Kebijakan & Strategi Perbatasan

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
DALAM RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2020-2024

Oleh:
SEKRETARIS BNPP
Dr. SUHAJAR DIANTORO, M.Si

1

LATAR BELAKANG

Pasal 25A UUD 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
UU No.43 Tahun 2008 kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas
dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. ”

2

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang
berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta
memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan
kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perbatasan negara meliputi 2 (dua) dimensi

Undang-Undang
Nomor 43 tahun 2008

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang

didasarkan atas hukum internasional

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang

batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

Upaya/Strategi pengembangan kawasan perbatasan,
baik darat dan laut

1 penyelarasan program/kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan
bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah
terpadu kawasan perbatasan

2 keberpihakan dan perhatian yang lebih besar dari Kementerian/Lembaga
dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan
antar negara

3 pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh
instansi pusat, BUMN, swasta, investor dalam negeri maupun luar negeri

PENETAPAN RENCANA INDUK

Perpres Nomor 12 Tahun 2010

• Rencana Induk ditetapkan oleh Peraturan BNPP
• terdapat 2 (dua) Wakil Ketua Pengarah, yaitu Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian sebagai Wakil Ketua Pengarah I, dan Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua Pengarah II
• Anggota BNPP terdiri dari 14 K/L

Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang BNPP

• Rencana Induk ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku
Kepala BNPP

• 3 (tiga) Wakil Ketua Pengarah, yaitu ada penambahan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Wakil Ketua Pengarah III.

• Anggota BNPP bertambah, menjadi 27 K/L

RENDUK PBWN KP THN 2020-2024

Maksud

Pedoman dalam pengelolaan batas
wilayah negara dan kawasan perbatasan
dalam kurun waktu Tahun 2020-2024

Tujuan Menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
untuk menyusun Renstra Pemerintah Provinsi dan Renstra
Merumuskan arah kebijakan, strategi program dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Rencana Kerja Perangkat
kegiatan pengelolaan perbatasan negara selama 5 Daerah (Renja-PD) Pengelolaan BWN-KP pada kurun waktu Tahun
(lima) tahun, mulai tahun 2020 sampai dengan 2024; 2020-2024

Mewujudkan pengelolaan BWN-KP secara merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi,
terpadu sinergitas, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berbagai
sektor, dan dunia usaha, serta melibatkan masyarakat dalam
Memberikan informasi arah pengembangan, regulasi, mengelola perbatasan negara berdasarkan kerangka waktu, lokasi,
kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan sumber pendanaan, SDM dan penanggung jawab pelaksanaannya
kebutuhan program Pengelolaan BWN-KP
menjadi pedoman dalam menyusun sistem dan prosedur pendanaan
Menjadi pedoman penyusunan Renstra K/L yang bersumber dari APBN, APBD, , masyarakat, dan pembiayaan lain-
dan/atau Renja K/L sebagai bentuk penjabaran lain yang sah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan dapat
Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik

menjadi acuan pelaksanaan pengawasan
Pengelolaan BWN-KP

Pengelolaan BWN-KP 2020-2024

Pengelolaan BWN-KP harus Pengelolaan BWN-KP harus mampu
mencerminkan semangat mewujudkan keadilan sosial bagi
kedaulatan negara seluruh rakyat Indonesia dan
berkontribusi terhadap terwujudnya
Pengelolaan BWN-KP merupakan politik kawasan antarnegara yang
representasi kehadiran negara kondusif.
dalam pemenuhan hak warga
negara di Kawasan Perbatasan Pengelolaan BWN-KP harus
didasarkan pada logika asimetris
Perbatasan Negara bukan hanya yang membedakan kebutuhan tiap
terbatas pada wilayah pinggiran secara Kawasan Perbatasan, kompleksitas,
ruang fisik, melainkan juga wilayah dan sinergisme wilayah
secara fungsional pintu keluar- masuk
menuju Negara Kesatuan Republik Pengelolaan BWN-KP harus
Indonesia (fungsi kesebar- menjadi konsensus kebijakan dari
ragaman/multiplicity). berbagai pemangku kepentingan,
baik secara vertical maupun
Pengelolaan BWN-KP harus horizontal
mencerminkan semangat menuju
beranda depan dan beranda
penghubung internasional

VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2019-2024

VISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019-2020

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019-2020

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia:
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan

Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman

pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

DUKUNGAN BNPP TEHADAP VISI-MISI PRESIDEN TAHUN 2020-2024

VISI BAPAK PRESIDEN 2020-2024 4 DARI 9 MISI PRESIDEN YANG

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, MENJADI FOKUS BNPP
dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
• Peningkatan kualitas manusia Indonesia (Misi ke-1)
“Mewujudkan visi presiden di perbatasan negara yang maju, • Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong saing (Misi ke-2)
royong”. • Pembangunan yang merata dan berkeadilan (Misi ke-3)
• Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga (Misi ke-7)

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam pengelolaan perbatasan negara,
yaitu:
BNPP melaksanakan misi presiden dan wakil presiden dalam pengelolaan perbatasan negara sebagai berikut:
1. Pengelolaan batas wilayah negara yang aman, tertib, dan berdaulat;
2. Pengelolaan lintas batas negara yang aman dan tertib;
3. Pengelolaan kawasan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju dan menjadi beranda depan NKRI;
4. Pengelolaan sistem tata kelola perbatasan negara yang holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektifitas antara

ruang yang berkelanjutan.

PELUANG, TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS

1. ISU-ISU GEOSTRATEGIS, GEOPOLITIK, 6. TATA KELEMBAGAAN (INTEGRASI MULTI-STAKEHOLDERS,
GEOEKONOMI DAN KEAMANAN PERENCANAAN EFEKTIF, SISTEM MONEV YANG
KAWASAN PERBATASAN KOMPREHENSIF)

2. ISU-ISU KERJASAMA REGIONAL 5. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN
(ANTARNEGARA) KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PERBATASAN

3. ISU STRATEGIS BATAS WILAYAH NEGARA

4. ISU STRATEGIS LINTAS BATAS

4 (empat) Arah Strategis PPN

Mewujudkan penegasan dan penetapan

batas wilayah negara, penguatan sistem Mewujudkan peningkatan

pertahanan dan keamanan, serta pelayanan lintas batas negara,

penegakan hukum dan kesadaran politik 1 serta peningkatan kerjasama
atas kedaulatan antar negara lintas negara di perbatasan

sebagai media untuk menjaga

keharmonisan hubungan antar

Mewujudkan pengelolaan perbatasan 4 2 negara
negara secara holistik, integratif,

tematik serta berorientasi pada

konektivitas antar ruang yang

berkelanjutan 3 Mewujudkan peningkatan kegiatan

ekonomi, pembangunan sarana dan

prasarana, serta peningkatan kualitas

sumberdaya manusia

ARAH STRATEGIS PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DALAM RENDUK PBWN KP
TAHUN 2020-2024

Arah Strategis 1 Arah Strategis 2

Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara, serta
penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan peningkatan kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai
hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan antar negara media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara

NO TUJUAN SASARAN BIDANG NO TUJUAN SASARAN BIDANG
Manajemen
1 Mewujudkan Terwujudnya penegasan Penetapan Batas 1 Menjadikan kawasan Terwujudnya kawasan Pintu Gerbang
dan penetapan tanda batas Wilayah Negara
penegasan dan negara demi menjaga perbatasan sebagai perbatasan sebagai Kerjasama
keutuhan NKRI. Lintas Batas
penetapan tanda beranda penghubung beranda penghubung Negara

batas negara demi antar negara melalui antar negara

pelayanan pintu gerbang

menjaga keutuhan yang optimal

NKRI. 2 Mewujudkan pengelolaan Terwujudnya
kerjasama
2 Melakukan Meningkatnya sistem Pertahanan perbatasan negara ekonomi di sosial-
Wilayah Negara perbatasan Kawasan
penguatan sistem pertahanan negara sebagai upaya dalam kondusif
yang
pertahanan negara Indonesia di kawasan menciptakan hubungan

Indonesia di kawasan perbatasan negara antar negara yang lebih

perbatasan negara kondusif di ASEAN dan

Asia-Pasifik melalui

3 Mewujudkan Terwujudnya kawasan Keamanan dan kerjasama internasional
Ketertiban
kawasan perbatasan perbatasan yang aman Kawasan 3 Melaksanakan Terlaksananya penge-
pengelolaan sumber daya
sebagai cerminan sebagai cerminan alam secara harmonis lolaan sumber daya
dan berkelanjutan antar
Keamanan dan Kedaulatan Negara negara alam secara harmonis

Kedaulatan Negara Indonesia dan berkelanjutan

Indonesia antar negara

Arah Strategis 3 Arah Strategis 4

Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik,
sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumberdaya integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang
manusia yang berkelanjutan

NO TUJUAN SASARAN BIDANG NO TUJUAN SASARAN BIDANG

1 Mengembangkan Terwujudnya tata Penataan Ruang 1 Melaksanakan terlaksananya Birokrasi

penataan ruang ruang kawasan Kawasan pengelolaan perbatasan pengelolaan perbatasan Pengelolaan

kawasan perbatasan perbatasan yang Perbatasan negara secara holistik negara yang holistik, Perbatasan

yang tematik, tematik, terintegrasi dan integratif, baik integratif, serta Negara

terintegrasi dan dan berkelanjutan secara vertikal dan berbasis partisipasi

berkelanjutan. horisontal, serta multipihak

2 Mewujudkan kawasan Terwujudnya Pertumbuhan

perbatasan negara pusat/sentra ekonomi, Ekonomi multipihak

sebagai pusat industri, dan Kawasan 2 Mewujudkan Terwujudnya wilayah Perencanaan

pertumbuhan melalui perdagangan baru Perbatasan

peningkatan kegiatan kawasan perbatasan perbatasan negara yang perbatasan yang secara Pengelolaan

ekonomi berbasis negara sebagai pusat aman, tertib dan maju tematik terkelola dalam Perbatasan

potensi unggulan dan pertumbuhan melalui secara tematik, rangka kedaulatan Negara

peningkatan kualitas meningkatnya kegiatan

SDM. ekonomi berbasis berdasarkan target yang NKRI

potensi unggulan dan telah ditetapkan

kualitas sumberdaya

manusia 3 Melaksanakan Terlaksananya Monitoring Dan

3 Mewujudkan Terwujudnya keadilan Pemerataan pengendalian dan pengendalian dan Evaluasi

pengelolaan kawasan sosial di kawasan Pembangunan pengawasan pengawasan Pengelolaan

perbatasan sebagai perbatasan dengan Kawasan pelaksanaan pengelolaan perbatasan Perbatasan

upaya dalam meratanya Perbatasan

melaksanakan keadilan pembangunan sarana pengelolaan perbatasan negara yang sesuai Negara

sosial bagi seluruh dan prasarana negara sesuai tujuan tujuan bernegara serta

rakyat Indonesia melalui NKRI pemerataan

pembangunan sarana

dan prasarana secara pembangunan berbasis

merata tataruang

Target capaian Pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024

Sasaran Pembangunan Wilayah di kawasan perbatasan (PN-2) KP 4 Penguatan Pertahanan Keamanan di Perbatasan dan Pulau
Terluar yang berfokus pada Pemantapan Stabilitas Keamanan
Target Nasional (PN-7) – KP 5
RPJMN
No. Indikator Pembangunan Baseline 2020-2024 No. Indikator Pembangunan Baseline Target
2019 2020 RPJMN
1. Jumlah kecamatan Lokpri 187 222 1. Angka Pelanggaran Lintas
Batas Negara 332* 2024
0,42 0,52
PROYEK PRIORITAS PN-7 < 150
10 Matek 10
perbatasan negara yang RDTR KPN Rancangan

ditingkatkan kesejahteraan dan Perpres
tata kelolanya (kecamatan)
1. Jumlah Pulau-pulau Kecil - 49
2. Rata-rata nilai Indeks Terluar (PPKT) yang
18 26
Pengelolaan Kawasan Perbatasan ditingkatkan sarana dan 12 43
15 79
(IPKP) di 18 PKSN prasarana pertahanan
keamanan.

3. RDTR Perbatasan negara 2. Jumlah Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) yang telah
dibangun dan ditingkatkan
kapasitas pengelolaannya.

3. Jumlah Pos Pamtas yang
dibangun

4. Jumlah Pos AL yang dibangun

5. Jumlah Pos Pol Subsektor - 36
Perbatasan 200 1000
180 900
6. Panjang JIPP yang akan
dibangun

7. Jumlah masyarakat desa
terdepan perbatasan negara
sbg bagian sistem Hankam
yang difasilitasi pemberdayaan

PN 2 : Kegiatan Prioritas (KP) Proyek Prioritas
Mengembangkan Nasional (ProPN)
1. Pengembangan Kawasan
Wilayah untuk Strategis 1 Pembangunan Kawasan Perdesaan
Mengurangi 2. Pengembangan Sektor Prioritas Nasional
Unggulan
Kesenjangan dan 2 Pembangunan Desa Terpadu
Menjamin 3. Pengembangan Kawasan 3 Peningkatan Kesejahteraan dan
Pemerataan Perkotaan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
4. Pembangunan Daerah Prioritas (Lokpri)
Tertinggal, Kawasan 4 Pengembangan Pusat Kegiatan
Perbatasan, Perdesaan, dan Strategis Nasional (PKSN)*
Transmigrasi 5 Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
5. Kelembangaan dan Keuangan 6 Percepatan Pembangunan Daerah
Daerah Tertinggal
7 Percepatan Pembangunan Kawasan
Program Prioritas (PP) Tertinggal di Pulau Papua: Wilayah
Adat
*) Lokus Perbatasan Terkecuali PP Pembangunan Wilayah Jawa - Bali 8 Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Daerah Terdampak Bencana

*) Terdapat lokus yang merupakan Major Project

PN 7 : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PP 5 : MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL
KP 1 : PENGUATAN KEAMANAN DALAM NEGERI
ProP 3 : PENGUATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR

NO PROYEK INDIKATOR TAHUN INSTANSI
2022 PELAKSANA
1. Pembangunan Pos Pamtas Jumlah Pos Pamtas yang dibangun 2020 2021 2023 2024
9 Pos Kemenhan
2. Pembangunan Pos AL Jumlah Pos AL yang dibangun 12 Pos 8 Pos 16 Pos 7 Pos 7 Pos Kemenhan
15 Pos 16 Pos 9 Unit 16 Pos 16 Pos
9 Unit 2 Unit 9 Unit
3. Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wilayah Jumlah Pos Pol SubSektor di Wilayah - 2 Unit 200 Km 2 Unit 9 Unit POLRI
Perbatasan Perbatasan yang dibangun 10 Unit 200 Km 200 Km
200 Km
4. Pembangunan PLBN Jumlah PLBN yang dibangun 2 Unit PUPR
200 Km Kemenhan
5. Pembangunan JIPP Panjang JIPP

PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2020-2024

A B 26 15 C
PROV
PENYELESAIAN PLBN 18
SEGMENT THN. 2024 55
PKSN
BATAS NEGARA KAB/KOTA
D
SEGMEN RI (Kalimantan) -MALAYSIA
222
782 563
LOKPRI
SELURUH KEC. KEC. PERBATASAN
8 10 PERBATASAN PERPRES RTR KPN

PLBN PLBN
YG SDH TERBANGUN INPRES NO

1/2019

UNRESOLVED 8 69

DAN UNSURVEYED SEGMENTS PLBN 42 111 PPKT TDK
2021-2024 BERPENDUDUK
RI (NTT)-RDTL RI (PAPUA)-PNG PPKT PPKT E
BERPENDUDUK

PERAPATAN 49
PILAR
PPKT TDK
PENYELESAIAN SEGMENT BATAS NEGARA WILAYAH LAUT BERPENDUDUK
DAN UDARA

PEMBANGUNAN 222 KECAMATAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)

Mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di Perbatasan Negara

RPJMN BAB III Hal. 09

Peta Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah RPJMN 2020-2024 Halaman III.2 Koridor Pemerataan Membangun Infrastruktur
(98 Kecamatan Lokpri) membuka keterpencilan,
infrastruktur pelayanan dasar, dan
Koridor Pertumbuhan infrasturktur pemerintahan yang
(78 Kecamatan Lokpri)
lebih merata
Koridor Afirmasi
(46 Kecamatan Lokpri) Memacu pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi berbasis potensi lokal

(Infrastuktur relatif sudah terbangun
2015-2019)

Afirmasi bagi wilayah kecamatan
perbatasan negara yang berada diluar

koridor pemerataan dan
pertumbuhan yang memerlukan

intervensi lanjutan

Penanganan Lokpri, PKSN, PLBN dan PPKT dalam Rencana Induk PBWN KP
Tahun 2020-2024

No Lokpri, PKSN, KELAS PRIORITAS JMLH KETERANGAN 6 PKSN yang merupakan Major Project
PLBN, PPKT 222 dalam RPJMN Th. 2020-2024
SP P R 18 PKSN terdiri
atas: 1. PKSN PALOH – ARUK
1 Lokpri 16 162 44 36 • Lokpri: 36, 2. PKSN NUNUKAN
10 • Kecamatan di 3. PKSN ATAMBUA
2 PKSN 6 10 2 4. PKSN KEFAMENANU
26 luar lokpri:10 5. PKSN JAYAPURA
• Lokpri 16 18 2 49 6. PKSN MERAUKE
• Kecamatan 82 -

3 PLBN 9 10 7
4 PPKT 1 44 4

Ket. SP: Super Prioritas
P : Prioritas
R : Reguler

Sebanyak 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Lokpri di Dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemeratan.

Sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) Lokpri di Luar Koridor Pertumbuhan dan Pemeratan.

Sebaran 222 Kecamatan Lokasi Prioritas
Pada Koridor Pemerataan, Pertumbuhan dan Afirmasi

Total indikasi alokasi anggaran sebesar Rp36,107 T

Koridor Pemerataan
Koridor Pertumbuhan
Koridor Afirmasi



56 Kecamatan Lokasi Prioritas
Perencanaan 2020, Pelaksanaan 2021

Sabang Anambas Natuna Talaud
(2 Lokpri) (7 Lokpri) (10 Lopri) (5 Lokpri)

Serdang Bengkalis
Bedagai (5 Lokpri)
(1 Lokpri)

Sanggau Malinau
(2 Lokpri) 5 Lokpri

Sabu Raijua Maluku Tenggara Mimika Merauke
(4 Lokpri) (4 Lokpri) (1 Lokpr) (10 Lokrpi)

56 Kecamatan Lokasi Prioritas
Perencanaan 2021, Pelaksanaan 2022

Aceh Besar Batu Bara Sangihe Morotai
(1 Lokpri) (1 Lokpri) (6 Lokpri) (5 Lokpri)

Dumai Karimun Gorontalo
(2 Lokpri) (7 Lokpri) Utara
1 Lokpri

Raja Ampat
(2 Lokpri)

Jayapura
(2 Lokpri)

Sintang Berau Toli-Toli
(2 Lokpri) 1 (Lokpri) (3 Lokpri)

TTU Alor Tanimbar
(7 Lokpri) (7 Lokpri) (7 Lokpri)

55 Kecamatan Lokasi Prioritas
Perencanaan 2022, Pelaksanaan 2023

Kapuas Hulu Nunukan Halmahera
(6 Lokpri) (15 Lokpri) Tengah
(1 Lokpri)
Sitaro
(1 Lokpri) Tambraw
(1 Lokri)
Supiori
(4 Lokpri)

Kerom
(5 Lokpri)

Bengkayang Mahakam Ulu
(2 Lokpri) (2 Lokpri)

Kupang Malaka Maluku
(1 Lokpri) (5 Lokpri) Barat Daya
(12 Lokpri)

55 Kecamatan Lokasi Prioritas
Perencanaan 2023, Pelaksanaan 2024

Langsa Meranti Batam Minahas
(1 Lokpri) (5 Lokpri) (7 Lokpri) Utara

Bintan Bolmut (1 Lokpri)
(4 Lokpri) (1 Lokpri)

Peg Bintang
(7 Lokpri)

Rohil Sambas
(3 Lokpri) (2 Lokpri)

Rote Ndao Belu Kep Aru Boven Digul
(7 Lokpri) (7 Lokpri) (5 Lokpri) (5 Lokpri)

CONTOH
MATRIKS LOKPRI,

KEC. SEBATIK
TIMUR,

KABUPATEN
NUNUKAN,
PROVINSI

KALTARA

PENINJAUAN JEMBATAN KEC. SEBATIK TIMUR, KAB.NUNUKAN, PROV.KALIMANTAN UTARA

CONTOH USULAN KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN LOKRPI KORIDOR
PEMERATAAN

KEC. SUPRIORI
BARAT,

KABUPATEN
SUPIORI,
PROVINSI
PAPUA

CONTOH USULAN KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN LOKRPI KORIDOR
PERTUMBUHAN

(Koridor Pertumbuhan)

KEC. SINABOI,
KABUPATEN
ROKAN HILIR,
PROVINSI

RIAU

JEMBATAN SINABAOI YANG MENGHUBUNGKAN KE PULAU SINABOI KECIL
KABUPATEN ROHIL, PROVINSI RIAU

Kecamatan Maratua (Koridor Petumbuhan) 5 Unit 15.000.000.000 APBN PUPR
15 km 45.000.000.000 APBN PUPR
1 Rehab Total Jembatan di Kampungng Payung-Payung, Teluk harapan dan Teluk Alulu 1 km APBN PUPR
2 Pembangunan jalan poros Teluk Alulu Jalur Utara 1,5 km 7.000.000.000 APBN PUPR
3 Pembangunan jalan Tong Bahaba - Tugu Batas Negara 1 Paket 1.000.000.000 APBN Kemenhub
4 Pembangunan Jembatan Wisata Keliling Teluk Pea Dalam 1 Paket 100.000.000.000 APBN ESDM
5 Pembangunan dermaga laut lawang-lawing 1 Paket 5.950.000.000 APBN Kominfo
6 Pembangunan PLTS Komunal kapasitas 26 Kwp KamPUPRng Teluk Alulu Kec. Maratua 1 Paket 5.000.000.000 APBN Kominfo
7 Pembangunan Tower Telekomunikasi + BTS + Power KamPUPRng Teluk Alulu 1 Paket 4.000.000.000 APBN Kominfo
8 Pembangunan Tower Telekomunikasi + Power KamPUPRng Payung - Payung 4.000.000.000
9 Peningkatan Layanan 2G ke 4G Tower Telekomunikasi KamPUPRng Bohe Silian 1 Paket APBN PUPR
10 Pembangunan Pemecah Gelombang di KamPUPRng Payung-Payung 1 Paket 5.000.000.000 APBN PUPR
11 Pembangunan Pemecah Gelombang di KamPUPRng Teluk Harapan 3 Lokal 5.000.000.000 DAK Kemendikbud
12 Pembangunan Ruang Kelas SDN 001 Payung - Payung 1 Paket 1.500.000.000 DAK Kemendikbud
13 Pengadaan Meubelair Sekolah 1 Paket 1.200.000.000 DAK Kemendag
14 Pembangunan Pasar Rakyat 1 Paket 1.500.000.000 APBN PUPR
15 Peningkatan Sarana Air Bersih Maratua (Kapasitas SWRO Menjadi 20 lt/d) 4 Unit 100.000.000.000 DAK PUPR
16 Pembangunan Embung 4 Unit 8.000.000.000 DAK PUPR
17 Pembangunan (IPAL Komunal) di Maratua 1 Paket 4.000.000.000 APBN Kemendagri
18 Rehabilitasi Kantor Camat 2.000.000.000

KEC. MARATUA,
KABUPATEN

BERAU, PROV.
KALTIM

KONDISI TANGGUL PEMECAH GELOMBANG TOWER BTS DAN PLTS
DI KAMPUNG PAYUNG PAYUNG, DI KEC. MARATUA KAB. BERAU,
KEC. MARATUA KAB. BERAU, PROV. KALIMANAN TIMUR
PROV. KALIMANAN TIMUR

INDIKASI ALOKASI ANGGARAN KECAMATAN PRIORITAS DALAM RENCANA INDUK PBWN KP TAHUN
2020-2024 UNTUK 222 KEC. LOKPRI

Aceh 1,281 T

Sumut 309,9 M Kaltara 1,339 T

Kepri 2,116 T Kaltim 1,308 T Sulut 3,021 T Maluku Utara 831,1 M
12,158 T Kalbar 2,876 T Sulteng 273,4 M Papua Barat 507,3 M
Riau
Gorontalo 464,4 M

Papua 1,797 T

Maluku 1,896 T

NTT 5,924 T

Pembangunan 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) RPJMN BAB I Hal. 46

Mewujudkan sentra baru ekonomi perdagangan dan perindustrian di kawasan RPJMN BAB III Hal. 09
perbatasan negara

6 PKSN Major Project dalam
RPJMN Th. 2020-2024

SEBARAN 18 PKSN Perencanaan 2020, Pelaksanaan 2021-2022
Perencanaan 2021, Pelaksanaan 2022-2023
Perencanaan 2022, Pelaksanaan 2023

Perencanaan 2023, Pelaksanaan 2024

TOTAL INDIKASI ANGGRAN 18 PKSN Rp.6.143.T PKSN Long
Midang
PKSN
Melonguane

PKSN Sabang PKSN Paloh Aruk

PKSN Ranai PKSN Long PKSN Tahuna PKSN Daruba
PKSN Bengkalis Nawang
PKSN
Nunukan PKSN

PKSN Tou Jayapura/
Lumbis

PKSN Tanah SKOUW
Merah

PKSN Jagoi
Babang

18 PUSAT KEGIATAN PKSN
STRATEGIS NASIONAL
(PKSN) PKSN Saumlaki PKSN
Merauke
(6 PKSN Major Projects) PKSN Atambua/
Kefamenanu
MOTAAIN

ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI/KA. BNPP
PADA RAPAT INTERNAL LINGKUP BNPP, TANGGAL 15 MEI 2020

PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KAWASAN PERBATASAN NEGARA ARUK, MOTAAIN, DAN SKOUW

1. Produk yang dibutuhkan negara tetangga:
a. Malaysia (Sarawak)
b. RDTL (Dili dan Bobonaro)
c. PNG (Vanimo/Sepik Barat)

2. Produk yang dibutuhkan di kawasan ekonomi Aruk, Motaain dan Skouw
3. Produk yang dapat diproduksi di kawasan ekonomi Aruk, Motaain dan Skouw
4. Produk yang tidak dapat diproduksi di kawasan ekonomi
5. Produk yang perlu didatangkan dari luar kawasan ekonomi
6. Pembangunan yang diperlukan bagi tumbuhnya sentra baru ekonomi, industri dan

perdagangan
7. Permasalah yang perlu ditindaklanjuti

35

Profil Umum Kabupaten Belu

GAMBARAN UMUM KABUPATEN
BELU

Dili 1 Luas 1,284.94 km2

R E P U BRLDI TC LDEMOCRATIC 2 Batas Utara : Selat Ombai
Selatan : Kab. Malaka
Batugade Barat : Kab. TTU
Timur : Timor Leste
PLBN Motaain Bobonaro
PLBN Wini
Maliana

Belu

REPUBLIK Oecussi Covalima 3 Penduduk 216,783 jiwa
INDONESIA
RDTL PLBN Motamasin
4 PDRB per kapita 20,36 juta rupiah
Timur Tengah
Utara 5 Kemiskinan 15,54 %
Malaka

6 IPM 62,54

Kab. Kupang Timur Tengah Selatan 7 Kecamatan 12 Kecamatan
Kota.
8 Kecamatan 1) Lamaknen
Lokpri 2) Tasifeto Timur
3) Raihat
KETERANGAN 4) Tasifeto Barat
PLBN MOTAAIN 5) Lasiolat
PLBN WINI 6) Lamaknen Selatan
PLBN MOTAMASIN 7) Nanaet Duabesi

9 Exit Entry Point PLBN Motaain

PENDUDUK LOKAL 216.783 Jiwa Kab. Belu PENDUDUK RDTL 1.310.599 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019 191.891 Jiwa Kab. Malaka Sumber : Demographics of Timor Leste 2019
256.174 Jiwa Kab. Timur Tengah Utara
Total 664.848 Jiwa 36

Neraca Perdagangan Indonesia - Timor LesteTahun 2016 - 2019

EKSPOR IMPOR

Nilai Devisa (USD), Netto (Kg) & Bea Keluar (IDR) per Tahun Nilai Devisa (USD), Netto (Kg) & Bea Masuk (IDR) & PDRI (IDR) per Tahun

TAHUN NILAI DEVISA NETTO (Kg) Bea Jumlah Jumlah TAHUN NILAI DEVISA NETTO (Kg) JUMLAH JUMLAH JUMLAH
(USD) Keluar PEB Teus (USD) PIB KONTAINER TEUS
2016 (IDR) 2016 - - - -
2017 803.372.780 86.226.547 7.655 199 2017 - - - - -
2018 19.996.443 84.781.262 4.512.879 6.358 861 2018 8.120.496 2.817.422 73 - 6
2019 65.991.800 5.113 632 2019 1.433.728 3.386.325 87 5 0
GRAND 214.845.459 65.052.960 - 4.071 GRAND TOTAL 9.554.224 6.203.747 160 0 6
TOTAL 14.231.348 302.052.569 23.197 83 5
- 1.775
1.052.446.030
-

4.512.879

KONTAINER DAN TEUS NILAI DEVISA DAN NETTO

NILAI DEVISA DAN NETTO JUMLAH PEB 8 10.000.000
6
1.000.000 Nilai Devisa (USD) 10000 4 8.000.000
900.000 Neto (kg) 2
800.000 5000 0 6.000.000
700.000
600.000 2018 4.000.000
500.000
400.000 0 2019 2.000.000
300.000 2016 2017 2018 2019
200.000
100.000 Jumlah Kontainer Jumlah Teus 0
0
JUMLAH TEUS JUMLAH PIB 2018 2019
90
Nilai Devisa (USD) Netto (kg)

1000

500 70 Sumber data: Kementerian Keuangan
37
2016 2017 2018 2019 50

0 2018 2019
2016 2017 2018 2019

Neraca Perdagangan Indonesia - Timor Leste
Tahun 2015 - 2019

DATA EKSPOR DAN IMPOR

NILAI (Juta USD)

DATA Maret
2020
2015 2016 2017 2018 2019

Ekspor 216,5 225,9 228,1 189,7 210,9 53,6
Impor 0,5 1,5 1,8 3,7 6,6 1,1
Surplus 52,5
216,0 224,4 226,3 186,0 204,3

Sumber data: Kementerian Perdagangan

38

Contoh rencana percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara di
Motaain (PKSN Atambua)

Produk yang Dapat Diproduksi di Kawasan Perbatasan Motaain (1/7)

MEUBEULAIR BIBIT AYAM/ AYAM SAPI

( Tempat tidur, pintu, bangku gereja) 2 Produksi 305.454 Ekor* 3 Produksi 71.731ekor*

Produksi 4.450 m3/ tahun JAGUNG BAWANG MERAH
1
Produksi 46.070 Ton/Tahun** Produksi 266 Ton/tahun*
HEWAN TERNAK 5 6

Kerbau 692 Ekor*
Kuda 733 Ekor*
Babi 58.66 Ekor*
Kambing 16.162 Ekor *
Domba 31 Ekor*
4 Bebek 6.810 Ekor*

4040

Produk yang perlu didatangkan dari luar daerah (1/3)

MAKANAN PABRIK SEMEN KUPANG

DAN MINUMAN
12.336.014,20 Kg

Asal Barang: Kupang dan Surabaya
1

SPAREPART SEMEN
2.257.226,76Kg 39.672.970 Kg

Asal Barang: Surabaya Asal Barang: Kupang dan Surabaya
2 3

KAIN BAHAN BANGUNAN
DAN PAKAIAN BESI BETON &
610.705,00 Kg TRIPLEKS

Asal Barang: Surabaya 1.892.625 Kg
4
Asal Barang: Surabaya
Sumber: Bea Cukai Atambua, 2019 5

41

Hal-hal yang perlu dibangun/dikembangkan (1/18)

Pelatihan dan Pembangunan Sentra Pembangunan Gudang Pembangunan Kawasan Pembangunan Sumur Bor
Pendampingan Industri Meubeulair SRG /Non SRG Peternakan Terpadu Sonis Air Tanah Dalam

(Kementan, Kementerian (Kementerian (Kementerian Laloran (Kementerian PUPR,&
Kop UKM, Pemda) Perindustrian, Perdagangan & Pemda) Pemda)
Kementerian Kop UKM, (Kementerian Pertanian
& Pemda)
Pemda)

Pembangunan Rumah Pembangunan Peningkatan Jaringan Pembangunan industri Peningkatan Jalan Ke
Potong Hewan Standar Pasar Desa Kelistrikan Pakan Ternak Ayam Perbatasan dan Sentra

Ekspor (Kementerian (PLN dan Pemda) (Kementerian Perindustrian, Industri
Perdagangan dan Kementerian Pertanian &
(Kementerian Pertanian Pemda) (Kementerian PUPR &
& Pemda) Pemda) Pemda)

42

Produk yang Dapat Diproduksi di Kawasan Perbatasan Motaain (2/7)

MEUBEULAIR

1

• Ada 83 unit IKM mebel jati di Kabupaten Belu
• Estimasi kebutuhan bahan baku 83 unit IKM mebel : 39.840 M3/tahun
• Jumlah jati di Kab.Belu : 1.839.233 pohon atau 1.434.601.740 Kg

Kecamatan Jumlah Pohon

Lamaknen Selatan Jati Gmelina Mahoni Kemiri Sengon Akasia
Tasifeto Timur 0
Raihat 1.387 7.110 10.828 21.645 3.045 0
Nanaet Dubesi 276.366 6.400 5.280 0
Lamaknen 172.156 12.651 11.870 66 0
100 0
6.380 300 13.654 746 15
22.610 6570 8.482
11.775 6.937 130 25
10159 8.435 0

Raimanuk 49.601 49 5.959 14.103 0 100 POTENSI SUMBER
Tasifeto Barat 76.013 975 20.437 2.560 107 0 BAHAN BAKU KAYU
Lasiolat 1.079.356 76.089 60.179 949 11.853 0
Kakuluk Mesak 129.995 650 0 0 43 43
Kota Atambua 220 320 0 0
Kec. Atambua Barat 6.668 150 1.145 0 150
Kec. Atambua Selatan 1.541 7
17.160 0 475 0
74 0

Jumlah 1.839.233 111.164 146.875 55.448 20.680 8.607
Sumber : Kabupaten Belu , 2020

Catatan : Tinggi Pohon 14 Meter, Diameter 1 Meter, Volume per Pohon 780 Kg

Hal-hal yang perlu dibangun/dikembangkan (3/18)

Pembangunan Sentra Industri Meubeulair
(Kementerian Perindustrian, Kementerian Kop UKM, Pemda)

POTENSI
• Ada 83 unit IKM mebel jati di Kabupaten Belu
• Jumlah jati di Kab.Belu : 1.839.233 pohon
• Secara eksisting pohon jati yang ada masih dapat memasok

kebutuhan industri mebel selama 23 tahun

KEBUTUHAN
• Estimasi kebutuhan bahan baku kayu jati per

industri mebel 480 M3/tahun ( 39.840 m3 / tahun
untuk 83 IKM).

• Dibutuhkan jati siap tebang : 79.680
pohon/tahun

10 Industri Mebel Terbesar di Kab.Belu
6. PT. Rizki Makmur
1. UD. Belu Jati Furniture
2. CV. Syifa Trans Furniture 7. PT. Mega Timor Permai
8. PT. M3 Cakrawala
3. CV. Star Furniture
4. UD. Iwan Barata Sejahtera 9. PT. Kreatif Furniture
5. PT. Zona Dewata Mebel 10. PT. Golden Bangunan
44

Hal-hal yang perlu dibangun/dikembangkan (2/18)

Pelatihan dan Pendampingan

(Kementan, Kementerian Kop UKM, Pemda)

No Nama Kegiatan K/L Indikasi Anggaran
(Draft Renaksi Tahun 2021) (Rp)
200.000.000
1 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Meibeler Kementerian Perdagangan 1.000.000.000

2 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 50 Kementerian Koperasi & UKM 1.000.000.000
0rang/Desa di 5 Desa
350.000.000
3 Pembinaan UKM untuk 50 Orang/Desa di 5 Kementerian Koperasi & UKM
Desa 400.000.000
350.000.000
4 Bimbingan teknis tentang Kewirausahaan di Kementerian Koperasi & UKM
Daerah Perbatasan untuk 7 Kec. Kawasan 45
Perbatasan

5 Magang instruktur (Pembuatan Souvenir) Kementerian Koperasi & UKM

6 Pelatihan industri tepung jagung Kementerian Perindustrian

Sumber: Data Draft Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2021 di Prov. NTT

Hal-hal yang perlu dibangun/dikembangkan (4/18)

SITE PLAN PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI MEUBEULAIR

Rencana Lokasi :
Desa Tukuneno,
Kecamatan Tasifeto Barat

46

Uraian Hal-hal yang perlu dibangun/dikembangkan (7/18)

Pembangunan Gudang SRG dan Non SRG
(Kementerian Perdagangan & Pemda)

Pembangunan Gudang SRG bdan Non SRG RENCANA LOKASI GUDANG NON SRG
PLBN Motaain

KECAMATAN
TASIFETO TIMUR

GUDANG NON SRG TYPE B 47

Luas: 1.000 s.d 2.000 m2

(Berdasarkan hasil rapat Kemendag)

Lokasi:
Dusun Motabenar
(ex Trans Halidaba), Desa Silawan,
Kec. Tasifeto Timur

Produk yang Dapat Diproduksi di Kawasan Perbatasan Motaain (4/7)

3 SAPI

Jumlah Sapi di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Kecamatan Populasi (ekor)

Kota Atambua Sapi
Atambua Barat
Atambua Selatan 1.112
Lamaknen Selatan 1.435
Lamaknen 815
Raihat 6.053
Lasiolat 6.726
Tasifeto Timur 5.339
Kakuluk Mesak 4.331
Tasifeto Barat 13.723
Nanaet Duabesi 8.563
Raimanuk 9.358
TOTAL 4.957
9.319
Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Belu, 2020 71.731

48 48

Hal-hal yang perlu dibangun/dikembangkan (6/18)

Pembangunan Kawasan Peternakan Terpadu Sonis Laloran

(Kementerian Pertanian dan Pemda)

• Berada di Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten
Belu, Seluas ± 438 ha

• Peningkatan kualitas jalan

PLBN Motaain

Pelabuhan Atapupu

Bandara AA Bere Talo

Rencana Kawasan Peternakan

Sektor Unggulan

Peternakan
(Sapi)

Kebutuhan daging sapi nasional sebesar 686.272 ton, masih impor daging 262.251 ton (potensi 49

pengembangan ternak dalam negeri). (Sumber: BPS,2020)

Hal-hal yang perlu dibangun/dikembangkan (7/18)

Rincian Anggaran Belanja Pembangunan Kawasan Peternakan Terpadu Sonis Laloran

No Kegiatan Volume Harga Satuan (000) Total (000) Pembangunan Kawasan Peternakan
Terpadu Sonis Laloran
1 Saluran 4km 1.700.000 1.700.000
2 Jembatan 2mx6m 6.250.000 6.250.000 50
3 Pembangunan Tembok Penahan 400meter
4 Deker/Gorong-gorong 2 Unit 125.000 125.000
5 Kandang Pembibitan Ternak 1 Unit 125.000 250.000
6 Pagar Keliling Kandang 4 km 500.000 500.000
7 Gedung Kantor Kawasan 1 unit 150.000 600.000
8 Bangunan Rumah Petegas 6 unit 500.000 500.000
9 Guest House 3 unit 250.000 1.500.000
10 Gerbang Kawasan 2 unit 500.000 1.500.000
11 Pembangunan Pabrik Pakan Mini dan Perlengkapan 1 Unit 250.000 500.000
1.000.000 1.000.000
12 Pembangunan Bunker Silo 3 unit 50.000 150.000
13 Pembangunan Fasilitas Pengolahan limbah ternak 1 Unit 1.000.000 1.000.000
14 Pembuatan Irigasi tanah dalam/Sumur bor 2 Unit 300.000 600.000
650.000 650.000
15 Pembangunan Jaringan Air/Reservoir 300 Meter 750.000 750.000
16 Pengadaan jaringan Listrik Tenaga Surya 1 Paket 1.000.000
500.000 100.000
17 Pengadaan Mobil Tangki air 2 Unit 100.000 50.000
18 Pengadaan Sprinkle air 1 Paket 60.000
19 Pengolahan tanah kebun HMT 200 Ha 250 400.000
60.000 400.000
20 Pemupukan Kebun HMT 200 Ha 400.000 500.000
400.000 850.000
21 Penanaman dan Perawatan Kebun HMT 200 Ha 500.000 188.710
850.000 150.000
22 Pengadaan Bibit HMT 200 Ha 37.742 563.000
30.000 473.000
23 Pengadaan Exavator Mini 1 Unit 563.000 650.000
24 Pengadaan Buldozer 1 Unit 473.000 2.750.000
25 Pengadaan kendaraan roda dua 5 Unit
6.500 25.709.710
26 Pengadaan kendaraan roda tiga 5 Unit 2.750.000

27 Pengadaan kendaraan roda enam 1 Unit

28 Pengadaan kendaraan roda Empat (Hilux) 1 Unit

29 Pengadaan ternak sapi 100 Ekor

30 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Peternakan 1 Unit
dan Kesehatan Hewan

Total