LAPORAN HASIL CAPAIAN PROGRAM MEMBANGUN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN RAMAH ANAK (SAFE4C-SAFE AND FRIENDLY ENVIRONMENT FOR CHILDREN) PROVINSI JAWA TENGAH 2022-2023 PROVINSI JAWA TENGAH
UNICEF bekerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Desa (Kemendes) memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat layanan perlindungan anak yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19 melalui program Safe and Friendly Environment for Children (SAFE4C) yang pertama kali diperkenalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Di Provinsi Jawa Tengah, Yayasan Setara menjadi mitra UNICEF dan bekerjasama dengan Dnas Perempuan dan Anak melaksanakan SAFE4C di 10 kabupaten/kota (Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Sragen, Blora, Klaten, Wonosobo, Pemalang, Brebes, dan Rembang) antara bulan Maret sampai Desember 2021. SAFE4C bertujuan untuk mengembangkan model layanan perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat desa yang menghubungkan anak-anak yang teridentifikasi ke pusat layanan yang terletak di tingkat kabupaten dan kota. SAFE4C juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dan pengasuh dalam pendidikan pengasuhan yang positif dan keterlibatan anak-anak dan remaja sebagai fasilitator sebaya untuk pendidikan kecakapan hidup guna meningkatkan pengetahuan mereka tentang praktik perilaku protektif.[1] SAFE4C dilanjutkan di tahun 2022 dengan memperkuat 8 kab/kota (Brebes, Kota Pekalongan, Pemalang, Sragen, Rembang, Blora, Klaten, Wonosobo) dan mengembangkan di 11 kab baru di Jawa Tengah ( Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Grobogan, Banjarnegara, Kab Magelang, Kab Tegal Kebumen, Jepara, Kota Magelang) dengan sasaran 5 desa/kab/kota (Total 95 desa/kelurahan). PENGANTAR LAPORAN 1
Di Jawa Tengah, Rapidpro mencatat 6.066 anak (3.020 perempuan; 3.046 laki-laki) kehilangan salah satu atau orang tua/pengasuhnya karena COVID dan Aplikasi Pemetaan Kelompok Rentan (APEMKETAN) mencatat 7.967 anak (4.184 perempuan; 3.783 lakilaki), yang pengasuhannya dilakukan oleh salah satu orang tua, kerabat, dan panti asuhan. Sedangkan Data Simfoni (Data Kekerasan) di Jawa Tengah 2021 mencatat 1.224 (L=245, P=979) kasus anak di tahun 2022. Hal tersebut sebagai bukti bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak masih menjadi tugas yang belum terselesaikan. Menyikapi Tingginya kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Tengah, perlu ada lembaga untuk penanganan kasus kekerasan anak yang cepat, komprehensif, terintegrasi, sesuai dengan Permen PPA No.4 tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Sesuai dengan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidaka Kekerasan Seksual, pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi. Selain itu ada SE MENDAGRI Nomor 463/5318/SJ Tanggal 7 September 2022 tentang mendorong Pembentukan UPTD PPA bagi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk. Tingginya kasus kekerasan anak, serta pemasalahan pengasuhan anak di Jawa Tengah, diperlukan pula peningkatan kapasitas dan edukasi tentang pengasuhan positif bagi seluruh pengasuh dan orang tua dan penguatan layanan di Desa/ Kelurahan agar masyarakat memahami alur untuk mencegah dan menangani kasus kasus anak yang terjadi. Pelaksanaan SAFE4C di Jawa Tengah, dilihat dalam 4 Komponen program sejalan dengan Visi misi Kabupaten / Kota Layak anak, beberapa komponen SAFE4Cmendukung capaian Indikator Kota / Kabupaten Layak anak , yang didalamnya memuat potret lingkungan yang aman dan ramah anak. termasuk regulasi, kompetensi dan struktur, dan penyelenggaraan layanan. Oleh karena itu Yayasan Setara kerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah melalui program SAFE4C di dukung UNICEF Indonesia berupaya membangun lingkungan yang Aman dan Ramah Anak di 19 Kabupaten Kota di Jawa tengah [1]Referensi: Pola asuh dan pengasuhan yang positif - UNICEF EAPR.pdf 2
TUJUAN PROGRAM SAFE4C HASIL YANG INGIN DICAPAI KOMPONEN 3 Penguatan kapasitas Lembaga masyarakat dan Edukasi Pengasuhan berbasis Hak anak kepada Orang tua/ pengasuh KOMPONEN 1 Rancangan Strategi yang dimiliki oleh Provinsi dalam replikasi SAFE4C KOMPONEN 4 Kelompok anak-anak dan remaja memiliki kapasitas sebagai Pelopor maupun Pelapor KOMPONEN 2 Peningkatan Kapasitas layanan Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten Kota Tujuan SAFE4C (Safe and Friendly Environment for Children/Lingkungan Aman dan Ramah bagi Anak) tahap 2 adalah Memperkuat 8 Kabupaten/Kota serta Memperluas Wilayah dari 11 Kabupaten-Kota lainnya di Jawa Tengah dengan memastikan peningkatan dukungan dari Pemerintah dan stakeholders terkait di Jawa Tengah untuk keberlanjutan program. Program SAFE4C terdiri dari 4 Komponen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki rancangan strategi pengembangan kapasitas untuk memperkuat, mempertahankan dan meningkatkan intervensi SAFE4C di 19 kabupaten/kota (8 sudah ada, 11 lokasi baru), termasuk rancangan replikasi pada 35 Kabupaten/Kota diluar sasaran SAFE4C Peningkatan Kapasitas Layanan Perlindungan Anak Terpadu di Provinsi Jawa Tengah dan 19 kabupaten/kota sesuai dengan standar layanan perlindungan anak yang baru diadopsi oleh KPPPA. Masing-masing Kabupaten/Kota wilayah sasaran Program SAFE4C terdapat 5 Desa/kelurahan percontohan, yang memiliki mekanisme berbasis masyarakat untuk pencegahan, deteksi dini dan respon dini terhadap kerentanan dan risiko yang mempengaruhi anak-anak laki-laki dan perempuan dengan jalur rujukan yang tepat ke layanan di tingkat kabupaten/kota Kelompok anak-anak dan remaja memiliki kapasitas untuk tampil sebagai reporter dan pionir (atau 2P: Pelopor dan Pelapor) menggunakan alat dan pedoman 2P untuk mempromosikan praktik perilaku protektif, memberikan dukungan sebaya pada Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial (MHPSS) dan mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan dan pernikahan anak serta keamanan anak secara online Produk manajemen pengetahuan tentang praktik yang baik dan pembelajaran yang digunakan untuk advokasi dan penggalangan dana 3
Memperkuat kemitraan dan jejaring lintas sektor di Pemerintah dan Non Pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak . Di Sektor Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, BAPPEDA dan Dispermasdes Jawa Tengah, dan di tingkat kabupaten/kota bekerjasama dengan Dinas Perempuan dan Anak (DP3A) Kab/Kota dan Dispermasdes di wilayah Kabupaten. Sedangkan mitra non pemerintahan, selain Yayasan Setara sebagai mitra pelaksana, Yayasan Setara juga bekerjasama dengan LPA Klaten, YAYASAN Berdaya dan Yayasan SIMPUL Brebes dalam pelaksanaan pendampingan Program SAFE4C di kab/kota. Memperkuat Gugus Tugas (Provinsi, Kab/Kota dan Desa) melalui Pelatihan Sistem Perlindungan Anak, Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan Anak yang didalamnya mengintegrasikan capaian indikator KLA di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, melaksanakan pertemuan-pertemuan rutin untuk refleksi dan evaluasi implementasi Rencana Aksi Perlindungan Anak capaian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Meningkatkan peran Forum Anak Provinsi – Kabupaten / Kota sampai Desa melalui fasilitasi pembentukan Forum Anak Desa (FAD) bagi desa sasaran yang belum terbentuk Forum Anak, pelatihan-pelatihan, koordinasi online dan offline, studi banding dll, agar peran sebagai Pelopor dan Pelapor betul-betul dapat diimplementasikan. Memperkuat Layanan UPTD untuk rujukan dalam penanganan korban secara terpadu dan berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas dan fasilitasi penyusunan SOP. Membangun pemahaman dan penguatan kelompok-kolompok di masyarakat agar mengembangkan layanan di Komunitas, sehingga dapat menangani korban dan atau merujukkan korban sampai ke layanan UPTD Kab / Kota jika diperlukan serta memperkuat DRPPA (PATMB + DEKELA) atau Lembaga-lembaga lokal yang potensial dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Mobilisasi Sosial dengan upaya penguatan kapasitas untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kesadaran kritis serta penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat sehingga tidak hanya partisipasi namun ikut serta dalam perubahan menuju lingkungan yang ramah dan layak anak Sinergi dan Integrasi Program SAFE4C dengan KLA, Implementasi program mendorong capaian KLA dan DEKELA Melibatkan forum anak/anak di semua tingkatan dan kegiatan, mengintegrasikan dan menyelaraskan dengan kegiatan forum anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk anak penyandang disabilitas, anak di panti asuhan dan anak dalam situasi perlindungan khusus. STRATEGI PROGRAM SAFE4C TAHAP 2 4
SASARAN PROGRAM SAFE4C TAHAP 2 Kabupaten/Kota memanfaatkan aplikasi APEMKETAN; memanfaatkan data di aplikasi yang sudah dikembangkan di SAFE4C 2021 (mendata anak dan perempuan kelompok rentan) untuk layanan intervensi bagi kelompok rentan. Strategi pemilihan desa dan pengembangan program sesuai dengan indikator desa sebagai berikut; tersedia lembaga berbasis masyarakat (perlindungan anak berbasis masyarakat, gugus tugas desa ramah anak, dll); Fasilitator Komunitas tersedia; Memiliki program kegiatan; dan Desa yang aktif melakukan pendidikan parenting positif, dan memiliki mekanisme perlindungan anak. Komunikasi berbasis Bukti untuk pembagunan dan perubahan perilaku sosial melalui semua kanal media komunikasi: FB, Twiter, dan media social lainnya untuk mendokumentasi dan mempublikasikan seluruh kegiatan SAFE4C, termasuk memastikan Kabupaten/Kota menerapkan system informasi data manajemen kasus (SIMPONI PPA) KEBERLANJUTAN (Wilayah Lama): Blora, Sragen, Rembang, Klaten, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Kota Pekalongan, PENINGKATAN (Wilayah Baru): Cilacap, Purbalingga, Kabupaten Tegal, Banyumas, Kebumen, Jepara, Grobogan, Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kota Salatiga, Kota Magelang Lokasi program sasaran SAFE4C tahap 2 (2022) di 19 Kab/Kota Jawa Tengah, sebagai berikut: Dengan total = 95 Desa/Kelurahan (5 desa/kelurahan tiap kabupaten/kota). 5
Tingkat Provinsi BAPPEDA Dinas Perempuan dan anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dispermasdesdukcapil DisKominfo Dinas Kearsipan dan Perpustakaan BPBD DisnakerTrans Badan KesBangPol Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Biro Hukum Setda Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Dinas Perhubungan Forum Anak Provinsi (50 Anak) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tingkat Provinsi dan stakeholders terkait yang tergabung dalam anggota Gugus Tugas KLA Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. TARGET SASARAN YANG HARUS DICAPAI Tingkat Kabupaten/Kota Bappeda Kabupaten/Kota Dinas yang membidangi Perlindungan Anak (DP3A) Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat (Bapermasdes) Forum Anak Kabupaten dan desa Target setiap Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan yang didampingi sebagai percontohan: 5 desa Masing-masing desa minimal ada 10 Fasilitator Desa/Kader (berimbang lakilaki dan perempuan). Jadi setiap kab/kota ada 50 fasilitator desa. Masing-masing desa minimal ada 10 anak menjadi fasilitator sebaya 2P. Jadi setiap kab/kota ada 50 fasilitator sebaya. Masing-masing desa ada 200 orang tua yang akan mendapat edukasi Pengasuhan positif dari Fasilitator desa. Jadi akan ada 1.000 orang tua di tiap kab/kota. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 6
PELAKSANAAN DAN HASIL SAFE4C DI JAWA TENGAH Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah 37.227.604 (L= 18.742.496, P= 18.485.108), sedangkan jumlah penduduk anak 11.150.690 (L=5.737.576, P=5.413.114) Yang artinya penduduk anak di Provinsi Jawa Tengah sebesar 29.9% dari total penduduk keseluruhan (data Dinpermasdesdukcapil, tahun 2021) Angka kekerasan anak tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.224 (L=246, P=979) kasus anak. ABH (Anak Berhadapan Hukum) di Provinsi Jawa Tengah mencapai 589 (L=574, P=15) anak di tahun 2022 Angka perkawinan anak (di bawah 19 tahun) di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11366 (L=1.850, P=9.516) kasus pada tahun 20222 Jumlah anak putus sekolah di Jawa Tengah tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 808 anak (L= 506, P= 302) Kasus kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.032 kasus, sedangkan kasus kematian balita sebanyak 3.538 kasus pada tahun 2022, triwulan 32 Situasi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan data diatas, jelas terlihat bahwa persoalan kekerasan dan perkawinan anak masih menjadi keprihatinan di Provinsi Jawa Tengah, ini menunjukkan upaya-upaya pencegahan dan penguatan layanan dari tingkat desa maupun kota masih menjadi tugas yang harus diselesaikan. Layanan yang tersedia masih sebatas layanan pencegahan dan penanganan ketika terjadi kasus, sedangkan deteksi dini kerentanan anak dan keluarga belum menjadi perhatian, hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. (L: 3.906, P: 12.409) Penerima manfaat langsung 25.815 12 Bulan Pelaksanaan (L: 3.381, P: 11.478) Penerima manfaat dewasa 14.859 (L: 525, P: 951) Penerima manfaat anak 1.476 Penerima manfaat tidak langsung 9.500 7
Disahkannya Perda No.4 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Disahkannya PerGub No. 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No.4 tahun 2022 PerGub No.32 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada usia anak; Salah satu strategi SAFE4C adalah Sinergi dan Integrasi Program SAFE4C dengan Kota/ Kabupaten Layak anak (KLA). Pelaksanaan program SAFE4C mendorong pelaksanaan Indikator-indikator kunci yaitu Komponen 1 sesuai dengan Kluster Kelembagaan, Komponen 2 sesuai Kluster V Perlindungan Khusus, dengan Penguatan kapasitas layanan, Komponen 3 sesuai dengan kluster kelembagaan , dan semua kluster khususnya di Klaster II dan V, Komponen 4 Peningkatan kapasitas anak dan remaja sebagai Pelopor dan Pelapor sesuai dengan Klaster I dan IV, Komponen 5 adanya produk manajemen pengetahuan yang digunakan untuk advokasi dan dukungan pendanaan, mendukung dokumentasi dan penilaian KLA. Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah kembali meraih gelar Provinsi Layak Anak. dari 19 Kab/Kota, 9 Kab/Kota mengalami kenaikan peringkat KLA, 1 Kabupaten naik peringkat menjadi UTAMA (Kabupaten Sragen), 5 Kab/Kota naik menjadi NINDYA (Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Pemalang), dan 3 Kab/Kota naik menjadi MADYA (Banjarnegara, Purbalingga, Blora) Beberapa kebijakan yang dihasilkan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Perlindungan Anak yakni: Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkuat Sistem perlindungan Anak di tingkat Provinsi yakni: KOMPONEN 1. DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PENGUATAN KEBERLANJUTAN PROGRAM SAFE4C DI 19 KABUPATEN/KOTA (L: 28. P: 35) Peserta OPD di Jateng mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno, SE, MM. Rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan perlindungan anak di Jateng, yang mendiskusikan beberapa materi salah satunya Sistem Perlindungan anak. Selain itu juga mendiskusikan Proses Pembentukan UPTD PPA, oleh biro organisasi provinsi Perencanaan dan penganggaran Perlindungan Anak, oleh Bangda Kemendagri 63 (L: 95. P: 62) Sebanyak 157 (P=62, L=95) orang dari provinsi dan 35 Kab/Kota mengikuti, dari unsur Dinas perempuan dan anak, bagian/biro organisasi, BAPPEDA, Dinsos, Dinkes, Disdikbud. 157
UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota KOMPONEN 2. PENGUATAN LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK SESUAI STANDAR NASIONAL (CEPAT, AKURAT, KOMPREHENSIF DAN INTEGRASI – CEKATAN/ UPTD PPA) Pengaduan masyarakat; Penjangkauan korban; Pengelolaan kasus; Penampungan sementara; Mediasi; dan Pendampingan korban. SOP Layanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan SOP Layanan Rapat Tindak Lanjut Kasus SOP Layanan Identifikasi Kebutuhan SOP Layanan Mediasi SOP Layanan Penampungan Sementara SOP Layanan Pemulangan SOP Layanan Pendampingan SOP Layanan Rujukan Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. UPTD PPA Jawa Tengah mempunyai 8 SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melakukan layanan Penanganan Kekerasan Anak dan Perempuan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
320 (P=171, L=149) orang dari 35 Kab/Kota mengikuti Webinar Sosialisasi UU TPKS dan Proses Pembentukan UPTD PPA 91 (P=49, L=42) SDM Pengada Layanan dari 10 kab/kota mendapat penguatan Layanan CEKATAN (Cepat, Akurat, Komprehensif, Terintegrasi) 157 (P=62, L=95) orang dari 35 Kab/Kota orang mendapat penguatan Planning and Budgeting Perlindungan Anak dan proses pembentukan UPTD PPA, Beberapa hal yang dilakukan dalam peningkatan layanan Perlindungan Anak di Provinsi maupun di 19 Kab/Kota agar sesuai layanan CEKATAN adalah 1. 568 SDM Pengada Layanan, perwakilan Bappeda, Bagian Organisasi dan Dinas terkait mendapat penguatan Pembentukan UPTD PPA dan Layanan CEKATAN, melalui 2. 14 Kab/Kota sudah mendapat asistensi percepatan pembentukan UPTD PPA oleh Yayasan Setara bekerjasama dengan Biro Organisasi Provinsi dan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi (Total peserta: 222, L=109 P= 113) 10
Mekanisme layanan berbasis masyarakat meliputi mekanisme pencegahan kekerasan anak, deteksi dini kerentanan anak, dan jalur rujukan yang cepat dan tepat ke layanan tingkat Kota, sehingga terwujud lingkungan aman dan ramah anak di tingkat desa/kelurahan. Selain itu fasilitator masyarakat dilibatkan melakukan edukasi pengasuhan positif ke masyarakat di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai kegiatan meliputi: KOMPONEN 3. PENGUATAN MEKANISME LAYANAN BERBASIS MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN, DETEKSI DINI KERENTANAN ANAK DAN JALUR RUJUKAN LAYANAN KE LAYANAN TINGKAT KAB/KOTA SERTA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN EDUKASI PENGASUHAN POSITIF Buku panduan pengggunaan Toolkit Pedoman Fasilitator Masyarakat membangun lingkungan yang aman dan ramah anak 3 series booklet pengasuhan positif produk dari SAFE4C tahap 1, merupakan bagian materi dan alat bantu menyampaikan ke peserta ataupun masyarakat. 3 series ini berisi Pengasuhan Positif, deteksi Dini Kekerasan anak, dan Pengasuhan Kesehatan Mental Lembar Pre test, Post Test untuk mengevaluasi kualitas pelatihan, dengan mengukur kemampuan peserta sebelum (pretest) dan setelah pelatihan (post test). Form Pemetaan Situasi dan Kondisi Desa, merupakan alat bantu untuk mengetahui situasi dan kondisi desa/kelurahan khususnya terkait perlindungan anak Banner pohon harapan, pohon kekhawatiran, dan suasana hati, digunakan di sesi pradaya pelatihan ATK dan peraga yang digunakan dalam sesi pelatihan, meliputi bodymapping anak, boneka karet dan gelang, paket gambar profesi, paket gambar jenis-jenis kekerasan seksual online Toolkit yang digunakan dalam pelatihan ini adalah Paket Toolkit Pelatihan Fasilitator masyarakat Pengembangan Lingkungan Aman dan Ramah anak (SAFE4C) di tingkat Desa/Kelurahan yang terdiri dari: Selain itu, ada penguatan Fasilitator masyarakat melalui zoom meeting dengan tema Pengasuhan Positif di era digital, imunisasi, dan kesehatan Anak yang diikui oleh 38 desa/kelurahan (2 desa/kelurahan untuk tiap Kab/Kota) Pelatihan bagi fasilitator masyarakat untuk mebangun lingkungan yang aman dan ramah anak, dengan pengasuhan positif, deteksi dini kerentanan anak, serta mekanisme layanan perlindungan anak di tingkat desa / kelurahan, total 1.142 (L= 504, P= 638) Fasilitator masyarakat berasal dari 60 Desa / Kelurahan. Fasilitator masyarakat terdiri dari perangkat kelurahan (sekretaris kelurahan/ staff kelurahan), BPD, anggota PKK, karang taruna, dan kader aktif dari lembaga lainnya yang ada di kelurahan. 11
Fasilitator masyarakat yang sudah dilatih melakukan edukasi pengasuhan positif ke orangtua/pengasuh/ masyarakat di masing-masing kelurahan, dengan sasaran mencapai 22.293 terdiri dari 12.793 (L=2.482, P=10.445) orangtua/pengasuh dan Indirect : 9.500 Materi Edukasi pengasuhan positif yang disampaikan ke masyarakat menggunakan materi 3 series booklet Pengasuhan Positif, materi Pengasuhan Positif di Era digital dan kesehatan imunisasi anak. Selain itu fasilitator masyarakat mengembangkan sendiri materi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) seperti leaflet, banner edukasi yang dibagikan ke masyarakat. Fasilitator masyarakat melakukan edukasi pengasuhan positif pada pertemuanpertemuan yang ada di kelurahan seperti pertemuan RT/RW, pertemuan PKK, pengajian. Monitoring dan evaluasi program SAFE4C ke 37 desa/kelurahan, untuk melihat sejauh mana tindak lanjut dilakukan setelah pelatihan fasilitator masyarakat, kebijakan terkait perlindungan anak yang sudah dibuat, serta advokasi anggaran dana desa untuk perlindungan anak. Penguatan untuk penyusunan kebijakan desa/kelurahan terkait Perlindungan Anak di 95 desa/kelurahan (19 kab/kota) melibatkan 20 (L= 10, P= 10) orang dari perangkat kelurahan dan fasilitator masyarakat. Kebijakan Kelurahan yang disusun berbentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dan Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) serta SOP Mekanisme Layanan Perlindungan Anak berbasis Masyarakat. 40 Desa sudah mengesahkan Peraturan Desa tentang perlindungan anak, 44 masih berbentuk draft, dan 7 Kelurahan mempunyai SK PATBM,4 Kelurahan proses pembentukan PATBM. 95 Desa sudah mempunyai draft SOP Mekanisme Layanan Perlindungan
Peserta memahami peran dan fungsi 2P menggunakan pendekatan lingkar remaja Peserta mengetahui fakta dan sudut pandang sebagai fasilitator saat melihat potensi remaja Peserta bisa mengikuti praktik kartu aktivitas mengenal diri luar dalam Peserta membuat RTL untuk langkah kongkrit kegiatan selanjutnya di kelurahan masing-masing Forum anak dan remaja dilibatkan dan mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai pelapor dan pelopor atau 2P untuk mempromosikan praktik perilaku protektif, memberikan dukungan sebaya terhadap kesehatan mental, pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan. dan pernikahan anak serta keamanan anak online. Modul yang digunakan dalam pelatihan bagi forum anak dan remaja adalah Modul 2P (Pelapor dan Pelopor) dengan menggunakan pendekatan lingkar remaja. Hasil dari pelatihan ini adalah KOMPONEN 4. KETERLIBATAN KELOMPOK ANAK DAN REMAJA SEBAGAI 2P (PELOPOR DAN PELAPOR) DI TINGKAT KABUPATEN DAN DESA Pelatihan 2P dengan pendekatan lingkar remaja di tingkat Provinsi bagi fasilitator, diikuti perwakilan anggota forum anak Kabupaten / Kota sebanyak 131 (P= 74, L=57) perwakilan Forum Anak Kab/Kota mendapatkan pelatihan menjadi fasilitator 2P . Setelah itu anak dan remaja perwakilan dari 5 desa/kelurahan dan forum anak sebanyak 1325, (P 857 L 468), Disabilitas P 1 anak/remaja di 19 kab/kota mendapat pelatihan 2P dengan Lingkar Remaja oleh fasilitator yang dilatih sebelumnya bersama dengan fasilitator Yayasan Setara. Salah satu tindaklanjut setelah pealtihan adalah desa membentuk forum anak desan dan menyusun programnya, dari 95 desa, 75 desa/kelurahan sudah membentuk Forum Anak.
14
15
UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dan 2 kab/kota terbentuk, lainnya masih dalam proses pembentukan UPTD PPA; Fasilitator Masyarakat yang sudah dilatih aktif melakukan edukasi/diseminasi Pengasuhan Positif ke masyarakat, orang tua/pengasuh; 40 Desa sudah mengesahkan Peraturan Desa tentang perlindungan anak, 44 masih berbentuk draft, dan 7 Kelurahan mempunyai SK PATBM Forum Anak di 75 Desa/Kelurahan terbentuk Beberapa Desa sudah menganggarkan anggaran khusus Perlindungan Anak dan sudah disetujui di RAPBDes Proses program SAFE4C di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022-2023 berjalan lancar dan mencapai sesuai yang ditargetkan seperti: 1. 2. 3. 4. 5. 16
Mensinergikan program SAFE4C yang sudah ada di kab/kota dan desa/kelurahan dengan program yang ada di pemerintah, untuk mendukung sistem perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan, kab/kota, dan Provinsi. Mengembangkan indikator-indikator SAFE4C di Kab/Kota lainnya Memperkuat dan mempertahankan 19 Kab/Kota sasaran program SAFE4C dapat dicontoh oleh Kota/Kab lainnya Memperkuat SDM layanan perlindungan anak abik di provinsi maupun Kab/Kota sesuai dengan standar layanan KPPPA (CEKATAN) Mendorong Kab/Kota di Jawa Tengah agar segera membentuk UPTD PPA Mengembangkan mekanisme layanan perlindungan anak berbasis masyarakat di Desa/Kelurahan lainnya atau dalam sinergi DEKELA ataupun DRPPA Menggunakan paket toolkit fasilitator masyarakat membangun lingkungan yang aman dan ramah anak untuk instansi/lembaga/ fasilitator masyarakat kelurahan, serta mengedukasi pengasuhan positif kepada masyarakat/orang tua/pengasuh Mengembangkan 2P (pelapor dan pelopor) anak dan remaja baik di tingkat Provinsi, Kab/kota maupun di tingkat desa/kelurahan Mendorong Kab/Kota agar mengkapasitasi dan membentuk Forum Anak Desa/Kelurahan yang dapat terlibat dalam MusrembangDes Mengadvokasi kebijakan dan anggaran dana Desa untuk layanan perlindungan anak di tingkat masyarakat Setelah program SAFE4C di KProvinsi Jawa Tengah berjalan di tahun 2021- 2023, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. REKOMENDASI PENUTUP DAN LAMPIRAN Bahan Penguatan Sistem Perlindungan anak dan Perencanaan Penganggaran Pelindungan Anak http://tinyurl.com/BahanPenguatanLayananUPTDPPA Bahan Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan anak sesuai standar KPPA (UPTD PPA CEKATAN) http://tinyurl.com/BahanPenguatanPenganggaranPA Paket Toolkit fasilitator Masyarakat Membangun Lingkungan yang aman dan ramah anak http://tinyurl.com/PaketToolkitFasmasSAFE4C Bahan penguatan Anak dan Remaja sebagai 2P http://tinyurl.com/BahanPenguatanAnak2P Demikian laporan progress dan capaian hasil program SAFE4C (Safe and Friendly Environment for Childreen) di Provinsi jawa Tengah Periode 2022-2023. Semoga dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan advokasi untuk memperkuat lingkungan yang aman dan ramah anak. LAMPIRAN Berikut beberapa bahan dan produk Hasil SAFE4C yang dapat diakses dan didownload 1. 2. 3. 4. 17
SAFE4C JAWA TENGAH