KLIPING PPKn

KLIPING
LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

DISUSUN OLEH :
Nama : Christina Melani
Kelas : IX.8
No. Absen: 10

Kliping ini diajukan untuk memenuhi tugas keterampilan mata pelajaran
PPKn.

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga
penulisan kliping dengan judul "Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia" dapat terselesaikan
dengan baik dan tepat waktu.
Kliping ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu tugas keterampilan PPKn dengan sebaik-
baiknya. Penulis menyadari kliping ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama pada
bagian isi. Apabila masih ada kekurangan dari segi susunan kalimat dan bahasanya, kami
menerima segala bentuk kritik dan saran pembaca demi penyempurnaan kliping ini. Dan juga
apabila terdapat banyak kesalahan pada kliping ini, kami memohon maaf.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, Kami berharap semoga kliping ini membantu
pembaca untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai Lembaga-lembaga Negara di
Indonesia.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Jakarta, 20 November 2020

Penulis

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… iii
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………….. iv
PEMBAHASAN …………………..……………………………………………………….. 3

A. Pengertian Lembaga Negara ……………...……………………………………. 3
B. Tugas Lembga Negara ………….…………………...…………………………. 4
C. Struktur Lembaga Negara …………...…………………………………………. 7
D. Kesimpulan ……………………………………….……………………………. 9

iii

Setiap negara yang menggunakan sistem pemerintahan memiliki lembaga negara dengan sistem

yang berbeda – beda. Penting nya warga indonesia untuk mengetahui lembaga – lembaga apa
saja yang ada di Indonesia terutama generasi muda yang akan membawa perubahan baik ke
depannya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia serta akan menggantiakan posisi
pemerintahan nantinya.

Lembaga negara di Indonesia memiliki beberapa hal penting yang perlu anda ketahui seperti
pengertian tentang lembaga negara, tujuan lembaga negara dan fungsi adanya lembaga negara
dengan sistem sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh negara masing – masing serta struktur
– struktur lembaga negara di Indonesia.

A.Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan Civilizated
Organization. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi – institusi yang di bentuk
berdasarkan UUD 1945 dan UU serta memiliki sistem yang di bentuk oleh negara itu
sendiri, bertujuan untuk membangun negara tersebut. Lembaga negara terbagi beberapa
macam.

Lembaga negaradi Indonesia memiliki tiga bidang yaitu bidang legislatif yaitu DPR atau
Dewan Perwakilan Rakyat, bidang eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden beserta
menteri – menteri yang membantu dan bidang yudikatif yaitu MA atau Mahkamah
Agung serta MK atau Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas masing – masing.

1

Lembaga negara baru di Indonesia seperti KY atau Komisi Yudisial dan Mahkamah
Konstitusi serta UUD 1945 menggantikan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dengan
membentuk dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan
pertimbangan pada Presiden.

B.Tugas Lembaga Negara

Tugas umum Lembaga negara di Indonesia, yaitu :
- Memuncul kan suasana yang kondusif, aman, dan harmonis di lingkungan bagi warga

negara Indonesia.
- Lembaga negara dapat membantu negara untuk Memberantas tindakan pidana

korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
- Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
- Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat.
- Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
- Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat.

C.Struktur Lembaga Negara

1. Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945

2

a. MPR
Sebelum amandemen UUD 1945, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ini
jadi lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan gak terbatas.

Dibawah ini, merupakan tugas dan wewenang MPR:
~ Membuat putusan yang gak bisa ditentang oleh lembaga negara lain, termasuk

menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaaanya
dimandatkan pada Presiden.
~ Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
~ Meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan
GBHN.
~ Memberhentikan presiden kalo yang bersangkutan melanggar GBHN.
~ Mengubah Undang-Undang Dasar.
~ Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
~ Memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah anggota
MPR.
~ Menetapkan peraturan tata tertib Majelis.
~ Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan
Majelis.

b. DPR
Sebelum amandemen UUD 1945, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan
lembaga perwakilan rakyat yang gak bisa dibubarkan oleh Presiden.

Karena, anggota DPR merupakan Anggota Partai Politik peserta PEMILU yang
dipilih oleh rakyat dan DPR gak bertanggung jawab terhadap Presiden.

Sebelum adanya amandemen, tugas dan wewenang DPR seperti dibawah ini:
~Mengajukan rancangan undang-undang.
~Memberikan persetujuan atas Peraturan Perundang-undangan (Perpu).

3

~Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
~Meminta MPR buat mengadakan sidang istimewa.

c. Presiden
Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden ini merupakan lembaga negara yang
mempunyai kekuasan buat menjalankan pemerintahan.

Di Indonesia, Presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala
pemerintahan. Jadi, pada saat sebelum amandemen ini dilakukan, Presiden ini
diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.

Selain itu, juga tidak dijelaskan adanya aturan mengenai batasan periode jabatan
seorang Presiden dan mekanisme yang jelas tentang pemberhentian Presiden
dalam masa jabatannya. Bahkan, sebelum adanya amandemen Presiden ini
mempunyai hak prerogatif yang besar.

Ada beberapa wewenang dan tugas dari Presiden sebelum amandemen, yaitu:
~ Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam situasi

yang memaksa.
~ Menetapkan Peraturan Pemerintah.
~ Mengangkat dan memberhentikan meteri-menteri
~ Memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR.
~ Memegang kekuasaan eksekutif, kuasaan legislatif, dan juga yudikatif.
~ Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.

d. Mahkamah Agung ( MA )
Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman ini
dilakukan cuma oleh Mahkamah Agung (MA). Lembaga mahkamah agung ini
sifatnya mandiri dan juga gak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan-
kekuasaan lainnya.
4

Tugas dan wewenang MA sebelum amandemen, diantaranya adalah:
~ Memberikan pertimbangan kepada presiden buat memberikan grasi dan

rehabilitasi.
~ Menguji peraturan perundang-undangan.
~ Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.

e. BPK (Badan Pemerikasaan Keuangan)
Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak dijelaskan
mengenai BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) ini.

Tapi, ada beberapa tugas dan wewenang dari BPK sebelum amandemen, yaitu:
~ Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN)

dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan
DPD serta ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.
~ Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang
bersangkutan ke dalam BPK.

f. DPA ( Dewan Pertimbangan Agama )
Sebelum amandemen UUD 1945, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ini
fungsinya yaitu memberikan masukkan atau pertimbangan kepada Presiden. DPA
dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 1945 sebelum amandemen.

Tugas dan wewenang DPA seperti dibawah ini:
~ Pada Ayat 2 pasal ini menyatakan, kalo DPA berkewajiban memberi jawaban

atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.
~ Kemudian, dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan kalo DPA berbentuk Council

of State yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah

5

2. Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945

a. MPR
Setelah amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tinggi negara yang
mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya.
MPR sesudah amandemen ini kehilangan 1 wewenang, yaitu buat memilih
presiden dan wakil presiden.
Ada beberapa aturan sistem keanggotaan MPR, yaitu:
~ Mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan amanat sebagai anggota
MPR
~ MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD .
~ Anggota MPR mempunyai masa jabatan selama 5 tahun.
Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen, adalah:
~ Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
~ Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
~ Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar.
6

~ Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

~ Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon
Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.

Setelah amandemen, MPR diharuskan buat melakukan sidang paling gak 5 tahun
sekali. Sidang MPR yang dinyatakan sah seperti:
~ Buat memberhentikan Presiden, harus didapat suara setidak dua pertiga dengan

minimum kehadiran anggota dalam sidang sebanyak tiga perempat dari total
jumlah anggota MPR.
~ Dalam mengamandemen dan menetapkan UUD, suara yang dicapai harus dua
pertiga dari total suara MPR.
~ Selain sidang-sidang diatas, sekurang-kurangnya mendapatkan suara 50% +1
dari jumlah anggota MPR.

b. DPR
Setelah amandemen UUD 1945, DPR semakin diperkuat keberadaannya saat ini.
Karena, sekarang DPR mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang.
Wewenang tersebut dengan adanya amandemen yang baru, merupakan wewenang
yang dimiliki oleh Presiden.

Dibawah ini, ada beberapa tugas, wewenang, dan fungsi dari DPR setelah
amandemen 1945:
~ Membentuk UU yang dibahas dengan presiden buat mendapat persetujuan

bersama.

7

~ Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU.
~ Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan

dengan bidang tertentu dan menginstruksikannya dalam pembahasan.
~ Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan

DPD
~ Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan juga

kebijakan pemerintah.
~ Memberikan persetujuan kepada presiden buat menyatakan perang, membuat

perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
~ Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR mempunyai hak-hak seperti
dibawah ini:

 Hak Interpelasi, merupakan hak buat meminta keterangan kepada
pemerintah.

 Hak angket, merupakan hak buat menyelidiki pelaksanaan UU dan
kebijakan yang dibuat pemerintah.

 Hak imunitas, merupakan hak kekebalan hukum. Anggota DPR gak bisa
dituntut, karena pernyataan atau pertanyaan yang dikemukakan dalam
rapat DPR selama hal tersebut gak melanggar kode etik.

 Hak menyatakan pendapat, DPR berhak buat berpendapat mengenai:
- Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.
- Dugaan kalo Presiden atau wakil persiden melakukan pelanggaran
hukum.
- Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang kejadian luar
biasa baik di dalam ataupun luar negeri

c. Presiden
Setelah diberlakukan amandemen baru, sekarang rakyat bisa secara langsung
memilih Presidennya melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
8

Selain itu, sekarang Presiden juga gak perlu lagi bertanggung jawab kepada MPR,
karena posisi antara MPR dan Presiden saat ini sama tingginya.

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, dan sesudahnya
bisa dipilih kembali buat jabatan yang sama dalam satu masa jabatan aja (pasal 7
UUD 1945 hasil amendemen).

Wewenang Presiden yang berubah setelah amandemen, adalah:
- Hakim agung dipilih oleh presiden berdasarkan pengajuan KY dan
disetujui oleh DPR.
- Anggota BPK gak lagi diangkat oleh Presiden, saat ini presiden cuma
meresmikan anggota BPK, yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD

Wewenang yang dimiliki oleh presiden setelah Amandemen, diantaranya yaitu:
- Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD.
- Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU.
- Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR.
- Mengesahkan RUU menjadi UU.
- Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang dalam
sutuasi yang memaksa.
- Menetapkan peraturan pemerintah.
- Mengangkat dan memberhentikan meteri-menteri.
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
persetujuan DPR.
- Mengangkat duta dan konsul.
- Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
- Memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan MA.
- Memberi amnesti dan abolisi berdasar pertimbangan DPR.
9

- Menetapkan hakim agung yang dicalonkan KY dan disetujui DPR.
- Menetapkan hakim konstitusi yang calonnya diajukan oleh DPR dan MA.
- Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR.

d. DPD
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem
ketatanegaraan RI. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini
tercantum, yaitu dalam Bab VII pasal 22C dan pasal 22D. DPD merupakan
langkah buat mengakomodir kepentingan daerah di tingkat nasional.

Ada beberapa, tugas dan wewenang DPD setelah amandemen, yaitu:
- Mengajukan rancangan undang-undang pada DPR yang berkaitan dengan
otonomidaerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran,
dan penggabungan
- Pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya,yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
- Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang
APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas
dan menyampaikan hasil pengawasannya pada DPR buat ditindak lanjuti.
- DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

e. BPK
BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis, karena menyangkut
aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serata keuangan
negara, yaitu:
- Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil
pemeriksaan kepada DPR, DPRD, serta DPD.
- Memeriksa semua pelaksanaan APBN.
10

- Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.

Dari tugas dan wewenang tersebut, BPK ini mempunyai tiga fungsi pokok,
diantaranya adalah:

 Fungsi Operatif, adalah melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan
penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuanga negara.

 Fungsi Yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendeharaan dan tuntutan
ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum
atau melalaikan kewajibannya, dan menimbulkan kerugian buat negara.

 Fungsi Rekomendatif, merupakan memberikan pertimbangan kepada
pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.

f. Mahkamah Agung ( MA )
Setelah amandemen, MA merupakan lembaga negara yang mempunyai kuasa
buat menyelenggarakan peradilan bersama dengan MK. Disini, MA membawahi
badan peradilan dalam wilayah Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan
Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dibawah ini, ada beberapa kewajiban dan wewenang dari MA:
- Mempunyai fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman dan fungsi
itu diatur dalam UU.
- Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang.
- Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi.
- Mengajukan anggota Hakim Konstitusi sebanyak 3 orang.

g. Mahkamah Konstitusi ( MK )
Jadi, keberadaan MK saat ini dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian
11

dari konstitusi. Bersama dengan MA, MK jadi lembaga tinggi negara yang
memegang kekuasaan kehakiman. Anggota hakim konstitusi ditetapkan oleh
Presiden, sedangkan calonnya diusulkan oleh MA, DPR, dan Pemerintah.

Berikut ini adalah wewenang yang dimiliki oleh MK, yaitu:
- Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau
wakilnya.
- Memutuskan sengketa yang berhubungan dengann hasil pemilu.
- Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
- Memutuskan pembubaran partai politik.
- Menguji UU terhadap UUD.

h. Komisi Yudisial ( KY )
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam
pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan
lainnnya. Dibentuknya KY dalam struktur kehakiman di Indonesia, yaitu agar
warga masyarakat diluar lembaga struktur resmi lembaga parlemen bisa
dilibatkan ke proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan
pemberhentian hakim. Maksudnya buat menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, prilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran, dan
keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Anggota Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang yaitu, dua orang mantan hakim, dua
orang akademisi hukum, dua orang praktisi hukum, dan satu dari anggota
masyarakat. Anggota Komisi Yudisial (KY) ini memegang jabatannya selama
masa 5 (lima) tahun.

Berikut ini, merupakan beberapa wewenang dan tanggung jawab dari KY, yaitu:
- Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc MA.
- Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.
12

- Dengan MA, bersama menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH).

- Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

D.Kesimpulan

Lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi yaitu dipegang oleh MPR. MPR
memiliki berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut UUD. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undangundang.
DPD mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang
berjaitan dengan otonomi daerah.

Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, bidang legislative adalah
DPR. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang
eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya yang
membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang.
Adapun unsur yudikatif terdiri atas MA, MK dan KY.

Lembaga pemerintahan tingkat kota/provinsi di pimpin oleh Gubernur dan
Wakil Gubernur, tingkat kecamatan di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan
tingkat desa yaitu di pimpin oleh Lurah atau Kepala Desa.

.

13