EFEKTIFITAS
SISTEM INFORMASI VOICE OVER BAGI TUNA NETRA
DI JAWA BARAT (SI VOTUN JABAR)
UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
CALON PNS INSPIRATIF 2022
NAMA : INDAH DWIANTI,S.KOM,M.IKOM
NIP : 198102032010012002
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
JL. KAWALUYAAN INDAH II BANDUNG
Biodata
Nama : Indah Dwianti,S.Kom,M.Ikom
NIP : 198102032010012002
Jabatan : Analis kepegawaian Ahli Muda
Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Pengalaman Jabatan
1.Fungsional Pranata Komputer-Disperindag- 2010 - 2019
2.Kepala Seksi Komunikasi Publik - Diskominfo 2020-2021
3.Kepala Seksi Layanan Digital dan Informasi - Diskominfo 2021 -
2022
4.Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan -
Dispusipda Jabar 2022
5. Analis kepegawaian Ahli Muda - Dispusipda -2022 - Sekarang
DAFTAR ISI RENCANA PENGEMBANGAN
PRODUK
PENDAHULUAN KESIMPULAN
ASPEK TEKNIS PRODUK
ANALISA PRODUK DAFTAR PUSTAKA
ANALISA DAMPAK PRODUK
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sejalan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi
Jawa Barat harus mampu hadir memberikan hak atas informasi
khususnya kalangan disabilitas, sebagai solusinya saya berinisiatif
untuk membangun dan mengembangkan aplikasi “Si Votun
Jabar” yaitu Sistem Informasi Voice Over bagi Tuna Netra di Jawa
Barat aplikasi ini di desain sesuai dengan kebutuhan dan
kemudahan bagi kalangan disabilitas yang merupakan aplikasi
voice-over untuk perangkat genggam berbasis Android.
Dalam pengukuran keberhasilan aplikasi menggunakan
metode kualitatif pendekatan action research data yang
dibutuhkan melalui interview menggunakan metode Miles dan
Huberman kami menemukan bahwa aplikasi Si votun sudah
efektif menyediakan akses informasi publik bagi penyandang
disabilitas, informasi yang diberikan akurat dan detail narasi yang
diberikan dapat dipahami untuk jawaban pertanyaan langsung
oleh operator/manusia bukan robot
I. PENDAHULUAN
01 Latar Belakang 03 Tujuan
02
Mengacu pada rujukan pasal 28F Undang- 1..Mendapatkan prosedure layanan informasi
undang Dasar 1945 bahwa setiap orang, yang digunakan saat ini
setiap warga negara indonesia memiliki hak
untuk mendapatkan , menyimpan, mengolah, 2.Merancang dan membangun aksesibilitas
dan memperoleh informasi bagi dirinya dan bagi tuna netra untuk permohonan informasi.
lingkungan sosialnya, jhon Locke, Filsuf
Inggris (1632-1704) menyatakan bahwa hak 3.Merancang komunikasi pentahelik dalam
milik pribadi rakyat adalah sesuatu yang mensosialisasikan aplikasi si votun
amat suci dan tugas negaralah yang
menjamin bahwa setiap warga bisa 04 Manfaat
menikmati hak milik pribadinya
1.Menjadi Rujukan Bagi Badan Publik untuk
Identifikasi dan Perumusan Masalah mengembangkan aplikasi bagi disabilitas
1.Bagaimana Kendala bagi kalangan 2.Dapat meningkatkan indeks keterbukaan
informasi Jawa Barat
disabilitas dalam mengajukan permohonan
3.adanya aksesibilitas yang mudah antara
informasi publik? pemerintah dengan kalangan disabilitas
2.Bagaimana Aplikasi yang adaptif bagi
kalangan disabilitas?
3. Bagaimana Model Komunikasi?
II. ASPEK TEKNIS PRODUK
01 ALAT DAN BAHAN 03 KEBARUAN PRODUK
Pada mobile aplikasi diantaranya user dalam hal ini tuna Aplikasi yang langsung berhubungan
netra sudah mendownload aplikasi si votun melalui dengan pemerintah yang dikhususkan
google apps selanjutnya memasuki proses pertama bagi kalangan disabilitas Tuna Netra
selanjutnya langsung ada instruksi yang menunjukkan Aplikasi yang berbasis voice over
bahwa user harus memilih beberapa permohonan
informasi atau kritik dan saran
02 SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK
Memberikan gambaran desain system yang akan dibangun. Tahapan ini merupakan
system pemodelan dari kebutuhan system yang telah dijelaskan dalam bagian
analisa kebutuhan. Pemodelan yang diberikan mencakup. Pemodelan data dengan
Unified Modeling Language (UML). Pemodelan alur proses dengan work Flow
diagram dan pemodelan user Interface.
Aktor utama dalam system ini adalah Tuna Netra, setiap tuna netra yang telah
membuka aplikasi si Votun dengan permohonan informasi maupun kritik dan saran
secara otomatis akan tersimpan di server
Aktor Pendukung adalah administrator system, yaitu admin PPID . Peran
administrator system sudah sangat jelas bertangunggjawab kelancaran system
bekerja. Karena untuk menjawab permohonan informasi ini ada di kemampuan data
dari admin PPID.
2.1 ALAT DAN BAHAN DIGUNAKAN
Perangkat yang dibutuhkan dalam menggunakan aplikasi si votun ini
diantaranya :
1. Perangkat Lunak
a. Windows sebagai Operating System
b. Google Chrome sebagai Tools Penjelajah (Website)
c. Aplikasi mobile Si Votun Jabar.
Perangkat Keras yang dilibatkan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:
a. Server dengan spesifikasi Intel Xeon Processor MP up to 3.66 GHz (single-
core) atau 3.50 GHz (dual-core) /667 MHz front-side bus; RAM 8Gb
b. Komputer dengan spesifikasi prosesor Intel(R) Core™ i5- 6500 CPU @
3.20GHz 2.19 GHz RAM : 4GB
c. Mouse sebagai peralatan antarmuka
d. Monitor sebagai peralatan antarmuka
e. Keyboard sebagai peralatan antarmuka
f. Gawai Android dengan spesifikasi minimum versi android adalah
Marshmallow.
2.2 SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK
1, Aktor utama dalam system ini adalah
Tuna Netra, setiap tuna netra yang telah
membuka aplikasi si Votun dengan
permohonan informasi maupun kritik dan
saran secara otomatis akan tersimpan di
server .
2. Aktor Pendukung adalah administrator
system, yaitu admin PPID . Peran
administrator system sudah sangat jelas
bertangunggjawab kelancaran system
bekerja. Karena untuk menjawab
permohonan informasi ini ada di
kemampuan data dari admin PPID.
KONDISI SAAT INI
SEBELUM PEMBANDING SESUDAH
2.3 KEBAHARUAN PRODUK
Aplikasi Si Votun Jabar (Sistem Informasi Voice
Over bagi Tuna Netra di Jawa Barat) hadir untuk
menjembatani informasi dari Pemprov Jabar ke
kalangan disabilitas netra. Dengan penggunaan
asistensi suara di Si Votun, para difabel netra
dapat memperoleh informasi publik dengan
cepat, tepat, dan sederhana.
Si Votun sudah melalui dua proses uji coba pada
September 2020. Kini, Si Votun sudah tersedia
untuk diunduh oleh publik di Google Play.
III. ANALISA PRODUK
01 DESKRIPSI PRODUK 03 KEKAYAAN INTELEKTUAL
02
teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan berkembang, dari Aplikasi yang langsung berhubungan
pelayanan yang bersifat konvensional menuju pelayanan secara dengan pemerintah yang dikhususkan
elektronik /e-service yang merupakan bagian dari penyelenggaraan bagi kalangan disabilitas Tuna Netra
e-government. E-Government merupakan bentuk penerapan Aplikasi yang berbasis voice over
pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan
berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan
kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang
cepat dan informasi yang tepat. E-Government diperlukan untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.
MANFAAT PRODUK
standar operasional procedure ini sangat panjang dan lama
sehingga memerlukan waktu yang panjang mulai dari pendaftaran
sampai dengan permohonan informasi ini diterima, bias kita
bayangkan apabila permohonan yang lama ini menimpa pada
masyarakat disabilitas yang secara fisik mereka memiliki
kekurangan dan perlu bantuan orang lain untuk melakukan
sesuatunya. Dengan demikian peneliti mencoba membangun
sebuah aplikasi yang mampu memberikan kemudahan dalam
akses permohonan informasi public sehingga bagi para disabilitas
tidak menjadi terhambat
3.1 DESKRIPSI PRODUK
Adapun variabel-variabel tersebut
yaitu :
a. Pemerintahan yang bertugas
melayani
b. Masyarakat yang dilayani
pemerintah
c. Kebijaksanaan yang dijadikan
landasan pelayanan publik
d. Peralatan atau sarana pelayanan
yang canggih
e. Resources yang tersedia untuk
diracikdalam bentuk kegiatan
pelayanan
f. Kualitas pelayanan yang memuaskan
masyarakat sesuai dengan standart
dan asas pelayanan masyarakat
g. Manajemen dan kepemimpinan serta
organisasi pelayanan masyarakat
h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam
pelayanan masyarakat, apakah masing-
masing sudah menjalankan fungsi
mereka.
3.2 MANFAAT PRODUK
ANDROID ADMIN DATABASE
3.3 KEKAYAAN INTELEKTUAL
Aplikasi Pertama di Indonesia
yang menjembatani kalangan
difabel netra kepada Layanan
Informasi Publik.
Nilai Indeks Inovasi Daerah
dengan kematangan 120
tahapan inovasi : peneran
Aplikasi sudah dilindungi Hak
Cipta
IV. ANALISIS DAMPAK PRODUK
01 PENCITAAN NILAI TAMBAH 03 PENGEMBANGAN BUDAYA DAN
02 NILAI-NLAI KEBANGSAAN
teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan berkembang, dari
pelayanan yang bersifat konvensional menuju pelayanan secara Aplikasi yang langsung berhubungan
elektronik /e-service yang merupakan bagian dari penyelenggaraan e- dengan pemerintah yang dikhususkan
government. E-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan bagi kalangan disabilitas Tuna Netra
yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis Aplikasi yang berbasis voice over
teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik
yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi
yang tepat. E-Government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.
KEPELOPORAN DAN DAYA INSPIRASI
standar operasional procedure ini sangat panjang dan lama
sehingga memerlukan waktu yang panjang mulai dari pendaftaran
sampai dengan permohonan informasi ini diterima, bisa kita
bayangkan apabila permohonan yang lama ini menimpa pada
masyarakat disabilitas yang secara fisik mereka memiliki
kekurangan dan perlu bantuan orang lain untuk melakukan
sesuatunya. Dengan demikian peneliti mencoba membangun
sebuah aplikasi yang mampu memberikan kemudahan dalam
akses permohonan informasi public sehingga bagi para disabilitas
tidak menjadi terhambat
4.1 PENCIPTAAN NILAI
TAMBAH
KEPELOPORAN DAYA INGAT
V. RENCANA PENGEMBANGAN
01 PRODUK 03 PENERAPAN IMPLEMENTASI
ROAD MAP/PETA JALAN PENGEMBANGAN PRODUK
02 Dalam pengembangan Produk yang lebih efektif dalam penerapannya Dari hasil penerapan siklus I di SLBA Pajajaran
karena makalah ini difokuskan pada pengembangan aplikasi yang telah sebanyak 23 orang yang sebagian besar
mendapatkan beberapa masukan dari para pengguna melalui wawancara berprofesi guru menyampaikan bahwa dengan
yang di lakukan secara daring yang diikuti oleh Ketua DPC Pertuni aplikasi ini mudah untuk digunakan dan tidak
perwakilan dari 27 Kabupaten/Kota juga dilaksanakan guna memperbaiki ada hambatan apapun dan respon dari admin
permasalahan dalam keterhambatan dalam proses permohonan informasi PPID cepat. Selanjutnya dari siklus ke 2 yang
publik. Adapun siklus pengembangan menggunakan metode action dilaksanakan di wyata guna Bandung sebanyak
research dengan menerapkan beberapa siklus 20 orang menyampaikan bahwa aplikasi si
votun ini memberikan kemudahan informasi
KETERLIBATAN SDM DAN BIAYA PENGEMBANGAN dan para disabilitas diberikan ruang lebih
INOVASI mudah
standar operasional procedure ini sangat panjang dan lama sehingga
memerlukan waktu yang panjang mulai dari pendaftaran sampai dengan
permohonan informasi ini diterima, bias kita bayangkan apabila permohonan
yang lama ini menimpa pada masyarakat disabilitas yang secara fisik mereka
memiliki kekurangan dan perlu bantuan orang lain untuk melakukan
sesuatunya. Dengan demikian peneliti mencoba membangun sebuah aplikasi
yang mampu memberikan kemudahan dalam akses permohonan informasi
public sehingga bagi para disabilitas tidak menjadi terhambat
5.1 ROAD MAP/PETA JALAN PENGEMBANGAN PRODUK
5.2 KETERLIBATAN SDM DAN BIAYA PENGEMBANGAN
INOVASI
PERTUNI
TELKOM UNIVERSITY READ MORE
PERTUNI
5.3. PENERAPAN DAN
IMPLEMENTASI
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZGUKTERZELC&T=1S
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NPNMZV_A9JI
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YWCJCL5V2WS&T=50S
READ MORE
5.3 PENERAPAN /IMPLEMENTASI
Perbedaan sebelum dan sesudah responden
mengenal aplikasi Si Votun
Perbandingan dengan media sosial yang digunakan oleh
disabilitas tuna netra
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN SARAN
1.Keakuratan informasi publik yang ditunjukkan 1.Kepada para penyandang disabilitas
aplikasi Si Votun Jabar sudah memberikan data agar senantiasa belajar dan berproses
yang jelas sehingga sampai pada pengguna yang mengikuti teknologi yang berkembang
dituju dengan tepat, efektif dan efisien semakin pesat ini, sehingga
keterbatasan tidak menjadi penghalang
2.Berdasarkan proses evaluasi pengunaan aplikasi dalam proses permohonan informasi
Si Votun Jabar oleh para informan, aplikasi ini
sudah menunjukkan sifat user friendly. tidak 2.Adanya regulasi yang mengatur untuk
mengalami kesulitan dalam pengoperasian, mulai semua Petugas pengelola informasi dan
dari mengisi identitas diri sampai mencoba dokumentasi atau PPID menggunakan
masuk ke menu permohonan informasi publik dan aplikasi si votun untuk memberikan
kritik/saran. pelayanan kepada masyarakat kalangan
disabilitas
3.kedetailan direksi dalam aplikasi juga sudah
dipahami oleh informan, dibuktikan dengan 3.Memberikan bimbingan secara terus
kelengkapan biodata yang harus diisi oleh menerus dalam penggunaan aplikasi
informasi sudah terpenuhi.Dari uraian tersebut kepada kalangan disabilitas untuk
menandakan sistem informasi voice over memberikan kemnadirian dalam
berbasis aplikasi android memang sudah mencari informasi
selayaknya mendapat perhatian bagi pemerintah
untuk dikembangkan lebih baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA
(Widjajanto et al., 2015)Aisyahemail. (n.d.). No Title. Penyebab Ketunanetraan.
Di, P., & Surakarta, K. (2017). Aksesibilitas Lahan Parkir Dan Lift. 4(1), 27–34.
Khaliq, I., & Torre, I. Dela. (2019). A study on accessibility in games for the visually impaired. PervasiveHealth:
Pervasive Computing Technologies for Healthcare, 142–148. https://doi.org/10.1145/3342428.3342682
Kriswahyu, H. dkk. (2017). Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI Disusun
dengan semangat dedikasi. 31.
Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2016). Ensiklopedia Teori Komunikasi (Jilid 2). Kencana.
Ministry of State Secretariat. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 243, 1–5.
Novianti, E., Bakti, I., & Perbawasari, S. (2020). Jaringan komunikasi dan implementasinya dalam mengembangkan
desa berbudaya lingkungan. Jurnal Kajian Komunikasi, 8(1), 85. https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.24004
PBB 2007, C. on the R. of P. with D. (n.d.). Terjemahan Konvensi Penyandang Disabilitas.pdf.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). UU KIP No. 14 Tahun 2008. https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-
nomor-14-tahun- 2008-3
Peraturan Pemerintah Nomo 42 Tahun 2020. (2020). www.hukumonline.com/pusatdata. 1–24.
PerKI No.1 tentang SLIP. (2010). Peraturan Komisi Informasi No.1 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Komisi
Informasi Pusat, 1–71.
PP NOMOR 42 TAHUN 2O2O. (2020). Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari
Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. 031154.
Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Natapraja, 1(1).
https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3194
Review Symposium. (1993). In British Educational Research Journal (Vol. 19, Issue 5, pp. 579–580).
https://doi.org/10.1080/0141192930190510
LAMPIRAN
PENGHARGAAN
GOLDEN WINNER DI AJANG AJANG GOVTECK
PRIA INDONESIA 2021 INTERNASIONAL 2021
TERIMA KASIH
www.sivotunjabar.go.id