ReDesain Majalah TNI Angkatan Laut Cakrawala Edisi 443 tahun 2019

Termasuk Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI Bertindak selaku Komandan Tim SOF (Special
untuk Pakistan di dalam arahan langsung dari Islamabad Operation Force) adalah Letda Laut (K) Puguh Setyo
Kolonel Kav Dody Muhtar Taufik. Mereka mengamati Aji, Komandan Tim EOD (Explosive Ordnance
latihan dari tanker Angkatan Laut Pakistan, Moawin. Disposal) adalah Kapten Laut (E) Taufik Akbar dan
Komandan Tim Marinir adalah Mayor Mar Aristoyuda.
Selain fase laut, juga dilaksanakan latihan fase
pelabuhan dimana aktivitasnya mencakup seminar, Latma sebagai “Multinational Exercise AMAN”
diskusi dan unjuk kebolehan. Selama latihan berlangsung, adalah suatu bentuk latihan bersama Angkatan Laut
juga digelar konferensi maritim internasional bertema yang bersifat Multilateral, yang dilaksanakan tiap 2
”Geopolitik global dalam transisi; Memikirkan ulang (dua) tahun sekali di Pakistan dimulai pada tahun
dinamika-dinamika maritim di kawasan Samudra Hindia”. 2007. Latma ini merupakan salah satu bentuk kerja
sama di bidang latihan militer yang dilaksanakan
Dalam latihan itu Pakistan mengerahkan 10 oleh TNI Angkatan Laut, sebagai upaya dalam rangka
kapal perang, sedangkan Amerika Serikat, China, Inggris, menambah pengetahuan, mengumpulkan data intelijen
Turki, Australia, Malaysia, Sri Lanka, Oman dan Italia dan meningkatkan kerja sama antara negara Pakistan
masing-masing mengirim satu kapal perang untuk ambil dan negara-negara regional maupun ekstra regional.
bagian dalam latihan fase laut. Untuk China dan Malaysia
masing-masing mengirim dua kapal. Tidak seperti pada Khususnya dan perairan yang masing-masing
latihan tahun 2011 dan 2017, pada latihan tahun ini negara peserta latihan pada umumnya. Beberapa
Indonesia tidak mengirim kapal perangnya ke Pakistan. nilai objective yang ingin dicapai, diantaranya antara
lain memupuk hubungan baik antar negara peserta
Indonesia menjadi salah satu peserta yang rutin latihan, meningkatkan kerja sama, meningkatkan
mengikuti Latma “Multinational Exercise AMAN”. kemampuan tempur dan interoperability antar pasukan
Menurut Komandan Satgas AMAN 2019 Mayor Laut khusus, kemampuan menangani dan orientasi terhadap
(S) Taufan B. Wicaksono, dalam latihan kali ini, TNI persenjataan, memperbaiki dalam hal taktik, teknik
Angkatan Laut menerjunkan 17 prajurit pilihan yang dan prosedur dalam lingkup operasi khusus militer.
berkualifikasi pasukan khusus dan prajurit kopaska.

51 Edisi 2021

Pada 8 Februari 2019 Latma tersebut dibuka Dari segi geografis, Pakistan memegang
secara resmi oleh Commander Pakistan Fleet, Vice peran geostrategis yang penting. Bukan saja letaknya
Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi HI (M) S yang berbatasan dengan tiga kawasan penting, yakni
Bt, bertempat di Aquatic Club PN Dockyard Karachi, kawasan Timur Tengah di sebelah barat, kawasan Asia
Pakistan. Materi Latihan pada Latma “Multinational Tengah dan Cina di utara, serta kawasan Asia Tenggara
Exercise AMAN 2019” yang dilaksanakan hingga 13 di sebelah timur, Pakistan juga berada di salah satu
Februari 2019 yakni TTX MIO, Airborne Operations jalur utama maritim, Indo-Pasifik. Karena itu bukan
and CT Operations, Small Arms Firing, Advanced hanya Pakistan, tetapi dunia bergantung pada jalur
Markmanship Drill, Close Quater Battle, Force Protection transportasi disekitar kawasan Laut Arab dan sekitarnya.
Exercise, Anti Piracy Demo, Vehicle/Personnel Search, IED
Handling dan Detection and CM Against Suicide Bombers. Maka tak heran apabila masyarakat Pakistan
menganggap keamanan maritim sangat penting untuk
Latma “Multinational Exercise AMAN 2019” dirinya sendiri, tetapi juga bagi semua negara lain yang
bakal meretas jalan guna menciptakan kawasan yang lebih kemakmuran dan kemajuannya terikat kuat dengan lautan.
damai dan aman melalui usaha bersama semua pihak Commander Pakistan Fleet, Vice Admiral Muhammad
terkait. Betapa pentingnya kerja sama dalam menangkal Amjad Khan Niazi HI (M) S Bt, menegaskan bahwa
ancaman maritim transnasional serta memastikan kawasan itu semakin penting dengan hadirnya Koridor
keselamatan, keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam Ekonomi Pakistan-China (CPEC) dan pembangunan
sesi terakhir latihan dimana kapal-kapal peserta pelabuhan laut dalam di Gwadar. CPEC merupakan salah
membentuk formasi tradisional ”AMAN” menandai satu bagian Prakarsa Sabuk dan Jalan. Pelabuhan Gwadar
persatuan dan harmoni untuk menjaga perdamaian. bakal menjadi hub-industri kawasan, yang memberikan
kemudahan akses bagi Asia Tengah. ”Angkatan Laut
Kawasan Pertahanan Laut Arab merupakan Pakistan yakin betul dengan pendekatan kolaboratif,
salah satu jalur maritim terpenting di dunia. Berada di bertekad kuat melaksanakan tanggung jawabnya
utara Samudra Hindia, Laut Arab menjadi penghubung memastikan keamanan maritim di kawasan, yang sangat
antara Samudra Hindia menuju Teluk Persia dan Laut penting keseluruhan masyarakat dunia ini”, kata Niazi.
Merah melalui Selat Bab el-Mandeb di Teluk Aden.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 52

53 Edisi 2021

PERAN HELIKOPTER TNI-AL DALAM KONSEP

OPERASI PEPERANGAN ANTI KAPAL SELAM

Penggunaan aset pada sasaran tugas khususnya pada Salah satunya dengan merumuskan pada konsep
peperangan laut abad-21, tidak lagi bergantung sinergitas dalam melaksanakan Operasi Peperangan Anti
pada keunggulan secara kuantitas semata, namun juga Kapal.Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan
bergantung pada faktor kualitas yang dimiliki. Faktor Laut (Danpuspenerbal) Laksamana Pertama TNI Dwika
kualitas yang dimaksud mencakup teknologi sensor, Tjahja S., S.H., secara khusus kepada Majalah Cakrawala
senjata, wahana atau media (Platform), kesiapan mengatakan, sebagai bagian dalam Sistem Senjata
SDM dan Keterpaduan sistem senjata dan teknologi Armada Terpadu (SSAT), pesawat udara TNI Angkatan
informasi atau yang dikenal dengan Interoperabilitas. Laut harus memiliki kemampuan Fleet Air Arm yang
Sebagai salah satu bagian yang memiliki peranan mampu memberikan daya deteksi dan intelijen, daya
penting dari peperangan matra laut modern masa ini. pukul, daya gerak dan pengamanan bagi KRI serta Marinir
dalam melaksanakan manuver, baik di masa damai
Peperangan Anti Kapal Selam masih menjadi (OMSP) atau di masa perang (OMP) dengan optimal.
bagian krusial yang harus dapat dikuasai guna mencapai
keunggulan dan keberhasilan pada setiap Operasi Tempur Dalam mengaplikasikan Fleet Air Arm tersebut,
Laut. Perkembangan kekuatan Angkatan Laut negara- Puspenerbal selaku pembina unsur-unsur Pesud TNI
negara di kawasan terutama peningkatan kemampuan Angkatan Laut mengemban enam fungsi yaitu Pengintaian
dan teknologi Kapal Selam yang dianggap berpotensi Udara Taktis, Anti Kapal Permukaan, Anti Kapal Selam,
memberikanancamanterhadapkekuatankapalpermukaan Pendaratan Pasukan Pendarat (Pasrat) Lintas Helikopter,
satuan kawan ditanggapi dengan analisa yang terukur. Dukungan Logistik Cepat dan Pengamatan Laut.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 54

Saat itu beberapa helikopter yang sudah dimiliki Namun, untuk fase integrasi AKS sejak didesain
TNI Angkatan Laut yang berkemampuan Striking hingga perakitan sepenuhnya hasil karya PT Dirgantara
Force sebagai Fungsi Anti Kapal Selam hanya terbatas Indonesia. Dengan diterimanya 5 unit Helikopter AKS
pada kemampuan Weapon Carrier, sehingga belum Panther AS565 MBe dari PT Dirgantara Indonesia
optimal dalam melaksanakan peranan fungsi asasinya. (Persero) ke Puspenerbal, akan menambah kekuatan
Penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai upaya
“Kemampuan Helikopter Anti Kapal Selam menghadirkan kekuatan yang handal dan berdaya pukul
merupakan kerinduan kita terhadap semua agar mampu tinggi guna menghadapi berbagai tantangan dalam
mendukung Tugas Pokok TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman Kapal Selam ke depannya. TNI
mengamankan dan menegakkan kedaulatan laut NKRI. Angkatan Laut telah memilih Helikopter AKS Panther
Besar harapan kita akan kebutuhan Alutsista tersebut AS565 MBe yang akan digunakan untuk melaksanakan
dapat dipenuhi agar dapat diintegrasikan dengan taktik-taktik pencarian dan penghancuran pada
operasional kekuatan KRI yang ada”, ujar Danpuspenerbal. Peperangan Anti Kapal Selam secara handal dan efektif.

Berjalannya waktu Puspenerbal pada tanggal Selain itu Puspenerbal juga menerima satu unit
28 Januari 2019 menerima 5 unit Helikopter Anti Kapal Pesawat CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA).
Selam (AKS) Panther AS565 MBe yang merupakan hasil Pesawat tersebut dapat digunakan untuk berbagai misi
dari proses pengadaan Mabesal dan Kemenhan RI melalui seperti patroli perbatasan dan Zona Ekonomi Esklusif
salah satu industri pertahanan binaan Kementerian (ZEE), pengawasan pencurian ikan dan penyelundupan
BUMN yaitu PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Dengan narkoba serta penyelamatan korban bencana. Pesawat
demikian Puspenerbal telah menerima 10 unit Helikopter udara CN235-220 MPA dapat lepas landas dengan
AKS Panther AS565 Mbe dari 11 unit pengadaan. Pada jarak yang pendek dengan kondisi landasan yang belum
2017 menerima 2 unit dan 2018 menerima 3 unit dan beraspal dan berumput. Juga mampu terbang selama
tinggal 1 unit masih berada di PT Dirgantara Indonesia. 10 -11 jam dengan system abiotic full glass cockpit
Helikopter jenis Panther tipe AS565 MBe ini hasil kerja yang lebih modern, autopilotnya dan adanya winglet
sama PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan Perancis, diujung sayap agar lebih stabil dan irit bahan bakar.
AirbusHelicopters,merupakanyangpertamadiIndonesia.

55 Edisi 2021

Kami warga Penerbangan senantiasa bersyukur Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut
dan akan merawat serta memeliharanya dengan baik. (Puspenerbal) yang kini telah ditingkatkan statusnya dari
Untuk itu, marilah kita senantiasa berdoa memohon Dinas Penerbangan TNI Angkatan Laut (Dispenerbal)
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT agar adalah salah satu bagian Badan Pelaksana Pusat TNI
senantiasa melimpahkan petunjuk, bimbingan dan Angkatan Laut yang dipimpin oleh seorang Komandan
perlindungan-Nya kepada kita sekalian di dalam berpangkat Laksamana Pertama. Puspenerbal
meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan selaku Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabesal,
negara kesatuan republik Indonesia. Data Teknis dan merupakan pusat pembinaan terhadap satuan-satuan
Kemampuan Helikopter AKS Panther AS565 MBe. Penerbangan TNI Angkatan Laut di bidang personel
a. Panjang Pesawat : 12.11 m (39.73 ft). maupun kesiapan unsur-unsur udara. bukan hanya
b. Lebar Pesawat : 2.03 m (6.66 ft). sebagai satuan tempur, namun juga berpartisipasi
c. Diameter M/R Blade tidak terlipat : 11.94 m berbagai tugas operasi yang dilakukan Korps Marinir
(39.19 ft). serta menyediakan fasilitas angkutan taktis logistik
d. Tinggi Pesawat : 3.808 m (12.49 ft). dan personil bagi sistem pangkalan laut dan udara.
e. Diameter Pesawat : 13.684 m (44.89 ft).
f. Lama terbang : 2.5 jam. Dalam melaksanakan atau menjalankan tugas
g. Berat lepas landas max : 4500 Kg. tersebut, Puspenerbal mengemban fungsi penerbangan
h. Kecepatan Jelajah : 130 Kts. yang meliputi: Pengintaian Udara Taktis, Anti Kapal Atas
i. Jarak tempuh : 325 Nm. Permukaan Air, Anti Kapal Selam, Pendaratan Pasukan
j. Senjata : Torpedo AS 244 s dan Pendarat (Pasrat) Lintas Helikopter, dukungan Logistik
MOD3. Cepat, Patroli Maritim, Operasi Tempur Laut, serta
k. Sensor : Sonar Helras. penyelenggaraan fungsi pembinaan materiil Penerbangan
m. Kemampuan Operasional : Siang dan Malam (VFR/ Angkatan Laut. Satuan ini bertugas mendukung operasi
IFR). angkatan laut, baik untuk operasi tempur, operasi SAR
n. Kelengkapan Tambahan : Hoist Perlengkapan maupun operasi bantuan kemanusiaan. Pengamanan pada
danSAR Laut. ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum memantau
pergerakan kapal-kapal asing khususnya di jalur alur laut.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 56

Kepulauan Indonesia (ALKI) pada dasarnya Dari Biro Penerbangan kemudian berganti
merupakan pengamanan lingkungan dari pencemaran nama menjadi Komando Penerbangan Angkatan
bahan berbahaya, pencegahan penyelundupan dan Laut (Konerbal), Staf Umum Angkatan Laut 7/Udara
pencurian kekayaan laut juga menjadi misi penting (SUAL-7Udara), Staf Khusus Kasal bidang Penerbangan
yang diemban Dispenerbal, bekerja sama dengan TNI AL (Susnerbal), dan Dinas Penerbangan
unsur kekuatan udara lain seperti TNI-AU dan Polri. TNI AL (Disnerbal). Akhirnya pada 13 Juni 2006,
Salah satu aksi pesawat-pesawat TNI-AL yang paling dalam rangka alih bina teknis, seluruh komponen
dikenal belum lama ini adalah ketika mereka terlibat Penerbangan TNI Angkatan Laut bernaung di bawah
dalam upaya evakuasi korban gempa bumi di wilayah organisasi Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut
Jogjakarta. Pesawat yang terlihat adalah jenis helikopter (Puspenerbal), dan berkedudukan di Juanda, Surabaya.
seperti NBO-105 dan NBell-412. Kekuatan udara
Dispenerbal saat ini terdiri atas pesawat sayap putar Selama masa-masa pengabdiannya, Penerbangan
(helikopter) dari jenis NBell 412, NBO-105 dan NAS TNI Angkatan Laut telah memberikan kontribusi
Super Puma, Colibri, serta pesawat sayap tetap untuk besar terhadap tugas pokok TNI AL sebagai Fleet Air
keperluan transpor dan patroli maritim berupa CN-235 Wing di berbagai penugasan seperti, Operasi Trikora,
MPA (Maritime Patrol Aircraft), NC-212, dan Nomad. Dwikora, Jaya Wijaya, Penumpasan PGRS/Paraku,
Cendrawasih II, Seroja, Pengusiran Kapal Lusitania
Pada masa awal Penerbal tahun 1955-1965, Expresso, serta Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh.
kesatuan ini sempat diperkuat oleh pesawat sayap tetap
berkemampuan ofensif seperti pembom Il-28 Beagle. 60 Penerbangan TNI Angkatan Laut genap berusia
tahunyanglalumelaluisuratkeputusanKSALNo.1.29.1.24 50 tahun. Seiring dengan usianya itu, Penerbangan
terbentuk organisasi Biro Penerbangan Angkatan Laut TNI AL akan segera membuka lembaran sejarah
yang kedudukannya di bawah Staf Umum ALRI di Jakarta. baru. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana
Sesuai tuntutan tugas, dalam kurun waktu yang begitu TNI Slamet Soebijanto akan meresmikan Dinas
lama berkisar atausekitar puluhan tahun organisasi yang Penerbangan TNI AL (Disnerbal) menjadi salah satu
sudah mewadahi para penerbang TNI Angkatan Laut Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal).
tersebut mengalami peningkatan dan perkembangan. Peresmian akan dilaksanakan dan ditandai dengan
adanya pelantikan kepada Komandan Puspenerbal
Latihan pada operasi tugas harus lebih ditingkatkan lagi .

57 Edisi 2021

TNI ANGKATAN LAUT SIAP BANTU

AMANKAN PEMILU

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya Pemilu di Indonesia akan menggunakan atau
ditujukanuntukmemilihanggotalembagaperwakilan, menganut asas “LUBER” yang merupakan singkatan atau
yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. arti dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas
Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. “Langsung”
pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara
semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung dan tidak boleh diwakilkan. “Umum” berarti
langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara
dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai yang sudah memiliki hak menggunakan suara. “Bebas”
bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya
2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor tanpa ada paksaan dari pihak manapun. “Rahasia”
22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat
kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah “pemilu” lebih
sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan Kemudian di era reformasi berkembang pula asas
presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.
harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi Asas “jujur” pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai
sebagai sarana. Pemilihan umum di Indonesia telah dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga
diadakan sebanyak 12 kali yaitu 1955, 1971, 1977, 1982, negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan
1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang
sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 58

Asas “adil” adalah perlakuan yang sama terhadap Memasuki Era Reformasi dan telah hilangnya
peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan lengsernya Era Orde Baru, Pemilu kembali diadakan
ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih pada 7 Juni 1999. Pemilu kali ini diadakan untuk
tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga Kabupaten. Peserta Pemilu pada tahun ini diikuti oleh
penyelenggara pemilu. Pemilu pertama dilangsungkan 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen.
pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-
anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini sering kali Di era Reformasi ini berkembang pula asas
disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah “JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan
pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Adil”. Jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan
Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan aturan dan Adil berarti tidak ada perlakuan istimewa
pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah ataupun diskriminasi terhadap peserta dan pemilih
dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. tertentu.Pemilu 2004 diadakan pada 5 April 2004. Ini
adalah pertama kalinya Pemilu benar-benar “dibuka”
Tahap pertama pada penyelenggaraan adalah untuk umum. Pada masa ini Para peserta Pemilu dipilih
Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap-tahap langsung oleh rakyat, termasuk Presiden dan Wakil
ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Presiden. Pemilu pada tahun ini akan diadakan 3 kali
yakni pada tanggal 5 April 2004 yang diadakan beberapa
”Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kabupaten. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai
dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga
“Umum” berarti pemilihan umum dapat diikuti negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan
seluruh warga negara yang sudah memiliki hak kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang
menggunakan suara. sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
Asas “adil” adalah perlakuan yang sama terhadap peserta
“Bebas” berarti pemilih diharuskan memberikan pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun
suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

“Rahasia” berarti suara yang diberikan oleh pemilih
bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu
sendiri.

59 Edisi 2021

Keamanan negeri yang kondusif merupakan Kesiapsiagaan dan kesigapan TNI AL dalam
tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat membantu Kepolisian dalam melaksanakan tugas
bangsa, tidak hanya tugas dan tanggung jawab Kepolisian menjaga keamanan dalam rangka terselenggaranya
Republik Indonesia (Polri) saja, meskipun berdasar Pemilu, dimulai melalui latihan-latihan dini dengan
undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian melaksanakan simulasi-simulasi gangguan yang mungkin
RI pasal 13 Polri bertugas memelihara keamanan dan bisa terjadi, yang menggangu pelaksanaan Pemilu.
ketertiban masyarakat dengan menyelenggarakan segala Latihan dilaksanakan secara mandiri oleh kesatuan-
kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketertiban. kesatuan TNI AL sendiri dan latihan gabungan dengan
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI kesatuan matra lain maupun dengan pihak kepolisian.
AL) sebagai bagian integral TNI berkewajiban dalam
kontribusi menciptakan kondisi keamanan dalam negeri TNI AL yang menganut Sistem Senjata Armada
yang kondusif menjelang menghadapi pelaksanaan Terpadu (SSAT) yakni terdiri Kapal Perang (KRI),
hari pesta demokrasi serentak tersebut. TNI AL Pangkalan, Pesawat udara (Pesud) dan Marinir telah
diminta atau tidak oleh pihak Polri senantiasa selalu melaksanakan kesiapsiagaan operasional bantuan
siap siaga menghadapi kemungkinan hal-hal terburuk pengamanan pemilu 2019. Kesiapsiagaan itu ditunjukan
jika keamanan terganggu waktu pelaksanaan Pemilu. melalui latihan-latihan menggunakan simulasi oleh
satuan-satuan TNI AL mulai dari Komando Armada,
Prajurit TNI AL sebagai salah satu institusi Pangkalan Angkatan Laut (mulai dari tingkat Lanal
pertahanan yang medan tugasnya di lautan selalu sampai Lantamal), Satuan Marinir dan Pusat Penerbangan
mempersiapkan diri dalam membantu menjaga Angkatan Laut. Satuan jajaran Komando Armada tidak
keamanan dalam negeri. TNI AL berpedoman pada UU hanya menyiapkan personel untuk membantu keamanan
Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat 1 di darat tetapi juga menyiapkan unsur pengamanan laut
berkaitan dengan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain menggunakan atau menjadikan kapal perang (KRI).
Perang (OMSP) pada poin 10 dijelaskan salah satu tugas Stretgis perekonomian. Satuan Marinir sebagai pasukan
TNI adalah membantu Kepolisian Negara Republik yang mempunyai keahlian pendaratan dipersiapkan
Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban untuk membantu apabila terjadi kerusuhan atau huru
masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang. hara yang disebabkan oleh pihak yang ingin mengganggu.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 60

Demikian juga dengan pesawat-pesawat udara 1. Dilarang menjadi anggota Komisi pemilihan Umum
(pesud) TNI AL yang berada dibawah jajaran Pusat (KPU)
Penerbangan Angkatan laut juga mempersiapkan diri 2. Dilarang menjadi anggota Panitia Pengawas pemilu
apabila sewaktu-waktu keberadaan pesud dibutuhkan (Panwaslu)
apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. TNI AL 3. Dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan
bagian dari TNI adalah institusi negara yang bertugas Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan
menjaga pertahanan dan kedaulatan negara berdiri di Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
atas kepentingan nasional dan bukan di atas kepentingan 4. Dilarang memobilisir semua organisasi sosial,
partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai
politik kebangsaan. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 politik dan kandidat tertentu.
dengan tegas menyatakan bahwa anggota TNI dilarang 5. Dilarang menjadi peserta juru kampanye pasangan
menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik calon (Paslon) peserta pemilu.
praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota 6. Dilarang menjadi tim sukses calon dalam pemilu dan
legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya. pilkada baik secara aktif maupun diam-diam.
7. Dilarang memosting foto dengan menunjukan
Berdasarkan UU TNI tersebut bahwa prajurit gambar pasangan calon Presiden/Wapres, menggunakan
TNI AL tidak memiliki hak pilih, sehingga institusi jari tangan, tanda-tanda atau simbol-simbol yang
TNI bersifat netral demikian juga para prajuritnya TNI mengindikasikan dukungan terhadap paslon.
AL. Netralitas prajurit TNI (AD, AL, AU) masyarakat 1. Memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan,
tidak perlu ragu karena instruksi yang jelas telah pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan peserta
diberikan Pimpinan TNI dan prajurit kewajiban Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat
melaksanakan perintah tersebut demi keutuhan bangsa baik langsung maupun media sosial.
dan negara. Tindakan sanksi tegas akan diberikan 2. Menyimpan dan menempelkan dokumen.
jika ada prajurit yang melanggar. Adapun pedoman- 3. Berada di tempat pemungutan suara (TPS).
pedoman yang harus dilaksanakan seluruh prajurit 4. Berada di tempat penungutann suara
yang dikeluarkan pimpinan TNI tentang netralitas 5. Seluruh rangkaian pemilu dan pilkada.
TNI dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

61 Edisi 2021

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 62

63 Edisi 2021

PENTINGNYA MENJAGA SIKAP NETRALITAS

PNS DI LINGKUNGAN TNI

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 ayat (2) Menjadi sangat penting dan merupakan hal yang
Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, tentang Peran sangat esensial sehingga penerapannya patut menjadi
TNI bahwa setiap prajurit TNI wajib menjunjung perhatian dari semua pihak. Sebelum membahas tentang
tinggi sikap netralitas dengan tidak melibatkan netralitas TNI dan PNS di lingkungan TNI dalam pemilu
diri dalam kehidupan berpolitik. Netralitas yang serentak tahun 2019, kiranya perlu diketahui bersama
dimaksud adalah suatu sikap dan perbuatan tidak bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan
berpihak, memihak atau bersikap netral dan tidak pelaksanaan pilkada di Indonesia dilaksanakan secara
melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai serentak dan dijadwalkan dalam beberapa gelombang.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Setiap PNS mempunyai hak untuk memilih, Gelombang pertama telah dilaksanakan secara
namun dalam menyalurkan hak dan aspirasinya tersebut serentak pada tanggal 9 Desember 2015 dan gelombang
setiap PNS diharapkan tetap dapat menjaga sikap netralitas ke dua pada tanggal 15 Februari 2017. Untuk tahun
di mata masyarakat. Harapan tersebut sejalan dengan 2018/2019 Pemilu akan dilaksanakan secara serentak/
Instruksi Panglima TNI dalam buku saku Pedoman bersamaan meliputi Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta
Netralitas dalam Pemilu 2018. Sebagai unsur aparatur Pemilu Legislatif (pilleg), untuk itu KPU telah menetapkan
negara dan aparatur pemerintahan setiap PNS dituntut beberapa tahapan/agenda pemilu 2019 yang perlu juga
untuk bersikap profesional, jujur dan adil dengan tetap diketahui oleh PNS di lingkungan TNI selaku warga
menjunjung tinggi. Untuk itu komitmen sikap netralitas negara, Bulan September 2018 penetapan calon Presiden
dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2018/2019. dan Wakil Presiden berikut pengundian nomor urut
pasangan serta deklarasi kesepakatan Pemilu Damai 2019 .

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 64

Masa kampanye dilaksanakan setelah deklarasi Yang intinya bahwa setiap prajurit TNI dan
kampanye damai s.d 13 April 2019, Pelaksanaan PNS di lingkungan TNI baik selaku perorangan maupun
Pemilu 2019 serentak mencakup pemilihan Legislatif atas nama institusi dilarang memberikan bantuan dalam
dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada bentuk apapun kepada salah satu calon, paslon, badan
tanggal 17 April 2019, Pelantikan anggota DPRD atau organisasi/parpol peserta pemilu yang berkaitan
Kabupaten, Kotamadya dan Propinsi akan dilaksanakan dengan rangkaian pemilu, tidak melakukan tindakan
pada bulan Agustus s.d. September 2019, Pelantikan dan/atau memberikan pernyataan apapun yang bersifat
anggota DPR RI dan DPD RI dilaksanakan pada memengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan/atau
tanggal 1 Oktober 2019, Pelantikan Presiden dan Panwaslu atau Panwasda, tidak mendiskusikan apapun
Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2019. mengkoreksi kepada atau terhadap identitas maupun
Salah satu tujuan pelaksanaan pemilu secara kualitassalahsatuParpolatauperseoranganpesertapilkada.
serentak selain untuk menekan biaya juga untuk
memudahkan penyelenggara pemilu dalam pengawasan Setiap prajurit baik maupun institusi untuk selalu
maupun penyediaan dan pendistribusian logistik pemilu. dan harus mewaspadai setiap perkembangan situasi di
Mengingat begitu pentingnya sikap netralitas dalam lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor
membangun demokrasi dan profesionalisme, maka cepat secara hierarkhi apabila ada kejadian atau kegiatan
masalah netralitas harus benar-benar dipahami, dihayati yang berindikasi dan mengarah kepada pemboikotan
dan diimplementasikan dalam kehidupan setiap prajurit menghambat, sangat mengganggu atau kegiatan yang
TNI dan PNS di lingkungan TNI. Partisipasi semua pihak berpotensi dapat menggagalkan pemilu, di samping itu
sangat dibutuhkan dalam mendukung terselenggaranya setiap prajurit dan PNS di lingkungan TNI AL dilarang
pemilu yang jujur, transparan dan berkeadilan. Oleh memberikan komentar terhadap salah satu calon Presiden
karena itu dalam mengimplementasikan sikap netralitas maupun Wakil Presiden di media sosial yang secara tidak
tersebut setiap prajurit dapat memedomani Buku Saku langsung dapat mendiskreditkan institusi atau kedinasan.
tentang bagian dari Netralitas TNI pada tahun 2018. Khusus mempunyai hak memilih dan dipilih, dapat
menyalurkanhakdanispirasinyasesuai denganketentuan.

65 Edisi 2021

Dimana hak-hak memilih bagi PNS dan istri Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa
prajurit dalam Pemilu dan Pilkada merupakan hak disebut merupakan organisasi profesi beranggotakan
individu selaku warga negara, sehingga institusi atau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), bergerak secara
satuan dilarang memberikan arahan atau memengaruhi ekstra struktural dan secara fungsional tidak terlepas
dalam menentukan pelaksanaan hak pilih tersebut. dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga
keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur
Sebagai informasi bahwa di samping Buku Saku Negara, Abdi Negara, dan abdi masyarakat. Korpri
Pedoman Netralitas TNI dalam pemilu 2018/2019, lahir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21
terkait sikap netralitas juga telah dibahas di dalam Tahun 1971, terbentuknya di masa orde baru, kiprah
Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Korpri berperan dalam rangka membangun bangsa,
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 negara, dan masyarakat. Hal itu pula menunjukkan
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada Bab II pasal pada masa Orde Baru sesuai Undang-undang Nomor
3 ayat 2) dan 3) yang intinya sebagai berikut yaitu: 20/1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan
1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur Negara, kedudukan PNS sebagai anggota Departemen
aparatur negara yang bertugas untuk memberikan Pertahanan Keamanan/Mabes ABRI, Angkatan dan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, Kepolisian Republik Indonesia sampai ke tingkat
adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, jajaran bawahannya, dapat membentuk Korpri.
pemerintahan dan pembangunan.
2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud Pada tanggal 1 April 1999 secara organisasi
dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari berpisahnya Polri dari ABRI, bertepatan ABRI berubah
pengaruh semua golongan dan partai politik. menjadi TNI, maka secara otomatis Korpri Polri berpisah
3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri pula. Dengan demikian menjadi nama Korpri TNI sampai
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Pegawai sekarang. Namun ketika berpisah Dephankam, maka
Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus menjadi Korpri Mabes ABRI dan Angkatan, walaupun
partai politik. PNS sebagai pesawai di bawah kementerian Pertahanan RI.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 66

Pada masa era reformasi, paradigma baru Korpri secara resmi dibentuk pada tahun setelah
Korpri, yaitu profesional, netral, sejahtera, mandiri, dan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang
demokratis. Sebelumnya muncul pertanyaan konsep Korps Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29
monoloyalitas Korpri melalui pembahasan RUU Politik November 1971. Dimana disebutkan bahwa Korpri
di DPRRI. Akhirnya menghasilkan konsep untuk “merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun
sepakati bahwa Korpri harus netral, tidak menjadi alat dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan”.
politik, Korpri berpegang teguh pada profesional untuk Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar
berjuang mensukseskan tugas dan pengabdian pada “Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan
negara dan masyarakat sesuai PP Nomor 12 Tahun 1999. stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara
Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka dilakukan RI”. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena Korpri
Musyawarah Kerja Korpri TNI pada Desember 2000. kembali menjadi alat politik UU No. 3 Th. 1975 tentang
Partai Politik dan Golongan Karya dan diatur lebih lanjut
Hasilnya yang dikeluarkan Keputusan Panglima dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 1976 tentang
TNI Nomor Kep/01/2001 tanggal 25 Januari 2001 Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh
tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Pembinaan fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai.
Korpri TNI. Dalam Pembinaan organisasi Korpri terus
berkembang sejalan dengan kebijakan TNI khususnya Namun dengan berlakunya otonomi daerah
dan Kementerian Aparatur Negara pada umumnya, setelah keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999
maka dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Musyawarah tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti
Korpri TNI pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juli dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Korpri
2011 di Jakarta. Keputusan yang disepakati dituangkan kembali masuk dalam lingkaran politik. Era ini ditandai
dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/78/ dengan munculnya istilah raja-raja kecil di daerah sehingga
XI/2011 tanggal 27 November 2011 tentang Pokok- keadaan ini lebih berimbas pada pegawai daerah atau
Pokok Organsisasi dan beberapa Prosedur Korpri TNI. yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi pegawai .

67 Edisi 2021

TUGAS TNI,

BERSAMA RAKYAT TNI KUAT!

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang TAHBEURNDA2S0A0R4KATENNPTAASNAGL 9 UU NOMOR 34
pertahanan. TNI, ANGKATAN
2. Menegakan hukum dan menjaga keamanan LAUT BERTUGAS:
di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan
ketentuan hukum internasional yang telah di Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan
ratifikasi. negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara
3. Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
dalam rangka mendukung kebijakan politik luar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
negeri yang ditetapkan pemerintah. Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan pengembangan kekuatan matra laut. dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan,
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
laut.

“Karena kewajiban kamu lah untuk tetap pada pendirian
semula, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk

kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya.”

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 68

69 Edisi 2021

PRAJURIT PETARUNG KORPS MARINIR

PENJAGA NKRI

Korps Marinir TNI Angkatan Laut lahir dalam era Di sisi-sisi lain, kepercayaan dan amanat itu
revolusi perjuangan bangsa, tumbuh dan besar merupakan tantangan dan amanah yang harus dapat
dalam berbagai pertempuran di setiap palagan di dipertanggung jawabkan dan diwujudkan dalam medan
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tugas pengabdian kepada negara. Setelah melewati
(NKRI). Hingga saat ini, keberadaan Korps Marinir TNI tahap Pendidikan Dasar Keprajuritan selama lima bulan
Angkatan Laut selalu menjadi bagian penting, sekaligus di Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Kemiliteran
merupakan kekuatan strategis yang dapat diandalkan (Puslatdiksarmil) Kodiklatal di Sidoarjo, para calon
oleh negara untuk menjaga tetap tegaknya NKRI. prajurit yang terpilih masuk ke kejuruan Korps Marinir
Korps Marinir selalu berperan aktif dan berhasil dalam segera dikirim ke Kodikmar di Gunung Sari, Surabaya.
berbagai penugasan, keberhasilan tersebut membuat Mereka mengikuti pendidikan tahap Dasar Golongan
Korps Marinir mendapatkan banyak apresiasi baik dari Lanjutan (Sargolan) Marinir. Di bawah tangan-tangan
masyarakat maupun pemerintah, sehingga Korps Marinir para pelatih yang berpengalaman dan andal, mereka
dipercaya menjadi salah satu Komando Utama (Kotama) harus siap menahan ujian mental dan fisik khas Marinir
Operasi TNI, sebuah kekuatan TNI yang sudah terpusat. dan juga mereka mengikuti serangkaian tahapan.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 70

Tahap terberat dalam pendidikan Marinir Tahap lintas medan dari Banyuwangi hingga
adalah tahap Pendidikan Komando (Dikko) yang Surabaya sejauh 406 kilometer dibagi dalam 14 etape
dilaksanakan selama 77 hari di Pusat Latihan Tempur yang ditempuh dalam waktu 14 hari perjalanan kaki,
(Puslatpur) Marinir Baluran di Karangtekok, Kabupaten siang dan malam. Setelah tahap Dikko ini terlewati,
Situbondo, serta mengikuti pendidikan kualifikasi semua siswa Tamtama dan Bintara Korps Marinir telah
menembak senapan dan pistol. Tahap ini harus diikuti selesai menjalani pendidikan di Kodikmar, Kodiklatal,
oleh semua calon prajurit Marinir; mereka harus dan dilantik menjadi prajurit Marinir. Bagi para prajurit
menerapkan semua materi yang mereka peroleh selama siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) akan
di kelas, yang dikemas dalam bentuk skenario latihan dilantik menjadi Tamtama Marinir, dan siswa Pendidikan
pertempuran yang lengkap, terjadwal dan terusmenerus. Pertama Bintara (Dikmaba) akan dilantik menjadi Bintara
Tahapan Dikko pendidikan komando yang Marinir. Sedangkan para Taruna Korps Marinir setelah
harus dilalui para calon prajurit Marinir ini adalah lulus dari AAL akan dilantik menjadi perwira Marinir.
Tahap Dasar Komando yakni latihan naik-turun Sebelum melaksanakan tugas, masih ada tahapan
menggunakan tali-talian (mountaineering), prajurit lagi yang harus dilaksanakan, yaitu tahap pelatihan di
Komando (Jurko) dan Dopper (latihan perang dengan Komando Latihan Marinir (Kolatmar) selama satu bulan,
tembakan sesungguhnya). Tahap Laut dengan materi yang materinya meliputi kegiatan kecabangan, onthe-job-
latihan renang laut sejauh satu kilometer, renang training di satuan-satuan marinir. Setelah menyelesaikan
siang dan renang malam. Tahap Hutan, yakni latihan tahap pelatihan di Kolatmar, para calon Marinir harus
melaksanakan perang di hutan dalam kondisi apapun. melalui tahap untuk menjadi prajurit yang professional.

71 Edisi 2021

MENYUSURI KEHIDUPAN PRAJURIT TNI-AL

PADA HARI DHARMA SAMUDRA

Bila kita mendengar kata Merauke, maka bayangan kita Kondisi kabupaten yang relative masih alami
sebagai prajurit TNI terdengar begitu menyeramkan. merupakan peluang dan tantangan bagi prajurit kita
Di mana opini prajurit tentang Merauke adalah tempat terutama prajurit TNI Angkatan Laut karena memiliki
pembuangan bagi prajurit bermasalah. Bahkan bila keindahanyangartistikdengantopografinyayangunikdan
seorang pimpinan marah kepada prajuritnya maka menyimpan potensi di bidang maritim dan ekonomi yang
pimpinan tersebut akan mengatakan, “Saya buang kamu merupakan kekayaan besar milik Indonesia yang diberikan
ke Merauke“. Sejatinya hal itu tidaklah benar. Pembaca Allah SWT. Sehingga perlu pengawal-pengawal khusus
yang budiman marilah kita melihat kembali sekilas yang bersifat ksatria untuk menjaga keutuhan Merauke
tentang kota di Tapal Batas yaitu Merauke, dimana agar tetap menjadi bagian Negara Indonesia tercinta.
terdapat Prajurit yang handal, professional dan gagah
perkasa serta bermental baja sebagai penjaga perbatasan Penempatan kedaulatanWilayahPadaPerbatasan
wilayah Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Australia-Indonesia adalah perbatasan maritim antara
Indonesia dan Australia yang membentang dari Papua
Merauke, kota di ujung timur Nusantara setingkat New Guinea di sebelah Timur hingga ke Selat Torres,
dengan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Laut Arafuru, Laut Timor dan berakhir di Samudera
Indonesia. Merauke merupakan salah satu kabupaten di Hindia. Namun, perbatasan ini dikaburkan oleh “Celah
antara 29 kabupaten/Kota yang berada di ada di Propinsi Timor”, tempat perairan Australia dan Timor Leste
Papua. Secara geografis letak kabupaten/kota Merauke bertemu dan saling diklaim oleh kedua Negara.Australia
berada antara 137 – 140 derajat BT dan 5 derajat 00’9 00’ LS. dan Indonesia juga berbagi perbatasan maritim di
- Sebelah utara dengan kabupaten Boven Digoel dan Samudera Hindia antara wilayah seberang laut Australia
kabupaten Mopi. pulau Christmas dan Pulau Jawa di Indonesia. Perbatasan
- Sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea. Merauke ini juga memiliki pelajaran dasar laut (landas
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru. benua) dan perairan (Zona Ekonomi Esklusif), yang
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru juga. masing-masingnya akan memiliki batas-batas tersendiri.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 72

Kepemilikan atas dasar laut memberikan kedua Meskipun pada akhirnya RI Matjan tutul
negara ini hak untuk menguasai semua mineral di dasar tenggelam secara gentle and brave bersama sang Komodor
laut sedangkan kepemilikan perairan memungkinkan Yos Soedarso yang gugur sebagai kusuma bangsa,
kedua negara untuk menangkap ikan dan sumber semangat pertempurannya tak akan pernah pudar.
daya laut lainnya di wilayah yang mereka kuasai. Dan Pengorbanan para pahlawan tersebut, telah menorehkan
perjanjian yang mengatur hal tersebut belum diratifikasi, tinta emas dalam sejarah nasional perjuangan bangsa
sedangkan kesepakatan antara kedua Negara ini masih Indonesia dalam upaya mempertahankan Negara
tertunda. Bila kita mau melihat kondisi tersebut, kita Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karena itu,
akan menyadari bahwa Merauke bukanlah hal yang untuk mengenang peristiwa heroik tersebut, pemimpin
dianggap remeh, melainkan memiliki “sesuatu yang TNI Angkatan Laut menetapkan tanggal 15 Januari
unik” sehingga perlu pengawal-pengawal khusus yang sebagai hari Dharma Samudera. Dan Laut Arafuru sebagai
bersifat profesional untuk menjaga keutuhan Merauke, saksi bisu yang akan terus menggelorakan semangat
agar tetap menjadi bagian Negara Indonesia tercinta. kejuangan dan pertempuran bagi prajurit TNI Angkatan
Laut khususnya prajurit di Tapal Batas di Pangkalan
Pangkalan Utama Angkatan Laut XI (Lantamal Utama Angkatan Laut XI (Lantamal XI) Merauke.
XI) Merauke adalah salah satu markas di mana para
Ksatria Angkatan Laut bertugas mengawal Merauke Saat ini, Laut Arafuru menjadi saksi keteguhan
agar tetap berada di wilayah NKRI. Lantamal XI prajurit Lantamal XI Merauke menjaga wilayah perbatasan
Merauke merupakan pintu gerbang Indonesia bagian yang rentan akan bahaya. Hal ini terlihat saat prajurit di
timur sisi selatan membawahi wilayah Dabo sampai Tapal Batas itu merayakan dengan penuh semangat dan
Merauke. Lokasi Lantamal XI Merauke sangatlah ketulusan di saat memperingati hari Dharma Samudera.
strategis, jarak dari pelabuhan sekitar 5 km dan dari Dengan semangat persatuan para prajurit perbatasan
kota sekitar 2 km. Meskipun dengan segala keterbatasan itu melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Dharma
jumlah prajurit dan fasilitias sarana prasarana yang Samudera yang diawali oleh kegiatan bersih-bersih
dimiliki oleh Lantamal IX Merauke, para ksatria itu pantai yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Januari
tetap tegar bertugas meskipun harus terpisah jauh dari 2019. Di samping itu, Lantamal XI juga memperingati
sanak saudara dan keluarganya. Laut Arafuru yang ke 10 tahun 2019 Hari Ulang Tahun (HUT) Lantamal XI
luas membentang tidak akan mematahkan semangat Merauke dan HUT Satuan Patroli yang ke 1 tahun 2019,
mereka untuk bertugas menjaga Merauke, layaknya Pangkalan Utama TNI-L XI Merauke menggelar kegiatan
semangat yang dikobarkan oleh Komodor Yos Soedarso . karya bakti pembersihan Pantai Lampu Satu Merauke.

73 Edisi 2021

Kegiatan yang melibatkan personel dari Lantamal Dimana tiga kapal RI Harimau, RI Matjan tutul
XI, Yonmarhanlan XI, POLRI, Pejabat Pemda kabupaten dan RI Matjan Kumbang berjibaku melawan tiga kapal
Merauke, Unsur Maritim, Tokoh Agama, Tokoh Adat, kombatan utama dan sebuah pesawat udara Angkatan
Tokoh Masyarakat dan kepala kelurahan Samkai Laut Belanda. Pada Amanat Kepala Staf Angkatan Laut
kabupaten Merauke, bertujuan untuk menumbuhkan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. yang
rasa kepedulian terhadap kebersihan pantai sekaligus dibacakan oleh Wakil Komandan Lantamal XI Merauke
menciptakan lingkungan hidup yang lebih bersih. Kolonel Laut (P) Jatmiko Hariyono pada peringatan
Hari Dharma samudera di Lapangan Mako Lantamal
Menurut Komandan Lantamal XI Merauke XI Merauke, juga berpesan tentang makna yang perlu
Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Ketut Suarya yang diambil dalam peringatan hari Dharma Samudera
dibacakan oleh Wadan Lantamal XI Kolonel Laut (P) adalah mewarisi dan meneladani jiwa patriotisme para
Jatmiko Harijono mengatakan bahwa kegiatan bersih- Pahlawan kita yang penuh semangat heroism berjuang
bersih pantai ini juga dilaksanakan untuk menciptakan demi Bangsa dan Negara. Pertempuran memberikan
daerah sekitar Pantai Lampu Satu menjadi bersih, indah keteladanan tentang nilai dan semangat kejuangan yakni
dan nyaman. Sehingga terlihat jelas betapa indahnya sikap ksatria, rela berkorban dan tidak pernah gentar
Lautan yang demikian luas yang mengelilingi Merauke. menghadapi musuh dalam mempertahankan wilayah.
Pada kesempatan itu juga Wakil Komandan Lantamal
XI menyampaikan terima kasih kepada Pemda Merauke, Sebagai prajurit Angkatan Laut pasti menyadari
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Merauke, Unsur bahwa Hari Dharma Samudera merupakan hari yang
Maritim, Satuan TNI, Polri, serta masyarakat sekitar sangat bersejarah, khususnya bagi prajurit Pangkalan
Lampu Satu atas kerjasamanya dan berpartisipasi, Utama Angkatan Laut XI Merauke. Karena di wilayah
memberi bantuan dan fasilitas lainnya dalam acara itulah pertempuran di Laut Arafuru terjadi. Di setiap
Karya Bakti Pembersihan di Pantai Lampu Satu. kalbu prajurit pengawal perbatasan itu sangatlah
tertanam dan terkesan bagaimana perjuangan para
Wakil Komandan Pangkalan Utama Angkatan pahlawan di Laut Arafuru. Dan di perbatasan itu
Laut XI (Lantamal XI) Merauke Kolonel Laut (P) jualah dengan segenap jiwa dan raga para prajurit
Djatmiko Hariyono secara resmi memimpin upacara Lantamal XI Merauke menjaga keutuhan dan kedaulatan
peringatan Hari Dharma Samudra 15 Januari tersebut Wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, gangguan,
hakikatnya sebagai penghormatan terhadap para hambatan dan tantangannya termasuk Lautan
Pahlawan Bangsa khususnya para Pahlawan Laut yang Arafuru di daerah Merauke. Hari Dharma Samudera
telah gugur dalam pertempuran-pertempuran di laut yang mengandung unsur patriotisme dan heroisme
yakni pertempuran Laut Arafuru yang berlangsung dalam mengenang pertempuran dalam wilayah .
heroik yang terjadi pada 15 Januari 1962 silam,.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 74

75 Edisi 2021

“Peristiwa Pertempuran Arafuru” tersebut, Bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel
maka setiap tanggal 15 Januari, Prajurit Lantamal XI Laut (P) Djatmiko Haryono yang sehari-hari menjabat
Merauke selalu menyelenggarakan upacara tabur bunga sebagai Wakil Komandan Lantamal XI Merauke. Setelah
di Laut Arafuru dan rangkaian-rangkaian kegiatan lain Upacara Tabur Bunga, masih di hari yang sama Selasa 15
yang menyertainya. Upacara tabur bunga oleh prajurit Januari 2019 dalam rangka memperingati Hari Dharma
Lantamal XI Merauke di Laut Arafuru itu merupakan Samudera, seluruh prajurit Lantamal XI Merauke
bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa dan melanjutkan kegiatan ini dengan berdoa bersama
pengorbangan para pahlawan yang gugur saat bertempur pada pukul 20.30 WIT bertempat di holding room
di Laut Arafuru saat berjuang mempertahankan Mako Lantamal XI Merauke, jalan Nowari Merauke.
kemerdekaan Negara dan Bangsa Republik Indonesia. Doa bersama yang digelar oleh prajurit Lantamal
XI Merauke juga mengenang dan mendoakan para
Acara Tabur Bunga dilaksanakan di atas pahlawan pertempuran laut Arafuru 15 januari 1962.
KRI Mulga – 832, dari pantai pelabuhan Merauke
menuju ke Laut Arafuru. Upacara Tabur Bunga oleh Pada kesempatan tersebut Komandan Pangkalan
prajurit Lantamal XI Merauke ini berlangsung sangat Utama Angkatan Laut XI (Lantamal XI) Merauke Brigadir
mengharukan karena prajurit terbawa suasana di mana Jenderal TNI (Mar) I Wayan Suarya membacakan amanat
situasi dan kondisi laut membawa kenangan pertempuran terkaitpelaksanaanDoaBersamadariKepalaStafAngkatan
di mana Peristiwa Pertempuran Aru RI Macan Tutul Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
dan para prajurit yang ada di kapal tersebut harus
bertarung dan berkorban mempertaruhkan jiwa dan Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal)
raganya yang akhirnya terbakar dan tenggelam di Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji , S.E., M.M. “Pentingnya
Arafuru. Sungguh kejadian yang sangat menyedihkan arti pewarisan Nilai-nilai Kepahlawanan Pertempuran
namun akhirnya membangkitkan semangat juang para Laut Arafuru ini menjadi pertimbangan utama TNI
prajurit yang ada di atas KRI Mulga – 832. Upacara Tabur Angkatan Laut menggelar acara Doa Bersama mengenang
Bunga Hari Dharma Samudera Tahun 2019 di Laut pertempuran laut Arafuru pada malam hari ini. Acara
Arafuru dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal XI Doa Bersama ini digelar secara serentak di semua satuan
Merauke Brigadier Jenderal TNI (Mar) I Wayan Suarya. TNI Angkatan Laut, Unsur-unsur KRI dimanapun
bertugas baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri”.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 76

77 Edisi 2021

PELUANG EMAS KORPS WANITA ANGKATAN LAUT

MELEBARKAN SAYAP PENGABDIAN

Pemikiran cemerlang luar biasa dari para pemimpin Memang tak dapat dipungkiri bila di setiap
negeri ini tentunya bukan tanpa harapan, bahwa suatu penugasan sangat membutuhkan tanggung jawab dan
saat kelak Kowal pun bisa menjejaki kembali langkah konsekuensi besar bagi pengawaknya sebagai penjaga
suci seorang panglima perang gagah jelita bernama kedaulatan negara di laut. Tentunya bila kesempatan
Laksamana Malahayati yang pernah hidup berjaya di penugasan khusus itu diberikan kepada Kowal ada
zamannya yang telah mengharumkan laut nusantara. konsekuensibesaryangjugaharusdipenuhi danmenuntut
Nampaknya harapan itu tidak pernah pupus bahkan SDM Kowal untuk siap secara fisik, mental, spiritual dan
kian besar dan berkobar terbukti kini TNI Angkatan intelektual yang mumpuni sesuai dengan tuntutan dan
Laut mencetak calon pemimpin TNI dari kaum wanita medan penugasan, namun demikian jabatan-jabatan
melalui perekrutan sebagai Taruni Angkatan Laut yang spesifik tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan,
digembleng bersama dengan para Taruna. Demikian terutama oleh Kowal itu sendiri. Mereka yang mendapat
pula dengan kesempatan mengikuti pendidikan dan kepercayaa dan mungkinkah korelasi itu menjadi salah
pelatihan yang dulu hanya diikuti oleh tentara pria. Dapat satu petunjuk yang telah terbaca dan dipercaya oleh para
dibayangkan bila peluang mengikuti jenjang pendidikan pendiri bangsa ini, sehingga mereka berani menyiapkan
yang mendukung karirnya ini berikan lebih banyak dan mencetak wanita untuk menjadi Pengawal Samudera
lagi tentulah semakin mengasah dan menempa Kowal Nusantara karena dengan campur tangan wanita, ada
hingga memiliki kemampuan, keahlian dan kriteria naluri Ibu untuk menjaga, mempertahankan kekayaan
yang dipersyaratkan sesuai bidang tugas tertentu yang laut Bumi Pertiwi ini agar terkejar hingga di puncak
bersifat khusus seperti penugasan yang sangat terbatas. kejayaannya menjadi poros maritim dunia, Semoga.

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 78

Korps Wanita Angkatan Laut sebagai wanita “Dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh setiap
Indonesia harus menjunjung tinggi etika, menjaga prajurit KOWAL, harus selalu dilaksanakan melalui
tutur kata, sikap, perilaku dan penampilan yang baik peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penguatan
pada saat pelaksanaan tugas maupun dikehidupan semangat dan peningkatan kinerja, penguasaan ilmu
sehari-hari. Jadilah prajurit Kowal yang militan dengan pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan dan jiwa
tidak meninggalkan kodrat kewanitaan sesuai dengan kejuangan sebagai prajurit yang tidak mudah menyerah”.
norma budaya dan agama serta ketentuan hukum yang
berlaku. Dengan tuntutan tugas dan kesetaraan yang Hari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal)
semakin maju di organisasi, Kowal harus menempatkan diperingati setiap tanggal 5 Januari setiap tahunnya.
posisi dan memahami tugas dan tanggungjawabnya. Peringatan ini bermula pada awal tahun 1960-an. Dimana
Terkait dengan kodrat kewanitaan yang disandangnya, kala itu, Kebutuhan tenaga wanita di dalam kedinasan
hal ini tidak memberikan ruang dan kedudukan Angkatan Laut sangatlah penting. Sehingga dibentuklah
istimewa bagi Kowal, serta tidak membedakan hak dan Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) sebagai solusinya.
kewajibannya bila dibandingkan dengan prajurit pria. Ide pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut,
dikomandani oleh Komodor Yos Sudarso, dan yang
Telah lima puluh delapan tahun waktu yang merealisasikannya adalah Panglima TNI Laksamana
cukup, Kowal tetap konsisten dengan menempatkan Muda TNI RE. Martadinata dengan dikeluarkannya surat
komitmen bahwa tugas adalah yang utama, yaitu tugas keputusan pada tanggal 26 Juni 1962 tentang pembentukan
yang selalu dilandasi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Kowal. Pembentukan Kowal untuk memberikan hak,
Trisila TNI AL. Dalam pelaksanaan tugas yang diemban kewajiban, serta kehormatan kepada wanita Indonesia
oleh setiap prajurit Kowal, harus selalu dilaksanakan yang ingin bergabung di bidang kemiliteran. Berawal
melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penguatan dari anggota Kowal sejumlah 12 orang perempuan yang
semangat dan peningkatan kinerja, penguasaan ilmu dilantik menjadi siswa resmi pada tanggal 5 Januari 1963.
pengetahuan. Sebagai seorang wanita militer, Kowal Hari tersebut yang merupakan kelahiran Hari Korps
harus mampu mengemban tugas dan tanggung jawab Wanita Angkatan Laut (KOWAL) dan terus diperingati
yang diberikan oleh organisasi, selaras dan seimbang serta sampai saat ini. Diketahui pelantikan pertama Kowal
profesional tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya. yang menghasilkan 12 orang perwira dilakukan
oleh Kasal Laksamana Muda TNI RE. Martadinata
di Mabes AL, Jalan Gunung Sahari 67, Jakarta 1963.

Selain tugas dan tanggung jawabnya sebagai
prajurit, lanjut Kasal bahwa secara kodrati Kowal tetap
sebagai wanita yang memiliki tugas utama sebagai ibu
rumah tangga dan tugas mulianya dalam mendidik
anak sebagai generasi penerus bangsa. Anggota Kowal
juga wajib memberi dorongan dan semangat kepada
suami maupun keluarga, karena keberhasilan dalam
kedinasan sangat profesional, serta merawat, menjaga,
keseimbangan antara kedinasan, penugasan, serta
peranan penting seorang ibu dan istri dalam keluarga.

79 Edisi 2021

CAKRAWALA TNI ANGKATAN LAUT 80