Framework ZI WBBM BPK Riau

FRAMEWORK INOVASI – BPK RIAU





LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola

keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat, BPK Perwakilan Provinsi Riau

memegang teguh Nilai-Nilai Dasar BPK yaitu Independensi, Integritas dan

Profesionalisme (IIP). Nilai-nilai tersebut digunakan dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawab BPK, dimana penjabaran dari nilai-nilai adalah sebagai berikut:

 Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan

tanggungjawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam

melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan

penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat

mempengaruhi independensi.

 Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif,

dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

 Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian,

ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Nilai-nilai tersebut diwujudkan dengan budaya kerja LANCANG KUNING yaitu

Andalan, Canggih, Tekun Beribadah dan Berdaya Saing. Nilai budaya kerja yang berasal

dari kearifan budaya lokal. Budaya kerja tersebut merupakan turunan dari nilai-nilai

dasar BPK yang saling berjalan selaras. Penjabaran dari budaya kerja Lancang Kuning

adalah sebagai berikut:

 AndaLAN

Selalu siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan penuh

rasa tanggungjawab.



4

 CANGgih adalah senantiasa meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan

tugas sesuai dengan perkembangan zaman.

 TeKUN Beribadah adalah konsisten menjalankan ibadah sesuai nilai-nilai

ajaran agama masing-masing.

 Berdaya saING adalah mampu melaksanakan tugas yang berkualitas tinggi

sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.


Budaya kerja Lancang Kuning didukung dengan standar pelayanan 4S yang

diterapkan di BPK Riau yaitu Salam, Senyum, Sapa, dan Sigap. Pelayanan 4S tersebut

mutlak dilakukan oleh seluruh pegawai BPK Riau dalam melakukan pekerjaan sehari-

hari.

Konsep berpikir pembangunan zona integritas di BPK Riau adalah:


 Sun Project
Berawal dari motto "you are prestigious asset" dimana pegawai menjadi sebuah


aset yang sangat berharga dalam suatu organisasi, maka dibuatlah “sun
project”. Sun Project adalah suatu inovasi dalam pengelolaan Sumber Daya


Manusia untuk meningkatkan nilai seorang pegawai seperti matahari yang
bersinar. BPK Riau yakin dengan memberikan fasilitas dan layanan yang


dibutuhkan pegawai (termasuk fasilitas untuk meningkatkan kemampuan
bekerja), akan melahirkan pegawai yang healthy, happiness and productive


guna mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas.
 BPK For Everyone


“BPK for everyone” merupakan inisiatif kreatif BPK Riau untuk mengetahui
penilaian serta harapan masyarakat terhadap BPK. Kegiatan ini juga bertujuan

untuk mengenalkan tugas dan kewenangan BPK serta mengedukasi masyarakat

luas terkait pengelolaan keuangan negara/daerah.







5

 We Are Here To Serve You

“We are here to serve you” adalah bentuk pelayanan prima BPK Riau terhadap

stakeholder dalam rangka permintaan data dan informasi, konsultasi aparat

penegak hukum baik terkait pemeriksaan maupun non pemeriksaan. Pelayanan

yang diberikan oleh BPK Riau dimulai dari pintu masuk dengan menggunakan

standar pelayanan 4S (Salam, Senyum, Sapa dan Sigap).

Dalam memperbaiki dan mengembangkan pelayanan publik, BPK Riau telah

melakukan identifikasi risiko yang terdiri dari risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko

reputasi, risiko kecurangan (fraud)
dan risiko operasional. Risiko yang terindentifikasi
telah dimitigasi dengan cara menguatkan sistem pengendalian internal (SPI),

menerbitkan peraturan-peraturan, standar, juklak dan juknis, melakukan sosialisasi

terkait ketentuan, budaya Kerja dan Nilai-Nilai Dasar BPK dengan memanfaat media


sosial seperti Whatsapp (WA) Group. Selain dengan perangkat peraturan-peraturan,
BPK Riau dengan semangat Budaya Kerja Lancang Kuning dengan tujuan memudahkan

mitigasi risiko telah membuat inovasi-inovasi.




INOVASI SEBAGAI ALAT


PENDUKUNG UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI BPK


TAHUN 2020 – 2024





BPK Riau di dalam membangun Zona Integritas menyelaraskan Konsep Berpikir

Pembangunan Zona Integritas BPK Riau dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020–

2024, yang menetapkan visi “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan

Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan

Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.






6

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menetapkan tiga misi sebagai

berikut:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk

memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.

2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian

negara.

3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan

agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Tujuan dari Renstra BPK adalah “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara

yang Berkualitas dan Bermanfaat.” BPK Riau sebagai satuan kerja BPK Perwakilan

menerjemahkan Renstra BPK 2020–2024 ke dalam Renstra BPK Riau 2020–2024

dengan visi, misi serta tujuan yang sama.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi BPK 2020 – 2024, BPK Riau

telah membuat inovasi - inovasi, antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi yang dibuat untuk mendukung misi memeriksa tata kelola dan tanggung

jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan

pertimbangan dan misi mendorong pencegahan korupsi dan percepatan

penyelesaian ganti kerugian negara.

a. Inovasi Komulatif, yaitu komunikasi secara jelas dan efektif kepada entitas yang

diperiksa, berkaitan dengan sifat, lingkup pengujian, pelaporan yang

direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa,

mulai dari tahap perencanaan, proses pemeriksaan, sampai dengan penyusunan

rekomendasi

b. Pengaduan Online lewat WA, yaitu salah satu media pengaduan melalui aplikasi

Whatsapp perwakilan yang mudah diakses oleh masyarakat

c. Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) Online, yaitu koordinasi dengan APH

terkait pekerjaan yang dilakukan secara online melalui aplikasi zoom meeting

yang mana bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja



7

d. Google Form Benturan Kepentingan, yaitu media yang digunakan untuk

mengidentifikasi benturan kepentingan pegawai BPK Riau dengan entitas yang

diperiksa melalui aplikasi google form untuk melakukan survei

e. Edukasi Keuangan Negara, yaitu kegiatan layanan terkait pemberian edukasi

kepada siswa sekolah, mahasiswa, LSM, dan masyarakat terkait dengan

pengelolaan keuangan negara dan fungsi/tugas serta kewenangan BPK

f. Pengoptimalan database penugasan digunakan sebagai pertimbangan

penyusunan tim pemeriksa


g. Sosialisasi dalam rangka penyampaian informasi Whistleblower System (WBS)
melalui media online

h. MoU Hotel yaitu Perjanjian Kerjasama BPK Riau dengan pihak hotel dalam

penyajian akomodasi hotel kepada pemeriksa dimana pembayaran jasa hotel

ditransfer langsung ke rekening pihak hotel

i. Aplikasi Amanah, yaitu aplikasi pelayanan tamu berbasis website yang dihadirkan

BPK Riau untuk mempermudah akses dan monitoring penerimaan tamu



2. Inovasi yang dibuat untuk mendukung misi melaksanakan tata kelola organisasi

yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi

lainnya adalah sebagai berikut:

a. Memastikan standarisasi alur proses (SOP), yaitu memastikan untuk semua

kegiatan yang dilakukan di BPK Riau sudah ada aturan yang mengatur dengan

jelas dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

b. Monitoring SPJ bagi pemeriksa melalui link google spreadsheet yaitu

Pemantauan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemeriksa melalui media

google spreadsheet

c. Aplikasi Sipekon (Sistem Pemeliharaan Kendaraan Operasional) yaitu aplikasi

pemeliharaan kendaraan operasional yang dilakukan melalui aplikasi google

sheet sehingga lebih mudah dalam melakukan update dan monitoring data



8

d. Aplikasi Pipa (Pinjam Pakai) atas kendaraan dinas dan Ruang Publik BPK Riau

yaitu aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk kebutuhan Pinjam

Pakai (PIPA) seperti kendaraan dinas roda empat, ruang rapat, ruang auditorium

serta ruang-ruang lainnya di BPK Perwakilan Provinsi Riau

e. Aplikasi usulan diklat secara online (Soleram) yaitu aplikasi pengajuan dan

monitoring diklat yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan portal

BPK Riau pada Subbagian SDM

f. Pengingat presensi yaitu pemberitahuan kepada pegawai untuk melakukan

presensi setiap hari kerja menggunakan media Whatsapp

g. Pemberian reward and punishment dilakukan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia di BPK Riau menuju lebih baik

h. Smart ASN dan Whole of Government (WOG) pertanggungjawaban perjalanan

dinas pada BPK RIAU yaitu penyeragaman format pengajuan

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pemeriksaan dan non-pemeriksaan

i. Aplikasi pengelolaan obat klinik BPK Riau yaitu Aplikasi untuk memonitor

persediaan obat dan mencatat rekam medis pegawai

j. Aplikasi persediaan alat tulis kantor yaitu Aplikasi pengecekan ketersediaan

persediaan alat tulis kantor melalui google sheet

k. E-book Profil BPK Riau, yaitu buku profil BPK Riau dalam bentuk digital dimana

lebih inovatif dan membantu pembaca untuk lebih mudah mendapatkan

informasi yang lebih lengkap tentang BPK Riau.

Dampak dari inovasi yang dilakukan oleh BPK Riau terlihat dari capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Capaian misi pertama memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan

negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, yaitu :

- Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RIAU melampaui

target dari 75% dengan pencapaian 81,16%.





9

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan

Provinsi Riau selama periode 2004 s.d 2021 menunjukkan bahwa dari 16.933

rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan status sesuai rekomendasi sebanyak

13.743 rekomendasi atau 81,16%.



























Gambar 1. TLRHP BPK Riau

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) meningkat menjadi 100% dari seluruh entitas. Setelah BPK Riau

meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2017 BPK Riau dapat

meningkatkan presentase opini WTP menjadi 100%.

























Gambar 2. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan


10

- Tidak ada keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Unaudited kepada BPK Riau

2. Capaian Misi Kedua Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian

ganti kerugian negara. Yaitu :

Nilai Pengembalian Kerugian Daerah meningkat hingga 47,8% dari total kerugian Rp

1.377,23 Miliar.


























Gambar 3. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

3. Capaian misi ketiga melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan

berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya, yaitu :

Indeks Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Auditee dan IKU Tingkat Kepuasan Para

Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi mencapai peringkat memuaskan,

yaitu :


Pencapaian IKU BPK Riau

2021

2020
2019

98 98,5 99 99,5 100 100,5 101
Dalam Persentase (%)

Gambar 4. Pencapaian Pencapaian IKU BPK Riau




11

Inovasi yang dilakukan oleh BPK Riau juga telah memberikan danpak positif

kepada pemerintah daerah di Provinsi Riau, diantaranya:

1. Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Daerah

Pendapatan pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun

2021 sebesar 2,8 miliar rupiah dimana data lebih lengkap dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:

































Gambar 5. Pendapatan Pemerintah Daerah

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau Mengalami Pertumbuhan

0,23% dari tahun 2020 ke tahun 2021.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas

hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level

pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu

umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.







12

Grafik pertumbuhan IPM di Provinsi Riau dapat lihat pada gambar dibawah ini:



























Gambar 6. IPM Provinsi Riau
3. Gini Rasio di Wilayah Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 0,003

pada tahun 2021.

Gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan

pengeluaran secara menyeluruh. Nilai gini rasio berkisar antara nol (0) hingga

satu (1). Nilai gini rasio yang semakin mendekati satu (1) mengindikasikan tingkat

ketimpangan yang semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Gini rasio diupayakan agar mendekati nol (0) untuk menunjukkan adanya

pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Gini rasio Provinsi Riau dapat

dilihat pada gambar dibawah ini:
























Gambar 7. Gini Rasio Provinsi Riau
13

4. Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Riau Menuju Mandiri.

Nilai indeks kemandirian fiscal (IKF) berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai

dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja

dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian,

semakin rendah nilai kemandirian fiskal, maka semakin belum Mandiri.

Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu

daerah. Data Trend status kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Riau

dapat dilihat pada gambar dibawah ini:










































Gambar 8. Trend status kemandirian fiskal di Provinsi Riau









14

KOMPONEN PENGUNGKIT ZONA INTEGRITAS


Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) di lingkungan BPK Riau dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah

ditetapkan. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dilakukan secara

masif pada masing-masing area perubahan. Berikut hasil pelaksanaan pembangunan

Zona Integritas di BPK Riau :



1. Manajemen Perubahan
Diawali dengan pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju


WBBM yang bertugas menyusun rencana kerja dan membuat inovasi
pembangunan zona integritas menuju WBBM. Sebagai ajuan pembanguanan


zona integritas BPK Riau telah menyusun dokumen rencana kerja
pembangunan zona integritas menuju WBBM. Kepala Perwakilan adalah role


model dalam pembangunan manajemen perubahan di BPK Riau dengan
dukungan seluruh pegawai sebagai agen perubahan. Sosialisasi pembangunan

zona integritas selalu rutin dilakukan oleh Kepala Perwakilan sebagai motivasi

dan bentuk dukungan penuh untuk meningkatkan kinerja dan semangat

melayani.

Beberapa inovasi dalam komponen manajemen perubahan adalah sebagai
berikut:

 Pembentukan Tim Kerja ZI

Deskripsi Inovasi

Tim ZI yang disusun mewakili semua unsur unit kerja baik unsur

penunjang maupun pemeriksa termasuk pejabat struktural terlibat

dalam Tim ZI. Penunjukan masing - masing koordinator dan anggota tim

ZI melalui mekanisme rapat pembentukan tim yang dipimpin oleh

Kepala Perwakilan dan semua pejabat struktural dan pejabat fungsional.





15

Implementasi Inovasi

Pembentuk TIM ZI berdasarkan Instruksi Kerja (IK) Penyusunan Tim Zona

Integritas dan melakukan kerjasama tim dalam mencapai predikat

WBBM.

Hasil dan Dampak

Tim ZI BPK telah membuat rencana kerja pembangunan zona integritas

dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI.





















Gambar 9.

Kepala Perwakilan membuka rapat pembentukan tim kerja zona integritas dan para
pejabat struktural beserta pegawai menandatangani komitmen mendukung BPK

Riau menuju WBBM

 Pembuatan Rencana Kerja

Deskripsi Inovasi

Pembuatan rencana kerja memuat Rencana Kerja dan Prioritas

Pembangunan ZI BPK Riau mengedepankan pemberian layanan, baik

kepada pegawai BPK maupun kepada masyarakat.

Implementasi Inovasi


Pembangunan Zona Integritas sudah mengacu kepada rencana kerja.


Hasil dan Dampak


- Pembangunan Zona Integritas sudah berjalan sesuai dengan rencana

- Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan ZI
16

menuju WBBM yang dilakukan secara berkala dan dilaporkan secara

bulanan.









































Gambar 10. Ketua Tim ZI sedang memimpin rapat
 Penetapan Agen Perubahan

Deskripsi Inovasi

Pada Tahun 2022 BPK Riau melalui SK Kalan 21/K/XVIII.PEK/1/2022

menunjuk SDr. Handrias Haryotomo sebagai Agen Perubahan. Beliau

merupakan Kepala Subauditoriat Riau 2 yang membidangi pemeriksaan.

Yang bersangkutan telah memiliki banyak pengalaman berorganisasi

dan pernah menjabat beberapa jabatan sehingga dengan pengalaman

beliau dapat memberikan ide perubahan inovasi BPK Riau.










17

Implementasi Inovasi

Pada implementasinya agen perubahan di dalam pelaksanaan tugasnya

melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan. Ide perubahan berasal dari

para pegawai maupun pimpinan yang kemudian diusulkan untuk

menjadi proyek perubahan. Ide perubahan tersebut kemudian

dibicarakan di dalam forum rapat yang bertujuan untuk melakukan

evaluasi proyek perubahan tersebut.

Hasil dan Dampak

Terciptanya inovasi yang meningkatkan kualitas pelayanan dari BPK

Perwakilan Riau.





























Gambar 11. Keputusan Kepala Perwakilan tentang Agen Perubahan
 Budaya Kerja

Deskripsi Inovasi

BPK Riau memiliki motto budaya kerja yaitu Lancang Kuning. Lancang

Kuning terdiri dari singkatan Andalan, Canggih, Tekun Beribadah, dan

Berdaya Saing.

Implementasi Inovasi
Setiap pikir dan tindakan dalam membangun zona integritas mengacu


kepada budaya LANCANG KUNING.

18

Hasil dan Dampak

Budaya kerja LANCANG KUNING meningkatkan kinerja seluruh pegawai

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



























Gambar 12. Budaya Kerja Lancang Kuning

2. Penataan Tatalaksana

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dan layananannya,

BPK Riau telah memberikan kepastian alur kegiatan tugas sesuai prosedur

operasional tetap dan memaksimalkan kegiatan dalam bentuk digitalisasi.

Penggunaan aplikasi e-office yaitu Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) dan

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk menjamin kualitas

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pemeriksaan serta tindak lanjut hasil

pemeriksaan.
























19

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM),

Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA SDM) dan optimalisasi

penggunaan Portal BPK sebagai bank data subbagian SDM untuk pengelolaan

kepegawaian.

Untuk menjalankan prinsip transparansi di bidang keterbukaan informasi

publik, BPK Riau telah menerapkan kebijakan melalui penetapan pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi atau disingkat dengan PPID. BPK Riau

juga telah menyediakan ruangan PPID bagi tamu yang datang untuk meminta

informasi terkait pemeriksaan BPK Riau.

Beberapa inovasi dalam komponen penataan tatalaksana adalah sebagai berikut:

 Memastikan Standarisasi Alur Proses

(SOP) Deskripsi Inovasi

BPK Riau telah memberikan kepastian alur kegiatan tugas sesuai prosedur

operasional kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

kinerja dan layanan.

Implementasi Inovasi

BPK Riau telah membuat SOP dan IK yang selalu menyesuaikan dinamika

dan regulasi yang ada.

Hasil dan Dampak

Peningkatan kinerja dan pelayanan di BPK Riau














Gambar 13. Kumpulan POS dan Instruksi Kerja pada BPK Perwakilan
20

 Aplikasi Sipekon (Sistem Pemeliharaan Kendaraan Operasional)

Deskripsi Inovasi

Aplikasi pemeliharaan kendaraan operasional.

Implementasi Inovasi

Seluruh pemeliharaan kendaraan operasional telah menggunakan

Aplikasi SIPEKON dengan mempedomani Instruksi Kerja.

Hasil dan Dampak

Kendaraan terpelihara dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk

kegiatan operasional secara optimal.




















































Gambar 14. Infografis tentang Sipekon



21

 Aplikasi Pipa (Pinjam Pakai) atas kendaraan dinas dan Ruang
Publik BPK Riau


Deskripsi Inovasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan Pinjam Pakai (PIPA)

kendaraan dinas roda empat, ruang rapat, dan ruang auditorium di BPK

Perwakilan Provinsi Riau.

Implementasi Inovasi

Peminjaman kendaraan dinas dan ruangan publik di BPK Riau telah

menggunakan Aplikasi PIPA dengan mempedomani Instruksi Kerja.

Hasil dan Dampak

- Memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai di BPK Riau untuk

melakukan peminjaman kendaraan dan ruangan

- Subbagian Umum dan TI memiliki database yang digunakan dalam

pemantauan atas peminjaman kendaraan dan ruangan yang

dilakukan oleh pegawai





































Gambar 15. Infografis tentang Aplikasi PIPA
2






2

 Digital form dan digital reminder atas kebutuhan
stakeholders Deskripsi Inovasi


Aplikasi untuk mendukung pemenuhan permintaan data dan informasi
stakeholder dengan menggunakan digital form dan digital reminder


melalui barcode.
Implementasi Inovasi

Permintaan data dan informasi dilaksanakan dengan menggunakan

Digital Form dan Digital Reminder.

Hasil dan Dampak

- Permintaan data dan informasi dapat dilayani dengan baik dan tepat
waktu

- BPK Riau memiliki database yang dapat digunakan sebagai bahan

monitoring permintaan data dan informasi





















Gambar 16. Barcode untuk permintaan informasi
3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pada penataan bidang SDM penempatan, pola mutasi internal dan komposisi

pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi masing masing pegawai dan

analisis beban kerja yang dituangkan di dalam sistem kinerja pegawai (skp

pegawai) yang merupakan sasaran kinerja individu yang terukur dan berjangka.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui diklat, knowledge transfer forum

(KTF), pemberian reward and punishment dan penegakan disiplin pegawai guna

terciptanya profesionalisme SDM aparatur.

23

Beberapa inovasi dalam komponen penataan sistem manajemen SDM adalah

sebagai berikut:


 Aplikasi usulan diklat secara online (Soleram)

Deskripsi Inovasi

Inovasi perencanaan dan monitoring diklat dengan menggunakan
perangkat digital.

Implementasi Inovasi

Aplikasi usulan diklat secara online (Soleram Diklat) dapat diakses di
alamat: http://bit.ly/soleramdiklat. Aplikasi tersebut telah dipublikasikan


dan mendapat sambutan baik dari para pegawai.
Hasil dan Dampak

- Memudahkan pegawai dalam mengajukan diklat yang dibutuhkan

dalam pengembangan diri pegawai

- Pegawai dapat mengetahui target Jam Pelajaran (JP) diklat sebagai

salah satu indikator penilaian kinerja pegawai.

- Memudahkan PIC Diklat pada masing-masing unit kerja dalam proses

rekap pengajuan diklat pegawai


















Gambar 17. Website Soleram Diklat















24

 Pengingat Presensi
Deskripsi Inovasi


Aplikasi pengingat presensi menggunakan media Whatsapp (WA)
pegawai.
Implementasi Inovasi

Implementasi pengingat presensi telah dimanfaatkan dan mendapat

apresiasi yang baik dari pegawai.

Hasil dan Dampak

Terdapat penurunan jumlah pegawai yang terlewat atau lupa mengisi

presensi sebelum dan sesudah adanya pesan pengingat.












































Gambar 18. Infografis mengenai pengingat presensi
 Pemberian reward and punishment

Deskripsi Inovasi

Upaya meningkatkan kualitas SDM dengan menerapkan pemeberian

reward and punishment.
2






5

Implementasi Inovasi

Implementasi menggunakan sistem pooling dari seluruh pegawai BPK

Riau dengan indikator kedisplinan, keramahan, kerajinan, kerjasama dan

juga menggunakan penilaian dari atasan.

Hasil dan Dampak

Meningkatnya kinerja, motivasi dan disiplin pegawai.


















































Gambar 19. Sertifikat Penghargaan kepada Pegawai
4. Penguatan Akuntabilitas

Pada penguatan akuntabilitas, kepala perwakilan mendukung penuh

pencapaian target organisasi yang tertuang di dalam perjanjian kinerja,

dilakukan pemantauan dan penindaklanjutan capaian kinerja oleh seluruh

pimpinan. Dukungan Kepala Perwakilan dan komitmen bersama seluruh

26

pegawai berdanpak kepada peningkatan capaian kinerja BPK Riau pada tahun

2021 memperoleh capaian kinerja sebesar 100,56%.

Atas hasil pencapaian kinerja yang baik, BPK Perwakilan Provinsi Riau

mendapatkan beberapa reward yang diberikan oleh BPK RI antara lain:

- Tindak lanjut pemberian insentif satker terbaik kinerja pengelolaan keuangan

tahun 2021

- Ketepatan waktu pelaporan dan keandalan data dokumen capaian kinerja

terbaik yang dihubungkan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU)

- Penghargaan pengelolaan manajemen risiko dan penghargaan pengelola

manajemen pengetahuan.

Beberapa inovasi dalam komponen penguatan akuntabilitas adalah sebagai

berikut:

 Smart ASN dan Whole of Government (WOG) pertanggungjawaban

perjalanan dinas pada BPK RIAU

Deskripsi Inovasi

Penyeragaman format pengajuan pertanggungjawaban biaya perjalanan

dinas pemeriksaan dan non-pemeriksaan.

Implementasi Inovasi

Sudah dilaksanakan dan direspon baik oleh pegawai

Hasil dan Dampak
Mempermudah petugas verifikator dalam melakukan verifikasi perjalanan

dinas dan pertanggungjawaban perjalanan dinas lebih akuntabel.












Gambar 20. Tangkapan layar format penyeragaman pertanggungjawaban

2






7

 Aplikasi pengelolaan obat klinik BPK Riau

Deskripsi Inovasi

Aplikasi untuk memonitor persediaan obat dan mencatat rekam medis
pegawai.

Implementasi Inovasi

Aplikasi pengelolaan poliklinik sudah dimanfaatkan dengan baik.

Hasil dan Dampak
Menghasilkan laporan persediaan obat yang akuntabel, membantu

pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat, dan memiliki database

kesehatan pegawai.


































Gambar 21. Tangkapan layar aplikasi pengelolaan obat klinik
 Aplikasi persediaan alat tulis kantor

Deskripsi Inovasi

Aplikasi pengecekan ketersediaan persediaan alat tulis kantor melalui
barcode.

Implementasi Inovasi

Sudah dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh petugas persediaan serta

telah direspon baik oleh pegawai.

2






8

Hasil dan Dampak

Memudahkan petugas persediaan untuk mengecek jumlah barang di

Subbagian Umum dan TI dan memberikan informasi ketersediaan

persediaan alat tulis kantor kepada unit kerja.
















































Gambar 22. Infografis Alur Permintaan Alat Tulis Kantor
5. Penguatan Pengawasan
Dalam bidang penguatan pengawasan, BPK Riau tidak pernah berhenti

membangun seluruh lingkungan pengendalian gratifikasi dan penanganan

gratifikasi dalam rangka menciptakan good gevernance, melalui sosialisasi,

banner, pamflet, pemutaran video anti gratifikasi, pembuatan MoU dengan

pihak ke tiga (hotel, pengadaan obat dengan kimia farma), pelayanan gratifikasi

melalui kotak pengaduan atau WBS, penanganan benturan kepentingan,

penandatanganan surat independensi, pelaporan LHKPN dan LHKSN tepat

29

waktu, serta mitigasi risiko dengan membuat daftar mitigasi risiko.

Beberapa inovasi dalam komponen penguatan pengawasan adalah sebagai

berikut:


 Monitoring SPJ bagi pemeriksa melalui link google spreadsheet


Deskripsi Inovasi

Pemantauan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemeriksa melalui

media google spreadsheet

Implementasi Inovasi
Pemantauan dokumen SPJ perjalanan dinas pemeriksa telah


digunakan dengan baik dan dapat diterima oleh pemeriksa
Hasil dan Dampak

Posisi pertanggungjawaban perjalanan dinas dapat diketahui dari

aplikasi dan pemeriksa mengetahui status dan kekurangan dokumen

pertanggungjawaban

















Gambar 23. Tangkapan Layar Monitoring SPJ bagi Pemeriksa Melalui Link Google Spreadsheet









30

 MoU Hotel
Deskripsi Inovasi


Perjanjian Kerjasama BPK Riau dengan pihak hotel dalam penyajian

akomodasi hotel kepada pemeriksa dimana pembayaran jasa hotel

ditransfer langsung ke rekining pihak hotel.
Implementasi Inovasi

Perjanjian Kerjasama BPK Riau dengan pihak hotel telah mencakup 11

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

Hasil dan Dampak

- Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban biaya penginapan
hotel

- Para pemeriksa tidak perlu mengurus hotel dan dapat lebih

berkonsentrasi terhadap tugas pemeriksaan serta menjaga

independensi para auditor

- BPK memperoleh rate hotel yang lebih murah dan lebih mudah

pemesanan hotel

































Gambar 24. Salah Satu Contoh MoU Hotel




31

 Google form benturan kepentingan

Deskripsi Inovasi

Media yang digunakan untuk mengidentifikasi benturan kepentingan

pegawai BPK Riau dengan entitas yang diperiksa. Media ini

menggunakan form google untuk melakukan survei

Implementasi Inovasi

Sudah dilaksanakan dan direspon baik oleh pegawai.
Hasil dan Dampak

Mendapatkan database benturan kepentingan pegawai dan sebagai

salah satu dasar dalam memberikan penugasan kepada pegawai

















































Gambar 25. Poster Survey Benturan Kepentingan




32

 Pengoptimalan database
penugasan Deskripsi Inovasi


Database penugasan pegawai sebagai pertimbangan penyusunan tim
pemeriksa
Implementasi Inovasi

Database penugasan pemeriksaan sudah dimanfaatkan sebagai

pertimbangan dalam perencanaan pemberian penugasan

Hasil dan Dampak

Menjaga independensi dan kejenuhan pemeriksa dalam melaksanakan
penugasan











































Gambar 26. Database Penugasan













33

 Sosialisasi dalam rangka penyampaian informasi WBS melalui portal
BPK Riau


Deskripsi Inovasi

Sosialisasi penyampaian informasi Whistleblowing System
(WBS) dengan
menggunakan media online

Implementasi Inovasi

Sosialisasi WBS sudah dilaksanakan melalui Website BPK Riau dan

direspon baik oleh pegawai

Hasil dan Dampak

Pegawai semakin memahami tata cara penyampaian pengaduan melalui

Whistleblowing System (WBS)

























Gambar 27. Infografis mengenai Whistleblowing System (WBS) di portal BPK Riau

























34

6. Pelayanan Publik

BPK Riau telah membangun reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik, dengan mengusung budaya kerja “Lancang Kuning”

(andaLAN, CANGgih, teKUN beribadah, dan berdaya saING). upaya reformasi

birokrasi ikut memberikan dampak perbaikan kepada kinerja BPK Riau dalam

memenuhi capaian indikator kinerja utama (IKU). Mengedepankan pelayanan

prima kepada stakeholder dengan motto “We Are Here to Serve You”,

melakukan komunikasi secara jelas dan efektif atau Komulatif merupakan

program yang diinisiasi untuk memberikan ruang kepada entitas yang diperiksa,

untuk berdiskusi jelas dan efektif untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan

dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang bermanfaat langsung kepada entitas

yang diperiksa dan masyarakat luas.

Beberapa inovasi dalam komponen pelayanan publik adalah sebagai berikut:

 Komulatif

Deskripsi Inovasi

BPK Perwakilan Provinsi Riau senantiasa melakukan komunikasi secara

jelas dan efektif kepada entitas yang diperiksa, berkaitan dengan sifat,

saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat

keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa, mulai dari tahap

perencanaan, proses pemeriksaan, sampai dengan penyusunan

rekomendasi.

Implementasi Inovasi
BPK Riau telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara jelas dan

efektif dengan seluruh entitas yang ada di Provinsi Riau

Hasil dan Dampak

Berdampak kepada kualitas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan yang memberikan manfaat langsung kepada entitas yang

diperiksa dan masyarakat. Selain itu juga berdampak kepada peningkatan

kinerja Tahun 2021, dimana IKU terkait Persentase Tindak Lanjut
35

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan melebihi target yang telah ditetapkan

dengan pencapaian sebesar 105,00%.






















Gambar 28. Komunikasi pemeriksaan dengan entitas

 Pengaduan Online melalui Whatsapp

Deskripsi Inovasi

Whatsapp sebagai salah satu media pengaduan yang mudah diakses oleh
masyarakat.

Implementasi Inovasi
Pengaduan online melalui Whatsapp diluncurkan pada Bulan Juni 2022


dan akan disosialisasikan ke masyarakat.
Hasil dan Dampak

Lebih cepat dalam menangani pengaduan masyarakat.





























Gambar 29. Whatsapp official BPK Riau
36

 E-Book Profil BPK
Riau Deskripsi Inovasi


E-Book profil BPK Riau hadir dalam dalam bentuk digital dimana lebih

inovatif dan membantu pembaca untuk lebih mudah mendapatkan

informasi yang lebih lengkap serta sesuai dengan perkembangan zaman
yang serba digital.

Implementasi Inovasi

E-book dapat diakses di alamat: https://riau.bpk.go.id/profil-bpk-

perwakilan/ dan https://online.flipbuilder.com/ghvry/gcmf/

E-book telah dipublikasikan dan mendapat sambutan baik dari para
pegawai.

Hasil dan Dampak

Buku profil BPK Riau dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana

saja dan mengurangi kertas dan terselipnya/hilangnya buku profil.




































Gambar 30. E-Book Profil BPK Riau






37

 Aplikasi Amanah
Deskripsi Inovasi


Aplikasi AMANAH adalah aplikasi pelayanan tamu berbasis website.
Implementasi Inovasi

Telah dilaksanakan dengan baik dan mendapat apresiasi dari pegawai

dan stakeholder. Hasil survei kepuasan pelayanan tamu dari Bulan Mei

sampai dengan Bulan September 2021 menunjukan nilai “sangat baik”.

Hasil dan Dampak

- BPK Riau telah memiliki database informasi tamu yang berkunjung

- Pencatatan dan pelayanan tamu pada satpam dan resepsionis telah
terintegrasi

- Database tamu dan pelaksanaan evaluasi pengukuran tingkat

kepuasan dapat diakses kapan dan dimana saja




































Gambar 31. Aplikasi AMANAH









38

 Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) secara
online Deskripsi Inovasi


Koordinasi APH secara online melalui media zoom meeting.
Implementasi Inovasi

BPK Riau telah melakukan penggunaan media zoom meeting dalam

melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Riau.

Hasil dan Dampak

Memudahkan pelaksanaan koordinasi dengan APH dimana dan kapan
saja.




































Gambar 32. Salah Satu Contoh Koordinasi Aparat Penegak Hukum Secara Online






















39

 Edukasi Keuangan Negara
Deskripsi Inovasi


Edukasi keuangan negara adalah kegiatan layanan terkait pemberian

edukasi kepada siswa sekolah, mahasiswa, LSM, dan masyarakat terkait

dengan pengelolaan keuangan negara dan fungsi/tugas serta
kewenangan BPK.

Implementasi Inovasi

Telah dilaksanakan dengan baik dan telah disosialisasikan kepada
masyarakat melalui website BPK Riau.

Hasil dan Dampak

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuagan

negara dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPK.







































Gambar 33. Poster Edukasi Keuangan Negara dan Suasana di dalam Kelas









40

 Peningkatan kualitas pemberian informasi publik kepada

stakeholder secara digital

Deskripsi Inovasi

Peningkatan kualitas pemberian softcopy permintaan informasi kepada

para Stakeholder melalui digitalisasi tanda terima penyerahan dokumen

di BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Implementasi Inovasi

Telah dilaksanakan dengan baik dan mendapat apresiasi dari para
stakeholder.

Hasil dan Dampak

Mempermudah petugas PIK dan para Stakeholder dalam hal permintaan
informasi dan tanda terima permintaan informasi publik.













































Gambar 34. Infografis Prosedur Permintaan Informasi Publik

42

43

Laporan Framework Inovasi BPK Riau


Bertumbuh dan Berkembang Menjadi Lebih Baik






Disusun oleh :







Ketua Tim : Kurniawan Oetama






Anggota Tim : 1. Mulyadi Masta



2. Rio Pramono Jati


3. Noura Maulida Dinni




























44

SUSUNAN TIM ZI



No Jabatan Nama
1 Pengarah Indria Syzinia
2 Penanggung Jawab Ahmad Havid
3 Wakil Penanggung Jawab 1. Mas Agung M. Noor
2. Handrias Haryotomo
4 Ketua Kurniawan Oetama
5 Wakil Ketua Jenny MB Lubis
6 Sekretaris Kortina Gultom
7 Anggota Sekretariat 1. Mulyadi Masta
2. Indah Pratiwi Nurendari
3. Rezky Agung
4. Jovania Cindo Putri J
5. Mhd. Khairul Muaz
6. Wahid Hidayaturrohman
8 Bidang Manajemen Perubahan
Koordinator Odipong Sep
Anggota 1. Prima Devisa Erdiaputra
2. Noura Maulida Dinni
3. Ida Rosenta Nainggolan
9 Bidang Penataan Tata Laksana
Koordinator Fajar Priyatomo
Anggota 1. Elwi Rahmadi Helmi
2. Abu Hanipah Harahap
3. Ana Fitri
4. Dewi Novitasari
5. Muhammad Yogi Akbar
10 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Koordinator Seri Wastuti
Anggota 1. Serlinda Tita Septianingtyas
2. Genti Mardina
3. Yulianti
4. Shindy Sri Deswita
5. Rio Pramono Jati
11 Bidang Penguatan Akuntabilitas
Koordinator Erika Magdalena Purba
Anggota 1. Muhammad Surya
2. Deviana Nuraini
3. Rika Oktavia
4. Nenti Simbolon
5. Muammar Biladi
12 Bidang Penguatan Pengawasan
Koordinator Dwi Ari Susanty
Anggota 1. Astry Meyland Samosir
2. Akhmad Gilberto
3. Amirrul Hakim Oktarianda
13 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator Solikhin
Anggota 1. Fitriana Dwi Suryaheni
2. Muh. Alfath Cahya Negara N
3. Tamba Togap Tambun

4. Zedy Andrian Kurnia Putra
45