COMVICE, VOL 4 NO 1, APR 2020

Volume 4 Nomor 1 April 2020

COMVICE JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE VOLUME 4 NOMOR 1 APRIL 2020

COMVICE JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE Diterbitkan oleh LP2KI STIE PGRI Dewantara Jombang Terbit 2 (dua) kali setahun (April dan Oktober). ISSN 2615-8507 berisi tentang hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis Dewan redaksi Ketua Redaksi : Rita Mutiarni Redaksi Pelaksana Langgeng P Utomo, STIE PGRI Dewantara Jombang Nur Anisa, STIE PGRI Dewantara Jombang Nuri Purwanto, STIE PGRI Dewantara Jombang Rahmat Yuliawan, Universitas Airlangga Mirna Indriani, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia Alamat Redaksi dan Tata Usaha: LP2KI STIE PGRI Dewantara Jombang Jln. Prof. M.Yamin No 77 Jombang, telp (+62 321 – 865180) Fax (+62 321 – 853807)

DAFTAR ISI Comvice: Journal of Community Service Volume 4 Nomor 1 April 2020 Penulis Judul Halaman siswanto siswanto Pengembangan Rumah Keuangan Islam Menuju Kemandirian Masyarakat Pedesaan 1-8 Siti Zuhroh Peran Ibu Rumah Tangga Guna Menjaga Bumi Bebas Dari Polusi Sampah Plastik 9-14 Chusnul Rofiah, Nuri Purwanto Penguatan Manajemen Usaha Kampung Batik Jatipelem Guna Menghadapi Persaingan Global 15-20 Langgeng Prasetyo Utomo, Rita Mutiarni, Ratna Dwi Jayanti Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Administratif Guna Perbaikan Grade Koperasi Wanita di Wilayah Kecamatan Diwek 21-30 Mardi Astutik, Umi Nur Qomariyah Pelatihan Pengelolaan Taman Hidroponik Sebagai Bekal Berwiraswasta Pada Warga Binaan Lapas Klas IIB Kabupaten Jombang 31-36

Siswanto Halaman 1 dari 8 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Pengembangan Rumah Keuangan Islam Menuju Kemandirian Masyarakat Pedesaan Siswanto Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Korespondensi: [email protected] Diserahkan: 5 Januari 2020, Direvisi: 2 Pebruari 2020, Diterima: 15 Maret 2020 Abstrak Masyarakat miskin di perdesaan mengalami kendala dalam mendapatkan akses layanan keuangan syariah (LKS). Keterbatasan simpanan dan aset tetap telah membatasi kredibilitas masyarakat miskin sebagai peminjam, sehingga masyarakat miskin sulit memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Disinilah dibutuhkan inklusivitas LKS. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan penulis bersama tim mahasiswa ini dilakukan pada tahun 2019 di Dusun Kali Sangkrah Desa Sumberoto Kabupaten Malang yang bertindak sebagai mitra binaan. Mayoritas masyarakat di wilayah mitra binaan bermata pencaharian sebagai pengrajin bambu dengan masalah utamanya kesulitan permodalan yang terjadi di Komunitas pengrajin bambu di Dusun Kali Sangkrah disebabkan oleh ketidaktahuan akan jasa produk keuangan Jawa dan cara mendirikan Lembaga Keuangan sendiri. Bentuk kegiatan pendampingan ini adalah pembentukan Lembaga Keunagan Syariah (Islamic Finance House). Kegiatan dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Dari hasil kegiatan diperoleh manfaat yang positif bagi mitra antara lain terbentuknya lembaga keungan mikro syariah bagi para kelompok pengrajin bambu. Kata Kunci: Keuangan mikro syariah, Kelompok Pengrajin Bambu, Kali Sangrah, Malang Abstract The poor in rural areas experience obstacles in getting access to Islamic financial House. Limited savings and fixed assets have limited the credibility of the poor as borrowers, making it difficult for the poor to obtain credit from financial institutions. This is where Islamic Financial House inclusivity is needed. This activity carried out by the author and the student team was carried out in 2019 at Kali Sangkrah Hamlet, Sumberoto Village, Malang Regency, which acts as a fostered partner. The majority of people in the fostered partner areas work as bamboo craftsmen with the main problem of capital difficulties that occur in the bamboo craftsmen community in Kali Sangkrah Hamlet caused by ignorance of Javanese financial product services and how to establish their own financial institutions. The form of this assistance activity is the establishment of a Sharia Financial Institution (Islamic Finance House). Activities carried out for approximately 4 (four) months. From the results of the activity, there was positive benefits for partners, including the formation of a sharia microfinance institution for groups of bamboo craftsmen. Keywords: Islamic microfinance, Bamboo Craftsmen Group, Kali Sangrah, Malang A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perkembangan lembaga keuangan syariah telah didorong ke arah tren yang meningkat. Beberapa ketentuan Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan perkembangan lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia 8/3 / PBI / 2006 yang diberlakukan sejak tahun 2007 yang dikenal dengan office channeling system. Dengan regulasi tersebut, perbankan syariah dapat meningkatkan akses layanannya tanpa harus membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS). Namun akses masyarakat untuk bertransaksi melalui layanan syariah masih belum cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peran Bank Indonesia dalam meningkatkan pembangunan melalui pendanaan di sektor industri keuangan sangat Halaman 1 - 8 ISSN 2615-8507 (print) ISSN 2622-1713 (online)

Siswanto Halaman 2 dari 8 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view besar. Melalui beberapa regulasi Bank Indonesia, masyarakat dapat mengetahui industri keuangan syariah. Salah satu upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan lembaga keuangan syariah (LKS) adalah dengan menjadikan lembaga keuangan syariah lebih inklusif. Lembaga keuangan syariah yang semakin inklusif menjadi sasaran program Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK) yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan LKS. Program OJK terkait hal ini lebih dikenal dengan istilah "laku pandai", yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif. Layanan praktik luar biasa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses layanan keuangan Islam dengan aman. Perilaku lucu ini memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, khususnya layanan keuangan syariah. Salah satu kelompok yang dapat mengakses layanan tersebut adalah kader Posdaya. Posdaya berbasis masjid telah mengubah pola relasi aparat di tingkat desa atau kelurahan, pengusaha, profesional jemaah masjid yang semula pola relasi orang luar-dalam, 'beda kepentingan', menjadi pola kekeluargaan, kepentingan bersama untuk mengubah masyarakat menjadi kemakmuran mandiri. Hal inilah yang mulai terlihat di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. 2. Profil Mitra Desa Sumberoto adalah sebuah desa yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Desa ini cukup dekat dengan beberapa pantai di Kabupaten Malang bagian selatan, antara lain pantai Modangan dan pantai Jolosutro. Desa Sumberoto memiliki wilayah yang kering dan sulit air, sehingga kurang menjanjikan jika dimanfaatkan untuk pertanian. Berdasarkan peta keluarga yang dibuat oleh Posdaya Al-Hikmah bersama mahasiswa KKM UIN Malang 2015, warga Desa Sumberoto sebagian besar masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera. Melihat kondisi tersebut, maka perlu adanya sumbangsih pemikiran dan tindakan nyata dari pihak luar seperti dari kalangan akademisi, berupa kegiatan pendampingan kepada masyarakat desa agar menjadi berdaya yang akan bermanfaat bagi kegiatan perekonomian masyarakat (Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S., 2017) Masyarakat Desa Sumberoto, seperti halnya masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki ciri khas seperti; (1) Orang-orangnya sangat dekat dengan alam; (2) Ini adalah unit sosial dan unit kerja; (3) Jumlah penduduk relatif kecil, dan wilayah relatif luas; (4) Struktur ekonomi masyarakat agraris yang dominan; (5) kekerabatan yang erat; (6) Kontrol sosial ditentukan oleh nilai-nilai moral dan hukum internal / hukum adat; (7) Proses sosialnya lambat; (8) Orang dengan pendidikan rendah. Mayoritas masyarakat Desa Sumberoto memilih mata pencaharian sebagai pengrajin bambu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal tersebut tak lepas dari melimpahnya tanaman bambu di Desa tersebut. Hampir setiap lahan masyarakat ditumbuhi bambu. Selain itu, kondisi lahan yang tidak terlalu menguntungkan untuk pertanian juga turut berkontribusi pada kondisi tersebut. Jadi pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan mereka sendiri tidak tahu sejak kapan hasil karya pengrajin bambu itu melekat di desanya. Melimpahnya populasi tanaman bambu di Desa Sumberoto membuat masyarakat setempat tidak pernah kekurangan bahan baku untuk membuat kerajinannya. Apalagi bambu tidak membutuhkan perawatan dalam pertumbuhannya, sehingga modal yang dikeluarkan bisa diminimalisir. Selain itu, rata-rata setiap pengrajin memiliki kebun bambunya sendiri. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli bambu. Namun

Siswanto Halaman 3 dari 8 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view terdapat beberapa kendala yang membuat masyarakat Desa Sumberoto tidak dapat sepenuhnya menggali Sumber Daya Alam (SDA) yang ada untuk bangkit dan diberdayakan. Ada beberapa masalah yang dihadapi mitra kegiatan. Pertama, belum adanya pendampingan yang intens oleh pemerintah daerah, organisasi, instansi dalam pengembangan produk kerajinan dari bamboo. Kedua, kurangnya akses sumber inspirasi baik melalui contoh produk dari internet (website) maupun contoh langsung yang diperoleh dari beberapa sumber. Ketiga, pemasaran produk masih menggunakan jaringan tradisional, misalnya menerima pesanan secara butiran atau membuat stok produk sangat terbatas sambil menunggu konsumen yang membutuhkannya. Keempat, peralatan yang mendukung proses produksi belum lengkap sehingga dalam mengerjakan kerajinan bambu membutuhkan waktu yang lama dengan hasil yang minimal yaitu mendapatkan penghasilan ± Rp. 30.000-. Kelima, tidak ada kelompok usaha bersama yang terorganisir dengan sistem dan mekanisme kewirausahaan standar. Sehingga setiap warga negara tidak memiliki kerjasama baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Keenam, jika ada kesulitan, tidak ada penguatan satu sama lain. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang terus menerus dilakukan secara berkala agar usahanya tertata dengan kemajuan yang terukur. Ketujuh, modal yang terbatas tidak didukung oleh akses / peluang untuk menggunakan layanan keuangan mikro. B. TINJAUAN LITERATUR Masalah permodalan ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki akses untuk menggunakan produk (jasa) lembaga keuangan mikro, terutama yang berlabel syariah. Pasalnya, belum ada Islamic Finance House yang mengakomodir kebutuhan modal masyarakat. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap pinjaman dari lembaga keuangan yang bunganya tinggi juga menjadi faktor penyebabnya. Selain permasalahan permodalan yang terjadi pada komunitas pengrajin bambu ini juga terdapat potensi positif masyarakat yang dapat dikembangkan antara lain kegiatan sosial keagamaan seperti tahlil, yasinan, dziba'iy ah (shalawat nabi) masih dikelola. secara tradisional, tetapi mereka sangat antusias. dan berpartisipasi aktif meskipun mereka tidak mempraktikkan ibadah dengan baik (Cholil et al., 2010). Kegiatan pemuda seperti Karang Taruna bersifat insidental, dan tidak banyak nilai agama yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah desa (khususnya kepala desa) yang kooperatif dengan program pemberdayaan masyarakat menambah potensi masyarakat seperti pada mitra kegiatan yaitu di Desa Sumberoto untuk diberdayakan. Masyarakat miskin khususnya di pedesaan umumnya masih mengalami kendala dalam mendapatkan akses layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Masyarakat miskin tidak terbiasa menyimpan uang atau aset lain seperti tanah, bangunan, emas atau perak, yang dapat dijadikan jaminan pinjaman di lembaga keuangan. Keterbatasan simpanan dan aset tetap telah membatasi kredibilitas masyarakat miskin sebagai peminjam, sehingga masyarakat miskin sulit memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Disinilah dibutuhkan inklusivitas LKS. Namun, peningkatan pangsa pasar LKS melalui program layanan dan inklusi keuangan syariah ternyata berdampak kontradiktif. Amirillah, (2014) menunjukkan peningkatan NPL (non performing loan) atau kredit bermasalah pada perbankan syariah yang mencapai 6,2% per September 2007, melebihi NPL perbankan konvensional. Hal

Siswanto Halaman 4 dari 8 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view ini ditunjukkan dengan upaya percepatan pengembangan lembaga keuangan syariah yang hanya mengacu pada peningkatan pangsa pasar, namun belum mengikuti regulasi dan visi pengembangan lembaga keuangan syariah berbasis maqhasid syariah. Hal ini diperkuat pula dengan fenomena runtuhnya Lembaga Keuangan Mikro Islam di Kota Malang yang berdampak luas, baik bagi umat Islam maupun bagi organisasi sosial keagamaan seperti Posdaya Masjid. 1. Islamic Finance House (Lembaga Keuangan Syariah) Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga guna mendorong investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat kehidupan bisnis dan finansial dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim diharapkan mampu mengelola Lembaga Keuangan Syariah dengan lebih baik. Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran Islam tentang larangan riba dan gharar. Ide ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif dari ekonomi sosialis dan kapitalis yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam tetapi juga gagal untuk menyelesaikan masalah ekonomi dunia ketiga (Lubis, 2000). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang menerbitkan produk keuangan syariah dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur yaitu unsur kepatuhan terhadap syariah Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam diatur secara terpusat oleh DSN yang dituangkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur operasional dan hukum sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin penyelenggaraan (MUI, 2014). Pedoman penyelenggaraan lembaga keuangan syariah adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 tentang sistem untuk menjauhi unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. 2. Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) Laku Pandai disingkat dari Branchless Financial Services Dalam Rangka Inklusi Keuangan, yaitu program penyediaan jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya yang bekerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan fasilitas teknologi informasi (Keuangan, 2015) . Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mengakses fasilitas dan layanan komersial sehingga penyediaan layanan keuangan di Indonesia menjadi inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi dimana semua orang dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan layanan keuangan (Keuangan, 2014). Praktik Cerdas diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses layanan keuangan ke bank yang ada. Hal ini disebabkan pola pikir masyarakat menengah ke bawah terutama di pedesaan yang berpendapat bahwa memperoleh jasa keuangan di bank membutuhkan kondisi yang kompleks dan agunan yang luas. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui, menggunakan, dan mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya, antara lain karena mereka tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan terdapat biaya atau persyaratan yang memberatkan. Selain itu, masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan bank, skema kesejahteraan sosial, bahkan arisan sebagai media menabung. Namun untuk meminjam

Siswanto Halaman 5 dari 8 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view uang, sektor informal seperti tetangga, teman, majikan, atau toko kecil masih lebih sering dimanfaatkan. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses terkait dengan kondisi geografis, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan kursus. Penduduk di luar Pulau Jawa dan mereka yang bekerja di sektor pertanian umumnya kurang memiliki akses keuangan. Sekitar empat dari lima penduduk miskin di Indonesia tidak terlayani oleh layanan keuangan formal, dalam hal ini bank dan koperasi, dan hampir 40% dari mereka sama sekali tidak memiliki akses ke layanan keuangan (Supartoyo & Kasmiati, 2013). Secara umum, terdapat dua kendala yaitu demand barrier dan supply barrier yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses sistem keuangan. Di sisi penawaran, sektor keuangan menghadapi masalah klasik terkait ketidakseimbangan informasi, yaitu seleksi yang merugikan dan moral hazard yang sangat relevan dalam konteks pemberian kredit. Bagi sebagian besar lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan formal, berurusan dengan banyak klien skala kecil tidak dianggap sangat menguntungkan. Nasabah kecil yang berasal dari kelompok kurang beruntung atau pengusaha kecil umumnya terlibat dalam transaksi keuangan skala kecil. Di sisi lain, ada biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh lembaga keuangan, terlepas dari ukuran transaksi yang dilakukan pelanggan. Hal ini membuat penyedia jasa keuangan harus menanggung biaya yang tinggi ketika berhadapan dengan nasabah kecil dalam jumlah besar dan menjadi disinsentif bagi layanan kelompok ini (Supartoyo & Kasmiati, 2013). Tujuan Laku Pandai adalah menyediakan produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum mampu menjangkau layanan keuangan saat ini. Dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang menggunakan jasa keuangan / perbankan, diharapkan kegiatan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia, khususnya antara pedesaan dan pedesaan. daerah perkotaan. Produk-produk Laku Pandai adalah (1) Tabungan Berkarakteristik Tabungan Dasar (BSA), (2) Kredit / Pembiayaan untuk Nasabah Mikro, (3) Produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro. Masing-masing produk tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, tabungan dengan karakteristik BSA memiliki karakteristik antara lain (Keuangan, 2015): 1. Tidak ada batasan minimum untuk transaksi saldo dan setoran tunai 2. Terdapat batas maksimum untuk saldo dan transaksi pendebetan rekening (misalnya penarikan tunai) yang ditetapkan oleh Bank. Namun, kedua batasan tersebut tidak boleh melebihi batasan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu untuk saldo maksimal Rp 20 juta setiap saat dan untuk transaksi debit kumulatif. Untuk sebulan maksimal Rp 5 juta). 3. Tidak ada biaya administrasi bulanan dan tidak ada biaya pembukaan dan penutupan rekening, dan transaksi pengkreditan rekening (aset tunai). C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan pendampingan yang dilakukan penulis dengan dibantuk kelompok mahasiswa yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKM) dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

Siswanto Halaman 6 dari 8 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view 1. Melakukan rapat dan diskusi/ Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan untuk mengakomodir kebutuhan dan permasalahan permodalan usaha pengrajin bambu. 2. Menyelnggarakan workshop untuk menyusun program kegiatan berdasarkan hasil Focus Grup Discussion tersebut. 3. Mengembangkan model pendampingan komunitas pengrajin bambu. 4. Menyelenggaran pelatihan secara rutin menurut program kegiatan yang telah ditetapkan. 5. Pendampingan masyarakat kelompok pengrajin berkelanjutan sampai masyarakat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan dan bentuk pelibatannya yaitu; 1. Penulis dan Tim Mahasiswa Penulis bersama Tim Mahsiswa memiliki peran penting dalam proses pendekatan kepada masyarakat serta mobilisasi masyarakat dalam rangka mensukseskan pengabdian masyarakat ini. 2. Petugas Asistensi/Pendamping Petugas pendamping berasal dari aktivis dan relawan posdaya berbasis masjid. Peran asisten petugas ini sangat besar dalam menghubungkan kegiatan ini dengan kegiatan sebelumnya. Selain itu petugas pendamping memberikan gambaran awal tentang kegiatan masyarakat. 3. Teknisi lapangan Tim ini bertanggung jawab pada pelaksanaan dilapangan. Tim ini terdiri dari mahasiswa yang kegiatannya dalah melakukan perintisan lembaga keuangan mikro yang berorientasi pada keuangan syariah. Lembaga ini diharapkan mampu mendukung kegiatan usaha yang telah digagas oleh kelompok usaha kerajinan bambu binaan Posdaya Al Hikmah. Untuk program percontohan ini dijelaskan tentang tata cara pembentukan organisasi yang membawahi lembaga tersebut. Implementasi dan perjanjian dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan yang direncanakan. Serta infrastruktur dan sumber daya yang perlu disediakan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian ini perlu adanya abdi yang menjelaskan tentang organisasi dan manajemen keuangan syariah dan pembiayaan keuangan mikro. D. HASIL KEGIATAN Kegiatan pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan penulis bersama tim mahasiswa di desa Sumberoto khusunya di Dusun Kali Sangkrah tahun 2019 tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Kelompok pengrajin bambu sudah mampu menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas. Kelompok-kelompok ini berada di bawah bimbingan Posdaya Masjid Al-Hikmah Dusun Kali Sangkrah. Beberapa indikator keberhasilan tersebut antara lain: 1. Kelompok pengrajin memperoleh pengalaman yang diperoleh dari upaya ekonomi mereka, memecahkan masalah dengan solusi yang mereka anggap strategis, mengetahui sedikit bahwa mereka membutuhkan pemberdayaan, dan memahami bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi. wirausaha, tergantung kemauan. 2. Tumbuhnya kesadaran diri akan pentingnya Rumah Pembiayaan Syariah untuk menunjang modal usaha kerajinan bambu mereka. Masyarakat memahami bahwa

Siswanto Halaman 7 dari 8 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view tidak perlu meminjam modal dari bank. Bahkan, mereka bisa memberikan modal tanpa bunga dan agunan. 3. Meningkatnya kesadaran diri masyarakat pengrajin bambu bahwa pengusaha membutuhkan kerja keras dan pengorbanan, karena untuk sukses membutuhkan proses yang panjang, mampu menyusun rencana pengembangan usaha bahkan dalam bentuk yang paling murni terjadi perubahan pemahaman berdasarkan pernyataan dan refleksi dan evaluasi tertulis bahwa menurut mereka berwirausaha diperlukan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, program pendampingan ini bermanfaat untuk mengubah cara berwirausaha menjadi lebih berkualitas. 4. Komunitas pengrajin bambu bahkan meminta agar ada tindak lanjut dari kegiatan ini dalam bentuk pendampingan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha kerajinan bambu. Kegiatan lanjutan ini dilakukan setiap dua minggu sekali untuk peningkatan kapasitas kader masyarakat pengrajin bambu. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa kesadaran komunitas pengrajin bambu untuk berubah menjadi lebih maju mulai tumbuh. Jadi sikap apatis mulai bergeser ke sikap tanggap. 5. Kelompok pengrajin mampu mempraktekkan penyusunan visi, misi, tujuan dan program kegiatan wirausaha secara lugas, meningkatkan semangat komunitas pengrajin bambu dibandingkan kegiatan sebelumnya, menunjukkan sikap terbuka dan mampu berdialog lebih akrab dengan pendamping dan nara sumber, peningkatan kemampuan mengkritisi masalah dan isu-isu ekonomi yang bersinggungan dengan kehidupan mereka, serta kualitas solusi yang ditawarkan, pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Simpan Pinjam Koperasi (KSP) komunitas pengrajin bambu sebagai wadah pemberdayaan komunitas pengrajin bambu. E. PENUTUP Dari tulisan yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kondisi komunitas pengrajin bambu di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Dusun Kali Sangkrah sebagai lokus pendampingan antara lain adalah kesulitan permodalan yang terjadi pada komunitas pengrajin bambu. di Dusun Kali Sangkrah menyebabkan beberapa pengrajin bambu berhenti berproduksi dan menjadi pengangguran. Lemahnya semangat komunitas pengrajin bambu, khususnya komunitas pengrajin bambu jantan dalam membangun jati diri dan kemandirian. Minimnya amalan keagamaan ini disebabkan minimnya dakwah kontekstual di kalangan pengrajin bambu, sehingga kehilangan makna. Begitu pula kurangnya panutan masyarakat pengrajin bambu menjadi inspirasi bagi mereka untuk lebih maju, dan di sisi lain komunitas pengrajin bambu Dusun Kali Sangkrah sangat haus akan pembinaan dan pemberdayaan. Melalui beberapa tahapan kegiatan, siklus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan pada pokok bahasan tentang pendampingan masyarakat perajin bambu yang terkonsentrasi di Posdaya Masjid Al-Hikmah melalui kegiatan masyarakat terencana secara partisipatif secara partisipatif pada stakeholder pengrajin bambu. Dari simpulan diatas maka disarankan kepada pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada masyarakat pengrajin bambu melalui pembinaan dan penyediaan anggaran tertentu karena merupakan aset yang dapat dikembangkan untuk menopang ekonomi kreatif di Kabupaten Malang Hal ini karena masyarakat miskin

Siswanto Halaman 8 dari 8 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view pengrajin bambu di Dusun Kali Sangkrah memiliki potensi yang belum tergali dengan baik. Keahlian turun-temurun dan kualitas produk yang tinggi belum didukung dengan pembinaan yang intensif terkait potensinya. Karena kesadaran masyarakat pengrajin bambu akan potensinya yang diikuti dengan penguatan motivasi diri dapat menjadi kekuatan dan modal sosial untuk meningkatkan kualitas masyarakat pengrajin bambu. Selain itu, kesulitan permodalan yang terjadi pada komunitas pengrajin bambu di Dusun Kali Sangkrah disebabkan oleh ketidaktahuan tentang jasa produk keuangan Jawa dan cara mendirikan Lembaga Keuangan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang lebih intensif baik oleh pemerintah desa maupun instansi terkait khususnya ketersediaan pendamping dari kader lokal agar mampu menyampaikan informasi tentang Islamic Finance House dengan baik dan dapat mengubah pola pikir dan perilaku mereka. DAFTAR PUSTAKA Amirillah, A. (2014). Efisiensi perbankan syariah di indonesia. JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, 7(2). Cholil, M., Mahmudi, Z., & Zuhriah, E. (2010). Pemberdayaan Mutu Remaja Miskin Perkotaan di Kelurahan Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang. Farid, A. (2015). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam memberdayakan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. makalah Hakim Pengadilan Agama Sangeti, diakses melalui website. Indonesia, K. K. R. (2017). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa TA. Keuangan, O. J. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/P. OJK. 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Keuangan, O. J. (2015). Seputar informasi Mengenai layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan inklusif (laku Pandai). Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan. Keuangan, O. J. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit). Otoritas Jasa Keuangan. Lubis, S. K. (2000). Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika. MUI, D. S. N. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Penerbit Erlangga. Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. Comvice: Journal of community service, 1(1), 33-38. O’Brien, R. (1998). An overview of the methodological approach of action research. Supartoyo, Y. H., & Kasmiati, Y. (2013). Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan: Review dan rekomendasi, Program Magister Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, unpublished paper. Program Magister Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 78–82.

Siti Zuhroh Halaman 9 dari 14 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Peran Ibu Rumah Tangga Guna Menjaga Bumi Bebas Dari Polusi Sampah Plastik Siti Zuhroh STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi : [email protected] Diserahkan: 15 Maret 2020, Direvisi: 25 Maret 2020, Diterima: 5 April 2020 Abstrak Fenomena krisis sampah plastik di daratan maupun di laut, sangat mengkhawatirkan bagi lingkungan. Hal ini karena sifat plastik yang tidak mudah terurai dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga menyebabkan banyak dampak negatif antara lain kematian binatang laut, pencemaran tanah hingga terkontaminansinya air dan tanah dengan zat kima berbahaya. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengatasi hal ini, termasuk salah satunya adalah peran nyata perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang mengambil tema pemberdayaan ibu rumah tangga guna meminimalisir dampak pencemaran sampah plastik ini dilakukan di wilayah Desa Sengon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan mitra kegiatan adalah para ibu rumah tangga. Kegiatan PKM ini dilakukan pada tahun 2018 – 2019 dengan menggerakkan mitra untuk membentuk suatu komunitas peduli sampah. Kegiatan PKM ini terbukti cukup berhasil yaitu dengan mulai terbentuknya suatu komunitas pegiat sampah dengan nama KopeSamberlijo. Namun demikian, kegiatan PKM ini hanyalah awal, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar kegiatan ini tidak berhenti pada saat kegiatan PKM selesai. Kata Kunci: Sampah, Plastik, Ibu Rumah Tangga, KoPe Samberlijo, Sengon Abstract The phenomenon of the plastic waste crisis on land and at sea is very worrying for the environment. This is because the nature of plastic is not easily broken down in a very long period of time, causing many negative impacts, including the death of marine animals, soil pollution and contamination of water and soil with hazardous chemicals. For that, cooperation and concern from various parties are needed to overcome this, including one of which is the real role of universities. This community service activity (PKM) which takes the theme of empowering housewives to minimize the impact of plastic waste pollution is carried out in the Sengon Village area, Jombang District, Jombang Regency with the activity partners are housewives. This PKM activity was carried out in 2018 – 2019 by mobilizing partners to form a community that cares about waste. This PKM activity proved to be quite successful, namely by starting to form a community of waste activists called KopeSamberlijo. However, this PKM activity is only the beginning, so further efforts are needed so that this activity does not stop when the PKM activity is finished Keywords: Garbage, Plastic, Housewife, KoPe Samberlijo, Sengon A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Edukasi menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, mengenalkan daur ulang sejak dini yang ramah lingkungan harus segera dilakukan. Ancaman krisis sampah plastik di Indonesia sudah di depan mata dan bahkan menjadi perhatian dunia. Jumlah retail semakin banyak di Indonesia sebagaimana tersaji pada data berikut merupakan satu contoh menunjukkan pertambahan jumlah ritel/ gerai Alfamart dan Indomart (databoks.katadata, 2017) Halaman 9 - 14 ISSN 2615-8507 (print) ISSN 2622-1713 (online)

Siti Zuhroh Halaman 10 dari 14 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Gambar 1: Jumlah Gerai 10 Toko Ritel Dari Gambar 1 (satu) di atas dapat dijelaskan bahwa gerai Alfamart pada Maret 2017 meningkat menjadi 12.710 unit dari posisi Januari 2017 sebanyak 12.456 unit. Demikian pula Alfa Midi dan Indomaret gerainya juga bertambah pada Maret 2017 dibanding Januari 2017. Penambahan jumlah dari beragam ritel baik yang modern dan tradisional tentunya akan semakin menambah jumlah penggunaan kantong plastik dan memicu meledaknya jumlah sampah plastik. Kondisi itu juga diperparah dengan budaya membuang sampah di sungai atau selokan. (M.H. Wismabrata, 2018). Persoalan sampah tidak dapat diurai tanpa adanya kesadaran, dan pola pikir yang benar yang mamapu mendorong perilaku yang positif dalam memperlakukan sampah. Salah satu contoh yang sering dijumpai perilaku membuang sampah plastik (botol, gelas air miner,bingkus permen) dijalan lewat jendela mobil tanpa rasa bersalah. Kesadaran dan pola pikir yang benar untuk berperilaku yang tepat dalam memperlakukan sampah tidak mudah dilakukan. Pendekatan yang baik dan tepat harus ada. 2. Profil Mitra Untuk menangani masalah krisi sampah plastic, diperlukan upaya dari berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat serta perguruan tinggi. Masyarakat adalah pihak yang paling berperan guna mendukung kegiatan ini. Karena itu, perlu keterlibatan aktif dari masyarakat untuk mendukung hal ini. Perguruan tinggi juga mampu menunjukkan perannya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang merupakan salah satu dari unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi (Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S., 2017) Salah satu upayanya adalah melakukan pendekatan yang dilakukan melalui edukasi dan nilai nilai agama serta pembentukan komunitas penggiat sampah menjadi bernilai ekonomi berkah melalui ibu rumah tangga (RT). Gagasan ini muncul karena ibu rumah tangga merupakan ujung tombak yang dalam keseharian berhadapan langsung dengan aktivitas yang menimbulkan sampah, selain itu, ibu rumah tangga dapat berperan secara efektif dalam mempengaruhi dan memberikan nilai-nilai positif kepada seluruh anggota

Siti Zuhroh Halaman 11 dari 14 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view keluarga khususnya keluarga inti. Pendekatan nilai-nilai agama yang sederhana dengan melabel kegiatan menjadi “Berkah Dalam Semangat Sedekah” akan memudahkan mengubah perilaku karena nilai nilai agama sudah melekat dalam kehidupan sehari hari. Desa Sengon merupakan proyek pertama yang diharapkan menjadi embrio yang dapat dikembangkan di wilayah lainya. Pendekatan model yang digunakan berbeda dari yang model yang selama ini sudah berkembang seperti bank sampah. Tujuan pengabdian ini adalah menumbuhkan kesadaran dan peran ibu rumah tangga agar turut berkonstribusi mengurangi polusi sampah plastik. B. TINJAUAN PUSTAKA 1. Ritel Ritel atau perdagangan eceran yang berasal dari bahasa bahasa Inggris disebut retailing dijelaskan sebagai kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir (Sopiah, 2008). Retail di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden no. 112/ tahun 2007 dibedakan dua, ritel tradisional dan modern. Ritel tradisional adalah ritel yang dibangun oeh Pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tepat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil dan degan proses jual beli dagangan atau tawar menawar. Sedangkan pasar modern terdiri dari pusat perbelanjaan, toko, toko modern. 2. Reduce, Reuse And Recycle, Recovery And Disposal Frasa „reduce, reuse dan recycle’ digunakan awal mulai pada masa perang Vietnam pertengahan tahun 1970 ketika mulai bangkit kesadaran pada dampak negatif lingkungan. Penganan sampah dari 3R berkembang menjadi 5R (Waste4Change, 2019) sebagai berikut : Reduce merupakan produksi sampah yang dari awalnya dengan cara membawa sendiri kantung belanja, menggunakan produk yang bisa digunakan berulang kali, dan lain-lain. Reuse, Material sampah yang aman digunakan kembali, salah satunya dengan cara membuat kerajinan tangan atau proses upcycle. Recycle, mendaur ulang sampah dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan untuk dibentuk kembali menjadi produk baru yang umumnya mengalami penurunan kualitas. Recovery, sampah yang tidak dapat didaur ulang, maka gunakan cara agar sampah menghasilkan energi atau material baru dengan memproses sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang tersebut (residu). Disposal, sampah/produk sisa dari proses recovery yang umumnya berupa abu atau material sisa lainnya dibawa ke TPA untuk diolah dan diproses agar tidak merusak lingkungan. 3. Produk Bernilai Tambah Nilai tambah menurut Hayami, et. al. (1987) definisi adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena adanya input fungsional yang diberlakukan pada komoditi yang bersangkutan. Input fungsional tersebut berupa proses pengubahan bentuk (form utility), pemindahan tempat (place utility), maupun proses penyimpanan (time utility). Nilai tambah menggambarkan imbalan bagi tenaga kerja, modal dan manajemen. Produk bernilai tambah untuk sampah plastik yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah aktivitas merubah limbah plastik dari yang tidak dimanfaatkan (sampah plastik yang dibuang, dibakar, dan lain-lain) yang dirubah sedemikian rupa agar menjadi bentuk baru sehingga dapat bernilai ekonomi lebih tinggi. C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Tahap Persiapan: a. Pembentukan Komunitas. Kegiatan diawali dengan memberikan pendekatan dan edukasi membangun kesadaran kepada ibu ibu sasaran pentingnya peran ibu ibu turut

Siti Zuhroh Halaman 12 dari 14 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view serta mengurangi sampah plastik. Kegiatan ini agar berlangsung dengan baik perlu dibentuk komunitas. Komunitas memiliki kepedulian terhadap bumi bebas polusi sampah plastik, peduli terhadap lingkungan hijau, dan mendorong dan saling menguatkan untuk kegiatan produktif ibu-ibu dan ekonomi umat melalui pemberian modal tanpa bunga berbasis syariat Islam. Semua tujuan aktivitas ibu ibu diiatkan sedekah, tenaga maupun materi. b. Membangun Kerjasama Pihak Ketiga Kegiatan yg dimaksud adalah kerjasama dengan pihak pengepul sampah yang bisa dihadirkan dilokasi dikumpukanya sampah plastik untuk dijual. Perkembangan selanjutnya dapat dibuka kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya yang memberi peluang sampah plastik agar bernilai tambah. 2. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan tahap pertama menggunakan alur yang lebih sederhana dengan cara menjual langsung kepada pengepul sampah plastik yang dikumpulkan warga, dan untuk selanjutnya direncanakan memberikan pelatihan agar sampah plastik bernilai tambah sehingga lebih bernilai ekonomi. Adapun alur sederhana pengelolaan sampah plastik yang dimaksud sebagai berikut : : sifat sukarela Gambar 2: Pengelolaan sampah Plastik KoPe Samberlijo D. HASIL KEGIATAN 1. Pembentukan Komunitas Sampah berkah dan lingkungan hijau Kegiatan dilakukan di lokasi yang disepakati bersama yaitu di halaman Musholla dihadiri para ibu rumah tangga desa Sengon Jombang yang selanjutnya disebut mitra. Kegiatan dilakukan pada bulan Oktober 2018, diawali dengan memberikan edukasi secara umum pentingnya peran ibu ibu sebagai ujung tombak khususnya dalam rangkan turut berperan mengurangi polusi plastik. Mitra sepakat membentuk komunitas pada bulan Nopember 2018 yang diberi nama Komunitas Penggiat Sampah Berkah dan Lingkungan Hijau disingkat Kope.SamberLijo (Gambar 3). Komunitas ini ke depan akan dikembangkan untuk mendorong ekonomi umat khususnya ibu-ibu yang berkegiatan produktif yang memerlukan modal dibantu dengan pinjaman bebas bunga berbasis syari‟ah. Hanya bila ingin memberikan sebagian hasil Sampah plastik (KoPe Samberlijo) Lokasi pengepulan Dicatat Bendahara Hasil Tiap Anggota Komunitas Diserahkan Tunai (Anggota Komunitas) Sedekah Berkah

Siti Zuhroh Halaman 13 dari 14 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view usahanya maka dihitung sebagai sedekah yang dikelola dan akan digunakan untuk kegiatan amal sholeh agar warga semakin berkah. Gambar 3 : Komunitas Penggiat Sampah berkah 2. Kerjasama Dengan Pengepul Sampah Kerjasama dilakukan pada bulan Nopember 2019 dengan Pengepul sampah yang bernama Bapak Ismail, yang beralamat di Prof. Moch. Yamin Diwek Jombang. Kerjasama dilakukan dengan kesepakatan : 1) Pengepul bersedia mengambil dan membeli sampah plastik yang dikumpulkan komunitas di tempat yang disepakati. 2) Sampah dibeli dengan harga umumnya di pasar. 3) Sanggup membayar tunai setelah aktivitas penimbangan selesai. 3. Hasil Penjualan Sampah Hasil penjualan sampah dari pengepul dicatat bendahara dan disepakati bahawa anggota dapat mengambil langsung uangnya di Bendahara atau secara sukarela diserahkan ke Bendahara untuk dikumpulkan sebagai sedekah warga yang akan dibagikan pada pihak yang membutuhkan. E. PENUTUP Kegiata pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan penulis adalah sebuah awal dari sebuah langkah besar. Kegiatan tersebut adalah suatu upaya dalam mengatasi krisi sampah plastik di bumi. Meskipun kegiatan tersebut telah menunjukkan dampah yang positif yang terbukti dari terbentuknya suatu komunitas pegiat sampah dengan nama KoPe Samberlijo dan telah beroperasi, kegiatan tersebut harus terus didukung, dimonitor dan bahkan difasilitasi agar mampu menginspirasi masyarkat di wilayah lain. DAFTAR PUSTAKA Databoks.katadata (2017). Alfamart dan Indomaret bertambah terus. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/12/alfa-dan-indomaret-terustambah-gerai.

Siti Zuhroh Halaman 14 dari 14 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Hayami Y, Kawagoe T, Morooka Y, Siregar M. 1987. Agricultural Marketing and Processing in Upland Java A Perspective From A Sunda Village. Bogor : CGPRT Centre. M.H. Wismabrata, 2018. Krisis sampah plastik ancam Indonesia. https://sains.kompas.com/read/2018/04/23/190600123/krisis-sampah-plastik-ancamindonesia-seberapa-parahkah-kondisinya. Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. Comvice: Journal of community service, 1(1), 33-38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Sopiah, S., & Pd, M. (2008). Manajemen Bisnis Ritel. Yogyakarta: Penerbit Andi. Waste4Change , 2019. Mendukung Konsep Hijau 3R (Reduce-Reuse-Recycle). https://waste4change.com/waste4change-supports-3r-reduce-reuse-recycle-green concept/2/

Chusnul R & Nuri P Halaman 15 dari 20 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Penguatan Manajemen Usaha Kampung Batik Jatipelem Guna Menghadapi Persaingan Global Chusnul Rofiah, Nuri Purwanto STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi: [email protected] Diserahkan: 20 Pebruari 2020, Direvisi: 15 Maret 2020, Diterima: 15 April 2020 Abstrak Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya pemerintah melaui kementrian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa agar lebih berkualitas. Dalam pelaksanaannya, program ini bekerja sama dengan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) - dalam hal ini diwakili oleh STIE PGRI Dewantara Jombang – bertugas untuk memberikan konsultasi teknis terkait dengan Program Inovasi Desa di tiap desa. Kegiatan ini dilakukan oleh tim penulis pada akhir tahun 2019. Mitra yang terlibat adalah para pengrajin batik di wilayah Kampung Batik di Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Jenis pelatihan dan pendampingan ini meliputi village branding, online marketing, business plan kampung batik, dan marketing melalui media sosial Instagram. Dari hasil kegiatan tersebut, mitra telah mampu melakukan pemasasran secara online hingga manajemen usaha secara modern. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi awal bagi usaha untuk meningkatkan nilai jual Kampung Batik Jatipelem. Kata kunci : Program Inovasi Desa, P2KTD, Village Branding, Kampung Batik, Business Plan, Online Marketing, Jatipelem Abstract The Village Innovation Program (PID) is one of the government efforts through the village ministry to improve the welfare of village communities. This activity aims to increase the capacity of the village to make it more qualified. In its implementation, this program collaborates with the Village Technical Capacity Building Provider (P2KTD) - in this case represented by STIE PGRI Dewantara Jombang - in charge of providing technical consultations related to the Village Innovation Program in each village. This activity was carried out by the writing team at the end of 2019. The partners involved were batik craftsmen in the Kampung Batik area in Jatipelem Village, Diwek District, Jombang Regency. This type of training and mentoring includes village branding, online marketing, batik village business plans, and marketing through Instagram social media. From the results of these activities, partners have been able to do online marketing to modern business management. This activity is expected to be a starting point for efforts to increase the selling value of Jatipelem Batik Village. Keywords: Village Innovation Program, P2KTD, Village Branding, Batik Village, Business Plan, Online Marketing, Jatipelem A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Konsep Nawacita yang digagas Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengharapkan agar pembangunan merata dan berkeadilan social yang dimulai dari pembangunan di wiliayah paling pinggir yaitu desa Astuti, W. (2017). Hal ini bukan yang mudah, mengingat kultur masyarakat desa yang cenderung pasif dan menerima keadaan (Laturrakhmi, Y. F., Swastikawara, S., & Wardasari, N. (2020). Untuk itulah, dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa salah satunya melalui perguruan tinggi sebagai salah satu kewajiban moral untuk ikut membantu pemberdayaan ISSN 2615-8507 (print) ISSN 2622-1713 (online) Halaman 15 - 20

Chusnul R & Nuri P Halaman 16 dari 20 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view masyarakat desa agar terwujud kemajuan dan kemandirian desa (Purwanto, N., & Rofiah, C. ,2017; Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018) Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas. PID mendukung capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019 dengan mendukung pembangunan desa secara lebih kreatif dan sehingga dapat mendorong pengembangan ekonomi local dan pengembangan sumber daya manusia. PID diselenggarakan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada pendampingan desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. PID adalah inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM, dan program prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada: 1) Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan; 2) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan; 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4) Pengurangan tingkat stunting di desa. STIE PGRI Dewantara Jombang sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Jombang, turut serta dalam upaya pengembangan desa yang digagas pemerintah, melalui perannya sebagai konsultan P2KTD turut mengambil peran dalam rangka program pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui pendampingan usaha yang diprakarsai desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) 2. Profil Mitra Kampung Batik Jatipelem adalah salah satu wilayah di Desa Jatipelem yang terkenal sebagai sentra usaha batik di Kabupaten Jombang. Dari hasil amatan awal yang dilakukan tim penulis, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pengrajin batik antara lain: 1) Belum adanya wadah/komunitas pengerajin batik; 2) Branding kampung batik yang sudah sangat umum; 3) Belum adanya konsep pengembangan manajemen yang jelas dan visioner; 4) Media promosi dan penjualan yang masih tradisional. Maka berangkat dari fenomena tersebut diatas, tim penulis menitik beratkan kegiatan pendampingan ini dalam bentuk penguatan manajamen usaha dan pemanfaatan media internet guna meningkatkan penjualan. Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi bersemangat dan berkomitmen untuk mengembangkan Kampung Batik Jatipelem sehingga menambah ketahanan ekonomi keluarga dan meningkatan Pendapatan Asli Desa. B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN Agar kegiatan berjalan dengan lancar, maka dilakukan beberapa tahapan yang dirinci sebagai berikut: 1. Survey lapang : Dilakukan selama 2 pekan 2. Sosialisasi program : Dilakukan selama 1 pekan

Chusnul R & Nuri P Halaman 17 dari 20 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view 3. Kegiatan teknis program: Dilakukan selama 6 pekan 4. Evaluasi kegiatan: Dilakukan selama 2 pekan Dari hasil survey awal, tim telah memetakan kampung batik Jatipelem dalam bentuk matrik SWOT yang tampak pada table berikut: Tabel 1: Matrik SWOT Kampung Batik Jatipelem KEKUATAN KELEMAHAN - Lokasi terletak dekat dengan wisata Gusdur - Mempunyai gallery batik yang menarik - Banyak Industri Kerajinan Masyarakat batik yang berkembang dan bisa dijadikan ciri khas desa - Batik jatipelem belum memiliki ciri khas. - Kualitas batik juga masih grade 2 PELUANG ANCAMAN - Batik menajdi muatan local anak sekolah (SD, SMP, SMA) sehingga bisa menjadi wisata edukasi batik - Lokasi dekat wisata Gusdur - Bupati Jombang menetapkan Desa Jatipelem sebagai sentra batik - Batik menjadi identitas bangsa sehingga ada harj batik nasional - Pesaing batik dengan kualitas premium sangat banyak - Harga operasional yang tinggi C. HASIL KEGIATAN Dari rencana kegiatan yang telah disusun serta hasil survey lapangan, selanjutnya tim penulis melakukan kegiatan teknis program. 1. Pembentukan struktus usaha kampung batik Jatipelem. Guna melancarkan kegiatan serta koordinasi antara pendamping dengan mitra serta antar mitra, maka dibentuklah organisasi kampung batik sebagai berikut: Gambar 1: Struktur organisasi Kampung Batik “Cakoed” Jatipelem

Chusnul R & Nuri P Halaman 18 dari 20 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Setelah organisasi terbentuk, maka tim penulis melakukan kegiatan teknis di lapangan. Tim melakukan kegiatan pendampingan meliputi: 1) Village Branding; 2) Strategi Promosi Desa Wisata; 3) Business Plan Desa Wisata Kampung Batik Jatipelem dan 4) Strategi Pemasaran Produk Daerah Wisata secara daring (online). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diikuti dengan sangat antusias oleh para peserta (mitra) sehingga memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Mitra juga sepakat untuk mengembangkan lini bisnis terkait batik di Desa Jatipelem yaitu: 1) Sentra pembuatan kain batik; 2) Produsen dan penjual fashion batik; 3) Sentra edukasi membatik; 4) sentra kerajinan batik; dan 5) Pusat oleh-oleh khas kampung batik “Cakoed” Jatipelem. Selain itu, mitra juga diajarkan bagaimana melakukan promosi dan pemsaran secara online dengan media instagram. Langkah taktis tersebut mengingat berbagi kelebihan yang dimiliki kampung batik Jatipelem ditinjau dari segri promosi sebgaimana yang tampak pada tabel 2 berikut: Tabel 2: Strategi Marketing menggunakan pendekatan 4P No. Strategi Keterangan 1 PRODUK Terdapat IKM Batik yang dapat dikembangakan usahanya sehingga dapat menjadi ciri khas desa. Meskipun batik masih berada pada kualitas grade 2, maka bisa terus dilakukan perbaikan usaha sehingga menjadi lebih baik Adanya gallery batik yang menarik, agar memudahkan konsumen ketika melihat dan membeli koleksi batik yang ada. 2 PRICE harga lebih murah daripada batik yang lain, karena masih berada pada kualitas grade 2 3 PLACE Tempat berada di dekat wisata Gusdur, sehingga bisa dijadikan peluang sebagai tempat oleh – oleh untuk wisatawan Dengan adanya galeri batik yang menarik, dapat dijadikan wisata edukasi untuk anak sekolah di Kabupaten Jombang 4 PROMOTION Secara offline, yaitu dengan adanya galeri batik yang disediakan untuk memudahkan pembeli dalam melihat dan membeli langsung batik yang diinginkan Secara online, yaitu pemasaran dilakukan melalui social media dengan penyebaran foto produk agar konsumen bisa tertarik dan memsan langsung produk yang

Chusnul R & Nuri P Halaman 19 dari 20 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view diinginkan tanpa datang ke tepat penjualan batik tersebut. Dengan demikian dapt menghemat waktu dan tenaga. E. PENUTUP Rangkaian kegiatan pendampingan manajemen usaha di kampung batik Jatipelem telah selesai. Mitra telah menerima seluruh materi yang disampaikan tim penulis dengan baik. Diakhir kegiatan, dilakukan evaluasi atas program yang telah dijalankan berupa musyawarah antara tim pendamping, mitra dan pemerintah desa yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019 bertempat di balai desa Jatipelem. Sesi ini sekaligus digunakan sebagai ajang diskusi mengenai permasalahan yang masih dirasa belum dipaparkan khususnya dari elemen warga yang tidak terlibat dengan kegiatan pendampingan. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, telah membuka pemikiran para warga serta para perangkat desa Jatipelem bahwa Kampung Batik Jatipelem tersebut digunakan sebagai upaya bersama dalam menciptakan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warga yang wadahnya merupakan unit bisnis di bawah BUMDes Jatipelem. DAFTAR PUSTAKA Astuti, W. (2017). REGULATORY IMPACT ANALYSIS PROGRAM NAWACITA PRESIDEN: MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN MELALUI KEBIJAKAN DANA DESA. Jurusan Imu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 34. LAILI FARIDA, L. I. A. (2017). BATIK TULIS SEKAR JATI SEBAGAI IDENTITAS KABUPATEN JOMBANG TAHUN 1993-2008. Avatara, 5(2). Laturrakhmi, Y. F., Swastikawara, S., & Wardasari, N. (2020). ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP ASURANSI KESEHATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI KESEHATAN. Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, 12(2), 87-100. Mayasari, A., Muflihah, N., FA, F. A. N., & Ummah, I. (2020). Hal 1-9 PENGEMBANGAN USAHA BATIK JATIPELEM JOMBANG MENGGUNAKAN PARTIAL LEAST SQUARE (PLS) DAN STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM). CYBER-TECHN EDISI APRIL VOL 14 NO 2 TAHUN 2020, 14(2), 1-9. Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan KeuanganBadan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang. Comvice: Journal of community service, 2(1), 21-28.

Chusnul R & Nuri P Halaman 20 dari 20 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Purwanto, N., & Rofiah, C. (2017). Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Comvice: Journal of community service, 1(1), 29-32. Wibowo, N. M., Karsam, K., Widiastuti, Y., & Siswadi, S. (2019). Pemberdayaan Ukm Batik Melalui Pengembangan Desain Motif Berbasis Kearifan Lokal Upaya Membangun Brand Image Batik Jombang [Empowerment Of Batik Smes Through Development Of Local Wisdom Based Motif Design Efforts To Build Brand Image Of Batik Jombang]. Sinergi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 4(1), 1-10.

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 21 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Administratif Guna Perbaikan Grade Koperasi Wanita di Wilayah Kecamatan Diwek Langgeng Prayitno Utomo, Rita Mutiarni, Ratna Dwi Jayanti STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi: [email protected] Diserahkan: 5 Januari 2020, Direvisi: 2 Pebruari 2020, Diterima: 15 Maret 2020 Abstrak Tujuan kegiatan ini adalah pemetaan serta identifikasi kebutuhan administratif guna perbaikan grade koperasi wanita (kopwan) di wilayah kecamatan Diwek. Kegiatan ini melibatkan 20 mitra yaitu 20 koperasi wanita yang tersebar di seluruh desa di wilayah kecamatan Diwek. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan tahapan: 1) penelusuran grade masing-masing kopwan, 2) konfirmasi kepada pengurus kopwan tentang grade koperasi yang didapat dari https://depkop.go.id, 3) Identifikasi kebutuhan dokumen guna perbaikan grade. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa mayoritas kopwan berada pada grade D. Untuk itu, diperlukan beberapa usaha dari pihak kopwan dan Dinas Koperasi dan UMK Jombang untuk memperbaiki grade kopwan. Kata Kunci: Grade, Koperasi Wanita, Kecamatan Diwek Abstract The purpose of this activity is to map and identify administrative needs in order to improve the grade of women's cooperatives (Kopwan) in the Diwek district. This activity involved 20 partners, namely 20 women's cooperatives spread across villages in the Diwek sub-district area. This activity was carried out online with the following stages: 1) tracking the grade of each kopwan, 2) confirmation to the Kopwan management regarding the grade of the cooperative obtained from https://depkop.go.id, 3) Identifying the need for documents to improve grade. From the results of the search, it was found that the majority of the Kopwan were in grade D. For this reason, it took several efforts from Kopwan and Jombang Cooperative & Small Mikro service to improve the Kopwan grade. Keywords: Grade, Women's Cooperative, Diwek District A. LATAR BELAKANG Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Penjelasan dari pasal 33 tersebut adalah bahwa kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan bukan kepentingan orang-perorang. Pasal 33 ini menempatkan koperasi sebagai soko guru dalam perekonomian nasional, dan perannya dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi rakyat. Dalam pelaksanaannya, koperasi diharapkan tumbuh sebagai organisasi dan badan usaha yang dapat berperan sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 serta diharapkan juga mampu berhasil memajukan unit usaha di dalamnya baik secara mutu maupun kuantitas, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan tengah menyiapkan sejumlah langkah agar koperasi bisa sejajar dengan korporasi atau usaha besar, namun peran koperasi belum mampu berkontribusi secara maksimal. Jumlah usaha besar yang ada di Indoensia hanya 0,01% namun menguasai 40 persen pembangunan, sementara 99,9% UMKM hanya menguasai 60% (Rosihan, 2019). Kondisi ini perlu diperbaiki agar struktur ekonomi Indonesia lebih berkeadilan apalagi dengan pengalaman krisis ISSN 2615-8507 (print) ISSN 2622-1713 (online) Halaman 21 - 30

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 22 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view multidimensi beberapa kali yang ada selama ini terbukti bahwa koperasi dan UKM-lah yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia (Aini, 2017). Guna meningkatkan performa koperasi, kabupaten Jombang telah melakukan pembinaan tentang perkoperasian melalui Dinas Koperasi dan UMK Jombang. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 846 koperasi di kabupaten Jombang yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU). Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan Koperasi wanita (Kopwan). Dari 846 koperasi tersebut tidak semua dalam kondisi baik. Mayoritas koperasi di Jombang berada pada grade “C” (http://www.depkop.go.id/ ,2019). Penilaian grade pada koperasi di Indonesia adalah berdasarkan keteraturan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Salah satu penyebab ketidakteraturan penyelenggaraan RAT adalah ketidakmampuan/keterbatasan pengurus koperasi guna membuat laporan seperti yang distandarkan Dinas koperasi dan UMK (Widiana, R, 2016) Koperasi wanita (Kopwan) di wilayah kabupaten Jombang memiliki sebaran yang merata. Dari 306 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Jombang, semuanya memiliki kopwan. Namun demikia, kondisi tingkat/ grade kopwan di kabupaten Jombang, mayoritas berada pada grade “D” (http://www.depkop.go.id/ ,2019). Hal ini tentu sangat disayangkan, karena bagi suatu organisasi, khususnya organisasi nirlaba seperti kopwan, salah satu hal yang menjadi motivasi dalam bekerja, bukan pada besarnya reward berupa gaji/honor yang diberikan tapi juga penghargaan dari pemerintah berupa predikat sebagai koperasi yang baik dan sehat (Pratiwi, 2016) STIE PGRI Dewantara sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jombang terpanggil untuk ikut melakukan kegiatan yang bermakna bagi masyarakat salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan pendampingan kepad koperasi juga telah dilakukan oleh STIE PGRI Dewantara Jombang, mengingat koperasi adalah salah satu pilar ekonomi khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan sektor mikro (Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. 2017) Dari hasil obsevasi awal team pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), mayoritas para pengurus koperasi tidak paham grade pada kopwannya serta apa yang harus dilakukan guna memperbaiki keadaan tersebut. Dinas koperasi dan UMK Jombang juga belum memberikan pembinaan serta sosialisasi untuk masalah ini, karena selama ini Dinas koperassi dan UMK lebih banyak memberikan pembinaan untuk halhal yang lebih besar yaitu pelatihan dan pendampingan kegiatan manajemen dan operasional kopwan agar bisa terus menjalankan kegiatannya. Berangkat dari fenomena tersebut, team pelaksana PKM menitikberatkan kegiatan kali ini yaitu pada upaya perbaikan grade koperasi dari segi administrative, yang dimulai dari pemetaan grade koperasi hingga identifikasi kebutuhan guna perbaikan grade tersebut. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada semester berikutnya yaitu pelaksanaan pendampingan pemenuhan dokumen hingga pengunggahan secara daring dokumen yang dibutuhkan pada situs http://www.depkop.go.id/ B. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN Pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam satu semester dilaksanakan dalam bentuk koordinasi secara daring yang dilakukan melalui whatsap (WA) maupun telpon langsung kepada para Ketua kopwan di wilayah kecamatan Diwek.Koperasi Wanita yang ada di wilayah kecamatan Diwek dan terdaftar di DInass Koperasi dan UMK Jombang sebanyak 20 organisasi. Hal ini berarti bahwa keberadaaan kopwan ada di tiap desa di kecamatan Diwek. Dari 20 kopwan tersebut, dikoordinator seorang coordinator

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 23 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view kopwan, guna memudahkan koordinasi diantara kopwan ang ada di kecamatan Diwek tersebut. Kegiatan Utama koperasi tersebut seluruhnya adalah simpan pinjam dengan trend perkembangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, secara administratif dan pelaporan kurang rapid an konsisten, sehingga grade / tingkatan kopwan yang ada di kecamatan Diwek mayoritas masih buruk yaitu berada di grade paling bawah (Chandrasita, 2018). Guna membantu peningkatan grade tersebut, maka team pelaksana PKM melakukan pemetaan administratif terlebih dahulu dengan cara melakukan wawancara dengan pengurus koperasi di wilayah kecamatan Diwek. C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN Kegiatan pendampingan ini diawali dengan pemetaan koperasi wanita yang ada di kecamatan Diwek, sesuai daftar resmi yang ada di Dinas Koperasi dan UMK Jombang. Berikut adalah daftar koperai wanita yang berada di kecamatan Diwek. Tabel 1: Daftar Koperasi Wanita (Kopwan) di Wilayah Kecamatan Diwek No Nama Koperasi Wanita Desa 1 Anggrek Bulan Cukir 2 Pandan Arum Pandanwangi 3 Sejahtera Puton 4 Karya Ibu Kedawong 5 Wanita Karya Balongbesuk 6 Jati Mandiri Jatirejo 7 Amanah Jatipelem 8 Sejahtera Diwek 9 Setia Bhakti Kwaron 10 Bunga Harapan Ceweng 11 Karya Wanita Bandung 12 Ngudi Makmur Ngudirejo 13 Mawar Watugaluh 14 Sumber Makmur Grogol 15 Mandiri Keras 16 Burinja Bulurejo 17 Kayangan Jaya Kayangan 18 Sakinah Bendet 19 Sumber Makmur Brambang 20 Mulya Indah Pundong Dari 20 kopwan tersebut, mayoritas para pengurus koperasi tidak tahu peringkat pada masing-masing koperasinya, serta bagaimanakan cara meningkatkan grage koperasinya karena selama ini, Dinas Koperasi dan UMK Jombang belum memberikan sosialisasi tentang hal tersebut. Selanjutnya, team pelaksana PKM mulai melakukan pemetaan kelengkapan administratif pada masing – masing kopwan. Langkah – langkah yang dilakukan oleh team pelaksana PKM adalah: 1. Melakukan koordinasi awal dengan para ketua kopwan di wilayah kecamatan Diwek tentang kondisi masing-masing kopwan. 2. Memetakan grade masing-masing kopwan. Informasi grade masing-massing kopwan diperoleh team pendamping pada web: https://depkop.go.id

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 24 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view 3. Mencocokkan hasil penelusuran tersebut dengan kondisi di lapangan 4. Memetakan kebutuhan administratif yang harus dilengkapi masing-masing kopwan guna peningkatan Grade Koperasi Wanita di Kecamatan Diwek. Dari rangkaian kegiatan tersebut diatas, team pelaksana PKM telah berhasil memetakan grade pada masing-masing koperasi, masa berlaku Nomor Induk Koperasi serta laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang belum dilaporkan ke Dinas Koperai dan UMK Jombang. Hal ini akan ditindaklanjuti pada kegiatan PKM selanjutnya, yaitu pendampingan pemenuhan kelengkapan administrative guna perbaikan grade kopwandi semester berikutnya. Hasil dari pemetaah kondisi grade serta kelengkapan administrative lainnya pada masing kopwan di wilayah kecamatan Diwek adalah sebagai berikut: Tabel 2: Identifikasi Koperasi Wanita Di Kecamatan Diwek NO 1 NAMA KOPERASI ANGGREK BULAN BADAN HUKUM NOMOR 518.1/925/BH/XVI.8/415.35/09 TANGGAL 19/11/2009 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK NO 2 NAMA KOPERASI PANDAN ARUM BADAN HUKUM NOMOR 518.1/926/BH/XVI.8/415.35/09 TANGGAL 19/11/2009 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Belum Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yg Bl dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang NO 3 NAMA KOPERASI SEJAHTERA BADAN HUKUM NOMOR 518.1/928/BH/XVI.8/415.35/09 TANGGAL 19/11/2009 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Belum Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 25 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view NO 4 NAMA KOPERASI KARYA IBU BADAN HUKUM NOMOR 518.1/916/BH/XVI.8/415.35/09 TANGGAL 19/11/2009 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Belum Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yg Bl dilaporkan th 2019, 2020 NIK Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang NO 5 NAMA KOPERASI WANITA KARYA BADAN HUKUM NOMOR 518.1/923/BH/XVI.8/415.35/09 TANGGAL 19/11/2009 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade C2 keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2019 NIK - NO 6 NAMA KOPERASI JATI MANDIRI BADAN HUKUM NOMOR 518.1/918/BH/XVI.8/415.35/09 TANGGAL 19/11/2009 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK NO 7 NAMA KOPERASI AMANAH BADAN HUKUM NOMOR 518.1/914/BH/XVI.8/415.35/09 TANGGAL 19/11/2009 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade B keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan - NIK -

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 26 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view NO 8 NAMA KOPERASI SEJAHTERA BADAN HUKUM NOMOR 518.1/262/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 22/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK NO 9 NAMA KOPERASI SETIA BHAKTI BADAN HUKUM NOMOR 518.1/225/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 17/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK NO 10 NAMA KOPERASI BUNGA HARAPAN BADAN HUKUM NOMOR 518.1/222/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 17/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK NO 11 NAMA KOPERASI KARYA WANITA BADAN HUKUM NOMOR 518.1/198/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 15/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 27 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view NO 12 NAMA KOPERASI NGUDI MAKMUR BADAN HUKUM NOMOR 518.1/350/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 31/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK NO 13 NAMA KOPERASI MAWAR BADAN HUKUM NOMOR 518.1/223/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 17/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK NO 14 NAMA KOPERASI SUMBER MAKMUR BADAN HUKUM NOMOR 518.1/200/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 15/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Belum Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan - NIK Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang NO 15 NAMA KOPERASI MANDIRI BADAN HUKUM NOMOR 518.1/229/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 17/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Belum Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2019, 2020 NIK Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 28 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view NO 16 NAMA KOPERASI BURINJA BADAN HUKUM NOMOR 518.1/199/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 15/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK NO 17 NAMA KOPERASI KAYANGAN JAYA BADAN HUKUM NOMOR 518.1/224/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 17/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Belum Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2019, 2020 NIK Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang NO 18 NAMA KOPERASI SAKINAH BADAN HUKUM NOMOR 518.1/197/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 12/03/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Belum Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang NO 19 NAMA KOPERASI SUMBER MAKMUR BADAN HUKUM NOMOR 518.1/1100/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 30/11/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Sudah Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2018, 2019, 2020 NIK Cek masa kadaluawarsa NIK

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 29 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view NO 20 NAMA KOPERASI MULYA INDAH BADAN HUKUM NOMOR 518.1/1101/BH/XVI.8/415.35/10 TANGGAL 30/11/2010 Jenis Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Grade D keterangan Belum Bersertifikat Identifikasi Kebutuhan RAT Yang Belum Dilaporkan th 2019, 2020 NIK Ajukan NIK ke Dinas Koperasi & UM Jombang D. PENUTUP Dari seluruh rangkaian kegiatan PKM yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Secara operasional, kondisi kopwan di wilayah kec. Diwek sudah baik. Hal ini terbukti dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Secara administrative, kondisi kopwan di wilayah kecamatan Diwek masih perlu perbaikan. Hal ini tampak dari hasil penelusuran resmi di https://depkop.go.id, bahwa dari 20 kopwan yang ada di wilayah kecamatan Diwek, hanya 1 kopwan yang berada pada grade B, 1 kopwan berada pada grade C2, sedangkan 18 yang lain berada pada grade D. Beberapa factor penyebab dari hal tersebut diatas antara lain: 1) a. Ketidaktahuan para pengurus kopwan bahwa kopwanya belum bersertifikat, 2) Ketidaktahuan para pengurus kopwan bahwa masa berlaku sertifikat koperasinya telah habis, 3) Belum dilaporkannya hasil RAT tahun – tahun yang lalu ke Dinas Koperasi dan UMK Jombang oleh pengurus yang lama dan 4) Sudah dilaporkannya hasil RAT tahun – tahun yang lalu ke Dinas Koperasi dan UMK Jombang namun belum diunggah secara daring ke situs https://depkop.go.id Dari Simpulan diatas maka disarankan kepada pengurus kopwan di wilayah kecamatan Diwek hendaknya mengecek kembali masa berlaku sertifikat kopwannya. Pengurus kopwan di wilayah kecamatan Diwek hendaknya juga melengakapi berbagai persyaratan administrative guna pengurusan sertifkat atau perpanjangan sertifikat kopwan. Selain itu, pengurus kopwan di wilayah kecamatan Diwek hendaknya menyampaikan kembali laporan RAT tahun-tahun yang lalu kepad Dinas Koperasi dan UMK Jombang agar bisa diunggah ulang, sebagai salah satu syarat perbaikan grade koperasi. Bagi Dinas Koperasi dan UMK Jombang hendaknya aktif memberikan informasi serta melakukan pendampingan guna perbaikan grade kopwan di wilayah kerjanya. DAFTAR PUSTAKA Aini, n., & agus, f. (2017). Penerapan metode weighted product dan analytic hierarchy process untuk pemilihan koperasi berprestasi. Jurnal infotel, 9(2), 220-230.

Langgeng P, Rita M, Ratna DJ Halaman 30 dari 30 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Chandrasita, n., sobri, k. M., & nisyak, h. (2018). Implementasi kebijakan penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (nik) di dinas koperasi, ukm provinsi sumatera selatan (doctoral dissertation, sriwijaya university). Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. Comvice: Journal of community service, 1(1), 33-38. Pratiwi, e. (2016). Sistem informasi pendataan usaha kecil menengah (ukm) pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi sumatera selatan (doctoral dissertation, politeknik negeri sriwijaya). Rosihan, r., & lutfi, s. (2019). Pendataan koperasi pada dinas koperasi dan ukm kota ternate berbasis web. Jiko (jurnal informatika dan komputer), 1(1), 13-20. Widiana gumilar, a. (2016). Laporan hasil kerja praktek pendataan koperasi menggunakan delphi pada dinas koperasi dan usaha kecil menengah (kukm) propi.

Mardi A & Umi N Q Halaman 31 dari 36 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Pelatihan Pengelolaan Taman Hidroponik Sebagai Bekal Berwiraswasta Pada Warga Binaan Lapas Klas IIB Kabupaten Jombang Mardi Astuti1 , Umi Nur Qomariyah2 STIE PGRI Dewantara Jombang1 , STKIP PGRI Jombang2 Korespondensi1 : [email protected] Diserahkan: 5 Januari 2020, Direvisi: 25 Pebruari 2020, Diterima: 15 Maret 2020 abstrak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama ini identik dengan tempat warga kriminal sehingga perlu dijauhi. Dengan citra negative yang melekat inilah tidak banyak pihak yang peduli tentang warga lapas yang juga menginginkan perbaikan diri sehingga layak untuk kembali ke masyarakat. Namun masalahnya, tidak semua warga binaa siap untuk kembali terjun dimasyarakat karena harus memulai hidup dari awal, khususnya dibidang pekerjaan. Maka salah satu solusi untuk mengatasi hal ini, warga binaan lapas harus diberi bekal ketrampilan untuk bisa berwiraswasta untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. STIE PGRI Dewantara sebagai pergeruan tinggi terkemuka di Jombang ikut berperan serta guna membantu memberikan bekal ketrampilan kepada warga binaan berupa budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Kegiatan ini diikuti 40 warga binaan yang dilakukan pada bulan September – Oktober 2019. Hasil dari kegiatan ini sangat memuaskan karena warga binaan mampu membuat media budidaya tanaman secara hidroponik dengan baik dan layak untuk dipasarkan. Kata kunci : Warga Binaan, Hidroponik, Pemasaran abstract During this time, The Penitentiary is synonymous with criminals, so it needs to be avoided. With this negative image attached to it, not many parties care about prison residents who also want self-improvement so that it is appropriate to return to society. But the problem is, not all penitentiary residents are ready to return to the community because they have to start life from scratch, especially in the field of work. One of the solutions to overcome this, prison-assisted residents must be equipped with the skills to become entrepreneurs to meet their personal and family needs. STIE PGRI Dewantara as a leading university in Jombang has participated to help provide skills to the assisted residents in the form of plant cultivation with a hydroponic system. This activity was attended by 40 assisted residents carried out in September - October 2019. The results of this activity were very satisfying because the assisted residents were able to make hydroponic plant cultivation media properly and feasible to be marketed. Keywords: Assisted Citizens, Hydroponics, Marketing A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Jombang adalah Lembaga Pembinaan Masyarakat kelas II b yang dahulunya bernama “Rumah Tahanan” atau “Rutan” Jombang. Berkapasitas kurang lebih 200 sampai dengan 250 orang, namun saat ini berpenghuni lebih dari 400 warga binaan baik laki laki maupun perempuan. Beralihnya nama dari Rutan Jombang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Jombang juga beralih fungsi yang lebih tinggi. Dari hanya rumah titipan tahanan baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan menjadi sebuah lembaga yang membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat. Peralihan ini juga menambah tugas dan fungsi Lapas itu sendiri, sebab dengan perbandingan jumlah petugas pembina dan warga binaan yang tidak seimbang menjadi kurang maksimal program program yang ada. Program pembinaan tersebut antara lain : Bimbingan Kerja (Bimker), Bimbingan Rohani (Bimroh) , ISSN 2615-8507 (print) ISSN 2622-1713 (online) Halaman 31 - 36

Mardi A & Umi N Q Halaman 32 dari 36 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Bimbingan Olah raga & Kesehatan (Bimokes), Bimbingan Ketenagaan (Bimket). Untuk Bimbingan Kerja (Bimker), beberapa warga binaan dibekali pelatihan ketrampilan dalam bidang tehnik pertukangan dan permesinan. Pembinaan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas memang tidak semua dapat diakses oleh warga binaan, permasalahannya antara lain: 1) Sedikitnya petugas pembina yang mengatasinya, 2) Kondisi psikologis warga binaan, 3) Terbatasnya aturan dan program pembinaan dari Pusat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), 4) Terbatasnya dana program kegiatan dari pusat kementrian HAM Minimnya pembinaan di Lembaga Permasyarakatan juga tidak lepas dari image atau pandangan masyarakat tentang Lapas yang masih miring, sebagai tempat orang orang yang melanggar norma dan hukum yang mesti dihindari. Oleh karena itu masih terbatas sekali bantuan bantuan dari luar yang sifatnya sebagai pembinaan ketrampilan (skill). Sedangkan bantuan bantuan yang ada selama ini lebih bersifat insidental dan cenderung pembinaan rohani, padahal selain pembinaan rohani warga binaan juga membutuhkan ketrampilan ketrampilan yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal inilah yang menjadi dasar kegiatan pengabdian yang dilakukan tim penulis. Bentuk pengabdian ini adalah suatu pemberdayaan yaitu konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan (Febrianty, et al 2018). Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin dan kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik (Purwanto, N., & Rofiah, C, 2017). Dalam praktiknya bentuk pendampingan / pemberdayaan ini bisa melibatkan lembaga pemerintah maupun masyarakat salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan formal dan non formal seperti pelatihan ketrampilan (Febrianty, et al 2018) 2. Profil Mitra Warga binaan di Lapas klas II B di Jombang dibagi dalam tiga kategori menurut jenis kelaminnya yaitu : 1) Pria, 2) Wanita dan 3) anak anak. Sedangkan untuk status warga binaan dibagi dalam tiga kategori yaitu: 1) Warga binaan titipan kejaksaan, 2) Warga binaan titipan pengadilan dan 3) warga binaan yang telah menerima putusan hukuman atau mempunyai putusan dengan kekuatan hukum (Inkrah). Untuk lamanya Hukuman warga binaan dibagi menjadi : 1) Warga binaan yang dengan hukuman dibawah 1 tahun, 2) di atas 1 tahun dan 3) seumur hidup. Lapas Kelas II B Jombang pada dasarnya tidak berbeda dengan lapas lain pada umumnya. Dasar operasional samasama menganut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas klas II B Jombang dibangun pada tanah seluas kurang lebih 2000 m2 dan dibagi menjadi 6 Blok yaitu : Blok A, B, C, D, E dan Blok W (wanita). Blok A dan B untuk warga binaan yang telah inkrah dan mendekati masa pembebasan, Blok C untuk warga binaan yang belum inkrah , Blok D untuk warga binaan dengan kasus narkoba, Blok E adalah blok orientasi dan Blok W adalah blok dengan penghuni warga binaan wanita. Berdasarkan hasil observasi peneliti permasalahan yang dihadapi mitra adalah: 1) Kurangnya pembinaan mental dan ketrampilan bagi perempuan dan anak; 2) Kurangnya ketrampilan untuk bekal kehidupan selanjutnya; 3) Kebutuhan untuk mencukupi keluarga, 4) Kondisi psikologis bagi para warga binaan khususnya anak; 5) Kurangnya pendidikan kesehatan untuk diri sendiri agar terbebas dari NAPZA ( bagi kasus narkoba); 6) Pendidikan formal khususnya bagi anak-anak yang masih usia sekolah.

Mardi A & Umi N Q Halaman 33 dari 36 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view Dari permasalahan di atas, tim penulis fokus pada pemecahan masalah mitra yaitu pendidikan ketrampilan agar dapat digunakan sebagai kehidupan berikutnya. Ketrampilan yang akan diberikan berkaitan dengan pemanfaatan lahan tanam dan pendampingan ketrampilan olahan yang bernilai ekonomi. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah warga binaan pria yang berjumlah 40 orang. B. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim. Lembaga pemasyarakatan dibebani tugas guna mewujudkan, tujuan sistem peradilan pidana, yaitu : a. Tujuan jangka pendek yaitu sistem peradilan pidana bertujuan merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana b. Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertib an umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah c. Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat (Muladi, 1997) Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana. 2. Pengertian Hidroponik Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan mamakai (memanfaatkan) air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas (gurupendidikan.com) Ada beberapa manfaat dari system tanam hidroponik, antara lain: 1. Manfaat penerapan hidroponik, yaitu: a) Hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi, b) Lebih terbebas dari hama dan penyakit, c) Penggunaan air dan pupuk lebih hemat, d) Dapat untuk mengatasi masalah tanah, e) Dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan 2. Manfaat dalam Produksi Sayuran dan Buah, yaitu: a) Penggunaan lahan lebih efisien, b) Hasil sayuran dan hasil buah memiliki kualitas tinggi, c) Tidak tercemar pestisida, limbah dan kotoran, d) Tersedia segar saat diperlukan lebih murah. 3. Manfaat dalam Produksi Tanaman Hias, yaitu: a) Prospek cukup baik, b) Untuk keperluan sendiri, diperdagangkan maupun disebarkan, c) Wadah berupa pot khusus hidroponik, d) Media pasir, pecahan batu apung, atau kerikil sintetis (gurupendidikan.com) Dengan metode hidroponik maka petani dapat meghemat tempat maupun waktu. Sehingga pelatihan dan pendampingan hasil tanaman hidroponik ini merupakan salah

Mardi A & Umi N Q Halaman 34 dari 36 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view satu solusi agar masyarakat warga binaan (WB) Lapas klas II B Jombang dapat memanfaatkan ketrampilan tersebut di pasca masa tahanannya dan berinovasi kembali dengan baik di masyarakat. WB juga mempunyai kepercayaan kembali untuk berapresiasi di masyarakat karena ketrampilan yang dimilikinya, demikian halnya pada saat menjalani masa hukuman maka ketrampilan ini bisa digunakan untuk mengisi waktu dan berinovasi. C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN Metode pelatihan dan pemberdayaan warga binaan lapas Jombang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan, tentunya, diorientasikan pada pemenuhan dimensi kognitif, afektif dan psikomotor. (Qomariyah, 2018: 5). Diharapkan, melalui pelatihan yang dilaksanakan, masyarakat warga binaan lapas Jombang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berwirausaha mandiri dan mampu bekerja untuk menjadikan dirinya lebih berdaya guna, memiliki ketrampilan menggerakkan dan mengelola usaha bersama, memiliki kesadaran yang tinggi akan eksistensi dirinya di tengah- tengah masyarakat dan perubahan, empati terhadap sesama dan lingkungan, keberanian berkreasi dan berinovasi. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Metode pendekatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan mitra binaan agar tercipta kesan santai, tidak kaku karena kondisi psikologis masing masing warga binaan tidak semuanya normal stabil Gambar 1: Serap Aspirasi dengan warga binaan tentang kebutuhan ketrampilan 2. Proses Kegiatan. Kegiatan ini adalah pelatihan ketrampilan dan pendampingan untuk membantu dan memperlancar wirausaha warga binaan apabila telah berakhir. Proses yang dimaksud adalah: a) Pembinaan Mental Wirausaha, b) Pelatihan Ketrampilan. Gambar 2: Pengenalan Hidroponik 3. Merancang Strategi Kegiatan. Kegiatan ini dianggap sebagai unsur yang paling penting karena pada tahapan ini akan diuraikan taktis kegiatan hingga tujuan akhir yang diharapkan. Kegiatan dalam tahap ini adalah: a) Analisis keadaan sosial mitra, b) Identifikasi kebutuhan dan keinginan mitra, c) Identifikasi sumber daya dan

Mardi A & Umi N Q Halaman 35 dari 36 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view kemampuan mitra, d) Identifikasi kekuatan dan kelemahan mitra, e) perumusan bentuk tindakan dan upaya yang tepat dan kreatif 4. Pelaporan dan Evaluasi D. HASIL KEGIATAN Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan tim penulis pada Warga Binaan Lapas II B kabupaten Jombang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Adapun rincian kegiatan yang telah dilakukan adalah: 1. Pengenalan hidroponik baik alat dan bahan. Pada kegiatan ini, mitra dikenalkan dengan hidroponik, cara mempersiapkan Hidroponik dan gambaran budidaya tanaman dengan hidroponik. Pada tahap ini, team penulis bersama tutor hidroponik mengajarkan bagaimana membuat media tanam menggunakan hidroponik. Mitra binaan tampak antusias mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini adalah suatu hal yang menarik dan baru bagi warga binaan. 2. Praktik Membuat media tanam dengan hidroponik. Pada tahap ini, mitra langsung diajak untuk membuat media tanam hidroponik. Gambar 3: Pemasangan Media Tanam Gambar 4: Pemasangan Media Tanam

Mardi A & Umi N Q Halaman 36 dari 36 Comvice, Vol 4 No 1, April 2020 ejournal.stiedewantara.ac.id/inde.php/COMVICE/issue/view 3. Evaluasi. Pada tahap ini, tim penulis bersama mitra binaan melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan. Pada kegiatan evaluai ini disampaikan segala permasalahan yang dihadapi mitra binaan serta harapan kedepan. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa mitra binaan sangat bersyukur atas adanya kegiatan ini serta berharap agar dimasa mendatang kegiatan pelatihan ketrampilan bagi warga binaan tetap ada. Gambar 5: Pengenalan Hidroponik E. PENUTUP Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan media tanam berbasis hidroponik telah selesai dilakukan. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari mitra binaan. Untuk itu, mitra binaan dan penanggung jawab Lapas II B Kabupaten Jombang berharap agar kegiatan ini tidak hanya putus sampai disini tetapi juga bisa terus berlanjut dengan kegiatan lain yang membawa banyak manfaat. DAFTAR PUSTAKA Febrianty, F., Fatmariani, F., & Rotama, H. (2018). Pelatihan dan Pendampingan Kecakapan Hidup Berbasis Desain Grafis Bagi Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Comvice: Journal of community service, 2(2), 11-20. https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hidroponik/#ftoc-heading-7 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang 1995, hal 7. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Purwanto, N., & Rofiah, C. (2017). Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Comvice: Journal of community service, 1(1), 29-32.