8 BAB III

PPKn


















































13 November
2020






PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

PETA KONSEP











Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan dalam Sistem Hukum

Nasional di Indonesia

















Pembentukan Peraturan Ketataan Terhadap
Makna Tata Urutan Perundang-Undangan di Peraturan Perundang-

Peraturan
Indonesia Undangan












PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

TUJUAN PEMBELAJARAN





Setelah mempelajari materi ini,

siswa diharapkan mampu:

• Menata tata urutan perundang-

undangan dalam sistem hukum
nasional di Indonesia secara

adil;

• Memperjelas konsepsi tata

urutan perundang-undangan

sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

• Memahami tata urutan

perundang-undangan dalam

sistem hukum nasional di
Indonesia;


• Mendemonstrasikan peran
sebagai penyusun tata urutan

perundang-undangan.





PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

A. Makna Tata Urutan Peraturan

















Berdasarkan Undang-Undang Dasar

(UUD) NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)
tertulis bahwa “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum". Oleh karena
1.Peraturan itu, segala kegiatan penyelenggaraan


Perundang- pemerintahan harus berdasarkan pada
hukum yang berlaku. Hukum yang
undangan dimaksud adalah peraturan perundang-


undangan berupa dokumen tertulis yang
dibuat oleh lembaga atau pejabat

berwenang seperti DPR, DPRD,

presiden, 'dan gubernur.














PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Berikut beberapa pengertian peraturan

perundang-undangan dari beberapa tokoh, yaitu :





Bagir Manan (1987), menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan
adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh
lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai

dengan tata cara yang berlaku.






Soehino (1981), menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan
memiliki beberapa makna. Pertama, proses atau tata cara pembentukan tata
cara peraturan perundang-undangan dari jenis dan tingkat tertinggi, yaitu
ungang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau
delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Kedua, keseluruhan produk
peraturan perundang-undangan tersebut.






A. Hamid S. Attamimi (1990) menyatakan bahwa peraturan perundang-
undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat
lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai
sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.








PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Alasan pentingnya peranan peraturan
perundang-undangan bagi Negara

Indonesia menurut Bagir Manan antara lain:
a. merupakan kaidah hukum yang mudah

dikenal, mudah diketemukan kembali,
dan mudah ditelusuri;
2. Peranan b. memberikan kepastian hukum yang


Peraturan lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam
peraturan perundang-undangan mudah
Perundang- c. adanya struktur dan sistematika yang
diidentifikasi dan diketemukan kembali;


Undangan lebih jelas sehingga memungkinkan

untuk diperiksa dan diuji kembali, baik
dari segi formal maupun segi materi

muatannya;
d. pembentukan dan pengembangan
peraturan perundang-undangan dapat

direncanakan.











PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Menurut Bagir Manan,

peraturan perundang-undangan memiliki
dua fungsi, yaitu fungsi internal dan

eksternal.

a. Fungsi internal berkaitan dengan
3. Fungsi keberadaan peraturan perundang-


Peraturan undangan dalam sistem hukum suatu
negara. Fungsi internal tersebut terdiri
Perundang- dari fungsi penciptaan hukum,


Undangan pembaharuan hukum: integrasi, dan
kepastian hukum.

b. Fungsi eksternal peraturan

perundang-undangan terdiri dari
fungsi perubahan, stabilisasi, dan

kemudahan.













PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Sementara itu, Aan Seidmen menyatakan


3. Fungsi bahwa peraturan perundang-undangan
memiliki dua fungsi, yaitu :

Peraturan a. Sebagai pernyataan efektif dari suatu


Perundang- kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah; dan
Undangan b. Sebagai hukum yang menjadi sebuah

langkah penting bagi suatu negara

dalam upaya perubahan perilaku.




















PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

4. Tata Urutan Perundang-Undangan

di Indonesia




Tata urutan peraturan perundangan-undangan di
Indonesia dapat di lihat pada tabel berikut.



Ketetapan TAP MPR No. UU No. 10 Tahun UU No. 12 Tahun

MPRS/ No. III/MPR/2000 2004 2011
XX/MPRS/ 1966

1. UUD NRI Tahun 1. UUD NRI Tahun 1. UUD NRI Tahun 1945 1. UUD NRI Tahun
1945 1945 2. UU/Peraturan 1945

2. Ketetapan MPR 2. Ketetapan MPR Pemerintah Pengganti 2. Ketetapan MPR
3. UU/Perpu 3. UU Undang-Undang 3. UU/Peraturan
4. Peraturan 4. Peraturan 3. Peraturan Pemerintah Pemerintah
Pemerintah Pemerintah 4. Peraturan Presiden Pengganti Undang-

5. Keputusan Pengganti 5. Peraturan Daerah Undang
Presiden Undang-Undang yang meliputi: 4. Peraturan
6. Peraturan 5. Peraturan a. Peraturan Daerah Pemerintah
pelaksana Pemerintah Provinsi 5. Peraturan Presiden

lainnya, seperti 6. Keputusan b. Peraturan Daerah 6. Peraturan Daerah
Peraturan Presiden Kabupaten/Kota Provinsi
Menteri dan 7. Peraturan Daerah c. Peraturan Desa/ 7. Peraturan Daerah
Instruksi Menteri peraturan yang Kabupaten/Kota

setingkat





PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

a. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945



 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum

tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan

peraturan lain di bawahnya. UUD NRI Tahun 1945 mengalami beberapa
kali perubahan.

 Materi muatan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain

sebagai berikut :

1) Memuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan
pemerintahan.

2) Memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat.

3) Memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara, seperti
bahasa, lambang, dan bendera.

4) Memuat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak serta

kewajiban sebagai warga negara.
5) Memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat

fundamental.

6) Memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas
ketatanegaraan yang bersifat fundamental.








PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

b. Ketetapan MPR




 Ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan

keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang
berlaku di luar majelis. Istilah Tap. MPR (Ketetapan MPR) tidak termuat

dalam UUD NRI Tahun 1945. Istilah tersebut diambil dari MPRS pada

sidang pertama tahun 1960.
 Sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR antara lain sebagai

berikut :

1) Memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan
undang-undang.

2) Memuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam bidang

eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden,

 Adapun tiga hal yang harus diatur dalam Ketetapan MPR, yaitu :
1) Memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam Batang

Tubuh UUD NRI Tahun 1945.

2) Menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum

dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis.
3) Menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam Batang Tubuh

UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR yang sudah ada.







PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang



 Undang-Undang merupakan penjabaran langsung dari UUD NRI Tahun 1945 oleh

DPR dengan persetujuan Presiden. Materi muatan yang harus diatur dalam
Undang-Undang berisi :

1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945,
2) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang,
3) pengesahan perjanjian internasional tertentu,

4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau
5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.



 Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan
perundangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan genting dan

memaksa. Perpu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 Ayat (1), (2), dan
(3). Ketentuan muatan dalam Perpu adalah sebagai berikut :

1) Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa.
2) Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya.

3) Jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut.
Namun, jika Perpu mendapat persetujuan maka Perpu tetap dijadikan undang-

undang.







PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden




 Peraturan Pemerintah Peraturan  Peraturan Presiden merupakan

Pemerintah merupakan peraturan peraturan perundang undangan yang

perundang-undangan yang dibuat ditetapkan oleh presiden untuk
dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan

menjalankan undang-undang perundang-undangan yang lebih

sebagaimana mestinya. Cakupannya tinggi atau untuk menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan. Adapun
peraturan pemerintah tidak boleh peraturan Presiden berisi materi yang
menyimpang dari ketentuan yang diperintahkan oleh undang undang,

tercakup dalam undang-undang. materi untuk melaksanakan Peraturan

 Contoh Peraturan Pemerintah adalah Pemerintah, atau materi untuk
PP No. 17 tahun 2010 tentang melaksanakan penyelenggaraan

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pendidikan.  Contoh Peraturan Presiden adalah

Peraturan Presiden RI Nomor 20
Tahun 2015 tentang Badan

Pertahanan Nasional.












PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kab/Kota




 Daerah Provinsi adalah peraturan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

perundang-undangan yang dibentuk merupakan peraturan perundang-
oleh DPRD Provinsi dengan undangan yang dibentuk oleh DPRD

persetujuan bersama gubernur. Kabupaten/Kota dengan
Adapun materi muatan Peraturan persetujuan bersama Bupati/Wali

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota.
Kabupaten/Kota adalah materi muatan

dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta menampung kondisi
khusus daerah dan/atau penjabaran

lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.
 Contoh Perturan Daerah Provinsi

adalah Peraturan Daerah Provinsi
Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Provinsi Jawa

Tengah.







PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

B. Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan di Indonesia







1. Pengertian dan

Asas










Ada beberapa tahapan pembuatan peraturan perundang-

undangan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selain itu,

terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai
berikut :

a. Aspek materiil (substansial), yaitu aspek yang berkaitan
dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan;

b. Aspek formal (prosedural), yaitu aspek yang berkaitan
dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-
undangan yang berlangsung di suatu negara.












PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Selanjutnya, terdapat asas-asas pembentukan e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan,
peraturan perundang-undangan yang tercantum yaitu setiap peraturan perundang-undangan
dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang dibuat karena sungguh dibutuhkan dan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bermanfaat untuk mengatur kehidupan
terdiri dari: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
a. asas kejelasan tujuan, yaitu setiap f. asas kejelasan rumusan, yaitu setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. memenuhi persyaratan teknis penyusunan

b. asas kelembagaan atau pejabat peraturan perundang-undangan, sistematika,
pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum
peraturan perundang-undangan harus dibuat yang jelas dan mudah dimengerti sehingga
oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk tidak menimbulkan berbagai macam
peraturan perundang-undangan yang interpretasi dalam pelaksanaannya.
berwenang. g. asas keterbukaan, yaitu dalam
c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, pembentukan peraturan perundang-undangan
dan materi muatan, yatui dalam mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembentukan peraturan parundang-undangan pembahasan, pengesahan atau penetapan,
harus memperhatikan materi muatan yang tepat dan pengundangan bersifat transparan dan
sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan terbuka.
perundang-undangan.

d. asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan
harus memperhitungkan efektivitas peraturan
perundang-undangan tersebut di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,
maupun yuridis.







PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Adapun dalam pembuatan materi muatan peraturan
perundang-undangan, harus memperhatikan asas-asas f. Bhinneka TunggaI Ika, yaitu materi
berikut : muatan peraturan perundang-undangan
a. Pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan harus memperhatikan keragaman penduduk,
perundang-undangan harus berfungsi memberikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus
pelindungan untuk menciptakan ketenteraman daerah serta budaya dalam kehidupan
masyarakat. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan peraturan g. Keadilan, yaitu setiap materi muatan
perundang-undangan harus mencerminkan peraturan perundang-undangan harus
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia mencerminkan keadilan secara proporsional

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan bagi setiap warga negara.
penduduk Indonesia secara proporsional. h. Kesamaan kedudukan dalam hukum
c. Kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan dan pemerintahan, yaitu setiap materi
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan muatan peraturan perundang-undangan
watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap tidak boleh memuat hal yang bersifat
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. membedakan berdasarkan latar belakang.
d. Kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu
perundang-undangan harus mencerminkan setiap materi muatan peraturan perundang-
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap undangan harus dapat mewujudkan

pengambilan keputusan. ketertiban dalam masyarakat melalui
e. Kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan jaminan kepastian hukum.
peraturan perundang-undangan senantiasa j. Keseimbangan, keserasian, dan
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah keselarasan, yaitu setiap materi muatan
Indonesia dan materi muatan peraturan perundang- peraturan perundang-undangan harus
undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian mencerminkan keseimbangan, keserasian,
dari sistem hukum nasional yang berdasarkan dan keselarasan, antara kepentingan
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. individu, masyarakat, serta kepentingan
bangsa dan negara.






PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

2. Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan






a. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sidang BPUPKI,
rancangan UUD dibahas. Pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, rancangan UUD

tersebut ditetapkan sebagai UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1),
UUD NRI Tahun 1945, dapat dilakukan perubahan pada UUD NRI Tahun 1945 dengan

tata cara yang tercantum dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut :
1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

2) Setiap usul perubahan pasal-pasa| UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota MPR.
4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan

sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat

dilakukan perubahan.









PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

2. Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan




b. Ketetapan MPR

(Tap MPR)


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat disusun melalui 4 (empat) tingkat

pembicaraan, yaitu sebagai berikut :
1) Tingkat I, pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan

yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan Rancangan
Ketetapan/Keputusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II.

2) Tingkat ll, pembahasan dalam Rapat Paripurna MPR yang didahului oleh
penjelasan pimpinan dan dilanjutkan oleh dengan pandangan umum fraksi-

fraksi.

3) Tingkat III, Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc MPR terhadap semua
hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahsan pada tingkat III ini

merupakan Rancangan Ketetapan/ Keputusan MPR.
4) Tingkat IV, Pengambilan keputusan oleh Rapat Paripurna MPR setelah

mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc MPR dan jika perlu
dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi.












PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

2. Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan



c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu)


 Adapun rancangan UU dapat diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD dengan
menyertakan naskah akademis, kecuali rancangan mengenai anggaran

pendapatan dan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang menjadi undang-undang, dan pencabutan undang-undang atau

peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
 Rancangan UU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi,
atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.

Selanjutnya, rancangan UU yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri
atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas

dan tanggung jawabnya. Sementara itu, rancangan UU dari DPD disampaikan
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan disertai naskah
akademis. Rancangan UU yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.












PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

2. Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan




d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden

(PP)



Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah Penyusunan Peraturan Presiden tidak
adalah sebagai berikut : melibatkan DPR, melainkan melibatkan
1) Rancangan PP berasal dari menteri. Penyusunannya berdasarkan pasal

kementerian/lembaga pemerintah 55 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah:
nonkementerian sesuai dengan bidang 1) pembentukan panitia antarkementerian

tugasnya. dan/atau lembaga pemerintah
2) Pembentukan panitia untuk menyusun nonkementerian;
rancangan penyusunan peraturan 2) pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemerintah. pemantapan konsepsi rancangan;
3) Koordinasi rancangan PP oleh menteri 3) peraturan presiden dikoordinasikan

yang menyelenggarakan urusan oleh menteri yang menyelenggarakan
pemerintahan dibidang hukum. urusan pemerintahan di bidang hukum;
4) Perencanaan penyusunan PP kemudian 4) pengesahan dan penetapan oleh

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. presiden.













PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

2. Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan




f. Peraturan Daerah Provinsi

(Perda Provinsi)


Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi

atau gubernur yang disusun berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011.


Proses penyusunannya adalah sebagai berikut.

1) Rancangan Perda diajukan oleh DPRD Provinsi kepada

Gubernur atau oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi secara

tertulis.

2) Rancangan Perda provinsi dibahas bersama-sama oleh DPRD

Provinsi dan Gubernur.

3) Jika rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama,


disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi.
















PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

2. Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan



e. Peraturan Daerah Kab/Kota

(Perda Kabupaten/Kota)


Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat 2) Apabila rancangan diusulkan o|eh
diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Wali Kota maka proses

Bupati/Walikota Gubernur. Adapun proses penyusunan sebagai berikut.
penyusunan Peraturan Daerah a) Bupati/Wali Kota mengajukan
Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 12 rancangan Perda kepada DPRD
Tahun 2011 sebagai berikut. Kabupaten/Kota secara tertulis.

1) Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD b) DPRD Kabupaten/Kota bersama
Kabupaten/Kota, proses penyusunan Bupati/Wali Kota membahas
adalah sebagai berikut. rancangan perda
a) DPRD Kabupaten/Kota mengajukan

rancangan Perda kepada Bupati/Wali Kabupaten/Kota.
Kota secara tertulis. c) Apabila rancangan Perda
b) DPRD Kabupaten/Kota bersama memperoleh persetujuan
Bupati/Wali Kota membahas bersama, disahkan o|eh

rancangan Perda Kabupaten/Kota. Bupati/Wali Kota menjadi Perda
c) Apabila rancangan Perda memperoleh Kabupaten/Kota.
persetujuan bersama, maka disahkan
oleh Bupati/Wali Kota menjadi Perda

Kabupaten/Kota.





PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

C. Ketaatan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan















Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-

undangan sebagai berikut :


a. Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku.

b. Menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

c. Mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan

sesuai peraturan.

d. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu

pelanggaran terhadap aturan.

e. Mematuhi peraturan lalu lintas, seperti berkendara di lajur

yang benar, tidak menerobos lampu merah, dan memakai

atribut keselamatan berkendara.









PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Selanjutnya kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan juga dapat dilakukan di
berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah

masyarakat, dan negara.




1. Lingkungan Keluarga

a. Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga.

b. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.

c. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib.

d. Menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga.

e. Mematuhi nasihat orang tua.





2. Lingkungan Sekolah


a. Tekun belajar.
b. Menjaga kebersihan sekolah.


c. Membuang sampah pada tempatnya.
d. Berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok.


e. Mengerjakan pekerjaan rumah.








PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

3. Lingkungan Masyarakat


a. Tidak berbuat onar.

b. Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat.

c. Menjaga nama baik masyarakat.

d. Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat.

e. Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-

masing.





4. Lingkungan Negara


a. Taat dan tepat waktu membayar pajak.
b. Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas.


c. Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi.
d. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan.


e. Menjaga nama baik negara dan bangsa.








PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

THANK




YOU