HANDBOOK

Nama : Wulansari
NIM : B011201160
Kelas : Hukum Adat (C)

1. Mencari kewenangan atau kewajiban atau larangan masing-masing hak
berdasarkan hirearki !

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah :
a. Yang pertama yaitu Hak Bangsa Indonesia atas tanah Hak ini merupakan hak

privat sekaligus hak publik. Pada dasarnya, seluruh tanah di wilayah Indonesia
adalah tanah Bangsa Indonesia. Selama seseorang adalah warga negara Indonesia,
maka ia berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang ada di
wilayah Indonesia. Dalam hak ini, artinya setiap warga negara Indonesia
memiliki hak untuk dapat menggunakan dan memanfaat kan tanah yang ada di
Indonesia.
b. Hak menguasai oleh negara atas tanah Meskipun seluruh tanah Indonesia milik
Bangsa Indonesia, pengaturan dan pemanfaatannya tetap diatur oleh pemerintah.
Sehingga, warga negara Indonesia pun tidak dapat menggunakan tanah Indonesia
dengan semauannya jika tidak sesuai dengan pengaturan dari pemerintah. Setelah
membaca pada hak diatas, maka kita tetap harus menyesuaikan dengan hak yang
kedua ini yaitu kita tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah atas tanah yang ada di Indonesia.
c. Hak ulayat masyarakat hukum adat Hak ulayat diakui dalam UUPA Pasal 5, yang
berbunyi: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan
peraturan perundag-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” Tanah ulayat adalah tanah di
mana orang asing yang bukan merupakan penduduk daerah itu tidak diizinkan
masuk.
d. Jadi, berdasarkan ketiga hal diatas maka selama seseorang adalah warga negara
Indonesia, maka ia berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang
ada di wilayah Indonesia, artinya setiap warga negara Indonesia memiliki hak
untuk dapat menggunakan dan memanfaat kan tanah yang ada di Indonesia.

Namun, tentunya tetap harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah atas tanah yang ada di Indonesia.

2. Mencari tahu siapa yang menyampaikan teori mengembang mengempis :
Teori mengembang dan mengempis ditemukan oleh Ter Haar.

3. berapa tahun seseorang meninggalkan tanahnya dan dianggap melepaskan hak atas
tanah tersebut ?

Dalam peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957
Tanggal 24 September 1958 menegaskan bahwa; “orang yang membiarkan saja tanah
menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap
telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”. Artinya, seseorang
yang telah membiarkan tanahnya dikuasai oranglain dalam kurun waktu 18 tahun,
maka dia (pemilik tanah) dianggap telah melepaskan hak tanah tersebut.

4. Carilah minimal 3 yurisprudensi yang berkaitan dengan penerapan asas
rechtverwaking dalam penguasaan tanah !

Lembaga rechtsverwerking telah terbukti dalam berbagai yurisprudensi RvJ atau
HR maupun MA, antara lain:
a. “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan
gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan
itikad baik”. Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Pebruari 1970):
b. “Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama
itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan
(bezit) itu adalah berdasarrkan hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:
c. “Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki
tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”.
(Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).
d. Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa
dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW). (MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972).

Dari yurisprudensi MA ini membuktikan dari sisi akibat, bahwa daluwarsa
mempunyai persamaan dengan rechtsverwerking. Daluwarsa mengacu pada lamanya
waktu tertentu menyebabkan hapusnya hak disatu pihak atau diperolehnya hak
dipihak lain. Demikian juga rechtsverwerking sebagaimana dalam hukum adat

mengacu pada pelepasan hak yang didasarkan berlangsungnya jangka waktu yang
lama tertentu. Itulah beberapa yurisprudensi terkait penerapan asas rechtverwaking
dalam penguasaan tanah.

5. Carilah contoh kasus konflik terkait pertanahan dalam masyarakat hukum adat dan
bagaimana anda menganalisa kasus tersebut berdasarkan UU yang berlaku !

Salah satu desa adat yang pernah memiliki permasalahan terkait sengketa tanah
yaitu pada tanah adat di Desa Kubutambahan. Salah satu sengketa tanah adat di Desa
Kubutambahan yang begitu besar dan menjadi perhatian publik maupun para
praktisi hukum serta tokoh masyarakat adat adalah sengketa tanah Duwe (Milik)
Pura Desa Kubutambahan dengan Pihak Gede Kastawan Cs. Penguasa fisik
tanah-tanah Adat (Tanah Laba Pura Adat Kubutambahan) telah dikuasai secara
turun-temurun. Sengketa tanah adat tersebut selanjutnya mengalami proses hukum
diawali dengan proses di Pengadilan Negeri yang dimenangkan oleh pihak Gede
Kastawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 97/Pdt.G/200/PN
Sgr, Menurut penuturan Pemerintahan Desa Kubutambahan bapak Gede Widiawan
dan Pembangunan Desa Kubutambahan bapak I Made Wijana, pada tahun 2005 disaat
proses perkara masuk dalam tahap PK, pihak Pengadilan Negeri Singaraja
memaksakan dilakukannya eksekusi tanah sengketa tersebut, sehingga terjadi
pergolakan menentang/ menolak eksekusi pada tanggal 28 Nopember 2005 yang
dilakukan serempak oleh masyarakat Desa Kubutambahan dengan cara memblokir
jalan menuju desa Kubutambahan.

Analisis saya terkait konflik sengketa tanah yang terjadi diatas adalah pada
dasarnya, konflik persengketaan tanah tersebut berawal dari adanya pemahaman yang
parsial terhadap silsilah keluarga ditambah lagi proses perumusan silsilah yang
dilakukan secara perorangan dan tidak melibatkan para Penghulu Desa Adat/Tetua
desa adat Kubutambahan menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam
menentukan ahli waris. Disamping itu, masih kurangnya pemahaman masyarakat
akan ketentuan atau regulasi nasional di bidang pertanahan yang mengatur tentang
hak tanah masyarakat adat serta aturan terkait penguasaan tanah yang ditelantarkan
oleh pemilik atau ahli warisnya dalam jangka waktu 20 tahun, sesuai dengan
yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia
secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan

hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh
pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh
yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh
kesaksian orang yang dapat dipercaya.
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Selanjutnya diatur pula dalam Dalam praktek hukum, ternyata penguasaan fisik
yang demikian itu diakui dilindungi oleh Negara yang direfrentasikan melalui
beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, berikut ini:
1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal
9 Desember 1975 yang menguraikan; “…..mereka telah membiarkannya berlalu
sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu
tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah
meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat
Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September
1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18
(delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas
tanah tersebut (rechtsverwerking)”
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari
1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas
tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27
tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan
anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka”. Pertimbangan
Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang
telah menduduki tanah tersebut tuntuk waktu yang lama, tanpa gangguan
dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus
dilindungi oleh hukum.
Itulah contoh konflik terkait sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat hukum
adat yang ada di Indonesia beserta aturan-aturan yang mengatur hal-hal terkait
pertanahan tersebut.