Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mengelola perpustakaan. TUGAS POKOK PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 49
suryo pujoyono Suryo Pujoyono lahir di Semarang, 20 Mei 1976. Menyelesaikan kuliah S1 di bidang Ilmu Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1999 dan S2 Ilmu Sistem dan Teknik Transportasi Universitas Gajah Mada di tahun 2001. Suryo Pujoyono bergabung di BPK sejak tahun 2007. Sejak September 2021 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Suryo Pujoyono menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Ketatausahaan pada Auditorat Keuangan Negara V. SUBBAG SDM Kepala Subbagian sdm 50 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
Subbagian Sumber Daya Manusia memiliki tugas melaksanakan pengurusan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Pewakilan. TUGAS POKOK PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 51
Awaluddin lahir di Palembang, 24 November 1971. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1996. Awaluddin bergabung di BPK sejak tahun 1999. Sejak September 2021 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya Awaluddin menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh. SUBBAG HUKUM Kepala Subbagian HUKUM AWALUDDIN 52 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. TUGAS POKOK PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 53
Hery Kurniawan lahir di Ponorogo, 28 November 1980. Menyelesaikan kuliah S1 Ilmu Manajemen Universitas Airlangga pada tahun 2006. Hery Kurniawan bergabung di BPK sejak tahun 2008. Sejak September 2021 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Hery Kurniawan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Sekretariat Anggota V pada Sekretariat Jenderal BPK RI SUBBAG KEUANGAN Kepala Subbagian keuangan hery kurniawan 54 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. TUGAS POKOK PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 55
Informasi SDM 56 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 57
Realisasi Anggaran Tahun 2022 58 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
Pencapaian Kinerja Tahun 2022 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 59
Sarana Prasarana & Ruang Transit VIP, Ruang Terbuka Hijau Paseban, Gym, Ruang Pelatihan, Tempat Penitipan Anak, Klinik Dokter Umum dan Gigi, Masjid, Ruang Arsip, dan Tempat Parkir Basement 60 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
Lobby, Pusat Informasi dan Komunikasi, Auditorium, Perpustakaan, Ruang Kerja yang nyaman, dan Roof Top PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 61
PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2022 62 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 63
INFORMASI PEMERIKSAAN B P K P E R W A K I L A N P R O V I N S I D K I J A K A R T A 1. Pemeriksaan Keuangan Merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan Keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan negara. Tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan halhal yang perlu 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangandan kinerja. Termasukdi dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, didasarkan pada suatu standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Pada awal tahun 2017, BPK berhasil menyempurnakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2007 dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sejak berlakunya peraturan BPK tersebut, SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: 64 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD PROVINSI DKI JAKARTA PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 65
PEMERIKSAAN YANG TELAH DILAKUKAN T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 2 P A D A 66 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 67
PROVINSI DKI JAKARTA 68 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 69
70 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 71
72 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 73
74 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 75
76 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 77
78 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 79
80 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 81
82 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA
PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA 83
84 PROFIL BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA