2023 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ALUR MEKANISME PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penerbitan Surat MoU Pengangkutan Sampah PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Dasar Hukum Pengelolaan Sampah Persyaratan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Bupati Tegal No 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 1. 2. 3. 4. 5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah Lokasi TPS diwajibkan ada upaya pengurangan sampah Mengajukan surat permohonan MoU 1. 2.
Penerbitan Surat MoU Pengangkutan Sampah PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemohon mengajukan Surat Permohonan MoU Pengangkutan Sampah Suvey lapangan kondisi akses TPS (4 hari kerja) Pemohon melakukan perbaikan akses Petugas menetapkan besaran retribusi (1 hari kerja) Penerbitan Surat MoU Pengangkutan Sampah (1 hari kerja) Pemohon melaporkan penyelesaian perbaikan ke DLH Layak Angkut Tidak Layak Angkut
RETRIBUSI SAMPAH Pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pengangkutan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat DASAR HUKUM Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Bupati No 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Bupati Tegal No 25 Tahun 2021 tentang Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Secara Elektronik 1. 2. 3. 4. PEMBAYARAN E-RETRIBUSI SAMPAH Penerimaan sejumlah uang yang diterima dari pihak lain langsung ke Rekening Kas Umum Daerah melalui kartu e-sampah Pembayaran E-Retribusi Sampah PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pembayaran E-Retribusi Sampah PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP MoU Pengangkutan Sampah Petugas membuat Id-Billing pelanggan Setelah dilakukan pengangkutan, pelanggan melakukan pembayaran retribusi Batas pembayaran tanggal 20 di bulan berikutnya Apabila melebihi batas waktu maka pelayanan dihentikan Pembayaran dapat dilakukan melalui: ATM Menunjukkan IdBilling pelanggan Teller Bank Jateng: Menunjukkan IdBilling pelanggan Agen Laku Pandai: Menu "Pembayaran" Pilih retribusi daerah Masukkan Id-Billing Lanjut Bank Jateng 1. 2. 3. 4. Menu "transfer" Masukkan kode bank tujuan 113 (bank jateng) Masukkan kode retribusi (73-Id Billing) Muncul nominal yang perlu dibayar Masukkan tagihan Lanjut Selain Bank Jateng 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP BANK SAMPAH DASAR HUKUM Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Menteri LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Bupati No 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 1. 2. 3. 4. BANK SAMPAH BSI (Bank Sampah Induk) : Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota BSU (Bank Sampah Unit) : Bank Sampah yang area pelayannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebuatan lainnya. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Jenis Bank Sampah: MANFAAT Mengurangi pencemaran lingkungan Mengurangi timbulan atau volume sampah Menjadikan lingkungan bersih dan sehat Mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan Meningkatkan rasa gotong royong atau kepedulian sosial Menambah pendapatan anggota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP BANK SAMPAH PERLENGKAPAN Terdapat meja, kursi, timbangan, lemari pajang, dan komuter Terdapat instrumen Bank Sampah: SK Kepengurusan dan struktur kelembagaan SOP Pelayanan dan administrasi Jadwal penimbangan Daftar jenis sampah Daftar harga sampah Informasi pengelolaan sampah 1. 2. a. b. c. d. e. 3. PERSYARATAN PENERBITAN SK BANK SAMPAH Surat permohonan penerbitan SK Bank Sampah oleh Dinas Salinan KTP Penanggungjawab SK Pembentukan Bank Sampah oleh Kepala Desa/Instansi, dengan lampiran: Susunan kepengurusan dan struktur kelembagaan Jadwal operasional bank sampah Informasi lokasi bank sampah Dokumentasi kantor operasional bank sampah 1. 2. 3. a. b. c. d.
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Mekanisme Bank Sampah Nasabah memilah sampah rumah tangga yang dihasilkan Nasabah menyetorkan sampahnya yang telah dipilah ke bank sampah Petugas bank sampah menimbang sampah yang telah dibawa nasabah Petugas mencatat hasil penimbangan ke buku tabungan nasabah dan buku besar bank sampah Nasabah menerima buku tabungan Sampah diangkut ke pengepul untuk didaur ulang
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penerbitan SK Bank Sampah oleh Dinas Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SK Bank Sampah Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan Pemohon melengkapi berkas persyaratan Petugas melakukan verifikasi lokasi bank sampah Pemohon melakukan perbaikan Petugas menyusun Surat Keputusan Pendirian Bank Sampah Penerbitan Surat Keputusan Pendirian Bank Sampah Tidak lengkap Lengkap Sesuai Tidak sesuai
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Dasar Hukum Undang- undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri LHK no.6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Menteri LHK nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bhan Berbahaya dan Beracun 1. 2. 3. 4. Penyimpanan Limbah B3 Rincian Teknis Penghasil Limbah B3 darI usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal/ UKL-UPL Instansi Pemerintah yang menghasilkan limbah B3 Rincian teknis penyimpanan limbah B3 dimuat dalam persetujuan lingkungan, bagi: 1. 2. Penyimpanan Limbah B3 Kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan Persyaratan Administrasi Surat permohonan arahan NIB Salinan KTP Penanggung jawab NPWP Akta pendirian 1. 2. 3. 4. 5.
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Permohonan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Pemohon mengajukan permohonan arahan rincian teknis Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan Pemohon melengkapi dokumen persyaratan Petugas memberikan arahan penyusunan dokumen rincian teknis Pemohon menyusun dokumen rincian teknis sesuai arahan Pemohon melakukan perbaikan Verifikasi Lapangan (Opsional) Lengkap Tidak lengkap Sesuai Tidak sesuai Petugas memeriksa kesesuaian dokumen Penerbitan tanda terima dokumen
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Dasar Hukum Undang- undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri LHK no.6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Menteri LHK nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bhan Berbahaya dan Beracun 1. 2. 3. 4. Pengumpulan Limbah B3 Persetujuan Teknis Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengumpulan Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten/Kota Persetujuan Teknis ini disusun oleh usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3 khusunya pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten/Kota SLO-PLB3 Surat Kelayakan Operasi di bidang Pengelolaan Limbah B3 merupakan surat kelayakan pemenuhan standar pengelolaan Limbah B3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (Pengumpulan Limbah B3) Persyaratan Administrasi Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Surat permohonan penerbitan persetujuan teknis Kajian teknis pengumpulan Limbah B3 Salinan bukti kepemilikan atas dana penjamin untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup Perhitungan biaya dan model keekonomian Salinan sertiikat kompetensi tenaga kerja di bidang pengelolaan Limbah B3 1. 2. 3. 4. 5. SLO-PLB3 Pengumpulan Limbah B3 Laporan Penyelesaian pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 Salinan Dokumen Persetujuan Lingkungan 1. 2.
Sesuai Penerbitan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Pemohon mengajukan permohonan persetujuan teknis dan syarat administrasi Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan (2 hari kerja) Penolakan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 Penyampaian BA kelengkapan dokumen Penerbitan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 Lengkap Tidak lengkap Perbaikan dokumen oleh pemohon (10 hari kerja) Verifikasi Dokumen oleh tim teknis (7 hari kerja) Tidak sesuai PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP (7 hari kerja) Apabila perbaikan lebih dari batas waktu, maka permohonan dinyatakan batal Penyampaian BA kelengkapan dokumen
Penerbitan SLO-PLB3 Pengumpulan Limbah B3 Pemohon menyampaikan laporan penyelesaian pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 Verifikasi kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3 (10 hari kerja) Penerbitan Surat Tidak Layak Opersional (SLO-PLB3) Penerbitan Surat Layak Operasional (SLO-PLB3) Sesuai Tidak sesuai PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP Melakukan perbaikan sarana dan prasarana Perubahan Persetujuan Teknis Arahan tindak lanjut: 1. 2. Penyampaian BA hasil verifikasi Penyampaian BA hasil verifikasi (7 hari kerja)