Dosen Pengampu
Mempelajari kebijakan PENDIDIKAN merupakan suatu hal yang penting karena merupakan kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, untuk memahami studi mengenai kebijakan publik (public policy) khususnya kebijakan pendidikan (educational policy). Kebijakan Pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik, oleh sebab itu setiap program- program dalam dunia pendidikan adalah program-program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal memberikan pendidikan bagi setiap warga negara.
Kepentingan kebijakan pendidikan erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan pendidikan, tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas – apabila ilmuwan pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (policy maker) – akan tetapi lebih dari sekadar itu, ilmuwan pendidikan diharapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidaktepatan) dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
Formulasi kebijakan pendidikan ialah cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.
• identifikasi dan formulasi masalah kebijakan, • penentuan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah • pengkajian atau analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan, • pelaksanaan kebijakan dan menentukan standar kinerja minimal, • evaluasi keberhasilan, dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti cost-benefit analysis, costeffectiveness analysis dan lain-lain
Perumusan masalah dalam analisis kebijakan pendidikan ini, bisa dilakukandalam beberapa tahapan, antara lain: 1) fikirkan masalah pendidikan yang hendak diatasi, 2) tetapkan batasan dari masalah pendidikan, 3) kumpulkan fakta dan informasi dari masalah pendidikan yang akan diatasi, 4) rumuskan tujuan dan objektif yang relevan dengan masalah pendidikan yang akan diatasi, 5) identifikasi payungterhadap masalah pendidikan yang akan diatasi, 6) perhitungkan biaya dan manfaat dari masalah pendidikan yang akan diatasi, 7) tinjau kembali rumusan masalah pendidikan yang telah disusun (Sofian, E., 2001).
Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam mengenali adanya masalah kebijakan (Darwin, 1995:2-4), yaitu: (a) menyangkut kepentingan masyarakatluas, (b) serius dimana suatu situasi dapat diangkat sebagai masalah kebijakan jika situasitersebut berada di atas ambang toleransi untuk diabaikan begitu saja, (c) potensial menjadi serius dalam arti bahwa suatu masalah mungkin pada saatini belum berkembang cukup serius, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi sangat serius, (d) ada peluang untuk memperbaiki.
Tahapan penyusunan Agenda. Tahap ini suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Agenda setting merupakan suatu tahapan untuk menemukan dan memutuskan masalah yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (Ripley, 1985). Agenda setting juga menjadi sebuah langkah awal dari berbagai tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Sehingga agenda setting menjadi tahapan yang sangat penting dalam analisis rumusan masalah kebijakan pendidikan. Digarisbawahi juga agenda setting memperjelas tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Di dalam perumusan masalah kebijakan dibantu dengan agenda setting, nantinya akan diketahui ke arah mana kebijakan pendidikan itu dibuat oleh pemerintah, apakah berpihak pada masyarakat atau penguasa.
Fase Formulasi Kebijakan. Tahap ini adalah tahap perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah (Islamy, 2001: 92).
Tahapan Adopsi Kebijakan. Tahap ini merupakan tahap dimana dari banyaknya alternatif yang ditawarkan, maka sampailah pada tahap kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas penyusun kebijakan. (Soenarko, 1998:179) menyatakan bahwa terhadap suatu rancangan yang disepakati harus dipertimbangkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apakah suatu keputusan yang diambilkan diterima atau tidak. Apabila tidak diterima, maka berarti bahwa rancangan kebijakan tersebut harus dirumuskan kembali (reformulated) atau memang ditolak sama sekali (rejected). Sebaliknya, apabila rancangan itu diputuskan untuk dapat diterima, maka rancangan kebijakan tersebut lalu disahkan dan selanjutnya diimplementasikan.
Tahapan Implementasi Kebijakan. Tahap ini merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan administrasi maupun agenagen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoretis (Muhammad Jumhadi dan Warijo, 2008). Solichin Mujianto (2015:151) menyatakan implementasi kebijakan sebagai proses panjang penyelesaian masalah, bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan usaha atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan bisa dilaksanakan dalam praktik, sebab sebaik apapun rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak di implementasikan, tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebaliknya sesederhana apapun rumusan kebijakan pendidikan itu, jika sudah diimplementasikan, akan lebih berguna apapun dan seberapa pun hasilnya.
Implementasi kebijakan pendidikan menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan dalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat (public). Dalam hal ini, dapat diketahui bila dalam tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.
Tahapan Penilaian Kebijakan. Penilaian suatu kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan (Islamy:2001, 112). Penilaian kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting. Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas, karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat dikenali tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan baru.
Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam: 1. Legislatif Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan, karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka. 2. Eksekutif Eksekutif disini adalah para pelaksana undang- undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jabaran.
3. Administrator Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. 4. Partai Politik (Parpol) Di Indonesia peran Parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan Parpol. Peran parpol disini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan Negara maupun daerah. (Hasbullah, 2015)
5. Interest Group (kelompok berkepentingan) Interest Group ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok professional lainnya. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan. 6. Organisasi Masyarakat (Ormas) Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Dalam perumusan kebijakan pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, dan KAHMI.
7. Perguruan tinggi Perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan pendidikan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena disinilah nilai-nilai idealisme masih dipertahankan, dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. 8. Tokoh perorangan. Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan, dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya.
Proses Komunikasi Secara bahasa, kata komunikasi atau comunication dalam bahasa inggris berasal dari bahasa latin communis yang berarti ‘sama’, comunico, communicatio atau communicare yang berarti ‘membuat sama’ (to make common). Istilah pertama (communis) adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2005) Komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan komunikannya adalah para pelaksana kebijakan pendidikan beserta dengan perangkat- perangkat dan masyarakat pada umumnya. Adapun bahan yang dikomunikasikan adalah rumusan-rumusan kebijakan. Selanjutnya, para pelaksana kebijakan pendidikan bersama dengan perangkatnya, mengkomunikasikannya lagi rumusan kebijakan pendidikan tersebut kepada masyarakat (Hasbullah, 2016]
Fungsi Komunikasi Tugas para analisis kebijakan dalam hal ini adalah menyampaikan alternatif atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua pihak yang berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik mengenai keabsahan gagasan-gagasan yang diusulkan. Pihak-pihak tersebut terdiri atas pembuat keputusan, para perencana, para peneliti dan para pemikir, pelaksana, serta masyarakat luas. Pihak-pihak tersebut ialah mereka yang secara potensial dapat menerima dan menolak setiap gagasan kebijakan yang diusulkan menurut pertimbangannya masing-masing (Fattah, 2014). a. Komunikasi dengan para pembuat keputusan ini bertujuan untuk menyampaikan usul alternatif kebijakan kepada para pembuat keputusan sekaligus meyakinkan mereka bahwa kebijakan tersebut cukup realistis. b. Komunikasi dengan para perencana dan pengelola dalam pelaksanaan kebijakan, dimaksudkan untuk, meyakinkan mereka bahwa alternatif kebijakan ini sudah diuji apakah realistis atau tidak. Agar tercipta kesinambungan antara apa yang akan diputuskan oleh pembuat keputusan dengan upaya penjabaran kebijakan tersebut dalam rencana dan pengelolaannya.
c. Komunikasi dengan para pelaksana kebijakan diperlukan agar pihak-pihak yang melaksanakan setiap satuan kegiatan dilapangan mengetahui tujuan utama dari yang mereka lakukan. Di samping itu, dimaksudkan untuk memperkecil distorsi yang sering terjadi antara konsep dan tujuan suatu kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. d. Komunikasi dengan masyarakat juga mutlak diperlukan dengan dasar pemikiran bahwa para pemimpin bangsa yang sekaligus merupakan pembuat keputusaan adalah para pelaksana dari asprasi masyarakat luas. Prinsip pemikian seperti ini penting dipegang secara konsisten agar suatu program atau kebijakan pemerintah tetap mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat.
Model Komunikasi Kebijakan Pendidikan ❖ Satu Arah (Komunikasi Aksi) Model komunikasi satu arah ini, umumnya beasal dari arah atas menuju ke bawah. Model komunikasi kebijakan demikian lazim dikenal dengan top down. Komunikasi yang terjadi ialah sepihak. Pembuat kebijakan sebagai komunikatornya, sementara pelaksana dan khalayak menjadi komunikannya. ❖ Model Komunikasi Dua Arah (Komunikasi Interaksi) Model ini mempunyai aliran dua arah sekaligus, ialah aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ada kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan yang bekapasitas sebagai sumber pesan dengan para pelaksana kebijakan yang berkapasitas sebagai penerimanya, di mana sumber pesan dengan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang. ❖ Model Komunikasi Multiarah (Komunikasi Transaksi) Model komunikasi ini mempunyai aliran yang multiarah. Aliran pesan, tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan. Dengan demikian, keseluruhan komponenkomponen komunikasi, baik yang bertindak selaku pemberi pesan maupun yang bertindak selaku penerima pesan, sama- sama memberikan kontribusi yang seimbang dalam proses komunikasi.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan kebijakan pendidikan. a. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Pendidikan Globalisasi di masa kini mempercepat dan mempermudah orang-orang dalam melakukan pergerakan, baik pergerakan layanan, modal, barang, pemikiran, dan pengetahuan antar negara di seluruh dunia. Globalisasi telah membuat seluruh dunia menjadi seperti wilayah yang kecil karena batasan-batasan antar negara telah semakin mudah untuk dilalui, dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya globalisasi, kebijakan pendidikan menjadi lebih diinternasionalkan karena dominansi ekonomi global terhadap setiap negara. Kebijakan pendidikan masa kini telah dibentuk dan diterapkan dalam konteks global. Pada konteks ini, daya saing negara di masa global telah menjadi target kebijakan pendidikan berbagai negara. Banyak negara memprioritaskan pembuatan dan penerapan kebijakan pendidikan yang dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi terhadap negara lain, termasuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal.
b. Pengaruh Kondisi Negara Berkembang terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan Pada banyak negara berkembang, kontrol pengeluaran ex-ante serta proses yang panjang untuk menyetujui pengeluaran, menyulitkan kementerian pendidikan untuk segera menanggapi keadaan yang berubah. Hal ini menghambat pelaksanaan proyek reformasi pendidikan. c. Pengaruh Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan Aparatur negara yang berperan dalam pembentukan dan penerapan kebijakan pendidikan juga berpengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan pendidikan itu sendiri. d. Pengaruh Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu elemen pelaksana kebijakan pendidikan. Implementasi dari kebijakan pendidikan dan segala inovasi yang dibuat di sekolah memerlukan dukungan dari orang-orang pelaksananya, meliputi interaksi personal, pengalaman melalui pelatihan dalam jabatan, dan bentuk dukungan lainnya. Sejumlah penelitian telah mengungkap dari waktu ke waktu bahwa peranan pelaksana kebijakan ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan tidak mampu digantikan oleh apapun dan peranan tersebut sangat penting.
Evaluasi dan Penelitian Kebijakan Pendidikan Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan benar-benar sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta dapat memberikan dampak nyata terhadap khayalak sesuai dengan yang diinginkan. Sekaligus dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan atas kebijakan pendidikan tersebut diimplementasikan. Tidak kalah pentingnya juga, kita bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan itu, memberikan manfaat atau menimbulkan kerugian, kegaduhan dan lainnya. Proses evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan untuk menilai keefektifan dan bentuk pertanggungjawabkan penyelenggara pendidikan kepada publik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan guna mengukur tingkat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Untuk itu evaluasi kebijakan pendidikan bisa menjadi alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan pendidikan, guna menentukan rekomendasi bagi perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan pendidikan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan (Hasbullah; 2015).
Evaluasi kebijakan pendidikan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target (aspek efektivitas kebijakan = hasil;tujuan) atau perbandingan input dengan output sebagai aspek efisiensi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun aspek-aspek yang sering di evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain 1) proses pembuatan kebijakan, 2) konsekuensi dan dampak kebijakan serta efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan pendidikan bisa diarahkan pada tiga komponen; 1) administratif, yaitu mengukur prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, biasanya lebih pada aspek finansial; 2) yudisial; yaitu mengukur objek-objek hukum, yang mungkin di langgar atau tidak di langgar; 3) politik, yaitu mengukur pertimbangan politik dari kebijakan pendidikan itu (Putra; 2012).
Tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain mengukur 1) apakah pengaruh program terhadap masyarakat, misalnya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan gratis, 2) apakah program kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kebijakan, 3) apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, apakah penggunaan bisa dipertanggungjawabkannya, sehingga benar-benar semua standar sudah dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut, 4) mengidentifikasi dan menemukan, dimensi mana program dari kebijakan yang jalan dan sebaliknya tidak jalan, 5) pengembangan staf pelaksana program pendidikan, apakah staf mempunyai keterampilan dan kompetensi untuk untuk bekerjaapakah para staf perlu menerima supervisi dan koreksi atas kelemahannya, 6) memenuhi ketentuan Undang-undang dan produk peraturan lainnya (Subarsono, 2013).