ebook Duta KN Jakarta

e-Magz







Duta






Vol.1

Duta







Kekayaan








Negara
















Alpha Akbar Raditya
Jakarta, DJKN mem- yang dengan kom-
iliki 5 (lima) Kantor posisi sebagai beri- Hidup adalah pili-
Operasional dan 1 kut: han yang harus di-
Kantor Wilayah, yang 1 orang dari Kanwil jawab, maka jawablah
siap melayani segala DJKN DKI Jakarta, 1 sebaik mungkin.
hal terkait kegiatan orang dari KPKNL Ja-
p e n g e l o l a a n karta I, 1 orang dari
kekayaan Negara, KPKNL Jakarta II, 2
lelang, dan piutang orang dari KPKNL Ja-
Negara, dengan karta III, 2 orang dari
perspektif profesion- KPKNL Jakarta IV, dan
al.
1 orang dari KPKNL
Untuk menginisiasi Jakarta V.
perubahan di lingkup Sri Desyanti
Kanwil DJKN DKI Ja- Tidak ada istilah “terlalu tua”atau
karta, masiing - “terlalu muda” untuk mengejar impi-
masing kantor telah an, yang terpenting dalam ke-
m e m i l i k i D u t a hidupan adalah perjuangan untuk
Kekayaan Negara meraih mimpi dan selalu berusaha
untuk membantu dan memberi
manfaat bagi orang lain
Eko Wahyu Febrianto

“Jika mengerjakan sesuatu hal
tidak berasal dari hati, maka
mudah untuk mencari seribu
alasan untuk menunda atau
menolaknya. Akan tetapi jika
mengerjakan sesuatu hal da-
ting dari hati, cukup satu ka-
limat “Ya! Ayo kita kerjakan
dan kita selesaikan!”.

Here We Are





Duta Kekayaan Negara
lingkup Kanwil DJKN DKI

Rahmad Sigit Jakarta siap menjadi ka-
talisator perubahan ke
Pria yang satu ini arah yang lebih baik.
memiliki hobi
Olahraga, Otomotif, dan
Musik. Saat ini ber-
dinas di KPKNL Jakarta
IV.











Aditio Wahyudi

Menjadi diri sendiri,
yakin akan kemampuan Wagino
diri, bertindak arif, Stay cool and lovely, no
jangan sombong, jad- matter what they say
ilah manusia berguna

bagi sesame.













Tarsisius Gloriant

Simbolon
Never impose on others
Erwin Situmorang
what you would not
choose for yourself" Pria yang satu ini
sekarang berdinas di
---- Confucius(c. 500 BC
KPKNL Jakarta V

More









Than just






a word













































Kolom
Kolom








Duta
Duta

DJKN











saatnya kamu berubah dan unjuk gigi!











Oleh :Eko Wahyu Febrianto

KPKNL Jakarta I





Arahan Menteri Keuangan berkualitas sebagai pelaku atau yang tidak mau menerima peru-
yang menyebutkan bahwa DJKN pihak yang akan menjalankan bahan tersebut karena mereka
sebagai salah satu unit eselon I berbagai visi dan misi yang su- sudah merasa nyaman berada
di Kementerian Keuangan yang dah disusun sebelumnya. di posisinya saat ini. Budaya ker-
diharapkan dapat menjadi reve- Lantas, sudah siapkah kita se- ja warisan orde lama (atau yang
nue center sudah sama-sama bagai punggawa DJKN untuk sering diistilahkan oleh teman-
kita dengar dan ketahui. Potensi menjalankan tugas-tugas terse- teman DJKN sebagai budaya
pendapatan khususnya dari but? jahiliyah) yang tidak mengarah
sektor PNBP sepertinya masih ter- pada tujuan organisasi sudah
buka lebar untuk dapat digali Perubahan ke arah yang sepatutnya ditinggalkan. Dis-
lebih lanjut sebagai salah satu lebih baik mutlak diperlukan inilah peran seorang pemimpin
penyumbang APBN selain dari agar tujuan organisasi tercapai. untuk memfasilitasi perubahan
sektor perpajakan. Untuk itulah Ibarat kereta api, kita seluruh ele- yang sewaktu-waktu perlu dil-
harapan besar sedang diletak- men DJKN bersama dengan akukan. Lantas, bagaimana
kan di atas pundak punggawa- Saudara-Saudara dari unit strategi untuk melakukannya?
punggawa DJKN agar bisa me- eselon I yang lain ada pada sa-
menuhi ekspektasi tersebut. tu rangkaian yang sama berna- Pertama, seorang pem-
ma Kementerian Keuangan. impin tidak boleh alergi dengan
Strategi baik jangka pen- Jangan sampai kita tertinggal perubahan. Karena banyak
dek maupun jangka panjang dari gerbong yang lain hanya sekali pemimpin yang cender-
telah disusun sebagaimana ter- karena kita tidak bisa beradap- ung pada status quo atau
tuang dalam butir-butir Rakernas tasi atau mengikuti perubahan percaya pada suatu hal yang
2016 DJKN. Strategi-strategi ter- yang telah diarahkan baik oleh sudah berjalan, percaya bahwa
sebut akan menjadi guidance Kementerian Keuangan secara apa yang dia lakukan selama ini
bagi DJKN untuk bisa meraih umum maupun DJKN secara sudah benar, sehingga ia takut
tujuan organisasi khususnya khusus. dengan perubahan. Jangan
peran DJKN sebagai revenue sampai ketika badan dan kaki
center. Penyempurnaan regulasi Untuk mencapai tujuan sudah berubah, malah kepalan-
atau kebijakan dan penyediaan dengan hasil yang lebih baik ya tidak mau ikut berubah. Kalau
infrastruktur dalam rangka men- terkadang seseorang dituntut hal ini terjadi, maka tujuan or-
dukung strategi telah dan se- untuk melakukan perubahan, ganisasi sulit untuk berhasil.
dang dilakukan oleh DJKN. baik itu dalam skala besar mau-
Selain itu, yang tak kalah penting pun kecil, tak terkecuali sebuah
adalah mempersiapkan Sumber organisasi dalam hal ini DJKN.
Daya Manusia DJKN yang Namun, terkadang pula banyak

Peran para pimpinan baik level Terakhir, pemimpin harus toh selama ini mereka bekerja
eselon IV sampai yang tertinggi mampu menunjukkan langkah biasa-biasa saja sudah dapat
sangat penting di mata para pertama apa yang bisa dil- memperoleh hasil yang cukup
staff agar proses perubahan or- akukan supaya perubahan terse- baik. Pola pikir seperti ini yang
ganisasi dapat berjalan baik. but bisa menjadi sesuatu yang sebaiknya dihilangkan dari
Mereka diharapkan dapat men- konkret dan mudah dilakukan. pikiran masing-masing staff.
jadi contoh yang baik serta Dengan tiga langkah tadi, di- Mereka harus sadar bahwa
dapat menjadi leader bagi harapkan seluruh anggota tim peran mereka dalam wadah
bawahan-bawahannya. Untuk telah siap melakukan peru- organisasi DJKN saat ini tidak
itu, hal yang harus dilakukan per- bahan demi mencapai tujuan dapat dianggap remeh lagi.
tama kali adalah menciptakan bersama yang lebih baik. Se- Mereka harus sadar bahwa
suasana tim yang tidak takut ter- bagai gambaran, DJKN diharap- mereka melalui DJKN dapat ber-
hadap perubahan. Setelah itu kan menjadi revenue center kontribusi lebih bagi Negara sep-
baru kita bisa menyampaikan dan akan mengambil peran erti Saudara-Saudara kita unit
hal-hal yang perlu diubah kepa- yang besar dalam rangka mem- eselon I yang lain.
da tim. Jika suasana tim seperti perkuat struktur ABPN kita.
ini belum muncul, maka bi- Sudah bukan waktunya
asanya organisasi tersebut juga Untuk dapat memenuhi mereka bekerja biasa-biasa sa-
tidak bersedia untuk berubah. peran dimaksud, para pimpinan ja. Saatnya sekarang mereka
diharapkan dapat memberikan bekerja luar biasa! DJKN dalam
Untuk dapat menjadi con- penjelasan terkait apa saja yang beberapa waktu ke depan akan
toh atau leader perubahan, pa- harus dilakukan bawahan dalam memperkuat posisi strategisnya
ra pimpinan dapat men- proses perubahan tadi. selain sebagai garda pengelola
gaplikasikan langkah-langkah asset Negara sekaligus sebagai
sebagai berikut. Langkah per- Setelah para pimpinan revenue center!
tama adalah menemukan ketid- menjalankan fungsi dan tugas Sebagai penutup, mengutip
akpuasan seperti apa yang me- mereka dalam proses peru- quote dari John F. Kennedy,
nyebabkan mereka ingin beru- bahan tadi, maka giliran para “Jangan tanyakan apa yang
bah. Setelah itu, para pemimpin staff DJKN untuk ambil bagian negara ini telah berikan kepa-
harus bisa menunjukkan ke arah dan ikut serta dalam perubahan damu, tapi tanyakan apa yang
mana perubahan tersebut akan organisasi tersebut. Selain ara- telah kamu berikan kepada
menuju. Karena jika seseorang han dari para pimpinan, negaramu”. Rasanya quote ini
tidak tahu perubahan yang ia kesadaran dari masing-masing relevan dengan kondisi DJKN
lakukan akan menuju ke arah staff untuk mau berubah ke arah saat ini. Terakhir, DJKN, sudah
mana, visi perubahannya tidak yang lebih baik jelas diperlukan. siapkah kamu berubah dan un-
jelas, dan pemimpin tidak mam- juk gigi?!
pu menggambarkan tujuan akhir Mungkin banyak di pikiran
dari perubahan itu, maka mere- para staff, buat apa sih peru- Tabik.
ka juga akan enggan berubah. bahan-perubahan diperlukan?,

DJKN










10
TAHUN KE DEPAN








Oleh : Sri Desyanti

KPKNL Jakarta II

Trasformasi Kelembagaan dan terukur baik dari internal (BSG), dan kerja sama penye-
merupakan tindak lanjut dari DJKN (memberikan pelayanan diaan infrastruktur.
program reformasi birokrasi Ke- prima yang berorientasi pada
menterian Keuangan dengan outcome), maupun dari pihak Di bidang penilaian kontri-
memperkuat budaya akuntabili- eksternal DJKN seperti kepatuhan busi DJKN adalah selain
tas yang beorientasi outcome, stakeholder dalam mengelola/ menyajikan nilai BMN, DJKN juga
perampingan proses bisnis, aset di Kementerian/lembaga. melaksanakan penilaian atas
mempercepat digitalisasi, Salah satu kontribusi DJKN untuk proposal pemanfaatan dengan
struktur organisasi yang lebih penerimaan negara berasal dari skema KSP maupun BGS/BSG.
efektif, menghargai kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyajian analisis kelayakan
pegawai berprestasi dan lebih (PNBP) yang berasal dari bidang bisnis dalam pemanfaatan BMN
proaktif dalam mempengaruhi pengelolaan kekayaan negara, berupa KSP yang memiliki keu-
stakeholder untuk menghasilkan penilaian, pengurusan piutang nikan dan kekhasan merupakan
terobosan nasional. Sejalan negara dan lelang. peluang yang dapat dimanfaat-
dengan transformasi kelem- kan oleh DJKN untuk membantu
bagaan, Direktorat Jenderal Di bidang pengelolaan pengelolaan BMN secara opti-
Kekayaan Negara (DJKN) mem- Kekayaan Negara kontribusi mal guna meningkatkan PNBP.
iliki 9 (sembilan) inisiatif Strategis DJKN adalah dengan mengopti-
yang terdiri dari 6 (enam) inisiatif malkan pengelolaan BMN me- Di bidang pengurusan
Manajement Asset, 3 (tiga) ini- lalui pengelolaan BMN yang piutang negara, kontribusi DJKN
siatif Special Missions dan trans- handal efektif, efisien dan akunt- terhadap PNBP saat ini adalah
formasi organisasi. Bertitik tolak abel. Pengelolaan BMN mampu melaksanakan pengurusan
dari transformasi kelembagaan mewujudkan belanja negara piutang negara/daerah yang
tersebut DJKN perlu melakukan yang efisien dan efektif melalui berasal dari penyerahan Instansi
perubahan, terobosan/inovasi perencanaan yang komprehen- Pemerintah Pusat/Daerah, Lem-
dibidang pengelolaalan sif baik untuk kegiatan penga- baga Negara, Komisi Negara/
kekayaan negara sesuai visi daan maupun pemeliharaan. Lembaga Tinggi Negara, yang
DJKN “ Menjadi pengelola Seiring dengan meningkatnya menghasilan penerimaan beru-
Kekayaan Negara yang profes- kesadaran akan pentingnya pa PNDS dan Biaya Administrasi
sional dan akuntabel untuk pengelolaan kekayaan negara
sebesar-besarnya kemakmuran terutama pengelolaan BMN, Sedangkan di bidang le-
rakyah”. membuat pengelola dan lang, kontribusi DJKN terhadap
pengguna BMN dituntut juga un- PNBP adalah melalui penjualan
Penguatan fungsi DJKN tuk mengoptimalkan utilisasi dari BMN secara lelang, Selain itu le-
selaku pengelola kekayaan BMN. Optimalisasi BMN dapat lang juga memiliki fungsi budg-
negara tersebut sejalan dengan meningkatan pendapatan eter untuk mengumpulkan pen-
arahan Menteri Keuangan, Bah- negara melalui pemanfaatan erimaan negara dalam bentuk
wa DJKN harus merubah para- BMN seperti sewa, kerja sama bea lelang, Pajak Penghasilan
digma menjadi revenue center. pemanfaatan, Bangun Guna (PPh) dan Bea Perolehan Hak
Untuk merubah paradigma di- Serah (BGS)/Bangun Serah Guna atas Tanah dan Bangunan
perlukan terobosan yang akurat (BPHTB).

Tantangan DJKN sebagai bisa memonitor aset Kementeri- Dibidang Piutang Negara
revenue center 10 (sepuluh) ta- an/ Lembaga. Aplikasi SIMAN penyelesaian database piutang
hun ke depan semakin berat, kedepannya harus lebih mem- negara, pengembangan riset
seiring dengan kondisi berikan informasi yang lengkap data/kajian untuk mendorong
perekonomian global yang be- terkait pengelolaan aset. Dari terobosan-terobosan dalam
lum kondusif. DJKN 10 (sepuluh) aplikasi tersebut DJKN selaku penagihan piutang macet dan
Tahun ke depan dituntut untuk Pengelola Barang dapat 1. Me- membuat pemetaan barang
lebih mengembangkan potensi monitor BMN Idle karena dalam jaminan.
terbaiknya dalam rangka men- praktiknya sebagian K/L masih
capai Visi dan Misi DJKN. enggan untuk menyerahkan Selain itu mewujudkan opti-
BMN idle kepada pengelola Ba- malisasi penerimaan negara
Sesuai dengan transforma- rang. Padahal potensi PNBP dari melalui optimalisasi ROA (Return
si kelembagaan harapan penulis BMN Idle sangat besar, yang On Asset) melalui penyerahan
untuk DJKN 10 tahun kedepan dapat menghasilkan PNBP da- pengelolaan aset BUN
dibidang penilaian tersedianya lam bentuk sewa, kerjasama (Bendahara Umum Negara)
peraturan dan standardisasi pemanfaatan, BGS/BSG, 2. Ap- secara bertahap kepada LMAN
penilaian SDA(batu bara, Hutan likasi yang bisa memonitor po- (Lembaga Manajemen Aset
produksi, hutang lindung dan tensi PNBP dari K/L (dari pem- Negara) untuk proses pengem-
mineral), Penilai yang berkuatlitas anfaatan aset) dan terakhir ap- bangan dan utilisasi aset yang
(capacity building penilaian likasi yang bisa memonitor tindak lebih berkontribusi terhadap pen-
dengan kerja sama dengan lanjut kegiatan pengawasan erimaan Negara Bukan Pajak
pihak terkait), Basis data dan pengendalian (wasdal). dan cost saving.
penilaian yang handal. Bulai Mei
2017, DJKN akan melakukan re- Di Bidang lelang melalui Berdasarkan uraian di atas ,
valuasi aset atas tanah dan/atau peningkatan penggunaaan e- kiranya DJKN 10 Tahun mendatang
bangunan milik kementerian/ auction. Lelang melaluii e- dapat memberikan kontribusi yang
lembaga. Hasil revalusi diharap- auction terbukti efektif dapat lebih terhadap peningkatan PNBP
kan sebagai basis data untuk meminimalisir mafia lelang dan melalui optimalisasi pengelolaan
pembentukan basis data nilai dapat mengoptimalkan hasil kekayaan negara guna mendukung
pasar tanah yang berskala na- lelang. Oleh karena itu perlu DJKN sebagai revenue center.
sional. penyempuranaan aturan dan
adanya kebijakan bahwa setiap
Di bidang Pengelolaan pelaksanaan lelang wajib me-
Kekayaan Negara implementasi lalui aplikasi e-auction.
SIMAN diharapkan aplikasi yang



DJKN












PUSAT TATA KELOLA KEKAYAAN INDONESIA















Oleh : Aditio Wahyudi

KPKNL Jakarta III



Sepuluh tahun berlalu 12.422 per tahun dan menem- Seluruh pertanyaan terse-
sejak Direktorat Jenderal Piutang pati peringkat 5 (lima) dari 10 but sewajarnya dapat dijawab
dan Lelang Negara bertransfor- (sepuluh) negara ASEAN. Pen- oleh DJKN sebagai perwakilan
masi menjadi Direktorat Jenderal capaian tersebut jauh tertinggal pemerintah yang diberikan
Kekayaan Negara (DJKN). Trans- dari negara dengan minim sum- amanah untuk mengelola
formasi yang membawa DJKN ber daya alam seperti Singapura kekayaan negara. Pada ken-
menjadi organisasi dengan tu- (USD 90.249) di peringkat per- yataannya, tidak semua pertan-
gas dan fungsi sangat beragam. tama dan Brunei Darusalam yaan tersebut dapat dijawab.
Mulai dari pengurusan piutang (USD 83.513) di peringkat kedua. Jika demikian adanya, maka
dan lelang negara, sampai Anomali atas pen- tidak berlebihan jika Doli Siregar
pengelolaan kekayaan negara. (akademisi dan penilai publik)
capaian GDP PPP Per-Capita
Khusus berbicara tentang Indonesia mengindikasikan bah- menilai bahwa pengelolaan
pengelolaan kekayaan negara, wa pemerintah belum mampu kekayaan negara di Indonesia
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang men-drive kekayaan negara In- masih karut marut. Bagaimana
Dasar 1945 (UUD 45) menya- donesia untuk menyejahterakan mungkin pemerintah bisa men-
takan bahwa, bumi, air dan masyarakat. Kenapa hal ini bisa drive kekayaan yang dimiliki, se-
kekayaan alam yang terkan- terjadi? Sebelum mencari jawa- mentara besaran atas kekayaan
dung di dalamnya dikuasai oleh ban atas pertanyaan tersebut, tersebut tidak diketahui. Sebagai
Negara dan dipergunakan untuk perlu kiranya Pemerintah dapat insan DJKN, janganlah berkecil
sebesar-besarnya kemakmuran menjawab beberapa pertan- hati dengan statement tersebut.
rakyat. Sangat jelas tertuang da- yaan berikut. Opini WTP dari BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah
lam pasal tersebut bahwa tujuan 1. Berapa nilai potensi Pusat, menjadi bukti bahwa
akhir dari pengelolaan kekayaan kekayaan alam Indonesia DJKN telah memulai era baru
negara adalah kemakmuran (darat, laut, udara)?
rakyat. Namun demikian, berkai- dalam ranah pengelolaan
tan dengan memakmurkan 2. Berapa nilai sumber energi kekayaan negara. Kritikan terse-
rakyat, Indonesia sepertinya ha- Indonesia? but sejatinya dapat menjadi
rus belajar lebih banyak lagi dari 3. Berapa nilai seluruh infra- pelecut semangat bagi insan
negeri tetangga. Mengacu pa- struktur Indonesia? DJKN untuk bekerja lebih keras
da data yang dikeluarkan oleh guna mewujudkan tata kelola
International Monetary Fund 4. Berapa nilai kekayaan kekayaan negara yang lebih
(IMF), nilai Gross Domestic Prod- negara dipisahkan baik lagi.
uct (PPP) per-capita Indonesia pemerintah Indonesia di
tahun 2016 diestimasi senilai USD seluruh BUMN?

Sepuluh tahun bukanlah baik landasan hukum pengel- memberikan perhatian khusus
waktu yang singkat, namun olaan kekayaan negara. Jika terhadap asset-aset yang un-
bukan pula waktu yang lama selama ini satker khususnya, derutilized. Dengan “power”
bagi DJKN untuk membenahi dibuat bingung karena landasan yang dimiliki, DJKN akan menarik
tata kelola kekayaan negara. hukum yang terpecah-pecah, asset-asset idle di Kementerian/
Fase 10 (sepuluh) tahun per- maka di fase 10 tahun kedua, Lembaga (K/L) dan mendistri-
tama, DJKN dapat diibaratkan DJKN menyusun dan meng- busikannya kepada K/L lain yang
seperti anak kecil yang berada gabungkan berbagai macam lebih membutuhkan (as simple
dalam masa pertumbuhan, dan bentuk peraturan ke dalam se- as that).
akan terus mencari bentuk ter- buah peraturan terpadu. d. Human Capital Develop-
baik dari hidupnya. Jhon P. b. Memiliki sistem teknologi ment Program;
Kotter, menyebutkan bahwa informasi yang terintegrasi; DJKN bekerjasama dengan unit
faktor pertama yang me- DJKN mengintegrasikan pelatihan di Kementerian Keu-
nyebabkan gagalnya sebuah berbagai aplikasi yang selama angan menyediakan berbagai
transformasi (perubahan, red) ini digunakan di tingkat pengel- akses terhadap peningkatan
adalah “can not establishing a ola maupun di tingkat satker kompetensi SDM, baik berupa
great enough sense of urgency”. (SIMAK, SIMAN, SIP, GIS, dan ap- pelatihan, fasilitas hardware,
Pimpinan tidak mampu meng- likasi pendukung lainnya) ke da- software, dll. Sehingga SDM
gerakkan setiap level sumber lam sebuah sistem dan data- DJKN (±3.500 orang) mampu
dayanya untuk keluar dari zona base tunggal. Hal ini akan melakukan tugasnya dalam
nyaman. Hal itu tidak akan ter- memudahkan pengambil kepu- rangka melakukan tata kelola
jadi di fase 10 (sepuluh) tahun tusan untuk menjawab pertan- kekayaan negara atas seluruh
kedua, setiap pimpinan di unit yaan apa saja jenis kekayaan asset Indonesia yang tersebar
2
terkecil akan mengawal transfor- negara yang dimiliki, di mana luas sekira ±5.000.000 km .
masi kedua DJKN. Dengan be- letaknya, siapa yang me- Layaknya matahari yang
gitu, DJKN akan tumbuh dan manfaatkan, dan berapa menjadi pusat tata surya, DJKN
bertransformasi lagi menjadi or- nilainya. akan menjadi pusat tata kelola
ganisasi yang lebih dewasa, c. Mampu melakukan kekayaan negara untuk men-
menjadi manajer asset yang efisiensi utilisasi kekayaan dukung amanat UUD 1945
handal dengan berbagai kelebi- negara; mewujudkan sebesar-besarnya
han sebagai berikut: Sebagai manager asset kemakmuran rakyat. Seperti kata

a. Memiliki landasan hukum pemerintah, DJKN memahami pepatah “when the best is possi-
pengelolaan kekayaan betul bahwa asset yang tidak ter ble better is not enough”, mari
negara yang terpadu; -utilisasi akan memberikan im- bekerja lebih keras lagi !!
Penting bagi pengelola ataupun pact negatif berupa cost. Ber-
satker untuk memahami dengan dasarkan data yang dihasilkan
oleh sistem informasi, DJKN akan



DJKN,



ANTARA


KANTOR PUSAT

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KPKNL







Oleh : Alpha Akbar Raditya
KPKNL Jakarta III







Sebelumnya penulis memohon dilantik menjadi Penilai Direktorat jumlahnya dan tentu kunci untuk

maaf apabila judul di atas Jenderal Kekayaan Negara. itu semua adalah pelayanan
membatasi ruang lingkup peker- Mendapat 2 (dua) amanah jab- yang prima bagi seluruh pihak

jaan sesuai tugas, pokok dan atan sebagaimana tertera di pemangku kepentingan.
fungsi dimana penulis bertugas, atas tentu bertemu dengan Adapun fakta yang terjadi di

namun penulis yakin hal tersebut berbagai macam pihak lapangan saat penulis bertu-
dapat mewakili pelayanan DJKN pemangku kepentingan terkait gas adalah tidak seluruh

terhadap seluruh pemangku Seksi Piutang negara dan Seksi pemangku kepentingan ter-
kepentingan karena pada da- Pelayanan Penilaian adalah sebut bersikap kooperatif
sarnya pelayanan prima di “makanan sehari-hari” penulis. dengan petugas Seksi Piutang

semua lini DJKN adalah kunci Negara KPKNL Jakarta III mes-
Sekedar informasi, Seksi Piutang
agar DJKN dapat bertransforma- kipun pelayanan telah dil-
Negara KPKNL Jakarta III memiliki
si menjadi lebih baik akukan dengan baik menurut
13 (tiga belas) pemangku
kedepannya dimana “kacamata” kami. Sebagai
kepentingan dari sisi Penyerah
“Pelayanan” adalah salah satu contoh, dari sisi Penyerah
Piutang dan 2.538 (dua ribu lima
Perilaku Utama dari 5 (lima) Per- Piutang hal-hal seperti sulitnya
ratus tiga puluh delapan) jumlah
ilaku Utama di lingkungan Ke- meminta data tambahan
Berkas Kasus Piutang Negara
menterian Keuangan. terkait informasi Penanggung
(BKPN) yang disebut Pe-
Hutang yang diserahkan atau
nanggung Hutang. Hal itu berar-
Penulis saat ini bertugas di KPKNL Penyerah Piutang sulit dihub-
ti, potensi penulis dan rekan-
Jakarta III sebagai pelaksana di ungi adalah hal yang sering
rekan di Seksi Piutang Negara
Seksi Piutang Negara sejak tahun ditemui oleh petugas Seksi
KPKNL Jakarta III untuk
2009. Adapun sejak tahun 2011 Piutang Negara KPKNL Jakarta
melakukan tatap muka dengan
penulis telah dilantik menjadi III.
para pemangku kepentingan
Jurusita Piutang Negara dan se-
tersebut adalah ribuan
jak tahun 2013 penulis juga telah

Sedangkan, dari sisi Penanggung 1. Rutin melakukan agenda kerjasa- peroleh informasi beserta photo-
Hutang hal-hal seperti Penanggung ma dengan Badan Pertanahan copy indentitas berupa KTP dan
Hutang tidak datang memenuhi Negara (BPN) terkait penguru- photo para direksi perusahaan
panggilan atau menolak melakukan san piutang negara maupun le- agar dapat segera dilakukan per-

pembayaran juga merupakan ken- lang yang mempunyai barang mintaan cekal ke Ditjen Imigrasi
dala yang sering ditemui oleh petu- jaminan berupa tanah dan sehingga pelayanan yang diberi-
gas Seksi Piutang Negara KPKNL bangunan. Masih sering terjadi kan kepada pemangku kepent-
Jakarta III. ditemukan budaya memberi tips ingan dalam hal ini Penyerah
kepada petugas Kantor Pela- Piutang dapat maksimal.
Pertanyaan selanjutnya adalah yanan BPN untuk pelayanan Su- 3. Sosialisasi berkala mengenai cur-
apakah ada upaya yang dapat rat Keterangan Pendaftaran rent issue Piutang Negara ke

memitigasi kendala yang terjadi Tanah (SKPT) diluar jasa pela- semua pihak Penyerah Piutang
dilapangan seperti hal-hal yang te- yanan resmi yang telah ditetap- lingkup DJKN.
lah disebutkan penulis diatas? Ja- kan.SKPT yang sedianya akan
wabannya tentu ada namun harus digunakan untuk keperluan le- Adapun dari pihak pemangku
dengan syarat adanya kerjasama lang tidak akan bisa keluar tanpa kepentingan dalam hal ini Penyerah
antara Kantor Pusat DJKN , adanya hal tersebut. Dengan Piutang dengan adanya informasi

Pemangku Kepentingan dan KPKNL adanya agenda kerjasama rutin mengenai tatacara pengurusan
tentunya sebagai pihak yang terjun antara kantor Pusat DJKN dan Piutang Negara dapat mendistri-
langsung ke lapangan. Lantas ker- Kantor Pusat BPN maka hal ter- busikan hal tersebut kepada seluruh
jasama yang bagaimana yang diper- sebut semestinya dapat di- kantor pelayanannya masing-
lukan untuk menyempurnakan pela- hilangkan. masing sehingga mengetahui
yanan DJKN kepada seluruh 2. Kantor Pusat DJKN mengadakan dengan jelas dan benar tata kerja di
pemangku kepentingan? Untuk hal Perjanjian Kerjasama antara Seksi Piutang Negara. Hal tersebut

tersebut penulis menjabarkan satu Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi menurut penulis sangat berguna
persatu dari 3 (tiga) pihak yang ber- mengenai data perseroan yang sekali sehingga tidak ada lagi
peran sesuai judul yang dipilih dapat dilakukan cegah dan laporan bahwa Penyerah Piutang
penulis. tangkal (cekal) ke luar negeri tidak kooperatif dari pihak KPKNL
dengan nilai piutang sebesar Rp. mengenai data ataupun informasi
Dimulai dari Kantor Pusat DJKN, 500.000.000,00 ke atas. Se- mengenai Penanggung Hutang.

adapun konteks tugas, pokok dan bagaimana diketahui bersama
fungsi dari DJKN dalam hal ini lebih biaya resmi yang ditetapkan Yang terakhir, dari pihak KPKNL
berperan sebagai regulator atau Ditjen AHU kepada pemangku dimana penulis sebagai salah satu
pembuat kebijakan. Kantor Pusat kepentingan untuk mendapatkan petugas yang melayani langsung
DJKN dapat pro aktif mengadakan data perseroan adalah sebesar pemangku kepentingan, dapat me-
kerjasama dengan pimpinan Ke- Rp. 500.000,00 itupun hanya layani dengan baik para pemangku
menterian lainnya yang bertindak berupa informasi susunan pen- kepentingan tersebut dikarenakan

sebagai Penyerah Piutang maupun gurus perusahaan yang terdaftar seluruh pihak sudah mengetahui
pihak lain yang bersinggungan saat ini. Alangkah baiknya prosedur yang berlaku di Seksi
dengan tugas, pokok dan fungsi di dengan adanya Perjanjian Ker- Piutang Negara yang tentunya di-
Seksi Piutang Negara. Upaya yang jasama tersebut, pihak KPKNL harapkan dapat mendapatkan hasil
dapat dilakukan oleh Kantor Pusat yang meminta informasi susunan yang optimal dari sisi pengurusan

DJKN antara lain: pengurus perseroan dapat mem- Putang Negara.



DJKN












PENGAWAS KEKAYAAN SDA DAN




TERTIB SEWA BARANG MILIK NEGARA









Oleh : Rahmad Sigit

KPKNL Jakarta IV




Direktorat Jenderal Kekayaan dikuasai oleh Negara, sebagai akan berbagi keuntungan setelah
Negara merupakan suatu lem- organisasi kekuasaan seluruh penerimaan negara dikurangi
baga yang menjalankan fungsi rakyat. Hak menguasai Negara dengan beberapa faktor pengu-
pemerintahan di bidang Asset tersebut memberikan wewenang rang, termasuk pengembalian
Management. Menurut Hadiyanto kepada Negara salah satunya un- biaya operasi atau cost recovery.
(2009 dalam Abimanyu dan Me- tuk mengatur dan menyeleng- Cost recovery merupakan
gantara, 2009: 291) penerapan garakan, peruntukan, pengembalian biaya operasi dari
strategic asset management da- penggunaan, persediaan, dan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
lam peta strategi DJKN diharapkan pemeliharaan bumi, serta pertambangan (hulu) minyak dan
dapat menjadi alat pengendali digunakan untuk mencapai sebe- gas bumi, yang diperhitungkan
APBN melalui penghematan bel- sar-besar kemakmuran rakyat. sebagai pengurang dari bagian
anja aset negara, menambah migas yang akan dibagi antara
kontribusi pendapatan bukan pa- Pemerintah dan Perusahaan
jak melalui pemanfaatan dan Kementerian Keuangan sebagai (Equity to be Split). Dengan
pemindahtanganan aset negara, Bendahara Umum Negara hen- demikian, cost recovery merupa-
serta sebagai alternatif pem- daknya turut berperan aktif dalam kan salah satu variabel perhi-
biayaan negara melalui penerbi- pengelolaan kekayaan yang tungan dari pembayaran pen-
tan sukuk dengan jaminan aset dikuasai negara, dengan me- erimaan migas antara kontraktor
negara. Berdasarkan Hukum Per- nyusun data base terkait dengan dan perusahaan yang menjadi
tanahan sebagaimana di- lokasi dan nilai cadangan minyak bagian tak terpisahkan dari infor-
tuangkan dalam Undang-Undang dan gas bumi (baik dalam nilai masi pembayaranpembayaran
Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Ta- fisik maupun nilai moneter), yang penerimaan negara dalam indus-
hun 1960 disebutkan bahwa se- diwujudkan dalam bentuk Neraca tri migas. Salah satu harapan 10
luruh bumi, air, dan ruang Sumberdaya Alam. Cadangan tahun ke depan, DJKN dapat ikut
angkasa, termasuk kekayaan minyak bumi di Indonesia semakin mengawasi penerimaan negara
alam yang terkandung di da- lama semakin menurun dari industri migas dengan ikut ser-
lamnya dalam wilayah Republik jumlahnya, sehingga diperlukan ta dalam penentuan besaran cost
Indonesia sebagai karunia Tuhan pengawasan yang ketat dalam recovery dan mengawasi pembel-
Yang Maha Esa merupakan pengelolaannya. Saat ini pengel- anjaan uang kontraktor. Karena ini
kekayaan nasional. Dalam olaan minyak bumi masih belum sangat mempengaruhi tingkat
pengertian bumi selain per- transaparan terkait penerimaan efisiensi penggunaan Anggaran
mukaan bumi, termasuk pula negara yang dihasilkan dari Pendapatan dan Belanja Negara
tubuh bumi di bawahnya serta mekanisme Production Sharing dalam pembayaran Cost Recov-
yang berada di bawah air. Contract (PSC) yang diterapkan. ery.
Kekayaan alam sebagaimana Pada saat wilayah itu telah ber-
dimaksud pada tingkatan tertinggi produksi, negara dan kontraktor

DJKN diharapkan mampu men- dari pemanfaatan BMN khususnya hendaknya dipantau oleh pengel-
jadi lembaga pengawas pengel- sewa, belum seluruhnya di- ola barang terkait waktu jatuh
olaan minyak bumi dan Sumber setrokan ke KAS Negara. Dari hasil tempo dan kenaikan besaran tarif
Daya Alam lain dalam pemberian pemantauan insidentil KPKNL Ja- sewa yang dibebankan kepada
perizinan eksplorasi sampai karta IV ke beberapa satker wila- penyewa seiring dengan kenaikan
dengan pengawasan proses yah kerja KPKNL, ditemukan be- nilai tanah dan bangunan hasil
produksi minyak bumi dibanding- berapa sewa BMN yang sudah dari kegiatan revaluasi BMN yang
kan dengan besaran cadangan dilaksanakan oleh pihak swasta dalam waktu dekat akan dil-
minyak bumi yang akan diambil belum mengantongi izin sewa dari aksanakan secara serentak di se-
dari perut bumi. Ini sejalan KPKNL atas nama Menteri Keu- luruh Kanwil DJKN dan KPKNL se-
dengan konsentrasi Direktorat angan. Penulis berharap, DJKN luruh Indonesia. Kegiatan Reval-
Penilaian yang saat ini mulai dapat menindak tegas segala uasi Aset Tanah dan Bangunan
melakukan penilaian Sumber bentuk pemanfaatan BMN BMN seharusnya dapat sekaligus
Daya Alam khususnya cadangan dengan memberikan sanksi yang dijadikan kegiatan penertiban
minyak bumi guna pemyusunan memberatkan, baik kepada Ke- pemanfaatan sewa BMN pada
Neraca Sumber Daya Alam. Hal menterian Lembaga selaku kuasa Kementerian Lembaga.
ini perlu dilakukan karena dapat pengguna barang maupun pihak
memperkuat bargaining position ketiga selaku penyewa. Pem-
negara Indonesia di dunia inter- berian sanksi tegas ini diperlukan
nasional, terutama dalam hal karena pemanfaatan BMN dapat
melakukan kebijakan investasi. berpotensi kerugian negara yang
besar dan bisa dikategorikan se-
bagai tindak pidana korupsi. Pem-
Menindaklanjuti misi DJKN dalam berian sanksi pemanfaatan dapat
mewujudkan optimalisasi pen- bekerja sama dengan BPK (Badan
erimaan, efisiensi pengeluaran, Pemeriksa Keuangan) dan KPK
dan efektivitas pengelolaan (Komisi Pemberantas Korupsi). So-
kekayaan Negara dan menga- sialisasi terkait sanksi yang diberi-
mankan kekayaan negara secara kan kepada seluruh Kementerian
fisik, administrasi, dan hukum. Da- Lembaga juga sangat diperlukan
lam mewujudkan misi tersebut, guna mewujudkan penerimaan
khususnya optimalisasi pen- negara yang optimal. Terhadap
erimaan negara dari pemanfaa- pemanfaatan BMN yang telah
tan aset Barang Milik Negara. Un- memiliki persetujuan Menteri Keu-
tuk saat ini penerimaan negara angan di Kementerian Lembaga

MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PENGAMANAN



BARANG MILIK NEGARA BERUPA INFRASTRUKTUR



Oleh : Tarsisius Gloriant Simbolon

KPKNL Jakarta IV



Barang Milik Negara berupa pembangunan infrasruktur. Dengan latar belakang yang
Infrastruktur memerlukan penga- Direktorat Jenderal Kekayaan disebutkan diatas maka kedepan
manan yang lebih mengingat Negara yang mempunyai misi diperlukan adanya manajemen
sangat strategisnya aset-aset ter- mengamankan kekayaan Nega- resiko terkait aset infrastruktur ter-
sebut demi memperkuat ra baik fisik, administrasi, dan sebut. DJKN sebagai pembuat
ekonomi nasional. Untuk hukum berkewajiban untuk kebijakan dalam mengelola BMN
melaksanakan pengamanan mengamankan BMN yang beru- harus bertransformasi menjadi
aset infrastruktur diperlukan per- pa infrastruktur. Kementerian pengaman aset yang capable
timbangan yakni identifikasi dan Pekerjaan Umum DAN Pe- dan jeli dalam melihat celah resi-
mengenali resiko yang mungkin rumahan Rakyat sebagai ekseku- ko yang dapat merugikan Nega-
timbul, kerjasama dengan stake- tor dalam pengadaan dan ra.
holder, kerjasama bilateral. Im- pemeliharaan sebagian besar
plementasi Pengamanan aset aset infrastruktur juga memiliki Pertimbangan Utama Dalam
infrastruktur dapat dilaksanakan peranan penting dalam penga- Rangka Pengamanan Aset Infra-
melalui Framework Manajemen manan aset infrastruktur. Aset in- struktur
Resiko atas aset infrastruktur yang frastruktur pada Kementerian
terdiri dari penetapan tujuan dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Aset infrastruktur menjadi
sasaran, identifikasi infrastruktur, Rakyat (PUPR) adalah sebesar 802 sangat penting diamankan kare-
penilaian dan analisa resiko, im- Triliun rupiah (November 2016). na merupakan jembatan penting
plementasi aktivitas manajemen Infrastruktur tersebut antara dalam peningkatan laju ekonomi
resiko dan mengukur tingkat efek- lain berupa Jalan, Jembatan, negara. Menurut penulis, hal-hal
tivitas. Dengan memaparkan hal Bendungan, dan aset-aset strate- yang harus dipertimbangkan da-
diatas, penulis berharap dalam gis lainnya. Dengan banyaknya lam rangka pengamanan aset
10 tahun kedepan DJKN sebagai aset infrastruktur tersebut diper- infrastruktur yakni identifikasi dan
pembuat kebijakan dapat lukan pengamanan yang lebih mengenali resiko yang mungkin
mengatur dan mengamankan mengingat sangat strategisnya timbul. Selain hal tersebut, ker-
BMN infrastruktur untuk memini- aset-aset tersebut demi mem- jasama dengan Kementerian
malisir kerugian Negara di bidang perkuat ekonomi nasional. 10 ta- PUPR sebagai pengguna barang
pembangunan infrastruktur. hun kedepan Direktorat Jenderal juga dapat dipertimbangkan
Kekayaan Negara penulis yakini mengingat sebagian besar aset
telah menemukan alur kerja yang infrastruktur dicatat di Kementeri-
Pendahuluan baik, proses bisnis telah berjalan an PUPR. Apabila aset infrastruktur
dengan sangat baik, sumber terdapat di perbatasan, juga di-
Dalam rangka mendukung daya manusia telah professional, perlukan adanya kerjasama bilat-
pemerintahan untuk dan tertib administrasi BMN. Seir- eral terkait resiko-resiko yang
melaksanakan peningkatan ing dengan kebaikan tersebut, mungkin timbul dalam rangka
produktivitas rakyat dan daya DJKN wajib mempertahankan pengamanan aset di perbata-
saing di pasar internasional, BMN terutama infrastruktur yang san.
Pemerintahan Jokowi-JK berko- erat kaitannya dengan pertum-
mitmen untuk melaksanakan buhan ekonomi Indonesia.

Framework Manajemen Resiko tingkat kerentanan bias dianalisa agar mencapai hasil yang lebih
untuk Pengamanan Aset Infra- dari fisik ataupun atribut baik dari sebelumnya, begitu pu-
struktur operasional yang membuat aset la dengan pengamanan Aset
terbuka atau rentan terhadap Infrastruktur. Sebagai pembuat
Mengingat pentingnya bahaya tertentu. Setelah dil- kebijakan dalam hal kekayaan
pengamanan aset infrastruktur, aksanakannya Penilaian dan An- Negara, DJKN dalam 10 tahun
Amerika Serikat telah menerap- alisa Resiko, diperlukan Imple- kedepan diharapkan monyoroti
kan dan membentuk sendiri De- mentasi Aktivitas Manajemen pengamanan BMN terutama aset
partemen yang bertugas untuk Resiko yang telah dianalisa sebe- infrastruktur mengingat peran in-
mengamankan asetaset Negara. lumnya. Poin penting dalam im- frastruktur yang cukup vital untuk
Dengan mengadaptasi mana- plementasi manajemen resiko pertumbuhan ekonomi Indonesia.
jemen resiko dari Negara lain, yakni : Dengan memaparkan Framework
diharapkan DJKN dapat membu- 1. Mengidentifikasi, Manajemen Resiko untuk penga-
at kebijakan dan menerapkan menghalangi, Mendeteksi, manan aset infrastruktur, penulis
manajemen resiko dalam rangka mencegah Ancaman dan berharap DJKN menjadi garda
pengamanan aset infrastruktur Bahaya yang mungkin tim- terdepan yang memegang kunci
tersebut. Berikut Framework ma- bul dalam melaksanakan utama pengamanan aset infra-
najemen resiko yang menurut pengamanan aset infra- struktur. Dengan bekerja sama
penulis dapat diterapkan di Indo- struktur dengan instansi terkait seperti Ke-
nesia. Langkah Pertama yakni 2. Mengurangi tingkat keren- menterian PUPR, Kementerian
menetapkan tujuan dan sasa- tanan yang telah dianalisa Agraria dan Tata Ruang serta
ran. Menetapkan tujuan dan sebelumnya. Lembaga lain, diharapkan resiko,
sasaran dapat dilaksanakan 3. Melakukan mitigasi atas ancaman dan bahaya yang
dengan cara menetapkan Out- konsekuensi yang mungkin mungkin menimpa aset infrastuk-
come, kondisi, Sasaran, dan per- timbul dalam rangka tur dapat dihindarkan sehingga
forma secara kolektif untuk meng- pengamanan aset infra- kerugian Negara dapat dimini-
gambarkan profil manajemen struktur. malisir.
resiko yang dibutuhkan dan di-
inginkan. Langkah berikutnya yai- Tahap Akhir dalam Frame- Kesimpulan
tu Identifikasi Infrastruktur, work ini yakni Mengukur tingkat
dengan mengidentifikasi aset, efektivitas , dengan mengukur Dari uraian diatas dapat
sistem, dan jaringan yang ber- tingkat efektivitas pada aktivitas disimpulkan bahwa aset infra-
kontribusi penting serta mengum- manajemen resiko dapat men- struktur sejatinya wajib dia-
pulkan informasi yang berkaitan gukur progress dan efektivitas dari mankan. Dengan mengurai
dengan manajemen risiko, ter- usaha yang telah dilakukan da- Framework manajemen resiko
masuk analisis dependensi dan lam rangka pengamanan aset yang diadopsi dari Department of
saling ketergantungan. Selanjut- infrastruktur. Homeland Security di Amerika
nya diperlukan Penilaian dan An- Serikat, diharapkan DJKN dapat
alisa Resiko, dengan memper- mempertimbangkan untuk
timbangkan ancaman , tingkat Peranan DJKN dalam Penga- melaksanakan pengamanan ter-
kerentanan dan konsekuensi. An- manan Aset Infrastruktur hadap aset infrastruktur di Indone-
caman dapat berasal dari alam sia.
maupun manusia, sedangkan DJKN selalu bertransformasi

SERVICE EXCELLENCE


SEBAGAI SARANA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

DJKN 10 TAHUN KE DEPAN








Oleh : Wagino

Kanwil DJKN DKI Jakarta





Sepuluh tahun ke depan penulis sebagai salah seorang otomatis DJKN akan berhub-
adalah tahun 2027, mendekati pegawai pada Direktorat Jen- ungan dengan banyak pihak
tahun 2030 adalah era yang deral Kekayaan Negara (DJKN), yang harus dilayaninya sebagai
digadang-gadang telah mem- tepatnya pada Kanwil DJKN DKI pemangku kepentingan.
bawa perubahan besar bagi Jakarta pun mempunyai hara- Pemangku kepentingan tersebut
sejarah perkembangan dan per- pan yang bagus dan optimis diantaranya adalah instansi
tumbuhan ekonomi Negara In- terhadap institusi DJKN dimana pemerintah pusat, pemerintah
donesia. Pada saat itu, di- penulis bekerja. Penulis yakin dan daerah, dan masyarakat baik
perkirakan bahwa Indonesia optimis, bahwa dalam sepuluh individu maupun badan hukum.
akan menjadi salah satu Negara tahun ke depan DJKN sebagai Hubungan hukum yang terjadi
maju di dunia, seperti yang unit Eselon I pada pada Kemen- antara DJKN dengan masyara-
disampaikan oleh Chairman terian Keuangan akan menjadi kat secara administrasi adalah
McKinsey Global Institute Raoul sebuah lembaga yang maju, hubungan publik antara
Oberman1. modern dan berkelas dibanding pemerintah dengan masyarakat
lembaga lainnya, baik di tingkat (hubungan vertikal), dan hub-
Hal ini didasarkan pada nasional maupun ditingkat re- ungan antar instansi pemerintah
fakta bahwa dalam 4-5 tahun gional diantara negara-negara yang sejajar. Namun demikian,
terakhir ini pertumbuhan Asia. paradigma hubungan antara
ekonomi Indonesia paling stabil pemerintah dengan rakyat yang
di dunia, 90 persen pertum- Hal ini sejalan dengan berkembang dewasa ini telah
buhannya terjadi di luar Jawa rencana strategis Kementerian berubah.
atau Jakarta, 11 persen komodi- Keuangan untuk terus melakukan
tas ekspor berasal dari non mi- reformasi birokrasi dan transfor-
gas, pemakaian sumber daya masi kelembagaan. Kementeri- Pemerintah adalah pe-
yang mulai berkurang, dan 60 % an Keuangan saat ini sudah ba- layan atau abdi bagi rakyatnya.
pertumbuhan ditopang oleh gus, tetapi masih belum hebat. Pemerintah dan para pejab-
peningkatan produktifitas. Selain Masih banyak yang harus diper- atnya dipilih oleh rakyat adalah
itu, pada masa itu Negara Indo- baiki dan ditingkatkan lagi agar untuk melayani rakyatnya. Se-
nesia juga akan memiliki postur lebih baik lagi kinerjanya agar bagai institusi publik yang bertu-
demografi yang mampu menjadi penggerak gas melayani kepentingan
menguntungkan, yaitu memiliki perekonomian negara. Pen- masyarakat, maka DJKN harus
jumlah penduduk dengan usia erimaan Negara (pajak dan berorientasi kepada pelayanan
produktif yang melimpah, yakni PNBP) harus terus ditingkatkan, masyarakat, dengan menerap-
sebanyak 2/3 dari jumlah pengelolaan anggaran harus kan pelayanan prima (service
penduduk keseluruhan. lebih baik lagi, dan pengelolaan excellence). DJKN dapat men-
aset harus optimal. Sebagai in- jadi lembaga yang maju, mod-
Dengan asumsi kondisi In- stansi pemerintah, yang bertu- ern dan berkelas apabila dapat
donesia dimasa depan yang gas untuk mengelola aset, dan mewujudkan service excellence
sangat baik tersebut, maka beragam tugas lainnya, secara dengan melakukan perbaikan

pada hal-hal sebagai berikut4: (termasuk tenaga pramubakti juga perlu diperbaiki agar produk
dan satuan pengamanan). atau jasa layanan tersebut
1. Perbaikan pada system. Selain itu juga dapat dilakukan dapat diperoleh dengan lebih
DJKN harus melakukan pe- melalui system perekrutan pega- cepat, lebih mudah, lebih mu-
rubahan dan perbaikan pada wai yang sesuai dengan ke- rah apabila ada biayanya dan
system pelayanan yang selama mampuan dan keahlian yang lebih baik.
ini berjalan. Semakin kompleks dibutuhkan.
dan semakin banyaknya data Guna mewujudkan agen-
yang dikelola dan jenis layanan 3. Perbaikan pada sarana da perubahan tersebut diper-
yang dibutuhkan atau dan prasarana. lukan kerja keras dan komitmen
pemangku kepentingan, maka Perlu dilakukan perbaikan pada yang kuat dari seluruh pegawai.
diperlukan suatu system yang tampilan fisik kantor yang Penulis yakin bahwa apabila
baik untuk mendukung pelaksa- standar, dan perlu ada standar agenda perubahan ini
naan tugas tersebut. Pada era kebersihan dan kenyamanan digaungkan kepada seluruh
teknologi informasi saat ini dan didalam kantor.
era green governance yang pa- pegawai DJKN, dan kita semua
perless, maka sudah menjadi 4. Perbaikan pada proses mempunyai tekad yang sama
kebutuhan dan keharusan bagi pelayanan. untuk berubah maka perubahan
DJKN untuk menerapkan dan Informasi untuk mendapatkan tersebut akan lebih mudah untuk
memanfaatkan teknologi infor- layanan harus tersedia dengan dicapainya. Mrs. Ann Merry, Phd,
masi tersebut. Yaitu dengan me- jelas, dan informatif dan dapat pakar changing manajemen
nyediakan layanan secara diakses dengan mudah. Selama dari Sydney Australia menya-
online, melakukan otomasi ter- ini yang masih menjadi titik takan bahwa “ Dalam situasi per-
hadap layanan yang bisa dil- lemah proses pelayanan DJKN gaulan global dengan ciri kema-
akukan secara otomatis, dan berdasarkan hasil survey adalah juan ilmu pengetahuan dan
melakukan digitalisasi. kejelasan informasi alayanan teknologi, masyarakat dalam
dan lama waktu layanan yang industri harus berubah, jika ter-
2. Perbaikan pada sumber belum sesuai dengan janji lambat melakukan perubahan,
daya manusia. layanan. Oleh karena itu perlu maka perubahan tersebut tetap
DJKN harus senantiasa dilakukan evaluasi terhadap berjalan dilakukan oleh orang
melakukan perbaikan sumber proses bisnis pada beberapa
daya manusia melalui pening- layanan yang masih menjadi luar, sementara masyarakat insti-
katan keahlian dan penge- keluhan para pengguna jasa. tusi tersebut berada diluar proses
tahuan pegawai. Membentuk perubahan itu”.
sikap dan perilaku pegawai agar 5. Perbaikan produk atau
mempunyai mental dan karakter jasa layanan.
yang baik, yang mencerminkan
budaya, sikap nilai-nilai luhur dan Jenis produk atau jasa
berpenampilan baik yang men- layanan yang diberikan oleh
jadi budaya kerja DJKN DJKN kepada pengguna jasa

Gal ery









Duta



Duta



Duta



Duta



Capture by Adit