1
2 DAFTAR ISI Kata Pengantar…………………………………………………………………………………….. 03 Pendahuluan……………………………………………………………………………………….. 04 Sejarah Syahbandar……………………………………………………………………… 04 Tugas Pokok Dan Fungsi Kesyahbandaran Utama…………………………………… 06 Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal………………………………………………………... 07 Marine Inspector…………………………………………………………………………... 07 Regulasi dan aturan Pemeriksaan Kapal ……………………………………………… 11 SOP Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Manual…………………………………………..14 SOP Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Online……………………………………………18 SOP Pemeriksaan FlagState…………………………………………………………………….. 22
3 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Buku Saku Pedoman Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2023. Buku saku ini merupakan , Pedoman bagi petugas yang melakukan tugas dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan adanya buku ini harapan penulis dapat mempermudah petugas dalam melakukan tugasnya maupun dalam mempelajari dan mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam penerbitan surat persetujuan berlayar maupun pemeriksaan kapal langsung di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mohon koreksi dan sarannya agar dapat kami perbaiki di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap buku saku sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Lebak tercinta. Syaifullah Husaini, S.Tr.pel Nip. 200010082022101004
4 A. PENDAHULUAN 1. SEJARAH SYAHBANDAR Syahbandar adalah jabatan atau gelar dalam dunia kelautan yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan pelabuhan, kapal dan kegiatan pelayaran di wilayah tertentu. Istilah "syahbandar" sendiri berasal dari bahasa Persia "shahbandar" yang berarti "pemegang kunci raja" atau "penjaga pelabuhan". Sejarah syahbandar di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda, di mana syahbandar berperan sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan pelabuhan dan pelayaran di wilayah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sistem syahbandar diwariskan dari pemerintah kolonial Belanda dan diteruskan oleh pemerintah Indonesia. Dalam perkembangannya, tugas dan tanggung jawab syahbandar semakin berkembang dan diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1965 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Keamanan dan Keselamatan Pelayaran, yang mengatur tentang pengawasan dan pengaturan pelayaran di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab syahbandar. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengawasan dan Pengaturan Pelayaran (BPPP) yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan mengatur kegiatan pelayaran di seluruh Indonesia. BPPP kemudian diubah menjadi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) pada tahun 1998, yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pelayaran di seluruh Indonesia, termasuk pengawasan syahbandar. Syahbandar di Indonesia menjadi bagian integral dari sistem pengawasan dan pengaturan pelayaran, dan berperan penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran pelayaran dan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Tugas utama syahbandar meliputi pengawasan pelabuhan dan aktivitas pelayaran, termasuk pengamanan kapal, barang dan penumpang yang masuk atau keluar dari pelabuhan serta penegakan aturan dan peraturan di pelabuhan. Syahbandar juga bertanggung jawab atas penanganan bencana alam di pelabuhan seperti gempa bumi, banjir, atau gelombang pasang. Selain itu, syahbandar juga berperan sebagai perwakilan pemerintah di pelabuhan dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Badan Pengawas Transportasi Laut untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan dan
5 pelayaran di pelabuhan berjalan dengan lancar, efisien dan aman. Tugas dan tanggung jawab syahbandar diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keselamatan Pelayaran. Pada tahun 2014 terbentuk Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi pelabuhan di Indonesia. Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas kapal di perairan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi pelabuhan di Indonesia. Sebelumnya, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas kapal, yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Syahbandar Tanjung Priok. Namun, setelah adanya kebijakan restrukturisasi pelabuhan oleh pemerintah Indonesia, kedua lembaga tersebut digabungkan menjadi Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Tujuan dari pembentukan Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok adalah untuk memperkuat pengawasan dan pengaturan lalu lintas kapal di perairan pelabuhan Tanjung Priok, serta meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa pelabuhan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan pelabuhan yang aman, efisien, dan efektif. Tugas Kesyahbandaran Utama diatur dalam Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran utama, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok memiliki tugas-tugas yang sama dengan lembaga Syahbandar sebelumnya yaitu mengatur dan mengawasi lalu lintas kapal di perairan pelabuhan Tanjung Priok, memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa pelabuhan, serta melakukan penegakan hukum dan keamanan di pelabuhan. Namun, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok juga memiliki tugas tambahan, seperti mengembangkan sistem pengaturan lalu lintas kapal yang lebih modern dan efektif, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti pihak keamanan, pihak pelabuhan, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
6 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK a. Tugas Pokok Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 pasal 2 menyebutkan bahwa Kantor Kesyahbandaran Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan 8 keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. b. Fungsi Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 pasal 2 menyebutkan bahwa Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok mempunyai fungsi yaitu : 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. 2) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran. 3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal. 4) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasillitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi. 5) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue) pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. 6) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal 7) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7 8) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 9) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat. 3. PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN KAPAL Pemeriksaan Keselamatan kapal dan keamanan pelayaran adalah dua hal mutlak yang harus diperhatikan oleh perusahaan pelayaran. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meminimalisir adanya kecelakaan kapal, diperlukan adanya pemeriksaan kapal oleh pihak terkait. Pemeriksaan dirancang untuk mengkonfirmasi bahwa kapal beroperasi sesuai dengan praktik yang wajar untuk menilai dan menanggulangi risiko kesehatan di kapal. Pemeriksaan memberikan gambaran tentang operasi kapal dan bagaimana sistemnya diimplementasikan dan dijaga. Petugas pemeriksa harus mengetahui risiko yang muncul dari berbagai macam aktivitas di kapal dan keefektivan penaksiran risiko dan tindakan penanggulangan di kapal. Kualitas prosedur operasional dan implementasinya harus dievaluasi. Pemeriksaan harus menentukan apakah operator kapal dan atau nahkoda telah mengidentifikasi bahaya yang relevan, risiko kesehatan yang dinilai dan tindakan penanggulangan yang sesuai untuk menangani risiko tersebut secara efektif (Organization, 2011). Pemeriksaan kelaiklautan kapal adalah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap keselamatan dan keamanan kapal serta kesiapan operasionalnya untuk berlayar. Pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas keamanan laut atau surveyor yang terlatih dan diakui oleh badan pengawas pelayaran. Pemeriksaan kelaiklautan kapal meliputi pemeriksaan terhadap kondisi fisik kapal seperti keadaan lambung, dek, struktur, mesin, peralatan navigasi, komunikasi, keamanan dan keselamatan, serta dokumen dan sertifikat kapal yang harus lengkap sesuai dengan peraturan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kapal aman dan dapat digunakan untuk berlayar dengan selamat. Ada beberapa jenis pemeriksaan kelaiklautan kapal yang umum dilakukan, di antaranya: a. Pemeriksaan prapenyeberangan (pre-departure inspection), yaitu pemeriksaan yang dilakukan sebelum kapal berangkat dari pelabuhan. Pemeriksaan ini
8 bertujuan untuk memastikan bahwa kapal siap berlayar dengan kondisi dan kelengkapan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan. b. Pemeriksaan berkala (periodic inspection), yaitu pemeriksaan rutin yang dilakukan pada interval tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kapal masih memenuhi standar keselamatan dan keamanan dan mampu beroperasi dengan efisien. c. Pemeriksaan khusus (special survey), yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada interval tertentu untuk memeriksa kondisi struktural dan mesin kapal secara menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal masih dapat digunakan untuk berlayar dengan selamat. Proses pemeriksaan kelaiklautan kapal melibatkan beberapa aspek teknis dan administratif, di antaranya: a. Pemeriksaan fisik kapal, yaitu pemeriksaan terhadap kondisi lambung kapal, struktur, mesin, peralatan navigasi, komunikasi, keamanan dan keselamatan, serta persyaratan lain yang ditetapkan. b. Pemeriksaan dokumen dan sertifikat, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen dan sertifikat kapal yang harus lengkap dan up-to-date sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. c. Pemeriksaan terhadap sistem manajemen keamanan (ISM), yaitu pemeriksaan terhadap sistem manajemen keamanan kapal yang harus memenuhi standar keselamatan internasional. Pemeriksaan kelaiklautan kapal dilakukan secara berkala sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Jika kapal tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka kapal harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum diizinkan berlayar. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran dan mencegah terjadinya kecelakaan laut. 4. MARINE INSPECTOR Marine mempunyai arti yaitu berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan dunia pelayaran sedangkan menurut pengetahuan umum, marine lebih didefinisikan kepada laut atau lautan yang merupakan kumpulan air asin di permukaan bumi yang
9 memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua, seperti laut Jawa dan laut merah sedangkan lautan merupakan laut yang sangat luas, seperti lautan hindia, laut atlantik dan lautan pasifik. Pengertian laut ini sama dengan pengertian laut menurut kamus lain, yaitu bahwa laut merupakan kumpulan air asin yang berkaitan satu sama lain dilihat dari aspek suatu wilayah kedaulatan negara (yuridis) sebagai pemersatu bangsa. Sedangkan inspektor dalam definisi umumya yaitu orang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek yang memiliki wewenang dan kompetensi dalam hal ini dikaitkan dengan segala sesuatu yang menyangkut dengan laut, kelautan atau perkapalan. Marine inspector atau inspektur maritim adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan keamanan kapal, serta memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan kapal peran marine inspector sangat penting. Marine Inspector dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertugas untuk mengawasi, memeriksa, menguji agar kapal laik laut yang berkaitan dengan aspek keselamatan kapal dan keselamatan jiwa dilaut (Safety of Life at Sea) untuk diberikan sertifikat-sertifikatnya setelah dilakukan pemeriksaan serta pengujian. (Saribanon & Sakti, 2016). Selain itu, Marine Inspector mempunyai peran dan tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi, sertifikasi, dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis, dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamtan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal bagi kapal berbendera kebangasaan indonesia yang berlayar di perairan Indonesia maupun Internasional untuk semua jenis kapal dan semua ukuran. Tugas-tugas utama seorang marine inspector adalah memastikan bahwa kapalkapal yang beroperasi di perairan tertentu memenuhi persyaratan keselamatan dan kepatuhan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab seorang marine inspector secara lebih lengkap: a. Memeriksa Keselamatan Kapal, Marine inspector bertanggung jawab untuk memeriksa keselamatan kapal, yang mencakup memastikan bahwa peralatan keselamatan kapal seperti lifeboat, lifejacket, dan alat-alat penyelamatan lainnya dalam kondisi yang baik dan siap digunakan pada saat dibutuhkan.
10 b. Memeriksa Kelaikan Kapal, Marine inspector memeriksa kelaikan kapal dengan memastikan bahwa mesin dan peralatan navigasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini juga termasuk memeriksa kondisi fisik kapal dan bahan bakar yang digunakan. c. Memeriksa Dokumen dan Sertifikasi Kapal, Marine inspector memeriksa dokumen kapal seperti sertifikat keselamatan, sertifikat pendaftaran, dan dokumen lainnya untuk memastikan bahwa kapal memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. d. Memeriksa Kepatuhan Terhadap Standar Lingkungan dan Kebersihan, Marine inspector memeriksa kepatuhan kapal terhadap standar lingkungan dan kebersihan yang telah ditetapkan, termasuk pemrosesan limbah, pengelolaan limbah, dan kondisi sanitasi kapal. e. Melakukan Inspeksi Rutin, Marine inspector melakukan inspeksi rutin pada kapal-kapal yang beroperasi di perairan tertentu untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut memenuhi standar keselamatan dan kelaikan yang telah ditetapkan. f. Menyusun Laporan, Marine inspector menyusun laporan hasil inspeksi yang mencakup temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan hukum yang berlaku. Marine inspector dapat bekerja di berbagai lembaga seperti badan pemerintah, lembaga klasifikasi, atau perusahaan swasta yang terkait dengan industri perkapalan dan transportasi laut. Keterlibatan marine inspector sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kepatuhan hukum kapal serta memastikan transportasi laut yang aman dan efisien. 5. REGULASI DAN PERATURAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN KAPAL
11 Peraturan dan regulasi terkait pemeriksaan kapal yang menjadi acuan bagi marine inspector dalam melakukan tugasnya: a. International Maritime Organization (IMO) IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengembangkan standar internasional untuk keselamatan dan keamanan maritim. Tujuan utama IMO adalah memastikan keamanan maritim, mencegah polusi laut, meningkatkan efisiensi transportasi laut, dan melindungi kepentingan semua negara anggota. IMO mengembangkan peraturan dan standar internasional yang mengatur berbagai aspek kegiatan maritim, termasuk keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, keamanan pelayaran, pelatihan dan sertifikasi awak kapal, serta efisiensi energi. Organisasi ini juga bekerja sama dengan negara-negara anggota dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan pengembangan teknologi maritim yang berkelanjutan. b. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) SOLAS adalah konvensi internasional yang ditetapkan oleh IMO untuk memastikan keselamatan kapal dan pencegahan kecelakaan laut. Konvensi ini mencakup standar keselamatan kapal, peralatan keselamatan, dan prosedur operasi, dan memerlukan sertifikat kelaikan kapal yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai persyaratan untuk kapal beroperasi. SOLAS mengatur berbagai aspek keselamatan maritim, termasuk konstruksi dan desain kapal, peralatan keselamatan seperti lifeboat, life jacket, sistem pemadam kebakaran, sistem komunikasi, tata letak kapal, prosedur evakuasi, keamanan pelayaran, dan pelatihan awak kapal. c. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) adalah perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Konvensi ini bertujuan untuk memastikan standar pelatihan, sertifikasi, dan tugas pengawasan (watchkeeping) bagi para pelaut di seluruh dunia. Konvensi ini mengatur persyaratan pelatihan dan sertifikasi bagi awak kapal di berbagai
12 tingkatan, termasuk nakhoda, perwira, personel teknis, dan personel keselamatan. STCW mencakup berbagai bidang, termasuk pengetahuan dan keterampilan navigasi, manajemen keamanan, pertolongan dan keselamatan, komunikasi, perawatan kesehatan di kapal, tanggap darurat, serta aspek hukum dan etika maritim. Konvensi ini juga mengatur durasi dan struktur program pelatihan, serta persyaratan untuk mendapatkan sertifikat keahlian yang diakui secara internasional. Tujuan utama STCW adalah untuk memastikan bahwa awak kapal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif. Hal ini penting untuk keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri maritim. d. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) adalah perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Konvensi ini mengatur berbagai jenis polusi yang mungkin dihasilkan oleh kapal, termasuk pencemaran minyak, pencemaran oleh bahan kimia berbahaya, pencemaran oleh sampah, pencemaran udara, dan polusi air ballast. Konvensi ini mencakup persyaratan untuk instalasi perlindungan lingkungan seperti pemisahan minyak, pengolahan limbah, sistem pengendalian emisi gas buang, serta aturan tentang pembuangan limbah, sampah, dan air ballast. MARPOL juga mengatur persyaratan bagi kapal-kapal terkait penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, penggunaan peralatan pengolahan limbah yang memadai, dan pelaporan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. e. Classification Society Kapal yang dioperasikan untuk tujuan komersial biasanya akan mendaftar dengan masyarakat klasifikasi untuk mendapatkan sertifikat kelas. Masyarakat klasifikasi melakukan pemeriksaan secara rutin pada kapal untuk memastikan bahwa kapal memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang ditetapkan. Undang-undang Indonesia terkait pemeriksaan kapal antara lain adalah:
13 a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pelayaran dan keamanan pelayaran, termasuk persyaratan pemeriksaan kapal, sertifikasi kapal, dan sertifikasi pelaut. b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Laut, Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan keselamatan kapal, peralatan keselamatan, prosedur operasi, dan tata cara pemeriksaan kapal. c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kapal di Pelabuhan, Peraturan ini mengatur tata cara pemeriksaan kapal oleh marine inspector di pelabuhan, termasuk persyaratan dokumen dan peralatan kapal, serta tata cara inspeksi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan Kapal, Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pemeliharaan kapal, termasuk inspeksi dan perawatan kapal untuk memastikan bahwa kapal tetap dalam kondisi yang baik dan aman untuk beroperasi. e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis dan Prosedur Pemeriksaan Kapal, Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan teknis dan prosedur pemeriksaan kapal oleh marine inspector, termasuk persyaratan dokumen, inspeksi fisik, dan pengujian peralatan kapal. Marine inspector harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut dalam melakukan pemeriksaan kapal di Indonesia. Mereka harus menjamin bahwa kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kepatuhan hukum, serta memastikan bahwa kapal dapat beroperasi dengan aman dan efisien di perairan Indonesia. B. SOP PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR MANUAL
14
15
16
17
18 C. SOP PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR ONLINE
19
20
21
22 D. SOP PEMERIKSAAN FLAGSTATE
23
24
25
26