4) Kluster keempat: hpai, indeks saham syariah Indonesia,
manajemen, pengaruh, perbankan syariah di indonesia
5) Kluster kelima: halal di Indonesia, jaminan produk
halal, jaminan produk halal di Indonesia, tahun, tentang
jaminan produk halal
6) Kluster keenam: bank rakyat Indonesia, bri, persero
7) Kluster ketujuh: halal, hni hpai, indonesia
8) Kluster kedelapan: bisnis syariah, minat beli produk
halal, studi pemetaan sistematis
9) Kluster kesembilan: industri, potensi dan prospek
Dengan jumlah tulisan yang relatif lebih sedikit, sebaran
tema pada tulisan yang berbahasa Indonesia relatif
didominasi oleh tulisan konseptual, walaupun jumlah
klusternya lebih banyak. Salah satu trend yang mungkin
membedakan adalah adanya irisan antara riset mengenai
keuangan syariah dengan tema halal yang pada tulisan ini
dikategorikan masuk kepada sub tema ketiga. Hal ini
dikarenakan di Indonesia, salah satu kriteria pada industri
halal terutama pada industri pariwisata dan layanan
kesehatan syariah adalah terkoneksinya produk atau layanan
halal tersebut dengan jasa keuangan syariah.
Sebaran penulis pada bagian ini adalah sebagai berikut:
477
Gambar 19-8 Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Keuangan
Syariah Berbahasa Indonesia
Karya dengan sitasi tertinggi pada sub bagian ini adalah
sebuah buku. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di
Indonesia” yang diterbitkan oleh Salemba Empat
merupakan tulisan dengan sitasi tertinggi dari Rustam
(2013).
Riset Bisnis Syariah
Bisnis syariah mencakup tema bisnis, industri halal, dan tema
manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia,
dan tema manajemen lainnya secara umum. Untuk
478
mengumpulkan artikel berbahasa Inggris pada sub tema ini,
keywords yang digunakan adalah:
Kata kunci wajib: “Indonesia”, dan “Islamic” (atau “Islam”
tergantung pada konteks tata bahasa yang sesuai)
Kata kunci pilihan: Kata kunci pilihan: “business”,
“marketing”, “halal”, “human resource”, dan
“management”
Pencarian dengan menggunakan kata kunci halal masih perlu
dilakukan filter ulang karena pembahasan tema ini juga
dilakukan oleh bidang ilmu lain selain ekonomi syariah.
Setelah dilakukan penyortiran, maka hasil Analisa
VOSViewernya adalah sebagai berikut:
Gambar 19-9 Visualisasi VOSviewer: Riset Bisnis Syariah Berbahasa
Inggris
479
Ada lima kluster dari pengelompokan berbagai kata kunci
pada riset bisnis syariah sebagai berikut:
1) Kluster pertama: Community, consumption, country, demand,
existence, halal certification, halal label, halal products, halal
product guarantee, implementation, islamic law, largest muslim
population, law, muslim consumers, muslims, need, number,
perception, population, product, quality, regulation, service, trend,
world, year,
2) Kluster kedua: Article, case, challenge, concept, development,
economic growth, form, government, halal industry, halal tourism,
halal tourism destination, halal tourism industry, opportunity,
person, potential, prospect, sector, strategy, term, tourism, tourism
industry.
3) Kluster ketiga: Analysis, business, case study, comparison,
conventional bank, data, factor, impact, implication, influence,
islamic, islamic bank, islamic banking, level, management, order,
performance, period, research, study,
4) Kluster keempat: attitude, consumer, context, effect, evidence,
fact, food, halal food, halal supply chain, industry, intention, issue,
Jakarta, model, paper, problem, process, relationship.
5) Kluster kelima: ASEAN, comparative study, halal,
Indonesia, Islam, Malaysia, MUI, muslim, role, Thailand
Studi mengenai bisnis syariah banyak diwarnai oleh
penelitian pada industri halal. Tema penelitian yang banyak
dilakukan didominasi oleh pengaruh sertifikat halal terhadap
minat atau perilaku konsumen di dalam membeli atau
480
menggunakan layanan halal. Makanan halal dan pariwisata
halal adalah lini bisnis halal yang banyak dikaji.
Gambar 19-10 Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Bisnis
Syariah Berbahasa Inggris
Pada sub tema ini, penelitian A Jaelani yang bertajuk “Halal
tourism industry in Indonesia: Potential and prospects.”
Merupakan karya yang memiliki sitasi paling banyak. Tulisan
ini diterbitkan pada jurnal International Review of
Management and Marketing pada tahun 2017.
481
Selanjutnya, untuk melakukan pencarian artikel berbahasa
Indonesia pada tema bisnis syariah, keywords yang digunakan
adalah:
Kata kunci wajib: “Indonesia”, dan “syariah” (atau “Islam”
tergantung pada konteks tata bahasa yang sesuai)
Kata kunci pilihan: “bisnis”, “halal”, “pemasaran”, “SDM”,
“sumber daya manusia”, “manajemen”, “produk”,
“makanan”, “obat”, “kosmetika”, “wisata”, “pariwisata”,
“hotel”, “spa”, “salon”, dan “rumah sakit.”
Pencarian dengan kata kunci “spa”, “salon”, dan “rumah
sakit” tidak memberikan hasil. Dengan demikian maka hasil
visualisai VOSViewernya adalah sebagai berikut:
Gambar 19-11 Visualisasi VOSviewer: Riset Bisnis Syariah Berbahasa
Indonesia
Riset mengenai bisnis syariah yang berbahasa Indonesia
memiliki 482 industry kluster dengan kata kunci masing
masing sebagai berikut:
482
1) Kluster pertama: kosmetika, majelis ulama Indonesia,
lppom mui, obat obatan, sertifikasi halal, studi, studi
kasus
2) Kluster kedua: analisis, bank muamalat Indonesia, bank
syariah, di Indonesia, studi kasus pada, studi pada, tbk
3) Kluster ketiga: Bursa Efek Indonesia, halal di Indonesia,
jaminan produk halal, jaminan produk halal di
Indonesia, tahun, tentang jaminan produk halal
4) Kluster keempat: BUS, Indonesia, periode, tahun,
Malaysia, syariah
5) Kluster kelima: hpai, indeks saham syariah Indonesia,
manajemen, pengaruh, perbankan syariah di indonesia
6) Kluster keenam: bank rakyat Indonesia, bri, persero
7) Kluster ketujuh: halal, hni hpai, indonesia
8) Kluster kedelapan: bisnis syariah, minat beli produk
halal, studi pemetaan sistematis
9) Kluster kesembilan: industri, potensi dan prospek
Riset berbahasa Indonesia relatif memiliki tema yang lebih
konvergen, walaupun sama-sama didominasi oleh riset
mengenai industri halal. Sebagai tambahan pada penelitian
tema serupa yang berbahasa Inggris, lini bisnis halal yang
dibahas pada penelitian berbahasa Indonesia adalah juga
mengenai kosmetika dan obat obatan, diantaranya dikaji
mengenai salah satu merk obat halal yang sudah tersertifikasi
halal di Indonesia.
483
Gambar 19-12 Visualisasi VOSviewer: Para Penulis Riset Bisnis
Syariah Berbahasa Indonesia
Serupa dengan penelitian yang berbahasa Inggris, sitasi
tertinggi pada penelitian berbahasa Indonesia juga
bertemakan pariwisata. Buku karya Djakfar, M yang berjudul
“Pariwisata halal perspektif multidimensi: peta jalan menuju
pengembangan akademik & industri halal di Indonesia”
merupakan karya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh
UIN-Maliki Press.
484
Referensi
Alwi, Z, Rika D, Ayu P, and Alim S. 2021. An assessment
on Islamic banking ethics through some salient
points in the prophetic tradition. Heliyon 7 Issue 5.
May 2021
Beik, I. S., and Arsyianti, L. D. 2016. Ekonomi Pembangunan
Syariah. Jakarta: Rajawali Press
Furqani, H. 2017. The Current Situation Of Islamic
Economics In Indonesia. IKAM.Reports 5 . Country
Reports 3. Istanbul, Turki.
Hassan, M. Kabir & Aliyu, Sirajo, 2018. A contemporary
survey of islamic banking literature, Journal of
Financial Stability, Elsevier, vol. 34(C), pages 12-43.
Iskandar. 2018. Islamic Economics as A New Current of
Economic Development in Indonesia. Muqtasid 9(2),
2018:150-158. IAIN Salatiga
Sheikh AS, Sheikh SA, Kaleem A, Waqas A. 2013. Factors
contributing to lack of interest in research among medical
students. Advances in Medical Education and Practice
2013; 4:237-43.
Varshil M, Chug C, and Perwez A. 2017. Why should you
do Research? : A View Point. Journal of Medical
Research and Innovation 1(1).17.
485
Pendidikan dan Edukasi Ekonomi
Syariah di Indonesia
Thuba Jazil
Abstrak
Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah memegang peran
kunci dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi Syariah
nasional. Tujuan inti Pendidikan adalah mencetak
sumberdaya insani (SDI) berbudi luhur, berpengetahuan
berkompetensi dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan
dan tantangan industri. Pendidikan ekonomi Syariah di
Indonesia selama 3 dasawarsa menunjukkan trend positif
yang dimulai dengan pengenalan pada Pendidikan SD,
SLTP, SLTA hingga perguruan tinggi. Cakupan Pendidikan
dan edukasi ekonomi Syariah pada formal, non-formal dan
informal. Pendidikan di masa Disrupsi teknologi digital
diharapkan menghadirkan inovasi kreatif dari para penggiat
ekonomi Syariah di Indonesia.
Kata Kunci: Pendidikan, ekonomi Syariah, dan disrupsi
teknologi
486
Abstract
Sharia economic education and education plays a key role in
the development and progress of the national Sharia
economy. The core purpose of education is to produce
human resources (HR) who are virtuous, knowledgeable,
competent and able to adapt to the needs and challenges of
the industry. Sharia economic education in Indonesia for 3
decades has shown a positive trend, starting with the
introduction of elementary, junior high, high school to
higher education. Scope of Sharia economic education and
education in formal, non-formal and informal. Education
during the Disruption of digital technology is expected to
bring creative innovations from Islamic economic activists
in Indonesia.
Keywords: Education, Islamic economics and technology
disruption
487
Pendahuluan
Ki Hadjar Dewantara sebagai bapak Pendidikan Indonesia
memiliki semboyan “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo
Mangun Karso, Tut wuri handayani”. Didepan engkau
memberikan teladan, ditengah engkau membangun dengan
karya, dan dibelakang engkau memiliki dorongan dan
mengukuti dengan seksama.
Kunci utama keberhasilan dalam pengembangan dan
kemajuan suatu negara adalah kualitas Pendidikan.
Pendidikan memiliki peran vital dalam segala aspek
kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Beik,
(2012) mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi dan
keuangan Syariah berkembang dengan pesat diberbagai
negara bahkah lebih dari 100 negara yang mencakup Eropa,
Asia, Afrika dan Australia mulai mempraktikan ekonomi dan
keuangan syariah. Akan tetapi terdapat kendala yang
signifikan yakni ketersediaan Sumberdaya Insani (SDI) yang
memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dengan
pengetahuan dan perkembangan praktik ekonomi dan
keuangan syariah itu sendiri (Rivai, 2007; Kholis, 2008; dan
Agustianto, 2015).
Dalam rangka menyiapkan SDI yang kualitas dan tantangan
perkembangan ekonomi Syariah dan teknologi yang sangat
pesat maka diperlukan strategi yang tepat. Peningkatan mutu
Pendidikan dan edukasi menjadi sangat revelan untuk
menjawab semua tantangan terkait dengan ketersediaan SDI
dan turunannya. Menurut Sumadi (2018) memaparkan
bahwa Pendidikan dan edukasi ekonomi dan keuangan
488
Syariah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa
dielakkan lagi. Ia menjadi salah satu denyut nadi untuk
memenuhi kesiapan dan ketersediaan SDI yang mumpuni
dalam hal ekonomi dan keuangan Syariah. Pendidikan
ekonomi Syariah dimaksudkan pada cakupan yang sangat
luas, seperti kajian ilmiyah, bahan ajar dan modul, kurikulum,
metode pembelajaran serta instrumen pencapaian dan
sosialisasi kepada masyarakat lapis bawah.
Berdasarkan data OJK yang dirilis dalam Survey Nasional
Literasi Keuangan (SNLK) yang dilakukan pada tahun 2013,
2016 dan 2019 terdapat kenaikan yang cukup baik, yakni 21,8
% 29,7% dan 38,03 % untuk literasi keuangan secara umum,
dan diikuti dengan 59,74 %, 67,8 % dan 76,19 % untuk
inklusi keuangan secara umum. Akan tetapi literasi dan
inklusi keuangan Syariah masih menunjukkan angka yang
sangat minim yaitu 8,11 % & 11,06 % pada tahun 2016.
Bahkan terjadi penurunan pada inklusi keuangan Syariah
tahun 2019 dari 11,1 % di 2018, turun hingga 9,10 %.
Sementara literasi keuangan syariah meningkat sedikit 8,1 %
menjadi 8,93 di 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)
Berdasarkan paparan data diatas, tingkat literasi masyarakat
Indonesia secara umum terhadap ekonomi dan keuangan
Syariah masih sangat minim, ditinjau dari negara dengan
mayoritas muslim terbanyak di dunia, sebesar 231 juta jiwa
dari total 272 juta total penduduk Indonesia (84.9 %) dengan
capaian indeks pada tahun 2019 hanya 9.11 %. Diantara
faktor penting untuk meningkatkan indeks literasi dan
nantinya berdampak pada inklusi keuangan Syariah yang
lebih luas adalah peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan
489
dan edukasi ekonomi syariah di Indonesia. Diperlukan
inovasi, strategi dan juga dukungan segenap stakeholders
untuk meningkatkan mutu ini, diantaranya pemerintah
melalui otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi,
Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan formal dan non-
formal, Industri, hingga swasta dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) (OJK, 2017).
Pengertian Pendidikan
Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)
adalah proses, cara, perbuatan mendidik, proses mengubah
sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam
usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan (Kemendikbud, 2021). Sedangkan kamus
Merriam-Webstern (2021), Pendidikan dalam alih Bahasa
disetarakan dengan education dengan arti “the action or process of
teaching someone especially in a school, college, or university or the
knowledge, skill, and understanding that you get from attending a
school, college, or university” dengan pengertian yang lebih
sempit yaitu sebuah aksi atau proses pengajaran kepada
seseorang terkhusus pada sekolah, kampus atau
pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang didapat
dari menghadiri sekolah atau kampus.
Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2003, Pendidikan
didefinisikan sebagai “Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
490
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU RI
No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, 2003).
Dari pengertian diatas, Pendidikan dimaksudkan dengan
sebuah proses yang dilakukan dengan penuh sadar dan
terencana untuk mencapai tujuan berupa terwujudnya
proses pembelajaran kepada peserta didik dengan baik
berupa aktif keikutsertaan dalam pegembangan potensi.
Tidak terlepas dari cakupan pendidikan dalam lingkup
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
intelektual akal, budi pekerti berupa akhlak mulia dan
memiliki keterampilan untuk pengembangan diri sendiri,
masyarakat hingga lingkup masyarakat yang lebih luas.
Ibnu Khaldun mengutarakan pendapatnya dalam pengertian
Pendidikan yaitu Pendidikan adalah proses untuk
menciptakan kurtur masyarakat secara umum dan juga untuk
membentuk masyarakat yang akan dating (musstaqbal/future).
Maksud dari pendidikan adalah menciptakan output yang
mengarah kepada peningkatan mutu (tinggi) kualitas dan
sumberdaya manusia yang berdisiplin dan bermartabat (Roji
& Husarri, 2021).
Dalam konteks Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah
dapat dimaksudkan pada upaya-upaya atau tindakan dan
proses yang terencana serta dilaksanakan dengan penuh
kesadaran untuk mewujudkan sumberdaya insani yang
kompeten pada aspek pengetahuan, kecakapan dan
491
keterampiran pada bidang ekonomi dan keuangan Syariah.
Dengan adanya proses Pendidikan dan edukasi ini, SDI
untuk ekonomi dan keuangan Syariah diharapkan mampu
menopang perkembangan dan kemajuan akademik
(ilmiyah), industri dan praktik ekonomi Syariah lebih besar
lagi di kalangan masyarakat.
Pendidikan dalam islam, terdeskripsikan dengan sangat rinci
yakni merujuk minimal pada 3 terminologi, yaitu
a. Tarbiyah
b. Ta’lim dan,
c. Ta’dib
Tarbiyah dimaksudkan pada Pendidikan yang diarahkan
untuk tumbuh kembang anak dengan membersamai mereka
untuk menjadi manusia dewasa dalam kecakapan dan
kecukupan pengetahuan serta mental yang baik. Tarbiyah
biasa digunakan untuk pengistilahan Pendidikan pada aspek
yang sangat luas, tidak hanya pada Lembaga formal, non-
formal melainkan pada semua proses menuju manusia
sholeh dan bermanfaat untuk sesama. Lebih ditekankan
pada tarbiyah ini adalah proses dengan tahapan-tahapan
yang jelas dan terarah (Ridjaluddin & Rohwiyono, 2008).
Selanjutnya, ta’lim dimaksudkan dengan pengajaran pada
penekanan lebih banyak pada aspek kognitif (pengetahuan).
Dalam satu riwayat Imam Muslim menyebutkan:
492
)ِإ َّن َّل َّلاَ َل ْم يَ ْب َعثْ ِني ُمعَنِتًا َو ََل ُمتَعَ ِنتًا َولَ ِك ْن َبعَثَنِي ُم َع ِل ًما ُميَ ِس ًرا(رواه مسلم
“Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus-ku (Nabi Muhammad
shallahu alaihi wasallam) untuk memaksa orang atau
menjerumuskannya, akan tetapi Dia mengutus-ku sebagai seorang
pengajar dan orang memudahkan urusan". (Hr. Muslim)
Ta’lim cenderung memiliki cakupan yang lebih sempit dari
tarbiyah yakni pada penyaluran dan pengisian aspek kognitif
kepada peserta pengajaran. Akan tetapi kedua hal yakni
tarbiyah dan ta’lim diperlukan keteladanan yang kuat (qudwah
hasanah/role model).
Sedangkan penggunaan ta’dib diarahkan pada pembentukan
modal dan adab. Menurut Al-Attas, ta’dib dijelaskan berupa
pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur
ditanamkan kepada manusia tentang penempatan yang tepat
dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian
rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan
pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam
tatanan wujud dan keberadaanya (Ismail, 2017). Al-Attas
lebih memilih penggunaan istilah ta’dib dibandingkan
tarbiyah dan ta’lim dengan landasan bahwa ta’dib akan
melahirkan orang-orang mulia dengan kecakapan ilmu dan
juga pada akhlaq mulia. Orang yang berilmu dan beradab
disebut dengan muta’addib. Sebagaimana sabda Rasulullah
shallahu alaihi wasallam:
)أَدَّبَنِي َربِ ْي فأَ ْح َس َن تَأْ ِدي ِبي (أخرجه السيوطي في الجامع الصغير
Tuhanku (Allah Subhanahu wata’ala) telah mendidikku (Nabi
Muhammad shallahuhu alaihi wasallam) maka menjadi baik
493
(bagus)-lah adabku (Dikeluarkan Imam As-Suyuthi dalam Jami’
Shaghir).
Tujuan dan Cakupan Pendidikan Ekonomi Syariah
Pendidikan dalam konteks nasional memiliki tujuan
sebagaimana termaktub pada UUD 1945 yang berbunyi
“Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Inilah tujuan inti dari
Pendidikan nasional, yang menunjukkan cita-cita luhur
bangsa untuk mendidik dan meratakan pendidikan ke
seluruh pelosok negeri agar tercapai kehidupan berbangsa
yang cerdas dan berkeadilan. Selanjutnya, tujuan Pendidikan
juga tercantum dalam UU No.23 tahun 2003 yaitu:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokrartis serta bertanggun jawab.”
Dari uraian diatas, tujuan inti dari Pendidikan nasional yang
diselenggarakan dalam bentuk formal berupa sekolah, non-
formal berupa diluar sekolah, dan in-formal berupa keluarga
dan masyaratat tertuju pada pengembangan potensi peserta
didik dalam cakup khusus sehingga menjadi manusia dengan
pondasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
teguh, berpadu dengan akhlaq dan budi mulia, sehat jasmani,
cerdas intelektual, cakap dalam keterampilan, kreatif dan
494
inovatif, mandiri dan tentunya menjadi warga neraga yang
baik dan penuh tanggungjawab.
Dalam lingkup Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah,
memiliki tujuan untuk mencetak sumberdaya insani (SDI)
yang memiliki pengetahuan, kecakapan, sehat jasmani serta
mentalitas yang kuat untuk menghadapi laju perkembangan
industri dan teknologi secara massif. Pendidikan dan edukasi
yang tersusun secara berjenjang seperti SD, SMP, SMA dan
perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan output
akademisi, professional, peneliti, analis, akuntan,
entrepreneur, society mover, hingga penggiat Islamic
philanthropy dan lainnya. Semua output ini tentunya
memiliki kekhasan yang termaktub dalam UU dan juga
karakteristik islami dalam diri setiap peserta didiknya.
Sejauh ini, cakupan Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah
tergambarkan dalam 3 bentuk yaitu (Piliyanti, 2012):
a. Pendidikan formal, yang terfokus pada Pendidikan
berjenjang dan terarah dengan kurikulum dan standarisasi
tertentu. Pendidikan formal ini dimulai dengan sekolah
dasar (sederajat), sekolah lanjutan tingkat pertama
(sederajat), sekolah lanjutan tingkat atas (sederajat), dan
Perguruan Tinggi (sederajat) sampai level pascasarjana.
Semua tahapan memiliki alur yang jelas dalam kurikulum,
isi pengajaran, metode pengajaran, proses persiapan
pengajaran hingga tahapan evaluasi yang jelas dan teratur
dengan baik. Dalam konteks Pendidikan formal,
Pendidikan dan edukasi ekonomi Syariah terbagi pada 2
kelembagaan yiatu dibawah kementerian Pendidikan dan
495
kebudayaan (kemendikbud) dan kementerian agama
(kemenag) yang lebih kental dengan unsur dan muatan
keagamaan seperti madratsah diniyah, tsanawiyah, Aliyah
dan perguruan tinggi agama islam.
b. Pendidikan non-formal, yaitu Pendidikan diluar jenjang
formal yang dapat dilaksanakan dengan jenjang, seperti
pesantren (diluar mu’adalah -penyetaraan), uji
keterampinan dan kompetensi, sertifikasi profesi, training
dan seminar dan lainnya. Pendidikan non-formal di
pesantren lebih banyak merujuk pada kitab-kitab turats
(klasik) dengan metodesorogan/wetonan/bandongan.
Kiai/Guru/ustadz membacakan atau menunjuk santri
untuk membaca kitab sekalian dengan mengecek
penguasaan ilmu alat (tata Bahasa-nahwu Sharaf) dan
dijelaskan kata perkata serta makna luasnya dari
kandungan kitab tersebut. Sebut saja pada cakupan ilmu
fikih dan ushul fikih, fikih mu’amalat, fikih warits dan
faraidh, kaidah fiqhiyyah dan lain-lain.
c. Pendidikan informal, yaitu jalur Pendidikan keluarga dan
masyarakat. Pada bentuk informal, Pendidikan
dilaksankan dengan sangat luas yaitu cakupan terkecil dari
bernegara yaitu keluarga. Keluarga memiliki peran
Pendidikan misalkan penanaman awal budi pekerti, etika,
sopan santun dan pengetahuan dasar pada lingkup
ekonomi dan keuangan Syariah. Praktik Pendidikan
keluarga dapat terlaksana seperti menabung, donasi
sosial, dan perencanaan keuangan.
496
Sumber Belajar dan Edukasi Ekonomi Syariah
Dalam kurun waktu 6 dasawarsa yaitu 1960-an, pada pemikir
ekonomi islam berkontribusi pada konstruksi dan pondasi
teoritisi keilmuan ekonomi Syariah, yang dimulai pada
zaman Kursyid Ahmad, Shiddiqi, Manna dan Umar Chapra,
sehingga terbentuklah pondasi teoritis yang kuat dalam
batang tubuh ilmu ekonomi Syariah. Hasil kajian mereka
berupa, proceeding ilmiyah konferensi dan seminar
internasional, working paper, karya tulis ilmiyah,
monograph, buku-buku daras, dan lainnya sehingga
terlaksanakan konferensi pertama ekonomi islam pada tahun
1976 yang menjadi tonggak pertama dalam lahirnya ekonomi
Syariah modern (Agustianto, 2015).
Sumber belajar dan edukasi ekonomi Syariah selanjutnya
adalah berupa hasil kajian pemikiran dan pandangan ulama-
ulama klasik seperti Imam Abu Yusuf, Imam Al-Hasan As-
Syaibani, Imam Al-Muhasibi, Imam Al-mawardi, Imam Al-
Ghazali, Imam Ibn Taimiyyah, Imam Al-Maqrizi, Imam
Imam Ibnu Khaldun, Imam Nasiruddin At-Thusi dan
lainnya yang dilakukan pertama kali oleh Islahi, (1988) dan
(2014). Ekstraksi sejarah hasil pemikiran para ulama dan
pemikir islam dituangkan Kembali dalam buku-buku sejarah
ekonomi modern dan didesiminasikan dalam bentuk
konferensi serta publikasi ilmiyah.
Di Indonesia, buku ekonomi Syariah yang muncul pertama
pada tahun 1950 adalah karya Zainal Abidin Ahmad dengan
judul Dasar-dasar Ekonomi Islam, disusul selanjutnya adalah
Kahruddin Yunus dengan judul Sistem ekonomi Menurut
497
Islam (Bersamaisme), pada tahun 1959. Pada tahun 1960
juga telah terbit Risalah Bunga Deposito dalam Islam oleh
syeikh Ali Hasan Ahmad Addary dari IAIN Imam Bonjol.
Selanjutnya banyak buku-buku yang bersifat praktis industri
seperti Karnaen A. Perwataatmadja degngan judul
Membumikan ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 1996,
Bank Syariah dari teori ke praktik oleh M. Syafi’i Antonio
1999, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh Adiwarman
Karim 2002 dan banyak lagi.
Di samping buku-buku dasar, referensi dan populer,
terdapat pula sumber inti lainnya seperti artikel jurnal
ilmiyah, proceeding, webset edukasi, komik edukasi industri
ekonomi Syariah bahkan pada permainan-permainan
edukasi berbasis luring maupun daring.
Dari semua sumber belajar dan edukasi ekonomi Syariah ini
ditujukan untuk penguatan dan peningkatan kualitas
sumberdaya insani ekonomi Syariah yang mumpuni dengan
ekspektasi industri dan keilmuan. Selain itu, masyarakat luas
juga mampu untuk mengakses dengan mudah sehingga
inklusi dan penetrasi ekonomi dan keuangan Syariah dalam
lebih luas lagi jangkuannya ke seluruh pelosok negeri ini.
Pendidikan Ekonomi Syariah Pada Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) – Sederajat
Sebelum membahasan akan Pendidikan ekonomi Syariah
pada tingkat SLTA sederajat, baiknya kita bahas sekilas pada
tingkat SLTP. Biarpun tidak begitu banyak literatur yang
membahasnya. Meskipun telah tercanangkan dalam master
498
plan ekonomi Syariah di Indonesia 2019-2024, yaitu tentang
Strategi 2: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya
Manusia pada Lembaga Pendidikan Berbasis Ekonomi
Syariah pada poin 2 yaitu Adanya kurikulum baku terkait
ekonomi syariah di lembaga pendidikan dengan kegiatan
Menyisipkan materi ekonomi syariah dalam pembelajaran di
SMP (SLTP) dan SMU (SLTA) termasuk di dalamnya
pesantren. Belum nampak secara signifikan akan praktik
edukasi pada level SLTP.
Pada tahun 2005, melalui Surat Keputusan (SK) Walikota
No 421/7/2005 Kota Tasikmalaya menerapkan
pembelajaran ekonomi Syariah pada tingkat SLTP berupa
muatan lokal secara resmi. Sebuah penelitian dilakukan oleh
Hermawan (2008) yang bertujuan untuk melihat persepsi
siswa dan guru dalam pembelajaran ekonomi Syariah di
SMPN 1 Kota Tasikmalaya. Studi ini menunjukkan hasil
yang baik pada semua variabel yaitu pengetahuan dasar
ekonomi Syariah (70,74 %), pengetahuan sejarah ekonomi
Syariah (68.78%), Keyakinan Sikap (69,21 %),
Kecenderungan untuk bertindak (70.26%). Bahasan
ekonomi dan keuangan Syariah masih sangat minim dengan
besaran dalam muatan lokal maksimal 20 – 25 %.
Selanjutnya, Pendidikan ekonomi Syariah pada level SLTA-
sederajat telah telaksana dengan baik sejak tahun 2012, yaitu
pembukaan jurusan perbankan Syariah. Para guru yang
tergabung pada Majelis Musyawarah Guru Perbankan
Syariah (MMGPS) telah Menyusun kurikulum SMK
perbankan Syariah dan diresminkan oleh kemendikbud pada
tahun 2012. Mata pelajaran penjurusan keahlian perbankan
499
Syariah tedapat 6 mata pelajaran yaitu Pengelolaan Kas,
Produk Syariah, Ekonomi Islam, Akuntansi Perbankan
Syariah, Komputer Akuntansi Perbankan Syariah, dan
Administrasi Pajak.
Pada tahun 2016 telah tedaftar resmi sebanyak 145 SMK
yang membuka penjurusan Perbankan Syariah, 15 SMK
Negeri dan 130 Swasta. Secara kurikulum, terkelompokkan
pada 2 jurusan yaitu Perbankan Syariah bagian dari Bidang
Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian
Keuangan dan Jurusan Perbankan Syariah masuk kategori
Kompetensi Keahlian.
Contoh Materi Ajar Ekonomi Syariah di SLTA dan sederajat
seperti:
a) Prinsip Ekonomi Islam
b) Tujuan Ekonomi Islam
c) Transaksi dan Bisnis Syariah
d) Pengertian dan Dampak Riba
e) Konsep Kerjasama (Syirkah)
f) Pengenalan Perbankan Syariah
g) Pengenalan Asuransi Syariah
Adapun Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian Perbankan
Syariah Sesuai Kurikulum Perbankan Syariah Tahun
2016/2017 sebagai berikut:
Tabel 20.1 Mata Pelajaran Keahlian perbankan Syariah
Kurikulum tahun 2016/2017
No Mata Pelajaran Kompetensi Kelas
1 Memahami Ekonomi Islam X
500
2 Akuntansi Syariah X, XI, XII
X
3 Memahami Fiqih Muamalah
X, XI, XII
4 Memahami Lembaga Keuangan Syariah X
5 Memahami Dasar-Dasar Perbankan Syariah XI
6 MengelolaTransaksi Dana Bank Syariah XI dan XII
Syariah X, XI, XII
7 Laporan Keuangan Syariah
8 Pratikum Perbankan Syariah
Sumber: Robi, (2017)
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
telah menerbitkan buku khusus yang berkenaan dengan
Pendidikan ekonomi Syariah untuk SMA seperti:
Gambar 20.1 Ekonomi
Syariah untuk Sekolah
Menengah Atas Kelas X
Sumber: Muljawan et al.,
(2020)
Selain itu buku modul dan pengantar untuk SMA sederajat
juga sudah mulai bermunculan seperti Ekonomi Islam 1 & 2
Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah untuk SMA/MAK
Kelas XI oleh Ucu Garaha, Modul Ekonomi Syariah untuk
siswa SMA/SMK, Ekonomi Islam untuk SMU/MA oleh
Addiarrahman dan Bambang Saputra dan lain-lain.
501
Di sisi lain, Lembaga non-formal pesantren telah
menerapkan Pendidikan ekonomi Syariah melalui kajian-
kajian kitab-kitab turast yang menjadi kurikulum pesantren.
Sebagaimana diketahui, pesantren di Indonesia memiliki 2
tipologi besar yaitu pesantren salaf (klasikal/trandisionil) dan
pesantren khalaf/’ashr (modern). Pesantren salaf
menerapkan sistem berjenjang mulai dari pengkajian kitab-
kitab kecil dalam bahasan fikih dan didalamnya terdapat
konseptual transaksi dan bisnis islam yaitu Bahasan fiqh
muamalat. Kitab yang dikaji dimulai dengan kitab fikih
madzhab syafi’i fatkhul qorib karya Imam Al-Ghazi,
dilanjutkan dengan Fathul Mu’in karya Imam Ahmad bin
Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari Al-Hindi, dilanjutkan
pada syarh (kitab penjelas) I’anatul Tholibin karya Abu
Bakar Shatho, dilajutkan kitab Kanzul Raghibin karya Imam
Jalaluddin Al-Mahalli, atau Fathul Wahhab karya Imam
Zakariya Al-Anshori sampai Minhajud Thullab Karya Imam
An-Nawawi, dilanjutkan kitab Al-Wajiz, Al-Washith, Al-
Basith Imam Al-Ghazali, sampai Syarh Ar-Risalah karya
Imam Haramain Al-Juwaini hingga Kitab Al-Umm karya
Imam As-Syafi’i. Tentunya jenjang pembelajaran ini
sangatlah memakan waktu yang lama. Santri hingga 10 tahun
belum tentu menyelesaikan semua kajian ini. Akan tetapi
minimal secara umum mengkhatamkan Fathul Qorib dan
Fathul Muin hingga ‘Ianatut Tholibin.
Sedangkan untuk pesantren modern, Pendidikan dan
pembelajaran ekonomi Syariah dibuatkan kitab-kitab modul
berupa makhtuthot atau diktat yang disesuikan dengan
alamiyah pesantren modern. Praktik ekonomi dan bisnis
Syariah dalam pesantren modern diterapkan dengan sistem
ekonomi proteksi seperti pesantren modern Gontor,
502
cabangnya beserta afiliasi atau pesantren alumni yang
menginduk kepada Gontor.
Pendidikan Ekonomi Syariah Pada Pendidikan Tinggi
Secara historis, Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi
menurut Agustianto (2015), dimulai dengan pembukaan
program diploma 3 Manajemen Bank Syari’ah di IAIN
Sumatera Utara pada tahun 1997. Akan tetapi Djayusman
(2017) mengungkapkan bahwa Muamalat Institute-lah
Lembaga Pendidikan berupa training yang pertama yaitut
1992 dan dilanjutkan Institut Studi Islam Darussalam (ISID)
Gontor dengan jurusan Muamalat fokus pada Manajemen
Lembaga Keuangan Islam (MLKI) pada 1998. Bhkan masih
dalam riset yang sama yaitu IAIN Sumatera utara secara
resmi mendirikan prodi ekonomi Syariah pada 2002.
Selanjutnya pendirian STIS (sekolah tinggi ilmu ekonomi
Syariah) Yogyakarta pada tahun 1997/1998. Dilanjutkan
dengan STEI Tazkia pada tahun 1999/2000 yang
bertransformasi menjadi IAI Tazkia pada tahun 2019 dan
selang hanya beberapa saat STEI SEBI pun berdiri di tahun
yang sama. Setelah 2002, IAIN dan UIN diberbagai penjuru
di Indonesia mulai berbondong-bondong membuka
program studi dengan nomenkaltur ekonom Syariah,
manajemen Syariah, perbankan Syariah, manajemen bisnis
Syariah, akuntansi Syariah, hukum ekonomi Syariah hingga
manajemen haji dan umroh, pariwisata Syariah dan lainnya.
Untuk gelombang pendirian program studi dibawah
koordinasi Kemendikbud banyak dimulai dengan program
konsentrasi pada pascasarjana, seperti Universitas
Paramadina, Pascasarjana Univetsitas Trisaksi bahkan pada
503
level doctoral, hingga diikuti kampus-kampus besar seperti
IPB, UI dan UGM.
Perguruan tinggi memiliki tujuan inti dalam pendiriannya,
yaitu tridharma perguruan tinggi yang mencakup didalamnya
Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pada lingkup ekonomi dan perbankan Syariah, kampus-
kampus wajib menyelenggarakan 3 elemen diatas dengan
balance (seimbang). Aspek Pendidikan yang didalamnya
terdapat pengajaran wajib dijalankan dengan baik, dan
didorong pula dengan penelitian para dosen, mahasiswa,
civitas akademika yang berkualitas dan diimplementasikan
pada pengabdian kepada masyarakat sehingga Nampak
dampak yang riil kepada masyarakat.
Terlebih, perkembangan Pendidikan dan edukasi pada level
perguruan tinggi sangatlah pesat seiring dengan arus deras
perkembangan industri ekonomi dan keuangan Syariah. Para
profesional sangat diperlukan untuk mengisi pelbagai lini
kepegawaian dalam industri ekonomi Syariah misal
perbankan Syariah, pasar modal Syariah, asuransi Syariah,
pegadaian Syariah, pembiayaan Syariah dan lain sebagainya.
Sebagaimana diketahui, tonggak pertama kebangkitan
ekonomi Syariah diawali dengan beroperasinya Bank
Mu’amalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Dengan
pesatnya dalam kurun waktu 30 tahun ini hingga 2021,
perkemabangan dan kemajuan ekonomi Syariah dapat
dirasakan dipelbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
Pengkajian akademis dan pengajaran tidak hanya terjadi di
dalam negeri, melainkan juga berkembang pesat di negara-
negara eropa seperti inggris. Menurut Rivai, (2007),
menyebutkan minimal 3 kampus besar Universitas
504
Loughborough, Universitas Wales, Universitas Lampeter,
dan disusul Universitas Durham. Sedangkan Harvard School
of Law (AS), Universitas Wonglongong Australia, serta
lembaga populer di Amerika Serikat, antara lain seperti
Islamic Society of north America (ISNA) juga konsen dalam
pengkajian ekonomi syariah.
Dalam lingkup Pendidikan tinggi di Indonesia, maka
ekonomi Syariah dengan turunan nomenklatur program
studi kampus yang membukanya wajib mengikuti peraturan
pemerintah dalam peraturan Pendidikan didalamnya yang
minimal mengatur tentang jenjang kualifikasi KKNI level 5
dan 6 dan sebagainya. Kesiapan pokok seperti menetapkan
visi, misi dan tujuan prodi, kecukupan dosen tenaga
pengajar, kurikulum (RPS), bahan ajar serta praktikum dan
diakhiri dengan evaluasi menyeluruh menjadikan
standarisasi Pendidikan tinggi untuk ekonomi Syariah setiap
waktunya berbenah dan berkembang dengan baik.
Diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012,
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
dilanjutkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan terjadi
Perubahan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 hingga
yang terbaru yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang
SN Dikti dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang
Akreditasi Program Syudi dan Perguruan tinggi, menjadikan
sistem Pendidikan dan pembelajaran ekonomi dan keuangan
Syariah semakin terarah menuju perbaikan yang signifikan.
Terobosan terbaru yang dikeluarkan Kemendikbud adalah
program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang
didasari pada Permendikti No.3 tahun 2020. Djayusman,
505
(2017) memaparkan bahwa terjadi gap antara industri dan
pendidikan dalam ekonomi dan perbankan syariah. Dengan
adanya KMMB ini dapat menutup celah yang terlalu besar
diantaranya. KMMB memberikan kebebasan kepada setiap
mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran maksimal 3
semester diluar kampus dengan konversi 20 hingga 40 SKS.
KMMB dapat berupa dari 8 program berikut:
1) Pertukaran Pelajar
2) Magang/Praktik Kerja
3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4) Penelitian/Riset
5) Proyek Kemanusiaan
6) Kegiatan Wirausaha
7) Studi/Proyek Independen
8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
Inisiasi program KMMB untuk menangkap perkembangan
industri yang menjadi revolusi industri 4.0 yang
memperlukan pengembangan inovasi, kapasitas,
kepribadian, kreativitas, kemandirian dan menemukan
kenyataan dan dinamika sosial yang dihadapi mahasiswa
nanti pada interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri serta
tuntutan capaian kinerja dan pencapaian. Semua hal tersebut
dalam dilaksanakan dengan lingkup KMMB (Hendayana,
2020). Melalui program KMMB, Pendidikan Ekonomi dan
keuangan Syariah dapat diimplementasikan dengan
membumikan konsep-konsep yang sudah dibangun dalam
bangku perkuliahan.
506
Dalam hal dukungan sumber belajar, sudah terdapat ribuan
jurnal ilmiyah internasional, puluhan ribu jurnal ilmiyah dan
ribuan preceeding seminar dalam bidang ekonomi dan
keuangan Syariah. Pada level nasional kemendikbud
memfasilitasi dengan seleksi artikel ilmiyah pada jurnal yang
teindeks pada Sinta dengan mulai gradasi indeks 1 hingga 6
yang menandakan kualitasnya. Disisi outreach kepada
perguruan tinggi, yakni dosen dan mahasiswa serta
masyarakat luas, OJK pada tahun 2016 menerbitkan 8 series
dan 1 suplemen buku literasi untuk perguruan tinggi yaitu:
1) Buku 1 : OJK dan Pengawasan Mikroprudensial
2) Buku 2: Perbankan
3) Buku 3: Pasar Modal
4) Buku 4 : Perasuransian
5) Buku 5 : Lembaga Pembiayaan
6) Buku 6: Dana Pensiun
7) Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
8) Buku 8 : Industri Jasa Keuangan Syariah
9) Buku 9 (suplemen): Perencanaan Keuangan
Buku-buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang telah
terlebih dahulu diterbitkan untuk pendidikan SD (kelas IV
& V) yaitu "Mengenal Jasa Keuangan" dan jenjang SMP
serta SMA (kelas X) "Mengenal OJK dan Industri Jasa
Keuangan".
507
Penguatan Kelembagaan dan dukungan Pendidikan
Ekonomi Syariah.
Pemerintah sebagai stakeholder tertinggi dalam segala
bentuk Pendidikan yang didalamnya termasuk Pendidikan
ekonomi Syariah, turut mendorong dan mendukung dengan
langkah-langkah strategis untuk arah perbaikan dan
pengembangan kualitas dan kuantitas secara riil. Hal ini
nampak dengan diantaranya pembentukan Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang didirikan
pemerintah pada tanggal 8 November 2016 guna
mendukung pembangunan ekonomi nasional dan
mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan
syariah, agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi
pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang
keuangan dan ekonomi Syariah. KNEKS memiliki peranan
penting untuk merajut ulang dan mensinergikan semua
Lembaga terkait dengan ekonomi dan keuangan Syariah
mulai dari BI, OJK, Kemenkeu, Kemenag, Kementrian
BUMN, Kemenparekraf, Kementerian perdagangan,
Kementerian perindustrian, MUI dan LPS serta Lembaga
strategis lainnya.
Selain KNEKS, terapat pula pendirian pusat kajian strategis
BAZNAS pada tahun 2016 didirikan guna mendukung
perwujudan visi misi BAZNAS yaitu untuk mendukung
terwujudnya pembangunan lembaga zakat yang profesional
melalui program-program berbasis penelitian. Puskas
BAZNAS memberikan kontribusi Pendidikan dalam ranah
penelitian, seminar, konferensi level nasional dan
internasional pada Lembaga filantropi islam yang fokus pada
508
isntrumen keuangan sosial islam berupa zakat infaq dan
shodaqah.
Pada sisi penguatan dan dukungan Pendidikan ekonomi
Syariah yang bersifat komunitas dapat dilihat pada beberapa
organiasasi diantaranya: Ikatan Ahli Ekonomi Syariah
(IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Islamic
Economics Forum for Indonesian Development (ISEFID),
Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), Forum
Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI), Forum dosen
Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) Asosiasi Guru
Ekonomi Islam (AGESI), Asosiasi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam (AFEBIS), Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah
(ADESY) dan banyak lagi komunitas lainnya. Semua
organiasi yang bersifat pada komunitas ini mendorong dan
membantu dalam aspek sosialisasi dan edukasi kepada
masyararakat dalam lingkup cakupan kegiatan masing-
masing.
Inovasi Pendidikan & Edukasi Ekonomi Syariah
Revolusi Industri 4.0 memberikan tantangan sekaligus
peluang yang sangat besar. Para penggiat ekonomi Syariah
khususnya mereka yang terkategorikan pada millennials
(kelahiran 1980 – 1995) dan I-Generation (kelahiran 1996-
2010) mencoba untuk menyajikan program Pendidikan
dengan inovasi teknologi. Dimulai dengan Pendidikan
formal perguruan tinggi, dalam masa pandemic dan disrupsi
teknologi, banyak yang telah menerapkan sistem
pembelajaran menggunakan e-learning. Sitem pembelajaran
e-learning menjadi solusi tepat dalam hal keterjangkauan,
efisiensi waktu dan juga pembatasan gerak sosial. Kampus-
509
kampus yang menawarkan program ekonomi dan keuangan
Syariah telah menerapkan pembelajaran masa pandemic ini
dengan sistem e-learning.
Selanjutnya, inovasi model pembelajaran adalah
menggunakan pendekatan blended-learning. Model blended-
learning menjadi salah satu pilihan tepat dalam Pendidikan
dan edukasi ekonomi Syariah. Fleksibilitas dan keleluasaan
yang diberikan menjadikan peserta didik dan pendidik lebih
nyaman, sehingga terjadilah interaksi sosial yang baik.
Perpaduan antar proporsi pertemuan face-to-face dengan
media komunikasi yang mudah menjadikan model ini
semakin atraktif dan menghidupkan semangat belajar
peserta didik. Tentunya dalam blended-learning ini dikenal
pula dengan synchronous dan unsyncronous class yaitu
terjadi kesepakatan waktu untuk tatap muka dengan luring
dan juga penugasan dan diskusi yang lebih fleksibel.
Bentuk inovasi yang didapati dalam revolusi industri 4.0
adalah bermunculannya platform online-learning seperti
platform Elsya (e-learning ekonomi Syariah) yang
diluncurkan oleh MES, Eksyar learning
(eksyarlearning.com), Maslahah academy
(maslahahacademy.com), IndonesiaX oleh Maybank dan
lainnya. Terdapat pula konten edukasi yang dibagikan
melalui media sosial Instagram seperti akun divideen.id,
sharfinid, likescenter, edukis_id, ruanghalal, halalcorner dan
lainnya. Dengan hadirnya inovasi penggunaan teknologi,
maka diharapkan outreach, penetrasi, inklusi dan literasi
ekonomi dan keuangan Syariah dapat tumbuh dengan pesat.
510
Tantangan & Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan
Ekonomi Syariah
Beik (2012) mengungkapkan dalam risetnya diantarara
tantangan yang dihadapi pendidikan ekonomi dan keuangan
syariah adalah aspek kurikulum. Ia mengungkapkan bahwa
pada Juli 2011 terdapat satu wokshop yang bertema
Workshop on Islamic Economics Curriculum di Kuala Lumpur
Malaysia yang telah merumuskan poin-poin penting
diantaranya:
1) Diperlukan standarisasi kurikulum perguruan tinggi
yang membuka pendidikan jurusan ekonomi Syariah;
2) Integrasi ilmu syariah (pure) dengan Ilmu ekonomi
modern, dan hal ini membutuhkan epistemological
reform yang berkelanjutan;
3) Krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi membuka
peluang bagi pengembangan ekonomi Syariah,
khususnya di dunia Islam; dan
4) Keterbatasan SDM, lemahnya kualitas referensi, dan
lemahnya jaringan antar perguruan tinggi.
Selain tangangan diatas Djayusman, (2017) mengungkapkan
pula akan terdapat kendala pada pendidikan ekonomi dan
keuangan Syariah di indonesia seperti halnya integrasi
keilmuan, singkronisasi kurikulum (bahan ajar) dengan
praktik, kompetensi SDM dalam pengelaan commercial dan
social finance, seperti pemahaman sistem perbankan dan
disisi lain secara langsung pada sistem philantropi islam.
Disisi lain sebagaimana dipaparkan oleh Hendayana, (2020)
yaitu ketersambungan antara lulusan dengan pengguna
511
industri yang saat ini sudah memasukan revolusi industri 4.0
bahkan 5.0. Diperlukan antisipasi yang baik agar lulusan
prodi ekonomi Syariah dan rumpunnya tetap dapat diserap
oleh industri dengan segala bentuk disrupsi teknologi yang
terjadi saat ini.
Diantara strategi yang dapat dilaksanakan diantaranya
Kemendikbud meluncurkan 8 Key performance indicators
bagi perguruan tinggi dalam pelaksaaan pendidikannya yaitu:
1) Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak
2) Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus
3) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
4) Praktisi Mengajar di Dalam Kampus
5) Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat
Atau Mendapat Rekognisi Internasional
6) Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas
Dunia
7) Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
8) Program Studi Berstandasr Internasional
Ketika delapan Indiktor Kerja Utama (IKU) tercapai, maka
kualitas Pendidikan perguruan tinggi dapat dinyatakan dalam
mutu kualitas tinggi dan mampu meluluskan SDI yang
memiliki daya saing tinggi, siap untuk berkotribusi untuk
negeri.
Strategi lain yang dihasilkan dalam sebuah acara symposium
yang berjudul Resolutions of The 1st Islamic Economics
Education Summit in Collaboration with The 7th
512
International Symposium on Islamic Economics and
Finance Education yang dilaksanakan pada Oktober 2021
lalu dengan hasil 12 poin sebagai berikut (IAEI, 2021):
1) Pendidikan ekonomi Islam telah mengalami kemajuan
yang signifikan sejak awal tahun 1980-an. Namun, masih
banyak yang bisa dilakukan untuk memajukan
pendidikan ekonomi Islam sehingga pertumbuhan
ekonomi Islam dapat dipimpin dan didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas.
2) Pendidikan ekonomi Islam setidaknya terdiri dari 5
bidang: kurikulum, pengajaran, bahan ajar, penelitian
dan kolaborasi. Inti dari kelima area ini adalah masalah
sumber daya/bakat yang berkualitas. Secara khusus,
akademisi yang berkualitas dan kompeten hampir
merupakan 'prasyarat' untuk memberikan pendidikan IE
standar global yang berkualitas.
3) Kurikulum ekonomi Islam harus mampu beradaptasi
dengan kondisi sosial ekonomi yang selalu berubah. Hal
ini terutama berlaku di tengah revolusi industri 4.0 dan
masyarakat 5.0. Untuk itu, pendidikan ekonomi Islam
harus menghasilkan lulusan yang menjadi bagian dari
solusi bagi perekonomian dan masyarakat luas dengan
bersikap adaptif, terus belajar, dan fleksibel.
4) Pendidikan ekonomi Islam harus mampu
mempertanggungjawabkan karakteristik lokal tetapi juga
mampu bersaing dalam konteks global. Seharusnya bisa
untuk menawarkan solusi untuk masalah global dan
menerapkannya dalam konteks lokal.
513
5) Untuk mencapai pendidikan ekonomi Islam yang
berkualitas memerlukan kurikulum yang
mengintegrasikan pengetahuan dari warisan Islam kita
serta pengetahuan modern setelah proses evaluasi kritis
dari kedua input. Untuk itu diperlukan akademisi yang
memahami apa itu ekonomi Islam dan mumpuni serta
mampu mengintegrasikan kedua input tersebut.
6) Pengajaran ekonomi Islam tidak boleh dibatasi pada
aspek fiqh atau pemahaman syari'ah yang sempit tetapi
harus memasukkan tujuan syari'ah yang lebih tinggi. Hal
ini penting untuk memastikan bahwa ekonomi Islam
tidak hanya menawarkan produk yang sesuai dengan
fikih tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan
kesejahteraan dan kesejahteraan manusia secara
keseluruhan.
7) Kurikulum ekonomi Islam terintegrasi adalah kebutuhan
saat ini. Kurikulum ekonomi Islam memiliki komponen
inti yang tidak berubah tetapi juga harus dinamis untuk
memasukkan bidang dan topik yang inovatif. Hal ini
membutuhkan kolaborasi yang lebih besar antara
akademisi dan institusi secara nasional, regional dan
global.
8) Telah terjadi proliferasi penelitian dan publikasi di
bidang ekonomi Islam selama empat dekade terakhir.
Kekuatan harus ditingkatkan, tetapi kesenjangan dalam
literatur tetap ada dan perlu diisi. Daripada hanya
mengikuti arah penelitian yang didikte oleh ekonomi
arus utama atau oleh industri perbankan dan keuangan
Islam, penelitian ekonomi Islam juga harus menjadi
pemimpin arah penelitian baru. Adaptasi metodologi
514
inovatif, alat, paradigma penelitian kemudian sangat
dianjurkan.
9) Penelitian ekonomi Islam harus komprehensif, meliputi
(i) penelitian dasar atau dasar, termasuk filosofi dan
sistemnya; (ii) penelitian teoritis, khususnya penelitian
analitik di berbagai bidang inti ekonomi Islam; (iii) area
terapan yang berkontribusi pada praktik di industri tetapi
untuk mengarahkannya ke arah yang benar dengan
penelitian inovatif; serta (iv) penelitian berbasis
kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan terkait
ekonomi Islam berasal dari bukti kuat dan kajian ilmiah
yang kuat.
10) Perlu juga lebih banyak penelitian dan kerjasama untuk
berbagi dan mengembangkan bidang pendidikan
ekonomi Islam agar disiplin selalu didukung oleh
lembaga ekonomi Islam.
11) Pembentukan International Federation for Islamic
Economics and Finance Education (I-FIEFE)
merupakan langkah yang sangat relevan menuju sinergi
dan kolaborasi yang tepat sasaran. I-FIEFE bersifat
inklusif dan akan mengakomodasi semua pemangku
kepentingan yang relevan melalui program-program
yang direncanakannya. MoU awal dan surat dukungan
telah dimulai antara I-FIEFE, anggota pendirinya (IDB
Institute, IEI-KAU, IAIE dan KENMS-IIUM) dan
dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
serta dengan rekan-rekan kami dari Pakistan dan dari
Turki.
515
12) Mulai tahun 2022 akan dilakukan kegiatan kerjasama.
Kami mengajak semua universitas dan lembaga
penelitian yang menawarkan pendidikan ekonomi dan
keuangan Islam untuk bergabung dan berpartisipasi
dalam kegiatan I-FIEFE.
Kesimpulan
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan
edukasi ekonomi Syariah memiliki peran vital dalam
perkembangan kemajuan ekonomi Syariah di Indonesia.
SDI adalah kunci utama dalam Pendidikan. SDI berkualitas
didukung dengan sistem Pendidikan yang terjamin, mulai
dari kurikulum, proses pengajaran, bahan ajar, penelitian dan
kolaborasi. Integritas diri SDI tidak boleh luntur dan juga
diperlukan inovasi berupa SDI yang memiliki daya nalar
financial engineering guna menghadapi disrupsi teknologi.
516
Referensi
Agustianto. (2015). Perkembangan Pendidikan Ekonomi Syariah
di Indonesia. Iqtishad Consulting.
https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/b
log/artikel/perkembangan-pendidikan-ekonomi-
syariah-di-indonesia
Beik, I. S. (2012). Model Kurikulum Pendidikan Ekonomi
Islam di Perguruan Tinggi Umum dan Asia Tenggara.
Al-Infaq, 3(1), 15–24. http://ejournal.uika-
bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/58
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No.
23, 49 DPR 1 (2003).
hendayana, yayat. (2020). Mengembangkan Pendidikan Ekonomi
dan Keuangan Syariah melalui Merdeka Belajar Kampus
Merdeka. Humas Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan
Dan Kebudayaan.
https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-
dikti/kabar/mengembangkan-pendidikan-ekonomi-
dan-keuangan-syariah-melalui-merdeka-belajar-
kampus-merdeka/
Hermawan, E. (2008). Persepsi Siswa Dan Guru Tentang
Ekonomi Syariah Melalui Sistem Pembelajaran Di Sekolah
(Studi Pada SMPN 1 Kota Tasikmalaya). UIN syarif
Hidayatullah.
IAEI. (2021). Resolutions of The 1st Islamic Economics Education
Summit in Collaboration with The 7th International
Symposium on Islamic Economics and Finance Education.
http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-
syariah/resolutions-of-the-1st-islamic-economics-
education-summit?language=en
517
Islahi, A. A. (1988). Economic Concepts of Ibn Taimiyah.
In The Narative Faoundation (1st ed., Vol. 1). The Islamic
Foundation.
https://doi.org/10.4324/9780203439531-528
Islahi, A. A. (2014). History of Islamic economic thought:
Contributions of Muslim scholars to economic thought
and analysis. In History of Islamic Economic Thought:
Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and
Analysis (1st ed., Issue November). Scientife Publishing
Centre. https://doi.org/10.4337/9781784711382
Ismail, S. (2017). Al-Attas’ Philosophy of Islamic Education.
Aricis Proceedings, 0(1), 341–350. http://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/957
Kemendikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) -
Online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Kholis, N. (2008). Prospek Pendidikan Ekonomi Islam
Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN.
La_Riba, 2(2), 223–238.
https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art5
Merriam-Webstern. (2021). Education.
Muljawan, D., Suseno, P., Purwanta, W., Husman, J. A.,
Yumanita, D., B., M. N., Hartono, B., Khairanis,
Syaerozi, Kusumah, W., & Dewi, S. P. (2020). Ekonomi
Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X.
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank
Indonesia.
OJK. (2017). Siaran Pers Ojk: Indeks Literasi Dan Inklusi
Keuangan Meningkat.
Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Survey Nasional Literasi
Keuangan (SNLK) 2019 (Pers).
Piliyanti, I. (2012). Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia:
518
Pengalaman Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.
Jurnal Hukum Islam, 10(2), 221–240.
Ridjaluddin, & Rohwiyono, A. (2008). Pengertian
Pendidikan dan Pendidikan Islam. In Bunga Rampai
Pendidikan Islam (p. 38).
Rivai, V. (2007). Akselerasi Pengembangan Pendidikan
Tinggi Ekonomi Islam Di Indonesia. Journal of Islamic
Business & Economics, 1(1), 1–27.
Robi, S. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional,
Intelektual dan Spiritual Terhadap Tingkat Kualitas
Pemahaman Perbankan Syariah Dengan Minat Bekerja
di Bank Syariah Sebagai Variabel Moderating Pada
Siswa SMK Jurusan Perbankan Syariah di Kota
Pekanbaru). In UIN Syarif Kasim (Vol. 1). UIN Syarif
Kasim.
Roji, F., & Husarri, I. El. (2021). The Concept of Islamic
Education According to Ibn Sina and Ibn Khaldun.
Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 320–341.
https://doi.org/10.31538/nzh.v4i2.1342
Royyan Ramdhani Djayusman. (2017). The Emergence of
Islamic Economics and Finance Education in
Indonesia. Economics World, 5(6), 618–624.
https://doi.org/10.17265/2328-7144/2017.06.013
Sumadi. (2018). Peran Pendidikan dan Pengenalan Sistem
Ekonomi Syariah kepada Generasi Muda di Era
Perkembangan Ekonomi Syariah. Edunomika, 02(02),
206–218.
519
Digitalisasi Ekonomi Syariah: Akselerasi
atau Disrupsi?
Azizon dan Kenny Devita Indraswari
Abstrak
Di era Revoulusi Industri 4.0, proses digitalisasi dalam
ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan bagi
seluruh sektor di Indonesia, termasuk ekonomi dan
keuangan syariah. Pandemi Covid-19 justru mempercepat
akselerasi keuangan sebagaima terlihat dari naik pesatnya
transaksi e-commerce maupun digital banking. Dalam
konteks ekonomi dan keuangan syariah, digitalisasi tidak
boleh hanya terpolarisasi pada sektor perbankan dan
keuangan saja namun juga harus menjangkau keuangan
sosial syariah dan juga industri halal dari hulu hilir. Berbagai
peluang dan tantangan perlu dipetakan agar tercipta strategi
digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah yang dapat
berdampak luas dan bersifat inklusif.
Kata kunci: Digitalisasi, Ekonomi Syariah, Akselerasi,
Disrupsi, Perkembangan ekonomi Syariah.
520
Abstrak
In the era of Industrial Revolution 4.0, the digitalization
process in the economy is unavoidable for all sectors in
Indonesia, including the economy and Islamic finance. The
Covid-19 pandemic has accelerated economic acceleration,
as seen from the rapid increase in e-commerce and digital
banking transactions. In the context of Islamic economy and
finance, digitalization must not be polarized in the banking
and financial sector only but also reach Islamic social finance
and the halal industry from upstream to downstream.
Various opportunities and challenges need to be mapped to
create a strategy for digitizing the economy and Islamic
finance that can have an inclusive impact.
Keywords: Digitalisation, Islamic economics, Acceleration,
Disruption, Development of Islamic Economics
521
Pendahuluan:
Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tengah
Episentrum Ekonomi Digital
Untuk menciptakan efisiensi dan memberikan nilai tambah
dari suatu sektor, digitalisasi di era Revolusi Industri 4.0
merupakan hal yang tidak dapat terelakkan. Layaknya
industrialisasi Revolusi Industri awal yang memusatkan
kegiatan ekonomi pada penggunaan mesin, pada era
digitalisasi, kegiatan ekonomi dibasiskan pada kecerdasan
digital dari berbagai data yang terkumpul. Transformasi dan
digitalisasi ekonomi membuka ruang bagi berbagai model
bisnis baru yang berorientasi pada peningkatan kenyamanan
pelanggan melalui customer experience yang baik karena
kegiatan ekonomi yang semakin efisien dan responsif
terhadap kebutuhan pasar (Bachtiar et al., 2020). Lebih jauh
lagi, proses digitalisasi ekonomi ini tentunya memberikan
dampak dan kontribusi positif bagi perekonomian suatu
negara.
Akselerasi digitalisasi keuangan terus berlanjut bahkan di
tengah pandemi. Nilai transaksi digital banking per Juli 2021
naik pesat sebesar 53,1% (yoy). Selain itu, nilai transaksi uang
elektronik yang memfasilitasi transaksi e-commerce juga naik
beriringan pada angka 57,7%. Hal ini juga ditopang oleh
jumlah merchant QRIS yang juga meluas dan mencapai sekitar
9,4 juta (bisnis.com). Berbagai laporan telah
memproyeksikan bahwa ke depan ekonomi Indonesia akan
banyak ditopang oleh ekonomi digital. Saat ini, Indonesia
merupakan pasar ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan
522
nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD 40 miliar, dan
diperkirakan akan terus naik hingga mencapai USD 133
miliar pada tahun 2030 (Google, Temasek, dan Bain &
Company, 2020). Besarnya peluang ekonomi digital disertai
dengan keharusan untuk terus menuju transformasi digital
membuat transformasi digital sebagai salah satu dari enam
isu yang diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.
Indeks literasi digital nasional berada di angka 3,47 dari 4,
yang berarti berada pada kisaran angka sedang (Katadata
Insight Center dan Kominfo, 2020). Grafik 1 menunjukkan
bahwa dari empat sub-indeks, sub kemampuan teknologi
dan keamanan merupakan dua sub-indeks dengan skor
tertinggi (3,66). Sub-indeks kemampuan teknologi
mengukur kemampuan menghubungkan perangkat ke wifi,
kemampuan mengunduh (download) file maupun aplikasi dari
internet, kemampuan mengunggah (upload) file ke internet,
dan kemampuan menginstal program/aplikasi pada
perangkat. Sedangkan sub-indeks keamanan mengukur
keamanan pribadi dalam penggunaan konten digital dan
mengukur keamanan perangkat yang biasa digunakan atau
diaplikasikan oleh pengguna. Angka dari indeks literasi
digital nasional ini sedikit banyak menggambarkan bahwa
secara demand, masyarakat sebagai konsumen sudah memiliki
kesiapan dan kemampuan yang baik dalam menjalankan
transaksi berbasis digital.
523
Sumber: Katadata Insight Center dan Kominfo (2020)
Gambar 21-1. Indeks Literasi Digital 2020
Dari sisi supply, diperkirakan perdagangan digital akan
tumbuh sebesar 33,2% dari tahun 2020 menjadi Rp 337
triliun tahun ini. Sementara transaksi digital banking
diproyeksikan meningkat sebesar Rp 32 triliun atau tumbuh
19,1% pada tahun 2021 (ekon.go.id). Secara volume
transaksi, terdapat peningkatan signifikan mencapai 68,3%
persen per tahun dimana diprediksi volume transaksi akan
menyentuh 1,3 miliar transaksi di tahun 2021 atau naik
sebesar 38,2% dibandingkan tahun 2020 yang mencatat
volume transaksi sebesar 925 juta (pajakonline.com). Saat ini
ekonomi digital telah berkontribusi sebesar 4% dari PDB
dimana 33%nya disumbang oleh e-commerce. Kontributor
besar lainnya bersumber dari sektor business to business,
termasuk supply chain dan logistik, disusul oleh online travel dan
corporate service (cnbcindonesia.com).
Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi membawa
beragam manfaat berupa manajemen rantai nilai pasok yang
lebih baik. Pada industri keuangan dan perbankan syariah,
524
transformasi digital memiliki peran krusial dalam menopang
momentum pertumbuhan industri dengan memperluas
jangkauannya, mengidentifikasi potensi yang belum
dimanfaatkan, dan membuka peluang terutama di pasar yang
berkembang secara finansial namun masih belum tersentuh
oleh perbankan syariah (Adewale & Ismal, 2020).
Transformasi ini tentunya beriringan dan terus
menyesuaikan pada konsumen yang melek digital dan
mengutamakan kenyamanan dalam bertransaksi.
Bank Indonesia mencatat Halal Value Chain memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik
mencapai 24,9% pada tahun 2020 (kontan.co.id). Di sektor
ekonomi dan keuangan syariah, sektor industri -- termasuk
keuangan yang meliputi perbankan syariah, pasar modal
syariah, dan industri keuangan nonbank syariah -- telah
melakukan berbagai upaya untuk dapat catch up dengan
inovasi digital yang ada sebagaimana yang tertuang dalam
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-
2024. MEKSI 2019-2024 mengagendakan empat program
utama untuk implementasi strategi pemanfaatan dan
penguatan ekonomi digital: 1) Halal market place dan sistem
pembiayaan syariah; 2) Pembentukan fasilitas inkubator
yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan startup
yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan
memiliki cakupan global; 3) Sistem informasi yang
terintegrasi untuk traceability produk halal. Dengan demikian,
industri halal diharapkan untuk dapat memiliki daya tahan
dari persaingan global melalui adopsi strategi digital baik dari
sisi pembiayaan maupun pemasaran.
525
Pada sektor keuangan komersil, pengembangan layanan
keuangan digital di sektor perbankan syariah harus
mencakup Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wa Tamwiil, dan
koperasi syariah, sebagaimana yang diamanatkan oleh
KNEKS. Sedangkan untuk industri halal, data Bank
Indonesia mencatatkan nominal transaksi produk halal yang
dilakukan melalui perdagangan elektronik selama Mei
sampai Desember 2020 secara kumulatif tumbuh sebesar
49,5% dibanding tahun 2019 (kominfo.go.id). Melihat
peluang yang besar ini, maka pengembangan industri halal
dari hulu ke hilir dapat dilakukan melalui pemanfaatan big
data, artificial intelligence, internet of things maupun blockchain.
Dengan teknologi blockchain misalnya, konsumen dapat
menelusuri riwayat transaksi dan kehalalan produk yang
merka beli. Jika teknologi ini dipadukan dengan artificial
intelligence, maka deteksi kandungan dari zat produk pangan
dan obat-obatan dapat dilakukan dengan citra produk
tersebut (halal.ipb.ac.id).
Bukan hanya untuk sektor komersil, digitalisasi juga perlu
untuk diterapkan pada sektor keuangan sosial yang menjadi
pilar kuat ekonomi syariah. Pada sektor ZISWAF misalnya,
platform digital yang mengakomodasi pengumpulan
ZISWAF secara nasional perlu untuk dikembangkan.
Laporan dari Filantropi Indonesia (2020) menyatakan bahwa
zakat yang terkumpul dari platform digital hanya mencapai
6,7% dari total yangt terhimpun. Padahal, jika
penghimpunan zakat dapat dioptimalisasi dengan basis
digital maka realisasi untuk mencapai potensi zakat yang
diclaim dapat mencapai Rp 327,6 triliun dimana realisasinya
526