMDAL juga membahas cara-cara untuk menanggulangi / mengurangi
dampak negatif. Agar supaya jumlah masyarakat yang dapat ikut merasakan hasil
pembangunan meningkat, maka dampak positif perlu dikembangkan di dalam
AMDAL

Manfaat AMDAL bagi masyarakat antara lain :
1. Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga

dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupannya apabila diperlukan
2. Masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek

dibangun sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan
dirinya dan menghindarkan diri dari kerugian-kerugian yang dapat diderita akibat
adanya proyek tersebut
3. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di daerahnya sejak
dari awal, khususnya di dalam memberikan informasi-informasi ataupun ikut
langsung di dalam membangun dan menjalankan proyek
4. Masyarakat dapat memahami hal-ihwal mengenai proyek secara jelas sehingga
kesalahfahaman dapat dihindarkai dan kerja sama yang menguntungkan dapat
digalang
5. Masyarakat dapat mengetahui hak den kewajibannya di dalam hubungannya
dengan proyek tersebut khususnya hak dan kewajiban di dalam ikut dan
mengelola lingkungan

52

Manfaat AMDAL bagi pemilik proyek antara lain :
1. Proyek terhindar dari perlanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang

berlaku
2. Proyek terhindar dari tuduhan pelanggaran pencemaran atau perusakan

lingkungan
3. Pemilik proyek dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi

di masa yang akan dating
4. Pemilik proyek dapat mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah di masa

yang akan dating
5. Analisis dampak lingkungan merupakan bahan penguji secara komprehensif

dari perencanaan proyeknya, sehingga dapat diketahui kelemahan-
kelemahannya untuk segera dapat dilakukan penyempurnaannya

14.2.5 Tahapan Penyusunan AMDAL
Menurut Hardjasoemantri (1988), garis besar prosedur AMDAL sebagaimana

tercantum pada PP No. 29/1986 Mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
adalah sebagai berikut ini.
1. Pemrakarsa rencana kegiatan mengajukan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

kepada instansi yang bertanggung jawab. PIL tersebut dibuatkan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan
hidup. Dalam uraian dibawah ini, yang dimaksud degan menteri KLH adalah
“Menteri yang di tugasi mengelola lingkungan hidup” instansi yang bertanggung
jawab adalah yang berwenang memberi keputusan tentnag pelaksanaan rencana
kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada menteri atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non departemen yang membidangi kegiatan yang
bersangkutan dan pada Gubernur Daerah Tingkat I untuk kegiatan yang berada di
bawah wewenangnya
2. Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam PIL dinilai tidak tepat, maka
instansi yang bertanggung jawab menolak lokasi tersebut dan memberikan
petunjuk tentang kemungkinan lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa
untuk membuat PIL yang baru. Apabila suatu lokasi dapat menimbulkan
perbenturan kepentingan antar sektor maka instansi yang bertanggung jawab
mengadakan konsultasi dengan menteri KLH dan Menteri atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang bersangkutan.

53

3. Apabila hasil penelitian PIL menentukan bahwa perlu dibuatkan ANDAL,
berhubung dengan adanya dampak penting rencana kegiatan terhadap lingkungan,
baik lingkungan geobiofisik maupun sosial budaya, maka pemrakarsa bersama
instansi yang bertanggung jawab membuat Kerangka Acuan (KA) bagi
penyusunan ANDAL.

4. Apibila ANDAL tidak perlu dibuat untuk suatu rencana kegiatan, berhubung tidak
ada dampak penting, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
bagi kegiatan tersebut. Huruf K dalam RKL adalah “Kelola” dan huruf P dalam
RPL dari “Pantau”.

5. Apabila dari semula sudah diketahui bahwa akan ada dampak penting, maka tidak
perlu dibuat PIL lebih dahulu akan tetapi dapat langsung menyusun KA bagi
pembuat ANDAL

6. ANDAL merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan sehingga
dengan demikian terdapat tiga studi kelayakan dalam perencanaan pembangunan,
yaitu: teknis, ekonomis dan lingkungan (TEL). biaya rencana kegiatan
sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan rencana kegiatan tersebut meliputi
pula biaya penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak
positifnya.

7. Pedoman umum penyusunan ANDAL ditetapkan oleh Menteri KLH. Pedoman
teknis penyusunan ANDAL ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan
berdasarkan pedoman umum penyusunan ANDAL yang dibuat oleh Menteri
KLH

8. Apabila ANDAL disetujui, maka pemrakarsa menyusun RKL dan RPL dengan
menggunakan pedoman penyusunan RKL dan RPL yang dibuat oleh Menteri
KLH atau Departemen yang bertanggung jawab.

9. Keputusan persetujuan ANDAL dinyatakan gugur, apabila terjadi perubahan
lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena kegiatan lain,
sebelum rencana kegiatan dilaksanakan. Pemrakarsa perlu membuat ANDAL
baru berdasarkan rona lingkungan baru.

54

14.2.6 Alasan Suatu Rencana Kegiatan Wajib AMDAL

Setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting, wajib
dibuat AMDAL Hal ini mengacu pada pasal 3 ayat 1 PP 27 tahun 1999 yaitu ;
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi SDA baik yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan,

kerusakan, pemerosotan dalam pemanfaatan SDA, cagar budaya
4. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, jasad renik.
5. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
6. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk

mempengaruhi lingkungan
7. Kegiatan yang mempunyai tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara

14.2.7 Pentingnya AMDAL Bagi Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup maka
nampak gambaran bagi proyek-proyek yang akan dibangun atau yang telah berjalan,
perlu diteliti sampai seberapa besar dapat meningkatkan kulitas lingkungan hidup
setempat. Selain itu terkandung pula pengertian seberapa besar dapat
memaksimumkan manfaat (dampak positif) terhadap lingkungan yang mengandung
makna harus dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru dan penyedian fasilitas sosial
ekonomi bagi masyarakat setempat. atau sebaliknya malah menurunkan kualitas
lingkungan hidup dalam arti lebih banyak memberikan kerugian (dampak negatif) bagi
masyarakat sekitar.

Untuk mengatasi semua itu, analisa dampak lingkungan adalah salah satu cara
pengendalian yang efektif untuk dikembangkan. AMDAL bertujuan untuk
mengurangi atau meniadakan pengaruh-pengaruh buruk (negatif) terhadap lingkungan
dan bukan menghambat ektifitas ekonomi. AMDAL pada hakekatnya merupakan
penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan dimana tidak saja
diperhatikan aspek sosial proyek itu, melainkan juga aspek pengaruh proyek itu
terhadap sosial budaya, fisika, kimia dan lain-lain

Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha
atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan
mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha tau kegiatan tersebut layak dari

55

segi aspek liongkungan. Sedangkan kegunaan AMDAL adalah sebagai bahan untuk
mengambil kebijaksanaan (misalnya perizinan) maupun sebagai pedoman dalam
membuat berbagai perlakuan penanggulangan dampak negatif. Dalam usaha menjaga
kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL berguna dalam hal :
1. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
2. Menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya

alam lainnya, proyek-proyek lain dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-
pertentangan.
3. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak
mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.
4. Agar diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa,
negara dan masyarakat

56

BAB XV
HUKUM DAN UU LINGKUNGAN HIDUP

15.1 LATAR BELAKANG
Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,
dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu,
komprehensip dan integral, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui
tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan
dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hal ini berbagai peraturan tersebut tidak hanya
mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia
dan lingkungan hidupnya.

Misalnya bagaimana cara atu upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang
tersedia tatap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dann bijak agar dapat terjaga
kelestariannya seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga
tetap dapat dikendalikan persediannya.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan
atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran
dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat
secara berkelanjutan (sustainable) digunakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang
maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klassik menetapkan ketentuan
dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan ekploitasi sumber daya
lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal
mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya

57

15.2 PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia berawal dari Konferensi Stockholm
pada tahun 1972 serta menjadi cikal bakal daripada hukum lingkungan Internasional yang
diratifikasi menjadi UUPPLH dan Konferensi Stockholm mempunyai hasil sebuah dokumen
yaitu: Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia serta dalam konferensi itu juga
menetapkan bahwa pada tanggal 5 Junisebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”. Pada
tahun 1983 dibentuklah sebuah badan oleh Majelis Umum PBB yaitu The World
Commision on Environment and Development (WCED) yang diketuai oleh Perdana Menteri
Norwegia Groharlem Bruntland dan Komisi Bruntland menghasilkan sebuah laporan yang
kemudian di publikasikan dengan judul “Our Common Future”

Setelah itu diadakan Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 tentang
Lingkungan Hidup dan Pembangunan atau disebut dengan Earth Charter yang merupakan
Soft Agreements yang memuat 27 prinsip yaitu :
1) Prinsip Kedaulatan dan tanggung jawab negara
2) Prinsip Keadilan antargenerasi
3) Prinsip Keadilan Intergenerasi
4) Prinsip tindakan Pencegahan
5) Prinsip Kehati-hatian
6) Prinsip pencemaran membayar

Setelah itu dibentuklah UU No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut dengan UULH Tahun 1982 dan UU inimemang
tidak berlaku lagi karena telah digantikan dengan UU No.32 Tahun 1997atau UULH Tahun
1997 dan diganti lagi dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dibentuk UU No.32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH).

15.2.1 Jenis-Jenis Pelanggaran Hukum Lingkungan

1) Pencemaran Udara
Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotoriudara. Zat-
zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu, sepertiAC,
kendaraan bermotor, dan hair dryer Selain itu, zat-zat pencemar atau polutan juga
dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar
sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian,
danaktivitas pabrik yang menimbulkan asap

58

2) Pencemaran Air
Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalamsumber
air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yangtercemar akan
berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

3) Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah disebabkan akibat resapan zat-zat polutan kedalam tanahyang
biasanya adalah zat kimia yang menyebabkan kualitas tanah turun

15.2.2 Aspek Pidana Dan Perdata

Aspek pidana dalam hukum lingkungan mempunyai 2 aspek delik yaitu delik
formildan delik materiil.
1) Delik Materil

Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaranaturan-
aturan hukum administrasi seperti izin.
2) Delik Formil
Perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukumadministrasi, jadi
untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukupdengan
membuktikan pelanggaran hukum administrasi

15.2.3 Pasal dalam UUPPLH yang mengatur pemidanaan atas Pelanggaran
hukum lingkungan

1) Pasal 105
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatua
republikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana
dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan
denda palingsedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000

2) Pasal 106
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara
kesatuanrepublik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d
dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas

59

tahun dan denda palingsedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp.
15.000.000.000
3) Pasal 107
Setiap orag yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-
undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimanadimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara
paling singkat limatahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit
Rp 5.000.000.000dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.
4) Pasal 108
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun
dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan
paling banyak Rp. 10.000.000.000

15.2.4 Aspek Perdata Dalam Hukum Lingkungan

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) penggugatan lingkungan untuk mendapatkan
gantirugi dan/atau tindakan tertentu haruslah memenuhi persyaratan yang menjadi
unsur Pasal 34 ayat (1) yaitu :
1) perbuatan melanggar hokum
2) pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
3) kerugian pada orang lain atau lingkungan
4) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Hal tersebut dapat menjadi acuan dasar pengajuan gugatan lingkungan.Hal ini
berkaitan dengan juga dengan Hukum Perdata seperti yang tercantum dalam beberapa
pasal di KUHPerdata yaitu :
1) Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang
lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
menggantikerugian tersebut”
2) Pasal 1366 KUHPerdata:
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang
hati-hatinya”

60

15.3 ISI ATURAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP, UU NO 32 TAHUN 2009

Upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap warga negara, tanpa
terkecuali. Jika lingkungannya terjaga dengan baik, maka keberlangsungan hidup umat
manusia juga semakin terjamin. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam
mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui pembuatan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini disahkan pada 3 Oktober 2009 oleh Presiden Indonesia, Susilo
Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Andi Mattalatta. UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan 127 pasal dengan perlindungan serta
pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utaman

15.3.1 Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan
terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya
pencemaran dan atau kerusakaan lingkungan hidup.

Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang
berbunyi: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.

Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup,
tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009, yakni:
1) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

hidup.
2) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian

ekosistem.
4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
7) Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai

bagian dari hak asasi manusia.

61

8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

15.3.2 Upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan hokum

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 membagi upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yakni perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum.
Berikut penjelasan singkat mengenai enam poin tersebut :
1) Upaya Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya perencanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tiga tahapan,
yakni:
a) Invetarisasi lingkungan hidup

Dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam.
Investarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan serta
nasional.
b) Penetapan wilayah ekoregion
Dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bentang alam,
iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.
c) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup)
Dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten. Penyusunan ini disesuaikan dengan investarisasi lingkungan
hidup.
2) Upaya Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Dalam Pasal 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika pemanfaatan sumber
daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika
RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatannya harus memperhatikan tiga aspek,
yakni keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan
produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat.

62

3) Upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
Dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pengendalian
ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu pencegahan, penanggulangan serta
pemulihan.

4) Upaya pemeliharaan lingkungan hidup
Dalam Pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pemeliharaan
lingkungan hidup dilakukan melalui tiga cara, yakni konservasi sumber daya
alam, pencadangan sumber daya alam, dan atau pelestarian fungsi atmosfer.

5) Upaya pengawasan dan sanksi administratif
Dalam Pasal 71 hingga Pasal 83 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan upaya
pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait mengenai
perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, dalam pasal
tersebut juga dibahas tentang adanya sanksi administratif yang akan diberikan jika
ditemui adanya pelanggaran. Contohnya lewat teguran tertulis, paksaan
pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

6) Upaya penegakan hukum
Penegakan hukum disebutkan sebagai tindakan yang akan dilakukan jika ada
pihak yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam UU Nomor 32
Tahun 2009. Contohnya dengan pemberian hukuman pidana penjara paling lama
1 tahun serta denda paling banyak Rp 1 miliar, jika ada yang memberi informasi
palsu, menyesatkan ataupun pemberian keterangan tidak benar terkait
perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

63

KESIMPULAN

1. TPS merupakan fasilitas yang terletak dekat dengan daerah perumahan atau komersial.
TPS digunakan untuk menerima dan menampung sampah dari kendaraan pengumpul
hingga dapat dipindahkan ke kendaraan transfer yang lebih besar untuk dibuang
kembali ke TPA

2. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan
pembuangan akhir sampah. TPA merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan
sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah.

3. Limbah padat domestik adalah sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan rumah
tangga. Berdasarkan wujudnya, limbah domestik dibedakan menjadi dua jenis, yakni
limbah cair dan padat.

4. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke
dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan
pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan.

5. Pencegahan yang paling sederhana dan mudah dilakukan untuk mencegah terjadinya
pencemaran udara yaitu menggunakan masker sebagai pelindung untuk menghindari
terjadinya gangguan kesehatan

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib
melakukan AMDAL

7. AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup,
dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan

8. Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

64

DAFTAR PUSTAKA

Dari Jurnal :
I Nyoman Nurjaya. “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam

Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alama”. Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, (Juni 2015)
: 25. diakses pada 7 Desember 2019

Reba Anindyajati Pratama dan Iif Miftahul Ihsan. “Peluang Penguatan Bank Sampah
Untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan, Studi Kasus: Bank Sampah
Malang”.Vol. 18 No. 1. 2017.

Dwi Wulandari,dkk. “Waste Bank : Waste Management Model in Improving Local
Economy”. International Journal of Energy Economic, and Politic, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Vol. 7 No. 3. 2017.

Anih Sri Suryani. “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi
Kasus Bank Sampah Malang)”. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi
(P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Volume 5 No. 1. Jakarta. 2014.

Swinburn, Gwen, dkk. “Local Economic Development: A Primer Developing And
Implementing Local Economic Development Strategies And Action Plans”.
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh; The World Bank, Washington, D.C, 2006,

Dari Buku :

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja
Grafindo Persada. Jakarta. 2008.

Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. Pengelolaan Sampah di Indonesia. Environment
Statistics of Indonesia: 2018.

Suparto Wijoyo. Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup. Airlangga University Press,
Surabaya, 2017

65

Dr. Ir. Anita firmanti. Modul Pengolahan Bank Sampah. Kementerian Pekerjaan Umum
Badan Penelitian dan Pengembangan. Bandung: 2010

Dari Internet :

https://mahasiswa.ung.ac.id/442417041/home/2019/11/11/makalah-amdal-analisa-dampak-
lingkungan-lengkap-nama-siti-humairoh-npm-4118217007008.html Waktu Akses : 01 Juni
2021
https://kanalispolban.wordpress.com/chemlib/makalah/makalah-pencemaran-udara/
Waktu Akses : 01 Juni 2021
https://www.academia.edu/43238741/MAKALAH_HUKUM_LINGKUNGAN Waktu Akses
: 05 Juni 2021
https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-
hidup-uu-no-32-tahun Waktu Akses : 05 Juni 2021
https://www.slideshare.net/fernandhapitaloka/mengenal-ukl-dan-upl Waktu Akses : 12 Juni
2021
http://nurulfalah09.blogspot.com/2014/11/makalah-pengolahan-limbah-domestik.html
Waktu Akses : 16 Juni 2021
https://www.academia.edu/38608822/MAKALAH_TEKNOLOGI_PENGELOLAAN_LIM
BAH_PADAT Waktu Akses : 16 Juni 2021
http://eprints.ums.ac.id/15916/4/BAB_I.pdf Waktu Akses : 23 Juni 2021
https://repository.its.ac.id/48891/1/3310100083-Undergraduate-Theses.pdf Waktu Akses :
24 Juni 2021

66

BIODATA MAHASISWA

NAMA : Dwi Anova
NPM : 18640167
FAKULTAS : Teknik
ALAMAT : Jl. Ahmad Yani KM. 14.200 Perumahan Sejatera Mandiri Asri

No 9F Kec. Gambut Kab. Banjar

67