MODUL OTK KEUANGANXI

Modul

“Otomatisasi & Tata Kelola Keuangan”

Kompetensi Keahlian
Otomatisasi & Tata Kelola Perkantoran

Kelompok Bisnis & Manajemen

Guru Mata Pelajaran
Tri Setyo Atmojo, S. Pd

Kata Pengantar
Puji syukur kepada Tuhan YME atas tersusunnya modul Otomatisasi dan Tata
Kelola Keuangan yang ditujukan untuk mempermudah siswa dalam dalam kegiatan belajar
dirumah terutama selama masa pandemi covid-19 ini.
Modul ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 untuk tingkat XI SMK jurusan
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran kelompok Bisnis Manajemen. Didalam modul ini
membahas secara umum mulai dari Ruang lingkup administrasi keuangan sampai dengan
cara pengoperasian aplikasi keuangan. Pembahasan ini berdasarkan dengan silabus
Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan (C3) Kurikulum 2013 yang lebih menitik beratkan
kepada pembentukan karakter.
Demikian, semoga modul ini benar-benar dapat memberikan motivasi belajar siswa
dan mempersiapkan siswa yang memiliki karakter yang kuat, cerdas, mandiri, kreatif,
inovatif, dan tanggap terhadap perkembangan dunia kerja dalam hal keuangan. Penulis
menyadari bahwa dalam penulisan modul ini masih banyak kekurangannya, oleh karena
itu. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

Surakarta, Januari 2022

Penulis

BAB I
RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KEUANGAN

Kompetensi Dasar

1. Memahami Ruang Lingkup Administrasi Keuangan
2. Melakukan Pengelompokkan Ruang Lingkup Administrasi Keuangan

Indikator Pencapaian
Kompetensi

1. Menjelaskan Pengertian Administrasi Keuangan
2. Mengidentifikasi Fungsi Administrasi Keuangan
3. Menguraikan Tujuan Administrasi Keuangan
4. Mengemukakan Dasar Administrasi Keuangan
5. Melakukan Identifikasi Ruang Lingkup Administrasi Keuangan
6. Melakukan Pengelompokkan Ruang Lingkup Administrasi Keuangan

Materi Pokok

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi Keuangan
2. Fungsi Administrasi Keuangan
3. Tujuan Administrasi Keuangan
4. Dasar-dasar Pengelolaan Administrasi Keuangan

Uraian Materi

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi Keuangan
1. Pengertian Administrasi Keuangan
Secara terminologi, istilah administrasi keuangan berasal dari dua suku kata yaitu
administrasi dan keuangan. Administrasi artinya proses pengelolaan yang dilaksanakan
dalam sebuah perusahaan secara efektif dan efesien. Sedangkan, Keuangan artinya
segala yang berhubungan dengan dengan keuangan atau sumber daya uang.

Menurut The Liang Gie, administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau
penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama.

Sedangkan, menurut Simon, manusia yang administrasi seharusnya
mengutamakan kepuasan. Manusia administrasi harus mementingkan kepuasan dan
bukan hanya hasil maksimal, sedangkan keuangan merupakan hasil dari proses
pencatatan yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama
setahun buku yang bersangkutan.

Menurut ahli dibidangnya, sedikitnya ada dua makna administrasi keuangan yaitu:

Bermakna Tata Usaha Keuangan (dalam arti
sempit)

•Artinya tata usaha keuangan merupakan proses kegiatan yang
berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaraan
uang dalam perusahaan.

Bermakna Pengelolaan Keuangan (dalam arti
luas)

•artinya proses pengaturan, pemanfaatan, dan pengadaan keuangan
sehingga tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

.

Jadi dapat disimpulkan bahwa “administrasi
keuangan adalah proses pengelolaan keuangan
yang melibatkan hampir semua kegiatan yang
berkaitan dengan keuangan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan
laporan keuangannya sebagai proses akhir”

2. Ruang Lingkup Administrasi Keuangan
Untuk mempermudah memahami ruang lingkup administrasi keuangan, kegiatan

administrasi keuangan dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) klasifikasi berikut:

Berdasarakan Administrasi Publik
Wilayah Kerja •Kegiatan ini berhubungan dengan administrasi
negara yang meliputi lembaga eksekutif,legislatif
dan yudikatif.

Administrasi Lingkungan
•Ini bertujuan untuk mewujudkan wawasan
lingkungan dan tidak mengesampingkan
lingkungan kualitas manusia.

Administrasi Pembangunan
•Merupakan sistem administrasi yang
dibentuk untuk mengendalikan
pembangunan yang regulasinyadiatur
oleh pemerintah

Kegiatan Administrasi Keuangan
dalam Arti Sempit

•Kegiatan ini berkaitan dengan segala

aktifitas mencatata, menghimpun,

mengolah dan menggandakan, mengirim,

dan menyimpan yang berkaitan dengan

tata pembukuan keuangan

Kegiatan Administrasi Keuangan dalam Berdasarakan
Arti Luas Kegiatan

•merupakan kegiatan tata penyelenggaraan Administrasi
keuangan dalam pelaksanaan anggaran
belanja (perusahaan/negara) Keuangan

Berdasarakan Pola Pembuatan Anggaran Belanja
Perbuatan (Budgetting)

Melakukan Pembukuan (Accounting)

Pemeriksaan Keuangan (Auditing)

B. Fungsi Administrasi Keuangan
1. Fungsi Umum Administrasi Keuangan
Fungsi administrasi dalam sebuah perusahaan sama dengan fungsi manajemen
pada umumnya, hanya yang membedakan yakni fungsi administrasi bertujuan untuk
menentukan tujuan perusahaan dan merumuskan kebijakan secara umum, sedangkan
fungsi manajemen lebih bersifat pada kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangak
pencapaian tujuan dalam batas-batas yang telah dirumuskan.
Berikut fungsi-fungsi umum administrasi keuangan yakni:
a. Fungsi Investasi
Fungsi investasi keuangan meliputi pengelolaan dana kedalam aktiva-aktiva yang
akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Berikut gambaran
pengolongan jenis-jenis investasi:

Investasi

Jangka Pendek Jangka Panjang

Investasi kas, Gedung, Tanah, Peralatan
persediaan, Produksi, Kendaraan dsb.

piutang dsb

Gambar 1. Diagram Penggolongan Jenis-Jenis Investasi

b. Fungsi Mencari Dana
Fungsi mencari dana ini meliputi hal berikut:
1) Pencarian modal yang dibutuhkan untuk mendanai operasional atau tata usaha
yang dijalankan
2) Memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan

c. Fungsi Pembelanjaan
Fungsi pembelanjaan meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana dari
luar maupun dana milik sendiri yang dipergunakan untuk membelanjai seluruh
kegiatan.

d. Fungsi pembagian laba
Pada hakikatnya fungsi pembagian laba ini bisa juga dikategorikan sebagai fungsi
mencari dana, artinya dana diusahakan berasal dari dalam perusahaan sehingga
laba yang dihasilkan bisa untuk perusahaan sepenuhnya.

2. Fungsi Khusus Administrasi Keuangan

Gambar 2. Fungsi Khusus Administrasi Keuangan

C. Tujuan Administrasi Keuangan
Berikut ini merupakan tujuan administrasi keuangan dalam organisasi dan

perusahaan.

Gambar 3. Tujuan Administrasi Keuangan

D. Dasar-Dasar Pengelolaan Administrasi Keuangan
1. Tugas Administrasi Keuangan
Secara umum tugas staf (administrator) keuangan meliputi :
a. Mengelola Surat-Menyurat
Salah satu tugas seorang staf
keuangan adalah mengelola
surat menyurat yang berkaitan
dengan kegiatan bisnis dalam
rangka menjalankan usahanya.
Seperti halnya surat penawaran
barang/jasa, surat jual beli dan
lain sebagainya.

Gambar 4. Ilustrasi kegiatan administrator Gambar 5. Contoh Surat Niaga

b. Mencatat Transaksi Barang dan Jasa (Entri Jurnal)
Petugas administrasi keuangan melakukan tugas akuntansi seperti melakukan

jurnal entry atau transaksi untuk sebuah perusahaan. Entri ini dibuat menjadi buku
besar akuntansi. Kegiatan entry jurnal ini berkaitan erat dengan bukti transaksi.

Dalam perusahaan ada dua jenis bukti transaksi yakni bukti transaksi intern dan
bukti ekstern. Bukti transaksi intern merupakan bukti transaksi yang berada dalam
perusahaan, seperti halnya bukti kas masuk dan kas keluar seperti gambar dibawah
ini:

Gambar 6. Bukti Kas Keluar

Gambar 7. Bukti Kas Masuk
Sedangkan bukti transaksi ekstern merupakan bukti transaksi yang berasal
dari luar perusahaan, seperti halnya faktur, nota, kuitansi, nota debet/kredit, dan cek.

Gambar 8. Contoh Bukti Transaksi Eksternal (Cek)
c. Melakukan Pencatatan Rekonsiliasi dan Penutupan Transaksi Keuangan

Rekonsiliasi adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan
saldo masing-masing akun atau lebih yang saling terkait. Pencatatan transaksi
keuangan ini dibuat dalam bentuk laporan keuangan.

d. Melakukan Pembayaran dan Penagihan
Seorang staf admin keuangan juga bertugas melakukan pembayaran tagihan dan
menagih piutang untuk korporasi sesuai prosedur, termasuk pula tugas pembayaran
pajak.

e. Melakukan Penganggaran
Seorang administrator keuangan juga melakukan penganggaran diantaranya
merencanakan keuangan perusahaan, menganalisis informasi keuangan yang
digunakan untuk membuat peramalan anggaran bulanan, memantau anggaran, dan
melakukan analisis biaya-biayanya.

2. Tanggung Jawab Administrasi Keuangan
Seorang administrasi keuangan harus memahami persyaratan hukum dan peraturan
yang berkaitan dengan keuangan usaha ditingkat lokal dan nasional, mengetahui teknik
audit untuk membantu memastikan operasi keuangan tetap mematuhi peraturan, serta
menguasai sistem komputerisasi baik untuk spreadsheet, presentasi, pengolah kata,
dan perangkat lunak pelaporan.

3. Prinsip Administrasi Keuangan

Standar Konsistensi Akuntabilitas
Akuntansi (Consitency) (Accountabilit
(Accounting
Standard) Prinsip y)
Keuangan
Pengelolaan Transparansi
(Stewardship) (Transparancy

)

Integritas Kelangsungan
(Integrity) Hidup

Gambar 9. Prinsip Administrasi Keuangan

Tugas Mandiri

A. Pilihan Ganda
1. Proses atau kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan
pengeluaran uang dalam perusahaan, merupakan pengertian dari…
a. Tata Usaha Keuangan
b. Pengelolaan Keuangan
c. Administrasi Keuangan
d. Keuangan
e. Administrasi
2. Dibawah ini adalah salah satu kegiatan dalam ruang lingkup administrasi keuangan
berdasarkan pola perbuatan, …
a. Pembuatan anggaran belanja
b. Administrasi pembangunan
c. Administrasi dalam arti sempit
d. Administrasi lingkungan
e. Pemeriksaan karyawan
3. Dibawah ini yang bukan merupakan fungsi administrasi keuangan di instansi perusahaan,
…
a. Perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Pengeditan
d. Kepemimpinan
e. Pengendalian
4. Perhatikan prinsip-prinsip dibawah ini:
(i) Integritas
(ii) Kepemimpinan
(iii) Akuntabilitas
(iv) Kelangsungan Hidup
(v) Perencanaan
Dari beberapa poin diatas yang termasuk dalam prinsip administrasi keuanganadalah..
a. I,II, dan III
b. II,III dan IV
c. I, III, dan V
d. I, III dan IV
e. II, III, V
5. Perhatikan gambar dibawah ini!
gambar disamping merupakan salah
satu contoh dari bukti transaksi…
a. Ekstern
b. Intern
c. Nota
d. Transaksi Keuangan
e. Entry Jurnal

B. Essay

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Jelaskan pengertian administrasi keuangan!
2. Jelaskan makna administrasi keuangan secara luas!
3. Tuliskan fungsi umum administrasi keuangan!
4. Tuliskan tujuan admnistrasi keuangan!
5. Jelaskan tujuan manajemen keuangan di Instansi sekolah!
6. Jelaskan perbedaan bukti transaksi intern dan ekstern!
7. Jelaskan minimal 5 prinsip administrasi keuangan!
8. Jelaskan menurut anda, mengapa administrasi keuangan merupakan komponen
penting dalam dunia usaha maupun instansi pemerintah!

“Semoga Sukses”

BAB II
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN

Kompetensi Dasar :
3.2 Memahami kebijakan pengelolaan keuangan.
4.2 Melakukan pengelompokan kebijakan pengelolaan keuangan.

Tujuan Pembelajaran :
1. Memahami kebijakan pengelolaan keuangan.
2. Menjelaskan penyusunan pendapatan dan belanja.

Pendahuluan :
Dalam usaha meningkatkan perekonomian negara perlu adanya pengukuran dengan
menggunakan pertambahan pendapatan nasional dimana didalamnya terdapat instrumen
kebijakan yang digunaakn. Instrumen kebijakan yang biasa digunakan adalah berkenaan dengan
anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat (APBN) maupun
pemerintah daerah (APBD).
APBN dan APBD sama-sama kegiatan yang mengatur keuangan atau anggaran, yang
membedakan adalah pada tempat dimana anggaran diatur. APBN mengatur keuangan negara,
sedangkan APBD mengatur keuangan daerah.

A. Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan dalam arti luas diartikan sebagai pengaturan dan penetapan suatu
kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan tugas-tugas
pokok sebagai volume kerja sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk diwujudkakn
secara efektif dan efisien.

Sedangkan keuangan dalam tata usaha memiliki arti suatu proses penerimaan,
penyimpanan dan pengeluaran uang melalui kegiatan penatabukuan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai upaya menunjang perwujudan kebijaksanaan keuagan yang
telah ditetapkan.
1. Tujuan

a. Memenuhi target yang diharapkan.
b. Mengefektifkan kegiatan keuangan.
c. Menjadikan lingkungan kerja sehat.
d. Mengurangi penggunaan anggaran yang tidak perlu.
e. Menghindari adanya penyimpangan.
2. Aspek-aspek pengelolaan keuangan

a. Kebijakan ekonomi
Aspek kebijakan berkaitan dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan
semua pendapatan lainnya serta pengeluaran di dalam negeri dan masalah-masalah
yang berkaitan dengan perekonomuan sebuah negara.

b. Kebijakan utang
Kebijakan utang meliputi hubungan di antara keseluruhan pengeluaran-pengeluaran
pemerintah dan penghasil pemerintah pada waktu ini dan berurusan dengan
persoalan kapan, bagaimana dan sampai seberapa jauh pemerintah hatus membuat
dan membayar kembali hutang.

c. Kebijakan penghasilan
Kebijakan penghasilan merupakan pertimbangan besar kecilnya berbagai sumber
penghailan dan persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan.

d. Kebijakan pengeluaran
Menentukan besarnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermacam-
macam.

e. Kebijakan pelaksanaan
Kebijakan pelaksanaan berkaitan dengan hubungan antara biaya dan hasil-hasil
kegiatan pemerintah tertentu dan penyelidikan mengenai jauh organisasi dan
tindakan pemerintah berdaya guna untuk tujuannya.

f. Kebijakan akuntan (pembukuan)
Kebijakan akuntan mmenyangkut hubungan antara rencana-rencana dan tindakan.

3. Manfaat
a. Sebagai gambaran dari kebijakan satu periode.
b. Meningkatkan pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
c. Menjadi pertimbangan untuk menggali berbagai bentuk potensi keuangan.
d. Memberikan manfaat baik.
e. Membuat suatu instansi menjadi berkembang dan menghasilkan keuntungan.

4. Karakteristik
a. Kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan instansi atau perusahaan.
b. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut haruslah transparan.
c. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memecahkan masalah dan
memberikan solusi atas terjadinya permasalahan dalam instansi atau perusahaan.
d. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat diterima oleh semua elemen
dalam instansi atau perusahaan.

5. Metode
a. Fleksibilitas
Dalam mengelola anggaran harus menggunakan metode yang fleksibel. Artinya,
adanya keleluasaan memilih kebijaksanaan yang sewajarnya di antara

kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam menyusun anggaran belanja dan
merumuskan kelonggaran administratif di dalam pelaksanaannya.
b. Dapat dipercaya
Dalam mengelola anggaran, harus dapat memberikan penjelasan tentang perkiraan-
perkiraan anggaran belanja dengan diteliti, terperinci dan kuat untuk menimbulkan
penilaian sepatutnya.
c. Bertanggung jawab dan bulat
Bertanggung jawab dan bulat artinya keseluruhan program fiskal harus terkumpul
menjadi satu, diringkas, dinilai dan diputuskan di sebuah tempat oleh orang atau
badan yang diberi tugas tersebut.
6. Pola kegiatan pengelolaan keuangan
a. Pembuatan anggaran belanja (budgeting)
b. Pembukuan (accounting)
c. Pemeriksaan keuangan (auditing)
d. Pembelian dan persediaan.
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja
1. Penyusunan anggaran belanja
Anggaran adalah rencana keuangan, yang berisi taksiran atau perkiraan tentang jasa,
jumlah biaya atau uang yang diperlukan dan tentang sumber-sumber keuangan yang
dapat menutup kebutuhan uang tersebut. Anggaran merupakan perencanaan yang
berkaitan dengan keuangan dalam jangka waktu tertentu.
1) Sistem anggaran
1) Financial year system (kas stelsel)

Belanja dan pendapatan uang yang diperhitungkan adalah yang benar-benar
dalam satu tahun anggaran.
2) Limited budget year system
Belanja dan pendapatan uang yang diperhitungkan adalah yang terjadi
penambahan enam bulan pada sesuatu tahun negara.
2) Siklus anggaran
1) Persiapan penyusunan usul anggaran
2) Penetapan usul anggaran
3) Pelaksanaan anggaran
3) Tipe-tipe anggaran
1) Tipe legislatif
Tipe ini disusun oleh panitia badan perundang-undangan berdasarkan
permohonan-permohonan akan dana dari cabang eksekutif.
2) Tipe dewan atau komisi
Tipe ini digunakna pada pemerintah negara bagian dan kota praja, disusun oleh

datu dari dua jalan, yaitu seluruhnya terdiri dari pegawai-pegawai administrasi san
legislatif bersama-sama.
3) Tipe eksekutif
Pada tipe ini, suatu biro anggaran belanja atau departemen keuangan
mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai permohonan-permohonan
anggaran belanja dari semua badan eksekutif dan atas dasar ini, setelah
berkonsultasi dengan eksekutif, menyiapkan suatu dokumen menyeluruh untuk
diajukan oleh eksekutif kepada badan pembuat undang-undang pada pembukaan
sidang.
4) Jenis-jenis anggaran
1) Line item budgeting
Line itm budgenting merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan
dimana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut
digunakan (pos-pos pengeluaran).
2) Incremental budgeting
Incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang
memungkinkan revisi selama setahun berjalan.
3) Planning programming budgeting system
Planning programming budgeting system adalah suatu proses perencanaan,
pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sustem sebagai
kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan dilamnya terkandung identifikasi
tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul.
4) Zero based budgeting
Zero based budgeting merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada
perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu.
5) Performance budgeting
Performance budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) merupakan
sistem penganggaran yang berorientasi pada “output” organisasi yang berkaitan
sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.
6) Medium team budgeting framework (MTBF)
Medium term budgeting framework (MTBF) adalah suatu kerangka strategi
kebijakan tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah
non departemen.
5) Sifat rancangan anggaran
1) Bertanggungjawab dan bulat
Keseluruan program fiskal harus terkumpul menjadi satu, diringkaskan, dinilai dan
diputuskan di sebuah tempat oleh orang atau badan yang diserahi tugas itu.
2) Fleksibilitas

Keleluasaan memilih yang sewajarnya di antara kebijaksanaan-kebijaksanaan di
dalam menyusun anggaran belanja dan merumuskan keonggaran administratif di
dalam pelaksanaannya.
3) Dapat dipercaya
Penjelasan tentang erkiraan-perkiraan anggaran belanja harus cukup diteliti,
terperinci dan kuat untuk menimbulkan penilaian sepatutnya.
4) Terjamin
Memiliki maksud, bahwa suatu rancangan anggaran memiliki jaminan bahwa
program fiskal sebagaimana diundangkan (disetujui oleh undang-undang) akan
dijalankan secara mantap.
6) Asas penyusunan anggaran
1) Asas universalitas
Asas yan menghendaki supaya anggaran tu disusun menurut jumlah bulat atau
bruto dari belanja dan pendapatan.
2) Asas keseimbangan
Asas yan menghendaki bahwa belanja yang dilakukan dapat ditutup dengan
pendapatan-pendapatan uang yang akan diterima, sehingga tidakmuncul
kekurangan anggaran (defisit).
3) Asas perincian anggaran
Asas yang menghendaki bahwa naggaran harus terperinci susunannya. Terdapat
4 asas perincian dalam asas perincian anggaran, yaitu :
a) Perincian menurut fungsinya, yaitu angka-angka anggaran itu harus diperinci

menurut fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi.
b) Perincian menurut organisasinya, merupakan asa yang menghendaki angka-

angka uang dalam anggaran itu dierinci sesuai denga siapa (bagian-bagian
organisasi) yang akan menggunakan uangnya.
c) Perincian menurut objeknya, yaitu anggaran disusun terperinci menurut objek
(yang dapat berupa tenaga benda atau alat perlengkapan) yang akan dibiayai.
4) Program anggaran (performance budget), merupakan perician yang didasarkan
menurut hasil pekerjaan atau jasa yang akan dijalankan, tidak pada benda-benda
yang akan dibeli.
2. Penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
a. Penetapan anggaran
Penetapan anggaran yang baik, usul anggaran harus dirinci tetapi anggaran tetap
bulat dan utuh, maksudnya adalah tidak berubah. Di dalam penetapan anggaran di
tiap-tiap organisasi berbeda-beda :
1) Negara
2) Perusahaan perseorangan

3) Perseroan Terbatas (PT)
4) Koperasi
b. Pelaksanaan anggaran
Setelah tadi anggaran sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan
anggaran tersebut. Pelaksanaan anggaran pada umumnya adalah dalam 1 tahun
anggaran
1) Prosedur pelaksanaan anggaran

Prosedur pelaksanaan anggaran sendiri dibagi 2, yaitu :
a) Prosedur beban tetap
Prosedur beban tetap, dana yang ada tidak boleh digunakan membayar kalau

tidak ada tagihan
b) Prosedur beban sementara

Prosedur beban sementara, hang anggaran diberikan di awal, kemudian perlu
dibuat surat pertanggungjawabannya
2) Pengurusan keuangan negara
a) Administratief beheer (pengurusan ketatausahaan)
Administratief beheer (pengurusan ketatausahaan) ini meliputi hak
menguasai/mengotorisasi dan hak perintah membayar dan menagih uang.
b) Compatabel beheer (pengurusan kompatabel)
Compatabel beheer (pengurusan kompatabel) yaitu wewenang menerima,
menyimpan dan mengeluarkan uang negara. Pitak-pihak yang dapat menjadi
bendaharawan atau compatabel yaitu orang dan badan (kas negara dan bank
indonesia)
c. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran itu adalah kegiatan
pertanggungjawaban yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang telah
digunakan secara sah okeh bendaharawan.
a. Pengertian pembukuan
Pembukaan itu proses pencatatan untuk mengumpulkan data dan informasi
mengenai keuangan. Dimana dalam pencatatannya, catatan digolongkan menurut
jenis transaksinya lalu dibuat rincian sehingga dapat ditafsirkan situasi
perusahaan
b. Ciri-ciri pembukuan yang wajar
1) Penghasilan dan biaya harus digolongkan berdasarkan kegiatan
2) Pembukaan harus disusun oleh unit-unit organisasi agar jelas
3) Sistem pembukuan dalam refleksi pekerjaannya hatus bertepatan waktunya
dalam hubungannya dengan pembagian dana-dana anggaran belanja
c. Kegunaan pembukuan

1) Mencegah penyalahgunaan uang
2) Mencegah pemborosan
3) Mencegah kehilangan anggaran
4) Sebagai alat untuk melakukan repressive vertificatie (bukti)
5) Melengkapi ketatalaksanaan untuk menjalankan pengawasan intern
6) Untuk memberi laporan kepada atasan-atasannya
C. Aliran Kas Masuk dan Keluar
1. Aliran kas masuk
Cash inflow merupakan arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan
keuntungan kas (penerimaan kas). Yang termasuk arus kas masuk (Cash Inflow) yaitu :
a. Hasil penjualan produk/jasa perusahaan
b. Penagihan piutang dari penjualan kredit
c. Penjualan aktiva tetap yang ada
d. Penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas
e. Pinjaman/hutang dari pihak lain
f. Penerimaan sewa dan pendapatan lain
2. Aliran kas keluar
Cash outflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan
beban pengeluaran kas. Yang termasuk arus kas keluar (Cash Outflow), yaitu :
a. Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lain-lain
b. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan
c. Pembelian aktiva tetap
d. Pembayaran hutang-hutang perusahaan
e. Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan
f. Pembayaran sewa, pajak, deviden, bunga dan pengeluaran lain-lain
D. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD)
1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
a. Pengertian
Suatu daftar sistematis yang biasanya memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun yang hasilnya dinyatakan dalam rupiah.
b. Dasar hukum
Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
c. Fungsi APBN
1) Fungsi otorisasi

2) Fungsi pengawasan
3) Fungsi alokasi
4) Fungsi distribusi
5) Fungsi stabilisasi
d. Sumber penerimaan APBN
1) Penerimaan dalam negeri

a) Penerimaaan negara dari pajak
(1) Pajak dalam negeri
(2) Pajak perdagangan internasional

b) Penerimaan negara bukan pajak
(1) Penerimaan dari sumber daya alam
(2) Penerimaan pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN)

2) Hibah
e. Sumber pengeluaran APBN

1) Berdasarkan jenisnya : belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial.

2) Berdasarkan fungsinya : pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan,
ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata
dan budaya, agama.

3) Berdasarkan organisasinya : pengeluaran untuk berbagai proyek atau kegiatan
dari seratus kementrian/lembaga pemerintah.

f. Prinsip dan asas penyusunan APBN
1) Prinsip penyusunan APBN
a) Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan deposit
b) Intensifikasi penagihan dan pengumpulan negara puitang
c) Penuntutan kompemsasi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda
penuntutan
d) Meningkatnya fungsi pembangunan
2) Asas penyusunan APBN
a) Kemerdekaan
b) Tabungan
c) Memperbaiki prioritas pembangunan
d) Berfokus pada prinsip-prinsip dan hukum negara

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
a. Pengertian
Suatu pelaksanaan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah
disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai
suatu pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan,

pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan.
b. Dasar hukum

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
5) Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
c. Fungsi anggaran belanja
1) Fungsi perencanaan
2) Fungsi koordinasi anggaran
3) Fungsi komunikasi
4) Fungsi motivasi
5) Fungsi pengendalian dan evaluasi
d. Sumber pendapatan daerah
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak daerah
b) Retribusi daerah
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

yang dipisahkan
2) Dana perimbangan

a) Dana bagi hasil
b) Dana alokasi umum
c) Dana alokasi khusus
d) Dana alokasi khusus
3) Pendapatan lain-lain
e. Pengeluaran daerah
a) Belanja pegawai
b) Belanja barang dan jasa
c) Belanja perjalanan dinas
d) Belanja pemeliharaan
f. Proses penyusunan APBD
a) Proses penentuan pendapatan

b) Proses penentuan belanja
c) Proses penentuan pembiayaan

Soal Ulangan KD2

1. Apa saja Metode kebijakan Pengelolaan keuangan / anggaran
2. Jelaskan pengertian anggaran dan ada berapa system anggaran yang ada saat ini
3. Jenis-jenis anggaran negara ada bermacam-macam, apa saja dan berilah penjelasannya

!
4. Apa yang dimaksud dengan Aliran kas masuk dan bagaimana alurnya
5. Apa yang dimaksud dengan Aliran kas keluar dan bagaimana alurnya !

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN

Kompetensi Dasar :
3.3 Menerapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.3 Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Tujuan Pembelajaran :
3. Memahami kebijakan pengelolaan keuangan.
4. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja.

Pendahuluan :
Dalam usaha meningkatkan perekonomian negara perlu adanya pengukuran dengan
menggunakan pertambahan pendapatan nasional dimana didalamnya terdapat instrumen
kebijakan yang digunaakn. Instrumen kebijakan yang biasa digunakan adalah berkenaan dengan
anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat (APBN) maupun
pemerintah daerah (APBD).
APBN dan APBD sama-sama kegiatan yang mengatur keuangan atau anggaran, yang
membedakan adalah pada tempat dimana anggaran diatur. APBN mengatur keuangan negara,
sedangkan APBD mengatur keuangan daerah.

E. Kebijakan Pengelolaan Keuangan dalam Bentuk Anggaran dan Belanja
1. Pengertian
Menurut Supriyono (1990), pengertian anggaran adalah perencanaan keuangan
perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan perusahaan untuk
periode mendatang. Anggaran merupakan rencana jangka pendek yang disusu secara
sistematis berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Gomes (1995, p.87-88), anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk
mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang
diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi
atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana
yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Mulyadi (2001, p.488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang
dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan
ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Glenn A Welsch mendefenisikan anggaran sebagai berikut:

"Profit planning and control may be broadly as de fined as sistematic and formalized
approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of

management".

Dari pengertian di atas, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang
meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Jadi bila anggaran
dihubungkan fungsi dasar manajemen maka anggaran meliputi fungsi perencanaan,
mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang
organisasional didalam badan usaha.
2. Pentingnya perencanaan anggaran keuangan
Sebagai upaya mencapai tujuan atas kegiatan yang dilakukan perusahaan. Perencanaan
anggaran ini sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas usaha dalam satu periode.
3. Syarat penyusunan anggran
a. Anggaran tersebut haris dapat menyediakan informasi seluas-luasnya kepada semua

pihak yang berkepentingan
b. Kebijakan anggaran tersebut harus dapat memperbaiki komunikasi dan koordinasi

dalam perusahaan
c. Anggaran tersebut harus dapat mengontrol jalannya proses perencanaan dalam

perusahaan
d. Anggaran tersebut dijadikan sebagai ukuran salam perusahaan. Anggaran

berhubungan dengan proses penganggaran
4. Fungsi anggaran untuk evaluasi

a. Dapat membantu menstabilkan keuangan dalam perusahaan
b. Dapat menentukan tujuan-tujuan dalam perusahaan
c. Dapat membuat pemakaian-pemakaian anggaran menjadi efektif dan efisien untuk

dilakukan eksekusinya
d. Pada dasarnya, untuk anggaran jenis ini harus berdasarkan pada pengetahuan-

pengetahuan yang memadai dan berkesinambungan
e. Mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan untuk menentukan arah/kegiatan

yang paling menguntungkan
f. Menunjang kebijakan-kebijaksanaan perusahaan
5. Proses penyusunan anggaran
a. Proses penetapan anggaran

Dalam penyusunan program anggaran, terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari.
Pertama, proses penetapan anggaran. Dalam proses penetapan anggaran harus
mengikutsertakan DPR sebagai wakil rakyat. Mengapa demikian? DPR
diikutsertakan dengan tujuan agar proses pengawasan dapat berjalan secara efektif
dan efisien. Itu untuk pemerintahan. Sedangkan untuk perusahaan yang sifatnya
perseorangan, anggaran dihubungkan dengan proses perencanaan yang baik dan
efektif.
b. Anggaran yang digunakan dalam penyusunan program anggaran

Saat menyusun program anggaran perusahaan, baiknya mengetahui bentuk-bentuk
anggaran terlebih dahulu. Bentuk anggaran yaitu :
1) Anggaran kas perusahaan

Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan
pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalam nya terdapat estimasi
penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu dimasa datang sehingga
akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas.
2) Anggaran piutang
Anggaran piutang adalah anggaran yang dibuat untuk merencanakan jumlah
piutang perusahaan secara rinci dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu
selama periode akuntansi yang akan datang.Anggaran piutang merupakan hal
yang penting sebagai dasar penyusunan anggaran kas.
3) Anggaran variabel
Anggaran variabel yaitu jenis anggaran yang sifatnya berubah-ubah. Anggaran ini
disusun dengan tujuan melaksanakan analisis biaya yang dapat dipengaruhi oleh
volume produksi yang dihasilkan. Macam-macam anggaran variabel adalah :
1. Biaya tetap, yaitu anggaran yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah
2. Biaya variabel, biaya variabel ini berhubungan dengan biaya umum dalam

suatu instansi
3. Biaya semivariabel, merupakan bentuk biaya yang berhubungan dengan

perubahan-perubahan pada tingkat operasional
4) Anggaran pengeluaran modal

Anggaran pengeluaran modal adalah anggaran berupa informasi rencana
perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini dibuat
berdasarkan anggaran penjualan. Anggaran pengeluaran modal biasanya
dijadikan dasar untuk membuat anggaran kas, anggaran overhead pabrik dan
anggaran biaya non produksi.
c. Tahap penyusunan anggaran
Tahapan penyusunan anggaran yaitu :
1) Penyusunan anggaran negara
a) tahap pendahuluan
b) tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN
c) tahap pengawasan APBN
2) Tahap penyusunan anggaran di perusahaan
a) penentuan pedoman anggaran
b) persiapan anggaran keuangan
d. Penentuan anggaran perusahaan
a) Tahapan umum

Tahapan umum dalam penyusunan anggaran ini berhubungan dengan
rundingan masing-masing pihak dalam perusahaan
b) Tahap perundingan
Yaitu tahap perundingan antar karyawan instansi dalam perusahaan dengan
tujuan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran
c) Tahap pengesahan
Tahap pengesahan ini merupakan suatu tahap untuk mengesahkan dan
mendistribusikan anggaran secara merata
d) Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran ini berkaitan dengan proses penyusunan anggaran yang
akan menjadi sebagai penentu anggaran.
6. Penyusunan anggaran yang efektif
Dalam penyusunan anggaran pasti menginginkan agar anggaran disusun secara efektif.
Penyusunan anggaran negara dan perusahaan itu berbeda, maka agat efektif, hal-hal
yang harus diperhatikan pun juga berbeda.

Penyusunan anggaran negara harus memperhatikan :
a. Tujuan yang hendak dicapai
b. Kesejahteraan masyarakat
c. Peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
d. Stabilisasi keuangan
e. Meningkatkan perekonomian di suatu negara
Sedangkan penyusunan anggaran di perusahaan harus memperhatikan :
a. Anggaran disusun berdasarkan divisi
b. Dalam membuat perumusan berdasarkan divisi yang ada, anggaran tersebut dapat

dibuat dengan cara disusun sedemikian rupa
c. Anggaran ini harus dapat dipisahkan antara pihak penyusun rencana anggaran dan

pihak proyek yang akan mengerjakan
d. Menyusun laporan keuangan perusahaan dengan lengkap dan berimbang
e. Dapat memberikan penghargaan dan sanksi terhadap perencanaan yang efektif dan

efisien

Zona Aktivitas
Buatlah ringkasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja!
Buatlah bagan perbedaan antara APBN dan APBD, di gambar di kertas ukuran asturo!

Rangkuman
1. Pengelolaan keuangan dalam arti luas diartikan sebagai pengaturan dan penetapan suatu

kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan tugas-tugas

pokok sebagai volume kerja sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk diwujudkakn
secara efektif dan efisien.
2. Anggaran adalah rencana keuangan, yang berisi taksiran atau perkiraan tentang jasa, jumlah
biaya atau uang yang diperlukan dan tentang sumber-sumber keuangan yang dapat menutup
kebutuhan uang tersebut.
3. Cash inflow merupakan arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan
keuntungan kas (penerimaan kas).
4. Cash outflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban
pengeluaran kas.
5. APBN adalah suatu daftar sistematis yang biasanya memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun yang hasilnya dinyatakan dalam rupiah.
6. APBD adalah suatu pelaksanaan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang
telah disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai
suatu pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi APBD mudah dilakukan.

Ulangan Akhir KD 3
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini

1. Bagaimana definisi anggaran dari para Ahli ( sebutkan mininimal 2 ) ..
2. Supaya keuangan perusahan berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu suatu

penyusunan anggaran yang baik pula, apa saja syarat penyusunan anggran tersebut…
3. Jelaskan secara singkat mengenai anggaran variabel dana apa saja macam-

macamnya…
4. Apa saja perbedaan dalam penyusunan anggaran negara dan perusahaan …
5. Mengapa perencanaan anggaran keuangan merupakan hal sangat penting dan harus di

laksanakan…

BAB III
MELAKUKAN PENERIMAAN ANGGARAN DENGAN BAIK

Kompetensi Dasar :
3.4 Menerapkan penerimaan anggaran
4.4 Melakukan penerimaan anggaran

Tujuan Pembelajaran :
5. Menjelaskan pengertian anggaran
6. Memahami prosedur penerimaan anggaran

Pendahuluan :
Dalam kegiatan administrasi keuangan, penerimaan anggaran merupakan suatu hal yang tidak
bisa ditinggalkan. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar. Dengan penerimaan
anggaran yang baik dan benar maka tujuan yang ditetapkan suatu perusahaan/instansi akan
tercapai.
A. Anggaran

1. Pengertian
Anggaran merupakan suatu rencana periodik yang disusun berdasarkan program
kegiatan yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu
organisasi yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode)
tertentu di masa yang akan datang.

Anggaran (budget) adalah sebagai rencana operai keuangan, yang mencangkup estimasi
pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk
membiayainya dalam periode waktu tertentu.
2. Manfaat
a. Adanya perencanaan terpadu
b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan
c. Sebagai alat pengoordinasian kerja
d. Sebagai alat pengawasan kerja
e. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan
3. Tujuan penyusunan anggaran
a. Menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa

menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai
manajemen.
b. Mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga
anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.

c. Menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi
ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok
dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

d. Mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan
sumbr daya.

e. Menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta
menyediakan informasi yang mendasari perlu-tidaknya tindakan koreksi.

B. Penerimaan Anggaran
1. Pengertian
Penerimaan anggaran merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-
pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara maupun swasta atau perusahaan
swasta.
2. Bentuk-bentuk penerimaan anggaran
1. Penerimaan negara
Penerimaan anggaran untuk negara merupakan bentuk pemasukan yang berasal dari
sumber pos-pos pemasukan untuk dikelola dalam pengelolaan keuangan negara.

Sumber keuangan negara Indonesia :
1) Dari dalam negeri

a) Pajak
b) Pencetakan uang
c) Pinjaman
d) Sumbangan, hadiah dan hibah
e) Denda dan sita
f) Cukai
g) Retribusi
h) Penyelenggaraan undian berhadiah
2) Dari luar negeri
a) Pinjaman program
b) Pinjaman proyek
2. Penerimaan anggaran daerah
Penerimaan anggaran daerah merupakan bentuk penerimaan yang berasal dari
daerah.

Berdarakan penerimaan di daerah ini, pada umumnya didasarkan pada beberapa
pos, yaitu :
1) Penerimaan daerah

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b) Bentuk lain-lain PAD yang sah
2) Penerimaan dari pusat

a) Dana perimbangan
(1) Dana Alokasi Umum (DAU)
(2) Dana Alokasi Khusus (DAK)
(3) Dana Otonomi Khusus (DOK)

b) Dana bagi hasil
3. Penerimaan anggaran perusahaan

1) Dana sendiri
2) Dana pinjaman

a. Bentuk-bentuk dana pinjaman perusahaan :
(1) Kredit usaha
(2) Kredit tanpa agunan (KTA)
(3) Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
(4) Leasing atau Lease Back
(5) Perum pegadaian
(6) Koperasi
(7) Pinjaman BUMN
(8) Pinjaman departemen

b. Bentuk-bentuk penerimaan anggaran perusahaan :
(1) Modal yang disetorkan oleh pihak investor atau pemilik modal
(2) Hasil penjualan produk untuk perusahaan
(3) Piutang perusahaan
(4) Pendapatan lain, seperti adanya bunga bank, jasa giro dan deviden
(5) Adanya penerimaan bukan pajak seperti bunga yang berasal dari kredit
bank
(6) Adanya suatu pengurangan pada aset tetap perusahaan

3. Prosedur penerimaan dan penggunaan anggaran
a. Prosedur penerimaan kas
Prosedur penerimaan anggaran sama dengan prosedur penerimaan kas, dimana
pada umumnya prosedur ini ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
1. Prinsip-prinsip
a) Bentuk penerimaan kas harus segera dilakukan pencatatan
b) Bentuk penerimaan kas harus masuk ke perusahaan dan harus disetorkan ke
bank setiap harinya
c) Petugas penerima kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan
penerimaan kas
d) Fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas harus dilaksanakan
secara terpisah
2. Bagian-bagian dalam penerimaan uang :

a) Bagian surat masuk
b) Kasir
c) Bagian piutang
d) Bagian pemeriksaan intern
3. Fungsi penerimaan kas :
a) Fungsi sekretariat
b) Fungsi penagihan
c) Fungsi kas
d) Fungsi akuntansi
e) Fungsi pemeriksaan intern
4. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas :
a) Surat pemberitahuan
b) Daftar surat pemberitahuan
c) Bukti surat setor bank
d) Kuitansi
5. Penetapan penerimaan anggaran pada perusahaan
Penetapan anggaran pada perusajaan bertujuan untuk menetapkan secara forml
dan resmi, sehingga anggaran tersebut segera dapat digunakan.
a) Bentuk kegiatan klerikal

(1) Menulis
(2) Menggandakan
(3) Menghitung
(4) Memberi kode
(5) Mendaftar
b) Prosedur penerimaan kas
(1) Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke dalam kas

bank sesuai jumlah kenyataannya
(2) Penerimaan kas dari kegiatan penjualan dialkukan dengan transaksi kartu

kredit atau transaksi yang melibatkan pihak bank
c) Sistem anggaran dari penjualan tunai

(1) Prosedur penerimaan kas dari sales
(2) Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery
(3) Prosedur penerimaan kas dari credit card classes
b. Prosedur penggunaan atau pengeluaran kas
1) Fungsi pengeluaran kas
a) Fungsi utang
b) Fungsi kasir
c) Fungsi akuntansi

d) Bagian pengawasan intern
2) Bagian yang digunakan dallam sistem pengeluaran kas

a) Dokumen pelengkap pengadaan dan peneriaan barang/jasa
b) Cek
c) Voucher
C. Penggunaan Anggaran yang Efektif
Pemakaian anggaran atau penggunaan anggaran merupakan tahapan untuk
membelanjakan keuangan perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun
sebelumnya. Perumusan anggaran dilakukan setelah penetapan anggaran yang selanjutnya
dilaksanakan untuk digunakan. Adapun bentuk anggaran yang telah digunakan tersebut
harus didapatkan dari suatu instansi perusahaan maupun pemerintahan.

Penggunaan anggaran merupakan proses menggunakan anggaran yang telah ada
sebelumnya dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun penggunaannya
harus berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
1. Penggunaan APBN dan APBD

a. Prinsip penyusunan APBN dan APBD
1) Prinsip penyusunan berdasarkan aspek pendapatan
a) Mengidentifikasi penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan
penyetoran.
b) Mengintendifkan penagihan dan pemungutan piutang negara atau daerah.
2) Prinsip penyusunan berdasarkan aspek pengeluaran
a) Efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada.
b) Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan.
c) Menggunakan semaksimal mungkin produk-produk dalam negeri dengan
memperhatikan kemampuan yang dimiliki.

b. Asas penyusunan APBN dan APBD
1) Kemandirian
2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas
3) Penajaman prioritas pembangunan

c. Penerimaan dan pengeluaran APBN dan APBD
Penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan luar negeri,

sedangkan penerimaan APBD yakni dari sumber pendapatan daerah, pendapatan
transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pengeluaran APBN sendiri meliputi
pengeluaran rutin yang dilakukan, sedangkan pengeluaran APBD yaitu belanja rutin
dan belanja pembangunan
d. Penyusunan APBN dan APBD
1) Tahap pendahuluan
2) Tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN

3) Tahap pengawasan APBN
2. Penggunaan anggaran di dalam perusahaan

Penggunaan anggaran di dalam perusahaan merupakan suatu sistem pengeluaran kas
dalam perusahaan. Dalam perusahaan, semua pelanggan harus melakukan pengeluaran
kas dan melalui bagian-bagian berikut :
a. Bagian utang

1) Melakukan penerimaan-penerimaan dokumen
2) Membuat dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran kas perusahaan
3) Melakukan pencatatan bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti pengeluaran kas
4) Perusahaan mengeluarkan bukti transaksi pengelluatan kas lembar pertama dan

lembar ketiga yang telah jatuh tempo pembayarannya dan dikumen pendukung
dari map pengeluaran kas
5) Menerima kembali bukti pengeluaran kas pada lembar pertama
6) Melakukan pencatatan nomor cek dan tanggal pembayaran yang tercantum dalam
anggaran
7) Menyusun pembuatan laporan penyerahan bukti pengeluaran kas daalm
perusahaan
b. Bagian kas
1) Menerima bukti pengeluaran kas pada lembar pertama yang kemudian
dilaksanakan pencatatan pada lembar kedua
2) Menyiapkan cek dengan jumlah uang yang terbatas dan tertulis dalam bukti
pengeluaran kas kemudian ditandatangani sebagai bagian dari pembayaran
3) Melakukan penyerahan bukti pengeluaran kas pada lembar pertama dan ketiga
c. Bagian jurnal dan laporan
1) Menria bukti pengeluaran kas pada lembar pertama dengan dokumen
pendukungnya
2) Melakukan pencatatan pengeluaran kas dalam bentuk register cek yang fungsinya
sebagai buku jurnal pengeluaran kas
3) Melakukan kegiatan pengarsipan bukti pengeluaran kas bersama dalam bentuk
map khusus

Rangkuman
1. Anggaran merupakan suatu rencana periodik yang disusun berdasarkan program kegiatan

yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa
yang akan datang.
2. Penerimaan anggaran merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-
pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara maupun swasta atau perusahaan swasta.

3. Pemakaian anggaran atau penggunaan anggaran merupakan tahapan untuk membelanjakan
keuangan perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Perumusan
anggaran dilakukan setelah penetapan anggaran yang selanjutnya dilaksanakan untuk
digunakan. Adapun bentuk anggaran yang telah digunakan tersebut harus didapatkan dari
suatu instansi perusahaan maupun pemerintahan.

4. Dalam penggunaan anggaran, baik itu anggaran pemerintah pusat, daerah maupun
perusahaan harus dilakukan dokumentasi. Hal ini bertujuan agar kegiatan administrasi
penggunaan anggaran dapat dicari apabila di kemudian hari dibutuhkan.

5. Dalam melakukan aktivitas pengeluaran kas, harus memiliki bukti dalam bentuk bukti
transaksi. Adapun bukti transaksi merupakan dokumen yang berkaitan dengan pendukung
yang berisi data transaksi keuangan dalam perusahaan. Adapun fungsi-fungsi pokok bukti
transaksi, yaitu sebagai alat perekam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Ulangan Akhir KD 4
Jawablah pertanyaan=pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar !

1. Apa saja Tujuan penyusunan anggaran perusahaan !

2. Penerimaan anggaran untuk negara merupakan bentuk pemasukan yang berasal dari
sumber pos-pos pemasukan untuk dikelola dalam pengelolaan keuangan negara. dari
mana saja sumber-sumber penerimaan keuangan negara tersebut..

3. Penerimaan anggaran perusahaan merupakan sumber kelangsungan hidup dari
perusahaan itu sendiri, dari mana saja sumber=sumber penerimaan anggaran
perusahaan itu berasal…

4. Dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem penerimaan kas perusahaan

5. Agar keuangan negara berjalan seperti yang sudah di amanatkan dalam undang-undang
maka penyusunan APBN dan APBD harus berdasarkan asas-asas yang sudah di
tetapkan, apa saja asas penyusunan APBN dan APBD…

MELAKUKAN PENERIMAAN ANGGARAN DENGAN BAIK

Kompetensi Dasar :
3.5 Menerapkan penggunaan anggaran
4.5 Melaksanakan penggunaan anggaran

Tujuan Pembelajaran :
7. Menjelaskan pengertian anggaran
8. Memahami prosedur penerimaan anggaran
9. Memahami prosedur penggunaan anggaran

Pendahuluan :
Dalam kegiatan administrasi keuangan, penerimaan anggaran merupakan suatu hal yang tidak
bisa ditinggalkan. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar. Dengan penerimaan
anggaran yang baik dan benar maka tujuan yang ditetapkan suatu perusahaan/instansi akan
tercapai.
D. Anggaran

4. Pengertian
Anggaran merupakan suatu rencana periodik yang disusun berdasarkan program
kegiatan yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu
organisasi yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode)
tertentu di masa yang akan datang.

Anggaran (budget) adalah sebagai rencana operai keuangan, yang mencangkup estimasi
pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk
membiayainya dalam periode waktu tertentu.
5. Manfaat
f. Adanya perencanaan terpadu
g. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan
h. Sebagai alat pengoordinasian kerja
i. Sebagai alat pengawasan kerja
j. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan
6. Tujuan penyusunan anggaran
f. Menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa

menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai
manajemen.
g. Mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga
anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.

h. Menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi
ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok
dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

i. Mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan
sumbr daya.

j. Menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta
menyediakan informasi yang mendasari perlu-tidaknya tindakan koreksi.

E. Penerimaan Anggaran
4. Pengertian
Penerimaan anggaran merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-
pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara maupun swasta atau perusahaan
swasta.
5. Bentuk-bentuk penerimaan anggaran
4. Penerimaan negara
Penerimaan anggaran untuk negara merupakan bentuk pemasukan yang berasal dari
sumber pos-pos pemasukan untuk dikelola dalam pengelolaan keuangan negara.

Sumber keuangan negara Indonesia :
3) Dari dalam negeri

i) Pajak
j) Pencetakan uang
k) Pinjaman
l) Sumbangan, hadiah dan hibah
m) Denda dan sita
n) Cukai
o) Retribusi
p) Penyelenggaraan undian berhadiah
4) Dari luar negeri
c) Pinjaman program
d) Pinjaman proyek
5. Penerimaan anggaran daerah
Penerimaan anggaran daerah merupakan bentuk penerimaan yang berasal dari
daerah.

Berdarakan penerimaan di daerah ini, pada umumnya didasarkan pada beberapa
pos, yaitu :
3) Penerimaan daerah

c) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
d) Bentuk lain-lain PAD yang sah
4) Penerimaan dari pusat

c) Dana perimbangan
(4) Dana Alokasi Umum (DAU)
(5) Dana Alokasi Khusus (DAK)
(6) Dana Otonomi Khusus (DOK)

d) Dana bagi hasil
6. Penerimaan anggaran perusahaan

3) Dana sendiri
4) Dana pinjaman

c. Bentuk-bentuk dana pinjaman perusahaan :
1) Kredit usaha
2) Kredit tanpa agunan (KTA)
3) Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
4) Leasing atau Lease Back
5) Perum pegadaian
6) Koperasi
7) Pinjaman BUMN
8) Pinjaman departemen

d. Bentuk-bentuk penerimaan anggaran perusahaan :
1) Modal yang disetorkan oleh pihak investor atau pemilik modal
2) Hasil penjualan produk untuk perusahaan
3) Piutang perusahaan
4) Pendapatan lain, seperti adanya bunga bank, jasa giro dan deviden
5) Adanya penerimaan bukan pajak seperti bunga yang berasal dari kredit
bank
6) Adanya suatu pengurangan pada aset tetap perusahaan

6. Prosedur penerimaan dan penggunaan anggaran
c. Prosedur penerimaan kas
Prosedur penerimaan anggaran sama dengan prosedur penerimaan kas, dimana
pada umumnya prosedur ini ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
6. Prinsip-prinsip
1) Bentuk penerimaan kas harus segera dilakukan pencatatan
2) Bentuk penerimaan kas harus masuk ke perusahaan dan harus disetorkan ke
bank setiap harinya
3) Petugas penerima kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan
penerimaan kas
4) Fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas harus dilaksanakan
secara terpisah
7. Bagian-bagian dalam penerimaan uang :

1) Bagian surat masuk
2) Kasir
3) Bagian piutang
4) Bagian pemeriksaan intern
8. Fungsi penerimaan kas :
1) Fungsi sekretariat
2) Fungsi penagihan
3) Fungsi kas
4) Fungsi akuntansi
5) Fungsi pemeriksaan intern
9. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas :
1) Surat pemberitahuan
2) Daftar surat pemberitahuan
3) Bukti surat setor bank
4) Kuitansi
10. Penetapan penerimaan anggaran pada perusahaan
Penetapan anggaran pada perusajaan bertujuan untuk menetapkan secara forml
dan resmi, sehingga anggaran tersebut segera dapat digunakan.
d) Bentuk kegiatan klerikal

1) Menulis
2) Menggandakan
3) Menghitung
4) Memberi kode
5) Mendaftar
e) Prosedur penerimaan kas
1) Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke dalam kas

bank sesuai jumlah kenyataannya
2) Penerimaan kas dari kegiatan penjualan dialkukan dengan transaksi kartu

kredit atau transaksi yang melibatkan pihak bank
f) Sistem anggaran dari penjualan tunai

1) Prosedur penerimaan kas dari sales
2) Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery
3) Prosedur penerimaan kas dari credit card classes
d. Prosedur penggunaan atau pengeluaran kas
3) Fungsi pengeluaran kas
1) Fungsi utang
2) Fungsi kasir
3) Fungsi akuntansi

4) Bagian pengawasan intern
4) Bagian yang digunakan dallam sistem pengeluaran kas

1) Dokumen pelengkap pengadaan dan peneriaan barang/jasa
2) Cek
3) Voucher
F. Penggunaan Anggaran yang Efektif
Pemakaian anggaran atau penggunaan anggaran merupakan tahapan untuk
membelanjakan keuangan perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun
sebelumnya. Perumusan anggaran dilakukan setelah penetapan anggaran yang selanjutnya
dilaksanakan untuk digunakan. Adapun bentuk anggaran yang telah digunakan tersebut
harus didapatkan dari suatu instansi perusahaan maupun pemerintahan.

Penggunaan anggaran merupakan proses menggunakan anggaran yang telah ada
sebelumnya dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun penggunaannya
harus berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
3. Penggunaan APBN dan APBD

e. Prinsip penyusunan APBN dan APBD
3) Prinsip penyusunan berdasarkan aspek pendapatan
1) Mengidentifikasi penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan
penyetoran.
2) Mengintendifkan penagihan dan pemungutan piutang negara atau daerah.
4) Prinsip penyusunan berdasarkan aspek pengeluaran
1) Efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada.
2) Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan.
3) Menggunakan semaksimal mungkin produk-produk dalam negeri dengan
memperhatikan kemampuan yang dimiliki.

f. Asas penyusunan APBN dan APBD
1. Kemandirian
2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas
3. Penajaman prioritas pembangunan

g. Penerimaan dan pengeluaran APBN dan APBD
Penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan luar negeri, sedangkan
penerimaan APBD yakni dari sumber pendapatan daerah, pendapatan transfer dan
lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pengeluaran APBN sendiri meliputi
pengeluaran rutin yang dilakukan, sedangkan pengeluaran APBD yaitu belanja rutin
dan belanja pembangunan

h. Penyusunan APBN dan APBD
1) Tahap pendahuluan
2) Tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN

3) Tahap pengawasan APBN
4. Penggunaan anggaran di dalam perusahaan

Penggunaan anggaran di dalam perusahaan merupakan suatu sistem pengeluaran kas
dalam perusahaan. Dalam perusahaan, semua pelanggan harus melakukan pengeluaran
kas dan melalui bagian-bagian berikut :
d. Bagian utang

1) Melakukan penerimaan-penerimaan dokumen
2) Membuat dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran kas perusahaan
3) Melakukan pencatatan bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti pengeluaran kas
4) Perusahaan mengeluarkan bukti transaksi pengelluatan kas lembar pertama dan

lembar ketiga yang telah jatuh tempo pembayarannya dan dikumen pendukung
dari map pengeluaran kas
5) Menerima kembali bukti pengeluaran kas pada lembar pertama
6) Melakukan pencatatan nomor cek dan tanggal pembayaran yang tercantum dalam
anggaran
7) Menyusun pembuatan laporan penyerahan bukti pengeluaran kas daalm
perusahaan
e. Bagian kas
1) Menerima bukti pengeluaran kas pada lembar pertama yang kemudian
dilaksanakan pencatatan pada lembar kedua
2) Menyiapkan cek dengan jumlah uang yang terbatas dan tertulis dalam bukti
pengeluaran kas kemudian ditandatangani sebagai bagian dari pembayaran
3) Melakukan penyerahan bukti pengeluaran kas pada lembar pertama dan ketiga
f. Bagian jurnal dan laporan
1) Menria bukti pengeluaran kas pada lembar pertama dengan dokumen
pendukungnya
2) Melakukan pencatatan pengeluaran kas dalam bentuk register cek yang fungsinya
sebagai buku jurnal pengeluaran kas
3) Melakukan kegiatan pengarsipan bukti pengeluaran kas bersama dalam bentuk
map khusus
G. Membuat Dokumentasi Bukti-Bukti Penggunaan Anggaran
Dalam penggunaan anggaran, baik itu anggaran pemerintah pusat, daerah maupun
perusahaan harus dilakukan dokumentasi. Hal ini bertujuan agar kegiatan administrasi
penggunaan anggaran dapat dicari apabila di kemudian hari dibutuhkan.

Dalam melakukan aktivitas pengeluaran kas, harus memiliki bukti dalam bentuk bukti
transaksi. Adapun bukti transaksi merupakan dokumen yang berkaitan dengan pendukung
yang berisi data transaksi keuangan dalam perusahaan. Adapun fungsi-fungsi pokok bukti
transaksi, yaitu sebagai alat perekam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

1. Macam-macam bukti transaksi
a. Transaksi dari dalam perusahaan (intern)
Merupakan transaksi yang berkaitan dengan pihak lainnya. Contoh bukti transaksinya
:
1) Transaksi penjualan barang dagangan
2) Transaksi pembelian peraatankantor dan perlengkapan kantor
3) Transaksi yang berkaitan dengan jasa tunai maupun jasa nontunai
4) Transaksi pembelian peralatan kantor sesuai dengan kondisi realita
5) Transaksi pembelian peralatan kantor secara tunai dan kredit
b. Transaksi ekstern
Merupakan transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan.
1) Transaksi perusahaan
Berikut ini merupakan kondisi atau keadaan dalam perusahaan yang berkaitan
dengan transaksitransaksi dalam perusahaan
a) Melakukan penurunan nilai aset tetap
b) Berkurangnya nilai persediaan barang karena susut atau mengalami
kerusakan
c) Adanya penghasilan yang harus diterima
d) Adanya beban yang masih harus dibatalkan
2) Keterangan dalam bukti transaksi
a) Jenis barang dan jasa
b) Kuantitas atau jumlah barang atau jasa
c) Ukuran dalam suatu satuan uang
d) Pihak yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan
e) Disertai dengan keterangan-keterangan mengenai sifat transaksi
f) Dilakukan penandatanganan dalam bukti transaksi tersebut

2. Jenis-jenis pengelompokkan bukti transaksi perusahaan
a. Bukti adanya transkrip pengeluaran uang atau kas
1) Cek
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan verifikasi cek, yaitu
a) Melakukan pemeriksaan terhadap semua lembar pada cek, apakah telah
diberi nomor atau belum
b) Mengisi tanggal pengisian
c) Diisi nama penerima
d) Mengisi jumlah nominal dalam cek dengan menggunakan huruf dan angka
e) Menggunakan tanda tangan pihak yang melakukan penarikan
f) Cek yang terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat dianggap tidak berlaku
g) Memeriksa apakah cek tersebut kosong atau tidak

2) Kuitansi
Yang harus diperhatikan dalam memverifikasi kuitansi adalah :
a) Adanya nomor urut dalam kuitansi
b) Nama yang menyerahkan pembayaran
c) Jumlah nominal pembayaran
d) Maksud adanya pembayaran
e) Jumlah nominal
f) Adanya jumlah yang dilakukan secara tidak tepat

3) Bilyet giro
b. Bukti transaksi penerimaan uang kas

Penggunaan bukti kas masuk merupakan penggunaan untuk transaksi penjualan
secara tunai dan peneriaan dari pelunasan utang. Umumnya bukti penerimaan kas
selain kuitansi adalah nota kontan. Adapun yang dimaksud dengan nota kontan nota
yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pembuatan nota.
Berikut keterangan-keterangan yang tertera padan nota kontan :
1) Nama perusahaan yang mengeluarkan nota kontan
2) Nomor nota
3) Tanggal terjadinya transaksi
4) Jenis barang yang dibeli
5) Banyaknya (kuantum) barang yang dibeli
6) Harga satuan tiap unit barang
7) Jumlah/total harga
c. Bukti pembelian kredit dan penjualan kredit
Pembelian kredit dilakukan dengan perjanjian mengenai syarat-syarat pengiriman
dan syarat pembayaran barang. Setelah terjadi kesepakatan, barang tersebut
dikirimkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dengan disertai dokumen-
dokumen seperti :
1) Faktur penjualan
2) Faktur pembelian
d. Bukti transaksi lainnya
1) Nota debet
2) Nota kredit
3) Bukti memo
3. Peralatan penyimpanan bukti transaksi
a. Mesin penjilid
b. Pelubang kertas
c. Guide
d. Ordner

e. Stapler
f. Lemari arsip
H. Mencatat Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Uang
1. Penggolongan transaksi keuangan
Untuk memudahkan pembuatan ikhtisar transaksi yang terjadi dalam satu periode dan
penyusunan laporan keuangan, maka transaksi-transaksi yang sejenis atau
mengakibatkan perubahan pada pos yang sama dikelompokkan dan dicatat dalam satu
daftar khusus yang disebut “akun (account)” bisa juga disebut “perkiraan” atau “rekening”.

Transaksi yang mengakibatkan perubahan pada kas, baik itu pengurangan kas maupun
penambahan kas, dicatat pada akun “kas”. Demikian pula transaksi-transaksi yang
mengakibatkan perubahan pada utang perusahaan, dicatat pada akun utang. Dengan
demikian akan terdapat akun kas, piutang, utang, perlengkapan, peralatan, dll.
2. Pengelompokan dan pencatatan akun ke dalam jurnal
a. Jenis-jenis akun

1) Akun permanen (real account)
Akun yang saldonya berlanjut dari satu periode ke periode selanjutnya. Pelaporan
akun ini terdapat dalam neraca yang terdiri dari aktiva (harta), kewajiban (utang)
dan ekuitas (modal)

2) Akun sementara (temporary akun)
Disebut akun nominal, yaitu akun yang saldonya akan berakhir dalam satu
periode. Pelaporannya dalam bentuk laporan laba rugi yang terdiri dari
pendapatan dan beban.

b. Pencatatan akun kedalam jurnal
Aturan pendebitan dan pengkreditan

No. Nama Akun Bertambah Berkurang Saldo Normal
K D
1. Aktiva D D K
D K
2. Utang K D K
D K
3. Ekuitas K D D
K D
4. Pendapatan K D K

5. Penghasilan K

6. Beban K

7. Prive D

8. Akumulasi penyusutan K

3. Nomor kode akun

a. Kelompok akun harta

1) Harta lancar, yaitu harta dalam jangka pendek akan atau dapat menjadi uang
tunai.

2) Harta tidak lancar, harta yang dimiliki untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam
jangka panjang.

Berdasarkan penggolongan diatas, akun-akun kelmpok harta diberi nomor sebagai
berikut :
1.. Nomor kelompok harta
11.. Nomor golongan harta lancar
111. Nomor subgolongan kas

1111 kas
1112 kas kecil
1113 selisih kas
112. Nomor sub golongan surat berharga
1121 saham-saham
1122 obligasi
113. Nomor subgolongan piutang
1131 piutang wesel
1132 piutang dagang dan seterusnya
12.. Nomor golongan harta tidak lancar
121. Nomor subgolongan harta tidak lancar
1211 investasi saham PT. XX
1212 investasi sama PT. YY
122. Nomor subgolongan aktiva tetap berwujud
1221 tanah
1222 gedung
1223 akumulasi penyusutan gedung
1224 mesin-mesin
1225 akumulasi penyusutan mesin-mesin
123. Nomor subgolongan aktiva tetap tidak berwujud
1231 goodwill

1232 hak paten
1233 merek dagang
124. Nomor subgolongan beban ditangguhkan
1241 beban penelitian
1242 beban pemasaran
125. Nomorsubgolongan harta lain-lain
b. Kelompok akun utang
2... Nomor kelompok utang
21.. Nomor golongan utang lancar
2101 utang wesel
2102 utang dagang
2103 utang gaji
2104 utang pajak
22.. Nomor kode golongan utang jangka panjang
2201 utang wesel jangka panjang
2202 utang hipotek
2203 utang obligasi
c. Kelompok akun modal dan prive
3... Nomor kode modal
3001 modal pemilik
3002 prive pemilik
d. Kelompok akun pendapatan
4... Nomor kode kelompok pendapatan
4001 pendapatan jasa
41.. Nomor kode golongan pendapatan diluar usaha
4101 pendapatan bunga (untuk perusahaan yang bukan bank)
4102 pendapatan sewa (dalam per perusahaan yang bukan bank)
4103 laba penjualaan surat berharga (sebagai investasi jangka pendek)
4104 laba penjualan aktiva tetapi
e. Kelompok akun beban
5... Nomor kode beban usaha

51.. Nomor kode golongan harga pokok penjualan
5101 pembelian (untuk perusahaan dagang)

5102 biaya angkut pembelian
5103 retur pembelian dan pengurangan harga
5104 potongan pembelian

52.. Nomor kode golongan beban penjualan
5201 beban gaji pegawai bagian penjualan
5202 beban iklan
5203 beban asuransi bagian penjualan

5204 beban angkut penjualan
5205 beban perlengkapan toko
53.. Nomor kode golongan beban administrasi dan umum

5301 beban gaji pegawai kantor
5302 beban perlengkapan kantor
5303 beban listrik, air dan telepon

5304 beban penyusutan peralatan kantor
5305 beban penyusutan gedung kantor
54.. Nomor kode golongan beban di luar usaha

5401 beban bunga
5402 rugi penjualan surat berharga
4. Jurnal-jurnal yang digunakan dalam pencatatan
a. Jurnal umum
Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat
dalam jurnal khusus. Transaksi yang biasanya dicatat dalam jurnal umum meliputi
retur pembeliam, retur penjualan, prive dan transaksi intern lainnya.
b. Jurnal khusus
Jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi.
Jurnal khusus bertujuan untuk mengurangi pekerjaan dalam memposting ke buku
besar dan untuk menciptakan pengendalian intern perusahaan. Prinsip pendebitan dan
pengkreditan jurnal khusus pada dasarnya sama dengan yang dilakukan di jurnal
umum. Perbedaannya, akun-akun pada jurnal khusus dibuat berkelompok. Jurnal
khusus yang digunakan di suatu perusahaan dengan perusahaan lain tidak selalu

sama, tergantung kebutuhannya.

Jenis jurnal khusus yang digunakan pada umumnya sebagai berikut :
1) Jurnal penerimaan kas
2) Jurnal pengeluaran kas
3) Jurnal pembelian
a) Jurnal yang digunakan untuk pembelian barang dagang
b) Jurnal yang digunakan untuk pembelian barang dagang dan aktiva lain secara
kredit
4) Jurnal penjualan

Rangkuman
6. Anggaran merupakan suatu rencana periodik yang disusun berdasarkan program kegiatan

yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa
yang akan datang.
7. Penerimaan anggaran merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-
pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara maupun swasta atau perusahaan swasta.
8. Pemakaian anggaran atau penggunaan anggaran merupakan tahapan untuk membelanjakan
keuangan perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Perumusan
anggaran dilakukan setelah penetapan anggaran yang selanjutnya dilaksanakan untuk
digunakan. Adapun bentuk anggaran yang telah digunakan tersebut harus didapatkan dari
suatu instansi perusahaan maupun pemerintahan.
9. Dalam penggunaan anggaran, baik itu anggaran pemerintah pusat, daerah maupun
perusahaan harus dilakukan dokumentasi. Hal ini bertujuan agar kegiatan administrasi
penggunaan anggaran dapat dicari apabila di kemudian hari dibutuhkan.
10. Dalam melakukan aktivitas pengeluaran kas, harus memiliki bukti dalam bentuk bukti
transaksi. Adapun bukti transaksi merupakan dokumen yang berkaitan dengan pendukung
yang berisi data transaksi keuangan dalam perusahaan. Adapun fungsi-fungsi pokok bukti
transaksi, yaitu sebagai alat perekam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.