2023-2024 TATA TERTIB SISWA SMP NEGERI 83 JAKARTA 2023-2024 SMP NEGERI 83 JAKARTA
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Buku TATA TERTIB SISWA SMP NEGERI 83 JAKARTA merupakan salah satu pedoman untuk melatih kedisiplinan peserta didik. Disiplin peserta didik adalah suatu keadaan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di SMP Negeri 83 Jakarta. Dengan adanya budaya tertib, peserta didik diharapkan dapat hidup lebih serasi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, SMP Negeri 83 harus menggunakan metode-metode penerapan tata tertib yang tepat agar peserta didik dapat mematuhi semua kebijakan tata tertib yang berlaku. Pelanggaran tata tertib di sekolah sering dilakukan oleh peserta didik. Salah satu masalah yang terjadi di sekolah adalah kasus pelanggaran peserta didik mengenai norma, tata krama kehidupan sosial, dan etika moral dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah efek negatif yang sangat meresahkan masyarakat. Contoh efek negatif yang terjadi adalah kurang hormat atau kurang sopan terhadap guru dan tenaga kependidikan di sekolah, tidak disiplin terhadap waktu, perkelahian antarpelajar (tawuran), serta penggunaan obat-obatan terlarang. SMP Negeri 83 Jakarta merupakan institusi penting dalam proses pengembangan moral peserta didik. Proses belajar mengajar di SMP Negeri 83 Jakarta harus dapat meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia. Hal ini dapat terjadi jika peserta didik dapat mematuhi tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 83 Jakarta Berdasarkan tata tertib yang berlaku saat ini, keputusan yang harus diambil oleh pihak Satuan Pendidikan memerlukan satu sistem pendukung yang dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan catatan-catatan yang ada guna membantu proses kerja yang terkesan lambat dan kurang efektif. Salah satunya yaitu dengan kehadiran buku TATA TERTIB SISWA SMP NEGERI 83 JAKARTA yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan. 1.2 Dasar Hukum 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 3. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 4. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan 6. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti 7. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Satuan Pendidikan 8. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 9. Permendikbud Ristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 10. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan
11. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 12. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 13. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan 14. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 15. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan 16. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan 17. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/2019 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan 1.3 Tujuan 1. Mewujudkan dan mencapai tujuan Pendidikan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945; 2. Mengenalkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi pelanggaran kepada peserta didik; 3. Membentuk mental, karakter, moral, watak, dan perilaku positif pada diri peserta didik agar menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan dengan penuh rasa disiplin sesuai dengan norma luhur yang berlaku di masyarakat; 4. Menciptakan kondisi lingkungan SMP Negeri 83 Jakarta yang aman, nyaman, tentram, kondusif, serta ramah anak sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar; 5. Melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap peserta didik; 6. Meningkatkan pemahaman kebijakan terkait pencegahan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan; 7. Melakukan identifikasi praktik baik implementasi pencegahan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan; 8. Melakukan identifikasi permasalahan dan alternatif solusi dalam implementasi pencegahan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan; 9. Meningkatkan karakter peserta didik dan menciptakan kebiasaan dan budaya yang baik. 1.4 Sasaran 1. Peserta didik SMP Negeri 83 Jakarta 2. Pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 83 Jakarta 3. Orang tua peserta didik di SMP Negeri 83 Jakarta 4. Komite SMP Negeri 83 Jakarta.
BAB II KEWAJIBAN, HAK, PEMBINAAN, DAN SANKSI 2.1 Kewajiban Peserta Didik 1. Memahami tata tertib Satuan Pendidikan; 2. Melaksanakan dan menaati tata tertib SMP Negeri 83 Jakarta; 3. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Kewajiban ini mencakup sikap hormat, taat kepada Kepala Sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik lainnya; 4. Menciptakan lingkungan SMP Negeri 83 Jakarta yang kondusif dan ramah anak. 2.2 Hak Peserta Didik 1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; 2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; 3. Menggunakan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan untuk kegiatan pembelajaran; 4. Mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau nonakademik; 5. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di Satuan Pendidikan; 6. Mendapatkan perlakuan adil dari warga sekolah dari satuan Pendidikan; 7. Mendapatkan pembinaan secara holistik dan humanistik di Satuan Pendidikan; 8. Mendapatkan hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, ide, kreasi, dan inovasi tanpa diskriminasi di Satuan Pendidikan; 9. Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, dan gender. 2.3 Hal-hal yang Harus Dipatuhi Peserta Didik Berisi tentang hal-hal yang harus dipatuhi oleh peserta didik selama berada di sekolah, baik dalam proses KBM maupun di luar KBM. 1. Mematuhi semua kewajiban sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 2. Dilarang melakukan aksi demonstrasi (politik praktis), baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 4. Menerima semua sanksi apabila melanggar tata tertib yang berlaku. 5. Menerima segala ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan kesepakatan Dewan Guru, Komite, dan peserta didik. 6. Memahami dan menghayati dimensi Profil Pelajar Pancasila: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; b. Berkebinekaan global c. Bergotong royong d. Mandiri e. Bernalar kritis f. kreatif. 2.4 Seragam Peserta Didik Dasar Hukum Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan Gambar 1. Seragam SMP Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di Satuan Pendidikan yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
Jenis seragam peserta didik terdiri atas: 1. Pakaian Seragam Nasional; 2. Pakaian Seragam Pramuka; 3. Pakaian Seragam Khas Satuan Pendidikan a. Pakaian Seragam Khas Satuan Pendidikan Bercirikan Daerah; b. Pakaian Seragam Khas Satuan Pendidikan Bercirikan Satuan Pendidikan; dan c. Pakaian Seragam Olahraga. Jenis dan Model Pakaian Seragam Satuan Pendidikan 1. Pakaian seragam Satuan Pendidikan untuk peserta didik putra; 2. Pakaian seragam Satuan Pendidikan untuk peserta didik putri; dan 3. Pakaian seragam khas Satuan Pendidikan . Penggunaan Seragam Peserta Didik Senin : Pakaian nasional (Putih Biru) Selasa : Pakaian ciri khas Satuan Pendidikan (batik) Rabu : Pramuka Kamis : Pakaian nasional (Putih Biru) Jumat : Pakaian Daerah 2.6 Jenis-jenis Pelanggaran a. Pelanggaran Ringan Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang hanya menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. b. Pelanggaran Sedang Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang kerugiannya dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. c. Pelanggaran Berat Pelanggaran yang mengarah pada tindakan kriminal dan asusila. 2.7 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan untuk Menentukan Jenis Pelanggaran 1. Mengkaji sejauh mungkin dampak yang ditimbulkan; 2. Tempat dan waktu kejadian pelanggaran; 3. Terekspos dalam media sosial; 4. Pihak yang terlibat dalam pelanggaran; 5. Tingkat kerusakan yang diakibatkan dari pelanggaran; 6. Unsur perencanaan dalam pelanggaran; 7. Tingkat keterlibatan/ peran dalam pelanggaran; 8. Motif pelanggaran; 9. Barang bukti pelanggaran; 10. Keterulangan pelanggaran; 11. Identifikasi geng; 2.8 Sanksi Pelanggaran 1. Pelanggaran Ringan a. Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam kartu pembinaan; b. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan jenis pelanggaran; c. Pemberian tugas sesuai dengan jenis pelanggaran; d. Penyitaan terhadap barang atau benda yang dilarang untuk dibawa; e. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak tiga kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 1;
f. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak enam kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 2; setara dengan pelanggaran sedang; g. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak sembilan kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 3; setara dengan pelanggaran berat. 2. Pelanggaran Sedang a. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan pelanggaran; b. Pemberian teguran tertulis dan pencatatan di dalam buku pembinaan; c. Penyitaan terhadap barang yang dilarang untuk dibawa; d. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran sedang satu kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 1; e. Apabila pelanggaran sedang terakumulasi sebanyak dua kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 2; setara dengan pelanggaran berat. 3. Pelanggaran Berat a. Pemanggilan orang tua/wali ke Satuan Pendidikan dan menandatangani surat perjanjian; b. Dirapatkan dengan melibatkan beberapa pihak terkait; c. Hasil rapat dapat berupa pembinaan berkelanjutan (pembelajaran dilaksanakan di rumah/BDR). Melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah minimal satu minggu. d. Jika proses pembinaan sudah dilakukan secara intensif dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, keputusan terakhir yang akan dilakukan adalah pembinaan di sekolah / lembaga formal lain. Catatan: Penanganan pelanggaran mengedepankan proses pembinaan, hindari kekerasan fisik dan verbal, tetapi harus bersifat edukatif yang mencakup empat aspek, yaitu: 1. religius, 2. etika moral, 3. literasi, 4. peningkatan nilai/jiwa kebangsaan. BAB III TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 83 JAKARTA 1. WAKTU MENGIKUTI PELAJARAN 1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai pukul 06.30 s.d 13.55 WIB Senin s.d Kamis 2. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai pukul 06.30 s.d 11.45 WIB Hari Jumat 3. Peserta didik wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi ( pukul 06.20 WIB ) 4. Bagi peserta didik yang terlambat wajib melapor kepada petugas guru piket. Apabila terlambat lebih dari 3x akan dilakukan pemanggilan orang tua 5. Selama kegiatan belajar mengajar peserta didik tidak diperkenankan keluar kelas, kecuali atas izin guru yang mengajar dan petugas guru piket 6. Peserta didik yang tidak hadir wajib mengirim surat dari orangtua/ wali dan apabila sakit lebih dari 3 hari harus menyerahkan surat keterangan dari dokter 7. Peserta didik pada jam istirahat tidak di perkanankan keluar dari halaman sekolah, kecuali ada izin dari guru piket
8. Peserta didik yang meninggalkan sekolah selama jam pelajaran untuk suatu keperluan harus menunjukan surat dari orangtua/wali dan harus seizin guru piket. 9. Peserta didik wajib menjaga kebersihan, kerindangan ,ketertiban, keamanan, keindahan,kesehatan,keterbukaan, keteladanan dan kekeluargaan ( 9k ) 10. Peserta didik yang bertugas sebagai piket kelas melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan hadir 15 menit sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar. 11. Jumlah kehadiran dalam satu semester sekurang kurangnya 95 % dari hari efektif sekolah dan apabila tidak tercapai, maka tidak memenuhi salah satu syarat untuk penentuan kenaikan kelas 12. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan upacara bendera pada hari Senin dan hari besar nasional lainnya. 13. Peserta didik wajib mengikuti pembiasaan, diantaranya: Upacara Bendera, Senam, Apresiasi Seni & Bahasa, Litera Tadarus, Kultum, Sholat Dhuha, Sholat Zhuhur dan Sholat Jumat di Sekolah bagi yang muslim, Ibadah Pagi dan siang Bagi yang non Muslim. 14. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan hari besar keagamaan sesuai dengan ketentuan sekolah. 15. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, wajib PRAMUKA dan satu ekstrakurikuler pilihan sebagaia penentu kenaikan kelas. 16. Peserta didik wajib mengumpulkan hasil literasi sebagai penentu kenaikan kelas 17. Peserta didik wajib menjaga sopan santun dalam berbicara, bersikap dan bersosial media secara bijak. II. PAKAIAN SEKOLAH Peserta didik wajib berpakaian seragam sekolah yang telah ditentukan sebagai berikut NO Hari Pakaian Atribut 1. Senin Memakai kemeja putih dan celana atau rok biru panjang Memakai ,dasi, topi dan ikat pinggang sesuai dengan ketentuan sekolah dan memakai kaos (Singlet) warna putih 2. Selasa Memakai kemeja batik biru dan celana atau rok putih panjang 3. Rabu Memakai seragam PRAMUKA dengan celana atau rok coklat panjang Memakai atribut pramuka seperti kacu, kaos kaki hitam dll serta memakai kaos ( Singlet ) warna putih 4. Kamis Memakai kemeja putih dan celana atau rok biru panjang - 5. Jumat Memakai baju daerah biru untuk putra dan baju kurung (tunik)biru untuk putri serta memakai celana /rok panjang biru Untuk peserta didik putri yang beragama Islam wajib memakai Jilbab bergo warna putih dan putra memakai peci putih Membawa Hand Phone 1. Siswa diperbolehkan membawa handphone sebagai sarana media pembelajaran di kelas 2. Peserta didik memberi label (memberi nama) HP masing- masing. 3. Sebelum jam pertama peserta didik meng-off-kan/menonaktifkan handphone dan menyerahkan kepada wali kelas/siswa yang ditunjuk.
4. Ketika guru mata pelajaran memerlukan handphone sebagai media pembelajaran, perwakilan kelas mengambil dan membagikan serta menarik kembali setelah selesai kegiatan pembelajaran tersebut. 5. Peserta didik yang menyimpan dan mengambil handphone miliknya akan dicatat oleh wali kelas/ perwakilan kelas. 6. Bapak ibu orang tua/wali peserta didik yang akan menghubungi putra-putrinya selama waktu pembelajaran dapat menginformasikan (WA) wali kelas atau guru BK nya. Larangan : 1. Penggunaan / membawa handphone wajib menghindari sifat pamer. 2. Tidak menyimpan file/konten/aplikasi yang mengandung muatan kekerasan dan pornografi. 3. Menyimpan/menyebarkan konten-konten yang mengandung muatan SARA dan atau Intoleransi 4. Bermain game secara individu maupun online 5. Menyontek atau memberikan jawaban kepada teman saat tes/ujian III. LAIN – LAIN 1. Peserta didik diwajibkan memakai sepatu bertali warna hitam dan kaos kaki panjang ( 5cm) berwarna putih untuk hari rabu berwarna hitam 2. Peserta didik yang berkepentingan datang ke sekolah di luar kegiatan belajar mengajar di haruskan memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Rambut, kuku dan make up, untuk peserta didik : 1) putra rambut harus rapih dan pendek (depan 2cm kanan kiri belakang 1cm) 2) putri rambut harus rapih ( rambut yang panjang harus diikat /kuncir) 3) putra tidak boleh memakai kalung, gelang, cincin dan anting – anting 4) putri tidak boleh memakai perhiasan dan make –up berlebihan kecuali bedak tipis 5) putra dan putri dilarang berkuku panjang. 4. Motor, dan hal – hal lain di luar ketetapan sekolah : 1) Seluruh peserta didik dilarang mengendarai motor ke sekolah selama kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang ada di lingkungan sekolah, jika terjadi pelanggaran kunci motor disita dan pemanggilan orangtua. 2) Seluruh peserta didik dilarang membuat atribut di luar ketetapan sekolah, seperti kaos, jaket almamater , benner, spanduk dan lain- lain. 3) Seluruh peserta didik dilarang mengadakan acara atau kegiatan di luar kegiatan resmi sekolah 4) Seluruh peserta didik dilarang membawa penggaris besi, senjata tajam,dan benda lain yang berbahaya. 5) Seluruh peserta didik dilarang terlibat tawuran, balap liar geng motor, merokok, BM( Berhentikan Mobil.) corat coret , berbuat asusila, narkoba dan pornografi baik di dalam dan di luar sekolah. 6) Bagi peserta didik yang melanggar tata tertib seolah akan di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan sekolah. 5. Bagi peserta didik yang berprestasi dibidang akademik dan non akademik akan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan sekolah.
KEHADIRAN PADA KBM /JAM BELAJAR PESERTA DIDIK 1. Hadir di sekolah paling lambat pukul 06.20 WIB. 2. Apabila peserta didik terlambat ,wajib lapor ke guru piket dan setelah di izinkan baru di perkenankan masuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. 3. Apabila seorang peserta didik tidak hadir wajib memberikan kabar kepada wali kelas dan di hari pertama masuk sekolah harus membawa surat keterangan yang sah,antara lain: • Surat keterangan orang tua/wali karena sakit atau halangan lainnya. • Surat keterangan dari dokter karena sakit lebih dari 2 hari. 4. Apabila peserta didik meninggalkan sekolah pada jam pelajaran maka harus mendapat persetujuan Guru Mata Pelajaran yang sedang mengajar/Guru Piket. 5. Prosentasi ketidakhadiran tidak boleh melebihi 10% dari jumlah hari efektif (untuk alfa) selama satu tahun. SEKOLAH RAMAH ANAK Maksud dan Tujuan 1. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk : a. terciptanya kondisi proses pembelajaran dan kehidupan yang aman, nyaman, tertib dan menyenangkan; b. terhindarnya semua warga di Satuan Pendidikan dari unsur-unsur dan/atau tindak kekerasan; dan c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar Peserta Didik dan/atau antara Peserta Didik dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Orang Tua serta Masyarakat baik dalam satu Satuan Pendidikan, antar Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan. 2. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan bertujuan untuk : a. melindungi Peserta Didik dari Tindak Kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar Lingkungan Satuan Pendidikan; b. mencegah Peserta Didik melakukan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar Lingkungan Satuan Pendidikan; dan c. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanggulangan, dan sanksi terhadap Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan yang melibatkan Peserta Didik, baik sebagai korban maupun pelaku. Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan 1. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dibentukpada setiap Satuan Pendidikan 2. Susunan keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di SatuanPendidikan terdiri dari: a. Kepala Sekolah; b. Perwakilan Pendidik; c. Pengawas Sekolah/Penilik; d. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan; e. Perwakilan Peserta Didik;
f. Perwakilan Orang Tua/Wali; g. Profesional yang bergerak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan; h. Tokoh masyarakat di Lingkungan Satuan Pendidikan; dan Pakar Pendidikan. 3. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan dibentuk dengan Keputusan Kepala Sekolah. 4. Masa tugas Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan selama 1 (satu) tahun. 5. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan bertugas melindungi, mencegah, dan menanggulangi peserta didik dari Tindak Kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan, Lingkungan Satuan Pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar Lingkungan Satuan Pendidikan, antara lain : a. pelecehan, yaitu Tindak Kekerasan secara fisik, psikis dan/atau daring; b. perundungan, yaitu tindakan mengganggu, mengusik terus menerus dan/atau menyusahkan; c. penganiayaan, yaitu tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan; d. perkelahian, yaitu tindakan dengan disertai adu kata-kata dan/atau adu tenaga; e. perpeloncoan, yaitu tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya; f. tawuran, yaitu perkelahian beramai-ramai atau massal baik yang direncanakan maupun tidak; pemerasan, yaitu tindakan, perihal, cara dan perbuatan memeras; pencabulan, yaitu tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar norma kesopanan dan kesusilaan; g. pemerkosaan, yaitu tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi; h. Tindak Kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA), pengutamaan jenis kelamin tertentu dan akibat penyakit/stigma, yaitu segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA, pengutamaan jenis kelamin tertentu dan akibat penyakit/stigma yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatukesetaraan; i. tindakan yang menghasut atau memaksa peserta didik untuk menggunakanNarkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) termasuk minuman keras dan merokok; dan j. Tindak Kekerasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Tindakan Pencegahan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan meliputi: a. menumbuhkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan: 1) menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual; 2) menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan; 3) mengembangkan interaksi positif antar Peserta Didik dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Orang Tua; 4) merawat diri dan lingkungan Satuan Pendidikan; 5) mengembangkan potensi diri Peserta Didik secara utuh; dan 6) pelibatan Orang Tua Peserta Didik dan Masyarakat
b. menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang bebas dari Tindak Kekerasan; c. membangun Lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari Tindak Kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan dalam rangka Pencegahan Tindak Kekerasan; d. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi Peserta Didik dalam pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan maupun kegiatan di luar Satuan Pendidikan; e. wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik sebagai korban maupun pelaku f. wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pencegahan Tindak Kekerasan; g. melakukan sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) dalam upaya Pencegahan Tindak Kekerasan kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Orangtua/Wali, Komite Sekolah, dan Masyarakat; h. menjalin kerja sama antara lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka Pencegahan i. wajib membentuk tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah. j. wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh Peserta Didik, Pendidik/Tenaga Kependidikan,dan Masyarakat yang paling sedikit memuat: 1) laman pengaduan http://sekolahaman.kemdikbud.go.id; 2) layanan pesan singkat ke 0811-976-929; 3) telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303 4) faksimil ke 021-5733125 5) email [email protected] 6) alamat dan nomor telepon layanan pengaduan call center 112 dan hotline P2TP2A di nomor 08131761762; dan 7) email [email protected] 8) nomor telepon kantor polisi terdekat 9) nomor telepon Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 021-39504027, 39504029, 39504042 10) nomor telepon Suku Dinas Pendidikan setempat 11) nomor telepon Satuan Pendidikan k. Memberikan aspirasi kepada Peserta Didik yang berperan aktif dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan. 7. Tindakan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan meliputi: a. wajib memberikan pertolongan terhadap korban Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan; b. wajib melaporkan kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik setiap Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik baik sebagai korban maupun pelaku; c. wajib melakukan identifikasi fakta kejadian Tindak Kekerasan dalam rangka Penanggulangan Tindak Kekerasan Peserta Didik; d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat Tindak Kekerasan yang dilakukan; e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian Tindak Kekerasan;
f. wajib menjamin hak Peserta Didik untuk tetap mendapatkan pendidikan; g. wajib memfasilitasi Peserta Didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan privasi dan perlindungan hukum; h. wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada Peserta Didik yang mengalami Tindak Kekerasan; i. wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian; dan j. wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan 1. Satuan Pendidikan melaporkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali ataupun secara insidentil. 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan yang dilakukan Satuan Pendidikan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan, dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3. Format Laporan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan untuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 1 tercantum dalam Lampiran Panduan ini. PENUTUP Segala sesuatu yang belum di atur di dalam tata tertib ini akan di tentukan kemudian dan tata tertib ini berlaku sejak di tetapkan. Kami menghimbau agar semua pihak yang terkait untuk memahami dan melaksanakan tata tertib ini demi memajukan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 83 Jakarta. Mengetahui, Ketua Komite/Orang tua . Jakarta ,....... Juli 2023. Kepala SMP NEGERI 83 Jakarta Sefurohman,MPd. NIP. 196711091998021