Materi Bab 3 PPKn Kelas X

SUPRASTRUKTUR DAN
INFRASTRUKTUR POLITIK

Sistem politik yang

berlaku disetiap negara
meliputi 2 struktur
kehidupan politik yakni:

SUPRASTRUKTUR POLITIK
INFRASTRUKTUR POLITIK

APA ITU
SISTEM
POLITIK?

Pandangan Ahli

•  Jack C Plano
⇒  Merupakan pola hubungan masyarakat

yang dibentuk berdasarkan keputusan-
keputusan yang sah dan dilaksanakan
dalam lingkungan masyarakat tersebut.

•  Rusadi Kantaprawira
⇒  Merupakan berbagai macam kegiatan dan

proses dari struktur dan fungsi dalam
suatu unit dan kesatuan berupa negara
atau masyarakat

Kesimpulan

q  Keseluruhan kegiatan (masyarakat=input/ pemerintah=output)
q  Mengatur/menunjukkan pola hubungan (pemerintah-masyarakat)
q  Tujuannya untuk kepentingan masyarakat

BAGAN SISTEM POLITIK

INPUT PROSES OUTPUT

Tuntutan, Perumusan Pemenuhan
dukungan Penetapan Penolakan aspirasi
Pengesahan
sikap
apatis FEEDBACK

Ciri-Ciri Sistem Politik

1.  Memiliki Tujuan
2.  Mempunyai

komponen-komponen
3.  Tiap komponen

memiliki fungsi berbeda
4.  Ada Interaksi antar

komponen
5.  Ada mekanisme kerja
6.  Ada kekuasaan untuk

mengatur tiap
komponen
7.  Ada kebudayaan politik

Bagaimana caranya agar sistem politik
tersebut dapat dijalankan di dalam
negara?

SISTEM POLITIK

Membutuhkan

STRUKTUR POLITIK

Cara melembagakan hubungan antar
komponen yang membentuk bangunan

politik suatu negara.

SUPRASTRUKTUR POLITIK INFRASTRUKTUR POLITIK
Mesin politik resmi/ Kekuatan politik masyarakat
turut berpartisipasi secara aktif
penggerak politik bersifat
formal (pemerintah)

1. SUPRASTRUKTUR POLITIK

diartikan sebagai mesin politik resmi disuatu
negara dan merupakan penggerak politik yang

bersifat formal



merupakan
gambaran kehidupan
politik pemerintah
dalam arti luas yang
terdiri atas lembaga-

lembaga negara

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA?

2. INFRASTRUKTUR POLITIK

Kelompok-kelompok Kekuatan politik dalam
masyarakat

A. PARTAI POLITIK

Organisasi politik yang
dibentuk oleh sekelompok
warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar
persamaan tujuan untuk
kepentingan anggota,
masyarakat, bangsa, dan
negara.

B. KELOMPOK KEPENTINGAN



Kelompok yang
mempunyai kepentingan
terhadap suatu kebijakan
negara.

Cth. LSM, Serikat Buruh,
Kelompok Tani.

C. KELOMPOK PENEKAN

Kelompok yang memperjuangkan
suatu kebijakan (UU/peraturan
lainnya) pemerintah agar sesuai
dengan kepentingan mereka

D. MEDIA KOMUNIKASI POLITIK




Alat-alat atau media yang digunakan untuk
menyampaikan informasi politik dari pemerintah ke
masyarakat dan sebaliknya

Orang-orang yang ahli/terkemuka/terkenal
karena pandangan serta pendapatnya dalam

mengubah kebijakan pemerintah
(pendapatnya sering diikuti oleh banyak

orang.

E. TOKOH
POLITIK

Lalu bagaimana hubungan
infrastruktur dengan
suprastruktur?







MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

•  Anggota terdiri dari DPR dan DPD
•  Anggota berjumlah 575 orang DPR

dan 4x jumlah prov. Indonesia = 136
orang DPD.
•  Tugas dan wewenang:

–  Mengubah dan menetapkan UUD
–  Melantik presiden dan/atau wapres
–  Memberhentikan presiden dan/atau

wapres

PRESIDEN

1.P  res. dan wapres dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilu

2.W  ewenang:
1.  Membuat UU bersama DPR
2.  Menetapkan Peraturan Pemerintah
3.  Memegang kekuasaan atas AD, AL,
AU
4.  Menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan
negara lain

5. Mengangkat dan menerima duta negara lain.
6. Memberikan grasi dan rehabilitasi
7. Memberikan amnesti dan abolisi
8. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan lainnya

9. Membentuk dewan pertimbangan
10. Mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri
11. Mengajukan RUU APBN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

q   Anggota dipilih melalui pemilu
q   Fungsi:

q   Legislasi, membentuk UU
q   Anggaran, memberi/tidak memberi persetujuan thd

RAPBN
q   Pengawasan, mengawasi pelaksanaan UU dan APBN

q  Hak DPR:

q  Interpelasi, hak meminta
keterangan thd kebijakan
pemerintah

q  Angket, melakukan penyelidikan
thp kebijakan pemerintah

qM  enyatakan pendapat atas
kebijakan pemerintah, kejadian
luar biasa di tanah air dan luar
negeri

q  Mengajukan pertanyaan kepada
pemerintah secara tertulis

q  Menyampaikan usul (petisi)
q  Imunitas, hak membicarakan/

menyampaikan segala hal tanpa
boleh dituntut di pengadilan

Dewan Perwakilan Daerah

•  Dipilih melalui pemilu
•  Merupakan wakil-wakil provinsi
•  Berdomisili di daerah ibukota provinsi dan

bersidang di ibukota negara

•  Tugas:

–  Mengajukan RUU yg berkaitan dengan otonomi daerah
–  Ikut membahas RUU
–  Mengawasi pelaksanaan UU dan meberikan hasil

pengawasan kepada DPR

BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

(EKSAMINATIF)

1.  Lembaga bebas dan
mandiri

2.  Anggota BPK dipilih DPR
dgn pertimbangan DPD
dan diresmikan
Presiden

3.  Tugas:
Memeriksa
pengelolaan dan
tanggung jawab
keuangan negara

MAHKAMAH AGUNG

•  Memegang kekuasaan kehakiman
(yudikatif), Hakim agung diusulkan oleh KY.
Membawahi peradilan di Indonesia

•  Tugas:
–  Menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan

MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan:
1.  Menguji UU thd UUD RI 45
2.  Mengadili sengketa kewenangan lembaga

negara
3.  Memutus pembubaran partai politik
4.  Memutus perselisihan hasil pemilu
5.  Memberikan putusan atas pelanggaran presdien

dan/atau wapres

Komisi Yudisial

Lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas
persetujuan DPR
Tugas:
1.  Mengajukan pengangkatan hakim agung
2.  Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, dan perilaku hakim

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Maksudnya pemerintahan yang baik?

pemerintah dan masyarakat duduk
bersama untuk membicarakan masalah-
masalah yang dihadapi bersama
sekaligus merencanakan bersama
sesuatu yang hendak dilakukan di masa
mendatang.

3 Unsur pokok tata
pemerintahan yang baik

•  Unsur pemerintah yang dipercaya menangani
administrasi negara pada suatu periode
tertentu

•  Unsur swasta/ wirausaha yang bergerak dalm
pelayanan publik

•  Unsur warga masyarakat

Tata kelola pemerintahan yang baik terkait
struktur pemerintahan mencakup hal-hal berikut:

•  Hubungan antara pemerintah dan pasar
•  Hubungan antara pemerintah dan rakyat
•  Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
•  Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan

pejabat yang diangkat (birokrat)
•  Hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan

penduduk perkotaan serta pedesaan
•  Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas

rancangan undang-undang
•  Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga

internasional

Persyaratan untuk mengimplementasikan tata
kelola pemerintahan yang baik

•  Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor
publik

•  Terwujudnya akuntabilitas publik
•  Tersedianya perangkat hukum yang memadai
•  Adanya sistem informasi yang menjamin akses

masyarakat terhadap berbagai kebijakan
pemerintah maupun swasta
•  Adanya transparansi dalam pembuatan
kebijakan dan implementasinya

Tugas
Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik

Ciri-ciri Tata Kelola Pengertiannya

Demokratis Menjalankan tata pemerintahan secara
terbuka terhadap kritik dan kontrol
rakyat
Demokratis

Penguatan diri sendiri

Keseimbangan dan kekuatan

Independensi