CUTI PNS DAN PPPK Surabaya, 5 JULI 2023 BKD Jatim @bkdjatim
Dasar Pelaksanaan Perka BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 01 02 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 03
Pemberi Izin Cuti PNS dan CPNS PPPK Cuti diberikan oleh PPK yang dapat didelegasikan kepada pejabat minimal administrator atau pejabat lain setara pemimpin satuan unit kerja Cuti diberikan oleh PPK yang dapat didelegasikan di lingkungannya untuk memberikan cuti
Jenis Cuti PNS PPPK
Cuti Tahunan 1. Diberikan kepada PNS dan CPNS minimal kerja 1 (satu) tahun selama 12 (dua belas) hari kerja 2. Mengajukan cuti tahunan paling kurang H-1 3. Mengajukan permintaan secara tertulis melalui formulir yang tercantum dalam peraturan kepada PyB Memberikan Cuti yang kemudian disetujui 4. Bila saat cuti berada dalam kondisi susah dihubungi dapat memperpanjang masa cuti tahunan selama maks 12 hari kalender 5. Hak cuti tahunan yang tidak digunakan pada tahun yang bersangkutan, dapat diakumulasi di tahun berikutnya paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan 1. Diberikan kepada PPPK minimal kerja 1 (satu) tahun selama 12 (dua belas) hari kerja 2. Mengajukan cuti tahunan paling kurang H-1 3. Mengajukan permintaan secara tertulis melalui formulir yang tercantum dalam peraturan kepada atasan langsung atau pejabat setara Memberikan Cuti yang kemudian disetujui, diubah, ditangguhkan atau ditolak 4. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja (berlaku masa kerja di atas 2 tahun) 5. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja (berlaku masa kerja di atas 3 tahun) 6. Bila saat cuti berada dalam kondisi susah dihubungi dapat memperpanjang masa cuti tahunan selama maks 6 hari kalender diajukan saat menyerahkan surat cuti awal PNS dan CPNS PPPK
1. Sisa hak atas cuti tahunan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja 2. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan 3. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh PyB Memberikan Cuti untuk paling lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas mendadak dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan 1. PPPK juga berhak atas cuti tahunan dalam hal: ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia dan ybs harus mengurus surat-surat/hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal; melangsungkan pernikahan pertama 2. Diberikan masa cuti tahunan untuk alasan di atas selama 6 hari kerja PNS dan CPNS PPPK
PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan cuti tahunan PPPK yang menjalankan cuti tahunan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PNS PPPK
Cuti Sakit 1. Untuk menggunakan cuti sakit, PPPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada PyB Memberikan Cuti 2. Sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter 3. Lebih dari satu hari hingga 14 hari mengajukan secara tertulis kepada PyB Memberikan Cuti dg melampirkan suket dari dokter 4. Lebih dari 14 hari melampirkan suket dokter pemerintah 5. Hak cuti sakit maksimal 1 bulan 6. Gugur kandungan cuti 1,5 bulan dengan melampirkan suket dokter atau bidan 7. Bila mengalami kecelakaan kerja dan perlu mendapat perawatan berhak cuti sakit hingga berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja 8. PPPK yang mengajukan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan PNS PPPK
Cuti Sakit PNS
Cuti Melahirkan 1. Mengajukan permintaan cuti melahirkan secara tertulis kepada PyB 2. Untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan 3. Untuk kelahiran anak ke 4 dan seterusnya diberikan cuti besar berlaku tidak dapat ditangguhkan, mengesampingkan ketentuan bekerja minimal 5 tahun dan diberikan cuti selama 3 bulan 4. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS ybs menerima penghasilan PNS terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS 1. Mengajukan cuti melahirkan secara tertulis kepada PyB Memberikan Cuti (atasan langsung atau pejabat lain setara) dan tetap menerima penghasilan sesuai peraturan UU 2. Untuk anak pertama-ke3 dihitung dari ybs sudah berstatus PPPKdengan masa cuti paling lama 3 bulan PNS PPPK
Cuti Bersama 1. Presiden menetapkan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan 2. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tdk diberikan 3. Penambahan hak atas cuti tahunan HANYA dapat digunakan dalam tahun berjalan 1. Cuti Bersama mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS yang tidak mengurangi cuti tahunan 2. PPPK yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti Bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan dan hanya dapat digunakan pada tahun berjalan 3. Apabila hak atas cuti tahunan tambahan bersamaan dengan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan maka dapat digunakan pada tahun berikutnya PNS PPPK
1. PPPK yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak dan cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak PPPK 2. Hak atas cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK, namun bila mendesak pejabat tertinggi tempat PPPK bekerja dapat memberikan izin cuti sementara secara tertulis Lain-Lain PPPK
Cuti Besar Catatan: Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS ybs menerima penghasilan PNS terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya PP yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS PNS
04 \6. 7. Ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. 05 Untuk menggunakan hak atas cuti besar PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PyB dan disetujui 06 Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pyb Memberikan Cuti untuk paling lama 1 tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak kecuali untuk kepentingan agama PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus 0708
Cuti karena Alasan Penting 1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras dengan melampirkan surat keterangan rawatinap dari Unit Pelayanan Kesehatan atau meninggal dunia di mana PNS ybs harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan 2. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawatinap Unit Pelayanan Kesehatan. 3. Bila mendapat musibah rumah kebakaran atau musibah lainnya dapat menyertakan surat keterangan dari minimal Ketua RT 4. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting untuk memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs 5. Lamanya cuti 1 bulan Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PyB Memberikan Cuti, pejabat tertinggi di tempat PNS ybs bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS ybs menerima penghasilan PNS terdiri atas gajipokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan
Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) 1. PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun karena alasan pribadi dan mendesak diberikan CLTN selama maksimal 3 tahun di antaranya: 1. Mengikuti keg. Suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam atau luar negeri melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/ tugas belajar dari pejabat yang berwenang 2. Mendampingi suami/istri bekerja di dalam atau luar negeri harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/ pengangkatan dalam jabatan 3. Menjadi program hamil/keturunan 4. Mendampingi anak berkebutuhan khusus 5. Mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus dan atau orangtua/mertua yang sakit/uzur 6. Poin 3-5 harus menyertakan surat keterangan dokter spesialis, khusus untuk mendampingi orangtua/mertua menyertakan surat dokter 1. CLTN dapat diperpanjang paling lama satu tahun 2. CLTN mengakibatkan PNS ybs diberhentikan dari jabatannya dan posisinya harus diisi 3. Kemudian PPK membuat permohonan secara tertulis untuk persetujuan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang dibuat rangkap 3 4. Bila cuti ditolak, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mengembalikan secara tertulis usul persetujuan disertai alasan penolakan 5. Selama CLTN tidak mendapat penghasilan PNS 6. Permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 bulan sebelum CLTN berakhir 7. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama satu bulan setelah selesai menjalankan CLTN bila tidak akan diberhentikan secara hormat 8. PPK kemudian mengajukan persetujuan pengaktifan Kembali PNS kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN maksimal 1 bulan setelah menerima laporan PNS ybs
Lanjutan CLTN 1. PPK berdasarkan persetujuan Kepala BKN/ Kepala Kanreg menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS dalam jabatan 2. Bila PNS ybs tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, maka akan disalurkan pada instansi lain dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN
LAIN-LAIN 1. Ketentuan cuti sakit, melahirkan dan cuti alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS 2. PNS yang menjalani CLTN setelah selesai wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan 3. Setelah diaktifkan kembali sebagai PNS, maka dapat cuti tahunan setelah satu tahun sejak diaktifkan kembali sbg PNS 4. Penghasilan lain berupa tunjangan kinerja, tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang sedang menjalankan cuti sesuai peraturan
LAIN-LAIN
TERIMA KASIH [email protected] [email protected] BKD Jatim @bkdjatim