BUKU PANDUAN DAN SOP KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ

BUKU PANDUAN DAN

SOP KELENGKAPAN


DOKUMEN SPJ

PELATIHAN DASAR CPNS
TAHUN 2022

OLEH

Syifa Avissa, A.Md

KATA PENGANTAR



PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS

SEGALA RAHMAT-NYA PENULIS DAPAT MENYELESAIKAN BUKU

PANDUAN DAN SOP KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ INI SESUAI

DENGAN KETENTUANNYA. BUKU DAN SOP INI DISUSUN UNTUK

MELENGKAPI SYARAT PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI

SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2022. ATAS TERSELESAIKANNYA AKTUALISASI INI, PENULIS

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA:

1. BAPAK DARNO, S.SOS SELAKU KEPALA STASIUN LPP RRI

TANJUNGPINANG.

2. IBU VESPA KRISNAWATHY, SPD, M.SI SELAKU KEPALA BAGIAN

TATA USAHA SEKALIGUS MENTOR DALAM PELAKSANAAN

AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS YANG YANG TELAH BANYAK

MEMBANTU DALAM MEMBERIKAN SARAN DAN MASUKAN MENGENAI

PROGRAM KEGIATAN DALAM LAPORAN AKTUALISASI.

3. BAPAK JUNIARTO WIDODO, S.T, M.M SELAKU COACH YANG

SENANTIASA DENGAN SABAR, CERMAT, TELITI, SEMANGAT DAN

SEPENUH HATI MEMBIMBING PENULIS DALAM MENYUSUN

AKTUALISASI.

4. IBU ELLY TUSTI RETNOSARI, S.SOS SELAKU PENGUJI YANG TELAH

MEMBERIKAN MASUKAN PADA AKTUALISASI INI.

5. REKAN – REKAN KERJA DI BAGIAN KEUANGAN LPP RRI

TANJUNGPINANG.

6. TEMAN – TEMAN LATSAR CPNS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA ANGKATAN XXI KELOMPOK 2.

7. PIHAK-PIHAK LAIN YANG TURUT MEMBANTU TERSELESAIKANNYA

RANCANGAN AKTUALISASI INI.

PENULIS MENYADARI BAHWA RANCANGAN AKTUALISASI INI MASIH

JAUH DARI SEMPURNA, MAKA PENULIS MENGHARAPKAN KRITIK

DAN SARAN YANG MEMBANGUN UNTUK MENCAPAI KESEMPURNAAN

RANCANGAN AKTUALISASI INI.

TANJUNGPINANG, 06 OKTOBER 2022

SYIFA AVISSA

1

DAFTAR ISI 1
2
1 KATA PENGANTAR 3
2 DAFTAR ISI 4
3 SOP VERIFIKASI SPJ 5
4 DASAR HUKUM 20
5 KELENGKAPAN DOKUMEN 26
6 STANDAR BIAYA MASUKAN 27
7 TABEL PAJAK
8 BAGAN AKUN STANDAR

2

SOP VERIFIKASI SPJ

3

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

230/PMK.05/2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN

TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN

KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA

PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

113/PMK.05.2012 TENTANG PERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI

NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
BIAYA
60/PMK.02/2021 TENTANG STANDAR

MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

59/PMK.03/2022 TENTANG TATA CARA

PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR WAJIB

PAJAK , PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA

PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN,

PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI

INSTANSI PEMERINTAH

4

SPJ PERJALANAN DINAS

1.PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI YANG SELANJUTNYA
DISEBUT PERJALANAN DINAS ADALAH PERJALANAN KE LUAR
TEMPAT KEDUDUKAN YANG DILAKUKAN DALAM WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

2.PERJALANAN DINAS JABATAN ADALAH PERJALANAN
DINAS MELEWATI BATAS KOTA DAN/ATAU DALAM KOTA
DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT YANG DITUJU,
MELAKSANAKAN TUGAS, DAN KEMBALI KE TEMPAT
KEDUDUKAN SEMULA DI DALAM NEGERI.

3.SURAT PERJALANAN DINAS YANG SELANJUTNYA
DISINGKAT SPD ADALAH DOKUMEN YANG DITERBITKAN
OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN.

4.PELAKSANA SPD ADALAH PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG MELAKSANAKAN
PERJALANAN DINAS.

5.BIAYA RIIL ADALAH BIAYA YANG DIKELUARKAN SESUAI
DENGAN BUKTI PENGELUARAN YANG SAH.

5

SPJ PERJALANAN DINAS

Dokumen Kelengkapan SPJ Perjalanan Dinas Biasa

1.Kuitansi
2.Lampiran Kuitansi
3.Surat Perintah Bayar
4.Memo Perintah Bayar
5.Lampiran Surat Perintah Bayar
6.Rincian biaya perjalanan dinas
7.Undangan
8.Surat perintah tugas
9.Surat perjalanan dinas
11.Cap perjalanan dinas pergi dan pulang
12.Bill tiket pesawat
13.Tiket pesawat, Boarding pass
14.Bill hotel
15.Bill taxi, Tiket kapal Fery (Jika ada)
16.Daftar pengeluaran Rill (Jika tidak menginap di hotel)

Dokumen Kelengkapan SPJ Perjalanan Dinas Dalam

Kota / Lokal (Khusus Pemberitaan dan Siaran)

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Surat perintah tugas
7.Daftar nominal pembayaran Rp.110.000 per orang

6

SPJ HONORARIUM

1.Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat

Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf

Pengelola Keuangan (SPK)/BendaharaPengeluaran

Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja

Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola

keuangan.

2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat

oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat

Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan

langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e-

purchasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



3.Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil

Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai

dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang

dikelola secara prosedur manual maupun

terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara (SIMAK-BMN).

7

SPJ HONORARIUM

4. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik

Negara (BMN)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil

Negara/ Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna

Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang

melaksanakan tugas rutin selaku

pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat

keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang.

8

DOKUMEN KELENGKAPAN SPJ HONOR OUTPUT
KEGIATAN

Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Daftar rincian penerimaan
7.SK
8.Bukti setoran pajak (Jika ada NPWP 5%, Jika tidak ada NPWP 6%)




Honor Pejabat / Panitia Pengadaan Barang

Jasa




1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Daftar rincian penerimaan
7.SK
8.Bukti setoran pajak (Jika ada NPWP 5%, Jika tidak ada NPWP 6%)

9

DOKUMEN KELENGKAPAN SPJ HONOR OUTPUT
KEGIATAN

Honor Pengurus / Penyimpan Barang Milik Negara

(BMN)




1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Daftar rincian penerimaan
7.SK
8.Bukti setoran pajak (Jika ada NPWP 5%, Jika tidak ada NPWP 6%)



Honor pengelola SAI (SAKPA, SIMAN BMN)







1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Daftar rincian penerimaan
7.SK
8.Bukti setoran pajak (Jika ada NPWP 5%, Jika tidak ada NPWP 6%)

10

DOKUMEN KELENGKAPAN SPJ HONOR
NARASUMBER (KHUSUS PEMBERITAAN DAN

SIARAN)

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Daftar rincian penerimaan
7. Bukti setoran pajak

11

SPJ PENGADAAN BARANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

YANG SELANJUTNYA DISEBUT PENGADAAN

BARANG/JASA ADALAH KEGIATAN

PENGADAAN BARANG/JASA OLEH

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERANGKAT

DAERAH YANG DIBIAYAI, OLEH APBN/APBD

YANG PROSESNYA SEJAK IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN, SAMPAI DENGAN SERAH

TERIMA ,HASIL PEKERJAAN.

Pengadaan < 50 Juta

PENGADAAN BARANG /

JASA

Pengadaan 50 - 200 Juta

Pengadaan > 200 Juta

12

DOKUMEN KELENGKAPAN SPJ PENGADAAN
0-50 JUTA

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Surat permintaan pengadaan barang jasa
7.Bukti pemesanan
8.Jadwal Penyerahan
9.BAST (Berita Acara Serah Terima)
10.Berita Acara Pembayaran
11.Bukti Setoran Pajak

DOKUMEN KELENGKAPAN SPJ PENGADAAN
50-200 JUTA

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Surat permintaan pengadaan barang jasa
7.KAK (Kerangka Acuan Kerja) Barang
8.Rancangan Kontrak Barang
9.Dokumen Survey Informasi Harga
10.SPK (Surat Perintah Kerja) Barang
11.SPP (Surat Perintah Pengiriman) Khusus Barang
12.BAST (Berita Acara Serah Terima)
13.BA (Berita Acara Pembayaran)
14.Bukti Setoran Pajak

13

DOKUMEN KELENGKAPAN SPJ PENGADAAN
>200JUTA

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Dokumen Survey informasi harga
7.Surat Permintaan Pengadaan Barang Jasa
8.KAK (Kerangka Acuan Kerja) Barang
9.Rancangan Kontrak Barang
10.Surat Perjanjian Barang
11.SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
12.BAST (Berita Acara Serah Terima)
13.BA (Berita Acara Pembayaran)
14.Bukti Setoran Pajak

14

SPJ KONSUMSI

Dokumen Kelengkapan SPJ Konsumsi Biasa

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Nota
7.Daftar hadir
8.Dokumentasi kegiatan

Dokumen Kelengkapan SPJ Konsumsi Rapat

(Khusus Pemberitaan dan Siaran)

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Nota

15

SPJ PEMBELIAN ATK

Dokumen Kelengkapan SPJ Pembelian
Alat Tulis Kantor (ATK)

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Nota
7.Surat Pesanan
8.BAST (Berita Acara Serah Terima)
9.Bukti setoran pajak
10.Dokumentasi

16

SPJ PEMBELIAN BARANG

Dokumen Kelengkapan SPJ Pembelian
Barang

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Nota
7.Bukti Setoran Pajak
(Pembelian barang dibawah Rp.2000.000,- tidak dikenakan pajak.
Pembelian barang diatas Rp.2.000.000,- dikenakan PPN sebesar 11% dan
PPH Pasal 22 sebesar 1,5%)
8. Dokumentasi

17

SPJ PEMELIHARAAN

Dokumen Kelengkapan SPJ Pemeliharaan

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Nota
7.Bukti setoran pajak
(dikenakan PPH Pasal 23 sebesar 2%. Apabila jumlah pemeliharaan diatas
Rp.2.000.000,- maka dikenakan tambahan PPN sebesar 11%)
8.Dokumentasi

18

SPJ TAGIHAN BULANAN

Dokumen Kelengkapan SPJ Tagihan Bulanan

1.Kuitansi
2.Lampiran kuitansi
3.Surat perintah bayar
4.Memo perintah bayar
5.Lampiran surat perintah bayar
6.Bukti Tagihan

19

STANDAR BIAYA MASUKAN
HONORARIUM

HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA

KEUANGAN




HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG JASA




HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BMN




HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN

PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)







20

STANDAR BIAYA MASUKAN
UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

21

STANDAR BIAYA MASUKAN
UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

22

STANDAR BIAYA MASUKAN
UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

23

STANDAR BIAYA MASUKAN
PENGINAPAN

24

STANDAR BIAYA MASUKAN
TAKSI PERJALANAN DINAS

25

TABEL PAJAK




26

BAGAN AKUN STANDAR




Perjadin Biasa Honor Jasa
Profesi
524111
522151

Perjadin Dalam Honor Operasional

Kota Satker

524113 521115

Rapat Dalam Belanja Bahan
Kantor 521211

524114

27

BAGAN AKUN STANDAR




Langganan
Keperluan

Listrik Perkantoran

522111 521111

Langganan Modal Gedung

Telepon Bangunan

522112 533115

Jasa Lainnya

522191 Peralatan dan

Mesin

532111

28

BAGAN AKUN STANDAR




Pemeliharaan
Pemeliharaan

Peralatan & Mesin Gedung

523121 523111

Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan

533121

29

CATATAN

Radio Republik Indonesia
2022