JAD, VOL 1 NO 1, JUN 2018

Volume 1, Nomor 1, Juni 2018 ISSBN: 2654-4369

JAD JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN DEWANTARA VOLUME 1 NO 1, JUNI 2018

JAD JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DEWANTARA Diterbitkan oleh LP2KI STIE PGRI Dewantara Jombang Terbit 2 (dua) kali setahun (Juni dan Desember). ISSN 2654-4369 berisi tentang hasil pelaksanaan penelitian dalam bidang Akuntansi dan Keuangan Dewan redaksi Ketua Redaksi : Yuniep Mujati Suaidah Redaksi Pelaksana Rahmat Yuliawan, Universitas Airlangga Surabaya Mirna Indriani, Universitas Syiah Kuala, Aceh Agus Taufik, STIE PGRI Dewantara, Jombang Abd Rohcim, STIE PGRI Dewantara, Jombang Anisa Nusron, STIE Yadika, Bangil Suseno Haji, Universitas Brawijaya, Malang Ni Made Purnomi, Universitas Udayana, Bali Alamat Redaksi dan Tata Usaha: LP2KI STIE PGRI Dewantara Jombang Jln. Prof. M.Yamin No 77 Jombang, telp (+62 321 – 865180) Fax (+62 321 – 853807)

DAFTAR ISI JAD : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Volume 1 Nomor 1, Juni 2018 Penulis Judul Halaman Agus Taufik Hidayat, Nurhayati Nurhayati Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah 1-10 Omi Pramiana, Khoirul Umam Hasbi Analisis Pengaruh Biaya Pengolahan Produk Sampingan Terhadap Laba Perusahaan 11-16 Lilik Pujiati Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto 25-34 Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang 35-44 Nur Anisah, Lilik Pujiati Kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Untuk Menunjang Kinerja 45-56

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 1 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Agus Taufik Hidayat, Nurhayati STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi: [email protected] abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah, terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penelitian ini berjenis kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukan bahwa pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank BRI Syariah tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah. Dalam unsur pengakuan dan pengukuran ada beberapa item yang tidak sesuai dengan PSAK 102 yaitu, dalam angsuran penerimaan denda Bank BRI Syariah mengakui denda sebagai pendapatan hal itu tidak sesuai dengan PSAK 102. Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank BRISyariah Cabang Jombang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional menetukan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bank syariah penentuan besarnya rasio/bagi hasil dibuat waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Kata kunci : Akuntansi murabahah. Bank BRISyariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102. Abstract This study aims to determine the suitability of the application of murabahah financing accounting to the BRISyariah Bank, to the Statement of Financial Accounting Standards Number 102 concerning Murabahah Accounting. The kind of research is qualitative. The data collection techniques used are interview techniques and documentation. The results of the analysis show that the financing of Home Ownership Credit (KPR) at Bank BRI Syariah is not in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards Number (PSAK) 102 concerning Murabahah Accounting. The element of recognition and measurement there are several items that are not in accordance with PSAK 102 that is, in installments the receipt of fines Bank BRI Syariah recognizes fines as income that is not in accordance with PSAK 102. In the implementation of murabahah financing, Bank BRI Syariah Branch Jombang acts as a seller and customer as a buyer. In addition, there is a difference between the interest of conventional banks and Islamic banks, namely conventional banks determine that interest is made at the time of the contract with the assumption that it must always be profitable, while Islamic banks determine the ratio / profit sharing made by contract time based on the possibility of profit and loss. Keywords : Murabahah accounting, BRI Syariah Bank, Statement of Financial Accounting Standards Number 102. A. LATAR BELAKANG Sebagai salah satu perusahaan perbankan ternama di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah perlu untuk menunjukkan eksistensinya di masyarakat melalui berbagai produk dan kegiatannya antara lain melalui berbagai program/produk yang menarik bagi konsumen serta masyarakat luas melalui program corporate social responsibility (CSR) yang merupakan keharusan bagi perusahaan, sebagai salah satu bentuk nyata pembangunan ekonomi di masyarakat (Purbowati, R., & Mutiarni, R. 2017) pada agar dap Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem Halaman 1 - 10

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 2 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Bank pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk komsumsi. Dalam praktiknya, bagi lembaga keuangan syariah, maka penerapan prinsipprinsip akuntansi Syariah juga perlu dilakukan (Anisah, N., & Utomo, L. P, 2017). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepihak lain selain bank bank berdasarkan prinsip bank. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan diri dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai litertur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Alfiatus (2015: 165),”Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab”. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga beliyang dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang (aset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah. Dalam produk pembiayaanMurabahah yang telah dikembangkan oleh bank syariah adalah pembiayaan rumah, atau yang sering dikenal dengan istilah KPR syariah. Kebanyakan orang dikalangan menengah untuk memiliki sebuah rumah jika membelinya dengan cara tunai dirasa kurang mampu, oleh karena itu bank syariah memberikan pembiayaan yang dibayar dengan diangsur, jumlah angsuran yang telah ditetapkan diawal dan merupakan angsuran yang dibayar di muka dan dibayar setiap bulan. Harga jual biasanya sudah ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan pembeli. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan harga beli bank syariah. Margin keuntungan akan diakui oleh bank syariah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode yang sama. Bila jangka waktu murabahah melebihi satu periode, maka margin keuntungan atas jual beli dalam pembiayaan murabahah akan diakui sebagai keuntungan proposional, dimana keuntungan diakui dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan.

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 3 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah, dengan angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.Dalam pembiayaan akad murabahah nasabah juga diuntungkan ketika ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir, karena bank syariah tidak akan mengenakan pinalti. Bank syariah tidak memberlakukan sistem pinalti karena harga KPR sudah ditetapkan sejak awal( Sugiawati: 2009). Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank syariah lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapannya (Sulistyo: 20016) Dalam perjanjian transaksi yang dimiliki dari akad ini mempengaruhi perlakuan akuntansinya masing-masing. Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Standar akuntansi 102 tentang akuntansi Murabahah (jual- beli) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad Murabahah (jual-beli). Didalam standar akuntansi sudah diterangkan mengenai berbagai transaksi yang harus diakui sepertipada saat penerimaan uang muka nasabah untuk akad Murabahah (jual-beli), pengukuran aset yang diperoleh, pengukuran piutang dan dendanya, pencatatan tiap transaksinya, penyajian laporannya, dan pengungkapan lainnya. Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain; Ulya Khalid (2009), Evaluasi Transaksi Murabahah berdasarkan Fikih Muamalah dan PSAK 102 (akuntansi murabahah) Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Ciledug. Dari hasil penelitian bahwa terdapat ketidaksesuaian pada penerapan akuntansi dan transaksi murabahah didasarkan dari PSAK No. 102 (Akuntansi Murabahah) terdiri dari karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. dan fikih muamalah di BPRS HIK Cabang Ciledug. Siswadi Sululing (2014), tentang Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah(KPR)Pada Bank BRISyariah Cabang Jombang. Dari hasil penelitian disimpulkan pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank BRISyariah Cabang Jombang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank BRISyariah Cabang Jombang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional menetukan bunga dibuat pada aktuakad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bank syariah penentuan besarnya rasio/bagi hasil dibuat waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Bank BRI Syariah merupakan bank syariah yang memberikan pembiayaan dalam produk murabahah. Produkmurabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam kegiatan pembiayaannya. Syarat dalam pemberian akad pembiayaan murabahahmerupakan hal utama untuk memberikan pembiayaan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana syarat pembiayaan murabahah yang akan diberikan pada nasabah yang akan menggunakan pembiayaan tersebut. Penerapan Akuntansi Pembiayaan murabahah dalam pembiayaan KPR dalam perlakuan akuntansi perlu digunakan suatu standart supaya proses akuntansi bisa benar, relevan, dipercaya, dipahami, serta dapat dibandingkan. Untuk itu peneliti ingin mengetahuai penerapan akuntansi dalam pembiayaan KPR berdasarkan PSAK 102 yang didalamnya diukur dengan cara sesuai pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 4 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view B. KAJIAN PUSTAKA 1. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan pada masyarakat pada saat sekarang ini sangat diperlukan. Survei Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 propinsi adalah masalah modal yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produksi 2%, dan manajemen 2% , Sunaryo (2008:3).Hal ini menunjukkan bahwa pada dataran ekonomi produktif, permasalahan modal atau biaya masih menjadi hal yang utama sehingga pembiayaan dari luar pengelola/pemilik unit produktif mutlak diperlukan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2007, definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamanakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu (Sayyid:2006). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dananya atau tagihannya kepada masyarakat/nasabah dengan kewajiban masyarakat mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil. 2. Pembiayaan Murabahah Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertetu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan. Sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelenihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dan harga beli barang disebut dengan margin keuntungan, Masyhuri & Zainuddin (2008:138). 3. Perlakuan Terhadap Unsur PSAK 102 Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koprasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi murabahah dengan entitas-entitas tersebut. Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59. PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Disamping itu, PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan tersebut (Muhammad, 2005)

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 5 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Gambar 1: Kerangka konseptual penelitian C. METODE PENELITIAN Penelitian ini bersiat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau observasi, wawancara, dan dokumentasi metode penelitian deskriptif jenis studi kasus, Lokasi penelitian ini adalah PT. Bank BRI Syariah Cabang Jombang yang beralamatkan di Jl. KH. Wahid Hasyim No.9 A / 1-2 Jombang. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara-cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya (Nur hayati 2014: 60). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pegawai bagian legal pembiayaan dan bagian accounting yang berada di PT. Bank BRI Syariah Cabang Jombang. Selain itu, peneliti juga melengkapidengan data yang berupa dokumentasi laporan keuangan dari BSI Syariah. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data Deskriptif-Kualitatif. Menurut Milei dan Huberman (1984) dalam Novan (2011: 129) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1. Reduksi data, menujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransormasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. 2. Metode data (Data Display). Bentuk yang paling sering dari model kualitatif selama ini adalah teks naratif dan untuk menjadi yakin penulis memilih model yang lebih baik dalam tujuan pekerjaan. Metode tersebut tercakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. 3. Penarikan atau Verifikasi kesimpulan Dari uraian diatas, maka secara sistematis analisa dan Deskripti kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan tentang akuntansi pembiayaan murabahah. 2. Menyajikan data secara diskriptif kemudian dianalisis dan disesuaikan antara konsep Bank BRI Syariah Cabang Jombang Persyaratan dengan pemberian akad murabahah pada KPR Pembiayaan akad murabahah kesesuai PSAK No. 102 1. Pengakuan & Pengukuran 2. Penyajian 3. Pengungkapan

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 6 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view dan pelaksanakan penerapan akuntansi murabahah dalam pembiayaan KPR pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Jombang berdasarka PSAK 102. 3. Melakukan pengulasan kembali dengan membuat tabel perbandingan antara konsep ideal yang ada dengan realitanya sehingga diperoleh hasil yang mudah dibaca. 4. Penarikan kesimpulan secara diskriptif veriikasi mendeskripsikan hasil yang diperoleh yang merupakan hasil akhir penelitian secara keseluruhan. Gambar 2 Komponen Analisis Data: Model Interaktif D. HASIL PENELITIAN 1. Penerapan Akuntansi Murabahah terhadap BRISyariah Cabang Jombang (PSAK 102) Dalam pembiayaan KPR pada Bank BRISyariah Cabang Jombang, keuntungan disebut margin yang merupakan pendapatan bank, dimana besarnya margin telah ditetapkan oleh Bank BRISyariah tersebut. Plafon pembiayaan di BRISyariah minimal Rp. 25.000.000,- dan Maksimal Rp.3.000.000.000,- ,dan cicilan tetap perbulannya. Dan tenor atau jangka waktu fleksibel maksimal 15 tahun. Dalam hal tersebut bank BRISyariah juga memperbolehkan pinalti yang akan nasabah bayar sebelum waktu pelunasan telah berakhir. 2. Pengakuan dan Pengukuran Menurut BRISyariah Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Namun menurut narasumber bahwa dari BRISyariah dalam pembiayaan KPR hanya dilakukan dengan pesanan. Pada saat akad murabahah disetujui, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan diawal. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad dan kewajiban kepada pembeli , jika terjadi setelah akad. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya peroleha aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati., piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum jatuh tempo untuk piutang murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya (biasa). Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan, Pengakuan dan pengukuran akad murabahah di BRI Syariah Cabang Jombang dapat dijelaskan melalui ilustrasi kasus. ilustrasi kasus berikut adalah salah satu transaksi pembelian rumah melalui produk BRISyariah yaitu menggunakan KPR BRI Syariah iB: Pembiayaan akad murabahah dan implementasi akuntansi sesuai PSAK 102 tentang akuntansi murabahah (jual-beli) oleh nasabah Bapak Aksono di Bank BRISyariah Cabang Jombang diman : Pengumpulan Data Reduksi data Model data Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 7 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Tabel 1. Ilustrasi Akad Murabahah Tujuan penggunaan : Pembelian satu unit rumah baru dengan KPR BRI Syariah iB Harga rumah : Rp. 300.000.000,- Uang Muka : Rp. 60.000.000,- Tingkat margin flat : 14 % pertahun Jangka waktu : 120 bulan atau 10 tahun angsuran pelunasan Bank melakukan kesepakatan dengan mengambil margin keuntungan 14% / tahun. Maka penyelesaiannya sebagai berikut : - Harga rumah =Rp. 300.000.000, - Uang muka =(Rp. 60.000.000,-) - Nilai KPR = Rp. 576.000.000, - Margin = 14% x 10thn x Rp. 240.000.000 = Rp. 336.000.000,- Jadi, diperoleh margin sebesar Rp. 336.000.000,- selama 10 tahun. - Margin per bulan = Rp. 336.000.000,- /120 = Rp. 2.800.000,- - Angsuran per tahun=(Pokok x margin x jangka waktu) / Jangka waktu + pokok = (Rp.240.000.000 x 14% x 120) + Rp.240.000.000 = Rp. 57.600.000 Jadi, diperoleh angsuran per tahun sebesar Rp. 57.600.000,-. - Angsuran per bulan = Rp. 57.600.000,-./12 = Rp. 4.800.000,- Jadi, diperoleh angsuran per bulan sebesar Rp.4.800.000,-. Maka BRISyariah Cabang Jombang. menjurnal sebagai berikut : - Saat realisasi pembiayaan Aktiva murabahah Rp.240.000.000, Utang pembelian murabahah Rp.240.000.000,- - Saat penjualan rumah Piutang murabahah Rp.240.000.000,- Aktiva murabahah Rp.240.000.000,- - Saat menerima pendapatan administrasi Kas Rp. 2.400.000, Pendapatan administrasi Rp.2.400.000,- - Saat pembayaran bank kepada developer Utang pembelian rumah Rp.300.000.000,- Kas Rp.300.000.000,- - Saat menerima angsuran dari Dewantara Tabungan DewantaraRp. 4.800.000,- Piutang murabahah Rp. 4.800.000,- - Saat pengakuan pendapatan Pendapatan diterima dimuka Rp. 2.800.000,- Pendapatan margin Rp. 2.800.000,- Bank BRISyariah membeli sendiri barang yang dipesan oleh nasabah dengan harga perolehan sebesar Rp. 300.000.000,- atas pembelian tersebut nasabah menyerahkan uang muka kepada bank sebesar Rp. 60.000.000 maka pembiayaan bank sebesar Rp. 240.000.000 (harga beli-uang muka). Maka pencatatan transaksi piutang murabahah sebagai berikut:

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 8 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view a. Pada saat perolehan asset murabahah BRISyariah mencatat asset murabahah yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan, karena asset tersebut diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian asset tersebut akan dijual kepada nasabah sebagai pembeli sebesar harga yang disepakati kedua belah pihak yaitu, harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Pencatatan perolehan asset murabahah adalah sebagai berikut: Persediaan Rp 300.000.000 Kas/rekening developer Rp 300.000.000 Menurut PSAK No.102, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal atas perolehan aset, yaitu: Db. Aset/Persediaan Murabahah xxx Kr. Kas/Rekening Supplier xxx Hasil Analisis : Bank BRISyariah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan yaitu sebesar Rp 300.000.000,- maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 18). b. Pada saat perjanjian Murabahah Bank menetapkan harga jual Rp 576.000.000,- ada selisih harga yang merupakan margin bagi pihak bank sebesar Rp 276.000.000,-. Jangka waktu murabahah 120 bulan dengan biaya administrasi Rp 2.000.000,- dan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda Rp 100.000,- Pengungkapan Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada : a. harga perolehan aset murabahah ; 1. Saat menerima angsuran dari Dewantara Tabungan DewantaraRp. 4.800.000,- Piutang murabahah Rp. 4.800.000,- 2. Saat pengakuan pendapatan Pendapatan diterima dimuka Rp. 2.800.000,- Pendapatan margin Rp. 2.800.000,- Penyajian dalam kaitannya dengan piutang murabahah oleh Bank BRISyariah disajikan di neraca pada sisi asset sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Rekening nasabah disajikan dalam neraca dibagian pasiva, rekening ini terpengaruh karena dalam praktik bank BRISyariah Cabang Jombang, penerimaan angsuran oleh bank dilakukan dengan mendebet berupa rekening giro maupun tabungan, sesuai untuk mendebet secara otomatis setiap bulan oleh bank BRISyariah. b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban. Bank BRISyariah dalam menjalankan akad murabahah pada KPR hanya berdasarkan pemesanan, jadi bank akan merealisasikan KPR sesuai dengan pesanan nasabah. c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hasil Analisis : Dalam Pengungkapan tentang penyajian di Bank BRISyariah Cabang Jombang telah sesuai dengan PSAK 101 dimana Laporan keuangan menyajikan secara

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 9 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view wajar posisi keuangan, yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. E. PENUTUP Setelah dianalisa maka penulis dapat menarik kesimpulan, Dalam Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bedasarkan PSAK 102 di BRISyariah Cabang Jombang, Bahwa : 1. Bank BRISyariah Cabang Jombang telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank BRISyariah Cabang Jombang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli; Analisis 5 C sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank BRISyariah Cabang Jombang. 2. Pengakuan dan Pengukuran di BRISyariah secara umum belum sesuai dengan PSAK 102 , namun saat angsuran keterlambatan atau denda BRISyariah cabang jombang dalam jurnalnya tidak sesui dengan PSAK 102 karena Bank BRISyariah mengakui denda sebagai pendapatan. Dalam Penyajian Dalam Penyajian Piutang murabahah BRISyariah sudah sesuai dengan PSAK 102 dimana pada saat proses penjurnalan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Pengungkapan piutang murabahah di BRISyariah Cabang Jombang disajikan di neraca pada sisi asset sebesar tagihan bank kepada nasabah. Hal tersebut diatas telah sesuai dengan PSAK No 102. 3. Saran Bagi BRI Syariah Cabang Jombang, Bank BRISyariah Cabang Jombang dalam oprasional pembiayaan murabahah pada Kredit Kepemilikan Rumah lebih memaksimalkan promosi tentang produk KPR sesuai yang diharapkan dengan nasabah, Bank BRISyariah dalam Pengungkapan dan Pengukuran khususnya perihal dana denda seharusnya disesuaikan dengan PSAK 102 Revisi 2013 yang dimana dana denda seharusnya masuk ke rekening Kebijakan Sosial atau lembaga zakat. DAFTAR PUSTAKA Anisah, N., & Utomo, L. P. (2017). Persepsi Akuntan Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 6(2), 107-116. Alfiatus Sa’adah Isna, 2015 Mekanisme Dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di brisyariah kantor cabang pembantu sunan kalijogo-demak. Program Studi (D3) Perbankan Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam uin walisongo Masyhuri, M. Zainuddin. 2008. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif , Bandung: PT. Refika Aditama. Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati Halaman 10 dari 10 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Moleong, Lexy J. ,2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset Nur hayati, wasilah. 2014, Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Novan Bastian Dwi Ardha, 2011 Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Purbowati, R., & Mutiarni, R. (2017). Pengungkapan Corporate Social Responsibility Ditinjau Dari Karakteristik Perusahaan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 3(2). Sayyid Sabiq, 2006, Fiqih Sunnah Jilid 4, terjemahanNorHasanuddin, Lc, MA dkk., Jakarta: Pena PundiAksara, hal. 145. Siswadi Sululing, 2014. Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Luwuk. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Luwuk Sulistyo Basuki, 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Sugiawati, 2009. Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan. Skripsi. Sumatra Utara: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Ulya Khalid, 2014. Evaluasi Transaksi Murabahah Berdasarkan Fikih Muamalah Dan Psak 102 (Akuntansi Murabahah) Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Ciledug. Skripsi Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2007 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Omi Paramiana, Khoirul Umam Hasbi Halaman 11 dari 16 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Analisis Pengaruh Biaya Pengolahan Produk Sampingan Terhadap Laba Perusahaan Omi Paramiana, Khoirul Umam Hasbi STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi: [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya pengolahan produk sampingan berpengaruh terhadap laba pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang.Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier dengan pengujian hipotesis dengan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya produk sampingan mempengaruhi laba/rugi pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang, dan ini dapat terlihat dari nilai t-hitung sebesar 5,632 yang memiliki nilai lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 3,182, yang menyatakan bahwa ada pengaruh Biaya produk sampingan terhadap laba pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang. Pengaruh Biaya produk sampingan terhadap laba pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang sebesar 91,4%. Kata Kunci : biaya pengolahan, produk sampingan; laba; rugi Abstract This study aims to determine the cost of processing byproducts affect the earnings at the company CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang. This research includes the type of quantitative research. Data collection techniques in the form of documentation method. Data analysis method used is linear regression with hypothesis testing with t test. The results show that the cost of byproducts affects the company's profit / loss CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang, and this can be seen from the t-count value of 5.632 which has a value greater than the t-table value of 3.182, which states that there is influence Cost of byproduct to earnings at the company CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang. Influence The cost of the byproduct to the firm's earnings CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang of 91.4%. Keywords: processing costs, by-products and profit or loss A. LATAR BELAKANG Dalam era pembangunan dewasa ini, berbagai lapangan pekerjaan atau usaha mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai perusahaan-perusahaan baru, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Dengan munculnya berbagai macam perusahaan ini maka akan terjadi suatu persaingan di antara perusahaan tersebut. Yang mana persaingan ini untuk memperoleh laba perusahan yang baik. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan memerlukan manajemen yang baik. Serta pengendalian biaya dapat dipadukan secara berimbang dalam mencapai produktivitas (Suaidah: 2018). Dalam mengembangkan perusahaan untuk lebih maju, maka kenaikan laba perusahaan sangat diidamkan. Kenaikan laba yang tinggi atau setidaknya ada kestabilan maka manajemen yang baik sangat diharapkan serta adanya produk yang baik. Bahan baku yang kuat, tenaga kerja yang kompeten serta efisiensi waktu maka produk-produk yang dihasilkan baik juga. Dalam kondisi perekonomian yang kompetitif sekarang ini, pihak manajemen dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien mungkin dalam mengelola perusahaan. Untuk menjaga tingkat profitabilitasnya dan daya saing perusahaan pihak manajemen diharapkan dapat melakukan fungsi manajemen dengan baik. Perencanaan dalam pengendalian terhadap biaya perusahaan sangat diharapkan. Biaya juga berperan penting dalam perhitungan harga pokok, perencanaan dan pengendalian. Berikut pengertian biaya dalam buku “Akuntansi Biaya” yang dikemukakan (Mulyadi,2009 : 8) adalah Halaman 11 - 16

Omi Paramiana, Khoirul Umam Hasbi Halaman 12 dari 16 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view sebagai berikut : “ Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Karena hal ini akan berpengaruh pada perencanaan yang lainnya dan membawa pada tujuan semula yaitu maksimalnya laba perusahaan (Kusumah, 2014). Dalam hal ini pengelolan barang yang tidak terpakai bisa menjadi tambahan untuk meningkatkan laba. Dikarenakan setiap perusahaan pasti mempunyai sisa dari hasil mengolah produk. Adakalanya yang menganggap sisa ini tidak mempunyai nilai lebih, maka dengan senang hati langsung dibuang atau dihanguskan. Tetapi tidak sedikit perusahaan yang antusias dengan sisa produksi atau kotoran dari produksi yang disulap menjadi produk yang mempunyai nilai tambah, dalam anggapan mereka yang nantinya akan bisa menambah laba serta mengurangi kerugian. (Kumalasari, 2010) Dari sedikit uraian diatas, ada beberapa buku atau orang-orang yang ahli dalam ekonomi beranggapan setiap perusahaan memiliki produk utama, yang mana produk ini merupakan hasil utama yang diolah oleh suatu perusahaan. Selain produk utama yang setiap hari selalu dalam pengawasan, perusahaan juga memiliki produk sampingan yang nantinya akan menjadi tamabahan laba perusahaan. Krismiaji (2008:78) “ produk sampingan yaitu merupakan produk yang dihasilkan dalam proses joint production dengan harganya/nilainya dan kuantitasnya lebih rendah dibandingan dengan produk utama. Dalam pemeliharaan barang kotoran atau sisa hasil produksi yang nantinya menjadi produk sampingan diperlukan biaya produksi tambahan. Akan tetapi adakalanya peursahaan yang menjadikan barang sisa produksi menjadi produk sampingan tanpa mengolah lagi atau menambah biaya produksi lagi. Semakin lincah pihak manajemen mengelola barang sisa hasil produksi, dengan cara menambah atau tidak menambah biaya produksi maka tingkat penambahan atau kenaikan laba sedikit berpeluaang besar. B. TINJAUAN TEORI 1. Pengertian Produk Sampingan Beberapa ahli akuntansi mengartikan istilah produk sampingan bermcam-macam pengertian, akan tetapi kalau dicermati lebih dalam pengertian tersebut memiliki arti yang hamper sama. Adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut : Menurut Krismiaji (2008:78) “ produk sampingan yaitu merupakan produk yang dihasilkan dalam proses joint production dengan harganya/nilainya dan kuantitasnya lebih rendah dibandingan dengan produk utama. Sedangkan menurut Adinugroho (2010:85) “produk sampingan merupakan suatu produk dengan total nilai biaya yang relative kecil dan dihasilkan secara simulan atau bersamaan dengan produk lain atau utama yang total nilainya lebih besar”. Dari kedua pendapata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa produk sampingan merupakan suatu produk yang dihasilkan dari produk utama dengan kualitas dan harga lebih kecil, serta biaya yang relative kecil. 2. Karakteristik produk Sampingan Menurut Arikunto (2006;268) asal mula dari produk sampingan bervariasi. Produk sampingan yang dihasilkan dari pembersihan produk utama, seperti gas dan tar yang dihasilkan dari produksi arang, biasanya memiliki nilai sisa. Dalam beberapa kasus produk sampingan adalah sisaatau sampah seperti seperti serbuk gergaji ditempat penggergajian kayu. Dalam kasus lain, produk sampingan timbul dari proses persiapan bahan baku sebelum digunakan dalam proses produksi utama (Prasetiyo, 2010). Contoh lain dari produk sampingan ialah kotoran ternak yang dunakan sebagai pupuk.

Omi Paramiana, Khoirul Umam Hasbi Halaman 13 dari 16 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view 3. Akuntansi Produk Sampingan Pengertian produk sampingan adalah satu atau beberapa macam produk yang mempunyai nilai relatif lebih kecil dan dihasilkan secara serempak dengan produk utama yang mempunya nilai lebih tinggi. (Mulyadi, 2009) Produk sampingan yang dihassilkan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama tanpa perlu proses lebih lanjut 2. Produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan setelah dipisah dari produk utama agar siap untuk djual. 3. Produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama dan dapat pula diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Pada produk sampingan golongan ini manajemen harus ,mengambil keputusan apakah produk sampingan diolah lebih lanjut atau dijual setelah dipisah dari produk utama. Dalam akuntansi produk sampingan timbul kesulitan dari harga pokok karena biaya tidak dapat diidentifikasikan kepada produk sampingan, oleh karena itu dalam IAI. 2008. PSAK No 14 (revisi 2008) dapat digunakan beberapa metode yang bisa digolongkan menjadi dua, yaitu : 1. Produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya produksi dari pengolahan produk sebelum dipisah. Masalah akuntansi yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan produk sampingan. 2. Metode ini biasa disebut metode tanpa harga pokok. 3. Produk sampingan memperoleh alokasi biaya produksi dari pengolahan produk sebelum dipisah , metode ini disebut metode dalam harga pokok. C. METODE PENELITIAN Penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Ghozali:2011). Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini analisis dilakukan pada berkas-berkas yang ada di perusahaan yaitu daftar penyusutan Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Serta peneliti juga mengadakan wawancara kepada pimpinan atau pegawai yang ada di obyek penelitian. Sehingga peneliti mengetahui dampak metode penyusutan aset tetap yang telah digunakan oleh perusahaan terhadap laba perusahaan selama ini. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan laba/rugi dan biaya produksi CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang tahun 2012 sampai dengan 2016. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu: 1. Variabel dependen ( terikat ) dalam penelitian ini adalah laba perusahaan, dinyatakan dalam rupiah tiap tahun, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 2. Variabel independen ( bebas ) dalam penelitian ini adalah Biaya produk sampingan, dinyatakan dalam rupiah tiap tahun, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Laba perusahaan adalah pendapatan suatu perusahaan setelah dikurangi oleh semua bebanbeban operasional perusahaan, pengukuran variabel dependen (terikat ) yaitu laba perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan selama lima tahun (tahun 2012-2016). Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh biaya pengolahan produk sampingan terhadap laba/rugi perusahaan CV. Kaesinggo dipergunakan regresi linier. Menurut Sugiyono (2011; 261) regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Omi Paramiana, Khoirul Umam Hasbi Halaman 14 dari 16 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view D. HASIL PENELITIAN 1. Biaya Pengolahan Produk Sampingan dan Laba Perusahaan Selama kurun waktu tahun 2012 – 2016 biaya pengolahan produk sampingan mengalami peningkatan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan terhadap laba/rugi pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang berikut ini : Tabel 1. Biaya pengolahan produk sampingan dan laba/rugi pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang Tahun 2012 – 2016 Tahun Biaya pengolahan produk sampingan Laba 2012 Rp750.000 Rp62.422.400 2013 Rp775.000 Rp64.261.015 2014 Rp795.000 Rp66.800.581 2015 Rp820.000 Rp66.934.515 2016 Rp835.000 Rp70.571.160 Sumber : CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang, 2017 Dari tabel 1. di atas bahwa biaya produk sampingan selama tahun 2012 sebesar Rp750.000 dengan laba sebesar Rp62.422.400, biaya produk sampingan tahun 2013 sebesar Rp775.000 dengan laba sebesar Rp64.261.015, biaya produk sampingan tahun 2014 sebesar Rp795.000 dengan laba sebesar. Biaya produk sampingan selama tahun 2015 sebesar Rp820.000 dengan laba sebesar Rp66.934.515, dan Biaya produk sampingan tahun 2016 sebesar Rp835.000 dengan laba sebesar Rp70.571.160. 2. Analisis regresi Linier Sederhana Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan membuat persamaan regresinya. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS20 diperoleh hasil seperti tabel 2 Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 2.271E6 4.725E6 .481 .639 X 74.697 17.815 .758 4.193 .001 a. Dependent Variable: Y Sumber: Data diolah, 2017 Berdasarkan tabel di atas didapat persamaan regresi adalah: Y = 2271246.6+ 74,697X Konstanta sebesar 2271246.6, berarti dengan menganggap biaya produk sampingan adalah nol maka laba meningkat sebesar 2271246.6 yang dijelaskan bahwa laba perusahaan meningkat dari kondisi normal. Koefisien X (b) memiliki nilai positif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif atau searah antara variabel biaya produk sampingan (X) dan Laba perusahaan (Y). Hubungan positif dapat dijelaskan apabila biaya produk sampingan meningkat maka Laba perusahaan meningkat dan sebaliknya apabila biaya produk sampingan menurun maka Laba perusahaan menurun.

Omi Paramiana, Khoirul Umam Hasbi Halaman 15 dari 16 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Untuk mengetahui pengaruh biaya produk sampingan terhadap Laba perusahaan dapat dilihat besarnya koefisien regresi yaitu sebesar 74,697, artinya setiap kenaikan biaya produk sampingan akan diikuti oleh kenaikan Laba perusahaan sebesar 74,697 satuan. 3. Pengujian Hipotesis dengan Uji Signifikansi (Uji –T) Berdasarkan lampiran regression variabel biaya produk sampingan (X) memiliki nilai t hitung 4,193 dan t tabel sebesar 2,160 dengan α = (0,05) dk = 13, (lampiran t tabel). berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh biaya produk sampingan terhadap Laba perusahaan. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen maka dapat dilihat dari koefisien determinasi (R2 ) table berikut ini : Tabel 3. Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .758a .575 .542 766237.532 a. Predictors: (Constant), X b. Dependent Variable: Y Sumber: Data diolah, 2017 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahawa nilai R 2 sebesar 0,575, ini berarti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap perubahan nilai variabel dependen sebesar 57,5%. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa biaya produk sampingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba/rugi perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang. Pada CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang produk sampingan ini akan menjadi nilai tambah pada pendapatan. Hal ini akan menjadi nilai positif pada CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang. Menurut Arikunto (2010:78) “ produk sampingan yaitu merupakan produk yang dihasilkan dalam proses joint production dengan harganya/nilainya dan kuantitasnya lebih rendah dibandingan dengan produk utama. Sedangkan menurut Endah (2008:85) “produk sampingan merupakan suatu produk dengan total nilai biaya yang relative kecil dan dihasilkan secara simulan atau bersamaan dengan produk lain atau utama yang total nilainya lebih besar”. Laporan laba/rugi merupakan bagian dari suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba/rugi. Laporan laba/rugi juga biasa dipakai sebagai laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Pengaruh biaya produk sampingan terhadap laba/rugi perusahaan diperlakukan sebagai penghasilan diluar usaha atau pendapatan lain-lain, sebagai penambah penjualan atau pendapatan produk utama, sebagai pengurang harga pokok penjualan dan sebagai pengurang biaya produksi (Mulyadi, 2009). Biaya produk sampingan memiliki pengaruh positif karena semakin tinggi biaya produk sampingan menunjukkan tingginya produk sampingan yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan Hasil penelitian mendukung penelitian Setiawan (2009) dengan judul Evaluasi atas harga pokok produk sampingan dalam kaitannya dengan perhitungan laba perusahaan (study kasus pada CV. Morinda House Bogor) hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil produk sampingan berpengaruh pada laba/rugi perusahaan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Setiawan (2009) dengan judul Evaluasi atas harga pokok produk sampingan dalam

Omi Paramiana, Khoirul Umam Hasbi Halaman 16 dari 16 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view kaitannya dengan perhitungan laba perusahaan (study kasus pada CV. Morinda House Bogor). Hasil penelitian membuktikan bahwa bahwa hasil produk sampingan berpengaruh pada laba/rugi perusahaan. E. PENUTUP Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya produk sampingan mempengaruhi laba/rugi pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang, dan ini dapat terlihat dari nilai t-hitung sebesar 4,193 yang memiliki nilai lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,160, yang menyatakan bahwa ada pengaruh Biaya produk sampingan terhadap laba pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang. Pengaruh Biaya produk sampingan terhadap laba pada perusahaan CV. Dwi Karya Sejati Bapang Jombang sebesar 57,5%. Sebagai penutup dari penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran yang dapat digunakan sebagai masukan ; 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan lingkungan sebagai usaha peningkatan kualitas lingkungan sekitar perusahaan. 2) Diharapkan peneliti selanjutnya juga menambahkan pembahasan di sisi akuntansi manajemen, sehingga hasil yang di dapat dari peneliti dapat lebih secara menyeluruh. DAFTAR PUSTAKA Adinugroho, Mohamad. 2010, Analisis Antara Biaya Tenaga Kerja, Biaya Bahan Baku Terhadap Laba/Rugi ; Jombang Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi pertama. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro IAI. 2008. PSAK No 14 (revisi 2008) Tentang Persediaan. Exposure Draft : Dewan Standart Akuntansi Keuangan: Jakarta Kumalasari, Anggraeni. 2010. Analisis Pengaruh Biaya Produk Utama Terhadap Besarnya Laba/Rugi ; Jombang Kusumah, Arief, Budi. 2014. Pengaruh Pendapatan Produk Sampingan Terhadap Penjualan Produk Utama“ ( Studi Kasus di Perusahaan Rasa Asli Ciamis) Mulyadi. 2009. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: STIE YKPN Setiawan, Hendra. 2009. Evaluasi atas harga pokok produk sampingan dalam kaitannya dengan perhitungan laba perusahaan (study kasus pada CV. Morinda House Bogor) Sugiyono, (2011) Statistika untuk Penelitian, Bandung: Penerbit Alfabeta.. Suaidah, Y. M., & Utomo, L. P. (2018). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20(2).

Lilik Pujiati Halaman 25 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Lilik Pujiati STIE PGRI Dewanatara Jombang Korespondensi: [email protected] abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Mojokerto dan Apakah Desa ini sudah melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan. Sebagai informan terpilihnya adalah Perangkat Desa, Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Mojokerto sudah akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun ada satu kegiatan yang kurang sesuai yaitu kegiatan belanja barang dan jasa. Desa Watesumpak Kecamatan Mojokerto sudah melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7Tahun 2015. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama mulai kepala desa, perangkat desa, BPD dan semua elemen di Desa Watesumpak. Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Transparansi, akuntabilitas abstract This research was conducted to find out how the accountability of Funds Allocation Management in Watesumpak Village, Trowulan Mojokerto Subdistrict and whether this Village has implemented financial administration management in accordance with the regulations. As the chosen informant is the Village Tool, the Village Implementation Team and the community who are considered to be able to represent the research unit in the management of the Village Fund Allocation. The research was conducted by in-depth interviews and direct observation on the implementation of Village Fund Allocation. The results of this study indicate that the Management of Fund Allocation of Watesumpak Village in Trowulan District, Mojokerto has been accountable starting from planning, implementing, administering, reporting, and accountability. But there is one activity that is not appropriate, namely the activities of goods and services. Watesumpak Village, Mojokerto Subdistrict has carried out financial administration management in accordance with Mojokerto Regent's Regulation Number 7 Year 2015. This cannot be separated from the collaboration starting from the village head, village apparatus, BPD and all elements in the Watesumpak Village. Keywords: Village Fund Allocation, Transparency, Accountability A. PENDAHULUAN Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratisdesentralistik. Jadi Akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. (Muslimin dkk, 2012:80) Desa sebagai pilar utama pembangunan di Indonesia, telah mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Berbagai program pemerintah yang berpihak kepada desa telah diwujudkan antara lain dengan pemberian bantuan dari pemerintah dengan nilai Halaman 25 - 34

Lilik Pujiati Halaman 26 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view ratusan juta, yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di desa. Pemerintah juga memberikan bantuan lain berupa pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan dana yang telah diberikan tersebut (Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. 2017), agar tepat sasaran dan akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah satu hal yang wajib untuk diupayakan karena hanya dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel visi dari UU Desa akan tercapai. Di dalam proses pembahasan pasal 72 di DPR, terlihat jelas bagaimana para pemangku kepentingan mengkhawatirkan keuangan desa tidak dikelola dengan baik yang dapat berujung dengan proses hukum bagi pengelolanya yaitu kepala desa dan perangkat desa dan sekaligus akan menjadikan visi UU Desa menjadi tidak tercapai. Mardiasmo dalam faridah (2015:2) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi daerah adalah kabupaten Mojokerto yang di dalamnya terdapat kecamatan Trowulan. Kecamatan Trowulan merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kecamatan Trowulan dalam

Lilik Pujiati Halaman 27 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum tentu terlibat secara optimal. Kondisi ini juga mungkin terjadi di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Atas dasar hal tersebut peniliti tertarik untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. B. KAJIAN PUSTAKA 1. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang melipui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 2. Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa Di dalam pengelolaan keuangan desa terdapat asas umum keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa. Asas umum keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa, Bagian Kesatu Keuangan Desa, Paragraf 1 Umum, Pasal 90 sampai dengan pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun asas umum keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 1. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa 2. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara 4. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota; 5. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah 6. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa 7. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa 8. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: (a). perencanaan; (b). pelaksanaan; (c). penatausahaan; (d). pelaporan; dan (e). pertanggungjawaban. 9. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa

Lilik Pujiati Halaman 28 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view 10. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. 11. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan, asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: 1) Asas transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang pengelolaan keuangan desa. 2) Asas akuntabel, yaitu prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Asas partisipatif, yaitu prinsip yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam tata kelola keuangan desa. 4) Asas tertib dan disiplin anggaran, yaitu prinsip bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga mengambil asas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 mengenai asas akuntabel yaitu prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kerangka Konseptual Sebagaimana hal yang diatur di dalam pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Rerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dasar utama pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasa72 ayat 1 disebutkan bahwa salah satu pendapat desa adalah alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota. Sedangkan pada ayat (4) disebutkan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikirangi Dana Alokasi Khusus. 2. Dalam melaksanakan ketentuan pasal 72 tersebut, telah diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 96 ayat (1) disebutkan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam angggran pendapatan dan belanja daerah Kabuoaten/Kota ADD setiap tahun anggaran. Sedangakan pada ayat (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 3. Sebagai acuan pengelolaan ADD bagi desa diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri tersebut dinyatakan Keuangan desa dikelola bedasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangakan pada pasal 3 disebutkan bahwa Kepala Desa adalah

Lilik Pujiati Halaman 29 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Berdasaraka hal tersebut maka pengelolaan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa, maka Kepala Desa sebagai penanggung jawab keuangan di desa harus menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa seperti halnya pada peraturan Menteri tersebut. 4. Pada tingkat Kabupaten, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 menjadi patokan desa dalam pengelolaan keuangan khususnya ADD tahun 2015. Pada Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa pada ayat (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang APBDesa; sedangkan pada ayat (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa, serta pada ayat (3) pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. 5. Sebagai pengelolala keuangan ADD, Kepala Desa Watesumpak harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang telah diatur dengan peraturan diatasnya. Untuk melakukan pengelolaan keuangan desa,, Kepala Desa harus menerbitkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun Peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pertanggung Jawaban tersebut harus disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yang terbentuk dalam laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). C. METODE PENELITIAN Sesuai dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai memperoleh suatu kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model interaktif dalam analisis data. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011;334) mengemukakan bahwa Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan Penjelasan dalam komponen-komponen analisis data, sebagai berikut : 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan selama data yang diperlukan belum cukup, jika telah cukup dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan data dapat dihentikan. Langkah dalam pengumpulan data adalah : wawancara, observasi dan dokumentasi. 2. Reduksi data. Setelah melakukan pengumpulan data maka selanjutnya yang dilakukan adalah proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian disusun. Reduksi merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mudah. 3. Penyajian Data. Proses selanjutnya setelah adanya proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu adalah penyajian hasil data. Penyajian

Lilik Pujiati Halaman 30 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan mengaitkan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari objek penelitiaan. 4. Penarikan kesimpulan. Proses terakhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dapat berupa kegiatan yang berupa pengembangan penelitian dalam satuan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan. Dengan demikian teknik analisis yang harus dilakukan, dalam penelitian ini sebagai berikut :1) Mengidentifikasi kebijakan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Watesumpak tahun 2016 dan 2017. 2) Mentabulasi jawaban responden. 3) Menilai Akuntabilitas. 4) Mendeskripsikan tingkat akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan 2017. 5) Penarikan kesimpulan. D. HASIL PENELITIAN Secara geografis letak Desa Watesumpak sangat strategis karena berbatasan dengan kawasan industri dan juga batas pemerintahan Kecamatan. Dan Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 151 m di atas permukaan air laut dan curah hujan di Desa Watesumpak rata-rata mencapai 100 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember - maret . Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Watesumpak dapat diketahui dari prosentase perencanaan penggunaan ADD Desa Watesumpak pada tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2107 tahap 1. Besaran prosentase perencanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum. Dalam mengambil kesimpulan akuntabilitas perencanaan, peneliti menganalisa berdasarkan pada data perencanaan penggunaan ADD di Desa Watesumpak. Hasil analisis dokumen tersebut dapat diuraiakan sebagai berikut: 1. Pemerintah Desa Watesumpak dalam merencankan penggunaan ADD telah memlaui musyawarah Desa untuk membahas rencana penggunaan ADD. Musyawarah tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah Desa, BPD, LKD, dan tokoh masyarakat serta Tim Dari Kecamatan. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dituangkan dalam rencana penggunaan ADD. 2. Untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Watesumpak sebesar Rp. 252.466.200,00 atau sebesar 60 persen dari dana ADD yang diterima oleh desa Watesumpak. Pada tahun 2017 tahap 1 tidak ada yang berubah dengan apa yang telah ada pada tahun anggaran 2016. Dari dana tersebut digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 252.466.200 Sedangkan banyaknya kepala desa dan perangkat desa yang mendapat penghasilan tetap sebanyak 12 orang. Pada pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalah maksimal sebesar 60% dari ADD. ADD yang diperoleh desa Watseumpak adalah 420.777.000. Apabila dihubungkan dengan aturan tersebut, maka peruntukan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak menyalahi aturan tersebut. 3. Belanja operasional Pemerintah Desa yaitu operasional pemerintah desa sebesar Rp. 38.493.240 atau sebesar 9,15%, operasional BPD sebesar Rp. 12.000.000 atau sebesar 2,85% dari dana ADD serta operasional RT/RW sebesar Rp. 5.500.000 atau sebesar 1,31% dari ADD yang diperoleh. Jumlah operasional pemerintah desa secara keseluruhan dengan sumber dana dari ADD di Desa Watseumpak sebesar Rp 50.493.240 atau sebesar 12% dari ADD yang ada. Dalam peraturan Bupati Mojokerto nomor 7

Lilik Pujiati Halaman 31 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Tahun 2015 disebutkan bahwa belanja operasional pemerintah desa sebesar 30%. Merujuk berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggunakan ADD untuk kegiatan operasional pememrintah desa Watesumpak tahun anggaran 2016 sudah sesuai dengan aturan atau dengan kata lain sudah akuntabel. 4. Sejalan dengan hal tersebut untuk penggunaan ADD dalam pemabangunan kanotr desa juga sudah sesuai dengan peraturan Bupati. Dalam peraturan Bupati Mojokerto nomor 7 tahun 2015 bahwa ADD digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa termasuk di dalamnya sarana prasarana pemerintahan desa yaitu pembangunan kantor atau balai desa. 5. Pengawasan pada tahap perencanaan dilakukan oleh LPM dan BPD pada saat rapat tentang APBdesa di Desa Watesumpak dan juga selama proses penentuan Alokasi Dana Desa. Dari analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan penggunaan ADD di desa Watesumpak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini dasar pengalokasian ADD tersebut adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan peraturan Bupati Mojokerto nomor 7 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan ADD tahun 2016 dan 2017. Dengan demikian akuntabilitas perencanaan ADD di desa Watesumpak kecamatan Troewulan pada tahun 2016 dan 2017 Tahap 1 sudah akuntabel. Akuntabilitas pelaksanaan ADD di Desa Watesumpak dilihat dari laporan pelaksanaan kegiatan ADD. Kegiatan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan RAB yang telah direncanakan atau belum sesuai. Disamping itu dalam melakukan kegiatan ADD apakah pemrintah desa melibatkan masyarakat desa utamanya dalam tenaga kerja dan tim pelaksana kegiatan (TPK) sebagai pelakasanaannya atau semua kegaitan dimonopoli kepala desa saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti melakukan analisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: 1. Secara keseluruhan pelaksanaan ADD di desa wateumpak sudah sesuai dengan RAB yang telah disusun sebelumnya. Artinya besaran pelaksanaan ADD sudah sesuai denagan besaran RAB yang disusun sebelumnya. 2. Pelaksana kegiatan ADD yang sudah ditunjuk kepala Desa sudah bekerja dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB. Kepala desa tidak memonopoli kegaitan ADD, namun tetap menjadi pengawas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan TPK. Melalui laporan yang telah disampaikan TPK dan pengecekan lapangan. 3. Namun ada satu kegiatan yang kurang sesuai yaitu kegiatan belanja barang dan jasa. Setelah dikonfirmasi dengan TPK dalam hal ini Bendahara Desa memang terjadi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut terjadi pada rekening jasa kantor. Dalam rekening jasa kantor terdapat rekening listrik, administrasi bank, pajak bunga bank dan rekening internet yang besarnya setiap bulan tidak sama. Sedangkan dalam perencanaan atau RAB digunakan nilai besar sehingga terjadi selisih atau antara RAB dan pelaksanaannya. 4. Pengawasan pada tahap pelaksanaan ADD dilakukan oleh BPD secara kelembagaan. Hal ini sesuai dengan peraturan bupati Mojokerto nomor 7 tahun 2015. Berdasarkan analisis yang disampaikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ADD di desa Watesumpak untuk tahun anggaran 2016 sudah akuntabel. Semua kegiatan yang didanai ADD sudah dilaksanakan oleh TPK dan sesuai dengan RAB yang disusun sebelumnya. Besaran kegiatan yang bersumber dari ADD

Lilik Pujiati Halaman 32 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan pemerintah desa Watesumpak. Akuntabilitas besaran yang diperoleh sudah sesuai artinya besaran dana pada perencaaan sama dengan pelaksanaan. Kalau terjadi ketidaksesuaian tersebut disebabkan kegiatan yang dibiayai tidak dapat direncanakan atau diprediksi dengan tepat, yaitu pada rekwening listrik atau telepon. Untuk akuntabilitas penatausahaan ADD di Desa Watesumpak dilihat dari Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kegiatan ADD, melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan membuat buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Kegiatan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan peraturan atau belum sesuai. Disamping itu dalam melakukan penatausahaan kegiatan ADD apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat desa utamanya catatan penerimaan dan pengeluaran dana ADD Desa Watesumpak. Berdasarkan wawancara dengan responden, peneliti melakukan analisis dengan hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Secara keseluruhan penatausahaan ADD di desa watesumpak sudah disusun sebelumnya. Artinya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD desa Watesumpak sudah dilakukan. 2) Bendahara desa sudah melakukan tutup buku setiap akhir bulan. TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang kemudian pelaporan semuanya diberitahukan kepada bendahara desa. Kepala desa tidak memonopoli penatausahaan kegiatan ADD, namun tetap menjadi pengawas setiap catatan buku setiap bulan. 3) Bendahara desa sudah membuat buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Buku khusus desa yang selalu dibuat oleh pemerintah desa ini untuk membantu dalam pelaporan khususnya dengan pihak lain yang di luar pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahan prosedur. Berdasarkan analisis yang disampaikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan ADD di desa Watesumpak untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 sudah akuntabel. Bendahara desa di desa Watesumpak kecamatan Trowulan sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kegiatan ADD, melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan membuat buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Akuntabilitas pelaporan ADD di Desa Watesumpak dilihat dari Tim Pelaksana Kegiatan ADD menyusun dan melaporkan laporan Akhir pelaksanaan ADD serta kepala desa melaporkan SPJ Realisasi kegiatan ADD ke pemerintah kabupaten melalui pemerintahan kecamatan dan kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan pelaporan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan peraturan atau belum sesuai. Disamping itu dalam melakukan pelaporan kegiatan ADD apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat desa utamanya pelaporan kepada BPD di Desa Watesumpak. Berdasarkan wawancara dengan responden, peneliti melakukan analisis dengan hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Secara keseluruhan pelaporan ADD di desa watesumpak sudah dibuat sebelumnya secara periodik yakni semesteran dan tahunan. Artinya pemerintah desa Watesumpak menyusun dan melaporkan laporan Akhir pelaksanaan ADD dengan baik. 2. Kepala Desa melaporkan SPJ Realisasi kegiatan ADD ke pemerintah kabupaten. Kepala desa tidak hanya melakukan pelaporan kegiatan ADD secara individu, namun tetap bekerjasama dan dibantu oleh bendahara desa, Tim Pelaksana Kegiatan ADD dan perangkat desa lainnya. 3. Kepala Desa melaporkan SPJ Realisasi kegiatan ADD kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di desa Watesumpak secara periodik. Pelaporan ini sebagai bentuk

Lilik Pujiati Halaman 33 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADD pada anggaran tahun 2016 dan anggaran tahun 2017 tahap 1. Berdasarkan analisis yang disampaikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan ADD di desa Watesumpak untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 sudah akuntabel. Pemerintah Desa menyusun dan melaporkan laporan Akhir pelaksanaan ADD serta kepala desa melaporkan SPJ Realisasi kegiatan ADD ke pemerintah kabupaten melalui pemerintahan kecamatan dan kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Untuk akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Watesumpak di lihat dari bukti pertanggungjawaban baik berupa bukti Surat Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Anggaran (SPJ LRA) maupun laporan lainnya. Adapun hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh Desa Watesumpak diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan kegiatan ADD di desa Watesumpak telah selesai 99%. Semua kegiatan ADD telah dipertanggungjawabkan 100% terkecuali kegiatan pada belanja barang dan jasa tercapai 99%. Hal ini karena belanja barang dan jasa terdapat jasa kantor yang secara keseluruhan tidak bisa terserap. 2. Berdasarkan observasi Surat Pertanggungjawaban yang telah disusun oleh desa Watesumpak diperoleh data bahwa secara keseluruhan telah disusun SPJ baik SPJ penghasilan tetap, perbedayaan masysarakat maupun SPJ pembangunan. 3. Dapat diketahui Tim Pelaksana Kegiatan sudah memahami dan mengerti tenang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu terdapat petunjuk dan arahan dari kepala desa, Tim ADD Kecamatan Trowulan maupun dari Tim ADD Pemerintah Kabupaten Mojokerto. E. PENUTUP Dari hasil penelitian tetntang akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Mojokerto sudah akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun ada satu kegiatan yang kurang sesuai yaitu kegiatan belanja barang dan jasa karena belanja barang dan jasa terdapat jasa kantor yang secara keseluruhan tidak bisa terserap. 2. Desa Watesumpak Kecamatan Mojokerto sudah melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama mulai kepala desa, perangkat desa, BPD dan semua elemen di Desa Watesumpak. Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD, b) Penyediaan sarana yang lebih memadai bagi Tim Pelaksana Kegiatan ADD untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa, c) Dilakukan monitoring dan evaluasi secara

Lilik Pujiati Halaman 34 dari 34 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ). 2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. 3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan atau usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa. DAFTAR PUSTAKA Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. . 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. Comvice: Journal Of Community Service, 1(1), 33-38.Muslimin, Mappamiring, St. Nurmaeta. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 35 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi: [email protected] abstrak Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem E-Filling dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dan Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dalam penelitian ini direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan e-filing lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula dan Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem e-filing karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesuliatan dalam menggunakan e-filing Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sistem e-filling, pemahaman internet abstract This study aims to determine the understanding of the Internet can moderate the relationship between the application of E-Filling System with Taxpayer Compliance in the Regional General Hospital of Jombang Regency. This research includes quantitative descriptive research. The results showed that the application of EFilling System had an effect on the compliance of taxpayers in the Regional General Hospital of Jombang Regency and the understanding of the Internet moderated the effect of the application of E-Filling System on taxpayer compliance at the Jombang District Regional General Hospital. socializing the procedures for using e-filing through advertisements in the tax office, especially for beginners and the Directorate General of Taxation should better simplify the e-filing system because many taxpayers feel that they are eager to use e-filing Keywords: personal taxpayer compliance, e-filling system, and internet understanding. A. LATAR BELAKANG Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Berly Angkoso (2010), Secara keseluruhan Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.825,5 triliun. Target pendapatan Negara tesebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan ( pajak ditambah bea dan cukai ) sebesar Rp 1.546,7 triliun dan dan baru tercapai sebesar Rp 406,9 triliun pada mei ini. Sedangkan Target Penerimaan Negara bukan pajak baru tercapai Rp 273,8 triliun.”lifting (produksi minyak) menurun dan tidak mencapai target. Tahun ini masih terdapat 42 juta wajib pajak yang belum terjangkau “(www.pajak.go.id). Halaman 35 - 44

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 36 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Feri Kristianto (2014). menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan– perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance (Sari, 2013). Menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (Novarina, 2005). Pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk E-Filling atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (E-Filling) yang dilakukan melalui sistem on-line yang real time. Hal ini layak dilakukan, mengingat, masyarakat Indonesia yang saat ini tengah memasuki era revolusi industry 4.0, juga semakin dekat dan terbiasa dengan pemakaian teknologi berbasis internet (Mutiarni, R. 2017) Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektonik (E-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (Novarina, 2005). Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP05/PJ./2005tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (E-Filling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 37 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika (Novarina, 2005). Penelitian Sari Nurhidayah (2015) dengan judul Pengaruh Teknologi Informasi (e-sistem) terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus dikantor pelayanan pajak pratama mojokerto) dengan hasil penelitian sistem yaitu E-REG, E-SPT, E-Filling dan E-NPWP tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan waib pajak di KPP Pratama mojokerto dan hasil uji statistik menunjukan bahwa E-REG merupakan variabel yang mpunyai nilai koefisien yang tebesar dibandingkan variabel lainya. Dalam penelitian juga ini ditemukan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum begitu memahami manfaat e-sistem. B. KAJIAN PUSTAKA 1. Pengertian Pajak Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 UndangUndang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kemudian menurut Soemahamidjaja, S dalam Utomo (2015) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, sedangkan menurut Prof. Dr. Andriani dalam Yuniar Rachdianti. (2011) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara uang atau barang kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum. 2. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Yuniar Rachdianti (2011) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Utomo (2015) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. 3. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 38 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Gunadi dalam Yuniar Rachdianti. (2011). E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktoran Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem e-filling diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Ayu, 2005). 4. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. E-Filing merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Applicatiom Service Provider (ASP). Sistem e-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan system tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyaman dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Yuniar Rachdianti. (2011) 5. Kerangka Konseptual Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah rerangka penelitian sebagai berikut; Gambar 1. Rerangka Penelitian Pemahaman Internet (Z) Penerapan Sistem E-Filling (X) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) H2 @2 H1

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 39 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Berdasarkan gambar 1 (satu) diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang H2 : Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem EFilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. C. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui survai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak E-Filling di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebanyak 629 Wajib Pajak. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut: Instrumen kuisioner untuk variabel Penerapan Sistem E-filling (X) yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada keuntungan diterapkannya sistem e-filling yang digunakan sebagai indikator penelitian. Instrumen ini menggunakan 15 pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan positif dengan kriteria sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan rentang nilai 1-5. Instrumen kuisioner untuk variabel Pemahaman Internet (Z) yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan sebagai indikator penelitian. Instrumen ini menggunakan 6 pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur jawaban responden adalah skala likert 1-5, berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Untuk Teknik Analisa Data, peneliti menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Dalam MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi. Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel pemoderasi menurut Imam Ghozali (2011 ) Yi = α + ß1Xi + ɛ ............................................. 1) Yi = α + ß1Xi + ß2Zi + ɛ .................................. 2) Yi = α + ß1Xi + ß2Zi + ß3Xi*Zi + ɛ ................ 3) Keterangan : Yi = Kepatuhan Wajib Pajak N 1+nₑ² n=

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 40 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view α = Bilangan Konstanta ß = Koefisien arah persamaan penelitian X = Penerapan sistem e-filling Z = jenis variabel moderator ɛ = Kesalahan pengganggu Apabila persamaan ke-2 dan ke-3 tidak berbeda secara signifikan maka Z bukanlah variabel moderator, melainkan variabel independen. D. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X terhadap Y) Tabel 1: Analisa regresi Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,700 1,783 ,953 ,343 X ,574 ,033 ,887 17,580 ,000 a. Dependent Variable: Y Sumber: Data primer diolah Dari hasil analisis regresi diatas maka persamaan regresinya adalah: Y= 1,700 + 0,574 X Dari model tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan Sistem E-Filling mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini terlihat dari koefisien regresi yang positif. Setiap kenaikan variabel penerapan Sistem EFilling sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.574 satuan. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi pengaruh Sistem EFilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan hipotesis sebagai berikut: 1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan pengujian sebelumnya dengan menggunakan SPSS diketahui nilai t-hitung untuk variabel Sistem E-Filling adalah sebesar 17,580 Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat bebas sebesar n-k-1 = 86- 1-1=84 adalah sebesar 1.988. Karena nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel maka Hipotesis pertama diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Penerapan Sistem E-Filling maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik pula. Besar pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dihitung dengan menggunakan koefisien determinasi pada tebel berikut:

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 41 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Tabel 2: Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,887a ,786 ,784 2,557 a. Predictors: (Constant), X Sumber: Data Primer diolah Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai R Square sebesar 0,786. Hal ini berarti bahwa variabel Penerapan Sistem E-Filling memiliki kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 78,6% sisanya dipengaruhi variabel lain. 2. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Pemahaman Internet. Untuk melihat apakah variabel pemahaman internet mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak digunakan analisis MRA (Moderating Regression Analysis). Hasil analisis dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut : Tabel 3: Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Pemahaman Internet Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,402 1,547 ,260 ,796 X ,313 ,055 ,483 5,730 ,000 Z ,715 ,128 ,471 5,590 ,000 a. Dependent Variable: Y Sumber: Data Primer diolah Dari hasil analisis diatas terlihat bahwa variabel penerapan Sistem E-Filling dan pemahaman internet memiliki koefisien regresi yang positif. Artinya semakin baik Penerapan Sistem E-Filling maka Kepatuhan Wajib Pajak yang dihasilkan akan semakin baik pula. Demikian juga dengan pemahaman internet. Semakin tinggi tingkat pemahaman internet maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Setelah diperoleh model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian model regresi yang diperoleh secara keseluruhan. Hasilnya tampak sebagai berikut Tabel 4: Pengujian Model MRA ANOVAa Model Sum of Squares df F Sig. 1 Regression 2171,752 2 225,809 ,000b Residual 399,132 83 Total 2570,884 85

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 42 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Hasil pengujian diatas menunjukkan nilai F-hitung sebesar 225.889 dengan niliai signifikani 0,000b . Artinya secara keseluruhan model telah signifikan. Setelah diketahui bahwa model regresi yang dihasilkan telah signifikan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian secara parsial dari masingmasing variabel dalam model. Untuk keperluan ini dilakukan pengujian dengan menggunakan uji parsial dengan menggunakan nilai t-hitung. Berdasarkan output sebelumnya diperoleh nilai t-hitung untuk variable Penerapan Sistem EFilling adalah sebesar 5.730, variabel pemahaman internet sebesar 5.590 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun variabel interaksi antara penerapan E-feeling dan pemahaman internet memiliki nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel sehingga Ha diterima. Dengan kata lain pemahaman internet mempengaruhi interaksi antara penerapan E-Feeling dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Gunadi Yuniar Rachdianti. (2011). E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktoran Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem e-filling diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Ayu, 2005). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ernawati, Anni (2011) dengan judul Pengaruh Teknologi Informasi (e-sistem) terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus dikantor pelayanan pajak pratama mojokerto) yang hasilnya membuktikan variabel-variabel e-sistem yaitu E-REG, E-SPT, E-Filling dan E-NPWP tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan waib pajak di KPP Pratama mojokerto dan hasil uji statistik menunjukan bahwa E-REG merupakan variabel yang mpunyai nilai koefisien yang tebesar dibandingkan variabel lainya. Dalam penelitian juga ini ditemukan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum begitu memahami manfaat e-sistem. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa Pemahaman Internet memoderasi pengaruh antara Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang dilihat dari nilai – t dengan nilai signifikansi 0,000. E-Filing merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 43 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Applicatiom Service Provider (ASP). Sistem e-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan system tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyaman dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Utomo, 2015) Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Berly Angkoso. (2010). dengan judul Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem E-Filling Direktorat Jenderal Pajak hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap E-Filling adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyketif. Mayoritas responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa E-Filling dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan realtime. E. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dan juga pemahaman internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan kesimpulan di atas maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan e-filing lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. 2) Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem e filing karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesuliatan dalam menggunakan e-filing. DAFTAR PUSTAKA Berly Angkoso. (2010). “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diana Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama.

Suluh Agus Hendrawan, Sugeng Suprapto Halaman 44 dari 44 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 1 No 1, April 2018 http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Feri Kristianto. (2014). Fuad Rahmany : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Jurnal akuntansi. Ghozali I (2011). Analisis Multivariat dengan menggunakan SPSS. Edisi Tiga. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. Mutiarni, R. (2017). Implementasi Electronic Data Processing Pada Koperasi Wanita. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 12(2 Okt), 135- 148.Novarina Ayu Ika . (2005). “Implementasi Electronic Filling System (E-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia”. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sari Nurhidayah. (2015). “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten”. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Yuniar Rachdianti. (2011). “Hubungan antara Self-Control dengan Intensitas Penggunan Internet Remaja Akhir”. Skripsi. Fakultas Psikologi non-Reguler Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Utomo, L. P. (2015). Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 10(2 Okt).

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 45 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Untuk Menunjang Kinerja Nur Anisah1*, Lilik Pujiati2 STIE PGRI Dewantara Jombang *Korespondensi: [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan UMKM dalam penerapan Laporan Keuangan UMKM di Jombang dan kendala-kendala yang dihadapi serta perannya dalam menunjang kinerja UMKM. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara serta pengamatan langsung terhadap obyek penelitian pada 16 UMKM Unggulan di Jombang. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan adalah tidak memiliki sumberdaya khusus yang menangani pencatatan akuntansi dan laporan keuangan, sedangkan pengelolaan usahanya dilakukan oleh pemilik yang tidak memahami tentang akuntansi dan laporan keuangan. Sebagian diantara pelaku UMKM juga menganggap bahwa laporan keuangan tidak terlalu dibutuhkan karena dana yang dikelola adalah dana pribadi yang tidak dipertanggungjawabkan pada pihak lain. Beberapa pelaku UMKM mengakui bahwa sebenarnya pencatatan akuntansi maupun laporan keuangan bermanfaat untuk menunjang kinerja usahanya, namun karena kendala yang ada, mereka belum siap menerapkan SAK EMKM pada usaha mereka meskipun beberapa diantaranya pernah memperoleh pelatihan akuntansi. Kata kunci : Kinerja, SAK EMKM, UMKM Abstract This study aims to determine the readiness of Micro, Small and Medium Enterprise (UMKMs) in the application of Micro, Small and Medium Entity (EMKM) Financial Reports in Jombang and the obstacles faced and their role in supporting the performance of MSMEs. Qualitative descriptive research method by collecting data through interview techniques and direct observation of the object of research on 16 leading MSMEs in Jombang. The results of the study show the unpreparedness of UMKMs actors in applying financial reports that are in accordance with the SAK EMKM. Constraints experienced by UMKM actors in accounting records and financial report making are not having special resources that handle accounting records and financial statements, while the management of their business is carried out by owners who do not understand accounting and financial statements. Some of the UMKM actors also consider that financial reports are not really needed because the managed funds are personal funds that are not accountable to other parties. Some MSMEs admitted that accounting records and financial statements were actually useful to support their business performance, but due to constraints, they were not ready to implement EMKM IFRSs in their businesses even though some had received accounting training. Keywords: Performance, SAK EMKM, MSMEs A. PENDAHULUAN Terdapat beberapa masalah yang seringkali terabaikan dari para pelaku bisnis UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Dampak dari pengabaian pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut (Ediraras, 2010). Didalam sebuah UMKM laporan keuangan sangatlah penting untuk melihat siklus perkembangan usaha seperti halnya dalam pengambilan keputusan, dan apabila seorang investor ingin membantu UMKM yang telah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi yang ada maka investor tersebut akan berkenan membantu masalah yang ada didalam UMKM tersebut. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM Halaman 45 - 56 ISSN 2654-4326 (online)

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 46 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view mencakup terciptanya lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penghalang saat terjadinya tekanan krisis ekonomi. Melihat peran penting tersebut, membutuhkan dorongan kepada pelaku UMKM untuk memajukan dan menjadikan UMKM yang lebih berkembang, mandiri, dan modern, tersebut memiliki akses pendanaan yang semakin luas ke sektor perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didalam pasal 3 dinyatakan bahwa pelaku UMKM bertujuan meningkatkan dan memajukan usahanya dalam rencana pembangunan perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Dengan disahkannya SAK EMKM ini, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia nantinya untuk menjadi sempurna dengan tiga pilar standar akuntansi keuangan, merupakan SAK Umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. Masing-masing pilar utama tersebut merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di Indonesia, yaitu: a) SAK Umum yang berbasis IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan; b) SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya; c) SAK EMKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi teknikal, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Menilai seberapa baik aktivitas dan proses yang dilakukan perusahaan merupakan hal yang mendasar dalam meningkatkan profitabilitas, sehingga untuk itu perlu digunakan ukuran kinerja yang dirancang untuk menilai seberapa baik hasil akhir yang dicapai.Dengan adanya pengukuran kinerja akan dapat dilakukan evaluasi terhadap perbandingan kinerja yang dijalankan dengan yang sesungguhnya. Dari hasil evaluasi tersebut, manajemen perusahaan dapat mengetahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi dan seberapa jauh kemajuan yang telah sesuai dengan standart kinerja perusahaan,sehingga dapat mengambil sebuah keputusan untuk mengatasinya. Untuk dapat meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Jombang pada pertumbuhan ekonomi, dan adanya perubahan yaitu SAK EMKM dalam membantu pencatatan keuangan pelaku UMKM. Tentu saja perlu dilakukan upaya yang sungguhsungguh baik dari pelaku UMKM maupun dari pihak yang terkait, terutama Dinas UMKM. Penelitian sebelumnya dilakukan pada salah satu UMKM di Pekanbaru oleh Neneng Salmiah, Indarti & Inova Fitri Siregar(2015) menunjukkan bahwa UKM mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan minimnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran akan pentingnya penerapan akuntansi secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP bagi pelaku UMKM terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam rangka memperoleh informasi tentang kegiatan usaha selama satu periode akuntansi. B. LANDASAN TEORI 1. Definisi Kesiapan Dian dalam Azwan (2015:18) mendefinisikan kesiapan (readiness) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan.

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 47 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah adalah sikap komprehensif yang memengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah),proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitifdan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo. 2. Kesiapan Sumber Daya Manusia Menurut Dian, dalam Hasibuan (2003:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Menurut Dian dalam Azwan (2015:19), dari segi kesiapan SDM terdapat beberapa indikator yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal adalah sebagai berikut: a) Integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang; b) Kompetensi berarti pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut para jabatan tertentu. Kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak; c) Loyalitas ialah mengikuti dengan patuh dan setia terhadap seseorang atausistem/peraturan. Istilah loyalitas ini sering didefinisikan bahwa seseorang akan disebut loyal atau memiliki loyalitas yang tinggi jika ingin mengikuti apa yang dianjurkan atau yang telah menjadi kesepakatan bersama. 3. Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (UMKM) Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2016) merupakan standar akuntansi yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana dalam SAK ETAP definisi dan karakteristik dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan anatara suatu usaha/entitas lainnya. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesian dalam SAK EMKM (2016) Laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah terdiri dari : Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan 4. Kinerja UMKM Kinerja perusahaan pada hakekatnya merupakanprestasi yang dicapai oleh suatu organisasi bisnis yangdapat dilihat dari hasilnya (Hartini, 2012). Dalam artikel Rokhayati (2011:95) Pengukuran yang tepat terhadap kinerja UKM belum ada kesepakatan dan

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 48 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view umumnya peneliti-peneliti terdahulu memfokuskan pada variabel dimana informasi tersebut mudah diperoleh Untuk mengantisipasi tidak tersedianya data kinerja bisnis secara obyektif dalam sebuah penelitian khususnya UMKM, dimungkinkan untuk menggunakan ukuran kinerja secara subyektif, yang didasarkan pada persepsi manajer/pemilik. C. METODE PENELITIAN Dilihat dari latar belakang dan kajian pustaka yang diperoleh, maka penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Rancangan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis dan mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Obyek penelitian ini dilakukan pada 16 UMKM Unggulan di Kabupaten Jombang. D. HASIL DAN PEMBAHASAN Dari keenambelas UMKM tersebut, sebagian besar termasuk kategori usaha kecil yaitu omset usaha antara 50.000.000 – 500.000.000 dan asetnya berada pada 300.000.000 – 12.500.000.000. Dari 16 UMKM hanya 6 UMKM yang melakukan pencatatan sederhana dan 10 UMKM tidak melakukan pencatatan. Sedangkan untuk pengetahuan dan pemberlakuan tentang SAK EMKM tidak ada yang memahami sama sekali. 1. Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan Pencatatan transaksi dalam akuntansi dimulai dari pembuatan jurnal dengan bukti tansaksi, posting ke buku besar, pembuatan neraca lajur sampai pembuatan laporan keuangan. Kondisi dan hasil usaha suatu entitas dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh entitas tersebut dalam suatu periode. Laporan keuangan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dengan tujuan agar informasi yang ada didalamnya dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi suatu entitas. “Dulu pernah diajari anak membuat laporan keuangan, tapi dospundi…ribet. Mboten nutut tenaganya” kata Bu Nurul Aini pemilik Opak Jepit. Lain lagi dengan pemilik UD Yasli, “Saya tidak pernah disiplin untuk pencatatan akuntansi, pencatatan itu juga hanya sebatas penjualan saja. Sering kali dicatat tapi nanti akhirnya beberapa bulan jalan terus tidak sempat, lupa dan seperti itu lagi”. Sedangkan Pak Rozikin pemilik UD Nusantara yang jenis usahanya profil gypsum menyatakan bahwa usahanya tidak memerlukan pencatatan transaksi maupun pembuatan laporan keuangan karena usahanya dimiliki sendiri, dikelola sendiri dan tidak terikat oleh pihak lain. Bapak Antok selaku saudara dari Bapak Nirwan Yusuf, Central of Bronzes tidak melakukan pencatatan akuntansi sama sekali. Bapak Antok mengemukakan sebagai berikut: “Disini tidak ada pencatatan akuntansi mbak. Usaha ini kan sudah lama, sudah turun temurun sejak tahun 70-an dan dari dulu sampai sekarang juga gak pernah dibuat pencatatan akuntansi. Kami cuma mengumpulkan nota-nota seperti pembelian material, penjualan, mencatat pembayaran gaji gitu aja mbak, kalo proses pembukuan yang bener seperti orang akuntansi ya kami gak buat. Laporan keuangan juga tidak pernah buat karena tidak tau juga bagaimana laporan keuangan yang bener, taunya ya uang masuk berapa, uang keluar berapa baru ketemu sisanya. Tapi itu ya gak bisa pasti kan kita gunakan juga buat kebutuhan sehari-hari, campur lah mbak uang keluar buat kebutuhan produksi sama kebutuhan hidup”.

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 49 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Hal yang sama juga dilakukan dengan UD Wisnu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, UD Whisnu juga sama sekali tidak membuat pencatatan akuntanasi. Ibu Sri Lestari selaku pemilik UD Whisnu mengungkapkan sebagai berikut: “Tidak ada pencatatan sama sekali mbak disini. Kalau mau tanya pencatatan akuntansinya seperti apa disini, ya gak ada yang bisa saya bantu karena memang disini tidak membuat seperti itu. Yang jelas ada ya pembayaran gaji mbak, karena sistemnya saya transfer jadi kan jelas ada buktinya, kalau lain-lain tidak ada, apalagi laporan kuangan, tidak pernah membuat”. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sutoyo yang merupakan pemilik dari UD Gajah Mada. Beliau menuturkan sebagai berikut: “Disini tidak ada pencatatan akuntansi. Laporan keuangan juga tidak membuat. Pembayaran gaji juga setiap sabtu dan tidak ada slip gaji. Kalau penjualan dan pembelian material ya ada nota tapi nota penjualan yang paling lengkap, itu saja yang ada. Pembukuan laporan keuangan yang benar terus terang saja tidak bisa membuatnya”. Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Salim pemilik Shiwa of Bronzes, seperti berikut ini: “Nggak ada pencatatan akuntansinya disini, laporan keuangan juga nggak pernah buat. Yang ada ya nota penjualan, pembelian dan gaji. Kalau yang penjualan ini lengkap dari tahun ke tahun masih ada saya simpan soalnya itu penting buat mengetahui pembayaran customer yang masih nunggak, ya masih ada utang di saya gitu. Pembelian material juga lengkap soalnya saya juga kalau minta material nggak langsung bayar satu minggu atau satu bulan baru bayar. Ya sekedar itu saja yang ada, kalau pembukuan yang menurut ilmu akuntansi gitu nggak ada”. Melihat hasil penelitian bahwa tidak ada satupun yang melakukan pencatatan akuntansi, maka bagaimana bisa mereka mengetahui laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya dan bagaimana pula para pelaku UMKM menilai perkembangan atau keberhasilan usaha yang selama ini mereka tekuni tanpa adanya pencatatan akuntansi atau laporan keuangan. Mengenai hal tersebut Bapak Antok mengemukakan sebagai berikut: “Kita memang tidak bisa mengetahui berapa laba bersih tiap tahun atau tiap bulannya, tapi ya kita bisa mengestimasikan dari berapa jumlah pesanan yang diterima. Kalo pesanan banyak ya hasilnya juga banyak, bisa buat kehidupan sehari – hari dan kebutuhan lain juga. Sebenarnya penting ada laporan keuangan karena bisa tau pastinya berapa untung, uang yang masuk dan keluar tapi ya gimana sudah biasa dengan estimasi dan alhamdulillah jalan usahanya. Usaha dikatakan berkembang ya dilihat dari orderan mbak, kalau dulu pasarnya sedikit, sekarang bisa sampai ke Eropa. Dalam setahun minimal ada dua turis yang datang kesini buat lihat-lihat dan order”. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Salim sebagai berikut: “Penting sekali adanya laporan keuangan karena kalau tidak ada laporan keuangan tidak bisa tahu berapa laba bersih yang kita dapat, seperti saya ini yang taunya hanya dari estimasi saja. Kalau perkembangan usaha ya dilihat dari banyaknya orderan yang didapat dan kemajuan, contohnya dari hasil usaha ini saya sudah bisa punya rumah sendiri pada tahun 2004, jadi ada tambahan asset”. Hal yang berbeda diungkapkan oleh ibu Sri Lestari bahwa laba bersih itu diketahui dari selisih antara harga jual dan harga pokok produk, berikut uraiannya: “Adanya laporan keuangan itu penting sekali buat usaha biar jelas alur uang masuk dan keluar, laba bersih yang didapat, dan jumlah asset yang ada. Kalau saya melihat laba ya dari

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 50 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view harga, harga pokok berapa kemudian saya jual dengan harga berapa, nah selisihnya itu adalah keuntungan saya dan keberhasilan usaha itu dilihat dari orderan yang saya terima”. Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sutoyo, yaitu sebagai berikut: “Penting sekali membuat laporan karena berguna untuk mengetahui arus kas yang selama berjalannya usaha. Tanpa laporan keuangan, saya mengetahui laba bersih dari target omset per bulan misalnya Rp 300.000.000 nah berarti laba yang saya dapat minimal 30% dari omset tadi. Kalau keberhasilan usaha ya tentu saja dilihat dari banyaknya orderan yang masuk”. Pemilik Java Fiber Souvenir menyatakan bahwa tidak ada pembuatan laporan keuangan. Meskipun begitu, Java Fiber Souvenir masih melakukan pencatatan akuntansi sederhana sesuai dengan kebutuhan pemilik. “Kita nggak pernah sih membuat laporan keuangan masalahnya yang pegang saya sendiri dan pencatatan yang sudah saya lakukan juga sudah cukup mewakili bagi ukuran usaha saya ini, kan ya usaha saya tidak besar juga” (Natalia, pemilik Java Fiber Souvenir). Dari 16 pelaku UMKM di Kabupaten Jombang hanya 6 UMKM yang melakukan pencatatan akuntansi. Mereka hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi tanpa melakukan pencatatan atas bukti-bukti transaksi yang telah dikumpulkan. Pemahaman mereka terkait akuntansi hanya sebatas berapa jumlah kas masuk dan kas keluar dalam suatu periode. Ada beberapa kendala yang membuat para pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan akuntansi dan menyusun sebuah laporan keuangan, diantaranya sebagai berikut: a) Latar belakang pendidikan. Para pelaku UMKM bukanlah orangorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga mereka tidak memahami akuntansi secara mendalam; b) Sumber Daya Manusia. Mereka tidak memiliki SDM yang dapat membantu untuk membuat pencatatan akuntansi dan laporan keuangan karena pengelolaan dikendalikan penuh oleh pemilik UMKM sendiri; c) Pengguna informasi keuangan. Para pelaku UMKM tidak terikat dengan pihak ketiga manapun dan hanya menjalankan usahanya sendiri yang membuat ruang lingkup dari pengguna informasi keungan hanya sebatas pemilik UMKM itu sendiri. Pengetahuan UMKM tentang SAK EMKM SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan untuk UMKM dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Di dalam SAK EMKM penyusunan laporan dibuat lebih sederhana yang hanya mencakup tiga laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu usaha. Beberapa hasil interview dengan pengelola UMKM : “Mungkin saya mengerti, inget dikitlah seperti laba rugi pada saat kuliah dulu” (UD. Unggul Jaya Abadi). “Saya sedikit mengetahui tentang standart akuntansi, tapi kalau yang terbaru atau yang disingkat seperti itu saya kurang paham” (UD. Putra Kembar). “Saya kurang tau kalau standar akuntansi dikalangan usaha seperti saya ini” (UD. Lima Saudara). Bapak Antok yang merupakan perwakilan dari Central of Brozes. Beliau mengungkapkan sebagai berikut: “Saya tidak tau kalau ada standar khusus untuk usaha-usaha seperti ini. Kalau jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar juga saya tidak mengetahui apa saja dan bagaimana bentuknya. Belum pernah ada sosialisasi terkait ini sebelumnya, biasanya yang ada itu cuma sosialisasi usaha, bagaimana cara mengelola modal dan bisa memasarkan produk seperti itu, itu pun sudah lama”.

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 51 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Salim. Bapak Salim tidak mengetahui bahwa ada SAK EMKM yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 yang dipergunakan untuk UMKM. Beliau pun menuturkan baahwa laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi. Beliau menuturkan sebagai berikut: “Saya tidak tahu kalau ada standar baru buat usaha seperti ini yang berlaku 1 Januari 2018. Kalau ada sosialisasi seperti itu mungkin saya bisa tahu karena saya selalu menghadiri, ini tidak ada dan sekarang pun jarang ada seminar atau apa, kalau dulu sering ada sosialisasi usaha. Laporan keuangan sesuai standar itu yang seperti apa saya pun tidak begitu paham, yang saya tahu laporan itu ya laba rugi. Saya tahu laba rugi, masih ingat waktu sekolah dulu”. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sri Lestari, yaitu sebagai berikut: “Tidak mengetahui ada standar itu dan bagaimana bentuk laporan keuangan yang sesuia standar juga saya tidak tahu. Tidak pernah ada pelatihan akuntansi disini, yang pernah saya ikuti dulu cuma seminar dari Dinas Perdagangan ya bagaimana mengelola usaha seperti itu”. Faktor utama penyebab terbatasnya pengetahuan para pelaku UMKM tentang SAK EMKM yaitu tidak adanya sosialisasi mengenai SAK EMKM yang diberikan kepada para pelaku UMKM. Sosialisasi sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM mengetahui bahwa ada standar yang mengatur tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan untuk UMKM. Dengan adanya sosialisasi para pelaku UMKM ini akan memahami bahwa ada standar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. Setelah diadakan sosialisasi, maka selanjutnya perlu diadakan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar mereka juga mampu untuk menerapkan SAK EMKM. 2. Kesiapan UMKM dalam Penerapan SAK EMKM Kesiapan SDM terdapat beberapa indikator yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal, misalnya dari segi internal dapat dilihat dari pengetahuan dan suatu tindakan seseorang untuk patuh terhadap peraturan, dan dari segi external seperti halnya motivasi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu untuk mengembangkan usahanya. Kesiapan merupakan suatu kondisi yang menjadikan seseorang mampu untuk menghadapi perubahan yang ada. Kesiapan dalam mengimplementasi SAK EMKM dapat dilihat dari kondisi riil yang terjadi di UMKM. UMKM dapat dikatakan siap menerapkan SAK EMKM jika mereka sudah mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Peneliti menganalisis kesiapan UMKM melalui kuesioner dan wawancara. Proses pertama sebelum membuat laporan keuangan yaitu mencatat transaksi. Berikut hasil wawancara dengan pelaku UMKM. UD Abadi Jaya Mebel sudah melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana sebatas untuk melaporkan rincian penggunaan kas. pencatatan keuangan yang dibuat UD Abadi terbagi dalam dua buku yaitu buku penjualan dan buku belanja. Buku penjualan berisi transaksi rincian kas yang dikeluarkan untuk pesanan barang. Buku belanja berisi biaya gaji, pembelian bahan, dan biaya lain-lain. Pencatatan tersebut dilakukan secara rutin. Seperti yang diungkapkan oleh pak Rizki (sekretaris). “Iya tiap ada penjualan atau beli barang ya dicatat mbak. notanya juga disimpen terus. Nota tahun kemarin-kemarin juga masih ada. Pencatatannya juga rutin kan buat laporan ke pemiliknya, buat dicek. Isi catatannya ya bon karyawan berapa nanti dikurangi sama hasil kerjanya itu ketemu selisih hutang atau piutang karyawan”.

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 52 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Sedangkan dua UMKM lainnya tidak melakukan pencatatan transaksi apapun. Mereka hanya mengarsipkan nota pembelian dan penjualan. Seperti yang disampaikan bapak Bahrul Ulum, pemilik Mebel Morodadi. “ Nota-nota ini saja mbak yang saya simpen, saya gak pernah nyatet. Nota pas jual barang sama beli kayu ini masih saya simpen buat lihat utang saya, harga kayunya”. Seperti bapak Bahrul Ulum, Bapak Khusnul sekretaris di UD DJ menyatakan bahwa pada UD DJ tidak pernah ada pencatatan apapun. Beliau hanya mengarsipkan nota penjualan. “Disini saya gak pernah nyatet mbak, kalo ada pembeli ya dibuatkan nota. Nanti untuk bukti ada penjualan hari ini ya nota itu yang diperiksa sama bos. Kadang yang dikantor bosnya sendiri”. “ Saya buat catetan seperti ini saja mabak buat laporan ke bos. Nanti dicek bosnya uang yang kemarin diberi buat apa aja. Semua dilihat dalam rincian catetan ini. Ndak bikin laporan keuangan mbak”. UMKM tersebut tidak menyusun laporan keuangan karena alasan tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyusun laporan keuangan, karena tidak ada karyawan yang mengetahui tenatng akuntansi, usaha milik sendiri. selain itu dari pemilik usaha tidak meminta untuk membuat laporan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bahrul Ulum, pemilik Mebel Morodadi. “Saya gak buat laporan keuangan mbak. Saya gak ngerti. Sekolah saya sampai tsanawiyah saja. Ya pokonya saya bisa nentukan harga dengan perkiraan pake nota. biar gak rugi saja”. Keterangan dari bapak Rizky, sekretaris UD Abadi Jaya Mebel. “Gak pernah buat laporan keuangan mbak. Catetan ini yang biasanya dilaporkan ke bos buat dicek”. Selain dari alasan diatas, alasan lainnya yaitu mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun workshop tentang proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga mereka kesulitan untuk membuat laporan keuangan, terlebih jika mereka ditanya tentang standar akuntansi mereka lebih tidak tahu lagi. Keterangan dari bapak Wahyudi, pemilik UD Abadi Jaya Mebel. “ Saya gak buat laporan mbak. Ya karena gak bisa. belum pernah juga mendapatkan pelatihan membuat laporan keuangan. Ya saya catet sederhana saja yang penting saya bisa cek keuangannya”. Keterangan dari pak Khusnul, UD DJ. “Gak pernah buat mbak, ya nota ini saja. Kendalanya ya tidak ada karyawan khusus akuntansi, pemiliknya juga tidak ingin buat laporan keuangan. Karena dulu pernah buat laporan keuangan tapi labanya turun-turun lalu karyawan yang bagian keuangan itu keluar. Jadi sekarang udah gak buat laporan lagi. Sosialisasi seperti pelatihan itu pernah ikut tapi sekarang sudah ndak ikut.” Salah satu dari mereka mengaku pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perhutani Jombang tentang akuntansi pembelian kayu. Dari dokumen yang ditemukan peneliti, dokumen tersebut berisi rincian kayu yang digunakan untuk produksi. Menurut keterangan pak Bahrul dalam sosialisasi tersebut tidak diajarkan untuk menyusun laporan keuangan. Berikut ini yang pernyataan pak Bahrul Mebel Morodadi. “Saya tidak tahu laporan keuangan itu bagaimana. Saya ya pernah mendapat sosialisasi dari Dinas Perhutani. Disana diajari buat akuntansi pembelian. Kalo beli kayu saya nyatet di buku ini. Jumlahnya berapa jenis kayunya, panjang, diameter, dan volumenya juga ditulis. Nanti petugas dari perhutani kesini ngecek laporannya”.

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 53 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Antok yang merupakan perwakilan dari Central of Brozes. Beliau mengungkapkan sebagai berikut: “Saya tidak tau kalau ada standar khusus untuk usaha-usaha seperti ini. Kalau jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar juga saya tidak mengetahui apa saja dan bagaimana bentuknya. Belum pernah ada sosialisasi terkait ini sebelumnya, biasanya yang ada itu cuma sosialisasi usaha, bagaimana cara mengelola modal dan bisa memasarkan produk seperti itu, itu pun sudah lama”. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Salim. Bapak Salim tidak mengetahui bahwa ada SAK EMKM yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 yang dipergunakan untuk UMKM. Beliau pun menuturkan baahwa laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi. Beliau menuturkan sebagai berikut: “Saya tidak tahu kalau ada standar baru buat usaha seperti ini yang berlaku 1 Januari 2018. Kalau ada sosialisasi seperti itu mungkin saya bisa tahu karena saya selalu menghadiri, ini tidak ada dan sekarang pun jarang ada seminar atau apa, kalau dulu sering ada sosialisasi usaha. Laporan keuangan sesuai standar itu yang seperti apa saya pun tidak begitu paham, yang saya tahu laporan itu ya laba rugi. Saya tahu laba rugi, masih ingat waktu sekolah dulu”. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sri Lestari, yaitu sebagai berikut: “Tidak mengetahui ada standar itu dan bagaimana bentuk laporan keuangan yang sesuia standar juga saya tidak tahu. Tidak pernah ada pelatihan akuntansi disini, yang pernah saya ikuti dulu cuma seminar dari Dinas Perdagangan ya bagaimana mengelola usaha seperti itu”. Dari ketiga responden mengaku bahwa mereka tidak mengetahui adanya SAK EMKM dan tidak pernah ada sosialisasi atau pelatihan yang terkait, maka begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Sutoyo. Bapak Sutoyo menyampaikan sebagai beirkut: “Saya tidak tahu ada standar sendiri untuk usaha seperti yang saya miliki. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar juga saya tidak tahu apa saja, kalau dulu pihak bank ya tidak meminta laporan keuangan kalau mau minta pinjaman, cuma ditanya omset berapa dan jaminan seperti itu saja. Sosialisasi sepertinya pernah ada tapi saya tidak tahu sosialisasi apa karena saya juga tidak mengikutinya”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa at diketahui bahwa UMKM belum siap untuk menerapkan SAK EMKM. Karena beberapa alasan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Kabupaen Jombang tidak mengetahui bahwa ada standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan khusus untuk UMKM dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Para pelaku UMKM ini juga tidak memahami sedikitpun terkait SAK EMKM. Mereka tidak pernah mendengar SAK EMKM dan tidak memahami ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SAK EMKM. Keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini: a) Para pelaku UMKM tidak melakukan pemisahan antara asset pribadi dan asset usaha; b) Para pelaku UMKM tidak mengetahui laporan keuangan apa saja yang sesuai dengan SAK EMKM; c) Para pelaku UMKM juga tidak mengatahui pos-pos yang ada di dalam setiap laporan keuangan. 3. Manfaat Laporan Keuangan Sebagai Alat Meningkatkan Kinerja. Laporan keuangan sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan suatu usaha. Dengan memanfaatkan laporan keuangan pelaku usaha dapat membuat keputusan-keputusan tepat. Dengan keputusan yang tepat maka keberhasilan suatu usaha dapat ditingkatkan. UMKM di Kabupaten Jombang memiliki ukuran yang berbeda-beda dalam menilai kinerja usaha mereka. Karena sebagaian besar tanpa adanya laporan keuangan mereka menilai kinerja hanya dari apa yang mudah diingat saja dengan memanfaatkan bukti transaksi sebagai dokumen pendukung. UD DJ menilai kinerja dari jumlah pesanan barang yang dapat

Nur Anisah dan Lilik Pujiati Halaman 54 dari 56 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 1 No. 2, Desember 2018 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view menunjukkan kenaikan atau penurunan pendapatan. Kinerja UD DJ dianggap baik ketika banyak pesanan. Seperti UD DJ, UD Abadi menilai kinerja usaha dengan melihat banyaknya pesanan, jumlah produksi dan penjualan, serta kemampuan untuk membuka cabang baru. lain halnya dengan UD DJ dan UD Abadi Jaya, Mebel Morodadi menilai kinerja dari seringnya membeli bahan. seringnya membeli bahan menunjukkan jumlah produksi barang lancar dan banyak terjadi penjualan. Penilaian yang kedua yaitu dari jumlah persediaan bahan, apabila stok kayu yang dimiliki banyak menunjukkan keuangan sedang baik karena mampu membeli banyak kayu. Laporan keuangan disusun dengan proses pertama yaitu pencatatan dan prinsip pemisahan harta perusahaan dengan harta pribadi. Dalam hal ini terdapat perbedaan UMKM yang memanfaatkan informasi yang ada dalam catatan keuangan dan pemisahan harta dengan yang tidak. UD Abadi Jaya Mebel adalah UMKM yang membuat catatan transaksi dengan rutin dan melakukan pemisahan harta. Informasi dalam catatan tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui rincian biaya yang dikeluarkan. Sehingga dapat ditentukan dengan pasti berapa biaya produksi tiap barang. Dengan ketepatan informasi tersebut membuat usaha UD Abadi mengalami keuntungan dan dapat mengembangkan usahanya dengan membuat cabang. Hingga saat ini UD Abadi sudah memiliki 3 cabang. UMKM lainnya kesulitan dalam mengetahui jumlah pendapatan dan laba pasti. Karena hasil usaha tidak difokuskan untuk pengembangan usaha namun laba usaha digunakan untuk keperluan pribadi tanpa ada catatan. Sehingga kemungkinan besar laba usaha digunakan untuk keperluan diluar usaha tanpa diketahui jumlahnya karena tidak ada catatan. Perbedaan selanjutnya yaitu perkembangan usahanya juga tidak sepesat UD Abadi Jaya Mebel. Dari hasil wawancara dapat diketahui pemanfaatan catatan keuangan dan prinsip pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha sudah menghasilkan perbedaan dengan UMKM lain yang tidak memanfaatkan catatan keuangan. Apalagi jika UMKM sudah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, sudah pasti akan sangat membantu untuk meningkatkan kinerja usaha mereka. Hasil penelitian serupa Nasa, I.M. dkk (2012: 213), yang menemukan bahwa UMKM yang melakukan pencatatan keuangan dengan baik memiliki perkembangan usaha yang lebih pesat dibandingkan dengan UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya lebih muda. Hal ini menunjukkan bahwa usia perusahaan tidak selalu mempengaruhi kinerja. Namun pencatatan keuangan terbukti sangat bermanfaat bagi suatu usaha untuk menigkatkan kinerjanya. Selain dari pencatatan keuangan pemisahan keuangan juga diperlukan. Hasil penelitian Nasa, I.M. dkk (2012: 210) menemukan bahwa UMKM yang melakukan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi mampu berkembang lebih baik dibandingkan UMKM yang tidak melakukan pemisahan keuangan. Karena adanya pemisahan keuangan pada CV Sawoon yang terjadi adalah aset dan modalnya meningkat setiap periode. hal ini menunjukkan bahwa pemisahan keuangan juga penting. Dalam hal ini pengusaha mampu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap keuangan usaha. E. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan kesiapan UMKM dalam penerapan SAK EMKM untuk menunjang kinerja 16 UMKM di Kabupaten Jombang yang telah dilakukan dapat disimpulkan terdapat ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dimana standart akuntansi tersebut baru berjalan diawal tahun 2018, Dan masih banyak para pelaku UMKM yang belum memahami Standart Akuntansi yang ada dalam pembuatan laporan keuangan usahanya. Hanya terdapat 6