EKSIS, VOL 10 NO 2, OKT 2015

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Supriadi 151 PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk 0 -3.2674 64.47 4.86928 PT. Fast Food Indonesia Tbk 0.34615 4.52644 0.67 5.79898 Tahun 2008 PT. Aqua Golden Missisipi Tbk -0.0193 4.21547 0.71 6.00151 PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk -0.43333 4.11146 1.6 6.0073 PT. Cahaya Kalbar Tbk -0.125 3.50406 1.45 5.78149 PT. Davomas Abadi Tbk -0.768 5.48028 4.45 6.56479 PT. Delta Djakarta Tbk 0.25 4.56137 0.34 5.84404 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk -0.63883 4.73265 3.11 7.59763 PT. Mayora Indah Tbk -0.34857 5.74401 1.32 6.46582 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk -0.1 5.13963 1.73 5.97376 PT. Siantar Top Tbk -0.59459 4.03257 0.72 5.79709 PT. Tunas Baru Lampung Tbk -0.69841 4.53007 2.15 6.44754 PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk 0.23076 5.43679 0.53 6.24071 PT. SMART Corporation Tbk -0.71666 4.75925 1.17 7.00112 PT. Sierad Produce Tbk -0.25373 3.78232 0.34 6.14135 PT. Sekar Laut Tbk 0.2 -3.16761 1 5.3032 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 0.96078 2.90417 1.63 5.45782 PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk 0 3.61531 15.28 4.91251 PT. Fast Food Indonesia Tbk 0.2563 4.35661 0.63 5.89473 Sumber: Data sekunder diolah, 2010 Statistik Deskriptif Hasil pengujian statistik deskriptif dapat di tunjukkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 2: Hasil Data Deskriptif Variabel Rata-rata Satndar Deviasi Jumlah Return Saham 0,14801646 0,898060968 153 Perubahan Laba -3163,68 39144,51988 153 Debt Equity Ratio 16,77817 81,505053851 153 Ukuran Perusahaan 5,872643 0,560600128 153 Sumber: Data sekunder diolah, 2010 Keterangan: 1. Rata – rata return saham dengan jumlah data 153 adalah sebesar 0,14801646, dengan standar deviasi sebesar 0,898060968. 2. Rata – rata perubahan laba dengan jumlah data 153 adalah sebesar - 3163,68, dengan standar deviasi sebesar 39144,51988. 3. Rata – rata Debt to Equity Ratio dengan jumlah data 153 adalah sebesar 16,77817, dengan standar deviasi sebesar 81,505053851. 4. Rata – rata ukuran perusahaan dengan jumlah data 153 adalah sebesar 5,872643, dengan standar deviasi sebesar 0,560600128. Uji Koefisien Determinasi (R2 ) Nilai R (korelasi berganda) yaitu sebesar 0,091, hal ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan antar variabel bebas (Perubahan Laba Tahunan, Debt to Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan) dengan variabel terikat (Return Saham pada perusahaan makanan dan minuman) sebesar 9,1%. Koefisien determinasi berganda atau R2 sebesar 0,08 menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (Perubahan Laba, Debt to Equity Ratio, dan ukuran

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Supriadi 152 Perusahaan) memiliki ketrekaitan dengan return saham sebesar 8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa return saham pada perusahaan makanan dan minuman di BEI dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 8%. Analisis Regresi Berganda Tabel 3: Hasil Analisis Regresi Variabel Nilai B Konstanta -0,624 X1 : Perubahan Laba 6.70E-007 X2 : Debt equity Ratio 0,000 X3 : Ukuran Perusahaan 0,132 R 2 = 0,008 N = 153 R = 0,091 Sumber: Data sekunder diolah, 2010 Dari tabel diatas didapat persamaan sebagai berikut : Y = -0,624 + 0,0670 X1 + 0,000 X2 +0,132 X3 1. Nilai konstanta (a = -0,624), menyatakan bahwa jika ada variabel bebas, yaitu : Perubahan Laba (X1), Debt to Equity Ratio (X2), dan ukuran Perusahaan (X3) atau jika X1, X2, X3 = 0, maka besarnya pertumbuhan variabel return saham (Y) akan berkurang sebesar 0,624. 2. Varianel perubahan laba (koefisien Regresi X1) sebesar 0,0670, menyatakan bahwa setiap pertambahan 1 satuan dari perubahan laba akan meningkatkan return saham pada perushaan makanan dan minuman sebesar 0,0670. 3. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) koefisien regresi X2 sebesar 0,000, menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan dari DER akan meningkatkan return saham pada perusahaan makanan dan minuman sebesar 0,000. 4. Variabel ukuran perusahaan (koefisien Regresi X3) sebesar 0,132, menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan dari ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai return saham pada perusahaan makanan dan minuman sebesar 0,132. Uji Anova (Uji F) Uji ini digunakan untuk mengetahui koefisien-koefisien yang berada dalam model secara serentak. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai P-value pada kolom sign (probabilitas) < α 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Tabel 4: Anova Sumber Variansi Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Rata-rata Kuadrat F Sign Regresi 3 1,009 0,336 0,412 0,745 Residual error 149 121,581 0,816 Total 152 122,590 Sumber: Data sekunder diolah, 2010 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 0,412 dengan nilai probabilitas sebesar 0,745, dengan α sebesar 0,05. Nilai probabilitas 0,745 > α 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya variabel bebas (Perubahan Laba, Debt to Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan) secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan model regresi berganda tidak berpengaruh terhadap return saham yang yang berarti hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis kesatu (H1) yang menyatakan ada pegaruh signifikan antara Perubahan Laba Tahunan, Debt to

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Supriadi 153 Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan terhadap return saham. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu, Inna Ristina (2004) yang menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti model regresi berpengaruh terhadap return saham. Namun demikian hasil penelitian ini dengan menggunakan α 0,10 menyatakan bahwa Perubahan Laba Tuhunan, Debt to Equity Ratio, dan Ukuran Perushaan berpengaruh terhadap return saham walaupun pengaruhnya lemah yang berarti mendukung hipotesis kesatu H1. Berdasarkan hasil pengujian di atas, ada faktor (variabel) lain yang berpengaruh terhadap return saham selain dari variabel yang ada didalam penelitian ini. Faktor fundamental merupakan faktor yang memberikan informasi tentang kinerja prusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi, Husnan Suad (2001 : 315). Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Bagi pemegang saham faktor fundamental memberikan gambaran yang jelas dan bersifat analisis terhadap prestasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan harga suatu saham (return saham) perusahaan akan menggambarkan bahwa nilai perusahaan semakin meningkat. Bagi emiten, peningkatan harga saham dapat dicapai apabila manajemen dapat memggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Faktor fundamental lain yang mungkin berpengaruh terhadap return saham antara lain Price Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS), Cash Dividend, Right Issue dan faktor-faktor yang lain yang masih dapat dikembangkan lagi di dalam penelitian selanjutnya. Uji t Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini adalah dengan nilai P- value pada kolom sign (probabilitas). Table 5: Hasil Penelitian Menggunakan Uji t Variabel Nilai Thitung Sign Keterangan X1 : Perubahan Laba 0,000 0,721 H0 diterima, Ha ditolak X2 : Debt Equity Ratio -0,002 0,880 H0 diterima, Ha ditolak X3 : Ukuran Perusahaan -0,133 0,327 H0 diterima, Ha ditolak Sumber: data sekunder diolah, 2010 1. Nilai probabilitas 0,721 > 0,05, maka koefisien regresi signifikan atau H0 diterima dan Ha ditolak. Hla ini berarti bahwa variabel perubahan laba tidak berpengaruh terhadap return saham, yang berarti tidak mendukung hipotesis ke dua (H2a). 2. Nilai probabilitas 0.880 > 0,05, maka koefisien regresi tidak signifikan atau H0 diterima dan Ha ditolak. Hai ini berarti bahwa variabel Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh pada return saham, yang berarti tidak mendukung hipotesis keudua (H2b). Hasil pengujian ini menunjukkan investor di pasar modal (BEI)tidak memandang serius pada perusahaan yang meningkatkan proporsi hutang mereka, yang berarti ada faktor (variabel) fundamental lain yang berpengaruh terhadap return saham seperti EPS, DPS, Right Issue dan faktor-faktor lain yang masih dapat

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Supriadi 154 dikembangkan lain pada penelitian selanjutnya. 3. Nilai probabilitas 0,327 > 0,05, maka koefisien regresi tidak signifikan atau Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada return saham, yang berarti tidak mendukung hipotesisi kedua (H2c). Hasil pengujain ini menunjukkan bahwa investor pada pasar modal (BEI) memperlakukan laporan keuangan perusahaan besar maupun kecil dilihat dari total aktiva adalah sama, artinya tidak ada perlakuan khusus antar keduanya. E. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan beberapa kesimpulan. Pertama, variabel Perubahan Laba tahunan, Kebijakan Hutang (Debt to Equity Ratio) dan Ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini dapat dilihat dari uji F yang menghasilkan nilai probabilitas yang lebih besar dari α 5%. Kedua, variabel perubahan laba tahunan menghasilkan koefisien yang negatif. Hasil pengujian ini bertolak belakang dengan hipotesa penulis yang menduga bahwa investor di pasar modal (BEI) memberlakukan informasi mengenai perubahan laba sebagai salah satu informasi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan dalam berinvestasi. Hal ini dapat ditunjukkan dari uji t yang menghasilkan nilai probabilitas lebih besar dari α 5%. Hal yang sama juga terjadi pada variabel debt to equity ratio menghasilkan koefisien yang negatif. Hasil pengujian ini bertolak belakang dengan hipotesa penulis yang menduga perusahaan yang meningkatkan proporsi hutang mereka akan memberikan manfaat bagi investor dalam bentuk penghematan pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa investor di pasar modal (BEI) tidak memandang debt to equity ratio sebagai informasi tambahan yang relevan dalam pengambilan keputusan mengenai return saham. Sedangkan variabel ukuran perusahaan menghasilkan koefisien yang positif. Ukuran perusahaan pada tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti investor di pasar modal (BEI) memberlakukan laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan besar dan kecil adalah sama. Hal ini dapat ditunjukkan dari uji t yang menghasilkan nilai probabilitas lebih besar dari α 5% Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan kepada nvestor agar mempunyai banyak informasi mengenai laporan keuangan terutama yang akan mempengaruhi return saham dan nilai perusahaan. Dalam melakukan investasi, investor juga harus mengetahui faktorfaktor fundamental apa saja yang dapat mempengaruhi evaluasi terhadap faktorfaktor fundamental yang dimilikinya karena faktor fundamental tersebut dapat dijadikan perhatian utama oleh para investor dalam melakukan investasi dan perusahaan berusaha menarik perhatian investor agar mau menginvestasikan dananya ke perusahaan. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor fundamental atau para meter yang lain dalam menghitung expected return, misalnya dengan menggunakan capital assets pricing model (CAPM), selain itu juga dapat dikembangkan parameter lain seperti laba triwulan, laba semesteran atau informasi lain seperti cash dividend, Price Earning Ratio, Earning Per Share dan right issue.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Supriadi 155 DAFTAR PUSTAKA Hasan, Iqbal. 2002 Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hidayat, Harries. 2003 Hubungan laba tahunann Emiten dengan Harga Saham Ditinjau Dari Ukuran dan Debt Equity Ratio. Jurnal Ekonomi STIE. No. 2/Th.XII/21/April- Juni.Halaman 61. Husnan, Suad. 2001. Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisa Sekuritas. Edisi Ketiga. Cetakan Kedua, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti 1996. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi Kedua, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Indiani, Titik. 2003. Skripsi Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Penghematan Pajak Terhadap Struktur Modal. Surabaya. STIESIA. Jogiyanto, 2003. Teori Portofolio dan Analisa Investasi. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE. Martono dan Agus Harjito. 2002. Manajemen Keuangan. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Ekonisia. Ridwan Sundjaya dan Inge Barlian. 2003. Manajemen Keuangan 2. edisi Keempat. Bandung: Literata Lintas Media. Ristina,Inna. 2004. Skripsi. Pengaruh Laba Tahunan dan Kebijakan Hutang (Debt Equity Ratio) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ-45. Surabaya. STIESIA. Santoso, singgih. 2001. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta Elex Media Komputindo. Sunariyah. 2004. Pengantar Pasar Modal. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Sutejo, Heru. 1997. Manajemen Keuangan 2. edisi Keempat Cetakan Pertama. Jakarta. Salemba Empat. Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisa Investasi Dan Manajemen Portofolio. Edisi pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 1 PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH DALAM PEMBIAYAAN MULTI JASA BERDASARKAN PSAK 107 PADA PT. BPRS LANTABUR TEBUIRENG JOMBANG Writer: Oktaviani Mariyanti Nur Anisah Correspondence: [email protected] [email protected] Institution: STIE PGRI Dewantara Jombang EKSIS Vol X No 2, Oktober 2015 ISSN: 1907-7513 http://ejournal.stiedewantara.ac.id abstract This study aims to determine the suitability of the accounting treatment of multi-service financing in PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang with SFAS 107 on accounting Ijara. The kind of research was using descriptive-qualitative methods. The data used was the qualitative and quantitative data which were collected from literary study and field study methods, consisted of observation, interviews and documentation of the company. The results showed that the accounting treatment multiservice financing in PT. BPRS Lantabur was in accordance with SFAS 107 on accounting Ijara. Keywords: ijara, finance, multi service, PSAK 107 abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dengan dua metode, yaitu metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Kata kunci: ijarah, pembiayaan, multi jasa, PSAK 107

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 157 A. PENDAHULUAN Praktik perbankan syariah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun praktik perbankan syariah di Indonesia mulai diterapkan pertama kali pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Usaha pendirian praktik perbankan syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dana dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha- usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin dalam praktik perbankan konvensional. Walaupun perkembangan bank syariah agak lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode 1992- 1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit. Dan pada tahun 2014 perkembangan perbankan syariah mencapai 197 unit, yang terdiri dari 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah dan 163 bank perkreditan syariah ( Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan perbankan syariah masih sangat potensial mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Ditambah dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan haramnya bunga bank. Dalam praktik perbankan syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah (Karim, 2013:112). Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap (Karim, 2013:97). Dari berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan bank syariah, salah satu sumber pendapatan operasionalnya berasal dari pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah). Dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2000 dijelaskan prinsip atau akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan dengan akad ijarah memiliki kesamaan dengan piutang murabahah yang merupakan pembiayaan dengan akad jual beli. Keduanya termasuk dalam kategori natural certainty contracts, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam piutang murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan murabahah , bank syariah dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan pembiayaan ijarah ini, bank syariah dapat pula melayani nasabah

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 158 yang hanya membutuhkan jasa (Karim, 2013:137). Dengan berkembangnya kebutuhan nasabah yang bervariasi baik kebutuhan akan barang maupun kebutuhan akan jasa, bank syariah juga menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan yang bervariasi. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan nasabah akan manfaat barang dan manfaat jasa, perbankan syariah menawarkan jenis produk pembiayaan multijasa. Nasution (2009) menunjukkan bahwa Pembiayaan Multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad ijarah atau kafalah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dengan pembiayaan ini, bank syariah mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sudah menjadi kewajiban bagi suatu perusahaan untuk melakukan pencatatan secara terstruktur atas transaksi yang terjadi. Tidak terkecuali oleh Perbankan syariah dalam melakukan pencatan atas produk-produk yang dimiliki terutama pada pembiayaan multijasa. Sistem pencatatan secara terstruktur tersebut disebut sebagai akuntansi. Secara umum, urgensi akuntansi pada perbankan syariah adalah salah satu alat yang diperlukan sebagai institusi keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait (Ramadhan dan Isfandayani, 2012). Dalam perlakuan akuntansi produk perbankan syariah mengacu pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Adapun Akuntansi pada Pembiayaan multijasa belum terdapat standar akuntansi keuangan khusus yang mengaturnya. Berbeda dengan akuntansi untuk pembiayaan yang lain karena telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 101 sampai dengan PSAK 107 tentang akuntansi perbankan syariah yang sebelumnya masih menggunakan PSAK 59 dalam acuan penerapan akuntansinya. Namun mengingat pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang menggunakan akad ijarah, sehingga penetapan standar akuntansi keuangannya mengacu pada psak 107 tentang ijarah. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dalam PAPSI Tahun 2013 yang telah diterbitkan Bank Indonesia setelah PAPSI 2003. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kharisma (2012) menunjukkan hasil bahwa praktek pencatatan akuntansi pembiayaan ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri masih banyak diperlukan perbaikan yang berdasarkan PSAK 107. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniasari (2012) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah dengan PSAK 107 di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) formes Yogyakarta. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: apakah perlakuan akuntansi pembiayaan multijasapada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang telah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah. Diharapkan, hasil penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. B. TINJAUAN PUSTAKA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 159 terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam artian bahwa BPRS tidak memberikan jasa dalam hal transfer (pengiriman uang), melakukan inkaso, menerbitkan kartu kredit, mendiskonto, dan mengeluarkan cek perjalanan dan jasa ATM. Adapun tujuan yang dikehendaki dengan pendirian BPRS menurut Muhammad (2010: 49) adalah : 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan. 2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat Kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi 3. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai Pembiayaan Multijasa Ramadhan dan Isfandayani (2012) menyatakan bahwa menurut Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa. Definisi pembiayaan multijasa juga dijelaskan dalam kodifakasi produk perbankan syariah, adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. Akad Pembiayaan Multijasa Dalam pembiayaan multijasa bank syariah dapat menggunakan salah satu akad yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Akad yang digunakan tersebut adalah 1. Akad ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa 2. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kaf iil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul’anhu, ashil). Dalam penelitian ini, akad yang digunakan ialah akad ijarah. Menurut ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional, bank syariah yang menggunakan akad ijarah harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. Ketentuan dalam fatwa ijarah tersebut mencakup rukun dan syarat ijarah, ketentuan obyek ijarah serta Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa. Akuntansi Syariah Nurhayati dan Wasilah (2013: 2) menyatakan bahwa akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, standar akuntansi yang menjadi acuannya adalah PSAK 107 tentang akutansi ijarah. Berikut isi dari PSAK 107 tentang akuntansi ijarah : 1. Pendahuluan Tujuan

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 160 Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijrah. Ruang lingkup PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah serta mencakup pegaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah. Definisi Beberapa definisi yang dijelaskan dalam PSAK ini antara lain: (1) Aset ijarah adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan (2) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease) (3) Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa’d perpindahan kepemilikan asset yang diijarahkan pada asset tertentu. (4) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak- pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (5) Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud. (6) Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. (7) Umur manfaat adalah suatu periode dimana asset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset. (8) Wa’d adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. 2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemilik (mu’jir) (a) Biaya perolehan Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. (b) Penyusutan dan amortisasi Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis) (c) Pendapatan dan beban (1) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa. (2) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan (3) Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah: a. Biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya (d) Perpindahan kepemilikan Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara: (1) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban;

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 161 (2) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; (3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; (4) Penjualan secara bertahap Akuntansi Penyewa (musta’jir) (a) Beban (1) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima (2) Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima (3) Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad akan menjadi taggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya (b) Perpindahan kepemilikan Jual dan ijarah (a) Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta’ alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. (b) Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. (c) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambahan beban ijarah Ijarah lanjut (a) Jika entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. (b) Jika suatu entitas menyewa obyek ijarah (sewa) untuk disewalanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah (sewa) untuk sewa jangka pendek. (c) Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut. 2. Penyajian Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. 3. Pengungkapan Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif- deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln, 1987 dalam Moleong, 2009:5). Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 162 Menurut Whitney (1960) dalam Nasir (2014:463), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam metode deskriptif, bisa saja peneliti membandingkan fenomena- fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Definisi Operasional Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang berupa transaksi multijasa, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, dimana bank memperoleh imbal jasa berupa ujrah atau fee yang besarnya ditetapkan di awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Akuntansi Ijarah dapat dijelaskan masing- masing sebagai berikut : 1. Akuntansi adalah adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 2. Ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Sehingga dapat disimpulkan definisi akuntansi ijarah adalah suatu system yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah yang menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. PSAK 107 tentang akuntansi ijarah adalah standar akuntansi keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Keuangan sejak tahun 2008 dan disyahkan pada tanggal 21 April 2009 yang digunakan sebagai acuan perlakuan akuntansi bagi LKS khususnya pada transaksi ijarah. Obyek Penelitian Obyek dalam penelitian ini adalah PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang. Obyek penelitian dilakukan di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang karena perusahaan ini merupakan satu- satunya Lembaga Keuangan Syariah sebagai BPRS yang pertama kali berdiri di wilayah kabupaten Jombang dengan kantor pusat yang berkedudukan di Jl. A. Yani Ruko Citra Niaga Blok E No. 11 Jombang Jawa Timur. Lembaga Keuangan Syariah ini berdiri pada tanggal 1 Maret 2006 dengan para pendiri yang berasal dari para ulama atau petinggi pondok pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng Cukir Jombang. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berikut ini. 1. Data kualitatif merupakan jenis data yang sifatnya tertulis maupun lisan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat antara lain berupa data mengenai profil perusahaan yang diperoleh dari hasil interview. 2. Data kuantitatif merupakan jenis data yang sifatnya dapat dihitung matematis (berupa angka-angka), antara lain berupa laporan keuangan pada PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pegawai bagian legal pembiayaan dan bagian accounting. Menurut Wangsa dan Kuan (2011) dalam Ernomo (2013:52), “Data primer adalah data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 163 perusahaan yang menjadi objek penelitian”. Selain data primer, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data-data yang didapatkan dari dokumen-dokumen perusahaan dan pencatatan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dari bagian legal pembiayaan dan accounting. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dengan mempelajari buku-buku serta majalah dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini mendukung keakuratan dan kebenaran data primer (Jogiyanto dalam Nasution, 2009:48). Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif-deskriptif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan tentang pembiayaan multijasa. 2. Menyajikan data secara deskriptif kemudian dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan PSAK 107. 3. Melakukan pengulasan kembali dengan membuat tabel perbandingan antara konsep ideal yang ada dengan realitanya sehingga diperoleh hasil yang mudah dibaca. Penarikan kesimpulan secara deskriptif verifikasi. Mendeskripsikan hasil yang diperoleh yang merupakan hasil akhir penelitian secara keseluruhan D. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian PT. BPR Syari’ah (BPRS) Lantabur Tebuireng adalah sebuah Lembaga Keuangan / Perbankan pertama di wilayah Jombang yang beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah, diawali dengan keinginan untuk dapat menjalankan perekonomian secara Islami dan usaha untuk meningkatkan perekonomian ummat di wilayah Jombang maka dengan diprakarsai oleh para pimpinan PP. Madrasatul Qur’an Tebuireng dan masyarakat yang peduli terhadap perekonomian ummat, dibentuklah Lembaga Keuangan yang bernama PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng dengan Izin Pendirian berdasarkan keputusan MENKUMHAM No.C-7026.HT.01.01.TH.2005 dan Ijin Usaha dari Bank Indonesia No.8/4/KEP.GBI/2006 tertanggal 01 Maret 2006. Dalam setahun perjalanan, PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan yang luar biasa, per Maret 2007 mampu menghimpun dana pihak ketiga yaitu sejumlah Rp.1.670.221.569,00 dan melakukan penyaluran dana dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumsi sejumlah Rp.1.616.985.068,00, disamping itu kepercayaan masyarakat menjadi lebih kuat dikarenakan PT. BPR Syari’ah (BPRS) Lantabur Tebuireng merupakan Lembaga Keuangan yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mekanisme Pembiayaan Multijasa Pada PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng Multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan pada PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng dalam bentuk transaksi penyediaan suatu manfaat/jasa yang menggunakan prinsip sewa (ijarah) dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwasataan/travelling. Dalam hal pelayanan pendidikan, PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng memberikan bantuan dalam membayar biaya SPP, uang

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 164 gedung, registrasi/ daftar ulang, dan lainlain. Bentuk pelayanan kesehatan, diberikan melalui biaya pengobatan baik secara medis maupun tradisional. Bentuk ketenagakerjaan, misalnya diberikan untuk biaya tenaga kerja dan sejenisnya,. Dan untuk kepariwisataan, manfaat jasa yang bisa diberikan misalnya untuk biaya tour, umroh, biaya TKI, ziarah, wisata realigi,dan lain-lain Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Pada PT. BPR Syari’ah Lantabur Tebuireng Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng dalam bentuk transaksi penyediaan suatu manfaat/jasa berdasarkan akad ijarah dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan /travelling. Akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan multijasa adalah akad ijarah, maka perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa merujuk pada perlakuan akuntansi ijarah. Namun perlakuan akuntansi ijarah tidak sepenuhnya sesuai dengan transakasi multijasa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara ijarah dan multijasa, yaitu pada transaksi ijarah, objek sewa yang digunakan adalah benda berwujud sedangkan pada transaksi multijasa, objek sewanya adalah benda tidak berwujud. Contoh transaksi multijasa adalah bank membayarkan sejumlah uang secara tunai kepada Universitas/Perguruan tinggi untuk melunasi biaya pendaftaran kuliah nasabah. Dari pembayaran tersebut, bank syariah memiliki hak atas fasilitas pendidikan pada Universitas tersebut (merupakan asset tidak berwujud dan ini merupakan obyek ijarah). Fasilitas atau obyek tersebut disewakan kembali ke nasabah sebesar harga sewa yang disepakat. Selanjutnya nasabah mengangsur biaya pendaftaran kuliah kepada bank. Bank memperoleh pendapatan dalam transaksi tersebut. Namun pada prakteknya, PT. BPRS Lantabur Tebuireng mewakilkan kepada nasabah untuk membayar manfaat jasa yang dibutuhkan atas nama bank. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah masih mentoleransi selama terdapat bukti pembayaran transaksi dari nasabah kepada bank. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah tahun 2009, transaksi multijasa mengikuti skema akuntansi ijarah lanjut yang artinya pemilik objek ijarah menyewa objek ijarah baik atas asset berwujud atau asset tidak berwujud dari pemilik asset atau pihak lain, kemudian atas objek ijarah yang disewa tersebut disewakan lebih lanjut kepada penyewa. Sewa lanjut ini dapat diterapkan untuk objek ijarah dimana pihak yang menyewakan tidak memiliki fisik objek yang disewakan, pemilik objek ijarah hanya memiliki fasilitas atas objek ijarah, misalnya fasilitas pendidikan dari Universitas (Wiroso,2011:495). Dalam PSAK 107 dijelaskan pengakuan dan pengukuran ijarah lanjut sebagai berikut: (d) Jika entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. (e) Jika suatu entitas menyewa obyek ijarah (sewa) untuk disewalanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah (sewa) untuk sewa jangka pendek. (f) Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 165 pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut. Berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang menjadi acuan PT. BPRS Lantabur Tebuireng dengan menerapkan skema akuntansi ijarah lanjut, maka berikut penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan: Pengakuan Dan Pengukuran Piutang Multijasa Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Akuntansi Pemilik 1. Biaya perolehan. Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. PT. BPRS Lantabur Tebuireng mewakilkan pembayaran manfaat jasa kepada nasabah sehingga tidak terdapat pengakuan obyek ijarah. Bank mengeluarkan kas sebesar harga perolehan dan mengakui piutang multijasa sebesar harga perolehan ditambah dengan pendapatan yang ditangguhkan. 2. Penyusutan dan amortisasi. Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). PT. BPRS Lantabur Tebuireng tidak melakukan amortisasi terhadap obyek ijarah karena berupa fasilitas jasa pendidikan dimana masa manfaatnya tidak dapat diukur. Amortisasi diartikan sebagai penurunan nilai piutang multijasa sebesar harga perolehan ditambah dengan jumlah pendapatan selama masa pembayaran angsuran dengan mendebet kas dan mengkredit piutang multijasa. 3. Pendapatan dan beban 1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa. 2. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan 3. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah: 1) Biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya, 2) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. PT. BPRS Lantabur Tebuireng mengakui pendapatan sebagai pendapatan multijasa yang ditangguhkan sebesar pendapatan jasa yang diperoleh selama masa akad. Dan bank akan mengakui pendapatan yang sesungguhnya sebagai pendapatan multijasa saat terjadi realisasi pembayaran cicilan oleh nasabah. Dalam hal ini, bank menerapkan pencatatan menggunakan sistem cash basis. Tidak terdapat beban-beban yang terjadi karena obyek ijarah merupakan benda tidak berwujud. 4. Perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara: a) Hibah, b) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, c) Penjualan setelah selesai masa akad, d) Penjualan secara bertahap.Tidak terdapat perpindahan kepemilikan pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng karena obyek ijarah merupakan benda tidak berwujud. Akuntansi Penyewa 1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima 2. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 166 3. Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad akan menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya PT. BPRS Lantabur Tebuireng tidak menerapkan akuntansi penyewa dengan asumsi bahwa obyek ijarah merupakan benda tidak berwujud berupa jasa pendidikan sehingga tidak terdapat biaya sewa yang terjadi. Berbeda jika obyek ijarah berupa benda berwujud seperti kios atau gedung yang dapat diukur umur manfaatnya. Dengan demikan akuntansi transaksi multijasa terdiri dari: 1. Akuntansi pembayaran biaya kepada penyedia jasa dengan mewakilkan pembayaran kepada nasabah 2. Akuntansi piutang atas transaksi multijasa 3. Akuntansi penerimaan piutang atas transaksi multijasa 4. Akuntansi penerimaan pendapatan jasa Penyajian Transaksi Multijasa Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi ijarah dijelaskan penyajian ijarah sebagai berikut: “Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan sebagainya”. PT. BPRS Lantabur Tebuireng menyajikan pendapatan multijsa sebesar pendapatan yang telah direalisasi dalam laporan laba/rugi dengan tanpa mengurangi beban-beban yang terjadi karena obyek ijarah berupa benda tidak berwujud. Pengungkapan Piutang Multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi ijarah dijelaskan beberapa hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transaksi ijarah sebagai berikut: Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i) Keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d pengalihan kepemilikan); (ii) Pembatasan- pembatasan, misalnya ijarah lanjut; (iii) Agunan yang digunakan (jika ada) (b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset ijarah (c) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada) Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah munahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i) Total pembayaran; (ii) Keberadaan wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan); (iii) Pembatasan- pembatasan, misalnya ijarah lanjut; (iv) Agunan yang digunakan (jika ada) (b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah) PT. BPRS Lantabur mengungkapkan isi transaksi multijasa dalam bentuk akad ijarah yang dilakukan dengan nasabah. Dalam akad ijarah ini telah dijelaskan secara terperinci hal-hal yang menyangkut ketentuan piutang multijasa terutama mengenai nilai perolehan, total pembayaran, dan agunan yang digunakan. Ketentuan yang

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 167 mengungkapkan transaksi ini terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 16. Ilustrasi Piutang Multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Berdasarkan implementasi PSAK 107 mengenai akuntansi ijarah dalam pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, maka untuk lebih memudahkan dalam memahaminya, berikut ini contoh transaksi pembiayaan multijasa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Pada tanggal 20 Januari 2014, Nyonya Fulan memerlukan sejumlah biaya untuk mendanai biaya pendaftaran kuliah anaknya. Karena terbatasnya dana yang ia miliki, Nyonya Fulan meminta sejumlah pembiayaan kepada PT. BPRS Lantabur Tebuireng sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membiayai pendaftaran kuliah anaknya. Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng menyetujui pembiayaan tersebut dengan menggunakan akad ijarah multijasa, plafon pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kesanggupan pembayaran cicilan selama 12 bulan. PT. BPRS Lantabur Tebuireng membayarkan sejumlah dana tersebut kepada pihak kampus kemudian dibuatkan akad ijarah antara pihak bank dengan nasabah. Transaksinya tampak pada jurnal berikut: 1. Pada saat pencairan pembiayaan multijasa tanggal 20 Januari 2014, Bank mewakilkan pembayaran manfaat jasa kepada nasabah sebesar harga perolehan dan mengakui piutang multijasa serta pendapatan multijasa yang ditangguhkan, berikut jurnalnya: Piutang Multijasa IB Rp.5.940.000 Pend. Multijasa Yg di Tangguhkan Rp.940.000 Kas/ Rekening Rp.5000.0000 2. Pada saat penerimaan piutang atas transaksi multijasa a. Tunai KasKa Kas Rp.495.000 Piutang Multijasa IB Rp.495.000 b. Pemindahbukuan tabungan qordhiyu Tabungan Qordhiyu Rp.495.000 Piutang Multijasa IB Rp.495.000 c. Pemindahan melalui rekening PT. BPR Syariah Lantabur pada Bank lain Rekening bank lain Rp.495.000 Piutang Multijasa IB Rp.495.000 3. Pada saat penerimaan pendapatan jasa, bank mengakui pendapatan multijasa dan mendebet pendapatan multijasa yang ditangguhkan Pend. Multijasa Yg di Tangguhkan Rp.78.333 Pend. Multijasa Rp.78.333 4. Penyajian PT. BPRS Lantabur Tebuireng menyajikan pendapatan multijasa dalam laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2014 sejumlah pendapatan multijasa yang terealisasi selama 11 bulan yaitu sebesar Rp. 861.333,- 5. Pengungkapan PT. BPRS Lantabur Tebuireng tidak mengungkapkan transaksi ijarah dalam laporan keuangan, namun pengungkapan dilakukan dalam akad pembiayaan mengenai ketentuan transaksi pembiayaan multijasa. Pasal 1 (satu) menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan multijasa. Pasal 2

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 168 menjelaskan mengenai jumlah dan jenis manfaat jasa yang dibiayai. Seperti pada contoh jumlah plafond yang dibiayai Rp. 5.000.000,- dan jenis manfaat jasa adalah biaya pendidikan. Pasal 3 (tiga) menjelaskan mengenai kepemilikan manfaat atas jasa. Pasal 4 (empat) menjelaskan jangka waktu pembiayaan multijasa. Pasal 5 (lima) menjelaskan mengenai total pembayaran yang harus diangsur oleh nasabah. Pasal 6 (enam) menjelaskan mengenai biaya-biaya yang harus dibayar nasabah menyangkut pembiayaan multijasa seperti biaya administrasi, materai,dan lain-lain. Pasal 7 (tujuh) menjelaskan mengenai jaminan yang diberikan nasabah. Pasal 8 (delapan) sampai pasal 16 merupakan penjelasan tambahan atau ketentuan lain mengenai pembiayaan multijasa. Pada intinya pengungkapan dibuat agar kedua belah pihak sama-sama mengetahui mengenai isi dari transaksi multijasa sehingga transaksi tidak gharar (mengandung unsur ketidakjelasan). E. PENUTUP Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal.antara lain mekanisme pembiayaan multijasa yang diterapkan oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng adalah dengan mewakilkan pembayaran perolehan jasa kepada nasabah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah masih mentoleransi selama terdapat bukti pembayaran transaksi dari nasabah kepada bank. Selain itu, PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang telah menerapkan akuntansi ijarah sesuai dengan PSAK 107 sebagai pedoman pelaksanaan pembiayaan multijasa dengan prosentase 87,5%. Namun perlakuan akuntansi ijarah dalam PSAK 107 tidak dapat digunakan sepenuhnya karena terdapat perbedaan karakteristik antara pembiayaan ijarah dengan pembiayaan multijasa. Dari simpulan diatas maka disarankan kepada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dapat melakukan pembayaran langsung obyek ijarah kepada pemberi jasa dengan melakukan kerjasama sebanyak-banyaknya dengan penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit, agen perjalanan dan lembagalembaga lain sehingga transaksi multijasa dapat dijalankan dengan benar dan aman dari sisi syariah. PT. BPRS Lantabur Tebuireng juga hendaknya tetap memperhatikan dan menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK yang ada mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan, seperti halnya transaksi multijasa yang penerapannya telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.Selain itu, karena belum terdapat PSAK secara khusus yang mengatur pembiayaan multijasa, maka diharapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat menyusun standar akuntansi pembiayaan multijasa secara khusus, mengingat pembiayaan ini banyak diminati oleh masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Adiwarman, A. Karim. 2013. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Antonio, Syafi’i. 2011. Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet 14. Jakarta: PT Rineka Cipta Atmeh, Muhannad dan Jamal Abu Serdaneh. 2012. A Proposed Model for Accounting Treatment of Ijarah. International Journal of Business and Management, Vol. 7, No. 18. http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v7n1

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 169 8p49. Diunduh Tanggal 18 Maret 2015 Azizah, Arista Insaning. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember. (Tidak Dipublikasikan) Bank Indonesia. 2007. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Bank Indonesia. 2013. PAPSI 2013. http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbank an/Pages/SuratEdaranBankIndonesi aNomor15_26DPbSperihalPelaksa naanPedomanAkuntansiPerbankan Syariah.aspx. Diunduh tanggal 15 Maret 2015 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah. DSN- Bank Indonesia Emzir. 2011. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed.1, Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers Ernomo, Melina. 2013. Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri.Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta. Fury wardhana, Firdaus. 2009. Akuntansi Syariah: Mudah dan Sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan ke1. Yogyakarata: PPPS Guza, Afnil. 2008. Himpunan Undang- Undang Perbankan Republik Indonesia. Asa Mandiri Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah. Jakarta: Salemba Empat Kharisma, Rizka. 2012. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Ijarah BMT Bina Ihsanul Fikri Berdasarkan PSAK 107 Tahun 2009. Skripsi .http://repository.uii.ac.id/100/SK/I/ 0/00/002/002077/uii-skripsi- evaluasi%20perlakuan%20a- 08312457- RIZKA%20KHARISMA- 3812062736-preliminari.pdf. Diunduh tanggal 15 Maret 2015 (Tidak Dipublikasikan) Kurniasari, Meitha. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Formes Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan) Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet.26. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Muhammad, Rifqi. 2010. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Edisi 2. Yogyakarta: P3EI Press Nasution, Atikah Amelia. 2009. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa pada PT. BPRS Paduarta Insani Tembung. Skripsi. Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian, Cet.9. Bogor: Ghalia Indonesia Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Statistik Perbankan Syariah, http://www.ojk.go.id/dl.php?i=319 1. Diunduh tanggal 15 Maret 2015 Ramadhan, Fajr dan Isfandayani. 2012. Analisis Implementasi PAPSI dan PSAK pada Produk Pembiayaan Multijasa Studi Kasus pada PT. BPRS Pemkot Bekasi.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah 170 Vol.1,No.1.Ejournal.unp.ac.id/stud ents/index.php/pek/article/downloa d/482/273. Diunduh tanggal 15 Maret 2015 Sartika, Yola Sari. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji Pada PT Bank Syariah Mandiri Painan. Jurnal. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan ke 3. Bandung: Alfabeta Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat

PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG, STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP AKTIVITAS INVESTASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Writer: Prasetya Tri Mahendra Correspondence: [email protected] Institution: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk EKSIS Vol X No 2, Oktober 2015 ISSN: 1907-7513 http://ejournal.stiedewantara.ac.id Abstract This study aims to analyz: the debt policy, capital structure and profitability to the investment activity both partially and simultaneously on consumer goods manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The variables studied were Debt to Total Assets ratio (DAR) as an indicator of debt policy, Debt to equity ratio (DER) as an indicator of capital structure and Return On Capital Employed (ROCE) as an indicator of profitability, and Fix Asset ratio ( FAT) as an indicator of investment activity. The type of research is associative causal research. The sampling method used is purposive sampling, from 17 companies manufacturing consumer goods, 10 is used as a sample in this study from 2011-2014. The data used are annual reports of each company, published through the website www.idx.co.id by using SPSS version 18 as the tool to analyze and use multiple linear regression statistical analysis. The Results of this study is the policy of debt and profitability is partially significant effect on the activity of investment in capital structure whereas no significant effect partially on investment activity in the Consumer Goods Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange. In addition, debt policy, capital structure, and profitability simultaneously significant effect on investment activity in the Consumer Goods Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange. Keywords: Debt Policy, Capital Structure, Profitability and Investment Activity. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan hutang, struktur modal dan profitabilitas terhadap kegiatan investasi baik secara parsial dan simultan pada konsumen perusahaan manufaktur barang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diteliti adalah Rasio hutang terhadap Total Aktiva (DAR) sebagai indikator kebijakan hutang, Debt to equity ratio (DER) sebagai indikator struktur modal dan Return On Capital Employed (ROCE) sebagai indikator profitabilitas dan Fixed asset ratio(FAT) sebagai indikator kegiatan investasi.Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dari 17 perusahaan manufaktur barang konsumsi, 10 digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini 2011-2014. Data yang digunakan adalah laporan tahunan masing-masing perusahaan, dipublikasikan melalui www.idx.co.id. Alat bantu analisis menggunakan SPSS versi 18 dengan analisa statistik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hutang dan profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap aktivitas investasi di struktur modal tetapi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kegiatan investasi di Consumer Goods Manufacturing Company yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, kebijakan hutang, struktur modal, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan investasi di Consumer Goods Manufacturing Company yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kata kunci: Kebijakan Hutang, Struktur Modal, Profitabilitas dan Aktivitas Investasi.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 172 . PENDAHULUAN Salah satu solusi mempertahankan posisi perusahaan untuk terus dapat beroperasi dalam mengantisipasi kondisi keuangan yang terkadang tidak mampu untuk kita prediksi, adalah dengan memanajemen keuangan agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis Bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan dan keberlangsungan sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena pendanaan sangat berpengaruh penting bagi dunia usaha, termasuk kreditur, pemegang saham serta pihak manajemen perusahaan sendiri, karena menyangkut jalannya operasi sebuah perusahaan. Menciptakan suatu perencanaan yang baik, manajemen keuangan dituntut untuk berusaha menempatkan kajian dari sudut efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dilihat dari segi biaya, dan efektivitas dari segi waktu. Salah satu yang membuat suatu perusahaan memiliki daya saing dalam jangka panjang karena faktor kuatnya struktur modal yang dimilikinya. Struktur modal merupakan salah satu keputusan yang dihadapi manajer keuangan yang berkaitan erat dengan komposisi hutang. Menurut Gitman (dalam Situmorang, 2010), “definisi struktur modal adalah campuran dari utang jangka panjang dan ekuitas yang harus dipertahankan oleh perusahaan". Struktur modal perusahaan menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang dan modal ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Kebutuhan dana untuk memperkuat struktur modal bersumber dari internal dan eksternal, dengan ketentuan sumber dana yang dibutuhkan harus bersumber dari tempat-tempat yang dianggap aman (safety positon) dan jika dipergunakan memiliki nilai dorong dalan memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan hutang, biaya modal akan sebesar biaya bunga yang dibebankan oleh kreditur, sedangkan pada kreditur, akan timbul opportunity cost dari dana yang digunakan. Keputusan manajemen keuangan yang tidak tepat dapat mengakibatkan biaya modal yang tinggi sehingga mengakibatkan rendahnya profitabilitas perusahaan, sehingga dapat menyebabkan resiko yang mempengaruhi faktor-faktor fundamental yang ada didalam perusahaan. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan tentang struktur modal. Risiko dapat dikategorikan dalam (1) Risiko bisnis (business risk) yaitu tingkat risiko terkait dengan tidak digunakannya hutang jangka panjang untuk membiayai asset perusahaan. Jika risiko bisnis makin besar, artinya rasio hutang makin kecil. (2) Risiko keuangan (financial risk) yaitu risiko yang dihadapi para pemegang saham biasa sebagai akibat penggunaan hutang jangka panjang. Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat pengembalian (return). Penambahan hutang akan memperbesar risiko perusahaan, tapi akan memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return). Bagi sebuah perusahaan yang bersifat profit oriented keputusan pencarian sumber pendanaan dalam rangka memperkuat struktur modal menjadi keputusan keputusan penting yang harus dikaji secara mendalam. Dan hal ini juga dapat dilihat dari sisi profitabilitas sebuah perusahaan, adapun rasio profitabilitas bermanfaat menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Seorang investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya mendapatkan keuntungan (profitabilitas), karena jikalau mereka ingin berinvestasi

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 173 misalnya saja dalam bentuk saham dalam sebuah perusahaan, mereka akan mengharapkan dividen dan harga pasar dari sahamnya. Kinerja sebuah perusahaan juga dapat dilihat dengan cara bagaimana manajemennya dalam memanfaatkan dan mengefektifkan penggunaan aktiva perusahaan. Semakin tinggi struktur aktiva maka semakin tinggi struktur modalnya, yang berarti semakin besar aktiva tetap yang dapat dijadikan agunan hutang oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah struktur aktiva dari suatu perusahaan, semakin rendah kemampuan dari perusahaan tersebut untuk dapat menjamin hutang jangka panjangnya. Produktifitas perusahaan dapat dilihat dari aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan aktivitas operasi. Kemampuan manajemen dalam menggunakan faktor produksi dapat diukur dari rasio aktivitas investasi yang menggambarkan tingkat efisien penggunaan sumber daya. Aktivitas investasi merupakan tanggung jawab manajemen investasi yang berfungsi merencanakan dan mengambil keputusan jenis investasi apa yang dilakukan untuk mendukung operasional perusahaan. Hasil dari aktivitas investasi diukur dari peningkatan efisiensi penggunaan aktiva yang tercermin dari tingkat perputaran aktiva lancar dan aktiva tetap sebuah perusahaan. Aktiva tetap atau disebut plant assets adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Posisi aktiva tetap dan taksiran waktu perputaran aktiva tetap dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran aktiva tetap yaitu, dengan membagi penjualan dengan total aktiva tetap bersih. Rasio aktivitas investasi yang menggambarkan tingkat efisien penggunaan sumber daya diantaranya tingkat perputaran piutang, tingkat perputaran persediaan, dan tingkat perputaran aktiva tetap. Pada penelitian ini peneliti menganalisis hubungan antara kebijakan hutang dengan menggunakan Debt to Total Asset Ratio (DAR), struktur modal dengan menggunakan rasio Debt to equity ratio (DER), dan profitabilitas dengan Return On Capital Employed (ROCE) terhadap aktivitas investasi dengan rasio Fix Asset Turnover. Debt to asset ratio merupakan rasio leverage yang berfungsi untuk mengukur sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Debt to equity ratio merupakan rasio struktur modal yang menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Return on capital employed merupakan rasio profitabilitas yang mengukur tingkat pengembalian perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dengan kata lain ROCE merupakan indikator seberapa baiknya perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan pendapatan. Untuk sektor industri penelitimelakukan penelitian pada sektor industri manufaktur barang konsumsi . Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan hutang, struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap Aktivitas Investasi pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi banyak pihak, terutama untuk memperkaya pustaka penelitian.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 174 B. KAJIAN TEORI Kebijakan Hutang Menurut Hanafi (2004: 40) mengatakan bahwa:Kebijakan utang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal. Penentuan kebijakan utang ini berkaitan dengan struktur modal karena utang merupakan bagian dari penentuan struktur modal yang optimal. Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi utang yang besar dalam struktur modal, namun sebaliknya apabila perusahaan mengunakan utang yang kecil atau tidak sama sekali maka perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan. Untuk mengukur tingkat kebijakan hutang menggunakan debt to total asset ratio. Rasio ini diperoleh dari perbandingan total utang dengan total harta yang mengukur persentase total dana yang berasal dari kreditur. Debt to Asset Ratio menurut Kasmir (2012:156) merupakan “utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva”. Menurut Darsono (2005:54), “rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang jangka panjang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang”. Rumus yang digunakan untuk mengukur besarnya hutang dalam perusahaan adalah sebagai berikut: = Debt to assets ratio menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidak mampuan perusahaan membayar semua kewajibannya. Struktur Modal Pengertian struktur modal menurut Martono dan Harjito (2010:240) menyatakan bahwa “struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri”. “Struktur permodalan disebut juga sebagai keputusan untuk memilih sumber pembiayaan atau komposisi pemilihan atas pendanaan yang merupakan perbandingan dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana yang diperoleh merupakan kombinasi dari sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama, yaitu berasal dari dalam dan luar perusahaan” (Rodoni dan Ali, 2010:137). Sedangkan menurut Fahmi (2011:106), menyatakan tentang Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholder’s equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan”. Menurut Sartono (2010:248), faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan adalah: 1. Tingkat penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan hutang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 2. Struktur aset. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemudian, besarnya asset tetap

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 175 dapat dijadikan sebagai jaminan atau kolateral utang perusahaan. 3. Tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan masa mendatang, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. 4. Profitabilitas. Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan utang. 5. Variabel laba dan perlindungan pajak. Variabel ini sangat erat kaitannya dengan stabilitas penjualan. Jika variabilitas atau volatibilitas laba perusahaan kecil, maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menanggung beban tetap dari utang. 6. Skala perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well-established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. 7. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro. Sebagai contoh, perusahaan membayar deviden sebagai upaya untuk meyakinkan pasar tentang prospek perusahaan, dan kemudian menjual obligasi. Strategi itu diharapkan dapat meyakinkan investor bahwa prospek perusahaan baik. Dengan kata lain, agar menarik minat investor dalam hal pendanaan. Rasio Struktur Modal Debt to equity ratio adalah rasio yang menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Menurut Kasmir (2012:151), menyatakan bahwa “Debt to equity ratio digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas”. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah danayang disediakan peminjam (kredior) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang Menurut Fahmi (2011:108) menjelaskan tentang bentuk rumus struktur modal ini, yaitu : = Keterangan : Total liabilities = Total utang Total equity = Modal sendiri Debt to equity ratio merupakan keseluruhan total hutang baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek dibandingkan dengan ekuitas. Debt to equity ratio juga dapat berarti sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya dengan jaminan modal sendiri. Investor cenderung lebih tertarik pada tingkat debt to euity ratio tertentu yang besarnya kurang dari satu, karena jika lebih besar dari satu menunjukkan risiko perusahaan yang lebih tinggi. Menurut Kasmir (2010:113) keuntungan dengan mengetahui rasio Debt to equity ratio antara lain adalah : 1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. 2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. 3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. 4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 176 Profitabilitas Menurut Harahap (2013:304) mendefinisikan bahwa profitabilibitas “Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal”. Sedangkan menurut Simamora (2012:528) mengatakan bahwa “Profitabilitas merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan”. Menurut Riyanto (2011 : 35) mendefinisikan “profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama suatu periode tertentu”. Kasmir (2014:196) menjelaskan bahwa “hasil pengukuran dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan”. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Rasio yang dipakai untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah Return on Capital Employed (pengembalian atas modal yang digunakan). Return on capital employed (ROCE) is a measure of the returns that a business is achieving from the capital employed, usually expressed in percentage terms. Capital employed equals a company's Equity plus Non- current liabilities (or Total Assets − Current Liabilities). Merupakan ukuran kinerja fundamental keuangan yang dihitung sebagai angka persentase laba sebelum bunga dan pajak terhadap uang yang diinvestasikan dalam bisnis. Return on Capital Employed dapat mengindikasikan seberapa baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modalnya untuk memperoleh profit yang maksimal. Umumnya Return on Capital Employed dapat diungkapkan dengan dua pendekatan, yaitu gross capital employed dan net capital employed. Gross capital employed sering diartikan sebagai total aset, harta tetap dan harta lancar, sedangkan net capital employed mengacu pada total aset dikurang hutang. Di lain pihak, Return on Capital Employed juga berarti total modal, cadangan modal, cadangan pendapatan, surat hutang dan hutang jangka panjang. Return On Capital Employed (ROCE) merupakan rasio yang menunjukkan efisiensi dan profitabilitas dari investasi modal perusahaan. Dengan kata lain, Return on Capital Employed merupakan indikator seberapa baiknya perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan pendapatan. Rumus Menghitung Return on Capital Employed (ROCE) adalah : = ( ) ( − Aktivitas Investasi Menurut Tandelilin (2010:2), investasi adalah sebuah komitmen seseorang atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dalam laporan Arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut tiga kategori utama yaitu, aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas investasi yang utama adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan peralatan, dan aktiva lainnya yang tidak dibeli untuk dijual kembali. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 177 menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Aktivitas investasi mengukur seberapa efektif perusahaan perusahaan mengelola aktivanya. Jika perusahaan terlalu banyak aktiva, maka biaya modalnya akan menjadi terlalu tinggi, dan akibatnya laba turun. Di sisi lain, jika aktiva terlalu rendah, maka penjualan menguntungkan akan hilang. Rasio perputaran aktiva tetap digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap dalam menunjang kegiatan penjualan perusahaan. Dari segi kepailitan, nilai dari aktiva tidak berwujud akan hilang hampir seluruhnya, oleh karena itu keberadaan aktiva berwujud dianggap memiliki peranan penting dalam peminjaman dana eksternal karena dapat dijadikan jaminan. Keberadaan aktiva berwujud akan mengurangi biaya keagenan sebab hutang dapat menjadi lebih aman dengan keadaan aktiva berwujud yang memiliki alternatif jika terjadi kegagalan. Hipotesis hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2012:221). Adapun model hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : H1 : Kebijakan hutang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap aktivitas investasi. H2 : Struktur modal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap aktivitas investasi. H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap aktivitas investasi. H4 : Kebijakan hutang, struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Aktivitas Investasi. C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2012:57) “metode assosiatif kausal adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat”. Dengan demikian, penelitian ini akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dengan kata lain, desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Populasi dan Sampel Populasi menurut Sugiyono (2012:115) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk ke perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 – 2014 yaitu sebanyak 17 perusahaan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116).

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 178 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan selama periode tahun 2011 - 2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representative berdasarkan kriteria yang ditentukan. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis. Variabel Penelitian 1. Variabel Independen (Variabel Bebas). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang (x1) yang diukur dengan debt to assets ratio (DAR), struktur modal (x2) yang diukur dengan debt to equity ratio(DER) dan profitabilitas (x3) yang diukur dengan return on capital employed (ROCE). 2. Variabel Dependen (Variabel terikat). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas investasi (y) yang diukur dengan fix assets turnover (FAT). D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda Dari data yang masuk dan selanjutnya diolah dengan alat bantu SPSS, didapat hasil perhitungan regresi sebagai berikut : Tabel 1 Hasil Regresi Linier Berganda Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 1,170 2,384 ,491 ,626 DAR 1,091 1,421 6,464 1,965 ,001 DER -1,351 1,483 -,286 -1,544 ,139 ROCE ,720 1,304 ,116 1,752 ,004 a. Dependent Variable: FAT Sumber : data primer diolah peneliti Jika dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda didapat persamaan sebagai berikut : y = 1,170+ 1,091DAR -1,351DER +0,720ROCE Sesuai dengan persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 1. Konstanta (a) persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 1,170. Artinya jika variabel Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to equity ratio (DER), dan Return on Capital Employed Equity (ROCE). dianggap konstan atau tetap, maka adanya kenaikan Fix Assets Turnover (FAT) sebesar 1,170. 2. Debt to Asset Ratio (DAR) mempunyai koefisien regresi sebesar 1,091. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel Debt to Asset Ratio (DAR) sebesar 1 dan variabel bebas lain yaitu Debt to equity ratio (DER), dan Return on Capital Employed Equity (ROCE).mempunyai nilai konstan atau tetap maka akan terjadi kenaikan Fix Assets Turnover (FAT) investasi perusahaan sebesar 1,091. 3. Debt to equity ratio (DER) mempunyai koefisien regresi sebesar- 1,351. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel Debt to equity ratio (DER) sebesar 1 dan variabel bebas lain yaitu Debt to Asset Ratio (DAR), dan Return on Capital Employed Equity (ROCE) mempunyai nilai konstan atau tetap maka akan terjadi

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 179 penurunan Fix Assets Turnover (FAT) sebesar 1,351. 4. Return on Capital Employed Equity (ROCE) mempunyai koefisien regresi sebesar 1,091. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel Return on Capital Employed Equity (ROCE) sebesar 1 dan variabel bebas lain yaitu Debt to equity ratio (DER), dan Debt to Asset Ratio (DAR) mempunyai nilai konstan atau tetap maka akan terjadi kenaikan struktur modal perusahaan sebesar 0,720. Pembahasan Berdasarkan pengujian secara parsial Debt to Asset Ratio (DAR) yang merupakan indikator dari variabel aktivitas investasi memiliki t hitung lebih besar dari t tabel sebesar (1,965 > 1,687) dan signifikansi kurang dari 0,05 (0,001 < 0,05) maka hipotesis diterima yang berarti bahwa Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Aktivitas Investasi pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Debt to equity ratio (DER) yang merupakan inidkator dari variabel struktur modal memiliki t hitung sebesar kurang dari t tabel sebesar (- 1,544 < 1,687) dan signifikansi lebih dari 0,05 (0,139 > 0,05) maka hipotesis ditolak yang berarti bahwa Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Aktivitas Investasi pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Return on Capital Employed Equity (ROCE) yang merupakan indikator profitabiitas memiliki t hitung sebesar lebih besar t tabel (1,752 > 1,687) dan signifikansi kurang dari 0,05 (0,004 < 0,05) maka hipotesis diterima yang berarti bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Aktivitas Investasi pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel (8.904 > 2,87) dan nilai signifikansi kurang dari signifikansi 0,05 (0,002 < 0,05) yang berarti variabel tersebut mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hal tersebut berarti Kebijakan hutang, struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Aktivitas Investasi. E. PENUTUP Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan hutang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap aktivitas investasi pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dibuktikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR) yang merupakan indikator dari variabel kebijakan hutang memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Struktur modal juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap aktivitas investasi pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dibuktikan dengan Debt to equity ratio (DER) yang merupakan indikator dari variabel struktur modal memiliki t hitung lebih kecil dari t tabel dan signifikansi besar dari 0,05. Selain itu, profitabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap aktivitas investasi pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dibuktikan dengan Return on Capital Employed Equity (ROCE) yang merupakan indikator dari variabel profitabilitas memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Dan seluruh variabel yaitu kebijakan hutang, struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Aktivitas Investasi pada Perusahaan Manufaktur

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Prasetya Tri Mahendra 180 Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dibuktikan nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Peneltian tersebut diatas terbatas pada 3 (tiga) variabel yang dikemukakan. Karena itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan variabel internal lainnya. Selain itu gunakan juga variabel yang berasal dari eksternal perusahaan. Peneliti juga harus mempertimbangkan kondisi makro ekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Rodoni dan Herni Ali. 2010. Manajemen Keuangan. Jakarta : Mitra Wacana Media Darsono, Azhari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta: Andi. Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: Alfabeta Hanafi, Mamduh M. 2004, Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,. Cetakan Kesebelas. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers. Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana. Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Martono, dan D. Agus Harjito. 2010. Manajemen Keuangan. Yogyakarta : Ekonisia Riyanto, Agus. 2011. Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta : Nuha Medika Simamora, Henri. 2012. Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis 2. Jakarta: PT Salemba Empat. Sartono, Agus 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (4 th ed.). Yogyakarta: BPFE Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta Tandelilin, Eduardus, 2010, Portofolio dan Investasi teori dan aplikasi, Edisi Pertama. Yogyakarta : Kanisius.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 1 ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN Writer: Mutmainah Correspondence: [email protected] Institution: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Anwar Mojokerto EKSIS Vol X No 2, Oktober 2015 ISSN: 1907-7513 http://ejournal.stiedewantara.ac.id Abstract High corporate value becomes the desire of the owners of the company, because with a high value indicates the high prosperity of the shareholders, and they will invest capital to the company. One of the factors that affect the value of the company is a good corporate governance or GCG. This research is explanatory, which explains how the effect of good corporate governance on the value of the company with corporate social responsibility as a moderating variable. The Method used is quantitative method. The population consists of 42 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange listing in 2009 to 2013, involving 9 (nine) samples taken using purposive sampling Judgment method. The results of the study concluded that together, Variable Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR) positive and significant impact on the value of companies in the mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Variable Good Corporate Governance (GCG) was significantly negative effect on the Company's value in the mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Variable Corporate Social Responsibility (CSR) has no effect on the corporate value. Besides, disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) as a moderating variable proved positive and significant effect on firm value. Keywords: Good Corporate Governance (CGC), Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Values Abstrak Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Penelitian ini adalah penelitian explanatoris, yaitu menjelaskan bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderating.Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi terdiri dari 42 perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang listing tahun 2009-2013, dengan melibatkan 9 (Sembilan) sampel yang diambil dengan metode Purpossive Sampling Judgtment. Dai hasil penelitian disimpulkan bahwa secara bersama- sama, Variabel Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Selain itu, pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel moderating terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Kata kunci: Good Corporate Governance (CGC), Corporate Social Responsibility (CSR), Nilai Perusahaan

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 182 A. PENDAHULUAN Memaksimalkan nilai perusahaan adalah tujuan utama dibentuknya sebuah perusahaan. Harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual diartikan sebagai nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan mengharapkan manajer keuangan akan melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran (kesejahteraan) pemilik atau pemegang saham dapat tercapai. (Husnan, 2007). Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut agency problem. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Wien Ika Permanasari, 2010: 1). Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kerditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporarate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Susanti dalam Amanti (2012) menyatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dapat menciptakan nilai tambah karena dengan menerapkan Good Corporate Governance, diharapkan perusahaan akan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Secara lebih rinci, terminologi corporate governance dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris, pengurus perusahaan, dan para pemegang saham. Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan Corporate Sosial Responsibility(CSR). Dalam era globalisasi, kesadaran akan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan (Effendi, 2008:107).Corporate Sosial Responsibility merupakan suatu pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder baik internal maupun eksternal.Di dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa perusahaan harus dipandang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatagar

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 183 perusahaan dapat hidup berkelanjutan. Teori legitimasi menjelaskan perusahaan melakukan kegiataan usaha dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Sementara dalam teori stakeholder berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun memberikan manfaat bagi stakeholders. Sehingga pengungkapan CSR merupakan cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok stakeholders yang berbeda dengan tujuan menyeimbangkan konflik antara stakeholders (Chariri, 2007). Selanjutnya, pengungkapan Corporate Social Responsibility dipilih sebagai variabel moderating karena kegiatan Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik yang diharapkan mampu memperkuat hubungan Good Corporate Governance dengan nilai perusahaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan tertentu karena kondisi tiap perusahaan berbeda, baik dari segi visi, misi, segmen pasar maupun manajemen perusahaan yang memungkinkan bahwa penerapan Corporate Social Responsibility maupun Good Corporate Governance justru tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. Menurut UU No. 4 tahun 2009 dan PP No. 22 tahun 2010 yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Hal inilah yang membedakan industri pertambangan dengan industri lain, yaitu terdapat ketiga tahapan operasi pertambangan berikut: eksplorasi, pengembangan dan produksi. Berdasarkan kegiatan pertambangan di atas dapat dikatakan bahwa sifat dan karakteristik industri pertambangan memerlukan biaya investasi yang sangat besar (padat modal), berjangka panjang, dan sarat risiko. Ada 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Yang pertama adalah apakahGood Corporate Governanceberpengaruh terhadap nilai perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat memoderasi hubungan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan, hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademisi yaitu sebagai bahan referensi serta bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, serta bagi perusahaan yaitu agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pendekatan lingkungan dan kesadaran akan pentingnya melakukan tanggung jawab sosial dalam bidang lingkungan. B. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian dan Konsep Good Corporate Governace (GCG) Perusahaan sebaiknya menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan perlu dipertahankan, salah satunya melalui tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.Penerapan Good Corporate Governance (GCG) mendorong

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 184 terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (KNKG dalam Pratama, 2013).Gede Raka dalam Effendi (2008) menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. KNKG juga membuat lima asas GCG yang tercantum dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, yaitu (KNKG, 2006) : 1. Transparansi (Transparency). Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 2. Akuntabilitas (Accountability). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 3. Responsibilitas (Responsibility). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4. Independensi (Independency). Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. IICG adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 dengan tujuan untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) kepada dunia usaha khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.Menurut CGPI, 2008 konsep corporate governance dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholder). Mekanisme Good Corporate Governace (GCG) Mekanisme corporate governance mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Ada empat mekanisme good corporate governance yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai good corporate governance yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Rahmawati (2007) dalam Susanti, Rahmawati dan Aryani (2010), yaitu: 1. Komite Audit. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2008), Komite audit adalah suatu komite yang berkerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewa pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 185 dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Selain itu, Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. 2. Komisaris Independen. Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Menurut Muntoro (2007) dalam Pratama (2013), efektivitas Dewan Komisaris diperlukan karena tugas komisaris sebagai business oversight.Untuk menciptakan efektivitas Dewan Komisaris, salah satu faktornya adalah proporsi Komisaris Independen yang ideal dalam jajaran Dewan Komisaris. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris. (Kusumaning, 2004). 3. Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (institusi yang dimaksudkan adalah pemerintah, perusahaan asing dan lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik. Pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5%, (Erida, 2011). Kepemilikan institusional, umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. 4. Kepemilikan Manajerial. Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial (managerial ownership). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan. Masalah teknis tidak akan timbul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tidak dijalankan secara terpisah. Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimumkan kekayaannya dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 186 manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antar manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pengertian dan Konsep Corporate Sosial Reponsibility (CRS) Corporate Sosial Reponsibility (CRS) diterapkan kepada perusahaan- perusahaan yang beroperasi dalam konteks global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan. Menurut World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) dalam Effendi (2008) Corporate Sosial Reponsibility atau Tanggung jawab sosial masyarakat adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari topmanagement perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas public. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja.Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines (profit, people, and planet). Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek- aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. (Kusumadilaga, 2010). Nilai Perusahaan Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual (Salvatore, 2005). Perusahaan ada karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah dan sumber Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan mengharapkan manajer keuangan akan melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran (kesejahteraan) pemilik atau pemegang saham dapat tercapai. (Husnan, 2000).Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Semakin baik nilai perusahaan, perusahaan akan dipandang

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 187 Teori Agensi Manajemen Principal Kepentingan Manajemen ( Bonus, Komisi) Kepentingan Prinsipal ( Return Tinggi) GCG Nilai Perusahaan CSR baik oleh para calon investor. Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin’s q. Menurut Sukamulja (2004), rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh aset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditor karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditor. Adapun rumus Tobin’s Q, yaitu : ′ = {( × ) + + )} − ( Sumber : Sukamulja, 2004 ) Keterangan : CP : Closing Price TL : Total Libilities I : Inventory CA : Current Assets TA : Total Assets Semakin besar nilai Tobin’s q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik.Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004). Kerangka Pemikiran Secara sistematis, kerangka berpikir berdasarkan landasan teori di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility sebagai Variabel pemoderasi, seperti pada gambar berikut: Gambar 1: Kerangka Pemikiran

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 188 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diangkat pada penelitian ini adalah: H1: Diduga Good Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan H2 : Diduga Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility mempengaruhi hubungan Good Corporate Governance dengan nilai perusahaan. C. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian explanatoris, yaitu menjelaskan bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderating.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan periode tahun 2009-2013. Data yang digunakan merupakan data yang dapat diperoleh melalui website www.idx.co.id dan www.yahoofinance.com Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011: 117).Dalam penelitian ini, populasinya adalah perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Pengambilan sampel perusahaan menggunakan metode Purpossive Sampling Judgtment. Metode purpossive sampling judgtment berdasarkan pertimbangan tertentu merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang melibatkan pemilihan subjek yang berada di tempat paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan.Kriteria- kriteria dalam pengambilan sampel ini adalah : 1) Perusahaan sampel terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 dalam kelompok perusahaan sektor pertambangan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) secara berturutturut, 2) Perusahaan yang dijadikan sampel memiliki data komite audit, 3) Perusahaan sampel memiliki data yang dibutuhkan secara lengkap, seperti harga penutup saham, total hutang, persediaan, total asset dan asset lancar, 4) Perusahaan sampel mempunyai laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember. Terdapat 42 perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun dalam pengambilan sample peneliti menggunakan metode Purpossive Sampling Judgtment. Sehingga hanya terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang memenuhi syarat sampling, yaitu: 1) PT Adaro Energy Tbk, 2) PT Aneka Tambang Tbk, 3) PT Bumi Resources Tbk, 4) PT Citatah Tbk, 5) PT Elnusa Tbk, 6) PT Vale Indonesia Tbk, 7) PT Medco Energi Internasional Tbk, 8) PT Mitra Investindo Tbk, 9) PT Timah Tbk Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari situs Bursa Efek

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 189 Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs www.yahoofinance.com. Variabel Penelitian Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi: 1. Variabel Dependen. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah nilai perusahaan (Y) pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Variabel Independen. Variabel independen yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah good corporate governance (X1) pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Variabel Moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel moderator adalah corporate social responsibility (X2)pada perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Definisi Operasional Variabel Variabel-variabel yang telah diidentifikasi dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Nilai tambah yang baik akan diikuti meningkatnya nilai perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan.Nilai Perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham, semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Tobin’s Q dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan. 2. Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate SocialResponsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Peneliti menggunakan pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan GRI (Global Reporting Initiative) meliputi 79 item pengungkapan yang meliputi tema: ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, kemasyarakatan,dan tanggung jawab produk. Penghitungan CSR dilakukan dengan menggunakan variable dummy yaitu : Score 0 : jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan. Score 1 : jika perusahaan mengungkapkan item CSR pada daftar pertanyaan.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 190 D. HASIL PENELITIAN Deskriptif Objek Penelitian Analisis dan pembahasan yang tersaji pada penelitian ini menunjukkanhasil dari analisis data berdasarkan pengamatan variabel dependen (nilai perusahaan), variable independen (good corporate governance) maupun variablemoderating (corporate social responsibility) yang digunakan dalam model analisis regresi dengan menggunakananalisis Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui apakahpengungkapan Corporate Social Responsibility dapat memoderasi hubungan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. Analisis Statistik Deskriptif Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG, pengungkapan CSR, dan nilai interaksi GCG dengan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan (moderating).Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan nilai perusahaan. Deskriptif vaiabel atas data yang dilakukan selama 5(lima) tahun, sehingga jumlah data keseluruhan yang diamati berjumlah 45 sampel untuk perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22.0 diperoleh hasil : 1. Good Corporate Governance (GCG) mempunyai nilai minimum sebesar 100,00 dan nilai maksimum 233,33. Mean GCG adalah 131,8519 dengan standar deviasi 37,57521. 2. Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) mempunyai nilai minimum 23,00 dan nilai maksimum 79.00. Mean pengungkapan CSR adalah 56,7333 dengan standar deviasi sebesar 19,57898. 3. Interaksi antara GCG dan Pengungkapan CSR (Moderating) mempunyai nilai minimum sebesar 2300,00 dan nilai maksimum sebesar 18433,33. Mean interaksi antara GCG dan pengungkapan CSR adalah 7722,2222 dengan standar deviasi 3944,78303. 4. Nilai Perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar 0,34 dan nilai maksimum 2,12. Mean Nilai perusahaan adalah 1,1055 dengan standar deviasi 0,49064. Hasil Uji Hipotesis Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu data-data yang akan diolah dilakukan uji Asumsi Klasik. Dari hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Multikolonieritas, Uji Autokorelasi, uji Heteroskekdastisitas, dan uji normalitas, data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya layak untuk dilanjutkan pada uji hipotesis. Selanjutnya, data yang diproleh akan diuji dan dianalisis dengan menggunakan model analisa Regresi Linear Berganda, dengan alat bantu SPSS 22.0. Koefisien Determinasi Dari hasil analisis regresi inear berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS 22.0, diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square - R 2 ) sebagi berikut: Tabel 1: Hasil Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .550a .303 .252 .42446 1.286 a. Predictors: (Constant), Moderating, CSR, GCG b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 191 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasi R square hasil SPSS 22.0 adalah sebesar 0.303 atau sekitar 30,3%. Artinya sebesar 30,3% kemampuan variabel GCG, variabel CSR dan variabel moderating dapat menjelaskan perubahan-perubahan variabel independen (nilai perusahaan). Sedangkan selebihnya, yaitu sebesar 69,7% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti Profitabilitas, Peluang Investasi (IOS), Peluang Pertumbuhan, Struktur Modal dan lain-lain. Hasil Uji F Dari hasil Uji – F, diperoleh hasil sebagai berikut; Tabel 2: Hasil Uji F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 3.205 3 1.068 5.931 .002b Residual 7.387 41 .180 Total 10.592 44 a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan b. Predictors: (Constant), Moderating, CSR, GCG Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 5,931 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya berada jauh di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR) dan Variabel Moderating secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil Uji T Dari Hasil Uji-T dengan bantuan olah data menggunakan SPSS 22.0, diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 3: Hasil Uji-T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 3.149 .796 3.955 .000 GCG -.021 .007 -1.593 -3.120 .003 CSR -.019 .012 -.774 -1.565 .125 Moderating .000 .000 1.874 2.341 .024 a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 Dari tabel diatas diketahui bahwa GCG mempunyai t-hitung sebesar - 3,120, besar nilai koefisien regresi -0,021 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya berada jauh di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa GCG berpengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Retno dan Priantinah (2012), Saraswati dan Hadiprajitno (2012) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 192 penelitian ini sesuai dengan Amanti (2012) dan Agung Listiandi (2009), hal ini dimungkinkan karena praktek GCG pada perusahaan memang dilaksanakan, akan tetapi implementasinya masih belum diterapkan oleh perusahaan secara penuh sesuai dengan prinsip-prinsip GCG atau bisa dikatakan bahwa praktek GCG dilaksanakan oleh perusahaan hanya untuk formalitas saja sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan pada peraturan yang ditetapkanpemerintah sehingga dalam pelaksanan GCG belum dilakukansecara maksimal. Investor pun menganggap praktek GCG bukanlah faktor yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengapresiasi nilai perusahaan. Pengungkapan CSR mempunyai t hitung sebesar -1,565, besar nilai koefisien regresi 0,019 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,125. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat siginfikansinya berada di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mampu mendukung teori legitimasi dan teori stakeholder bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya dan perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkananya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan.Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan pengkomunikasian tanggung jawab sosial perusahaan secara tepat sehingga belum ditangkap secara tepat oleh pihak–pihak yang berkepentingan.Sebagian besar perusahaan publik hanya berfokus pada faktor keuangan.Perusahaan tersebut kurang berfokus pada faktor–faktor non keuangan seperti Corporate Social Responsibility.Hal ini dapat dilihat dari kecilnya nilai pengungkapan CSR dari perusahaan publik.Dapat dikatakan bahwa Corporate Social Responsibility hanya bersifat formalitas bagi sebagian besar perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) serta Tjia dan Setiawati (2012) bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan kualitas pengungkapan Corporate Social Responsibility rendah dan tidak mengikuti standar GRI. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Rustiarini (2010), Murwaningsari (2009), dan Andayani (2008) yang mengatakan bahwa stabilitas dan kemakmuran jangka panjang dari perusahaan bisa didapat jika perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Interaksi GCG dan CSR (moderating) mempunyai t hitung sebesar 2,341, besar nilai koefisien regresi 0,000233 dan tingkat signifikansi sebesar 0,024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR dapat mempengaruhi hubungan GCG terhadap nilai perusahaan (positif dan signifikan). Hasil peneltian ini penelitian ini bertentangan dengan penelitian Amanti (2012) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR sebagai moderating variable atas hubungan GCG terhadap nilai perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan kedua variabel tersebut. Kemungkinan perbedaan hasil ini terjadi karena kondisi tiap perusahaan berbeda, baik dari segi visi, misi, segmen pasar maupun manajemen perusahaan, selain itu objek penelitian yang digunakan pun berbeda. Penerapan Corporate Sosial Responsibility(CSR) sebagai salah satu

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 193 implementasi Good Corporate Governance (GCG)terbukti mampu memperkuat hubungan GCG terhadap nilai perusahaan (Effendi, 2008:107). Semakin baik pengungkapan Corporate Social Responsibility maka makin tinggi pula loyalitas konsumen yang akan berdampak pada peningkatan penjualan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. (Susanti, 2010 dan Ni Wayan Rustiarini, 2010).Corporate Sosial Responsibility merupakan suatu pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder baik internal maupun eksternal.Penelitian ini sesuai dengan paradigma enlightened self-interestyang menyatakan bahwa stabilitas dan kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya akan dapat dicapai jika perusahaan juga memasukkan unsur tanggung jawab sosial kepada masyarakat paling tidak dalam tingkat yang minimal (Nurlela, Islahuddin, 2008). Hasil Analisis Regresi Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu GCG yang diwakili dengan komite audit terhadap variabel dependen nilai perusahan yang diwakili dengan Tobin’s Q serta apakah variabel CSR yang diwakili oleh jumlah pengungkapan CSR mampu memoderasi pengaruh GCG dengan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS 22.0 diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda adalah: Y = 3,149 – 0,021X1 – 0,019 X2 + 0,000233 X1X2 Dari hasil analisis regresi dengan taraf signifikan α = 0,05 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai perusahaan tahun 2009-2013 pada perusahaan pertambangan di BEI sebesar 3,149 apabila tidak ada GCG (GCG = 0), tidak ada pengungkapan CSR (CSR=0) dan tidak ada interaksi GCG terhadap pengungkapan CSR (Interaksi X1X2 = 0). Kemudian besarnya koefisien regresi dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa: a. GCG mempunyai koefisien regresi sebesar –0,021 menyatakan bahwa setiap peningkatan GCG sebesar 1 satuan maka akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,021. Namun sebaliknya, jika GCG mengalami penurunan sebesar 1% maka nilai perusahaan diprediksi mengalami peningkatan sebesar 0,021. b. Pengungkapan CSR mempunyai koefisien regresi sebesar -0,019 menyatakan bahwa setiap peningkatan pengungkapan CSR sebesar 1 satuan maka akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,019. Dan jika pengungkapan CSR mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka nilai perusahaan diprediksi juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,019. c. Interaksi X1X2 mempunyai koefisien regresi sebesar 0,000233 menyatakan bahwa setiap peningkatan interaksi X1X2 sebesar 1 satuan maka akan menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,000233. Dan jika interaksi X1X2 mengalami penurunan sebesar 1 satuan (maka nilai perusahaan diprediksi juga akan mengalami penurunan sebesar 0,000233. E. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa secara bersama- sama, Variabel Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaanpada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Variabel Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh negatif

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 194 secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tanda koefisien regresi ini adalah negatif. Ini berarti peningkatan nilai GCG akan mendorong penurunan pada Nilai perusahaan begitu pula sebaliknya.Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Selain itu, pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel moderating terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari simpulan diatas maka disarankan kepada investor untuk memperhatikan penerapanCorporate Social Responsibilitydan Good Corporate Governance pada suatu perusahaan. Selain itu, untuk memperluas kajian penelitian, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakanvariabel lain sebagai indikator seperti Tingkat Suku Bunga, Kebijakan Pembayaran Dividen, Profitabilitas, Invesment Opportunity Set (IOS), Peluang Pertumbuhan,Struktur Modalda sehingga hasil yang didapat lebih akurat. DAFTAR PUSTAKA Amanti, Lutfilah. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di BEI). Universitas Surabaya : Surabaya. Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang. Effendi, M. Arief. 2008. The Power Of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi. Salemba Empat : Jakarta. Faizal. 2004. “Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance.” Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali, 2-3 Desember. Forum for Corporate Governance in Indonesia, Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Ghozali, Imam. 2006. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ke 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang. Harahap, muchtar effendi. 2009. Teori- Akuntansi-CSR. Muchtareffendiharahap’s blog. melalui http://muchtareffendiharahap.blogsp ot.com. [11/12/14] Haruman, Tendi. 2008. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan”. Simposium Nasional Akuntansi XI,Pontianak Husnan, Suad. 2001. “Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan:Perbandingan Kinerja Perusahaan dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Multinasional dan Bukan Multinasional.” Jurnal Riset Akuntansi. Manajemen, Ekonomi,Vol. 1No. 1.Februari 2001. Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance. KNKG : Jakarta. Kusumadilaga, Rimba. 2010. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi. UNDIP : Semarang. Nurlela, Rika dan Ishlahuddin. 2008. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Mutmainah 195 Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating”. Simposium Nasioanal Akuntansi XI. Pontianak. Permanasari, Wien Ika. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : Semarang. Pratama, dan Rahardja. 2013.“Pengaruh Good Carporate Governace dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Lingkungan. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1-14. Rachmawati, Andri. 2007. Pengaruh Investment Opportunity Set dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tidak Dipublikasikan. Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu. Sembiring, E.R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo. Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta Sukamulja, Sukmawati. 2004. "Good corporate governance di Sektor Keuangan: Dampak GCG terhadap Kinerja Perusahaan (kasus di Bursa Efek Jakarta)". BENEFIT. Susanti, Rahmawati, dan Aryani. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007. Jurnal Ekonomi&Bisnis. Vol. 4, No. 3, November 2010 Hal. 173-183. Untung, Hendrik Budi. 2008. Corporate Social Responsibility. Sinar Grafika : Yogyakarta. Wedari, Linda Kusumaning. 2004. Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap Aktivitas Manajamen Laba. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar.

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Lina Ariani 1 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN KARYAWAN PT. OSI ELECTRONICS DISPLAYS BATAM Writer: Lina Ariani Correspondence: [email protected] Institution: Universitas Putera Batam EKSIS Vol X No 2, Oktober 2015 ISSN: 1907-7513 http://ejournal.stiedewantara.ac.id Abstract Employees as well as consumers, need to be considered, and filled with hope by the company. However, in reality always appears the gap between expectations and the views and interests between employees with company management that resulted in the emergence of turnover. The purpose of this study was to determine the factors that can shape the most dominant employee satisfaction as well as the employees of PT OSI Electronics Display Batam. The number of samples in this study were 79 respondents. Primary data were collected using a questionnaire, the analysis technique which Confirmatory Factor Analysis. The results showed that compensation, training, career development, work it self, relationships, and organizational culture are all factors that can shape employee satisfaction. Keyword: factor, job satisfaction, employee abstrak Karyawan sama halnya dengan konsumen, perlu diperhatikan, dan dipenuhi harapannya oleh perusahaan. Namun, pada kenyataannya selalu muncul kesenjangan antara harapan dan pandangan serta kepentingan antara karyawan dengan pihak manajemen perusahaan yang berakibat pada munculnya turn over karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat membentuk kepuasan karyawan serta paling dominan pada karyawan PT OSI Elektronics Display Batam. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 79 responden. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dengan teknik analisa yaitu Analisis Faktor Konfirmatori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, pelatihan, pengembangan karir, work it self, relationship, dan budaya organisasi merupakan faktor-faktor yang dapat membentuk kepuasan karyawan. Keyword : factor, kepuasan kerja, karyawan

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Lina Ariani 197 A. PENDAHULUAN Masuknya Indonesia dalam Investment Grade dan Trillion Dollar Club mendongkrak perspektif positif di dunia. Terlebih lagi setelah daya beli masyarakat meningkat sehingga menambah jumlah masyarakat kelas menengah dari kelas bawah. Tidak heran bila Indonesia dipilih sebagai negara tujuan investasi yang potensial. Ketua Young Profesional Group at British Chamber, Jay Aryaputra Singgih melalui majalah Swa mengutarakan bahwa sebagai anggota G-20 dan E7, Indonesia memiliki peran signifikan dalam perekonomian. Besarnya populasi kelompok kelas menengah usia muda dan kuatnya tingkat konsumsi domestik menguatkan kedudukan Indonesia sebagai negara yang potensial sebagai negara tujuan investasi (Widyaningtyas, 2012). Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh PT OSI Electronics dengan mendirikan anak cabang perusahaan di Batam, Indonesia pada awal tahun 2013. PT OSI Electronics Displays Batam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan manufaktur elektronik yang profesional serta ahli di bidang teknik, jaminan kualitas, dan manajemen materialnya. Di beberapa benua seperti Amerika, Eropa, dan Asia, OSI Electronics memiliki posisi yang baik untuk memenuhi tantangan pasar manufaktur elektronik jasa saat ini. Pencapaian posisi tersebut tidak terlepas dari peran serta karyawan yang terlibat dalam upaya kemajuan dan perkembangan perusahaan, sehingga patut kiranya perusahaan memberikan timbal balik yang sesuai atas peran serta karyawan. Namun, apakah timbal balik tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan? Sama seperti perusahaan- perusahaan manufaktur lainnya, PT OSI Electronic Displays juga menyerap dan mempekerjakan banyak karyawan. Karyawan merupakan salah satu sumber daya perusahaan selain modal, material, machine, method, dan market (Brantas, 2009). karyawan memiliki peran strategis dalam perusahaan. Karyawan juga merupakan salah satu elemen kelangsungan hidup perusahaan, sehingga karyawan perlu dipelihara oleh perusahaan. Karyawan sama halnya dengan konsumen, perlu dimanjakan, diperhatikan, dan dipenuhi harapan- harapannya. Ketika karyawan memutuskan untuk bekerja, hal tersebut didorong oleh harapan dan keinginan yang ingin diperoleh dan dicapai oleh karyawan terbut. Sebaliknya, ketika perusahaan memutuskan untuk menerima karyawan, hal tersebut dikarenakan adanya dorongan untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Dimana pencapaian visi dan misi perusahaan tidak dapat terlepas dari peran serta karyawan. Sehingga dapat dikatakan bahwa karyawan dan perusahaan adalah saling membutuhkan. Perusahaan memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan. Dalam upaya memenuhi tanggung jawab tersebut, perusahaan memberikan timbal bailk/imbalan atas tenaga, ide, dan pikiran yang telah disumbangkan/berikan kepada perusahaan. Timbal baik tersebut dapat berupa penghargaan, kompensasi, ataupun bentuk lainnya seperti fasilitasfasilitas perusahaan. Jika timbal balik/imbalan ini dipenuhi dengan baik oleh perusahaan, memungkinkan karyawan menjadi puas dan loyal terhadap perusahaan, yang juga dapat berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Namun, pada kenyataannya selalu muncul kesenjangan antara harapan dan pandangan serta kepentingan antara

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Lina Ariani 198 karyawan dengan pihak manajemen perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakbetahan karyawan di perusahaan, sehingga menyebabkan munculnya turn over karyawan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan karyawan untuk keluar/resign, diantaranya yaitu karena ketidaknyamanan iklim atau budaya perusahaan, ataupun ketidaksesuaiaan antara ekspektasi dan kenyataan yang dirasakan/diperoleh karyawan ketika bekerja. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perspektif kepuasan kerja karyawan PT.OSI Electronics Displays Batam. Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel kompensasi, pelatihan, pengembangan karir, work it self, relationship dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT OSI Elektronics Display Batam, dan variabel-variabel mana saja diantara semua variabel yang diajukan dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT OSI Elektronics Display Batam. B. KAJIAN PUSTAKA Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan tenaga manusia secara efektif dan efisian guna mencapai tujuan-tujuan organisasional (Mathis dan Jackson, 2006). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti modal, material, methode, dan machine. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi organisasi. Mengelola Sumber Daya Manusia Sunyoto (2012) mengemukakan bahwa mengelola sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam agenda bisnis. CEO yang berhasil adalah mereka yang mampu melihat sumber daya manusi sebagai aset yang harus dikelola sesuai dengan kebutuhan bisnis. hal ini akan membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif. Mereka memahami bahwa penggabungan sumber daya manusia dengan tren pergerakan bisnis yang ada dapat memakan waktu bertahun-tahun. Jadi mereka berusaha mengarahkan aset sumber daya manusia mereka lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam waktu dekat. Lebih jauh Sunyoto menjelaskan bahwa mengelola sumber daya manusia melibatkan setiap orang dan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal ini juga berarti menyelesaikan masalah yang ada sekarang dengan tetap mempertahankan pandangan jangka panjang serta terus memperbaiki cara kerja sehingga hasil yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. Oleh karena itu mengelola sumber daya manusia meliputi: 1) kegiatan mengelola karyawan, kebijakan, dan praktik yang dapat digunakan perusahaan sekarang, dan 2) kegiatan mengelola kekuatan- kekuatan perubahan seperti teknologi, restrukturisasi bisnis, masalah hukum serta sosial, dan sebagainya, yang harus ditelaah organisasi supaya dapat memposisikan dirinya. Perawatan Sumber Daya Manusia Perawatan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan (Hasibuan, 2005 dalam Yuniarsih dan Suwatno,2008). Lebih jauh, Hasibuan (2003) dalam Yuniarsih dan Suwatno (2008) mengemukakan bahwa perawatan dilandaskan kepada lima asas, yaitu: 1)

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Lina Ariani 199 Asas manfaat dan efisiensi, 2) Asas kebutuhan dan kepuasan, 3) Asas keadilan dan kelayakan, 4) Asas peraturan legal dan 5) Asas kemampuan perusahaan. Sistem Kompensasi Kompensasi pegawai merupakan semua bentuk penggajian atau ganjaran yang mengalir kepada pegawai atau timbul dari kepegawaian mereka (Gary Dessler, 2003 dalam Yuniarsih dan Suwatno,2008). Menurut Alma (1998) dalam Yuniarsih dan Suwatno (2008), kompensasi adalah imbalan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan Sastrohadiwiryo (2003) juga dalam Yuniarsih dan Suwatno (2008) mengemukakan bahwa kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Gary Dessler (Yuniarsih dan Suwatno,2008) membagi kompensasi ke dalam tiga komponen, yaitu: 1. Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi dan bonus. 2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan liburan atas nama perusahaan. 3. Ganjaran nonfinansial (nonfinansial rewards) seperti hal-hal yang tidak mudah dikuantifikasi, yaitu ganjaran- ganjaran seperti pekerjaan yang lebih menantang, jam kerja yang lebih luwes, dan kantor yang lebih bergengsi. Pengembangan Tenaga Kerja Pengembangan tenaga kerja merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja/pegawai guna mencapai efektivitas organisasi. pengembangan pegawai dapat diwujudkan melalui pengembangan karir, serta pendidikan dan pelatihan. Pelatihan Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Program ini dirancang untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan siap untuk berkompetisi di pasar. Sunyoto (2012) mengemukakan bahwa pelatihan tenaga kerja bagi suatu organisasi atau perusahaan merupakan aktivitas yang cukup penting dilakukan, dimana hal ini akan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja dan prestasi kerja bagi tenaga kerja itu sendiri dan organisasi atau perusahaan di mana tenaga kerja tersebut bekerja. Menurut Bernadian dan Rusell yang dikutip oleh Cardoso dalam Sunyoto (2012) pelatihan kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Pelatihan biasanya mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana, dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan- kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Sunyoto (2012) juga mengemukakan bahwa pelatihan juga dianggap sebagai imbalan dari organisasi, suatu simbol status, atau suatu liburan dari kewajiban-kewajiban kerja sehari- hari. Pengembangan Karier Pengembangan karier merupakan pendekatan formal yang digunakan organisasi untuk menjamin bahwa pegawai dengan kualifikasi tepat dan berpengalaman tersedia pada saat dibutuhkan. Pengembangan karier terdiri

EKSIS Volume X No 2, Oktober 2015 Lina Ariani 200 atas: 1. Career planning, yaitu bagaimana pegawai merencanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan karirnya sendiri. 2. Career management. Proses ini menunjuk kepada bagaimana organisasi mendesain dan melaksanakan program pengembangan karir pegawai. Jadi dapat disimpulakan bahwa pengembangan karir adalah outcomes atau hasil yang berasal dari interaksi antara karir individu dengan proses manajemen karir organisasi. Budaya Organisasi Setiap organisasi mempunyai budaya organisasi yang mempengaruhi semua aspek organisasi dan perilaku anggotanya secara individual dan kelompok. Budaya sistem sosial atau organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi yang menentukan kinerja anggota dan organisasi. Budaya organisasi (Wirawan,2007) adalah norma, nilai- nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya (isi budaya organisasi) yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam memproduksi produk, melayani konsumen, dan mencapai tujuan organisasi. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai peran besar dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Peran budaya organisasi terhadap organisasi, anggota organisasi, dan mereka yang berhubungan dengan organisasi, yaitu: 1) Identitas organisasi, 2) Menyatukan organisasi, 3) Reduksi konflik, 4) Komitmen kepada organisasi dan kelompok, 5) Reduksi ketidakpastian, 6) Menciptakan konsistensi, 7) Motivasi, 8) Kinerja organisasi, 9) Keselamatan kerja, 10) Sumber keunggulan kompetitif. Kepuasan Karyawan Sunyoto (2012) mengemukakan kepuasan kerja (job satisfaction) sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini nampak pada sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai panduan dasar dalam penelitian ini, yaitu: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Palaiologos, et al (2011) dengan judul Organizational Justice and Employee Satisfaction in Performance Appraisal. Penelitian ini menguji performance appraisal aspect yang berhubungan dengan organizational justice (seperti distributive, procedural dan interactional justice). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 170 responden. hasil penelitian menunjukkan bahwa procedural, distributive, dan interactional justice berhubungan dengan performance appraisal, selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepuasan merupakan elemen yang paling kuat pengaruhnya terhadap performance appraisal. 2. Penelitian oleh Martin Hellawell (2012) dengan judul How to Create a Thriving Workplace:Reaping the Benefits of Employee Satisfaction. Hellawel mengemukakan bahwa kepuasan kryawan mmiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan pendapatan dan profit perusahaan. jika karyawan mempersepsikan level