Laporan Akuntabilitas Pusdiklatwas BPKP Tahun 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS
PUSDIKLATWAS BPKP
TAHUN 2017

Nomor : LAP-457/DL.2/2018
Tanggal :21 Februari 2018

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan

YME karena dengan karunia dan ridho-Nya kami

dapat melewati tahun 2017 dengan lancar.

Laporan Akuntabilitas Pusdiklatwas BPKP Tahun

2017 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas

Pusdiklatwas BPKP dalam melaksanakan tugas di

bidang peningkatan kompetensi Sumber Daya

Manusia di lingkungan BPKP maupun di

lingkungan mitra kerja BPKP yaitu Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi lain

seperti Kepolisian, TNI, dan Universitas.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban

Pusdiklatwas BPKP kepada Pimpinan BPKP dan

para mitra kerja atas kepercayaan dan dukungan

yang telah diberikan kepada Pusdiklatwas BPKP

selama ini, Pusdiklatwas BPKP selalu berupaya

untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai inovasi dibidang kediklatan baik

dari jenis diklat maupun dari metodologi pemelajaran yang mengikuti pola diklat

modern berbasis teknologi informasi. Inovasi yang telah dilakukan diantaranya

pengembangan Aplikasi Simdiklat, Learning Management System (LMS), metode e-

learning, metode pemelajaran dengan alat peraga, pengembangan aplikasi Registrasi

Online, pengembangan New Adult Learning Methodology, rencana mengembangkan

BPKP Corporate University dalam rangka menyelaraskan program diklat dengan

Renstra BPKP 2015-2019, serta menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan

memberikan akreditasi bagi lembaga diklat lain untuk penyelenggaraan diklat

fungsional auditor.

Semoga capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP selama Tahun 2017 dapat terus

ditingkatkan dan memberikan kontribusi bagi kinerja BPKP dan mitra kerja BPKP

dalam mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya dalam peningkatan kompetensi

SDM.

Kepala Pusat,

Djoko Prihardono, Ak., M.Comm, CA, CFrA, QIA

i

DAFTAR ISI

 Prakata i
 Daftar Isi ii
 Profil Pusdiklatwas BPKP 1
 Capaian Kinerja 7
 Capaian Keuangan 16
 Modul, Buku Kerja, Panduan kerja, & Alat Peraga 17
 Produk Multimedia dan e-Learning 26
 Penerapan SPIP 27
 Quality Assurance 28
 Rencana Pengembangan BPKP Corporate University 29
 Sumber Daya Manusia 35
 Fasilitas Diklat 36
 Testimoni Stakeholder 40
 Peristiwa dan Kegiatan Tahun 2017 46

ii

PROFIL PUSDIKLATWAS BPKP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Keputusan
Kepala BPKP Nomor : Kep-06.00.00-080/K/2001, Pusdiklatwas BPKP
adalah salah satu unit kerja BPKP yang mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan
pelatihan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklatwas BPKP mempunyai
fungsi sebagai berikut:
 Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional,

dan teknis;
 Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan

pelatihan fungsional dan teknis;
 Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
 Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan

dan pelatihan, pembentukan, pengembangan, dan penjenjangan
jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis;
 Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan
fungsional auditor;
 Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan
laporannya; dan
 Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha,
keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

1

Struktur Organisasi

KEPALA
Djoko Prihardono, Ak.,
M.Comm, CA, CFrA, QIA

KABAG TU KABID P2E KABID P3JFA KABID P3KT

Daridin, Ak.MM DR.Api Achmad Moch. Fachrudin,SE, Rizal, Ak,M.B.A
Rochjadi, Ak M.Acc

.

KASUBBAG KASUBBID P2D KASUBBID P5JFA KASUBBID P3K
KEPEGAWAIAN Arfan A. Dalimunthe,
Hanik Inayatur Rohmah, Sigit Satrio Wibowo, SE, MPP, M.EcDev
Sugianto,SH.MH SE, M.PP,M.EcDev, Ak. M.MT
KASUBBID P3TS
KASUBBAG KASUBBID PMD KASUBBID P4JFA
KEUANGAN Dindin
David Bobby,Ak,M.Kom Listari Trisyanti Safrudin,A.Md
Yuspiardi, SE, M.Si

KASUBBAG UMUM KASUBBID ED

Fadjar Patriono Saut G.T. Hutabarat,
Ak., MM.

KASUBBID PD

Nanik Sri Hastuti,
S.H., MH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2

Visi dan Misi

VISI

Menjadi Lembaga Diklat Terdepan
dan Terpercaya di Lingkungan
Pemerintahan

MISI

1. Meningkatkan Kompetensi
Aparatur Negara dalam
Mengimplementasikan SPIP

2. Meningkatkan Kapasitas
Manajemen dan Sumber Daya
Diklat

3

Nilai Luhur

Sebagai unit kerja BPKP, Pusdiklatwas BPKP menjunjung tinggi serta
menempatkan nilai-nilai luhur BPKP.

P PROFESIONAL
I INTEGRITAS

ORIENTASI PENGGUNA

O NURANI dan AKAL SEHAT
N INDEPENDEN

RESPONSIBEL

I
R

4

Kebijakan Mutu

Segenap jajaran Manajemen dan Staf Pusdiklatwas BPKP dalam
menjalankan tugas fungsinya bertekad untuk mencapai kinerja
yang terbaik dengan lima butir kebijakan mutu :

Mengedepankan
Kepuasan
Pelanggan

Penyempurnaan SASARAN Patuh Pada
Secara MUTU/RENSTRA/ Peraturan
Perundang-
Berkesinambungan Renja undangan

Peningkatan Inovasi Segala
Kompetensi Bidang Kediklatan

5

Stakeholders

Dengan motto “Mendidik, Melayani, dan Inovasi” (2MI), Pusdiklatwas BPKP menjalin
kemitraan di seluruh penjuru Indonesia dalam peningkatan kompetensi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah yaitu dengan unit kerja dan perwakilan BPKP,
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi Lain (TNI, POLRI, dan
Universitas).

Unit Kerja Pusat dan Perwakilan BPKP 83 Kementerian dan Lembaga

Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI, POLRI dan Universitas
Pemerintah Provinsi dari 34 Provinsi

6

CAPAIAN KINERJA

Realisasi penyelenggaraan diklat pada tahun 2017 sebanyak 429 kelas dengan total
jumlah peserta sebanyak 12.776 orang yang terdiri atas:

 Diklat Kedinasan, dengan peserta 10orangmengikuti kelas di LAN
 Diklat Teknis Substansi, terselenggara 284 kelas dengan peserta 8.496 orang
 Diklat Fungsional Auditor, terselenggara 137 kelas dengan peserta 4.034 orang
 Diklat Non JFA Certification, terselenggara 8 kelas dengan peserta 236 orang

Jumlah Peserta Diklat sesuai Jenis Diklat tergambar sebagai berikut :

Penyelenggaraan Diklat Tahun 2017

31,57% 1,85% 0,08%

Kedinasan
Teknis Substansi
Fungsional Auditor
Non JFA Certification

66,50%

Jumlah peserta Diklat berdasarkan asal instansi tergambar sebagai berikut:

Jumlah Peserta Diklat Berdasarkan Asal Instansi Tahun 2017

10.000 8.599
8.000
6.000 2.165 1.452
4.000
2.000 560
-

K/L Pemda BPKP Instansi

Lain

7

Diklat Fungsional Auditor

Peserta diklatFungsional Auditor tahun 2017 sebanyak 4.034 orang mengalami
kenaikan sebanyak 594orang atau meningkat sebesar 17,27% dibandingkan dengan
peserta diklat Fungsional Audior tahun 2016 sebanyak 3.440 orang peserta.
Perbandingan Jumlah peserta Diklat Fungsional Auditor tergambar sebagai berikut :

Perbandingan Peserta Diklat Fungsional Auditor

4.500 4.034
4.000
3.500 3.440
3.000
2.500 2.404 2.351
2.000
1.500 1.683
1.000
1.036
500
- RM & STAR PNBP Total
1.036 2.404 3.440
2016 1.683 2.351 4.034
2017

Jumlah peserta diklat Fungsional Auditor berdasarkan asal instansi tergambar sebagai
berikut:

Peserta Diklat JFA Menurut Asal Instansi
Tahun 2017

12,62% 3,89% 18,64%

64,85%
K/L Pemda BPKP Instansi Lain

8

Perkembangan Jumlah Peserta Diklat
Fungsional Auditor Menurut Asal Instansi

Jumlah Peserta 3.000
2.000
1.000

0

K/L Pemda BPKP Instansi Lain

2016 K/L Pemda BPKP Instansi Lain
2017 685 2.201 304 250
752 2.616 509 157

Selama tahun 2016 dan 2017 peserta diklat didominasi para APIP dari
Pemerintah Daerah. Hal ini terkait potensi jumlah APIP di Pemerintah Daerahyang
jauh lebih banyak dibanding instansi lainnya. Jumlah peserta diklat dari Pemda tahun
2017 sebanyak 2.616 orangmeningkat sebanyak 415 orang dari tahun 2016 sebanyak
2.201. Jumlah peserta dari K/L dan BPKPmeningkat,sedangkan peserta dari Instansi
Lainnyamenunjukkan sedikit penurunan.

9

Diklat Teknis Substansi, Kedinasan dan

Non-JFA Certification

Jumlah Peserta diklatTeknis Substansi tahun 2017 sebanyak 8.496 orang mengalami
penurunan sebanyak 381orang atau menurunsebesar 4,29% dibandingkan dengan
peserta diklat tahun 2016 sebanyak8.877 orang peserta.Penurunan tersebut
disebabkan karena pada awalnya tidak tersedia anggaran Rupiah Murni untuk Diklat
Teknis Substansi, namun dengan adanya penghematan anggaran diklat Kedinasan
maka pada Revisi VII diselenggarakan sebanyak 2 kelas. Perbandingan jumlah Peserta
Diklat Teknis Substansi tergambar sebagai berikut :

Perbandingan Peserta Diklat Teknis Substansi

100% RM & STAR PNBP Total
80% 3.253 5.243 8.496
60%
40% 3.889 4.988 8.877
20%
0%

2017

2016

Jumlah peserta diklat Teknis Substansi berdasarkan asal instansi tergambar
sebagai berikut:

Peserta Diklat Teknis Substansi Menurut Asal Instansi
Tahun 2017

5% 9%

16%

70%

BPKP K/L Pemda Instansi Lainnya

10

Perkembangan Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi Menurut Asal
Instansi

Jumlah Peserta 6.000
5.000
4.000 K/L Pemda BPKP Instansi Lain
3.000 1.185 5.082 1.935 675
2.000
1.000 1.357 5.496 794 399

-

2016
2017

Pada tahun 2017jumlah peserta diklat Teknis Substansi dari K/L dan Pemda
mengalami kenaikan,sedangkan peserta diklat dari BPKPdan Instansi lain menurun
sebesar 58,97% dan 40,89% dibandingkan tahun 2016.

Jumlah peserta Diklat Kedinasan (Diklat Kepemimpinan) pada tahun 2017sebanyak 10
orang dengan mengikutkan peserta diklat di LAN. Jumlah peserta diklat inimenurun72
orang dibandingkan tahun 2016 sebanyak 82 orang.

11

Non-JFA Certification merupakan diklat yang diselenggarakan sebelum mengikuti
ujian sertifikasi selain sertifikasi auditor. Pada tahun 2017 peserta Non-jfa certification
sebanyak 236 orang atau meningkat sebesar 2,16% dibandingkan tahun 2016
sebanyak 231 orang. Jumlah peserta diklat Non-jfa certificationberdasarkan asal
instansi tergambar sebagai berikut:

Peserta Diklat Non-JFA Certification Menurut Asal Instansi Tahun 2017

16% 2%

58%

24%

BPKP K/L Pemda Instansi Lainnya

Pada tahun 2017jumlah peserta diklat Non-JFA Certificationdari BPKP mengalami
kenaikan, sedangkan peserta diklat dariK/L, Pemda dan Instansi lain mengalami
penurunan. Perkembangan jumlah perserta diklat Non-JFA Certificationtergambar
sebagai berikut:

Perkembangan Jumlah Peserta Diklat Non JFA Certification
Menurut Asal Instansi

Jumlah Peserta 160
140
120 BPKP K/L Pemda Instansi lainnya
100 122
139 71 33 5
80
60 56 37 4
40
20

0

2016
2017

12

Sebaran Peserta Diklat Tahun 2017

Peserta Diklat yang Berasal dari Pemerintah Daerah Tahun 2017
dengan Jumlah Peserta >143 Orang

Jawa Barat 414 694
Sulawesi Selatan 574
Sumatera Utara 393
391 600 700 800
Papua 368
Sumatera Barat 344
295
Jawa Timur 290
Jawa Tengah 273
Kalimantan Barat 271
266
Lampung 252
Sumatera Selatan 248
241
Riau 226
NTT 224
Jambi 220
DI Aceh
Bangka Belitung 217
Kalimantan Selatan 207
Bali 207
Gorontalo 205
Banten 194
Kalimantan Utara 188
Sulawesi Tengah
Papua Barat 188
Bengkulu 181
Kalimantan Tengah 169
Kalimantan Timur 156
Maluku Utara 152
Sulawesi Utara 151
Maluku 149
Sulawesi Tenggara 143
Kepulauan Riau
Sulawesi Barat 100 200 300 400 500
NTB

0

13

Peserta Diklat yang Berasal dari Kementerian/Lembaga Tahun 2017
Jumlah Peserta >80 orang peserta

Kemenakertrans 192
Badan Narkotika Nasional 177
Kementerian Perhubungan 160

Kementerian Keuangan 113
Kementerian Agama 107
Kementerian ESDM
91
Kementerian Kesehatan 88
Kementerian Hukum dan HAM 81
80
Kementerian Pertahanan
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

14

Peserta Diklat yang Berasal dari Instansi lainnya
Tahun 2017

Kepolisian Republik Indonesia 403

Tentara Nasional Indonesia 113

Universitas 44

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Sepuluh Diklat Teknis Substansi Paling Diminati di
Lingkungan Pemda Tahun 2017

Self Assesment Penilaian Maturitas SPIP 352
Penilaian Angka Kreit JFA di lingkungan APIP 399
415
Penyusunan LKPD 418
Probity Audit PBJ di lingkungan APIP 423
448
Peningkatan Kapabilitas APIP
Penilaian Maturitas SPIP K/L/Pemda 467
Reviu Laporan Keuangan K/L/Pemda 534
604
Penyelenggaraan SPIP Integratif
Pengelolaan Siskeudes 2271
Audit
0 500 1000 1500 2000 2500

JUMLAH PESERTA DIKLAT

15

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Realisasi Anggaran Tahun 2017

No Program Kegiatan Anggaran Realisasi s.d. Capaian
(Revisi VII) Desember 2017 (%)

1 Pengawasan Intern Penyelenggaraan 80.654.008.000 76.985.548.654 95,45

Akuntabilitas dan Pengembangan

Keuangan Negara Pendidikan dan

dan Pembinaan Pelatihan

Penyelenggaraan Pengawasan

Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

2 Dukungan Pengadaan dan 14.125.000.000 13.626.950.900 96,47
Manajemen dan Penyaluran Sarana 27.523.416.000 26.190.886.148 95,16
Pelaksanaan Tugas dan Prasarana
Terkait Lainnya
BPKP Fasilitas Dukungan
Manajemen BPKP

Dukungan 1.754.443.000 1.589.254.519 90,58
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

Dana Loan yang di 5.807.909.000 0 0
drop/ diluncurkan
(STAR)

JUMLAH 129.864.776.000 118.392.640.221 91,17

Target awal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusdiklatwas BPKP tahun
2017sebesarRp27.652.575.000,00. Realisasi PNBP tahun 2017 sebesar
Rp30.845.041.640,00 atau 111,54% dari targe
t.

Target dan Realisasi PNBP Tahun 2017

35.000.000 27.652.575.000 30.845.041.640
30.000.000 Target Realisasi
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000

5.000.000
-

16

MODUL, BUKU KERJA, PANDUAN KERJA, DAN ALAT PERAGA
DIKLAT

DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

No. Jenjang Nama Modul Tahun

1 Terampil/Ahli Modul 2016
2 Ketua Tim Tata Kelola, Manajemen Risiko, 2016
3 Terampil/Ahli Pengendalian Intern 2016
4 Terampil/Ahli Kebijakan Publik 2016
5 Terampil/Ahli Manajemen Pemerintah Pusat 2014
6 Terampil/Ahli Manajemen Pemerintah Daerah 2014
7 Terampil/Ahli Kode Etik dan Standar Audit Intern 2014
8 Terampil/Ahli Manajemen Pemerintah Pusat 2014
9 Terampil/Ahli Manajemen Pemerintah Daerah 2014
10 Ahli Tata Kelola, Manajemen Risiko, 2014
11 Ketua Tim Pengendalian Intern 2014
12 Ketua Tim Audit Intern 2014
13 Ketua Tim Komunikasi Audit Intern 2014
14 Ketua Tim Kepemimpinan 2014
15 Ketua Tim Kebijakan Publik 2014
16 Daltu Manajemen Sumber Daya Organisasi 2007
17 Daltu Manajemen Risiko Integratif 2010
18 Daltu Komunikasi Audit Intern II 2007
19 Daltu Filosofi Auditing 2007
Kebijakan Pengawasan
1 Terampil/Ahli Manajemen Pengawasan Stratejik 2016
2 Terampil/Ahli Kendali Mutu 2016

3 Terampil/Ahli Buku Kerja 2016
Manajemen Pemerintah Pusat
Praktik Audit Intern III 17
Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)

4 Terampil/Ahli Buku Kerja 2014
5 Terampil/Ahli 2014
6 Terampil/Ahli Kode Etik dan Standar Audit Intern 2014
2014
7 Terampil/Ahli Manajemen Pemerintah Pusat 2014
2014
8 Terampil/Ahli Manajemen Pemerintah Daerah 2014
9 Terampil/Ahli Tata Kelola, Manajemen Risiko dan 2014
Pengendalian Intern 2014
10 Terampil/Ahli Audit Kinerja 2014
2014
11 Ahli Reviu Laporan Keuangan 2014
12 Ahli Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 2014
13 Ketua Tim Pemerintah 2014
Komunikasi Audit Intern 2014
14 Ketua Tim
Audit Investigasi Tahun
15 Ketua Tim
16 Ketua Tim Kebijakan Publik 2012
17 Ketua Tim Tata kelola, Manajemen Risiko dan 2011
18 Ketua Tim Pengendalian Intern III (MSDO dan MRI) 2013
Audit Intern - Penyusunan PKA 2014
2014
Audit Intern - Reviu dan Simpulan 2008
2016
Komunikasi Audit Intern II 2014
2007
Kepemimpinan dan Layanan Prima
18
DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI

No. DIKLAT NAMA MODUL

1 Anggaran Berbasis Modul
Kinerja (Pemda) Konsepsi Anggaran Berbasis Kinerja di
Lingkungan Pemda
2 Analisis Pemecahan
Masalah Analisis Pemecahan Masalah

3 Audit Berbantuan TI dan Sistem Akuntansi Instansi
Komputer
Audit Berbasis Risiko
4 Audit Berbasis Risiko Audit BLUD
Audit atas Pengelolaan BMD
5 Audit BLUD Audit Pengelolaan BMD
Audit atas PBJ Secara Elektronik
6 Audit BMD Kerangka Dasar Hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan
7 Audit BMD

8 Audit E-Procurement

9 Audit Forensik

No. DIKLAT NAMA MODUL Tahun

10 Audit Forensik Pemberi Keterangan Ahli 2007
11 Audit Forensik Valuasi Bisnis 2007
12 Audit Forensik Pencucian Uang 2007
13 Audit Forensik Penelusuran Aset 2007
Teknik Audit atas Kecurangan Transaksi
14 Audit Forensik Keuangan 2007
Perilaku Menyimpang
15 Audit Forensik Penilaian Risiko 2007
16 Audit Forensik Pencegahan dan Pendeteksian Fraud 2007
17 Audit Forensik Teknik Wawancara dan Komunikasi Lanjutan 2007
18 Audit Forensik Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan 2007
Jasa
19 Audit Forensik Fraud Control Plan (FCP) 2007
Audit Klaim
20 Audit Forensik Aspek Hukum bagi Auditor Investigatif 2016
Konsepsi Audit Investigatif 2016
21 Audit Forensik Perencanaan Audit Investigatif 2013
Pengumpulan dan Evaluasi Bukti 2013
22 Audit Investigatif Teknik Wawancara 2013
Pelaporan 2013
23 Audit Investigatif Aspek Hukum dalam Audit Investigasi 2007
Audit Kinerja 2007
24 Audit Investigatif 2016
2011
25 Audit Investigatif

26 Audit Investigatif

27 Audit Investigatif

28 Audit Investigatif

29 Audit Kinerja

30 Audit Pengadaan Audit Pengadaan Barang/Jasa 2014
Barang/Jasa

31 Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP 2014
Pengantar Auditing 2012
32 Kompetensi Auditor Pengelolaan Keuangan Negara 2012
Pengelolaan Kinerja 2012
33 Kompetensi Auditor Penugasan Auditor 2012
Pertanggungjawaban Keuangan Negara 2012
34 Kompetensi Auditor SPIP 2012
Peningkatan Kapabilitas APIP 2016
35 Kompetensi Auditor Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Auditor 2016
36 Kompetensi Auditor

37 Kompetensi Auditor

38 Kompetensi Auditor

39 Kompetensi Auditor

19

No. DIKLAT NAMA MODUL Tahun

40 Kompetensi Auditor Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 2016
Reformasi Birokrasi 2012
41 Kompetensi Auditor Akuntansi BMN 2011
Penatausahaan BMN 2011
42 Manajemen BMN Pengelolaan BMN 2011

43 Manajemen BMN

44 Manajemen BMN

45 Manajemen Manajemen Pengawasan 2014
Pengawasan

46 Optimalisasi PAD Optimalisasi PAD 2011
Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016
47 Optimalisasi PAD

48 Pengadaan Penyesuaian Harga 2016
Barang/Jasa

49 Audit Kinerja Audit Kinerja I 2017
Audit Kinerja II 2017
50 Audit Kinerja

51 Audit Pengadaan Audit Pengadaan Barang/Jasa 2017
Barang/Jasa
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah 2017
52 Rencana Kerja Daerah I
Anggaran Pemda Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah 2017
Daerah II 2017
53 Rencana Kerja Optimalisai Pendapatan Asli Daerah (OPAD) I 2017
Anggaran Pemda 2017
Optimalisai Pendapatan Asli Daerah (OPAD) I 2017
54 Optimalisasi PAD
Pelaksanaan dan Supervisi Audit Intern 2017
55 Optimalisasi PAD Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 2009
Pajak I
56 Audit Intern Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak II
57 Pengelolaan Negara Pengelolaan BMD
Bukan Pajak

58 Pengelolaan Negara
Bukan Pajak

59 Pengelolaan BMD

60 Pengelolaan Mekanisme Pengelolaan Keuangan BLUD 2012
Keuangan BLUD

61 Pengelolaan Pengelolaan BLU 2011
Keuangan BLUD

62 Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah 2014
Keuangan Daerah 2010
Penilaian Aset Daerah untuk Non Laporan 2010
63 Penilaian Aset Keuangan 2010
Penilaian Aset Lancar & Investasi utk
64 Penilaian Aset Penyusunan LK Daerah
Penilaian Aset Non Lancar utk Penyusunan LK
65 Penilaian Aset Daerah

20

No. DIKLAT NAMA MODUL Tahun

66 Penilaian Risiko Konsep dan Implementasi Risk Assessment 2010
Analisis Risiko 2010
67 Penilaian Risiko Identifikasi Risiko 2010
2010
68 Penilaian Risiko Penulisan Laporan Hasil Audit 2013
2013
69 Penulisan LHA yang Penyelenggaraan SPIP Integratif 2013
Efektif 2014
Simulasi Penyelenggaraan SPIP 2011
70 Penyelenggaraan
SPIP Integratif Monitoring Penyelenggaraan SPIP 2016

71 Penyelenggaraan Penyusunan Kertas Kerja Audit 2016
SPIP Integratif Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 2014
Pemerintah 2014
72 Penyelenggaraan Evaluasi Atas Implementasi Sistem 2013
SPIP Integratif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016
(SAKIP) 2014
73 Penyusunan Kertas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 2011
Kerja Audit Pemerintah 2011
Penyusunan Laporan Keuangan Pemda 2011
74 Penyusunan LAKIP 2016
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2009
75 Penyusunan LAKIP 2009
Konsepsi Probity Audit 2010
76 Penyusunan LAKIP 2010
Reviu Laporan Keuangan Pemda
77 Penyusunan Laporan
Keuangan Pemda Reviu Laporan Keuangan Pemda

78 Penyusunan Laporan Standar Akuntansi Pemerintah
Keuangan SKPD
Sistem Akuntansi Instansi
79 Probity Audit Konsep Reviu atas Laporan Keuangan
Kementerian Keuangan/Lembaga
80 Reviu Laporan Reviu Laporan Keuangan
Keuangan Pemda Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual
Gambaran Umum SPIP
81 Reviu Laporan Lingkungan Pengendalian
Keuangan Pemda Konsep dan Implementasi Risk Assessment
Kegiatan Pengendalian
82 Reviu Lap. Keu.
Pemerintah Pusat

83 Reviu Lap. Keu.
Pemerintah Pusat

84 Reviu Lap. Keu.
Pemerintah Pusat

85 Reviu Lap. Keu.
Pemerintah Pusat

86 SPIP

87 SPIP

88 SPIP

89 SPIP

21

No. DIKLAT NAMA MODUL Tahun

90 SPIP Informasi dan Komunikasi 2009
2009
91 SPIP Pemantauan Pengendalian Intern 2016
2015
92 SPIP Penilaian Maturitas SPIP 2015
2015
93 Audit Tingkat Dasar Audit Tingkat Dasar 2015
2015
94 Audit Tingkat Lanjutan Audit Tingkat Lanjutan 2015
2016
95 Reviu Rencana Kerja Reviu Rencana Kerja Anggaran 2015
Anggaran 2016
2016
96 Manajemen Risiko Manajemen Risiko 2016

97 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Hasil Audit 2016
Hasil Audit 2016
2016
98 Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD 2016
2017
99 Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD
2017
100 Audit PNBP Audit PNBP
2017
101 BUMD Evaluasi GCG BUMD 2017
2017
102 BUMD Asistensi GCG BUMD

103 Pengelolaan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa
Keuangan Desa
Evaluasi Hambatan Kelancaran
104 EKHP Pembangunan (EKHP)
Sistem Informasi Akuntansi (SIA)
105 SIA

106 Lintas Sektoral Audit Lintas Sektoral

107 PHLN Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri

108 Perbendaharaan Modul Perbendaharaan

1 Peningkatan Modul E-Learning
Kapabilitas APIP Peningkatan Kapabilitas APIP

2 Manajemen Manajemen Pengawasan
Pengawasan Reviu RKA Kementerian/Lembaga
Pengelolaan Keuangan Desa
3 Reviu RKA K/L

4 Pengelolaan
Keuangan Desa

BUKU KERJA, PANDUAN INSTRUKTUR& ALAT PERAGA

No DIKLAT BUKU KERJA TAHUN
Anggaran Berbasis Kinerja 2012
1 Anggaran Berbasis
Kinerja (Pemda)

22

No DIKLAT BUKU KERJA TAHUN
Analisis Pemecahan Masalah 2011
2 Analisis Pemecahan Audit Berbasis Risiko 2014
Masalah

3 Audit Berbasis Risiko

4 Audit Berbasis Risiko Audit Berbasis Risiko 2016

5 Audit Investigatif Audit Investigatif 2013

6 Audit Investigatif FCP Diagnostic Asessment 2016

7 Audit Investigatif FCP Fraud Risk Asessment 2016

8 Audit Kinerja Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan 2013

9 Audit Kinerja - Pemda Audit Kinerja Pemda 2012

10 Audit Kinerja Audit Kinerja 2011
Audit Pengadaan Barang/Jasa 2011
11 Audit Pengadaan Simulasi Audit Tingkat Dasar 2012
Barang/Jasa Manajemen Pengawasan 2014

12 Audit Tingkat Dasar Pengelolaan Keuangan BLUD 2014
Penilaian Aset utk Penyusunan LK 2011
13 Manajemen
Pengawasan

14 Pengelolaan
Keuangan BLUD

15 Penilaian Aset

16 Penilaian Aset Penilaian Aset utk Kepentingan Non LK 2011
Laporan Hasil Audit - Penyajian Temuan 2011
17 Penulisan LHA yang Audit 2014
Efektif
SPIP di Lingkungan Pemda
18 Penyelenggaraan
SPIP Integratif

19 Penyusunan Kertas Penyusunan Kertas Kerja Audit 2014
Kerja Audit
Penandatanganan Kontrak Konstruksi, 2013
20 Probity Audit Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya,
serta Pemanfaatan dan Penatausahaan 2013
21 Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa 2013
Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak 2013
22 Probity Audit Jasa Konsultansi Badan Usaha dan 2014
Perorangan 2015
23 Probity Audit Audit atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dengan Pascakualifikasi dan Prakualifikasi
24 Reviu Laporan Audit Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Keuangan Pemda dan Persiapan Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
25 Audit Tingkat Dasar
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Audit Tingkat Dasar

23

No DIKLAT BUKU KERJA TAHUN

26 Audit Tingkat Lanjutan Audit Tingkat Lanjutan 2015

27 Audit Tingkat Lanjutan Audit Tingkat Lanjutan 2016
2015
28 Reviu Rencana Kerja Reviu Rencana Kerja Anggaran 2015
Anggaran 2015
2015
29 Manajemen Risiko Manajemen Risiko

30 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Hasil Audit
Hasil Audit

31 Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD

32 Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD 2016

33 Pengelolaan BMD Audit Pengelolaan BMD 2016

34 Audit BLU Audit BLU 2015
35 LAKIP 2016
36 BUMD Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 2016
Pemerintah (LAKIP)
Evaluasi GCG BUMD

37 Optimalisasi PAD Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016
Pengelolaan Sistem Keuangan Desa 2016
38 Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 2016
Keuangan Desa

39 SIA

40 BUMD Asistensi GCG BUMD 2016

41 SPIP Penilaian Maturitas SPIP 2016

42 Lintas Sektoral Audit Lintas Sektoral 2016
Reviu Laporan Keuangan 2016
43 Reviu Lap. Keu. Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual 2016
Pemerintah Pusat
Peningkatan Kapabilitas APIP
44 Kompetensi Auditor

45 Kompetensi Auditor Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 2016
Analisa Pemecahan Masalah 2017
46 Analisa Pemecahan Reviu Laporan Keuangan Daerah 2017
Masalah

47 Reviu LK Daerah

48 Pengelolaan PNBP Pengelolaan PNBP 2017

49 RKA Pemda Reviu RKA Pemerintah Daerah 2017

50 Optimalisasi PAD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) 2017

51 Audit Kinerja Audit Kinerja 2017
Audit Pengadaan Barang/Jasa 2017
52 Audit Pengadaan Lab. Audit APBJ – Tahap Pelaksanaan 2017
Barang/Jasa

53 Audit PBJ

54 Manajemen Pemda Manajemen Pemerintah Daerah 2017

24

No DIKLAT BUKU KERJA TAHUN
55 Audit PNBP Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak 2017
(PNBP)
2016
PANDUAN INSTRUKTUR 2015
2015
1 Audit Berbasis Risiko Audit Berbasis Risiko (Panduan Instruktur) 2015
2015
2 Audit Tingkat Dasar Audit Tingkat Dasar 2015
2015
3 Audit Tingkat Lanjutan Audit Tingkat Lanjutan 2015

4 Riviu Rencana Kerja Reviu Rencana Kerja Anggaran 2015
Anggaran 2015

5 Manajemen Risiko Manajemen Risiko 2015

6 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Hasil Audit 2015
Hasil Audit 2015
2015
7 Pengelolaan BMD Pengelolaan BMD 2015
2015
8 Audit Investigatif Audit Investigatif 2015
2016
ALAT PERAGA 2016
2016
1 Pemahaman atas Pemahaman atas Auditan 2017
Auditan 2017
2017
2 Penilaian Risiko Penilaian Risiko

Identifikasi dan Identifikasi dan Evaluasi Tingkat
Pengendalian
3 Evaluasi Tingkat
Penulisan Laporan Hasil Audit
Pengendalian

4 Penulisan Laporan
Hasil Audit

5 Perencanaan Audit Perencanaan Audit

6 Pengumpulan Bukti Pengumpulan Bukti Audit Keuangan
Audit Keuangan

7 Penyusunan Temuan Penyusunan Temuan Audit
Audit

8 Dokumen Dokumen Perencanaan Audit
Perencanaan Audit

9 Pengumpulan Bukti Pengumpulan Bukti Audit Non Keuangan
Audit Non Keuangan

10 Teknik Audit Audio Visual Video Teknik Audit

11 Fraud Audit Audio Visual Video Fraud Audit

12 Gambaran umum Laboratorium Audit Gambaran Umum

13 Pengadaan Audio Visual PBJ
Barang/Jasa
Audio Visual Etika Dalam Audit
14 Etika Dalam Audit Audio Visual Good Governance Pemerintah
Daerah
15 Good Governance
Pemda

25

PRODUK MULTIMEDIA & E-LEARNING

Pusdiklatwas BPKP telah mengembangkan inovasi-inovasi di bidang kediklatan, baik
dari jenis diklat yang diberikan maupun dari metodologi pemelajaran yang mengikuti
pola diklat modern berbasis teknologi informasi.

Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah pengembangan e-learning.
Pengembangan diklat melalui e-learning ditujukan untuk menyelenggarakan diklat
yang sama efektifnya dengan pola tradisional (class room) tetapi mampu
mengakomodasi jumlah peserta yang lebih banyak dari berbagai wilayah Indonesia.

Dalam menunjang pemelajaran online, Pusdiklatwas BPKP telah mengembangkan
produk-produk multimedia sebagai berikut :

Produk Multimedia dan E-Learning
Tahun 2017

50 53 Film
Bahan Ajar Mandiri
Animasi
Video Klip
Konten E-Learning

42 8

26

PENERAPAN SPIP

Pada tahun 2017 Pusdiklatwas BPKP telah melakukan pemutakhiran risk register.
Risk register tersebut dikelola dengan aplikasi web based dan dikompilasi secara
nasional. Hasil pemutahiran register risiko tersebut digunakan untuk penyempurnaan
Quality Prosedur (QP’s) atau Standar Prosedur Baku/SOP.Kegiatan pengendalian
keseluruhan kegiatan di Pusdiklatwas BPKP tertuang dalam prosedur pengendalian
atau “QP”.Pada tahun 2017, dari total 148QP kegiatan utama Pusdiklatwas BPKP,
telah dilakukan revisi sebanyak 15 QP.
Dalam rangka mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 setiap tahun dilakukan
surveillance audit dari PT. TUV NORD Indonesia. Dari hasil penilaian disimpulkan
bahwa dari segi kualitas pengendalian di Pusdiklatwas BPKP sama baiknya dengan
lembaga internasional lain di seluruh dunia yang juga memperoleh ISO 9001:2008.
Informasi dan komunikasi di Pusdiklatwas BPKP dilakukan dalam berbagai bentuk.
Salah satunya adalah diterapkannya Sistem Informasi Kediklatan terintegrasi untuk
mengelola data kediklatan sejak perencanaan kegiatan diklat (kurikulum, mata ajar,
jadwal diklat), memproses data penyelenggaraan diklat, sampai dengan data hasil
evaluasi diklat.
Pemantauan kegiatan diklat terkait kinerja instruktur, modul diklat, dan
penyelenggaraan diklat (konsumsi, mess, maupun kualitas fasilitas) dilakukan rutin
dalam setiap diklat. Internal Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan Audit Mutu
Internal (AMI), audit internal Pusdiklatwas BPKP yang menilai kesesuaian antara
pelaksanaan kegiatan dengan QP-nya.

27

QUALITY ASSURANCE

Pusdiklatwas BPKP sejak tahun 2007 telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 dengan diperolehnya Sertifikat ISO 9001:2008 dari PT. Tuv Nord
Indonesia dan masih dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2017.

Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan pendelegasian kewenangan Akreditasi
Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dari
LAN sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor 488/K.1/PDP/10.4 yang berlaku untuk
jangka waktu lima tahun sampai dengan tahun 2020.
Pusdiklatwas BPKP juga memperoleh Akreditasi A dari LAN untuk Program
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I,II dan III, Kepemimpinan Tingkat IV,
dan Kepemimpinan Tingkat III (Akreditasi B) sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor
516/K.1/PDP/10.4 yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tahun
2021.

Pusdiklatwas BPKP mendapatkan akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Program Pelatihan dan Pelaksanaan Ujian
Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Keputusan Deputi
Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2017
yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tahun 2022.

Standarisasi proses kerja telah mendorong badan diklat lain untuk melakukan studi
banding proses diklat, penerapan ISO, dan e-learningdi Pusdiklatwas BPKP. Hal ini
menunjukkan bahwa Pusdiklatwas BPKP telah diakui sebagai lembaga diklat yang
dapat menjadi rujukan atau contoh bagi lembaga diklat lain.

Pusdiklatwas BPKP sedang merevisi tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk mengakomodir perubahan yang terjadi dalam bidang kediklatan agar kualitas
penyelenggaraan diklat dapat terus dijaga dan ditingkatkan.

Pusdiklatwas mengembangkan BPKP Corporate University dalam rangka
menyelaraskan program-program diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas dengan
Renstra BPKP 2015-2019. Dalam jangka pendek Pusdiklatwas BPKP akan
berkoordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan BPKP dalam menyusunGrand
Design dan Road Map BPKP Corporate University.

28

BPKP CORPORATE UNIVERSITY

BPKP sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran sentral dalam bidang
pengawasan internal, memiliki tugas yang cukup berat dalam mendukung target pemerintah
berkaitan dengan penerapan SPIP, peningkatan APIP, dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Upaya yang perlu dilakukan oleh BPKP adalah menyelaraskan dan mengoptimalkan SDM
yang dimiliki sehingga mampu mencapai target tersebut. Upaya yang paling tepat adalah
dengan membentuk corporate university.

Sejak tahun 2014, Pusdiklatwas BPKPmengembangkan metode pembelajaran jarak jauh
dengan infrastuktur pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau
electronic-learning (e-learning) untuk melengkapi metode pembelajaran di kelas (tatap muka).
Kedua metode pembelajaran juga seringkali digabungkan pelaksanaannya, dan disebut Diklat
Blended Learning, mencakup Diklat Fungsional Auditor dan Diklat Teknis Substantif.
Pembangunan infrastuktur dan pengembangan metode tersebut, diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi
BPKP dan stakeholders-nya, terutama APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemda.

Pusdiklatwas BPKP telah melakukan kegiatan benchmarking pada beberapa BUMN dan
lembaga, yaitu pada Indonesia Port Corporation–Corporate University (IPC Corpu) atau PT
Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) PT Pelindo II, Institut BPJS Ketenagakerjaan
(BPJS Ketenagakerjaan Corporate University), Kemenkeu Corporate University (Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), Pertamina Corporate University (PCU), Telkom
Corporate University (TCU), Anti-Corruption Learning Center (ACLC) – KPK (Pusat Edukasi
Anti Korupsi).

Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan workshop pada tanggal 8 Desember 2017 dengan
mengundang konsultanbidang corporate learning yang dimaksudkan sebagai sarana untuk
mendiskusikan konsep dan praktik corporate university, serta media untuk melakukan
sosialisasi bagi seluruh unit kerja di BPKP.

Kegiatan yang dilakukan pada proses transformasi, adalah Analysis Of Current Learning
System. Hal ini telah dilakukan evaluasi awal terhadap kondisi Pusdiklatwas BPKP saat ini,
terkait dengan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi bagian dari BPKP Corporate
University. Hal penting yang mendukung upaya transformasi dan menjadi modal dasar bagi
BPKP menjadi Corporate University adalah Kurikulum, Model pembelajaran Blended Learning
telah menyesuaikan dengan New Adult Learning Method. Kekuatan ini sangat mendukung
peran corporate university, pengembangan Layanan berbasis IT yang mulai
diimplementasikan, Widyaiswara dan Instruktur memiliki kompetensi yang memadai di
bidangnya, kepercayaan dari Kementerian, Lembaga, dan Pemda dalam pengembangan SDM
dan Pusdiklatwas BPKP telah memperoleh akreditasi dari LAN, LKPP dan TUV-NORD (ISO
9001/2008).

29

Sumber Daya Manusia Pusdiklatwas BPKP berjumlah 117 orang. Komposisi pegawai
menurut Jabatan, Pangkat, dan Pendidikan serta perbandingan dengan tahun 2016
tergambar sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Pusdiklatwas BPKP menurut Jabatan

60 49 24 25 19 22 16 16
50 44 PFA
40 44 43 22 11
30
20 WI Struktural Prakom Arsiparis Dokter Analis Kepeg
10

0
PFU

2016 2017

Komposisi Pegawai Pusdiklatwas BPKP menurut Pangkat

100 83 80
80

60
40 32 33

20 Gol III 44
- Gol II
Gol IV

2016 2017

Komposisi Pegawai Pusdiklatwas BPKP menurut Pendidikan

50 41
39 36

40 32 32
30 26

20 12 14

10 2 2 S2 S1/DIV D3 LAINNYA
0 2016 2017
S3

30

Widyaiswara

Pusdiklatwas BPKP didukung oleh 22 orang Widyaiswara yang berkualitas. Komposisi
Widyaiswara menurut Pendidikan dan Jabatan serta perbandingan dengan tahun 2016
tergambar sebagai berikut :

Widyaiswara Menurut Pendidikan

20 18 33
15 15 S1

10 S2
511
0

S3

2016 2017

Widyaiswara Menurut Jabatan

20
16

15 14

10 Widyaiswara Madya 6
4
5 Widyaiswara Muda
10

0
Widyaiswara Utama

2016 2017

31

Peningkatan Kualitas SDM

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM,Pusdiklatwas BPKP selalu memberikan
kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti diklat, seminar, dan workshop baik
di dalam maupun di luar negeri. Jenis diklat, seminar dan workshop yang diberikan
sangat beragam, baik yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai secara langsung, maupun yang bertujuan untuk menambah pengetahuan
kepada pegawai.
Pada Tahun 2017, peningkatan kualitas SDM yang diikuti oleh pegawai Pusdiklatwas
BPKP sebagai berikut :
1. Workshop International Professional Practice Framework & Standars IIA, 1 orang
2. Pelatihan "Web Application Training", 3 orang
3. Narasumber dalam Workshop Auditing 2017, 1 orang
4. Penetapan Kelulusan dan penyerahan Sertifikat PelatihanNarasumber Pengadaan

Barang dan Jasa berbasis SKKNI 2016, 2 orang
5. Diklat Jabatan Fungsional Auditor Madya, 4 orang
6. Rapat Pengurus/Musyawarah Asosiasi Forensik Indonesia (DPP AFI) di Jakarta, 1

orang
7. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3 Ikatan Widyaiswara Indonesia

Provinsi Banten, 1 orang
8. Training Of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas PUG,3 orang
9. Seminar Nasional dengan tema "Strategi Implementasi Internal Control Over

Financial Reporting dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahunan Anggaran 2017", 3 orang
10. Penyamaan Persepsi Stakeholder Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, 3 orang
11. Penyampaian Informasi Hasil Sidang TTP Periode April 2017 dan Kebijakan
Pembinaan Widyaiswara di LAN Jakarta, 2 orang
12. Pembentukan Pemberi Keterangan Ahli Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2017 Gelombang I, 1 orang
13. Workshop Learning Focus dan ISD Pembelajaran Antikorupsi untuk Segen ASN,
Komunitas dan Bisnis, 1 orang
14. Sosialisasi "Manajemen PNS" dengan Narasumber dari Kementerian PAN dan RB
serta BKN, 2 orang
15. Seminar Nasional Internal Audit, 1 orang
16. Rapat Persiapan Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, 1 orang
17. Seminar AIA "Business Models Of The Future", 4 orang
18. Penyamaan Persepsi terkait Penanganan Permasalahan Kontrak di GedungLKPP
Jakarta, 1 orang
19. Mega Seminar Lessons From - Disney U, 1 orang

32

20. Tes TOEFL di LBPP LIA Pramuka, Jakarta, 2 orang
21. Seminar ISO-37001:2016, 1 orang
22. Pelatihan "Clound Onboard",2 orang
23. Penyamaan Persepsi terkait Penanganan Permasalahan Kontrak (Kontrak Payung,

Kontrak Multiyears, dan Kontrak Bersyarat), 1 orang
24. Pelatihan & Ujian Asesor Kompetensi, 1 orang
25. Diklat Penilaian Maturitas SPIP, 4 orang
26. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan IV Tahun 2017, 1 orang
27. Paparan Revisi Perka 1633 Tahun 2012, 1 orang
28. Tes Psikologis Calon Mediator,Konsiliator,dan Arbiter LPS PBJP, 2 orang
29. Narasumber pada Workshop PBJ Pemerintah bagi Pejabat Fungsional Auditor, 1

orang
30. FGD Layanan Informasi&Komunikasi Publik Tahun 2017, 3 orang
31. Workshop ISSN 2017: ISSN dan wajib simpan sebagai Syarat Terindeks ISJD dan

Terakreditasi Nasional, 1 orang
32. Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP), 2 orang
33. Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli,1 orang
34. Seminar Hasil Litbang "Mendorong Efektivitas Good Governance Dengan

Meningkatkan Akuntabilitas Lintas Sektor dan Menata Sistem Pendukung Kinerja
Serta Memahami Faktor-Faktor Penyebab Korupsi", 3 orang
35. Pelatihan Mediator Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LPS PBJP), 1 orang
36. 2017 IIA Indonesia National Conference, 1 orang
37. Diklat Teknis Penulisan Ilmiah, 2 orang
38. Seminar "Algorithm Penta Helix Pendidikan di Era Disrupsi dan Artificial
Intelligence (AI) Peluang dan Tantangan", 1 orang
39. Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II Tahun 2017, 1 orang
40. Rapat Koordinasi Narasumber/Pengajar PBJ dari LKPP, 1 orang
41. Diklat TOT Self Assessment dan Validasi Penilaian Maturitas SPIP dan Peningkatan
Kapabilitas APIP, 2 orang
42. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, 2 orang
43. Undangan dari Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP bagi pegawai BPKP yang
telah menyelesaikan Tugas Belajar S2,S1 dan D IV dilingkungan BPKP Pusat, 3
orang
44. Peningkatan kapasitas pemberi keterangan ahli, 1 orang
45. Seminar Nasional dan Temu Alumni Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas,
2 orang
46. Peer Asessment bagi Asesor Kompetensi LSP P-II KPK, 1 orang
47. Witness/asessmen penyuluhan antikorupsi secara perdana, bagi Asesor
Kompetensi LSP P-II KPK, 1 orang
48. Workshop ACLS, 1 orang

33

49. Seminar Dies Forum dan HandsOn Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Padjadjaran 2017, 1 orang

50. Awareness dan Interest Pelaksana Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Batch1, 1 orang

51. Rapat Koordinasi Narasumber/Pengajar PBJ dari LKPP, 2 orang
52. Workshop Multimedia, 2 orang
53. Forum Kepegawaian Tahun 2017, 5 orang
54. National Anti Fraud Conference (NAFC), 1 orang
55. Diklat dan Sertifikasi Penyuluhan AntiKorupsi berstandar SKKNI diPusdiklat TF

LAN, 1 orang
56. Seminar "Peran Alumni STAR dalam mengawal Akuntabilitas Pemerintah", 5 orang
57. Pelatihan Data Analyze Using SPSS, 3 orang

34

Tenaga Harian Lepas

Untuk memberikan pelayanan prima kepada peserta diklat, selain PNS Pusdiklatwas
BPKP juga mempekerjakan 88Tenaga Harian Lepas (THL) yang terdiri dari 35 orang
petugas mess, 19 orang tenaga satuan pengamanan, 15 orang tenaga administrasi, 11
orang tenaga kebersihan (cleaning service), 6 orang tenaga pengemudi, satu orang
tenaga perawat, dan satu orang tenaga pramutamu.

Komposisi THL Pusdiklatwas BPKP tergambar sebagai berikut :

Komposisi THL Pusdiklatwas BPKP Tahun 2017

6 11 Petugas Mess
11 35 Satuan Pengamanan

Administrasi

Cleaning Service
15

Pengemudi

Perawat

Pramu Tamu
19

Selain THL yang ada di Pusdiklatwas BPKP Ciawi juga terdapat THL di Kantor
Pengelola Diklat Bali sebanyak 4 orang dan di Kantor Pengelola DiklatMakassar
sebanyak 1 orang sehingga jumlah seluruh THL sebanyak 93orang.

35

FASILITAS DIKLAT

Pusdiklatwas BPKP berada di desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor,
dengan udara yang sejuk dan dikelilingi dengan hijaunya pepohonan, Pusdiklatwas
BPKP menjadi tempat yang sangat baik untuk proses pemelajaran.
Sebagai tempat pemelajaran, fasilitas yang disediakan oleh Pusdiklatwas BPKP terdiri
atas fasilitas pemelajaran, fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang.
Fasilitas pemelajaran di Pusdiklatwas BPKP berupa dua buah gedung diklat, yang di
dalamnya terdapat 14 ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, dan dua
buah aula.
Fasilitas akomodasiberupa 4 buah gedung mess dan 3 bungalow yang terdiri dari 169
kamar dengan 374 tempat tidur. Ruang Makan berjumlah 5 ruang makan dengan
kapasitas 50 orang per ruang makan.
Fasilitas penunjang :
 Untuk menunjang kebugaran peserta diklat, tersedia sarana olahraga yaitu

gymnasium, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan voli, meja pingpong, arena
jogging, dan kegiatan senam.
 Untuk melaksanakan ibadah, tersedia masjid “Baitul Ilmi”,
 Untuk pelayanan kesehatan tersedia poliklinik gigi dan umum.
 Untuk melengkapi pelayanan terhadap kebutuhan peserta diklat, tersedia ATM,
Mini Market, Travel Agent, Wifi, dan SMS Center diklat. Sarana outbound yang
aman dan nyaman tersedia untuk mendukung pelaksanaan diklat.

FASILITAS PEMELAJARAN.

Kampus 1 Pusdiklatwas BPKP

36

Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP

Ruang Kelas Laboratorium Komputer

Aula Pusdiklatwas Perpustakaan

37

FASILITAS AKOMODASI

Ruang Makan Peserta Diklat Mess Peserta Diklat

Bungalow Sarana Angkutan

FASILITAS PENUNJANG

Gymnasium Lapangan Tenis dan Volley

Jogging Track Ruang Rapat

38

ATM Bank Masjid “Baitul Ilmi”

Lapangan Futsal Sarana Outbond

Mini Market “Beunghar” Poliklinik Umum dan Gigi

Sarana Fotocopy Keamanan

39

TESTIMONI STAKEHOLDER

Aca Mulyana,SH,M.H
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI

Pusdiklatwas BPKP memiliki peran yang
penting dan sangat diperlukan dalam
peningkatan kapabilitas dan kompetensi
APIP, terutama dalam pembentukan dan
penjenjangan JFA. Kesesuaian kurikulum
atau substansi mata diklat dengan kebutuhan
di lapangan perlu ditingkatkan dan
dikembangkan sesuai kebutuhan saat ini,
terutama studi kasus yang diberikan dan
perlu pengembangan lebih lanjut dari setiap
individu. Perlu ditambahkan juga materi
yang langsung terkait dengan praktek
kedinasan yang nyata. Pengembangan metode e-learning sangat bermanfaat dalam
proses pembelajaran, tetapi ada kelemahan apabila jaringan internet tidak memadai.
Peserta diklat dituntut untuk belajar mandiri dan tanpa mengganggu tugas kedinasan.
Tenaga Pengajar dan modul yang perlu diperbaharui dengan aturan terbaru, bobot
materi dan praktek sebaiknya berimbang dan dikembangkan dengan studi
kasus/praktek lapangan yang dapat diimplementasikan di lingkup kedinasan tiap
instansi serta akses Wifi perlu ditingkatkan untuk menunjang pembelajaran e-learning.

40

Drs. Wawas Swathatafrijiah,M.Sc
Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Pusdiklatwas BPKP menjadi pusat rujukan
para auditor dalam menempa ilmu
pengawasan yang semakin berkembang
sehubungan adanya paradigma pengawasan
menuju kapabilitas level 3. Pusdiklatwas
BPKP menjadi pusat rujukan aplikasi audit,
reviu, evaluasi, dan pemantauan berbasis
komputer yang mungkin akan menjadi
fonemena yang akan datang. Dengan adanya
aplikasi audit akan memudahkan auditor
dalam penerapannya. Pengembangan
metode belajar dengan menggunakan
metode e-learning secara substansi sudah baik, namun tetap harus ada metode tatap
muka karena dapat berinteraksi dengan widyaiswara dan peserta diklata dari instansi
lain. Widyaiswara sudah mempunyai pengalaman audit dan perlu adanya bank data
tentang ketentuan/peraturan yang dapat digunakan jika terjadi kasus di instansi dan
cara penyelesaiannya. Metode pengajaran sebaiknya lebih dititikberatkan pada kasus-
kasus yang terjadi maupun yang akan dialami peserta diklat. Sarana dan prasarana di
Pusdiklatwas BPKP sudah cukup baik. Jadwal diklat sertifikasi auditor dengan jadwal
ujian sebaiknya tidak terlalu lama, karena setelah selesai diklat peserta sudah lupa dan
disibukkan dengan tugas-tugas rutin pengawasan.

41

Ir. Rudy Suhendar,M.Sc
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM)

Menghadapi persaingan global, Pusdiklatwas
BPKP perlu terus meningkatkan kualitasnya
dan berbenah diri untuk mempersiapkan APIP.
Pengembangan metode e-learning cukup
efektif bagi auditor yang memiliki beban kerja
tinggi, namun demikian perlu adanya mix
methode antara e-learning dan tatap muka.
Peserta diklat dapat melakukan sharing dan
memperluas jaringan (networking) dengan
peserta diklat instansi lain.Terdapat
peningkatan wawasan auditor terutama dari
segi teknik/metode audit yang digunakan serta pengembangan temuan hasil audit. Hal
yang perlu dievaluasi apakah metode e-learning untuk mempermudah kelulusan,
karena perlu standar tinggi dalam menilai kelulusan peserta diklat dan disarankan
adanya pre test awal pegawai yangmengikuti diklat penjenjangan. Tenaga pengajar
sebaiknya dapat berbahasa Inggris dan modul dapat dibuat dalam dua bahasa
(Indonesia dan Inggris). Jam pelatihan dapat diperpanjang dengan studi kasus
terutama kasus Investigasi serta perlu adanya praktek Laboratorium Audit untuk
praktek kasus-kasus.

42

Ir.Yandi Tubagus
Sekretaris Inspektorat Kota Cimahi

Keberadaan Pusdiklatwas BPKP diperlukan
untuk mendukung peran Inspektorat kota
Cimahi sebagai APIP dalam peningkatan
profesionalisme SDM. Pusdiklatwas BPKP
sebagai lembaga yang menyelenggarakan
Diklat yang berkaitan dengan pengawasan,
sangat berperan dalam meningkatkan
kompetensi para auditor. Setelah mengikuti
diklat di Pusdiklatwas BPKP cukup
memuaskan, terasa banyak hal yang didapat
untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
Metode pengembangan E-learning merupakan metode pembelajaran yang
bermanfaat untuk mengawali pelaksanaan diklat (tatap muka), sehingga pada saat
pelaksanaan diklat peserta sudah mendapatkan pengetahuan/materi awal diklat.
Pelayanan Pusdiklatwas BPKP sudah baik dan dapat mengakomodir kebutuhan
peningkatan kompetensi pegawai, dengan kurikulum yang memadai dan dapat
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Namun demikian, sebagai masukan
terkait dengan bahan ajar/modul dapat disajikan lebih menarik lagi tidak full text, dan
lebih up to date. Pola anggaran untuk penyelenggaraan diklat tidak hanya berupa
pola pengiriman peserta diklat (PNBP).

43

Estiarty Aryani,SPT,M.T
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI

Keberadaan Pusdiklatwas BPKP masih
sangat diperlukan untuk meningkatkan
kompetensi APIP.Layanan Pusdiklatwas
dalam mengakomodasi kebutuhan
peningkatan kompetensi cukup baik, cepat
dan fleksibel sehingga permintaan diklat
dapat segera terpenuhi.Kesesuaian
kurikulum/substansi diklat dengan
kebutuhan di lapangan cukup relevan dan
memadai hanya saja perlu ditingkatkan
lagi,khususnya untuk pengelolaan
keuangan dan BMN. Penggunaan metode e-learning cukup membantu untuk
mempermudah auditor menambah wawasan, peningkatan kinerja pasca diklat pun
dapat dirasakan oleh unit/atasan langsung auditor yang bersangkutan. Namun
demikian ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu pemutakhiran modul diklat,
gaya bahasa modul agar lebih lugas, diskusi/pemecahan kasus, kegiatan dan sarana
olah raga, menu makanan agar lebih variatif, ruang kelas agar diperluas, dan agar
diupayakan pengaturan kelas berbentuk Letter U, sehingga proses pembelajaran
menjadi lebih efektif. Khusus untuk kamar mess agar lebih memperhatikan dan
meningkatkan kebersihan kamar beserta perlengkapan tempat tidurnya.

44

Watini
Sekretaris Inspektorat Kota Depok

Keberadaan Pusdiklatwas BPKP sangat strategis
dalam meningkatkan kompetensi pegawai,
khususnya APIP di Inspektorat Kota Depok.
Meskipun kuota peserta diklat masih dirasakan
terbatas, pelayanan Pusdiklatwas BPKP dalam
mengakomodir kebutuhan peningkatan
kompetensi pegawai selama ini dirasakan cukup
memadai. Baik pegawai sendiri maupun
inspektur(atasan langsung pegawai) merasakan
adanya peningkatan kinerja setelah mengikuti
diklat, namun demikian masih ada hal-hal yang
harus harus ditingkatkan yaitu up-datingbahan ajar terhadap isu-isu terkini terkait
pengawasan, penambahan praktisi pada pengajar, penggunaan metode role play
untuk metode pembelajaran, dan penambahan studi kasus yang applicable bagi
Pemda pada modul diklat, serta fasillitas pembelajaran, kamar, dan variasi makanan.

45

PERISTIWA & KEGIATAN TAHUN 2017

KUNJUNGAN MITRA

BPP Keuangan Jakarta BPP Teknologi

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

PPATK Jakarta Kunjungan ADB-STAR

46

Kunjungan Tamu dari University Malaysia

WORKSHOP CORPORATE UNIVERSITY

KEBERSAMAAN DAN SOSIAL

Family Gathering Pusdiklatwas BPKP Partisipasipada HUT BPKP 34

47