E-BOOK UJIAN PRAKTEK SEJARAH PEMERINTAHAN GUS DUR PADA ERA REFORMASI (1999-2001) Disusun oleh Kinanti Annisa Putri Dianri XII MIPA 1 Livia Salsabila XII MIPA 1 Rahmania Alyssa Zahra XII MIPA 1 Zahra Aulia Ramadhanty XII MIPA 1 SMAN 28 KABUPATEN TANGERANG TAHUN AJARAN 2024
1 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL..................................................... DAFTAR ISI................................................................. 1 BAB 1............................................................................ 2 BAB 2............................................................................ 6 BAB 3............................................................................ 12 BAB 4............................................................................ 16 BAB 5............................................................................ 19 DAFTAR PUSTAKA................................................... 20
2 BAB 1: Naiknya Gusdur sebagai Presiden di Era Reformasi 20 Oktober 1999, adalah hari dimana KH Abdurrahman Wahid atau lebih sering disapa Gus Dur, dilantik sebagai Presiden Ke-4 Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gus Dur merupakan presiden terpilih pertama di Era Demokrasi Indonesia, melalui proses Pemilihan Umum tahun 1999, yang mengusung asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Beliau menggantikan tongkat kepemimpinan BJ Habibie, yang menjabat sebagai Presiden pasca keruntuhan Soeharto dan Rezim Orde Baru. Ada proses dramatis dibalik naiknya Gus Dur saat Pemilihan Umum tahun 1999.
3 Setelah Soeharto tumbang dan digantikan BJ Habibie, masyarakat menuntut Pemilihan Umum tahun 1999 untuk dipercepat. Walhasil, pada tanggal 7 Juni 1999 silam, 48 Partai Politik di Indonesia bersaing pada kontestasi politik. Waktu itu, sejumlah Partai Politik keluar dengan koleksi suara yang dominan. PDI-P memenangkan 33,7% suara; Golkar meraup 22,4% suara; dan PKB bentukan Gus Dur mengantongi 12,6% suara. Angka ini juga diikuti PPP dan PAN, yang memperoleh 10,7% suara dan 7,1% sisa suara. Menariknya, pada proses pemilihan Presiden-yang waktu itu masih dipilih langsung oleh MPR, nama Gus Dur yang tidak diunggulkan justru mencuat dan menguat ke permukaan. Hal ini bermula dari urungnya BJ Habibie (Golkar) untuk maju ke bursa pencalonan Presiden, setelah pertanggungjawaban sang Teknokrat ditolak MPR. Kemudian, ketika nama Megawati santer digadang sebagai Calon Presiden, tercipta gejolak penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Akhirnya, melihat situasi yang rawan ini, sejumlah tokoh dan Partai Politik bergegas membentuk poros tengah, untuk menyokong Gus Dur di pencalonan Presiden. Hasilnya, Gus Dur yang
4 keluar terpilih sebagai Presiden RI ke-4, dengan mengantongi 373 suara, mengungguli Megawati yang hanya mendapat 313 suara. Dalam Biografi Gus Dur yang dituliskan oleh Greg Barton, situasi ini berlangsung secara dramatis dengan bumbu keterkejutan. Sebab saat awal penghitungan, Megawati telak mengungguli sang Kyai. Namun, plot twist malah muncul di tengah proses penghitungan, ketika Gus Dur menyamai perolehan 250 suara milik Megawati. Puncaknya, pundi suara milik Gus Dur terus melesat hingga akhir, menjaraki 60 suara di atas Megawati. Barton juga menuturkan, kalau peristiwa ini disambut hadirin di ruang sidang MPR sambil melantunkan shalawat Badar. Di samping itu, Megawati yang menyadari bahwa dirinya kalah, menghampiri Gus Dur secara perlahan, meletakan tangannya ke pundak Sang Pemimpin NU, lalu membubuhkan sebuah senyum simpul lengkap dengan mata yang sedikit berlinang. Di tengah keriuhan yang terjadi, Gus Dur yang tidak lagi prima usai terkena serangan stroke setahun sebelumnya, justru terlihat tenang dan santai. Sementara sang istri, Sinta Nuriyah, dan putrinya, Yenny Wahid, berdiri di
5 sisinya—dan Megawati, sambil menyimpan mimik muka yang tidak menyangka.
6 BAB 2: Kebijakan Ekonomi dan Politik pada Masa Pemerintahan Gus Dur a. Bidang Ekonomi Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari. Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wakil presiden yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak
7 melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen. Meskipun begitu ditengah anggaran negara yang minus sekitar Rp 42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia menggeliat pasti. Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia cuma membukukan pertumbuhan yang relatif rendah maka di tahun 2000-an ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3-4%. Sementara inflasi bertengger pada angka terkendali, sekitar 7%. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang tertunda, dulu orang menunda konsumsinya karena krisis dan menyimpan uangnya dibank sekarang mereka mengonsumsikannya. Kemudian naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik, yang diuntungkan oleh rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar. Naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam menambah pemasukan keuangan
8 Negara. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Pemerintahan Abdurahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi asset yaitu aset- aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan di pasar modal untuk membiayai pembangunan nasional. namun sayangnya hal itu tidak dapat terwujud karena Abdurrahman Wahid berhasil dilengserkan oleh MPR melalui Sidang Istimewa kedudukannya kemudian digantikan oleh Megawati b. Bidang Politik Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Di masa Orde Baru, Departemen Penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin.
9 Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dijadikan kementerian non portofolio alias menteri negara. Akibatnya Departemen Koperasi dan Pengusaha. Kecil Menengah tak punya kaki di daerah Ini sekaligus menandai disisihkanya kembali sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak. Keadaan ini berlangsung sampai sekarang. Lalu Panglima TNI, yang selama puluhan tahun selalu dipegang Angkatan Darat, diberikan Abdurahman Wahid kepada Laksamana Widodo HS dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap Partai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Lawan politik KH. Abdurrahman Wahid menganggap kebijakan ini hanya kepentingan KH. Abdurrahman Wahid semata, untuk mendapat simpati dari para keluarga mantan tahanan politik yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada titik ini Abdurahman Wahid mulai membuka hubungan langsung dengan Israel dan tidaklah gampang dijalankan. Protes dan unjuk rasa ke tidak setujuan marak
10 di seantero negeri. Akibat keinginan membuka hubungan langsung dengan Israel itu Presiden Abdurahman Wahid yang sampai saat itu masih tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres yang berkedudukan di Tel Aviv, langsung dituduh sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat gelagat tidak menguntungkan itu,para wakil rakyat lantas meminta Pemerintah menunda pembukaan hubungan tersebut. Pemerintah memang menyatakan menundanya, tetapi Abdurahman Wahid secara terbuka menganggap pembukaan hubungan dagang dengan Israel itu sah-sah saja. Bagi Presiden pembukaan kontak dagang dengan Israel lebih pantas ketimbang dengan Rusia, Cina atau Korea Utara, Mereka terang-terangan atheis, menentang Tuhan Sementara orang Yahudi dan Nasrani masih mengakui adanya Tuhan. Agama Islam masih satu rumpun dengan mereka, agama samawi. Membuka hubungan dagang dengan Israel jauh lebih menguntungkan daripadamembiarkannya berjalan sembunyi-sembunyi sebagaimana terjadi selama ini. Memang data resmi atas Perdagangan Israel di Singapura menunjukkan sepanjang 1999 nilai ekspor Indonesia ke Negeri Zionis itu mencapai US$ 11 juta.
11 Sedang impor Indonesia dari negeri itu mencapai US$ 6 juta. Semuanya dilakukan melalui pihak ketiga, seperti Singapura dan Belgia. Kebijakan lain yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid Selama pemerintahannya adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintahan Suharto. Inpres itu melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum. Dengan pencabutan larangan tersebut maka terbuka jalan bagi etnik Tionghoa untuk menghidupkan budaya tradisional mereka. Dalam tahun 2000 itu juga Abdurahman Wahid mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dengan demikian maka etnis Cina yang selama kekuasaan Orba mengalami diskriminasi.
12 BAB 3: Pencapaian Indonesia Selama Gus Dur Berkuasa 1. Pemulihan Demokrasi dan Kebebasan Beragama: Membangun Masyarakat yang Toleran dan Pluralistik Setelah melewati masa pemerintahan otoriter Orde Baru, Gus Dur mengambil langkah berani untuk memulihkan demokrasi dan menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Ia berjuang keras untuk mengembalikan hak asasi manusia yang telah lama terpinggirkan, memperkuat prinsip kebebasan beragama, dan mempromosikan dialog antaragama. Melalui keberanian dan kebijaksanaannya, Gus Dur berhasil membawa perubahan penting dalam masyarakat Indonesia, mengangkat kembali pentingnya pluralisme, toleransi, dan harmoni. Tindakan Gus Dur dalam membangun masyarakat yang toleran dan pluralistik melibatkan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, di mana ia mendorong dialog antaragama dan mempromosikan perdamaian. Dia
13 berbicara dengan tokoh agama, melakukan pertemuan antarumat beragama, dan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat. Dalam upayanya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara agama-agama yang berbeda, Gus Dur membantu menyembuhkan luka-luka yang dihasilkan dari konflik sektarian di masa lalu. 2. Penyelesaian Konflik Maluku: Membangun Perdamaian di Tengah Ketegangan Salah satu pencapaian penting Gus Dur adalah upayanya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Maluku. Konflik tersebut telah merenggut banyak korban jiwa dan menghancurkan komunitas. Melalui pendekatan yang berbasis dialog, Gus Dur berusaha membangun perdamaian antara kelompok agama yang bertikai. Ia menunjukkan ketegasan dan kepemimpinan yang bijaksana dalam menengahi perbedaan yang kompleks dan mendamaikan kedua belah pihak. Gus Dur memfasilitasi dialog antarwarga yang terlibat dalam konflik, membantu mereka mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang adil. Ia mengajak tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat
14 untuk duduk bersama, berdialog, dan mencari titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak. Melalui pendekatan ini, Gus Dur berhasil menciptakan suasana yang kondusif bagi perdamaian di Maluku dan mengurangi ketegangan yang ada. 3. Reformasi Ekonomi dan Pemberantasan Korupsi: Mewujudkan Keadilan dan Tata Kelola yang Baik Selain fokus pada perbaikan demokrasi dan perdamaian, Gus Dur juga memprioritaskan reformasi ekonomi dan pemberantasan korupsi. Ia menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan adil hanya mungkin tercapai jika terdapat tata kelola yang baik dan adil. Dalam upayanya untuk mencapai tujuan ini, Gus Dur mengambil langkah-langkah penting untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, mendorong investasi asing, dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Gus Dur memperkenalkan kebijakan ekonomi yang progresif, dengan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan. Ia juga mendorong partisipasi aktif
15 masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, menggandeng sektor swasta, dan memperkuat sektor ekonomi mikro dan kecil. Selain itu, Gus Dur memberikan perhatian serius pada pemberantasan korupsi, dengan membentuk lembaga anti-korupsi yang lebih efektif dan memperkuat hukum yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi.
16 BAB 4: Kasus Kontroversial Selama Gus Dur Berkuasa 1. Kasus Bruneigate Februari 2000, Gus Dur mengunjungi Brunei. Ia kemudian mengajak Sultan Brunei untuk berinvestasi di Aceh. Sultan setuju memberikan dana sebesar USD 2 juta ke Gus Dur karena dia dianggap sebagai orang beragama dan ulama. Sultan Brunei yakin uang akan digunakan sebaik-baiknya.Gus Dur tidak mengumumkan sumbangan ini ke publik. Sebelum skandal bocor, Gus Dur langsung menyimpan uang ini ke rekening pemerintah. Alasannya, Sultan Brunei memintanya untuk merahasiakan uang bantuan tersebut.Pada 28 Mei 2001, Kejaksaan Agung menegaskan Gus Dur tidak terlibat dalam kasus Bruneigate dan Buloggate. Kejaksaan juga mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua kasus itu. 2. Gus Dur Dituding sebagai Antek Yahudi dan Agen Mossad
17 Ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden RI keempat langsung membuat beberapa keputusan kontroversial. Salah satunya ketika dia memerintahkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan Menperindag No.23/MPP/01/ 2001 tanggal 10 Januari 2001, yang melegalkan hubungan dagang antara RI dengan Israel.Gus Dur kemudian mencabut Keppres Nomor 264 tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Sociaety, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (AMORC), dan Organisasi Baha’i. Kepres itu diteken oleh Presiden Pertama RI Soekarno.Keputusan itu diartikan, Gus Dur justru merestui kembali organisasiorganisasi Yahudi-Israel yang pernah dibekukan di Indonesia seperti Freemasonry, Lions Club, Rotary Club, Roikrusian, dan segala organisasi yang dijadikan kedok klandestin Israel yang pernah dilarang Soekarno sejak 1962.Selain itu, kebijakan luar negeri Gus Dur juga diikuti dengan usahanya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Akibat kebijakan-kebijakan Gus Dur itu
18 kemudian beberapa kelompok Islam marah. Mereka menuding Gus Dur sebagai antek Yahudi dan agen Mossad (mata-mata Israel) di Indonesia. Bahkan beberapa kiai NU pun sempat marah dengan Gus Dur.
19 BAB 5: Lengsernya Gus Dur dari Pemerintahan Indonesia Dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi (2007) karya Budi Winarno, puncak dari jatuhnya pemerintahan Gus Dur adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulog Gate. Proses politik yang berlangsung di DPR tersebut kemudian mencuat hingga ke Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Di mana Gus Dur dicopot dari jabatanya sebagai presiden, tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan. Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001 dan MPR mengadakan sidang istimewa yang memilih Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya.
20 DAFTAR PUSTAKA Afrialldi, R. (2022). 20 Oktober 1999: Gus Dur Dilantik Jadi Presiden Ke-4 Indonesia. Diakses pada 12 Februari 2024, dari https://www.cxomedia.id/humanstories/20221020163014-74-176671/20-oktober1999-gus-dur-dilantik-jadi-presiden-ke-4-indonesia Anggeliani, C. (2023). Gus Dur, Menggali Pencapaian Luar Biasa Mantan Presiden Indonesia: Dedikasi dan Perubahan yang Diwariskannya. Diakses pada 12 Februari 2024, dari https://www.indonesiana.id/read/164388/gus-durmenggali-pencapaian-luar-biasa-mantan-presidenindonesia-dedikasi-dan-perubahan-yangdiwariskannya Sihombing, I. dan Gischa, S. (2020). Masa Reformasi di Bawah Pemerintahan Gus Dur. Diakses pada 12 Februari 2024, dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/05/1 54922069/masa-reformasi-di-bawahpemerintahan-gus-dur