O Lembaga Jasa Keuangan A. Lembaga Jasa Keuangan Perbankan B. Lembaga Jasa Keuangan Non Perbankan C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) D. Lembaga Simpan Pinjam (LPS) _ _ _ _ _ 1.
Prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercyakan kepadanya. Pinsip kepercayaan (fiduciary principle) adalah suatu prinsip yang dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur. Prinsip kerahasiaan (confidential principle) adalah prinsip yang mengharuskan atau me- wajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank. Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Lembaga jasa keuangan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu, Lembaga perbangkan di Indonesia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan nasional dalan rangka meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan nasional,pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas perekonomian menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. •Prinsip Lembaga perbankan, diantaranya yaitu: 1. 2. 3. 4. 2.
Sebagai Bank Sirkulasi (Pemegang hak tunggal dalam pengedaran alat pembayaran yang sah) Banker's Bank (Sumber dana bagi bank lain) Lender of Last Resort (Memberi pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat) Pelaksana Kebijakan Moneter (Bank sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter) Bank sentral berfungsi untuk menjaga posisi likuiditas negara. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Melakukan pengendalian moneter dengan cara menetapkan suku bunga Bl-Rate). Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. 1.)BANK SENTRAL Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Fungsi Bank Sentral 1. 2. 3. 4. 5. Tugas dan Wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia 1.)Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter, Wewenang bank sentral dalam hal ini yaitu: 1. 2. 3. 2.)Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Wewenang bang sentral dalam hal ini yaitu 1. 2. 3. 3.)Mengatur dan Mengawasi Bank Tugas mengatur dan mengawasi bank telah dialihkan ke OJK. Untuk ke depannya Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas mengawal stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilkas keuangan Tugas mengatur dan mengawasi bank oleh OJK terbatas pada pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial merupakan tugas serta wewenang Bank Indonesia. 3.
Agent of Trust (Agen Kepercayaan) Agent of Equity (Agen Ekuitas/Permodalan) Agent of Development (Agen Pembangunan) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. kegiatan usaha menerima simpanan berupa giro. Ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Melakukan penyertaan modal, usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diatur dalam undang-undang. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudarabah). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah). Jual beli barang berdasarkan prinsip keuntungan (murabahah). Pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa muri tanpa pilihan (ijarah). Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina). Menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan akad yang dibenarkan syariah. Membantu mengembangkan perekonomian rakyat, menyediakan jasa berdasarkan akad yang dibenarkan syariah. Memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah tanpa adanya bunga. 2.) BANK UMUM Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi Bank Umum secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1. 2. 3. Tugas bank umum: 1. 2. 3. 4. 5. 3.) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR): 1. 2. 3. Usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan antara lain: 1. 2. 3. 4. 4.) BANK SYARIAH Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip bank syariah antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. Tugas Bank Syariah: 1. 2. 3. 4.
Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, bagi sebagian atau seluruh karyawan. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Lembaga jasa keuangan non bank adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Tujuan pendiriannya adalah mendorong perkembangan pasar uang dan modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu permodalan usaha. 1.)ASURANSI Asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung (individu atau badan usaha) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan membayar sejumlah premi, Asuransi terdiri dari beberapa jenis, antara lain: 1.)Asuransi kesehatan. 2.)Asuransi pendidikan. 3.)Asuransi jiwa. 4.)Asuransi kebakaran. Manfaat Asuransi : 1.)Meminimalisir risiko kerugian. 2.)Bermanfaat untuk tabungan dan investasi masa depan. 3.)Membantu mengelola keuangan dengan baik. 2.) DANA PENSIUN Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adanya dana pensiun memberikan manfaat bagi karyawan atau peserta dana pensiun untuk memperoleh penghasilan tertentu pada saat masa pensiun. Dana pensiun terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3.) LEMBAGA PEMBIAYAAN Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Penyediaan dana atau barang modal Lembaga pembiayaan meliputi sebagai berikut: 1. 2. 3. Contoh industri keuangan non-bank 5.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Lembaga Penjamin Perusahaan Pengadaian Perusahaan Pembiayaan Skunder Perumahan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PT Danareksa(Persero) Pembayaran (payment) Pembiayaan (lending) Pembanding produk keuangan (financial aggregator) 4.) LEMBAGA JASA KEUANGAN KHUSUS Lembaga jasa keuangan khusus merupakan bagian dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Lembaga keuangan khusus yang dimaksud meliputi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 6.) FINANCIAL TECHNOLOGI Fintech Technologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan perjanjian pinjammeminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Produk jasa fintech antara lain: 1. 2. 3. 7.)PASAR MODAL Pasar modal (bursa efek) merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi. Contoh industri keuangan non-bank 6.
Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Sistem informasi debitur. Pengujian kredit (credit testing). Standar akuntansi bank. Manajemen risiko. Tata kelola babank. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. 1.) Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 2.) Tujuan Otoritas Jasa Keuangan 1. 2. 3. 3.) Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 4.) Tugas Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 5.) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 1.) Dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, wewenang OJK sebagai berikut : 1. 2. 2.) Dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, wewenang OJK sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 3.) Dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenal aspek kehati-hatian. wewenang OJK sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.) Pemeriksaan Bank 1.) Untuk melaksanakan tugas pengaturan sektor jasa keuangan, wewenang OJK yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 2.) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa keuangan, wewenang OJK sebagai berikut : 1. 2. 3. 7.
Menjamin simpanan nasabah penyimpan. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Melaksanakan penjaminan simpanan. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 1.) Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2.)Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3.) Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.)Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 8.