LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER) Kabupaten Klaten merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan baik (good governance). Hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi DISPERINAKER Kabupaten Klaten. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui manajemen perubahan, penataan peraturan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit di lingkungan DISPERINAKER. Harapan dari kegiatan ini, DISPERINAKER dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, kemudian keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. DISPERINAKER sebagai penyelenggara pelayanan publik berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya di tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, maupun sumbangan masyarakat. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. 7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. 8. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012 tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. C. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.
BAB II MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT A. Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan dan/atau lembaga yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi DISPERINAKER Kabupaten Klaten, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai DISPERINAKER Kabupaten Klaten, dan/atau keluhan kepada DISPERINAKER Kabupaten Klaten atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Penyampaian aduan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu : 1. Pengaduan secara langsung Pengaduan secara langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara datang langsung ke meja pengaduan dan/atau bertemu langsung dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan menyampaikan secara lisan keluhan atau ketidakpuasan dan/atau informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai, keluhan kepada DISPERINAKER Kabupaten Klaten atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban oleh pegawai di lingkungan DISPERINAKER Kabupaten Klaten untuk kemudian dicatat oleh pegawai yang menangani pengaduan masyarakat. 2. Pengaduan secara tidak langsung Pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat atau datang langsung ke meja pengaduan/saluran. Pengaduan secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui : a. Surat; b. E-mail; c. Telepon; d. Media Sosial;
e. Aplikasi Matur Ibu; f. Aplikasi SIKENDI (Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri). B. Klasifikasi Pengaduan masyarakat terhadap secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu : 1. Pengaduan informatif, yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada pengadu. Secara teknis pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan yang diberikan, misalnya pengaduan tentang lamanya proses pembuatan kartu AK-1, informasi lowongan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan lain-lain; 2. Pengaduan penyimpangan, yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara teknis pengaduan penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. C. Saluran Pengaduan Masyarakat Saluran pengaduan yang terdapat di DISPERINAKER Kabupaten Klaten meliputi : 1. Pengaduan yang disampaikan langsung ke Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten 2. Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada DISPERINAKER Kabupaten Klaten dengan alamat : DISPERINAKER Kabupaten Klaten Gedung Pemda II, Jl. Pemuda No. 294 Klaten; 3. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke alamat : DISPERINAKER @klaten.go.id; 4. Pengaduan disampaikan melalui layanan telepon ke nomor: 0272 321046; 5. Pengaduan disampaikan melalui media sosial DISPERINAKER Kabupaten Klaten, meliputi Instagram dan Twitter @disperinakerklt; 6. Aplikasi Matur Ibu yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Klaten; 7. Aplikasi SIKENDI yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
D. Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, DISPERINAKER Kabupaten Klaten telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan di lingkup DISPERINAKER Kabupaten Klaten. Komitmen ini mengharuskan DISPERINAKER Kabupaten Klaten selalu meningkatkan kinerja pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Bentuk respon yang diberikan kepada pelapor atas pengaduan yang disampaikan berupa respon awal (ucapan terima kasih telah melakukan pengaduan) dan status/tindak lanjut pengaduan paling akhir sesuai dengan respon yang telah diberikan oleh pihak penerima pengaduan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Pelapor dapat menyampaikan pengaduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan, kemudian Penyelenggara layanan dalam hal ini DISPERINAKER wajib menyelesaikan setiap pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Respon yang disampaikan melalui surat dapat diberikan apabila pelapor mencantumkan identitas secara jelas (nama dan alamat koresponden). Untuk respon dari media pengaduan lainnya akan disampaikan dan diberikan sesuai identitas pelapor yang dicantumkan dalam media pengaduan tersebut. Pengaduan yang masuk ke DISPERINAKER Kabupaten Klaten akan direspon dan tercantum dalam rekap aduan masyarakat dan sesuai dengan respon yang telah diberikan oleh pihak penerima pengaduan. Untuk dapat melihat respon yang diberikan. Penanganan pengaduan masyarakat periode Januari s.d. Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 1 Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Media Periode Januari s.d. Desember 2021 No Saluran Media Pengaduan Masyarakat Jumlah 1. Pengaduan disampaikan langsung 0 2. Surat 0
3. Email 0 4. Telepon 0 5. Media Sosial 0 6. Aplikasi Matur Ibu 0 7. Aplikasi SIKENDI 16 Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pengaduan ke DISPERINAKER pada tahun 2021 paling banyak disampaikan melalui SIKENDI. Selanjutnya status penanganan pengaduan masyarakat pada periode Januari s.d. Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Status Penanganan Pengaduan Masyarakat Januari s.d. Desember 2021 No Status Penanganan Jumlah Persentase 1. Selesai 16 100 2. Proses 0 0 Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa semua pengaduan di DISPERINAKER Kabupaten Klaten telah ditangani. Selanjutnya status penanganan pengaduan masyarakat pada periode Januari s.d. Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 Jumlah Pengaduan Masyarakat per Jenis pengaduan Bulan Januari s.d. Desember 2021 No Jenis Pengaduan Jumlah 1. Pelanggaran Disiplin PNS 0 2. Penyalahgunaan Wewenang 0
3. Standar Layanan 0 4. Informasi/Saran 0 5. Lainnya 16 Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jenis pengaduan di DISPERINAKER Kabupaten Klaten yang paling banyak adalah pengaduan lainnya, yaitu tentang perselisihan hubungan industrial, seperti tabel di bawah ini : No Nama Tempat Bekerja Topik Aduan Keterangan 1 Tessa Vonda Yunita PT. Anugrah Alfa Lestari Gaji molor Selesai dengan Bipartit 2 Heny Ayu Hapsari PT. Young Jin Sport Indonesia Gaji tidak dibayar Selesai dengan Bipartit 3 Novi Dwi Lestari BPR Restu Klaten Makmur Pesangon Selesai dengan Bipartit 4 Basuki Rokhmad SD N 2 Ghumulan Klaten Proses Pengajuan JKK lambat Selesai dengan Bipartit 5 Tri Susanto PT. Opindo Gaji Tidak Dibayar Selesai dengan Bipartit 6 Anugrah Widyotomo CV Manggala furniture PHK Sepihak, hanya mendapatkan uang kompensasi setengah gaji Selesai dengan Bipartit 7 Heru Laksono dan Rekan PT. Mondrian Klaten Permohonan Fasilitasi Selesai dengan Bipartit 8 Yusuf Kurniawan dan Rekan PT Adco Pakis Mas Waktu Kerja Selesai dengan Bipartit 9 Didik Tri Wahyudi PT. Otazen Jaminan sosial tenaga kerja Selesai dengan Bipartit 10 Betty listiyawati Mitra Toserba Swalayan klaten Status karyawan&hak karyawan. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak di luar kontrak Selesai dengan Bipartit 11 Ambarwati PT Panen Mas Jogja Surat keterangan pengambilan BPJS ketenagakerjaan tidak diberikan Selesai dengan Bipartit 12 Esteyven Laailatul Qodar PT. Buana Samudra Lestari Surat Keterangan Bekerja / Paklaring Selesai dengan Bipartit 13 Selly Wandira Yuliyana PT. Buana Samudra Lestari Surat Keterangan Bekerja Selesai dengan Bipartit 14 Wahyu Setyo Nugroho CV. Karya Purwa Trixie Sisa Gaji + Menahan Ijazah Selesai dengan Perjanjian Bersama 15 Janita fitri luciani Toko Jl. Mt haryono Gaji karyawan Selesai dengan Perjanjian Bersama 16 Yoga Wibowo PT Sumber Alfaria Trijaya Menolak Mutasi Selesai dengan Anjuran
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. Klaten, ………..……… 2022 KETUA TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN HERU WIJOYO, S.STP. NIP. 19640803 199603 1 002