SEJARAH DPRD SUMSEL PERIODE 1999-2009

KELAS XII SMA/MA SEJARAH INDONESIA SEJARAH DPRD SUMATERA SELATAN PERIODE 1999-2009 SEJARAH LOKAL OLEH: YUPITA SARI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Sejarah Indonesia Kelas XII Sejarah DPRD Sumatera Selatan Periode Tahun 1999-2009 Penyusun Yupita Sari Dosen Pembimbing Dr. Dedi Irwanto, M.A. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya

SEJARAH INDONESIA KELAS XII I DAFTAR ISI

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Sistem dan Struktur PolitikEkonomi Indonesia Masa Reformasi (1998-sekarang). Latar Belakang Peristiwa Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru PETA KONSEP DPRD Sumsel Masa Reformasi DPRD Sumsel Periode Tahun 1999-2004 DPRD Sumsel Periode Tahun 2004-2009 II

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 1 PENDAHULUAN A. Identitas Digital Book B. Kompetensi Dasar 3.4 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi. 4.4 melakukan penelitian sederhana tentang pekembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi dan menyajikannya. Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII Alokasi Waktu 30 Menit (1 x pertemuan) Judul Digital Book Sejarah DPRD Sumatera Selatan Periode Tahun 1999-2009

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Hai teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Terutama kalian pasti pernah belajar mengenai sejarah kejatuhan pemerintahan masa Orde Baru yang kemudian beralih ke masa reformasi. Bagaimana demo mahasiswa yang menduduki kantor DPR RI yang berakhir dengan pengunduran diri presiden pada saat itu. Setelah belajar mengenai dinamika politik selama masa reformasi, tentunya peran kancah politik DPR RI maupun DPR tingkat daerah (DPRD) akan semakin menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, di digital book kali ini kita akan membahas mengenai sejarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1999-2009. Dengan mempelajari digital book ini diharapkan bisa menambah wawasan kalian mengenai sejarah politik DPRD Sumatera Selatan Periode 1999-2009. Bagaimana struktur kepengurusan dan anggota-anggota yang terpilih dari hasil pemilu 1999-2009 dan apa saja hasil pencapaian yang berhasil diraih oleh DPRD Sumatera Selatan Periode 1999-2009. Digital Book materi DPRD Sumatera Selatan Periode 1999-2009 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian sebagai generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan yang nanti diharapkan dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi tanpa melupakan sejarah lokal di daerah kalian. Nah, mari kita pelajari digital book ini lebih lanjut untuk semakin memahami bagaimana sejarah politik DPRD Sumatera Selatan Periode 1999-2009. 2 C. Deskripsi Singkat Materi

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Petunjuk Penggunaan Digital Book Perhatikan langkah-langkah penggunaan digital book berikut: Pastikan kalian memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Mulaillah dengan memahami peta konsep untuk memudahkan kalian menghubungkan konsep-konsep yang ada selama kalian belajar Pelajari dan pahami setiap materi yang diuraikan dalam digital book ini untuk memudahkan kalian mengerjakan latihan soal dan evaluasi dengan hasil yang memuaskan Kerjakan soal latihan yang diberikan di akhir kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang diberikan setelah memperlajari digital book ini secara keseluruhan untuk mengukur kemampuan kalian dengan percaya diri dan jujur. 1. 2. 3. 4. Silakan diperhatikan dan simak dengan baik! 3

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 1. Latar Belakang Peristiwa Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru Sejarah DPRD Sumsel Periode 1999-2009 A. Tujuan Pembelajaran Menganalisis peristiwa runtuhnya kekuasaan Orde Baru Menganalisis perkembangan pemilu DPRD Sumsel Periode 1999-2009 Menganalisis struktur dan hasil pencapaian DPRD Sumsel Periode 1999-2009. 1. 2. 3. B. Uraian Materi Gambar 1. Kekalutan di puncak krisis moneter tahun 1998 (Sumber : CNN Indonesia.com) Reformasi adalah suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik, yang meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan hukum. Reformasi di Indonesia ini adalah suatu arah untuk menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik, karena pada masa orba yang telah berkuasa selama 32 tahun mulai rapuh dan sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia (Sirot, I., & Hamdan Tri Atmaja, 2020, hlm. 101). Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh secara drastis, dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik dan sosial. 4

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Bagaimana peran mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Baru? Yuk, kita bahas! Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota, yaitu tuntutan penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok), penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksiaksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus (Sejarah Indonesia, 2018) . 5

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden (Sejarah Indonesia, 2018). Scan disini 6 Gambar 2. Mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR RI tahun 1998 (Sumber: Merdeka.com) Reformasi yang dituntut oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia tentu saja tidak terlepas dengan peran penting seluruh pemuda khususnya mahasiswa yang selalu menyuarakan untuk adanya pembaharuan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kala itu telah di pegang oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, gerakan mahasiwa Indonesia tahun 1998 adalah puncak gerakan yang di lakukan oleh kalangan mahasiswa yang bisa dikatakan sebuah gerakan monumental karena dianggap berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 (Sirot, I., & Hamdan Tri Atmaja, 2020, hlm. 101) Sumber: https://youtu.be/t8HZsr3Hz3o

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 21 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri. Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Gambar 3. Pidato pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta (Sumber : Sejarah Indonesia, 2018) Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun, Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai Masa Reformasi (Sejarah Indonesia, 2018). 7

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Lalu, bagaimana situasi di Palembang pada saat kerusuhan Mei 1998? Gerakan intelektual yang terjadi di Palembang memang dimotori oleh para mahasiswa, hanya saja selama aksi itu damai. Namun ketika aksi demonstrasi berubah menjadi anarkis dengan melakukan pengrusakan, bahkan penjarahan. Namun ketika hari-hari berikutnya kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat dan beberapa mahasiswa tidak bisa dielakkan lagi. Sebelum melakukan pengrusakan para mahasiswa ini awalnya bergerak menuju kantor DPRD Provinsi untuk melakukan dengar-pendapat. Namun karena tidak puas dengan jawaban para anggota dewan, massa mahasiswa akhirnya bergerak menuju jalan Jend. Sudirman, dimana disana banyak sekali terdapat pertokoan yang menjadi objek pelemparan batu oleh massa yang tidak puas. Diperkirakan sekitar 45 toko mengalami kerusakan seperti kaca yang pecah atau pengrusakan bagian lainnya, namun belum terdapat penjarahan pada pengrusakan ini (Julian, 2015, hlm. 149). Aksi penjarahan benar-benar terjadi yaitu keesokan harinya tanggal 14 Mei 1998 di kota Palembang. Mengetahui toko-toko yang sudah rusak pintu dan kacanya, maka para penjarah dengan mudah bisa mengambil barang-barang dan isi toko. Mereka melakukan penjarahan di beberapa titik pertokoan di kota Palembang seperti daerah pasar 16 ilir, pasar tengkuruk, jalan Jend. Sudirman, Pulau mas, dan beberapa tempat lainnya. Disini yang melakukan penjarahan adalah para warga, dimana data yang dihimpun oleh Surat kabar Sriwijaya Pos (15 mei 1998) terdapat sekitar 300 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian (Julian, 2015, hlm. 149-150). 8

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Gambar 4. Kerusuhan Mei 1998 di Palembang (Sumber : Palembang.tribunnews.com) Aksi penjarahan di Palembang hanya terjadi 2 hari yaitu tanggal 14-15 Mei 1998, namun dampak ekonomi yang dirasakan para korban sangatlah besar. Ada sekitar ratusan pertokoan dipalembang yang rusak, baik itu rusak ringan, maupun berat seperti terbakar. Catatan signifikan dari polda Sumsel mencatat bahwa ada sekitar 179 toko dan 109 rumah yang rusak, kemudian ada 11 motor dan 15 mobil terbakar, serta total 195 kerusakan fasilitas umum. Tanggal 17 Mei 1998, keadaan kota Palembang sebenarnya telah kondusif dimana aksi penjarahan dan kerusuhan sudah tidak terlihat lagi. Disamping itu lalu-lintas juga kembali ramai dibuka, dimana beberapa rute angkutan umum telah beroperasi (Julian, 2015, hlm. 150). 9

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 2. DPRD PROVINSI SUMSEL PERIODE 1999-2004 Pasca orde baru telah terjadi perubahan politik yang cukup mendasar dari sistem politik yang bercorak otoriter ke sistem politik demokrasi. Perubahan ini tidak lepas dari tuntutan rakyat yang menghendaki penentuan kekuasaan ada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh rakyat. Jika pada masa orde baru, hanya terdapat tiga peserta pemilihan umum (Pemilu), dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya, pasca orde baru muncul banyak partai (multi partai) yang menghiasi kompetisi memperebutkan suara rakyat dalam Pemilu (Alfitri, 2008, hlm. 421). Partai yang ikut Pemilu, mulai tahun 1999 sebanyak 48 partai politik, kemudian berkurang menjadi 34 partai politik pada tahun 2004, dan bertambah lagi menjadi 44 partai politik yang akan bertarung pada Pemilu 2009. Jika dilihat dari partai politik peserta Pemilu telah terjadi dinamika politik yang cukup tinggi dalam memperebutkan pengaruh politik yang ditandai dengan fluktuasi suara pemenang Pemilu. Tahun 1999 PDIP berhasil memenangkan pertarungan dengan menempatkan pada posisi pertama yang kemudian diikuti oleh partai Golkar. Namun pada Pemilu 2004 terjadi pembalikan, di mana partai Golkar berhasil memenangkan pertarungan diikuti oleh PDIP di posisi kedua Alfitri, 2008, hlm. 421). Gambar 5. Logo resmi DPRD Sumsel (Sumber : dprd.sumselprov.go.id) 10

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 11 Hal ini menarik untuk dikaji, karena kemenangan partai politik secara nasional ini tidak terlepas dari dinamika politik lokal di hampir semua daerah provinsi, termasuk di provinsi Sumatera Selatan. Pertarungan partai politik dalam ranah politik nasional maupun lokal sangat dinamis, karena ditentukan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu secara fungsional harus dipahami kehadiran parpol dalam bahwa kehadiran sebuah sistem politik tidak saja sebagai barometer keberhasilan, tetapi juga harus dilihat secara lebih substantif apakah parpol sudah menjalankan fungsi secara baik dan benar. Untuk menambah wawasan temanteman, silakan scan dan mari kita simak video youtube mengenai Pemilu 1999 berikut! Sumber: https://youtu.be/7QdUG2cEFZs Scan disini

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Masa transisi pemerintahan Orde Baru ke Era Reformasi, juga memperkuat Pemilihan Umum 1999 dengan melahirkan Undang- Undang baru berkaitan dengan Pemilu. Produk tersebut seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan diterbitkannya Undang-Undang baru tentang partai politik, bagai jamur di musim hujan, terbentuk sebanyak 171 partai baru dari berbagai macam asas. Dan jumlah tersebut, sebanyak 141 partai yang terdaftar dan 48 partal lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999. Perkuatan Pemilihan Umum 1999 juga dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU bertujuan menghindari campur tangan pemerintah serta menjaga objektivitas pemilihan umum dalam pelaksanaan Pemilu 1999. Komisi Pemilihan Umum 1999 diketuai oleh Jenderal (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid dan beranggotakan sebanyak 48 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan ditambah empat wakil dari pemerintah. (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 151). 12 Asfar dkk, menyebutkan Pemilu 1999 merupakan pemilu paling demokratis pasca Orde Baru karena menggunakan konsep dan aturan yang relatif bebas dan demokratis, meskipun dengan sistem pemilu pragmatis. Artinya, sistem campuran masih digunakan sebagai jalan kompromi. Sistem ini tidak menghapus sistem proporsional yang selama ini digunakan dan sangat disukai oleh parpol. Di lain pihak Indonesia belum berani menggunakan sistem pluralitas-mayoritas (distrik) secara absolut (Asfar, dkk., 2022, hlm.112)

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Hasil Pemilihan Umum 1999 menjadi indikator perubahan politik yang paling konkret. Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan berjalan menggambarkan terjadinya perimbangan kekuatan antar Organisasi Peserta Pemilu yang bersaing. Pemilihan Umum 1999 bagi masyarakat di Sumatera Selatan diperlukan dalam memilih pemimpin adil, jujur dan berwibawa serta bertanggung jawab membawa bangsa ke arah lebih baik. Pada daerah Sumatera Selatan, Pemilihan Umum 1999 walau dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Namun Partai Golongan Karya mampu berada pada posisi kedua. Secara urutan pada Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan didominasi oleh PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya di posisi kedua, dilkuti Partal Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partal Bulan Bintang (PBB) (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 156). Kemenangan PDI Perjuangan yang mampu mengungguli Partal Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan. Boleh dikatakan saat itu, tidak lepas dari kekecewaan masyarakat Sumatera Selatan terhadap kinerja politik Partai Golongan Karya yang dianggap masih berada dalam bayang-bayang rezim orde baru. Sehingga Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan dianggap sebaga perlawanan masyarakat untuk tidak memilih menyebabkan suara Partai Golongan Karya yang dalam pemilu-pemilu Partai Golkar sebelumnya mendominasi. Namun tergeser menjadi urutan kedua dalam Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan. Selain itu, pada Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan factor ekonomi, di mana menjelang pemilu 1999 kondisi ekonomi politik yang diselimuti krisis ekonomi politik membuat masyarakat lapis bawah merasakan keadaan sulit. Merosotnya nilai Rupiah terhadap Dollar menjadi akar persoalan munculnya krisis ekonomi dan rakyat menyalahkan rezim orde baru sebagai biang kerok krisis ini. Partal Golongan karya terkena imbasnya dalam Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan sehingga mampu disalip oleh PDI Perjuangan (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 157). 13

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 2.1 Struktur dan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1999-2004 Drs. H. Zamzami Ahmad H. Achmad Natar H. Mohammad Sani Indawan, S.H. H. A. Hidjazi, BBA. H. Andi Achmad Ismail Drs. H. Aripin Pale H. Djohan Hanafiah, S.E. H. Ansori Manahan, S.Pd. Drs. H. Oemar Boerniat Ir. Helman Effendi H. Iskandar Syamwell Hj. Dahlia Ibrahim Drs. H. M. Ishak Sani Agus Sulaiman Singadekane Ir. Hj. Fatimah Syamsul Pada tingkat provinsi Sumatera Selatan perolehan kursi Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan diperoleh 65 anggota DPRD. Selanjutnya ditambah 8 anggota dari TNI-Polri dan 2 anggota yang diangkat. Adapun nama-nama anggota terpilih untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 Hasil Pemilihan Umum 1999 tersebut, sebagai berikut: A. Partai Golongan Karya (Golkar) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 14

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Drs. Elianuddin HB Drs. Adjis Saip, S.H B.M. Nainggolan, BA. M. Aliandra Gantada, S.H. Drs. Kuwatno Darmadi Djufri, S.H. Nur Iswanto, S.H., MM., MBA. Hermanto, S.H. Suhardi Edysam H. Muhammad Merdeka Sudirman Said Bambang Sugianto, S.H., M. Hum. Zakaria Abas, S.H. Drs. H. Sjamsuddin Abbas Ir. M. Daud Isa, S.E. H. M. I. A. Mangkudepati, MBA. H. A. Gofir Nasrudin M. Sjamsidi TR, S.H. H. M. I. A. Mangkudepati, MBA. H. A. Gofir Nasrudin M. Sjamsidi TR, S.H. Ir. Sri Wahyuni Novalena, S.P. Ir. Syafrodi Maita Dewi, S.E. B. Sri Mardiana B. PDI-P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 15

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Hj. Fatimah Rais, BA. Drs. H. Abdul Gaffar Guna Ir. Mustofa Jaer Hj. Asmurni, MBA. Hj. Salmah Cik Udin, MBA. D. Partai Amanat Nasional (PAN) 1. 2. 3. 4. 5. H. Mahmud Fikir H. Kaharuddin Aziz H. Sudaruddin E. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1. 2. 3. H. Komala Jaya Yusuf, MBA. Drs. Umar Delair F. Partai Bulan Bintang (PBB) 1. 2. DR. H. Kms M. Syarkowi Wijaya, S.E., MS. G. Partai Persatuan 1. Drs. H. Kgs M. Rozali Zen H. PSII Masyumi 1. Yuswar Hidayatullah I. Partai Keadilan (PK) 1. H. Mohammad Natsir Jakfar H. Aminullah Ayub, MBA. Drs. Ibnu Hajar Dewantara H. Romzi Nihan, BA. H. Hopandi Said, BSC. Drs, H. Syahroni Anang C. Partai PPP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 16

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Drs. Agus Sutikno, S.E., MBA., MM. L. Partai Ummat Islam (PUI) 1. Abdoel Hamid Toeah, BSc. M. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 1. Drs. Gamaleri Aliganso, MBA. N. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 1. Kol. Razali Tjut Ahmad Kol. Zafrullah Tjekmat Kolonel Drs. HIS Amir Putra Kol. Komaludin Ginting, S.H., SIP. Kol. Lam. Syarli O. ABRI (TNI-AD) 1. 2. 3. 4. 5. Letkol Marno Sastrodiyono, S.E. P. ABRI (TNI-AU) 1. Kol. Djoko Budi Supono, SIP Q. ABRI (TNI-AL) 1. Kombes Drs. RM. Sjafel Diradja, S.H. R. POLRI 1. Ir. Artari, M. SC. S. Partai NU (Nahdlatul Ummat) 1. Drs. H. Jahari T. Partai Bhinneheka Indonesia (PBI) 1. M. Fatahillah Zamzani, S.H. K. Partai Daulat Rakyat (PDR) 1. H. Mughni Ahmad J. PSII 1. 17

SEJARAH INDONESIA KELAS XII No Nama Jabatan Partai 1. Drs. H. Adjis Saip Ketua (1999-Juli 2003) PDI-P Drs. Elianuddin HB Ketua (Juli-Sep 2003) PDI-P 2. Kol. Sonny Poerwono Wakil Ketua ABRI Kolonel Drs. HIS Amir Putra Wakil Ketua (Juli-Sep2003) ABRI 3. Drs. Zamzami Ahmad Wakil Ketua Golkar 4. Mohammad Natsir Jakfar Waakil Ketua PPP Berikut susunan nama-nama pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 hasil pemilu 1999: (Sumber: Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 161) 18

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Fraksi PDI-Perjuangan 26 orang dari Partai PDI-Perjuangan Fraksi Golkar 15 orang dari Partai Golongan Karya Fraksi TNI-Polri 8 orang dari Wakil TNI-Polri Fraksi Persatuan Gabungan 15 orang ari PPP, PKB, PK, PBB, PSII, PDR, dan PUI Fraksi Reformasi 9 orang dari PAN, PDI, PKP, Partai Persatuan dan PSII Masyumi Non Fraksi 2 orang. Pada pembentukan fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004, dikelompokkan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pada masa awal DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 terjadi pemekaran Provinsi Sumatera Selatan. Jika pada tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 November 1968 Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Sumatera Selatan. Maka pada tahun 2000 Provinsi Bangka Belitung dibentuk dari provinsi induknya, yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 21 November 2000 yang lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Perpindahan tersebut disahkan dan diresmikan pada tanggal 9 Februari 2001 dengan penjabat Gubernur dipegang oleh H. Amur Muchasim, S.H. yang sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal Kmenterian Dalam Negeri Republik Indonesia (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 166). Gambar 7. Logo Resmi DPRD Provinsi Bangka Belitung (Sumber: Wikipedia) 19

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 20 Namun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini memiliki pengaruh besar pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terutama pada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melakukan pemecatan pada 15 anggota fraksi dan partainya. Mereka adalah Adis Saip, Nur Iswanto, Gofir Nasrudin, Muhamad Merdeka, Sudirman Said, Syafrodi, Hermanto, Suhardi Eddisyam, Sjamsidi, Novalena, Sri Wahyuni, Sri Mardiana, Sri Hastuti, Salmiah Umar, dan Emmy Fatrianti. Kelimabelas anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai PDI Perjuangan ini direcall dan dipecat oleh Ketua PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Namun mereka menolak dibebastugaskan. 14 anggota ini, minus Sudirman Said, membentuk fraksi baru di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan nama Fraksi Pejuang dengan ketua Nur Iswanto (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022: 167). Pada pemilihan ini dimenangkan pasangan Ir. H. Syahrial Oesman, MM. dan Prof. Dr. dr. H. Mahyyudin N.S., SpOG menang tipis satu suara dari pasangan Laksda TNI (Purn) H. Roshan Arsyad dan H. Rajab Semendawai. Sedangkan pasangan Harry Sohar, BA. dan Dr. Marzuki Al, S.E., M.M. tidak mendapatkan suara. Pada tanggal 7 November 2003 pasangan Ir. H. Syahrial Oesman, MM. dan Prof. Dr. dr. Mahyyudin N.S. dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008. Laksda TNI (Purn) H. RosihanArsyad (Cagub) dan H. Rajab Semendawai (Cawagub) Ir. H. Syahrial Oesman, MM. (Cagub) dan Prof. Dr. dr. Mahyudin (Cawagub) Harry Sohar, BA. (Cagub) dan Dr. H. Marzuki Ali, S.E., MM. (Cawagub) Pada tahun 2003, terdapat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang dipilih oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan kandidat calon yang maju untuk periode 2003-2008 sebagai berikut: 1. 2. 3.

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 2.2 Pencapaian Yang Diraih Oleh DPRD Sumatera Selatan Periode 1999-2004 Hasil kerja besar DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan perjanjian pemanfaatan BMD dengan PT Bayu Jaya Lestari Sukses (PT BJLS) berupa tanah yang berada pada Jalan Angkatan 45 Palembang. Perjanjian inipun disetujui pihak pertama yaitu H. Rosihan Arsyad (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) dan Pihak Kedua yaitu Sengman Tjanja (Direktur Utama), sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 14/SPK/III/2002 dan Nomor SPK-02/BJLS/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002 tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan (Build, Operate and Transfer/BOT). Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Lahan/Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 336 Tanggal 8 April 1986 dan Nomor 384 Tanggal 20 April 1986 dengan Luas 56.217 m2 yang terletak di Jalan Angkatan 45 Palembang. Selain itu, DPRD Provinsi Sumatera Selatan pernah membuat Peraturan Daerah (Perda) pertama di Sumsel yaitu Perda Nomor 12/tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat. Selanjutnya, menyetujui melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan pembuatan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Jalan Prabumulih-Baturaja, Jalan Sekayu-Lubuk Linggau, dan menyetujui pelaksanaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah PON XVI-2004 (PON XVI-2004) dari 2 September hingga 14 September 2004. Beberapa hasil-hasil pencapaian DPRD Sumatera Selatan periode 1999-2004 diantaranya adalah sebagai berikut: 1. 2. 21

3. DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2004-2009 SEJARAH INDONESIA KELAS XII Pada pemilihan Umum 2004 jumlah partai politik yang mendaftarkan diri melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia justru bertambah menjadi 237 partai politik. Akan tetapi partai politik yang bisa mengikuti pemilihan umum tahun 2004 "hanya" 24 partai politik ditambah partai lokal yang ada di Aceh. Ke-24 partai yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2004 setelah berhasil melalui 3 tahap. Penyaringan tahap pertama dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memberikan status atau pengesahan partai politik sebagai sebuah badan hukum sesuai UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Pada tahap ini ada 50 partai politik yang dinyatakan lulus penyaringan. Penyaringan tahap kedua verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ke-50 partai yang lulus penyaringan Kementerian Kehakiman dan HAM mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu. Sebuah partai politik berhak mengikuti Pemilu 2004 apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 173). Verifikasi faktual merupakan penyaringan tahap ketiga yang meneliti dan memastikan kebenaran dokumen-dokumen mengenai kepengurusan dan keanggotaan dalam verifikasi administratif. Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2003 ada enam partai telah lulus electoral threshold (mempunyai 2% dari jumlah kursi di DPR) di dalam Pemilu 1999. Partai yang sudah memenuhi electoral threshold tersebut, langsung ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2004 apabila mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu ke KPU. Keenam partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Jumlah keseluruhan partai yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24 (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 173-174). 22

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Golongan Karya Partai Kebangkitan Bangsa Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera Partai Bintang Reformasi Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Karya Peduli Bangsa Partai Merdeka Partai Buruh Sosial Demokrat Partai Patriot Pancasila Partai Sarikat Indonesia Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Partai Perhimpunan Indonesia Baru Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Persatuan Daerah Partai Pelopor Partai Damai Sejahtera Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PNI Marhaenisme Partai Damai Sejahtera Ke-24 partai yang lolos dan berhasil mengikuti pemilihan umum 2004 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 23

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 3.1 Struktur DPRD Provinsi Sumatera Selatan Peridoe 2004-2009 Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II) (KPU.go.id). Pada Pemilihan Umum 2004 di Sumatera Selatan terjadi pembalikan hasil. Jika pada Pemilihan Umum 1999, PDI Perjuangan berhasil menempati urutan pertama dan Partai Golkar ada di urutan kedua. Namun pada Pemilihan Umum 2004 Partai Golkar berhasil memenangi pertarungan diikuti oleh PDI Perjuangan di posisi kedua. Konfigurasi hasil Pemilihan Umum 2004 di Sumatera Selatan juga mengalami pergeseran Partal Demokrat yang notabene partai baru berhasil berada pada posisi ketiga, diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan nama baru dalarn Pemilihan Umum 2004 di Sumatera Selatan setelah dalam Pemilu 199 sebelum bernama Partai Keadilan (PK) (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 178). Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilihan Umum anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik peserta Pemilu 2004 akan mendapatkan kursi dari sejumlah suara sah yang diperoleh (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 179). 24

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Pembagian kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai bilangan pembagi pemilih (BPP). Apabila tidak ada calon yang memenuhi BPP, maka penentuan kursi akan diberikan pada calon berdasarkan nomor urut. Perolehan Suara Pemilu 2004 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut: No Partai Jumlah Kursi 1. Partai Golongan Karya 16 Kursi 2. PDI Perjuangan 12 Kursi 3. Partai Demokrat 9 Kursi 4. PAN 7 Kursi 5. PPP 6 Kursi 6. PKS 4 Kursi 7. PBR 5 Kursi 8. PKB 4 Kursi 9. PBB 1 Kursi 10. PPNUI 1 Kursi 25

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Berikut merupakan nama-nama anggota terpilih DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2009: No Nama Partai Dapil 1. Drs. H. Zamzami Ahmad Partai Golkar Sumsel VI 2. H. Ahmad Natar Sumsel V 3. Drs. H. Arifin Pale Sumsel IV 4. Ir. Achmad Syafiar Sumsel I 5. Dhennie Zainal, S.E Sumsel II 6. Drs. H. Oemar Boerniat Sumsel V 7. Fatonah Al-Syamsuddin Sumsel III 8. Ir. Hj. Fatimah Syamsul Sumsel II 9. Kol. H. (Purn) Drs. Supardi Sumsel III 10. Drs. H. Abdul Karim Anie Sumsel VII 26

No Nama Partai Dapil 11. Drs. Djafris Iwansyah Partai Golkar Sumsel VII 12. Hermansyah, AK Sumsel I 13. H. Hasan Basri, S.E. Sumsel I 14. Ir. H. Hilman Effendy Sumsel II 15. H. Sartimin, SIP. Sumsel IV 16. Drs. H. Johan Anuar, S.H. Sumsel V 17. Drs. H. Elianuddin HB PDI Perjuangan Sumsel II 18. M. Aliandra Pati Gantada, S.H. Sumsel III 19. Drs. Kuwatno Sumsel I 20. Darmadi Djufri, S.H. Sumsel VII 21. Drs. H. Samsuddin Abbas, M.A. Sumsel VI 22. Fahlevi Maizano, S.H. Sumsel V SEJARAH INDONESIA KELAS XII 27

SEJARAH INDONESIA KELAS XII No Nama Partai Dapil 23. Ir. A. Lagan, MM. PDI Perjuangan Sumsel I 24 4. Drs. IG Soewardjo Sumsel V 25. Maita Dewi, S.E. Sumsel II 26. Leny Fati Yani Sumsel III 27. Aswandi Asgap Serampoe Sumsel IV 28 M. Gini Ramanda N. Kiemas, S.E. Sumsel IV 29. Arudji Kartawinata partai Demokrat Sumsel I 30. H. Asmoensi Asyik BSc. Sumsel II 31. Ir. H. Bihaqqi Soefyan Sumsel II 32. Ir. H. Muslimi, BIE Sumsel IV 33. Drs H. Syafei Alim, M.A. Sumsel V 34. Ir. Syaiful Islam Sumsel I 28

SEJARAH INDONESIA KELAS XII No Nama Partai Dapil 35. Ir. Misliha R Partai Demokrat Sumsel I 36. Hj. Rogayati Baidjuri, S.H. Sumsel VII 37. Ir. H. Ahmad Yani, MM. Sumsel IV 38. Hi. Fatimah Rais, BA PAN Sumsel VI 39. Amin Kias, S.H. VI 40. Amrullah H. Munir, BBA Sumsel II 41. Jamal Rosyidin Hakki Sumsel V 42. Septiatini, S.E. Sumsel III 43. Muammar Khadafi, S.E. Sumsel III 44. Drs. Badrullah Daud Kohar Sumsel VII 45. Drs. Ibnu Hajar Dewantara VIII 29

SEJARAH INDONESIA KELAS XII No Nama Partai Dapil 46. Drs. Azhari AS, M.H. PPP Sumsel V 47. Musthofa Tenar Sumsel VI 48. Fatimah Zuhro, S.H., CN. Sumsel I 49. Khoiriah YS, S.Ag. Sumsel IV 50. Agus Sutikno, S.E., MBA. MM. Sumsel II 51. Nur Iswanto, S.H. PBR Sumsel VI 52. Dr. H. Kms Syarkowi Wijaya, S.E., MS. Sumsel I 53. TA Latief Hasjim, S.H., M.Hum. Sumsel III 54. Dr. Ir. H. Sukman NS, MS. Sumsel II 55. Tr. Artasi, M.Sc. Sumsel VI 30

SEJARAH INDONESIA KELAS XII No Nama Partai Dapil 56. Amiruddin Nahrowi, S.Ag. PKB Sumsel V 57. Drs. H. Ahmad Fikri Sumsel II 58. Drs. Ramlan Holdan Sumsel III 59. Ibnu Hakim, S.Ag Sumsel VII 60. Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi PKS Sumsel I 61. H. Tol'at Wafa Ahmad, Lc. Sumsel III 62. Ir. Bahruddin Sumsel VII 63. Zahruddin Hodsay, S.Pd. Sumsel I 64. Ir. H. Nasrul Anis PBB Sumsel V 65. Syamsul Wijaya PPNUI Sumsel II 31

SEJARAH INDONESIA KELAS XII Drs. H. Zamzami Achmad merupakan Ketua DPRD Provinsi Sumsel Periode 2004-2009 dari Partai Golkar. Kelahiran Lahat, 30 Juli 1937. Pada tahun 1957, ia menamatkan Sekolah Menengah Pertama dan tahun 1964 lanjut ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Menyelesaikan S1 pada tahun 1977 di Institut Ilmu Pemerintahan. Tahun1999-2004 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel dan tahun 2004-2009 menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumsel (Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel, 2005, hlm. 15). Berdasarkan dari hasil Pemilu 2004, pimpinan DPRD Sumsel periode 2004- 2009 diketuai oleh Drs. H. Zamzami Ahmad dari Partai Golkar, dengan tiga wakil ketua yaitu, Drs. H. Elianuddin HB dari PDI Perjuangan, Ir. H. Bihaqqi Sofyan dari Partai Demokrat, dan Hj. Fatimah Rais, BA. dari PAN. Pada saat itu Drs. H. Mulyanto, M.M. menjabat sebagai Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2004-2006. Kemudian dilanjutkan oleh Ir. H. Sofyan Machmud, M. Si. dari tahun 2006-2009 (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 181). 32

3.2 Pencapaian Yang Diraih Oleh DPRD Sumatera Selatan Periode 2004-2009 SEJARAH INDONESIA KELAS XII DPRD Provinsi Sumsel mengeluarkan perda nomor 26 tahun 2004 tentang rencana strategis pembangunan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2003- 2009. Perencanaan strategis merupakan arahan dan tuntunan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Sepatan dalam menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam mencapai strategi ini. DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga menyusun arah kebijakan lumbung pangan nasional tahun 2006-2025 yang tertuang dalam Perda Nomor 6 tahun 2007. Arah kebijakan ini untuk perencanaan yang meliputi serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka system dan usaha agribisnis. Peraturan Daerah tatkala penting lainnya sebagai hasil kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode ini adalah Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang hari jadi Provinsi Sumatera Selatan. Penentapan hari jadi diambil setiap tanggal 15 Mei. Dasamya pada tanggal 15 Mei 1946 bertepatan dengan diumumkan pembagian wilayah Provinsi Sumatera menjadi tiga sub-provinsi. Ketiga sub-provinsi itu, yakni Sub-Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli, Sub-Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Selanjutnya Sub- Provinsi Sumatera Selatan meliputi keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung. Pada tahun 2009 melalui Perda nomor 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga mengamanatkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melenggarakan program sekolah gratis (Irwanto, D. & Dudy Oskandar., 2022, hlm. 179-184). Beberapa hasil dari pencapaian yang dilakukan olh DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2009, diantaranya yaitu: 1. 2. 3. 33

SEJARAH INDONESIA KELAS XII RANGKUMAN 34 Reformasi adalah suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik, yang meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan hukum. Pemilihan Umum 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti sebanyak 48 Partai Politik yang kemudian dimenangkan oleh PDI Perjuangan diikuti oleh Golkar diposisi kedua. Pada Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan factor ekonomi, di mana menjelang pemilu 1999 kondisi ekonomi politik yang diselimuti krisis ekonomi politik membuat masyarakat lapis bawah merasakan keadaan sulit. Pada tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 November 1968 Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Sumatera Selatan. Pada tanggal 21 November 2000 Provinsi ikut memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tingkat provinsi Sumatera Selatan perolehan kursi Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan diperoleh 65 anggota DPRD. Selanjutnya ditambah 8 anggota dari TNI -Polri dan 2 anggota yang diangkat. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004. Pada pemilu 2004 di Sumatera Selatan dimenangkan oleh Partai Golkar, posisi kedua oleh PDI Perjuangan, dan posisi ketiga diduduki oleh Partai Demokrat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SEJARAH INDONESIA KELAS XII 35 LATIHAN SOAL Silakan kerjakan latihan soal pada link google form di bawah ini dengan baik dan benar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2-uTA74w0S2ly6yPxLzyhFSck2KqzSnDUc5DxFJvGUwlUA/viewform Selamat mengerjakan! Silakan scan disini:

36 SEJARAH INDONESIA KELAS XII PENILAIAN DIRI No Pernyataan Ya Tidak 1. Saya senang belajar sejarah 2. Saya sangat tertarik belajar sejarah DPRD Sumsel Periode 1999-2009 2. Saya sangat antusias untuk belajar mengenai struktur anggota DPRD Sumsel Periode 1999-2009 3. Saya mampu untuk menjelaskan hasil dari pencapaian DPRD Sumsel Periode 1999-2009 Bila terdapat jawaban “Tidak” segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih belum dipahami. Bila semua jawaban “Ya” maka anda dapat melanjutkan pelajaran selanjutnya.

SEJARAH INDONESIA KELAS XII GLOSARIUM 37 Electoral Threshold merupakan ambang batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki oleh peserta pemilu untuk memperoleh hak tertentu dalam gelaran pemilu. Krisis moneter adalah krisis keuangan dan terpuruknya perekonomian suatu negara. Pada momen ini, keuangan negara tidak stabil akibat harga-harga aset mengalami penurunan yang tajam, konsumen dan perusahaan tidak bisa melunasi utangnya, serta perbankan kekurangan likuiditas. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Verifikasi faktual merupakan penyaringan tahap ketiga yang meneliti dan memastikan kebenaran dokumen-dokumen mengenai kepengurusan dan keanggotaan dalam verifikasi administratif.

SEJARAH INDONESIA KELAS XII DAFTAR PUSTAKA 38