Buku Saku Usulan Administrasi Kepegawaian

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah

Buku Saku
Usulan Administrasi Kepegawaian

Sub Pokja SDM

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Disusun oleh :
Kitri Ayu Wulandari Mustafa, S.Sos
Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Tahun 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pasal 88 dan Pasal 89
yang menyatakan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi
dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Buku saku ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang memberikan informasi kepada
para pengelola kepegawaian pada khususnya dan semua pegawai pada umumnya agar memahami prosedur
pengajuan dan kelengkapan berkas usulan administrasi kepegawaian di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang meliputi usulan pensiun, kenaikan pangkat, mutasi,
tugas belajar, pencantuman gelar dan juga cuti pegawai yang ditampilkan dalam bentuk infografis sederhana.

Buku saku ini bertujuan untuk mempermudah pegawai dalam mengajukan berkas usulan administrasi
kepegawaian, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan demi
penyempurnaan buku saku ini.

Jakarta, 27 Oktober 2022
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah

Dr. Sutanto, S.H., M.A.
NIP 196401281988031001

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................... 3
MUTASI .................................................................................................................................................................... 4
PENSIUN ................................................................................................................................................................... 10
KENAIKAN PANGKAT ................................................................................................................................................ 16
CUTI PEGAWAI ......................................................................................................................................................... 24
KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI & KARTU SUAMI .................................................................................................... 33
TUGAS BELAJAR ...................................................................................................................................................... 37
PENCANTUMAN GELAR ............................................................................................................................................ 42
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................................................... 45

3

Mutasi
pegawai

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Menengah

4

Peraturan-Peraturan

MUTASI

PEGAWAI

1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu)
Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi
Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berdasarkan Pasal 162 yang menyatakan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi
dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan Sistem Merit.

3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Mutasi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu)
Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan
Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri

SETDITJEN PAUD DASMEN - 5

Mutasi Keluar
Antar Instansi

PNS Instansi yang
Unit Kerja
Setditjen PAUD
Biro SDM
dituju Asal Dasmen

Membuat permohonan
Menanggapi surat dari
Mengusulkan kepada Setditjen
Menganalisisis pengajuan
Membuat surat

pindah yang ditujukan
Pimpinan Unit Kerja PNS
PAUD Dasmen dengan
usulan mutasi pernyataan melepas
kepada Menteri U.P
yang mengusulkan
melampirkan dokumen : Membuat surat
Membuat surat

Sekretaris Jenderal
mutasi pernyataan persetujuan
pernyataan tidak

dengan melampirkan
Mengecek peta jabatan Surat pengantar melepas pernah dikenakan

berkas-berkas melalui
Membuat surat
Permohonan pindah PNS Membuat surat pengantar
hukuman disiplin dan

Pimpinan Unit Kerja
pernyataan menerima Surat pernyataan melepas dari
ke Biro SDM pidana
Asal unit kerja asal Membuat surat
Membuat surat

Surat menerima dari unit kerja
pernyataan bebas
pernyataan persetujuan

yang dituju hukuman disiplin mutasi, tidak sedang

Surat pernyataan tidak dijatuhi
Membuat surat
dalam masa wajib

hukuman disiplin dari unit kerja
pernyataan bebas pidana ikatan dinas dan tidak

asal Meminta surat
sedang melaksanakan

Surat pernyataan bebas pidana
keterangan bebas temuan
atau dalam status tugas

dari unit kerja asal kepada Inspektorat
belajar atau izin

Fotokopi SK CPNS (dilegalisir) Jenderal belajar
Fotokopi SK PNS (dilegalisir)
Fotokopi SK KP terakhir
6
(dilegalisir)
Fotokopi SK Jabatan terakhir

(dilegalisir)
SKP 2 tahun terakhir

(dilegalisir)

MUTASI KELUAR ANTAR UNIT

KERJA

PNS Unit Kerja Yang
Unit Kerja
Setditjen
BIRO SDM
Dituju
Membuat

Asal PAUD Dasmen Mengecek

permohonan pindah
ketersediaan

kepada pimpinan unit Menanggapi surat
Mengusulkan kepada Setditjen
Menganalisisis
formasi jabatan

kerja dari Pimpinan Unit
PAUD Dasmen dengan
pengajuan usulan
berdasarkan peta

Kerja PNS yang
melampirkan dokumen mutasi jabatan dan

Mendapat
mengusulkan mutasi Membuat surat
database penataan

persetujuan pindah
Surat pengantar pernyataan
pegawai
dari pimpinan unit
Mengecek peta
Permohonan pindah PNS persetujuan melepas
kerja asal jabatan Surat pernyataan melepas
Membuat surat
Membuat surat

dari unit kerja asal pengantar ke Biro
keputusan pindah

Mendapat
Membuat surat
Surat menerima dari unit
SDM pegawai dan

persetujuan pindah
pernyataan
kerja yang dituju Membuat surat
mengirimkan

dari pimpinan unit
menerima Surat pernyataan tidak
pernyataan bebas
kepada pimpinan

kerja yang dituju dijatuhi hukuman disiplin hukuman disiplin unit kerja pengusul
dari unit kerja asal Membuat surat

Surat pernyataan bebas
pernyataan bebas

pidana dari unit kerja asal pidana
Fotokopi SK CPNS

(dilegalisir)
Fotokopi SK PNS

(dilegalisir)
Fotokopi SK KP terakhir

(dilegalisir)
Fotokopi SK Jabatan

terakhir (dilegalisir)
SKP 2 tahun terakhir

(dilegalisir)

7

Mutasi Masuk
Antar Instansi

PNS Instansi yang
Instansi Asal Setditjen PAUD
Biro SDM BKN
dituju Dasmen

Membuat
Menanggapi surat dari
Mengusulkan kepada instansi yang
Menganalisisis
Membuat surat
Membuat keputusan

permohonan pindah
Pimpinan Unit Kerja PNS
dituju dengan melampirkan pengajuan usulan pertimbangan dan
pindah antar instansi

dengan melampirkan
yang mengusulkan
dokumen : mutasi mengusulkan nota
dan disampaikan

berkas-berkas melalui
mutasi persetujuan pindah
kepada

Pimpinan Unit Kerja
Surat pengantar Membuat surat
instansi ke BKN
Kemendikbudristek
Asal Mengecek peta jabatan Permohonan pindah PNS pernyataan
dengan melampirkan
Surat pernyataan melepas dari
persetujuan menerima berkas dan surat usul
Membuat surat
unit kerja asal minimal eselon II
pernyataan menerima Surat menerima dari unit kerja
Membuat surat

yang dituju persetujuan menerima

Surat pernyataan tidak dijatuhi
ke Biro SDM
hukuman disiplin dari unit kerja

asal 8
Surat pernyataan bebas pidana

dari unit kerja asal
Fotokopi SK CPNS (dilegalisir)
Fotokopi SK PNS (dilegalisir)
Fotokopi SK KP terakhir

(dilegalisir)
Fotokopi SK Jabatan terakhir

(dilegalisir)
SKP 2 tahun terakhir

(dilegalisir)
Peta jabatan unit kerja yang

menerima

MUTASI MASUK ANTAR UNIT

KERJA

PNS Unit Kerja Yang
Unit Kerja
Setditjen
BIRO SDM
Dituju PAUD Dasmen
Membuat

Asal Mengecek

permohonan pindah
Menganalisisis
ketersediaan

kepada pimpinan unit Menanggapi surat
Mengusulkan kepada unit kerja
pengajuan usulan
formasi jabatan

kerja dari Pimpinan Unit
yang dituju dengan
mutasi berdasarkan peta

Kerja PNS yang
melampirkan dokumen jabatan dan

Mendapat
mengusulkan mutasi Membuat surat
database penataan

persetujuan pindah
Surat pengantar pernyataan
pegawai
dari pimpinan unit
Mengecek peta
Permohonan pindah PNS persetujuan

kerja asal jabatan Surat pernyataan melepas
menerima Membuat surat

dari unit kerja asal minimal
keputusan pindah

Mendapat
Membuat surat
eselon II Membuat surat
pegawai dan

persetujuan pindah
pernyataan
Surat menerima dari unit
persetujuan
mengirimkan

dari pimpinan unit
menerima kerja yang dituju menerima ke Biro
kepada pimpinan

kerja yang dituju Surat pernyataan tidak
SDM unit kerja pengusul
dijatuhi hukuman disiplin
dari unit kerja asal
Surat pernyataan bebas

pidana dari unit kerja asal
Fotokopi SK CPNS

(dilegalisir)
Fotokopi SK PNS

(dilegalisir)
Fotokopi SK KP terakhir

(dilegalisir)
Fotokopi SK Jabatan

terakhir (dilegalisir)
SKP 2 tahun terakhir

(dilegalisir)

9

PENSIUN

PEGAWAI

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Menengah

10

Peraturan-Peraturan

PENSIUN

1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 21 yang menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan
Berdasarkan Pasal 87 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pensiun diberhentikan secara hormat karena mencapai batas usia
pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 23 yang menyatakan bahwa batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan
dengan hormat dari PNS, dan
Berdasarkan Pasal 240 yang menyatakan bahwa batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam
undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang
bersangkutan

3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri

Sipil

Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia
Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita yang meninggal dunia dan tidak
mempunyai isteri lain
Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari PNS, penerima
pensiun PNS, atau penerima pensiun Janda/Duda PNS
Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS

SETDITJEN PAUD DASMEN - 11

PENSIUN BUP

PNS Unit Kerja
Setditjen
Biro SDM BKN
Asal PAUD Dasmen
Menyiapkan
Memproses berkas
Memproses berkas

berkas-berkas yang
Mengajukan
Menganalisis
usulan pensiun dari
usulan pensiun dari

dibutuhkan dalam
berkas-berkas
usulan pensiun Setditjen PAUD
Biro SDM

mengajukan
usulan pensiun ke
Dasmen Kemendikbudristek
pensiun Setditjen PAUD
Membuat surat

Dasmen dengan
pengantar 45
1 penamaan file

sesuai dengan
Membuat surat

ketentuan dari
tidak pernah

BKN dijatuhi

hukuman disiplin
2
Membuat surat

tidak sedang

menjalani atau

pernah dipidana

3

Surat pengantar dari Pimpinan Satker Dikirim ke email :
Surat permohonan pensiun dari YBS [email protected]
Fotokopi SK CPNS dan PNS (dilegalisir)
Fotokopi SK KP terakhir (dilegalisir) 12
Fotokopi SKP 1 tahun terakhir (dilegalisir)
Data perorangan calon penerima pensiun berpas photo warna
dan ditandatangani PNS

PENSIUN MENINGGAL DUNIA

PNS UNIT KERJA SETDITJEN PAUD BIRO SDM BKN
ASAL DASMEN
Menyiapkan
Memproses berkas
Memproses berkas

berkas-berkas yang
Mengajukan berkas-
Menganalisis
usulan pensiun dari
usulan pensiun dari

dibutuhkan dalam
berkas usulan
usulan pensiun Setditjen PAUD
Biro SDM

mengajukan
pensiun ke Setditjen
Dasmen Kemendikbudristek
pensiun PAUD Dasmen
Membuat surat

dengan penamaan
pengantar
file sesuai dengan

ketentuan dari BKN Membuat surat

tidak pernah

Surat pengantar dari Pimpinan Satker dijatuhi

Fotokopi SK CPNS (dilegalisir) hukuman disiplin
Fotokopi SK KP terakhir (dilegalisir)
Fotokopi SKP 1 tahun terakhir (dilegalisir) Membuat surat

Fotokopi SK Jabatan terakhir (dilegalisir) tidak sedang

Data perorangan calon penerima pensiun
menjalani atau

berpas photo warna pernah dipidana
Surat kematian
Surat nikah
Surat keterangan

Kedudaan/Kejandaan/Anak

Dikirim ke email [email protected]

13

Pensiun Sakit dan Pensiun Dini

PNS Unit Kerja Asal Setditjen PAUD
Biro SDM BKN
Dasmen
Menyiapkan
Mengajukan berkas-
Memproses
Memproses berkas

berkas-berkas
berkas usulan
Menganalisis usulan
berkas usulan
usulan pensiun
yang dibutuhkan
pensiun ke Setditjen
pensiun pensiun dari
dari Biro SDM

dalam
PAUD Dasmen
Membuat surat
Setditjen
Kemendikbudristek
mengajukan
dengan penamaan
pengantar PAUD Dasmen
pensiun file sesuai dengan
Membuat surat tidak

ketentuan dari BKN pernah dijatuhi

hukuman disiplin
12 Membuat surat tidak
45
sedang menjalani atau

Surat pengantar dari Pimpinan Satker pernah dipidana
Fotokopi SK CPNS (dilegalisir)
Fotokopi SK KP terakhir (dilegalisir) 3
Fotokopi SKP 1 tahun terakhir (dilegalisir)
Data perorangan calon penerima pensiun
Dikirim ke email :
berpas photo warna [email protected]
Surat keterangan sakit dari dokter (jika

pensiun sakit) 14
Surat pernyataan pensiun dini (jika

mengusulkan pensiun dini)

PENAMAAN BERKAS PENSIUN

BUP

SPENGTR_NIP = Surat Pengantar dari Pimpinan Satker

SKCP_NIP = SK CPNS

SKKP_NIP = SK Kenaikan Pangkat Terakhir

SKP1THN_NIP = SKP 1 Tahun Terakhir Pensiun Sakit &

SUPERHD_NIP = Surat Pernyataan Tidak DIkenakan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat Pensiun Dini
SUPERPDNA_NIP = Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana

DPCP_NIP = Data Perorangan Calon Penerima Pensiun Berpas Foto Warna SPENGTR_NIP = Surat Pengantar dari Pimpinan Satker

Meninggal SKCP_NIP = SK CPNS
SKKP_NIP = SK Kenaikan Pangkat Terakhir

SPENGTR_NIP = Surat Pengantar dari Pimpinan Satker SKP1THN_NIP = SKP 1 Tahun Terakhir
SKCP_NIP = SK CPNS SUPERHD_NIP = Surat Pernyataan Tidak DIkenakan Hukuman Disiplin Tingkat

Sedang/Berat
SKKP_NIP = SK Kenaikan Pangkat Terakhir SUPERPDNA_NIP = Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana
SKP1THN_NIP = SKP 1 Tahun Terakhir DPCP_NIP = Data Perorangan Calon Penerima Pensiun Berpas Foto Warna
SUPERHD_NIP = Surat Pernyataan Tidak DIkenakan Hukuman Disiplin
SKETDOKTER = Surat Keretangan Sakit dari Dokter
Tingkat Sedang/Berat

SUPERPDNA_NIP = Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana

DPCP_NIP = Data Perorangan Calon Penerima Pensiun Berpas Foto Warna

SKETMATI = Surat Kematian 15
SKETDUDA = Surat Keterangan Kedudaan/Kejandaan/Anak

KENAIKAN

PANGKAT

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Menengah

16

Peraturan-Peraturan

KENAIKAN

PANGKAT

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim
kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan

2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 77 Ayat 5 yang menyatakan bahwa hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas
dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat,
pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

3 Pemerintah Nomot 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam
rangkaian susanan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil
terhadap Negara

SETDITJEN PAUD DASMEN - 17

Kenaikan

Pangkat Reguler BKN

PNS Unit Kerja
Setditjen
Biro
Memprosees berkas

usulan kenaikan

Menyiapkan
Asal PAUD
SDM pangkat dari Biro

berkas-berkas
SDM

Mengajukan
Dasmen Memproses berkas

yang
berkas-berkas
usul kenaikan
Kemendikbudristek
dibutuhkan
usulan kenaikan
Mengecek
pangkat dari

pangkat ke
berkas di SAPK Setditjen PAUD

dalam
Setditjen PAUD
Memverifikasi
Dasmen
mengajukan
Dasmen dengan
usulan

penamaan file
kenaikan
Memverifikasi

kenaikan
sesuai dengan
pangkat data ke SAPK
pangkat ketentuan dari
Membuat surat
Memasukkan

BKN pengantar
data ke dalam

ditujukan ke
Doku Digital
Biro SDM

Dikirim ke email : Surat Pengantar
[email protected] SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dilegalisir)
SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)
SKP 2 Tahun Terakhir minimal bernilai baik

(dilegalisir)
SK Pencantuman Gelar (Jika punya gelar

yang lebih tinggidibanding KP terakhir)

CATATAN :
Pegawai yang ingin mengajukan KP Reguler minimal KP

terakhirnya telah 4 tahun

18

Kenaikan Pangkat

Struktural

01 02 03 04 05

PNS Unit Kerja
Setditjen
Biro SDM BKN

Menyiapkan
Asal PAUD Dasmen Memproses berkas
Memprosees

berkas-berkas
usul kenaikan
berkas usulan

yang dibutuhkan
Mengajukan
Mengecek
pangkat dari
kenaikan pangkat
berkas-berkas
berkas di SAPK Setditjen PAUD
dari Biro SDM

dalam
usulan kenaikan
Memverifikasi
Dasmen Kemendikbudristek
mengajukan
pangkat ke
usulan

Setditjen PAUD
kenaikan
Memverifikasi

kenaikan
Dasmen dengan
pangkat data ke SAPK
pangkat penamaan file
Membuat surat
Memasukkan

sesuai dengan
pengantar
data ke dalam

ketentuan dari
ditujukan ke
Doku Digital
BKN Biro SDM

Berkas-berkas :

Surat Pengantar Dikirim ke email : 19
SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dilegalisir) [email protected]
SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)
SKP 2 Tahun Terakhir minimal nilai B (dilegalisir) CATATAN :
SPMT (dilegalisir) Pegawai yang ingin mengajukan KP Struktural minimal KP

SPP (dilegalisir) terakhirnya telah 4 tahun
SPMJ (dilegalisir) Atau Jabatannya minimal 1 Tahun
Berita Acara Pelantikan (dilegalisir)
SK Pencantuman Gelar (Apabila memiliki gelar

yang lebih dibanding KP terakhir) dilegalisir

Surat Pengantar KENAIKAN PANGKAT
SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dilegalisir) JABATAN FUNGSIONAL
SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)
SKP 2 Tahun Terakhir Minimal Bernilai B
BKN
(dilegalisir)
Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Biro SDM Memprosees berkas

Berita Acara Pelantikan (dilegalisir) usulan kenaikan

Surat Pernyataan Pelantikan (dilegalisir) Memproses berkas usul
pangkat dari Biro SDM

SK Pencantuman Gelar (Apabila memiliki
kenaikan pangkat dari Setditjen
Kemendikbudristek
gelar yang lebih dibanding KP terakhir)
PAUD Dasmen
dilegalisir Setditjen PAUD

Dasmen Memverifikasi data ke SAPK
Memasukkan data ke dalam

Mengecek berkas di
Doku Digital
SAPK
PNS Unit Kerja Asal Memverifikasi usulan

kenaikan pangkat
Menyiapkan berkas-
Mengajukan berkas-berkas
Membuat surat

berkas yang dibutuhkan
usulan kenaikan pangkat ke
pengantar ditujukan

dalam mengajukan
Setditjen PAUD Dasmen
ke Biro SDM
kenaikan pangkat dengan penamaan file sesuai

dengan ketentuan dari BKN

Dikirim ke email :
[email protected]

22

Kenaikan Pangkat

Ujian Dinas

PNS 1 2UNIT KERJA SETDITJEN
3 BIRO SDM 4 BKN 5
ASAL PAUD DASMEN
Memproses berkas
Memprosees berkas

Menyiapkan
Mengajukan berkas-
Mengecek berkas di
usul kenaikan
usulan kenaikan

berkas-berkas
berkas usulan
SAPK pangkat dari
pangkat dari Biro SDM

yang dibutuhkan
kenaikan pangkat ke
Memverifikasi
Setditjen PAUD
Kemendikbudristek
dalam
Setditjen PAUD
usulan kenaikan
Dasmen
Dasmen dengan
pangkat
Membuat surat
Memverifikasi

mengajukan
data ke SAPK
kenaikan pangkat penamaan file
pengantar
Memasukkan

sesuai dengan
ditujukan ke Biro
data ke dalam

ketentuan dari BKN SDM Doku Digital

Surat Pengantar Dikirim ke email :
SK Kenaikan Pangkat Terakhir
[email protected]
(dilegalisir)
SK Jabatan Terakhir (dilegalisir) 20
SKP 2 Tahun Terakhir Minimal Bernilai

B(dilegalisir)
Surat Tanda Lulus Ujian Dinas

(dilegalisir)
SK Pencantuman Gelar (Apabila memiliki

gelar yang lebih dibanding KP terakhir)

dilegalisir

KENAIKAN PANGKAT

PENYESUAIAN IJAZAH

Menyiapkan
Mengajukan berkas-
Mengecek
Memproses berkas
Memprosees

berkas-berkas
berkas usulan kenaikan
berkas di SAPK usul kenaikan
berkas usulan

yang dibutuhkan
pangkat ke Setditjen
Memverifikasi
pangkat dari
kenaikan pangkat

dalam
PAUD Dasmen dengan
usulan
Setditjen PAUD
dari Biro SDM

mengajukan
penamaan file sesuai
kenaikan
Dasmen Kemendikbudristek
kenaikan pangkat dengan ketentuan dari
pangkat
BKN Membuat surat
Memverifikasi
BKN
PNS pengantar
data ke SAPK
UNIT KERJA ditujukan ke
Memasukkan

Biro SDM data ke dalam

ASAL Doku Digital
SETDITJEN
BIRO SDM
PAUD DASMEN

Surat Pengantar Dikirim ke email :
SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dilegalisir) [email protected]
SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)
SKP 2 Tahun Terakhir Minimal Bernilai B
21
(dilegalisir)
Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian

Ijazah Kenaikan Pangkat (dilegalisir)
SK Pencantuman Gelar (Apabila memiliki

gelar yang lebih dibanding KP terakhir)

PENAMAAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT

KP Reguler KP Struktural KP Fungsional

SKKP_NIP = SK Kenaikan Pangkat Terakhir SKKP_NIP = SK Kenaikan Pangkat Terakhir SKKP_NIP = SK Kenaikan Pangkat Terakhir
SKP1THN_NIP = SKP 2021 SKP1THN_NIP = SKP 2021 SKP1THN_NIP = SKP 2021
SKP2THN_NIP = SKP 2020 SKP2THN_NIP = SKP 2020 SKP2THN_NIP = SKP 2020
SKJAB_NIP = SK Jabatan Terakhir SKJAB_NIP = SK Jabatan Terakhir SKJAB_NIP = SK Jabatan Terakhir
SPENGTR_NIP = Surat Pengantar SPENGTR_NIP = Surat Pengantar SPENGTR_NIP = Surat Pengantar
SRTPG* = SK Pencantuman Gelar SPMT_NIP = SPMT SKLANTIK_NIP = SPP
SKLANTIK_NIP = SPP BALANTIK_NIP = Berita Acara Pelantikan
SUPERJAB_NIP = SPMJ PAK = Penetapan Angka Kredit Asli
BALANTIK_NIP = Berita Acara Pelantikan SRTPG* = SK Pencantuman Gelar
SRTPG* = SK Pencantuman Gelar
Catatan :
KP Penyesuaian
Jika memiliki gelar yang lebih tinggi dari KP sebelumnya
Ijazah
KP Ujian Dinas

SKKP_NIP = SK Kenaikan Pangkat Terakhir SKKP_NIP = SK Kenaikan Pangkat Terakhir 23
SKP1THN_NIP = SKP 2021 SKP1THN_NIP = SKP 2021
SKP2THN_NIP = SKP 2020 SKP2THN_NIP = SKP 2020
SKJAB_NIP = SK Jabatan Terakhir SKJAB_NIP = SK Jabatan Terakhir
SPENGTR_NIP = Surat Pengantar SPENGTR_NIP = Surat Pengantar
IJZAKHIR_NIP = Ijazah dan Transkrip STLUD = Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
STLUPKP = Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

CUTI PEGAWAI

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

24

Peraturan-Peraturan

CUTI PEGAWAI

1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 21 yang menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan
pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 27 yang menyatakan bahwa cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan
tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan Pasal 64 Ayat 1 yang menyatakan bahwa
PNS diberhentikan dari jabatan administrasi apabila salah satunya ialah menjalani cuti di luar tanggungan negara

3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis cuti terdiri atas cuti tahunan,
cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara

SETDITJEN PAUD DASMEN - 25

CUTI
PNS dan Calon PNS yang

TAHUNAN telah bekerja paling kurang 1

(satu) tahun secara terus

menerus berhak atas cuti

tahunan, lamanya hak atas

cuti tersebut ialah 12 (dua

belas) hari kerja

PNS atau calon PNS yang

bersangkutan mengajukan

permintaan tertulis kepada Pejabat

Yang Berwenang Memberikan Cuti

PNS atau Calon PNS

Pejabat yang berwenang Hak atas cuti tahunan yang

memberikan cuti tahunan
tidak digunakan dalam tahun

kepada PNS atau calon PNS yang bersangkutan dapat

digunakan dalam tahun

Pejabat yang berwenang berikutnya untuk paling lama

18 (delapan belas) hari kerja

Hak atas cuti tahunan dapat
termasuk cuti tahunan dalam

ditangguhkan
tahun berjalan
penggunaannya oleh Pejabat

Yang Berwenang memberikan
26
cuti untuk paling lama 1 (satu)

tahun, apabila terdapat

kepentingan dinas mendesak

CUTI BESAR

PNS yang telah
PNS yang
PNS yang telah
PNS yang
Pengecualian bagi

bekerja paling singkat
menggunakan hak
menggunakan hak
menggunakan hak
PNS yang belum masa

5 (lima) tahun secara
atas cuti besar tidak
atas cuti tahunan
atas cuti besar dan

terus menerus berhak
pada tahun yang
masih mempunyai
kerjanya selama 5

atas cuti besar paling
berhak atas cuti
bersangkutan maka
(lima) tahun untuk

tahunan dalam tahun
hak atas cuti besar
sisa hak atas cuti
kepentingan agama,

lama 3 (tiga) bulan yang bersangkutan
tahunan tahun
yaitu menunaikan

yang bersangkutan diberikan dengan
sebelumnya maka
ibadah haji pertama

memperhitungkan
dapat menggunakan

hak atas cuti tahunan
sisa hak atas cuti
kali dengan

yang telah digunakan tahunan tersebut melampirkan jadwal


PNS yang bersangkutan mengajukan
Pejabat yang berwenang
keberangkatan

permintaan tertulis kepada Pejabat
memberikan cuti besar kepada PNS
/kelompok terbang

Yang Berwenang Memberikan Cuti atau calon PNS
(kloter) yang

dikeluarkan oleh


instansi yang

bertanggungjawab

dalam penyelenggara


haji

PNS Pejabat Yang
Berwenang

Hak atas cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh
Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1
(satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak,
kecuali untuk kepentingan agama

27

CUTI SAKIT

Setiap PNS yang menderita sakit
Hak atas cuti sakit diberikan untuk
PNS

berhak atas cuti sakit waktu paling lama 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan

mengajukan permintaan tertulis

PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan
PNS yang mengalami gugur kandungan
kepada Pejabat Yang

surat keterangan sakit secara tertulis
berhak atas cuti sakit untuk paling lama
Berwenang Memberikan Cuti
kepada atasan langsung dengan

melampirkan surat keterangan dokter 1 1/2 (satu setengah) bulan

PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai
PNS yang mengalami kecelakaan dalam

dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti

dan oleh karena menjalankan tugas
Pejabat Yang Berwenang
sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang
kewajibannya sehingga yang

bersangkutan harus mengajukan permintaan
bersangkutan perlu mendapat
Pejabat yang berwenang

secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang

memberikan cuti dengan melampirkan surat
perawatan berhak atas cuti sakit
memberikan cuti sakit


keterangan dokter sampai yang bersangkutan sembuh dari
kepada PNS atau calon

penyakitnya
PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat

belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan
Selama menjalankan cuti sakit, PNS
PNS

ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus
yang bersangkutan menerima

mengajukan permintaan secara tertulis kepada

penghasilan PNS
Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti

dengan melampirkan surat keterangan dokter


pemerintah

28

Untuk kelahiran anak
CUTI MELAHIRKAN
pertama sampai dengan

anak ketiga PNS berhak


atas cuti melahirkan

Untuk anak keempat dan Selama menggunakan hak PNS Pejabat Yang Berwenang
seterusnya PNS diberikan cuti melahirkan, PNS yang
cuti besar dengan bersangkutan menerima PNS yang bersangkutan
Pejabat yang

ketentuan sebagai mengajukan permintaan
berwenang memberikan

berikut : penghasilan PNS tertulis kepada Pejabat
cuti melahirkan kepada

Yang Berwenang
PNS atau calon PNS
Permintaan cuti Penghasilan terdiri atas Memberikan Cuti
tersebut tidak dapat gaji pokok, tunjangan
ditangguhkan keluarga, tunjangan
Mengesampingkan pangan, dan tunjangan
ketentuan telah
bekerja paling jabatan sampai dengan
singkat 5 tahun ditetapkannya Peraturan
secara terus-menerus Pemerintah yang mengatur
Lamanya cuti besar
tersebut sama gaji, tunjangan dan
dengan lamanya cuti fasilitas PNS
melahirkan (3 bulan)

Dalam hal tertentu PNS
dapat mengajukan
permintaan cuti

melahirkan kurang dari 3
bulan

29

CUTI ALASAN PENTING

PNS berhak atas cuti karena alasan
PNS laki-laki yang isterinya
Dalam hal PNS mengalami musibah

penting apabila : melahirkan/operasi caesar dapat
kebakaran rumah atau bencana alam,

diberikan cuti karena alasan penting

Ibu, Bapak, Isteri atau suami, anak,
dengan melampirkan surat keterangan
dapat diberikan cuti karena alasan

adik kakak, mertua, atau menantu
penting dengan melampirkan surat

sakit keras atau meninggal dunia rawat inap dari Unit Pelayanan
keterangan paling rendah dari Ketua

Melangsungkan pernikahan Kesehatan
RT

Sakit keras dibuktikan dengan
PNS yang ditempatkan pada
Lamanya cuti karena alasan

melampirkan surat keterangan
perwakilan Republik Indonesia yang
penting ditentukan oleh Pejabat

rawat inap dari Unit Pelayanan
rawan dan/atau berbahaya dapat
Yang Berwenang memberikan cuti


Kesehatan mengajukan cuti karena alasan
paling lama 1 (satu) bulan
penting guna memulihkan kondisi

kejiwaan PNS yang bersangkutan

Dalam hal mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat
Selama menggunakan hak cuti

menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti,
melahirkan, PNS yang

pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat

memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas bersangkutan menerima

penghasilan PNS
cuti karena alasan penting

PNS Pejabat Yang Berwenang

PNS yang bersangkutan
Pejabat yang berwenang

mengajukan permintaan tertulis
memberikan cuti melahirkan

kepada Pejabat Yang Berwenang
kepada PNS atau calon PNS

Memberikan Cuti 30

CUTI BERSAMA

Presiden dapat Presiden dapat PNS yang karena jabatannya

menetapkan cuti
menetapkan cuti tidak diberikan hak atas cuti

bersama dan tidak
bersama ditetapkan bersama, hak cuti tahunannya

mengurangi hak cuti
dengan Keputusan ditambah sesuai dengan jumlah


tahunan Presiden cuti bersama yang tidak

diberikan hanya dapat

digunakan dalam tahun berjalan

Sebagai contoh :
Seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional

perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah, pada


bulan juni 2017 ybs tidak diberikan hak cuti

bersama alam rangka hari raya idul fitri selam 5

(lima) hari kerja karena harus tugas jaga/piket.

Dalam hal demikian maka hak atas cuti tahunan


2017 ditambah 5 (lima) hari kerja

31 31

Cuti di Luar Tanggungan Negara

PNS SETDITJEN PAUD BKN
DASMEN
Menyiapkan

berkas-berkas
UNIT KERJA Menganalisis
BIRO SDM Memprosees

yang dibutuhkan
ASAL usulan CLTN berkas usulan CLTN

dalam
Membuat surat
dari Biro SDM

mengajukan
Mengajukan
pengantar
Kemendikbudristek
CLTN berkas-berkas
ditujukan ke Biro

usulan CLTN ke
SDM Memproses berkas

Setditjen PAUD
usul CLTN dari

Dasmen Setditjen PAUD

Dasmen

Berkas yang

diajukan :

Surat Pengantar 32
Formulir Nota Persetujuan CLTN Yang Telah di Isi
SK CPNS dan PNS (dilegalisir)
SK Pangkat Terakhir (dilegalisir)
Kartu Pegawai (dilegalisir)
Daftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat Pekerjaan
SKP 2 Tahun Terakhir
Surat Permohonan CLTN Secara Tertulis
Dokumen Pendukung alasan PNS mengajukan CLTN

KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI &

KARTU SUAMI

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

33

Peraturan-Peraturan

KARTU PEGAWAI, KARTU

ISTRI & KARTU SUAMII

1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berdasarkan Pasal 168 yang menyatakan bahwa data personal berisi informasi mengenai data diri PNS, paling sedikit
meliputi nama, nomor induk pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, dan alamat

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai

2 Negeri Sipil Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik adalah kartu identitas Pegawai Negeri
Sipil yang memuat data Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya secara elektronik, selanjutnya disebut Kartu Pegawai Negeri Sipil
Elektronik (KPE)

3 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang

Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Berdasarkan Pasal 1 yang menyatakan bahwa kepada setiap isteri pegawai negeri sipil diberikan kartu isteri pegawai negeri sipil
disingkat dengan KARIS dan kepada setiap suami pegawai negeri sipil diberikan kartu suami pegawai negeri sipil disingkat KARSU

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

SETDITJEN PAUD DASMEN - 34

Petunjuk Pembuatan

Kartu ASN virtual baru

1 2

Log in ke website Masukkan NIP dan Password

https://mysapk.bkn.go.id/ MySAPK pegawai, lalu klik log in

3 4

Pilih di menu layanan lainnya,
Setelah pengguna masuk pada submenu

kemudian pilih sub menu Kartu ASN
kartu ASN virtual, pengguna dapat


virtual memilih update foto pada bagian atas
halaman SubMenu
5
Pada halaman ubah foto, klik pilih foto 6
untuk mengupload foto yang nantinya
Setelah memastikan foto yang akan

akan ditampilkan pada kartu ASN digunakan sesuai dengan panduan, klik

gunakan foto ini untuk menyelesaikan
Manvfiratuaatlkan Pengguna bisa memilih model landskap atau

waktu luang untuk belajar 7
Siapkanpostruaiat sana
Klik download untuk mengunduh hati anda dengan nyaman 8
halaman depan dan belakang kartu,
Pada kartu ASN terdapat QR code
klik print untuk mencetak kartu yang dapat di scan menggunakan
ponsel yang berisikan informasi pribadi

pegawai yang bersangkutan

36

PNS KARTU ISTRI &

KARTU SUAMI
Menyiapkan berkas-berkas

yang dibutuhkan dalam
SETDITJEN PAUD DASMEN
mengajukan karis/karsu
Menganalisis usulan karis/karsu
Mengajukan berkas-berkas
Membuat surat pengantar

usulan karis/karsu ke
ditujukan ke Biro SDM
Setditjen PAUD Dasmen
BKN
UNIT KERJA ASAL
Memprosees berkas usulan

Memproses berkas usul
karis/karsu dari Biro SDM

karis/karsu dari Setditjen
Kemendikbudristek
PAUD Dasmen

BIRO SDM

Surat Pengantar
Salinan SAH Surat Nikah (Dilegalisir)
SK PNS (dilegalisir)
Pas Photo 2x3 Sebanyak 2 Lembar
Laporan Perkawinan Pertama ditandatangani PNS yang

bersangkutan, mengetahui atasan langsung
Daftar Keluarga PNS, mengetahui atasan langsung 35

Tugas Belajar

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Menengah

37

Peraturan-Peraturan

TUGAS
BELAJAR

1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berdasarkan Pasal 211 Ayat 2 yang menyatakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal
dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar dan Ayat 3 pemberian tugas belajar diberikan dalam rangka memenuhi
kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier

2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022

tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau
Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada PNS melalui pendidikan formal

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia Nomor 28

3 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi

SETDITJEN PAUD DASMEN - 38

Surat pengantar Berkas-Berkas Tugas Belajar

Karpeg (dilegalisir)

SK CPNS dan SK PNS (dilegalisir)

SK Pangkat Terakhir (dilegalisir) PNS

SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)

Surat rekomendasi dari atasan langsung Unit Kerja Asal

Surat perjanjian tugas belajar Menyiapkan
Mengajukan

berkas-berkas
berkas-berkas

Surat jaminan pembiayaan tugas belajar yang dibutuhkan
usulan tubel ke

dalam mengajukan
Setditjen PAUD

Surat persetujuan mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga tubel Dasmen

Surat asli keterangan dari pimpinan mengenai bidang studi yang akan itjen PAUD Dasmen Biro SDM

ditempuh Menganalisis

usulan tubel
Surat akta nikah (dilegalisir) Membuat surat

pengantar ditujukan

Hasil seleksi mahasiswa baru (dilegalisir) ke Biro SDM

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

Surat pernyataan dari pimpinan bahwa tidak sedang CLTN, tidak sedang

melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya, tidak sedang Setd

mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN, tidak

dalam proses hukuman disiplin, tidak sedang menjalani hukuman disiplin

tingkat sedang atau berat, tidak sedang dalam proses perkara pidana

sebagai terdakwa, tidak sedang menjalani pidana penjara, tidak sedang

melaksanakan ikatan dinas setelah tugas belajar, tidak pernah gagal atau

diberhentikan dalam melaksanakan tugas belajar sebelumnya, tidak

sedang melaksankana pendidikan tinggi lainnya Memproses berkas

usul tubel dari

Surat pernyataan yang bersangkutan tidak sedang melaksanakan Setditjen PAUD

Dasmen
kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar, tidak pernah gagal atau

diberhentikan dalam melaksanakan tugas belajar sebelumnya, tidak

pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang

pendidikan tinggi yang akan diikuti

SKP 2 tahun terakhir minimal bernilai B (dilegalisir)

Surat persetujuan kr luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara

(bagi tugas belajar di luar negeri)

39

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Diberikan apabila memenuhi kriteria : Surat pengantar
Karpeg (dilegalisir)
Adanya kebutuhan sangat mendesak di luar SK CPNS dan SK PNS (dilegalisir)
rencana kebutuhan unit kerja yang telah SK Pangkat Terakhir (dilegalisir)
ditetapkan SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)
Surat rekomendasi dari atasan langsung
Belum tersedianya pembiayaan Surat perjanjian tugas belajar
Surat persetujuan mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga
Persetujuan calon Pegawai Pelajar Surat asli keterangan dari pimpinan mengenai bidang studi yang akan ditempuh
Surat akta nikah (dilegalisir)
B Hasil seleksi mahasiswa baru (dilegalisir)
E Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
R Surat pernyataan dari pimpinan bahwa tidak sedang CLTN, tidak sedang
K melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya, tidak sedang mengajukan
A banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN, tidak dalam proses hukuman
S disiplin, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak
- sedang dalam proses perkara pidana sebagai terdakwa, tidak sedang menjalani
B pidana penjara, tidak sedang melaksanakan ikatan dinas setelah tugas belajar, tidak
E pernah gagal atau diberhentikan dalam melaksanakan tugas belajar sebelumnya,
R tidak sedang melaksankana pendidikan tinggi lainnya
K Surat pernyataan yang bersangkutan tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan
A dinas setelah tugas belajar, tidak pernah gagal atau diberhentikan dalam
S melaksanakan tugas belajar sebelumnya, tidak pernah menempuh jenjang pendidikan
tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti
SKP 2 tahun terakhir minimal bernilai B (dilegalisir)
Surat persetujuan kr luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara (bagi tugas
belajar di luar negeri)

40

Pengaktifan

Tugas Belajar

Setditjen PAUD Dasmen

Menyiapkan berkas-
Unit Kerja Asal Menganalisis usulan
Biro SDM
berkas yang dibutuhkan
pengaktifan tubel
dalam mengajukan
Mengajukan berkas-berkas
Membuat surat pengantar

pengaktifan tubel usulan pengaktifan tubel ke
ditujukan ke Biro SDM
Setditjen PAUD Dasmen
PNS Memproses berkas usul

pengaktifan tubel dari

Setditjen PAUD Dasmen

Surat pengantar 41
Ijazah pendidikan terakhir
Transkrip nilai
SK Tugas Belajar
SK PNS
SK Pangkat Terakhir
SK Jabatan Terakhir
Surat keterangan lulus dari kampus
Surat keterangan pengembalian

mahasiswa yang sudah lulus

Pencantuman Gelar

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Menengah

42

Peraturan-Peraturan

PENCANTUMAN

GELAR

1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang slanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi
pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembinan kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

berdasarkan Pasal 152 yang menyatakan bahwa pengisian Jabatan ASN harus memenuhi persyaratan kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, kesehatan, integritas, dan persyaratan Jabatan lain
berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 172 Ayar 1 Riwayat pengembangan kompetensi merupakan informasi mengenai riwayat
pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan Ayat 2 yang menyatakan riwayat pengembangan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 antara lain meliputi riwayat pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus,
penataran, dan/atau magang

Surat Deputi Mutasi tentang Layanan Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan Nomor 8835/B-

3 MP.01.01/SD/D/2021

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan Pencantuman
Gelar apabila pangkat yang yang dimiliki sesuai dengan Pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku

SETDITJEN PAUD DASMEN - 43

Pencantuman Gelar

UNIT ASAL BIRO SDM

Mengajukan


berkas-berkas
Memproses


usulan
berkas usul


PNS pencantuman
SETDITJEN
pencantuman
BKN
gelar ke
PAUD
gelar dari


Menyiapkan
Setditjen PAUD
DASMEN Setditjen PAUD

berkas-berkas
Dasmen Dasmen
Memprosees berkas

yang dibutuhkan
Menganalisis
usulan pencantuman

usulan
gelar dari Biro SDM

dalam
pencantuman gelar

mengajukan
Membuat surat
Kemendikbudristek

pencantuman
pengantar


gelar ditujukan ke Biro


SDM

Surat pengantar dari Pimpinan Satker 44
Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir

Kampus)
Fotokopi Izin Belajar/Tugas Belajar (dilegalisir)
Fotokopi SK KP terakhir/SK CPNS dan SK PNS

bagi PNS yang belum pernah kenaikan pangkat

(dilegalisir)
Fotokopi SKP 2 tahun terakhir (dilegalisir)
Sertifikat Akreditasi minimal B (dilegalisir)

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian

Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Surat Deputi Mutasi tentang Layanan Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan Nomor 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomot 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Isteri/Suami

Pegawai Negeri Sipil Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022

tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik 45

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

TeriKmaasih

46