PENDIDIKAN PANCASILA_PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PENDIDIKAN PANCASILA PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 UNTUK SMA/MA KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945 Penyusun Anggi Maharani,S.Pd BAHAN AJAR

TUJUAN PEMBELAJARAN Elemen: Capaian Pembelajaran: Tujuan Pembelajaran: Fase E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Peserta didik mampu merumuskan solusi untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membuat suatu peta konsep digital secara kolaboratif PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

TUJUAN PEMBELAJARAN Peserta didik menunjukkan perilaku peduli dan menghargai sesama manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (A5) Peserta didik menunjukkan sikap responsif dalam merumuskan solusi untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dengan membuat suatu peta konsep secara kolaboratif. (A5) Peserta didik mampu membuktikan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (C3) Peserta didik dapat menguraikan kasus pelanggaran hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (C4) Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara (C4) Peserta didik mampu merekomendasi penanganan kasus pelanggaran hak warga negara (C5) Peserta didik mampu merancang solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak warga negara dengan membuat peta konsep digital secara kolaboratif (C6) Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak warga negara beserta solusi yang ditawarkan untuk memecahkan kasus pelanggaran hak warga negara (P4) Indikator Pencapaian Tujuan Pembelajaran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 A. Konsep Hak Warga Negara Sebelumnya pengertian hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya saling mengandaikan satu sama lainnya. Keduanya berperan penting untuk mengatur nilai dan pola perilaku seorang individu. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Menurut Jimly Asshiddiqie di Indonesia Hak Asasi Manusia telah tercantum dengan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, dan hak tersebut secara resmi menjadi hak konstitusional (constitusional rights) setiap warga negara. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syaratsyarat akan diatur dalam undang-undang. Hal ini termuat dalam 28A-28I sebagai berikut: PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasal 28A Pasal 28 B Pasal 28C Pasal 28D Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. (1) Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2)Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (1)Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2)Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (1)Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2)Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3)Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4)Hak atas status kewarganegaraan. · PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasal 28E Pasal 28F (1)Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2)Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3)Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasal 28G Pasal 28H (1)Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2)Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (1)Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. (2)Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3)Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4)Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasal 28I (1)Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2)Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3)Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4)Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (5)menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Warga Negara B.Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara Dalam Undang - Undang No.39 tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 1. Sebagai seorang warga negara, tiap orang tentu mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi pelanggaran hak warga negara. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu: a. Faktor internal 1)Tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Perkembangan kehidupan yang semakin luas mengharuskan setiap manusia untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang kadang kala menyebabkan permasalahan ketika satu kepentingan bersinggungan dengan kepentingan lainnya, karena masingmasing menganggap memiliki hak yang harus didahulukan. PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 2)Sikap individualisme Orientasi terhadap kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan kondisi seperti ini orang merasa tidak peduli dengan hak-hak orang lain, yang penting dirinya sudah terpenuhi. 3)Rendahnya sikap toleransi Toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Dengan adanya toleransi, orang akan berpikir ulang jika akan mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran hak warga negara b. Faktor Eksternal 1)Penyalahgunaan kekuasaan Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. 2)Ketidaktegasan aparat penegak hukum Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasuskasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 3)Penyalahgunaan teknologi Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Contohnya terdapat kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran hak warga negara. PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

Kasus Marsinah C. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara di Indonesia Dalam sejarah bangsa Indonesia ada beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebagai berikut: 1. Marsinah adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru yang dikabarkan menghilang tanpa kabar, teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Selama tiga hari tiga malam, teman-teman Marsinah mencarinya, namun tidak berhasil ditemukan. Marsinah baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah mengalami penyiksaan yang berat sebelum menghela nafas terakhirnya. Berikut merupakan link berita lengkap terkait kasus ini https://www.youtube.com/watch?v=DJUxXZOzQnU PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

2. Kasus Munir Munir Said Thalib adalah seorang aktivis yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Pada tahun 2004 Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Kuat dugaan bahwa aktivis HAM ini sengaja diracun oleh pihak-pihak tertentu karena tidak mau berhenti mengkritik mereka. Berikut merupakan link berita lengkap terkait kasus ini https://www.youtube.com/watch?v=DMBRGGfUiro PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

3) Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998) Tragedi Trisakti berawal pada tahun 1998 yang pada saat itu ekonomi Indonesia mulai goyah akibat dari krisis finansial Asia. Harga-harga mulai meroket tinggi. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi. Aksi demonstrasi terjadi penjarahan dan pengrusakan yang menyebabkan Akan tetapi pada aksi demonstrasi terdapat penjarahan dan perusakan yang menyebabkan empat mahasiswa Trisakti meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Berikut merupakan link berita lengkap terkait kasus ini https://www.youtube.com/watch?v=MDmWlIcxKv0 PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA Kasus pelanggaran hak asasi warga negara lainnya:

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembagalembaga politik Meningkatkan penyebarluasan mengenai kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat D. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak Warga Negara Tindakan terbaik dalam penegakan Hak Asasi Warga Negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak warga negara: 1. 2. 3. 4. 5.

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PENDIDIKAN PANCASILA/KELAS X ELEMEN UUD NRI 1945/PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA Kardiman, Yuyus. 2022. Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Erlangga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X: Buku Guru- Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015.Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Di atur oleh UUD NRI 1945 . Diakses di https://www.mkri.id/index.php? page=web.Berita&id=11732tanggal 16 Juni 2023 DAFTAR PUSTAKA