Akuntansi Kewajiban Satker

NENIE LISYANINGRUM, S.Pd

KELAS XII

HANDOUT

PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/INSTANSI
PEMERINTAH

Akuntansi Kewajiban Satker

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan berkah-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan bahan ajar “Praktikum Akuntasi Lembaga/Instansi
Pemerintah pada materi kewajiban satker” ini dengan baik. Bahan ajar ini merupakan
bahan ajar yang dikembangkan untuk memudahkan proses pembelajaran mata
pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah, sesuai dengan
Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Bahan ajar ini berisi peta konsep, ringkasan materi dan latihan soal. Bahan ajar
dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa sebagai sumber belajar pendamping
siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan. Bahan ajar ini disajikan per KD dengan
tujuan agar dapat mempermudah siswa dalam belajar, serta tampilannya dibuat lebih
menarik agar siswa merasa senang saat belajar.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan lembar kegiatan peserta didik ini, semoga Allah SWT selalu
melimpahkan karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan LKPD ini
masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis
guna menyempurnakan lembar kegiatan peserta didik di masa mendatang.

Purwodadi, September 2022

1

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...............................................................................................................1
DAFTAR ISI............................................................................................................................2
PETUNJUK PENGGUNAAN ................................................................................................3
KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN ..............................................................................4
KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI .........4
TUJUAN PEMBELAJARAN.........................................................................................4
PETA KONSEP.........................................................................................................................5
MATERI PEMBELAJARAN .................................................................................................5
RANGKUMAN..........................................................................................................................14
LATIHAN SOAL ....................................................................................................................15
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................................16

2

PETUNJUK PENGGUNAAN

Berikut ini disajikan petunjuk penggunaan bahan ajar yang ditunjukkan kepada
peserta didik untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal pada saat pembelajaran
Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah kelas XII semester I pada
materi kewajiban Satker.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh peserta didik :
1. Berdoalah sebelum memulai mempelajari bahan ajar ini.
2. Baca dan pahami dengan baik kompetensi dasar dan indicator pencapaian

kompetensi yang terdapat dalam bahan ajar ini.
3. Baca dan pahami dengan baik materi pembelajaran.
4. Gunakan berbagai macam sumber referensi yang relevan seperti buku dan

internet untuk memperluas pemahaman anda tentang materi yang diajarkan.
5. Kerjakan soal latihan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materimu.
6. Bertanyalah pada guru jika menemukan kesulitan dalam memahami materi

maupun menyelesaikan tugas.

3

AKUNTANSI KEWAJIBAN SATKER

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.11 Menganalisis transaksi 3.11.1 Menguraikan pengertian akuntansi kewajiban satker

akuntansikewajiban satker dan 3.11.2 Mengklasifikasi kewajiban satker

akuntansikewajiban desa/ 3.11.3 Mengimplementasikan pengakuan dan pengukuran

kelurahan kewajiban satker

3.11.4 Menganalisis transaksi akuntansi kewajiban satker

4.11 Melakukan pencatatan akuntansi 4.11.1 Menyusun pencatatan akuntansi kewajiban satker

kewajiban satker dan akuntansi

kewajiban desa/ kelurahan

C. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah mengamati powerpoint yang ditayangkan guru, siswa dapat menguraikan pengertian
akuntansi kewajiban satker dengan benar.

2. Setelah mengamati powerpoint yang ditayangkan guru, siswa dapat mengklasifikasi kewajiban
satker dengan tepat.

3. Setelah mengamati powerpoint yang ditayangkan guru, siswa dapat mengimplementasikan
pengakuan dan pengukuran kewajiban satker dengan benar.

4. Setelah mengamati contoh pencatatan transaksi pada powerpoint yang ditayangkan guru dan
diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis transaksi akuntansi kewajiban satker dengan tepat.

5. Setelah mengamati contoh pencatatan transaksi pada powerpoint yang ditayangkan guru dan
diskusi kelompok, siswa dapat menyusun pencatatan akuntansi kewajiban satker dengan benar.

4

PETA KONSEP

Akuntansi Pengertian Kewajiban
Kewajiban untuk Klasifikasi Jangka Pendek
Pengakuan
SKPD Pengukuran Kewajiban
Pencatatan Jangka Panjang

Pendekatan
Beban

Pendekatan Aset

MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian Kewajiban
Dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor

09, Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakhibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

B. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dibagi menjadi 3 yaitu :
1. Kewajiban Jangka Pendek

0

21101 Utang Perhitungan Fihak Ketiga
21102 Utang Taspen
21103 Utang iuran jaminan kesehatan
21104 Utang PPh Pusat
21105 Utang PPn pusat
21106 Utang Taperum
21107 Utang iuran wajib pegawai
21108 Utang jaminan
Utang perhitungan pihak ketiga lainnya
21201
21202 Utang bunga
21203 Utang bunga kepada pemerintah
21204 Utang bunga kepada pemerintah daerah lainnya
21205 Utang bunga kepada BUMN/BUMD
21206 Utang bunga kepada Bank/lembaga keuangan bukan bank
Utang bunga dalam negeri lainnya
21301 Utang bunga luar negeri

Bagian lancer utang jangka panjang
Bagian lancar utang dalam negeri sector perbankan

1

21302 Bagian lancar utang dari lembaga keuangan bukan bank
21303 Bagian lancar utang pemerintah pusat
21304 Bagian lancar utang pemerintah provinsi lainnya
21305 Bagian lancar utang kabupaten/kota

21401 Pendapatan diterima di muka
21402 Setoran kelebihan pembayaran dari pihak ke-3
21403 Uang muka penjualan produk pemda dari pihak ke 3
21404 Uang muka lelang penjualan asset daerah
Pendapatan diterima di muka lainnya
21501
21502 Utang belanja
21503 Utang belanja pegawai
21504 Utang belanja barang dan jasa
21505 Utang belanja modal
21506 Utang belanja subsidi
Utang belanja pemerintah daerah lainnya
21601 Utang belanja lain-lain

Utang jangka pendek lainnya
Utang kelebihan pembayaran PAD

2

21602 Utang kelebihan pembayaran transfer
21603 Utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah
21604 Utang transfer
21605 Utang jangka pemdek lainnya

2. Klasifikasi Kewajiban Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri

22101 Utang dalam negeri sector perbankan

22102 Utang dari lembaga keuangan bukan bank

22103 Utang dalam negeri obligasi

22104 Utang pemerintah pusat

22105 Utang pemerintah daerah lainnya

22106 Utang dalam negeri lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya

22201 Utang jangka panjang lainnya

C. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:
a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau

3

b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan
pemerintah daerah; atau

c) Pada saat kewajiban timbul.

CONTOH :
Tgl 15 juli 2021, Dinas Pendidikan Kab. membeli ATK
sebesar Rp1.250.000,00.Bendahara Pengeluaran belum
melakukan pembayaran, sedangkan ATK telah diterima oleh
penyimpan atau pengurus barang dan dibuatkan Berita Acara
Serah Terima (BAST). Berdasarkan transaksi tersebut
diketahui kewajiban SKPD muncul pada tanggal 15 Juli 2021
sehingga kewajiban diakui pada tanggal yang sama.

Kewajiban dapat timbul dari:
a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang

berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai
dengan saat tanggal pelaporan;
c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);
dan
d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

D. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban
pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Seperti contoh diatas maka dapat diukur kewajibannya sebesar 4
Rp1.250.000,00.

Seperti contoh diatas maka dapat diukur kewajibannya sebesar

Berikut penerapatan nilai keuangan untuk pos kewajiban pada laporan keuangan
sesuai PSAP No.9
1) Kewajiban pihak ketiga

Yaitu utang saat pemerintah menerima ha katas barang dalam perjalanana
yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah
yang belum dibayarkan untuk barang ersebut. Jumlah kewajiban yang
disebabkan transaksi antarunit pemerintahan harus dipisahkan dengan
kewajiban kepada unit nonpemerintah.
2) Kewajiban transfer
Yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada
entitas lain sebagai akhibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer
diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3) Kewajiban beban bunga
Yaitu utang bunga atas utang pemerintah. Utang ini harus dicatat sebesar
biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga yang dimaksud dapat
berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun dari luar negeri. Utang
bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap
akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
4) Utang perhitungan pihak ketiga
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan
pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada
laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
5) Pendapatan diterima di muka
Pada saat pemerintah menerima uang muka atas suatu transaksi yang akan
direalisasikan di masa mendatang, pemerintah harus mengakui penerimaan

5

tersebut sebagai kewajiban. Apabila transaksi tersebut nantinya terealisasi,
uang muka tersebut akan diberlakukan sebagai pengurang nilai pembayarannya.

Sesungguhnya
bersama kesulitan,

ada kemudahan
(QS Al-Insyirah)

D. Pencatatan Kewajiban

1) Langkah-Langkah Teknis
Pendekatan Beban : dimana setiap pembelaian barang dan jasa akan
diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barnag dan jasa itu dimaksud
untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah
dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya
utang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat “Beban...(sesuai
rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja” di kredit dengan jurnal:

Beban.... xxx
Utang Belanja xxx

6

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat “Utang
Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (untuk kasus belanja
menggunakan UP) atau “RK PPKD” (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS)
di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

ATAU

Utang Belanja xxx

RK PPKD xxx

Contoh :

a) Utang Belanja Barang atau Jasa

1. Pada tanggal 20 maret 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Mawar melakukan
pembelian alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp3.500.000,00. ATK tersebut
akan segera digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh bendahara
pengeluaran belum dilakukan pembayaran, dan barang dan jasa yang dibeli
telah diterima oleh penyimpan barang/pengururs barang dengan berita acara
serah terima (BAST) dari rekanan.
Analisis :
Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui jika Dinas Kesehatan
Kabupaten Mawar melakukan pembelian alat tulis kantor (ATK) secara kredit.
Hal ini akan menyebabkan beban persediaan ATK bertambah disebelah Debet
dan utang belanja ATK bertambah disebelah kredit.

7

Tanggal Kode Rekening Uraian Ref Debet Kredit

2021 15 9 1 1 01 01 Beban persediaan ATK Rp3.500.000,00

Mar Utang Belanja ATK Rp3.500.000,00

(Jurnal LO atau

neraca)

2. Pada tanggal 21 maret 2021, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran

atas pembelian ATK dengan diterbitkannya SP2D LS (Surat pencairan dana

langsung dari rekening Koran PPKD) dan pembayaran tersebut telah diterima

oleh rekanan.

Analisis :

Berdasarkan transaksi diatas, dapat diketahui jika bendahara pengeluaran

dinas kesehatan Kabupaten Mawar melakukan pembayaran atas uatang

pembelian ATK secara langsung dari rekening koran Pejabat pengelola

Keuangan Daerah (RK-PPKD). Transaksi tersebut akan dicatat dalam 2 jurnal,

yaitu jurnal Laporan operasional (Jurnal LO) yang nantinya akan masuk

kedalam neraca, dan jurnal Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Tanggal Kode Rekening Uraian Ref Debet Kredit

2021 21 2 1 5 02 06 Utang Belanja ATK Rp3.500.000,00

Mar 3 1 3 01 01 RK-PPKD Rp3.500.000,00

(Jurnal LO atau neraca) Rp3.500.000,00
21 5 1 2 01 01 Belanja ATK

0 0 0 00 00 Perubahan SAL Rp3.500.000,00

(Jurnal LRA)

8

Pendekatan Aset : dimana setiap pembelian barang dan jasa akan
diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud
untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-
jaga.
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah
dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya
utang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat
“Persediaan...(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja” di
kredit dengan jurnal:

Persediaan.... xxx
Utang Belanja xxx

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat “Utang
Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (untuk kasus belanja
menggunakan UP) atau “RK PPKD” (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS)
di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja Xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx
ATAU
Xxx
Utang Belanja Xxx
Perubahan SAL

9

Contoh :

1. Pada tanggal 20 maret 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Mawar melakukan

pembelian obat-obatan sebesar Rp8.000.000,00. Pembelian tersebut belum

dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. Atas transaksi ini penyimpanan atau

pengurus barang menerima berita acara serah terima barang (BAST) dari

rekanan.

Analisis :

Berdasarakan transaksi diatas diketahui jika Dinas Kesehatan Kabupaten

Mawar membeli obat-obatan secara kredit Rp8.000.000,00. Hal ini

menyebabkan utang belanja bahan obat-obatan bertambah di sebelah kredit

dan persediaan bahan obat-obatan juga bertambah di sebelah debet.

Tanggal Kode Rekening Uraian Ref Debet Kredit

2021 20 1 1 7 02 04 Persediaan obat-obatan Rp8.000.000,00

Mar 2 1 5 02 07 Utang Belanja obat- Rp8.000.000,00

obatan

(Jurnal LO atau neraca)

2. Pada tanggal 25 maret 2021, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran
atas pembeliaan obat-obatan melalui mekanisme Ganti Uang (GU).
Analisis :
Berdasarkan transaksi diatas diketahui jika bendahara pengeluaran melakukan
pembayaran utang belanja obat-obatan sebesar Rp8.000.000,00 dengan
menggunakan kas Bendahara pengeluaran. Transaksi ini akan dicatat PPK-SKPD
ke dalam 2 jurnal :

10

Tanggal Kode Rekening Uraian Ref Debet Kredit
Rp8.000.000,00
2021 25 2 1 5 02 07 Utang Belanja obat-obatan Rp8.000.000,00
Rp8.000.000,00
Mar 3 1 1 03 01 Kas dibendahara

pengeluaran

(Jurnal LO atau neraca)

2021 25 5 1 2 01 04 Belanja obat-obatan Rp8.000.000,00

Mar 0 0 0 00 00 Perubahan SAL

(Jurnal LRA)

b) Utang Belanja Modal

Selain barang dan jasa, satker juga melakukan belanja modal (Aset Tetap), seperti
Tanah, mesin, gedung, dan asset tetap lainnya. Belanja modal yang dilakukan secara
tunai akan langsung mengurangi RK-PPKD atau perubahan SAL, sedangkan belanja
modal secara kredit akan menambah utang modal.
Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD
mencatat “Aset Tetap” di debit dan “Utang Belanja” di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap xxx
Utang Belanja xxx

1. Pada tanggal 26 maret 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Mawar membeli mobil
dengan rincia sebgai berikut :
a. Harga beli Rp150.000.000,00
b. Harga pengiriman oleh ekspedisi Rp2.000.000,00

11

Analisis :

Berdasarkan transaksi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Mawar membeli

barang modal berupa mobil secra kredit sebesar Rp152.000.000,00. Transaksi

ini menyebabkan aset tetap bertambah disebelah debet dan utang modal

bertambah disebelah kredit. Berikut jurnal oleh PPK-SKPD :

Tanggal Kode Rekening Uraian Ref Debet Kredit

2021 26 1 3 2 04 01 Kendaraan Dinas Rp152.000.000,00

Mar bermotor perorangan

2 1 5 03 05 Utang belanja modal Rp152.000.000,00

kendaraan bermotor

perorangan

(Jurnal LO atau neraca)

2. Pada tanggal 28 maret 2021 bendahara pengeluaran melakukan pembayaran atas

pembelian mobil dengan diterbitkanmya SP2D LS.

Analisis :

Berdasarkan transaksi diatas, diketahui jika pembelian mobil dinas telah dibayar

secara langsung dari RK-PPKD. Transaksi dicatat dalam 2 jurnal, yaitu jurnal LO

dan jurnal LRA. Berikut pencatatan yang dilakukan PPK-SKPD :

Tanggal Kode Rekening Uraian Ref Debet Kredit

2021 28 2 1 5 02 05 Utang Belanja obat- Rp152.000.000,00

Mar obatan

3 1 1 01 01 RK-PPKD Rp152.000.000,00

(Jurnal LO atau neraca)

2021 28 5 2 2 04 02 Belanja modal Rp152.000.000,00

Mar pengadaan kendaraan

12

dinas bermotor

perorangan

0 0 0 00 00 Perubahan SAL Rp152.000.000,00

(Jurnal LRA)

JURNAL STANDAR PENCATATAN KEWAJIBAN SKPD

No Transaksi Uraian Debet Kredit

1 Pengakuan terjadinya Jika menggunakan pendekaan asset

utang (belum dilakukan Persediaan…. xxx

pelunasan) Utang Belanja…. xxx

Jika menggunakan pendekatan beban

Baban….. xxx

Utang Belanja…. xxx

2 Pembayaran/Pelunasan Utang Belanja….. xxx

utang dengan mekanisme Kas diBendahara Pengeluaran xxx

TU/GU Belanja… xxx

Perubahan SAL xxx

3 Pembayaran/Pelunasan Utang Belanja…. xxx

utang dengan mekanisme RK-PPKD xxx

LS Belanja ….. xxx

Perubahan SAL xxx

"Jika kamu tak sanggup
menahan lelahnya belajar, maka
kamu harus sanggup menahan

perihnya kebodohan."

13

RANGKUMAN

(Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09)
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakhibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Berdasarkan PSAP No. 9, kewajiban dikasifikasikan menjadi 3 yaitu
1. Kewajiban berdasarkan sumber pinjaman : Pinjaman dalam negeri dan Pinjaman

luar negeri
2. Kewajiban berdasarkan Jatuh Tempo : Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban

jangka panjang
3. Pinjaman pemerintah daerah
Kewajiban diakui pada saat: pinjaman diterima oleh pemerintah; atau Dana pinjaman
dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau Pada
saat kewajiban timbul.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban
pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Pencatatan kewajiban SKPD dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu :
pendekatan Beban dan Pendekatan Pendapatan.

14

TUGAS MANDIRI

Jawabalah Pertanyaan-Pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Melati pada tahun

2020 memiliki utang atas pembelian material untuk kegiatan pembangunan
jembatan Sungai Buaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakhibatkan aliran keluar sumber daya ekonomis
pemerintah. Jelaskan karakteristik kewajiban dalam konteks pemerintah!
2. Pada tanggal 9 September 2020, Rumah Sakit Umum Kabupaten Melati membeli
200 unit perlengkapan APD secara kredit untuk siaga dalam menghadapi pandemic
COVID-19. Pembelian perlengkapan APD secara kredit termasuk salah satu jenis
klasifikasi kewajiban yaitu utang belanja barang dan jasa SKPD. Berdasarkan
data tersebut, jelaskan klasifikasi kewajiban berdasarkan jatuh temponya !
3. Pada tanggal 11 Februari 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
melakukan pinjaman dana pada Bank Planet Bumi sebesar Rp2.000.000.000,00
untuk belanja modal bahan baku pembangunan saluran air Kabupaten Melati.
Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari
masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga
internasional. Jelaskan klasifikasi kewajiban berdasarkan sumber pinjaman !
4. Pada tanggal 10 Maret 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membeli buku-
buku guna melengkapi ruang baru yang telah selesai pembangunannya. Pembelian
tersebut belum dibayar oleh bendahara pengeluaran namun penyimpan atau
pengurus barang telah menerima BAST dari rekanan. Kewajiban diakui pada saat

15

dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Apakah penyebab
terjadinya pengakuan kewajiban ?
5. Pada tanggal 19 Juni 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membeli
peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp2.000.000,00. Pembelian
tersebut belum dibayar oleh bendahara pengeluaran namun penyimpan atau
pengurus barang telah menerima BAST dari rekanan. Analisislah transaksi
tersebut dan buatlah pencatatannya!

Selamat Mengerjakan !!!!

Sumber :
1. Astuti dan Dara (2019). Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah kelas

XII. Surakarta: Mediatama.
2. Kusmayadi dan Harti (2019). Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah

kelas XII. Jakarta: Erlangga.
3.

16