Kelompok 4_Kelas A_Kebijakan Jepang di Bidang Ekonomi, Sosiak & Budaya

MATA KULIAH SEJARAH
INDONESIA BARU II

KEBIJAKAN JEPANG
DI BIDANG EKONOMI,

SOSIAL & BUDAYA

KELOMPOK 4 (K4419004)
KELAS A (K4419007)
(K4419013)
1. ADIEN TSAQIF M (K4419014)
2. AGUSTINA DWI RAHMAWATI (K4419022)
3. ANDREA SALSALOVA
4. ANEZIA SYAHARANI

5. AULIA FATICHA ACHMAD

KEBIJAKAN JEPANG DI BIDANG
EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA

KEBIJAKAN JEPANG DI BIDANG EKONOMI

Jepang mulai datang ke Indonesia pada tahun 1942, dengan tujuan
asli mengambil keuntungan Indonesia secara sepihak. Pada saat
itu Jepang banyak mengalami masalah dalam negaranya terutama
dalam masalah perekonomian. Keuangan yang menipis dan
kebutuhan militer yang melampaui batas membuat 7 juta pasukan
militer dibubarkan. Sedangkan beberapa produsen dan pemasok
kebutuhan juga memberhentikan produksinya untuk turut
menunjang kebutuhan militer. Pemberhentian produksi ini telah
menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sekurang-
kurangnya 4 juta orang. Jumlah ini semain meningkat dengan
adanya penduduk yang kembali dari luar negeri, sehingga jumlah
pengangguran mencapai angka 13 juta orang (Nakamura, 1981).

Selain itu, Jepang juga mengalami krisis energi dan kekurangan
produksi pangan akibat habisnya pasokan batu bara pasca perang
berlangsung. Keadaan ini menyebabkan 2/3 hasil panen mengalami
kegagalan dan menyebabkan kelaparan. Masalah ini terus
berlanjut dengan adanya inflasi akibat habisnya pendapatan
pemerintah karena digunakan untuk membayar gaji tentara dan
alat militer. Tak hanya sampai disitu, Jepang pun kehilngan
banyak koloni dan hasil perdagangan luar negerinya.

Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda dalam Perjanjian
Kalijati, 8 Maret 1942 (Nasution, 1988). Strategi pendudukan
Jepang difokuskan untuk memenangkan perang Asia Timur Raya,
yang berjalan dalam 3 prinsip besar. Yaitu mencari dukungan
publik, memanfaatkan struktur pemerintahan yang berlaku, dan
mengusahakan daerah jajahan sedemikian rupa hingga mampu
memenuhi kebutuhannya sendiri (Lapian & Chaniago, 1988).

Pada masa pemerintahan Jepang kebijakan-kebijakan yang
diterapkan di bidang ekonomi sendiri lebih terfokus untuk
mengumpulkan bahan mentah sebagai pemenuhan industry perang.
Adapun terdapat dua tahap perencanaan guna mencapai tujuan
tersebut. Tahap pertama Jepang melakukan penguasaan atau
mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda agar dapat
dikelola oleh Jepang. Misalnya seperti Pabrik Meiji Seilyo Kaisya
dan Okinawa Sello Kaisya. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan
rekontruksi sistem ekonomi dengan menerapkan beberapa
kebijakan ekonomi, antara lain :

1.Jepang menerapkan sistem ekonomi autarki dimana semua
kegiatan perekonomian ditujukan untuk kebutuhan perang.
Segala sumber bahan perekonomian dikerahkan untuk tujuan
perang. Diantaranya adalah penebangan kayu-kayu untuk
digunakan sebagai kubu pertahanan, pengerahan tenaga kerja
secara besar-besaran sebagai romusha untuk membangun
benteng pertahanan. (Kaningtyas, 2012).

2. JEPANG MEMANFAATKAN RAKYAT
INDONESIA SEBAGAI TENAGA KERJA
YANG DIBAYAR DENGAN MURAH
(ROMUSHA).

Bahkan tenaga kerja tersebut juga ada yang tidak memperoleh upah
sama sekali dan bekerja tanpa henti sehingga banyak yang
kehilangan nyawa akibat kelelahan dan merasakan sakit luar biasa.
Romusha ini dikoordinir melalui program Kinrohosi atau kerja bakti.
Pada awalnya mereka melakukan dengan sukarela, lambat laun
karena terdesak perang Pasifik maka pengerahan tenaga diserahkan
pada panitia pengerah (Romukyokai) yang ada di setiap desa
(Kaningtyas, 2012).

3. Jepang melakukan pengawasan

terhadap ekonomi secara ketat dengan

sanksi pelanggaran yang sangat tegas

dan berat. Pengawasan tersebut

diterapkan pada penggunaan dan

peredaran sisa-sisa persediaan barang.

Pengendalian terhadap harga yang

diterapkan untuk mencegah

meningkatnya harga barang.

Pengawasan perkebunan teh, kopi,

karet, tebu, gula, pohon jarak, kapas

dan sekaligus memonopoli

penjualannya. Pembatasan teh, kopi

dan tembakau, karena tidak langsung

berkaitan dengan kebutuhan perang

(Kaningtyas, 2012).

4. PENGUMPULAN PADI

Kegiatan ini dikoordinir oleh dua badan khusus bentukan Jepang,
yaitu Kooti Soomutyookan dan Zyuuyoo Bussi Kodan (Ibrahim,
2004). Kedua badan inilah yang menentukan kuota padi yang
nantinya wajib disetorkan petani dan pembayaran upah. Meskipun
ada jumlah upah yang dibayarkan, namun nyatanya jumlah ini
tidak sebanding dengan harga yang bersaing di pasaran, melainkan
menempati harga yang sangat rendah. Hal yang lebih miris lagi
adalah ada beberapa kasus dimana pejabat lokal turut melakukan
korupsi, sehingga berimbas pada pembayaran upah yang semakin
rendah.

Kegiatan ini berawal dari keadan geografis Indonesi yang
cenderung subur dan keadaan demografis yang menunjukkan
banyaknya penduduk. Dalam menjalankan kebijakannya ini,
Pemerintah Jepang menggunakan kekerasan dan memberlakukan
sanksi bagi penduduk yang melakukan pelanggaran (Kurasawa,
1993).

5. PENGUMPULAN GAPLEK

Badan bentukan Jepang yang berfungsi untuk mengkoordinir
pengumpulan bahan pangan jenis gaplek ini bernama Mitsui
Bussan Kabushiki Kaisha. Pemerintah memperkirakan Wonogiri
mampu menghasilkan 100.000 ton gaplek di atas tanah seluas 50
ribu hektar. Dari perhitungan ini, muncul kebijakan bahwa
penduduk berhak mendapatkan 76.750 ton untuk makan setahun,
13.250 ton sebagai cadangan masa paceklik, dan 10.000 ton untuk
diserahkan pada pemerintah (Ibrahim, 2004).

Akan tetapi, keadaan justru berbeda dengan tidak adanya hujan di
Wonogiri yang menyebabkan kekeringan parah. Hal ini membuat
hasil perkiraan turun 50% dengan fakta hasil panen di lapangan.
Dengan kondisi seperti itu, masyarakat tetap diharuskan untuk
melakukan setoran kepada pemerintah, sehingga terjadi krisis
pangan di daerah Wonogiri. Tepatnya pada 1944-1945 terjadi
paceklik di daerah Wonogiri yang menyebabkan warganya harus
mengonsumsi makanan tidak layak, seperti bonggol pisang dan
bonggol sente (yang gatal jika dimakan).

6. PENANAMAN WAJIB
Penderitaan rakyat Surakarta tidak berhenti sampai disitu,
masyarakat yang bertahan hidup ditengah kelaparan diharuskan
untuk menanam tanaman yang menguntungkan bagi Jepang.
Tanaman wajib ini antara lain adalah tanaman jarak dan kapas.
Jarak akan digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang dan
bahan pelumas senapan. Adapun kapas digunakan untuk membuat
pakaian.

Upah yang diberikan atas penanaman tumbuhan ini bukanlah
berupa uang, melainkan berupa minyak tanah dan kain. Upah yang
sedemikian mirisnya ini masih belum bisa ditepati oleh Jepang,
sehingga menyebabkan masyarakat pada zaman itu banyak
menggunakan karung goni sebagai pakaian. Penggunaan karung
inilah yang kemudian banyak menghasilkan kasus sakit kulit.

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan Jepang yakni eksploitasi
terhadap kekayaan Indonesia, membawa dampak yang amat buruk
bagi masyarakat. Jumlah penduduk menurun drastis karena
meningkatnya jumlah kematian karena pengerahan romusha
secara besar-besaran, kelaparan, kemiskinan, dan kesehatan serta
gizi yang sangat buruk. Hal ini menjadikan rakyat merasa
dibohongi dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Hingga kemudian menimbulkan huru-hara di dalam lingkungan
masyarakat seperti muncul beberapa aksi pemberontakan.

KEBIJAKAN JEPANG DI BIDANG SOSIAL &
BUDAYA

Tidak hanya mengatur kebijakan dalam bidang politik dan ekonomi
saja, pendudukan Jepang di Indonesia juga turut campur dalam
kehidupan sosial budaya masyarakat dengan menerapkan
kebijakan yang harus ditaati oleh rakyat. Dalam bidang sosial,
Jepang menerapkan beberapa kebijakan, antara lain:

Penerapan sistem autarki, yakni pemberian wewenang kepada
daerah untuk mengurus sendiri urusan daerahnya dengan
pembentukan Tonari Gumi yang terdiri dari 10-20 KK. Tonari
Gumi ini mirip dengan sistem Rukun Tetangga saat ini.

Adanya strata sosial dalam masyarakat. Jika pada masa
penjajahan Belanda rakyat pribumi berada di strata sosial
paling bawah, pada masa pendudukan Jepang pribumi.

Romusha. Adanya eksploitasi dalam bidang ekonomi
mengakibatkan penderitaan kerja paksa yang dialami oleh
rakyat Indonesia. Bentuk Kinrohosi atau kerja bakti yang lebih
mengarah terhadap kerja paksa untuk kepentingan perang.
Rakyat dipaksa untuk membangun sarana pertahanan, lapangan
udara, jala raya, dan gudang bawah tanah.

Kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada penjajahan
Jepang, tak sedikit dari perempuan pribumi yang dijadikan
sebagai Jugun Ianfu atau pelayan seks bagi tentara-tentara
Jepang.

Adanya stratifikasi masyarakat. Orang Jepang menduduki
stratifikasi sosial paling atas, kemudian orang Indonesia
dengan pendidikan tinggi dan pro-Jepang, golongan timur
asing, rakyat pribumi, terakhir adalah orang Belanda dan Eropa.

Pemerintahan militer Jepang juga ikut campur dalam budaya
masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jepang terus berkampanye
untuk meninggalkan budaya-budaya Belanda/ budaya barat di
Indonesia dan digantikan dengan budaya Jepang. Beberapa
kebijakan Jepang dalam bidang budaya antara lain sebgai berikut:

A) PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang berusaha
menghapuskan bahasa Belanda yang sebelumnya sangat masif
digunakan di Indonesia. Hal ini kemudian Jepang menyerukan
untuk menghilangkan bahasa Belanda dan digantikan dengan
bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Melalui surat kabar
dan radio, Jepang menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia.
Jepang sangat keras melarang penggunaan bahasa Belanda, bahkan
di semua toko, rumah makan, perusahaan-perusahaan yang masih
terdapat nama atau pamflet yang berbahasa Belanda diganti
dengan bahasa Indonesia.

B) PEMAKAIAN BAHASA JEPANG

Selain bahasa Indonesia, Jepang juga menyerukan kepada
masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Jepang, di mana
penggunaan bahasa Jepang ini diberikan di sekolah-sekolah
melalui mata pelajaran bahasa Jepang. Selain itu Jepang juga
menerbitkan surat kabar Kana Jawa Shinbun, yang memakai
bahasa Jepang dengan menggunakan huruf katakana.

C) PENDIRIAN PUSAT KEBUDAYAAN KEMIN BUNKA SHIDOSHO

Kemin Bunka Shidosho didirikan oleh Jepang pada tanggal 1 April
1943 di Jakarta. Pendirian pusat kebudayaan ini dimaksudkan
untuk pengawasan seluruh karya sastra. Karya sastra harus sesuai
dengan anjuran pemerintah yakni harus ditujukan ke arah usaha
memenangkan Perang Asia Timur Raya. Demikianlah dalam
publikasi pemerintah ditampilkan karya-karya sastra pengganti
pengaruh Barat. Dalam situasi demikian juga lahir karya-karya
sastra yang bersemangat sesuai dengan cita-cita perjuangan
rakyat Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto, 1993).

DAFTAR PUSTAKA

Bahtiar, A. (2010). Kondisi Sosial dan Politik Zaman Jepang
dalam Keempat Novel Indonesia. DEIKSIS, II(1), 1-12.

Ibrahim, J. (2004). Eksploitasi ekonomi pendudukan Jepang
di Surakarta (1942-1945) . Jurnal Humaniora, 36.

Kaningtyas, M. J. (2012). Kebijakan ekonomi pemerintah
pendudukan Jepang (studi kasus pemberontakan PETA
Blitar 1945). (Doctoral dissertation, Universitas Negeri
Malang).

Kurasawa, A. (1993). Mobilisasi dan Kontrol : Stdi tentang
Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945. Jakarta:
Gramedia.

Lapian, A. B., & Chaniago, J. R. (1988). Di Bawah Pendudukan
Jepang : Kisah Empat Puluh Dua Orang yang
Mengalaminya. Jakarta: ANRI.

Nakamura, T. (1981). The Postwar Japanese Economy: It's
Development and Structure. Tokyo: University of Tokyo
Press.

Nasution. (1988). Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia :
Jilid 1. Bandung: Angkasa.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). Sejarah
Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Purwaningsih, S. M. (2015). Politik Bahasa pada Masa
Pendudukan Jepang. AVATARA, Jurnal Pendidikan
Sejarah, III(3), 590-603.