JAD, VOL 4 NO 1, JUN 2021

Ivan Krisna Aji, Gusganda Suria Manda Halaman 45 sampai 45 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera. Akuisisi, Volume 13 No 1 Tahun 2017. Fifit. 2012. Pengaruh Resiko Kredit dan Tingakat Kecukupan Modal Terhadap tingkat Profitability pada Bank yang terdaftar di BEI. Skripisi. Universitas Negeri Padang. Bank Indonesia . 2011. Peraturan Bank Indonesia No 13/11/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, [tersedia pada http://www.bi.go.id] diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 (pukul 18:39). Fahmi, Irham, 2014, Manajemen Resiko Teori, Kasus, dan Solusi Edisi Revisi, ALFABETA, Bandung Darmawi. 2011. Manajemen Perbankan.Jakarta: Bumi Aksara

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 47 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pengguna Fintech Payment OVO Nur Anisah1 , Hizkia Franzias Crisnata2 Program Studi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi [email protected] Dikirim: 3 Januari 2021, Direvisi: 15 Januari 2021, Dipublikasikan: 3 Maret 2021 Abstract Knowledge of financial Management should be the basis for decision making for MSMEs in running their business. Supported by various regulations and facilities by the government and private sector, MSMEs should be able to make the best use of technology in accordance with their business needs. Fintech is a financial service that can help players to make payment transactions. This research uses descriptive qualitative method with the aim to find out the level of MSMEs financial literacy in Mojokerto City about Financial Technology (Fintech) Payment. Financial literacy has 4 levels: not literate, less literate, sufficient literate, well literate. Financial literacy is measured by indicators of knowledge, beliefs, features, benefits, risks, rights and obligations, and skills in using fintech payments. The key informants in this study are the owners of the MSMEs Paradox Cafe and John Like Bread in Mojokerto City who use fintech payment OVO in their business. The data analysis technique used in this study was triangulation. Based on the results of the interview it can be concluded that the Paradox Cafe and Bread of John Like Mojokerto City have a literacy level that is well literate because they have knowledge, beliefs, features, benefits, risks, rights and obligations, as well as skills in using fintech payment in managing financial transactions and in decision making for his efforts. Keywords: Financial Literacy, MSMEs, Financial Technology Abstrak Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan bagi UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Dengan didukung oleh berbagai peraturan dan fasilitas oleh pemerintah maupun swasta, pelaku UMKM sebaiknya dapat memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Fintech menjadi sebuah layanan keuangan yang dapat membantu pelaku untuk melakukan transaksi pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan UMKM di Kota Mojokerto tentang Financial Technology (Fintech) Payment. Literasi keuangan terdapat 4 tingkat yaitu not literate, less literate, sufficient literate, well literate. Literasi keuangan diukur dengan indikator pengetahuan, keyakinan, fitur, manfaat, resiko, hak dan kewajiban, serta keterampilan dalam menggunakan fintech payment. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pemilik dari UMKM Paradoks Cafe dan Roti John Like Kota Mojokerto yang menggunakan fintech payment O VO dalam usahanya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Paradoks Cafe dan Roti John Like Kota Mojokerto mempunyai tingkat literasi yaitu well literate karena mempunyai pengetahuan, keyakinan, fitur, manfaat, resiko, hak dan kewajiban, serta keterampilan dalam menggunakan fintech payment dalam mengelola transaksi keuangan dan dalam pengambilan keputusan untuk usahanya. Halaman 47 sampai 60

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 48 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Kata kunci : Literasi Keuangan, UMKM, Financial Technology A. PENDAHULUAN Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang berjalan di banyak sektor yang mencakup semua kebutuhan masyarakat (Astuti, Kartono, & Rahmadi, 2019). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia UMKM di Indonesia tahun 2018 berjumlah 66.194.057 pelaku usaha. Dengan presentase hingga 99% dari seluruh unit usaha yang berada di kawasan Indonesia. Sedangkan orang yang bekerja di UMKM sebanyak 116.978.631 atau 97% orang dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Untuk menjalankan UMKM bisa dikembangkan dengan berbagai sarana salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi UMKM dalam menjalankan usahanya untuk tetap bertahan. Menurut data dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang ditunjuk secara resmi oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) terdapat 359 Perusahaan Fintech dan 24 Lembaga Keuangan yang terdaftar di Indonesia. Financial Technology (Fintech) adalah hasil penggabungan pelayanan di bidang jasa keuangan dengan kemajuan teknologi, kemudian pada akhirnya dari model bisnis konvensional dapat berubah menjadi model bisnis moderat (BI, 2016). Adanya fintech berjalan bersama dengan perubahan gaya hidup masyarakat didominasi oleh pengguna teknologi informasi yang ingin cepat dan praktis. Permasalahan dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, pembayaran, tidak punya banyak waktu untuk mencari mesin ATM, atau enggan dalam mengunjungi pusat perbelanjaan dapat diatasi menjadi lebih efektif dan efisien (Bank Indonesia, 2018). Munculnya Financial Technology ini memberikan sebuah terobosan untuk pelaku UMKM. Dengan fintech pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi atau penggunaan terhadap berbagai produk keuangan yang ada dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, indeks literasi keuangan yaitu sebesar 38,03% berdasarkan data dari survey Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019. Untuk mengamati fenomena tersebut, penelitian ini menganalisa penggunaan fintech khususnya fintech payment pada UMKM di Kota Mojokerto. Salah satu perusahaan teknologi din informasi yang terdaftar adalah PT. Visionet Internasional. PT. Visionet Internasional mempunyai platform dompet digital bernama OVO. Dompet digital ini didirikan tahun 2017 tepatnya bulan Maret dan telah disahkan oleh Bank Indonesia dengan nomor surat 19/661/DKSP/Srt/B tahun 2017. Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan pengguna fintech payment OVO pada UMKM di Mojokerto. B. TINJAUAN PUSTAKA Financial Technology (Fintech) Financial Technology atau teknologi keuangan dapat diartikan sebagai perusahaan atau entitas yang menggabungkan layanan teknologi dengan layanan jasa keuangan sehingga sering disebut creative disruption di sektor keuangan dan mampu mengubah

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 49 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 susunan yang ada sebelumnya (Rumondang, 2019). Financial Technology atau layanan keuangan berbasis teknologi yang bisa disebut dengan fintech didefinisikan sebagai inovasi layanan berbasis teknologi di sektor keuangan yang bisa menghasilkan model- model bisnis, produk, aplikasi, yang berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan. Ada beberapa macam klasifikasi fintech menurut Rumondang, dkk (2019) antara lain : 1. Financing and Investment Perusahaan Fintech Financing and Investment adalah perusahaan yang memberikan layanan Peer to peer lending (P2P) dan Crowdfunding. Pada umumnya perusahaan fintech bisa menjadi peer to peer lending sendiri atau crowdfunding sendiri atau gabungan dari keduanya. Peer to peer lending (P2P) adalah sebuah platform atau sistem dimana pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) dipertemukan secara online dalam sistem tersebut. Tentu saja ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak bahwa peminjam (debitur) mempunyai kewajiban kepada pemberi pinjaman (kreditur). Pada bisnis ini P2P Lending menjalankan bisnisnya menggunakan fasilitas internet sepenuhnya, sehingga pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena biaya operasional lebih murah dibandingkan dengan perusahaan perbankan. Sedangkan Crowdfunding atau bisa disebut dana sukarela adalah sistem yang melibatkan tiga pihak yaitu pemberi dana, penyedia platform, dan pemilik proyek dimana pemilik proyek akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Crowdfunding dilakukan atas dasar kepercayaan dengan inovasi, ide, serta model bisnis startup. 2. Information and Feeder Site Information and Feeder Site adalah sebuah platform atau sistem yang menghimpun informasi yang berhubungan dengan layanan keuangan sehingga pengguna layanan dipermudah untuk membandingkan harga produk yang ditawarkan perusahaan layanan jasa keuangan. Information and Feeder Site bisa digunakan untuk membandingkan harga atau biaya layanan keuangan seperti bunga KPR, premi asuransi, bunga dari penyedia kartu kredit, serta beberapa produk lainnya. 3. Account Agregator Account Agregator merupakan sebuah sistem atau platform pengelola akun keuangan. Pengguna yang menggunakannya akan dibantu untuk mengelola beberapa akun perbankan dalam satu aplikasi saja. Bagi pengguna yang memerlukan dan menggunakan berbagai macam layanan perbankan Fintech Account Agregator bisa menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan. Pengguna akan dimudahkan dalam verifikasi transaksi digital karena proser untuk verifikasi singkat dan cepat. 4. Personal Finance Terbatasnya kemampuan masyarakat tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan menyebabkan bantuan untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu perusahaan Fintech di Indonesia berusaha mengembangkan jenis layanan tersebut yang bisa disebut dengan Fintech Personal Finance. Fintech Personal Finance

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 50 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 merupakan sebuah sistem atau platform perencana keuangan. Pengguna yang menggunakannya akan dibantu untuk merencanakan keuangannya dengan mengetahui kondisi keuangannya terlebih dahulu. Pengguna dapat melakukan perencanaan keuangan secara tepat dan cepat. Pengguna yang memiliki dana besar akan mendapatkan nasehat bagaimana cara untuk menginvestasikan dana tersebut. Penasehat keuangan menyarankan pembauran aset dalam investasi berdasarkan prefensi dan karakteristik investasi pelanggan dengan menggunakan sebuah algoritma. 5. Payment, Settlement and Clearing Layanan fintech yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pembayaran digital. Payment, settlement dan clearing adalah layanan dari fintech merupakan gabungan dari transaksi pembayaran dengan teknologi baik yang disediakan oleh bank maupun perusahaan startup. Pengguna bisa melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi di smartphone secara cardless dan juga cashless. Layanan fintech payment juga memiliki fitur untuk transfer ke bank, membayar tagihan listrik, membeli pulsa, membayar BPJS, dan lain-lain. Pengguna dimudahkan dengan layanan tersebut dan tidak perlu meninggalkan rumah maupun pekerjaan untuk melakukan beberapa transaksi sekaligus. Jenis pembayaran seperti ini bisa dilakukan dengan Near Field Communication (NFC), pembacaan barcode atau QR Code. Dompet virtual (e-wallet) mempunyai mekanisme dalam penggunaannya yaitu harus diisi (deposit) terlebih dahulu oleh penggunanya baik dari ATM maupun merchant yang sudah terdaftar sesuai nominal yang dikehendaki. Selanjutnya jika pengguna sedang bertransaksi, maka e-wallet miliknya akan otomatis terpotong dengan jumlah yang sama dengan transaksi. Literasi Keuangan Keuangan merupakan salah satu faktor penting dan melekat bagi masyarakat secara luas. Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan manfaat positif bagi penggunanya dalam pertimbangan pengambilan keputusan produk-produk keuangan. Literasi keuangan adalah seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif dengan sumber daya keuangan mereka (Manurung & Rizky, 2009). Cakupan dalam literasi keuangan adalah pengetahuan tentang konsep keuangan, kemampuan memahami konsep keuangan, keandalan dalam mengelola keuangan pribadi maupun perusahaan serta mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pada saat tertentu (Aribawa, 2016). Indikator dalam pengukuran literasi keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016 pasal 6 (2) tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 51 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang didirikan oleh perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha seperti CV, Firma, maupun Perseroan Terbatas (PT) yang dikategorikan menjadi tiga bagian menurut total aset dan omset sebagai berikut : a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih atau aset kurang dari sama dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan (omset) paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah bukan merupakan cabang perusahaan maupun anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha besar atau usaha menengah. Yang dimaksud usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih atau aset lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki oleh tempat usaha atau memiliki hasil penjualan (omset) lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). c. Usaha Menengah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah bukan merupakan cabang perusahaan maupun anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha besar atau usaha kecil. Yang dimaksud usaha menengah yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih atau aset lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki oleh tempat usaha atau memiliki hasil penjualan (omset) lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima miliar rupiah). Penerapan Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech pada UMKM Menurut Skousen, Albrect, Stice, & Stice (2001) transaksi diartikan sebagai pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atau bisnis. Transaksi juga dapat disebut sebagai penanda pemindahan atau pengalihan barang dan jasa. Transaksi dikatakan berhasil apabila ada perpindahan nilai kepada pihak lain dan digantikan oleh bentuk nilai lainnya berupa barang maupun jasa. Di dalam transaksi ada sebuah administrasi transaksi yaitu sebuah metode untuk melakukan pencatatan transaksi supaya menjadi sebuah bukti bahwa telah melakukan kegiatan transaksi. E-payment adalah sebuah transaksi pembayaran yang menggunakan fasilitas teknologi sudah umum di Indonesia. Sistem epayment bisa diartikan sebagai salah satu infrastruktur metode pembayaran dalam

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 52 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 jaringan yang bertujuan untuk bertukar nilai moneter melalui internet (Luckandi, 2018). C. METODE PENELITIAN Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme dimana peneliti menjadi instrumen kunci, digunakan untuk meneliti kondisi suatu objek yang alamiah, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah secara triangulasi (gabungan) dengan analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi atau yang disebut transferability. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk membangun pengetahuan melalui penemuan dan pengembangan pemahaman (Iskandar, 2009). Pada dasarnya penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengembangkan teori, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan suatu topik. Menurut Moleong (2014) metode kualitatif perlu adanya beberapa pertimbangan antara lain apabila berhadapan dengan kenyataan ganda penggunaan metode kualitatif menjadi lebih mudah, yang kedua adalah metode ini lebih mudah dalam menyesuaikan diri dan lebih peka terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, serta menyajikan hubungan antara responden dengan peneliti secara langsung. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan kunci secara purposive sampling yaitu peneliti memilih informan kunci untuk diwawancarai berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2015). Kriteria tertentu tersebut adalah orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut adalah seorang pimpinan sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengambilan data. Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2015). Aktivitas dalam analisis data kualitatif tersebut adalah data reduction, data display, conclusion drawing/verification. D. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini melibatkan dua informan dari pemilik UMKM di Kota Mojokerto yang memakai fintech merk OVO sebagai alat pembayaran di usahanya. Sesuai dengan batasan penelitian, semua informan yang terlibat omset per tahunnya kurang dari 50 miliar rupiah, mempunyai kekayaan bersih kurang dari 10 miliar rupiah, dan memakai OVO untuk usaha (OVO Merchant). Informan tersebut adalah Ibu Yati (pemilik Cafe Paradoks Mojokerto), dan juga Bapak Andy Yuwono (pemilik Roti John Like Mojokerto) Pengetahuan

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 53 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Menurut Rumondang (2019) Payment, settlement dan clearing adalah layanan dari fintech merupakan gabungan dari transaksi pembayaran dengan teknologi baik yang disediakan oleh bank maupun perusahaan startup (sekumpulan individu yang membentuk organisasi sebagai perusahaan rintisan yang menghasilkan produk di bidang teknologi (Brikman, 2016). Dari analisis di atas, Bapak Andy mempunyai pengetahuan yang cukup karena dapat menjelaskan dengan detail hal-hal yang berkaitan dengan fintech payment dari lembaga yang mengeluarkan fintech payment, mekanisme pembayaran dari konsumen dan mitra terkait, alur pemaikaian ovo dari pelanggan sampai ke merchant, biaya-biaya yang dipotong oleh fintech payment, dokumen yang diperlukan saat pendaftaran, kekurangan fintech payment hingga penarikan saldo dari ovo merchant ke rekening bank. Dan juga Ibu Yati mempunyai pengetahuan yang cukup karena dapat menjelaskan dengan detail hal-hal yang berkaitan dengan fintech payment dari lembaga yang mengeluarkan fintech payment, mekanisme pembayaran dari konsumen dan mitra terkait, alur pemaikaian ovo dari pelanggan sampai ke merchant, dokumen yang diperlukan saat pendaftaran, kekurangan/kelebihan fintech payment hingga penarikan saldo dari ovo merchant ke rekening bank tapi tidak mengetahui biaya-biaya yang dipotong oleh fintech payment. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romadhon & Fitri (2020) yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak semua pelaku usaha memahami sepenuhnya tentang fintech, mereka cenderung memahami fintech secara umum sebagaimana yang telah dikenal oleh masyarakat yaitu suatu alat yang berhubungan dengan transaksi keuangan digital. Keyakinan Ananda (2009) menyatakan presepsi keamanan dan kerahasiaan adalah keyakinan individu bahwa menggunakan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil dan resiko pencurian rendah dan hal yang berkaitan dengan informasi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada pihak ketiga yang mengeahuinya. Dalam hal keyakinan, Bapak Andy mempunyai keyakinan dalam mengurangi resiko uang palsu dan mengurangi penularan virus corona, memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran, meningkatkan penjualan jika ada cashback, ovo memberikan nilai tambah yaitu penambahan alat pembayaran secara fintech, namun tidak mempunyai keyakinan kalau ovo dapat meningkatkan kepercayaan diri tanpa adanya cashback, dan berpendapat ovo tidak bisa beradaptasi dengan keadaan tanpa cashback. Dari keseluruhan hal itu, keyakinan Bapak Andy terhadap fintech payment masih tinggi, serta kelebihan yang ditawarkan oleh fintech payment menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan menggunakan layanan tersebut atau tidak. Dan juga Ibu Yati mempunyai keyakinan dalam mengurangi resiko uang palsu dan mengurangi penularan virus corona, memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran, tidak mempunyai keyakinan dalam meningkatkan penjualan hanya mempercepat operasional, ovo memberikan nilai tambah yaitu mengurangi resiko yang ditimbulkan, mempunyai keyakinan bahwa ovo dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan promosi di media sosial. Hal ini memberikan solusi karena tidak ada materi promosi yang diberikan oleh ovo, dan berpendapat ovo bisa

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 54 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 beradaptasi dengan keadaan jika dalam penggunaannya tetap praktis dan user friendly. Dari keseluruhan hal itu, keyakinan Ibu Yati terhadap fintech payment cukup tinggi, dan juga kepraktisan dalam penggunaan yang ditawarkan oleh fintech payment menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan menggunakan layanan tersebut atau tidak. Romadhon & Fitri (2020) menyatakan bahwa terdapat peluang positif seperti memungkinkan UMKM untuk berinovasi dengan menawarkan berbagai produk beserta metode pembayaran, meningkatkan penjualan, skala bisnis yang semakin berkembang. Fitur Fitur didefinisikan sebagai atribut dari sebuah produk untuk bersaing dan membedakan produk perusahaan dari pesaing (Kotler & Keller, 2015). Dalam hal fitur, Bapak Andy mengetahui fitur-fitur yang ada di aplikasi ovo merchant, dan menyatakan bahwa ovo mencatat penjualan dengan baik dan belum pernah mengalami kesulitan, serta mempunyai kemampuan mengelola transaksi keuangan di aplikasi dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di ovo merchant. Namun dalam fitur-fitur yang ada masih masih mempunyai kekurangan yaitu tidak adanya fitur ovo paylater yang dimiliki oleh aplikasi- aplikasi fintech payment yang lainnya. Dan juga Ibu Yati mengetahui fitur-fitur yang ada di aplikasi ovo merchant, dan menyatakan bahwa ovo mencatat penjualan dengan baik dan belum pernah mengalami kesulitan, serta mempunyai kemampuan mengelola transaksi keuangan di program moka dengan laporan dari ovo merchant sebagai supporting document. Namun tidak mengetahui kekurangan yang ada di aplikasi. Penelitian oleh Romadhon & Fitri (2020) memandang bahwa pasar pembayaran digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena adanya fitur-fitur yang ada di fintech payment.yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi elektronik. Manfaat Menurut Rizal, dkk (2018) manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan oleh konsumen seperti mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan juga harga yang lebih murah. Juga dapat dirasakan bagi pelaku usaha (pedagang produk atau jasa) yaitu menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membekukan alur informasi. Bapak Andy lebih menyukai pembayaran menggunakan fintech payment karena manfaatmanfaat yang didapatkan. Dalam hal mafaat, Bapak Andy mengetahui manfaat menggunakan fintech payment diantaranaya menggunakan fintech payment bisa menghemat waktu, harga di merchant tidak lebih murah namun dari pihak ovo jika memberi cashback untuk customer bisa menjadi lebih murah, ovo menjadi solusi jika tidak ada uang kembalian. Tetapi ada manfaat yang belum didapatkan oleh Bapak Andy yaitu untuk materi promosi dan cashback untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tidak ada. Secara keseluruhan Bapak Andy mengetahui manfaat- manfaat yang ada di fintech payment. Dan juga Ibu Yati lebih menyukai pembayaran menggunakan fintech payment karena manfaat-manfaat yang didapatkan. Dalam hal mafaat, Ibu Yati mengetahui manfaat menggunakan fintech payment diantaranaya menggunakan fintech payment bisa menghemat waktu, memang harga di merchant tetap namun dari pihak ovo jika memberi cashback untuk customer bisa menjadi lebih murah, ovo menjadi solusi jika tidak ada uang kembalian. Tetapi ada manfaat yang belum didapatkan oleh Ibu Yati

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 55 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 yaitu bonus yang didapatkan jika sering menggunakan ovo merchant. Secara keseluruhan Ibu Yati mengetahui manfaat-manfaat yang ada di fintech payment. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal, dkk (2018) yaitu fintech payment telah berperan dalam : a) Menyediakan pasar bagi pelaku usaha khususnya UMKM yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasarannya. b) Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, c) Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, d) Mitigasi resiko dari sistem pembayaran konvensional, e) Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal, f) Besarnya manfaat fintech tidak selalu dapat dioptimalkan oleh setiap pelaku usaha, walaupun mayoritas bersepakat bahwa fintech merupakan teknologi yang sangat berguna dan menguntungkan (Romadhon & Fitri, 2020). Resiko Menurut Saptia (2018) semakin beragamnya layanan yang diberikan oleh fintech tidak menutup kemungkinan potensi adanya resiko keamanan dalam bertransaksi (cyber crime) juga dapat terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya akses layanan keuangan di dunia cyber. Penggunaan teknologi tentunya ada resiko-resiko yang bisa terjadi, adanya resiko di bidang teknologi informasi yaitu akun di hack Bapak Andy dapat menjelaskan resiko ketika akan mengganti nomor telepon dengan pengamanan yang baik tetapi membuat pengguna merasa lebih rumit, dan cara dalam mengatasi resiko tersebut adalah tetap menjalankan ketentuan dan berkomunikasi dengan Costumer Service. Dan juga Ibu Yati dapat menjelaskan resiko bahwa resiko akun bisa di hack, hal itu bisa terjadi namun ada cara untuk mencegah hal tersebut. Cara untuk mencegah resiko tersebut adalah memastikan setiap waktu nominal saldo pada saat closing. Resiko dan keamanan fintech sendiri masih menjadi perbincangan yang hangat dikarenakan belum terdapat aturan yang jelas mengenai penggunaannya. Namun resiko yang bisa terjadi masih bisa dicegah dengan cara yang tepat seperti yang disampaikan oleh Bapak Andy dan Ibu Yati. Dan juga penelitian Burhanudin & Abdi (2019) menyatakan bahwa 9 orang berpendapat sangat beresiko, 24 mengatakan beresiko, 79 orang mengatakan sedikit bersesiko, dan 60 responden masih kekurangan informasi mengenai fintech. Dapat dikatakan bahwa resiko menggunakan fintech tergolong rendah. Hak dan Kewajiban Hubungan hukum dalam bisnis fintech lahir dari sebuah perjanjian elektronik dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, smartphone, dan lainnya dimana dalam perjanjian elektronik tersebut dicantumkan hak dan kewajiban para pihak (Agustina, 2019). Bapak Andy mengetahui ewajiban mendaftar dengan data pemilik usaha telah melakukan kewajiban dalam memastikan data-data yang dikirim ke ovo, dan mengetahui jika ovo mempunyai hak, kuasa, wewenang untuk melakukan koreksi saldo namun dalam hak yang didapatkan, Bapak Andy tidak dilayani costumer service dengan baik. Dalam hal ini ovo lebih meningkatkan pengamanan dan mengurangi resiko jika akun di hack orang tidak bertanggung jawab. Namun tidak tahu tentang larangan memindahkan alat pembayaran ke orang lain. Ibu Yati mengetahui kewajiban mendaftar dengan data pemilik usaha telah melakukan kewajiban dalam memastikan data-data transaksi, dan mengetahui jika ovo mempunyai hak, kuasa, wewenang untuk melakukan koreksi saldo, dan juga Ibu Yati dilayani costumer service dengan baik, serta tidak tahu tentang larangan memindahkan alat pembayaran ke orang lain.

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 56 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Ketrampilan Menggunakan Literasi keuangan membantu pemilik usaha untuk memperoleh pengetahuan keuangan dan keterampilan yang diperlukan bagi mereka untuk membuat perencanaan bisnis, memulai rencana keuanganm, dan bahan untuk membuat keputusan (Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal, 2019). Dalam penggunaannya, rasio penggunaan di Roti John Like yang relatif kecil hanya 5 kali dalam 2 tahun, tetapi mengetahui waktu yang diperlukan untuk sekali transaksi. Yang bisa menggunakan ovo merchant bukan hanya Bapak Andy saja, melainkan anggota keluarga yang lain (istri dan anak) bisa menggunakan ovo merchant dan tidak memerlukan pelatihan karena penggunaannya mudah serta mampu menangani kendala skala ringan, bahan pengambilan keputusan jika membuka cabang adalah untuk pendaftaran tidak sulit dan lebih praktis. Sedangkan di Paradoks Cafe, rasio penggunaannya adalah 25 sampai 50 transaksi setiap harinya, dan waktu yang diperlukan untuk sekali transaksi tidak sampai 1 menit. Yang bisa menggunakan ovo merchant bukan hanya Ibu Yati, tapi semua yang bertugas sebagai kasir bisa menggunakan ovo merchant setelah melakukan pelatihan karena penggunaannya mudah serta mampu menangani kendala skala ringan, bahan pengambilan keputusan jika membuka cabang adalah kepraktisan dan user friendly dalam penggunaannya. E. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :1. Bapak Andy mempunyai literasi keuangan well literate karena mempunyai seperangkat pengetahuan umum tentang fintech payment, kepercayaan terhadap produk fintech payment, fitur-fitur yang ada di dalamnya, mengetahui manfaat yang didapatkan maupun resiko yang bisa terjadi, dan mengetahui hak dan kewajiban dalam menggunakan fintech payment, dan ketrampilan yang memungkinkan untuk membuat keputusan yang efektif. 2. Ibu Yati mempunyai literasi keuangan well literate karena mempunyai seperangkat pengetahuan umum tentang fintech payment, kepercayaan terhadap produk fintech payment, fitur-fitur yang ada di dalamnya, mengetahui manfaat yang didapatkan maupun resiko yang bisa terjadi, dan mengetahui hak dan kewajiban dalam menggunakan fintech payment, dan ketrampilan yang memungkinkan untuk membuat keputusan yang efektif. UMKM disarankan untuk menambah pengetahuan tentang perencanaan keuangan dan penggunaan financial technology (fintech). Dinas yang terkait dengan fintech dan UMKM khususnya di Kota Mojokerto disarankan untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penggunaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian literasi pada UMKM dengan fokus bisnis yang lain. Sudut pandang mengenai fintech dapat diubah, sehingga tidak hanya berfokus pada fintech payment OVO, tetapi juga dapat berkembang dan diperluas pada jenis fintech payment secara keseluruhan, fintech yang lain seperti simpan pinjam, modal usaha, investasi, blockchain, crowdfunding, e-commerce, serta jenis yang lain. Berbagai jenis fintech akan memberikan hasil yang berbeda. Hal ini akan dapat memperkaya referensi mengenai literasi keuangan tentang fintech di Indonesia.

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 57 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Daftar Pustaka Afifuddin, & Saebani, B. A. (2009). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Agustina, R. (2019). Kontrak Elektronik (e-contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Gloria Juris. Ananda. (2009). Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara. Ardela, F. (2018). Klasifikasi Fintech Menurut Bank Indonesia. Dipetik 03 19, 2020, dari www.finansialku.com Aribawa, D. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Siasat Bisnis, 20(1), 1-13. Astuti, R. P., Kartono, & Rahmadi. (2019). Pendampingan Pengembangan UMKM di Kabupaten Cirebon. Pengembangan Sumberdaya menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal, 454-462. BI. (2016). Bank Indonesia. Dipetik Maret 14, 2020, dari www.bi.go.id Binus, U. (2020). Fintech Highlight Market Aggregator. Dipetik 03 19, 2020, dari www.bbs.binus.ac.id/bbslab/2020/01/fintech-highlight-marketaggregator Burhanuddin, I. C., & Abdi, M. N. (2019). Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech. owner, 22-27. Education, I. N. (2012). Literacy assessment framework. PISA. Effah, J. (2016). Institutional Effects on E-payment Entrepreunership in a Developing Country. Enablers and Constraints, Information Technology for Development, 22(2), 205-219. Fira. (2017). FinTech Indonesia dan Perkembangannya. Dipetik 03 16, 2020, dari https://koinworks.com/blog/fintech-indonesia-danperkembangannya/ FSB. (2017, 03 16). Financial Stability Implications from FinTech. Dipetik 03 16, 2020, dari Financial Stability Board: https://www.fsb.org/2017/06/financial-stability- implications-fromfintech/

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 58 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Ginting, R., Murniadi, C., & Iskandar, D. (2013). Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Non Tunai Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES). Hidajat, T. (2015). Literasi Keuangan. Semarang: STIE Bank BPD Jateng. Indonesia, P. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Jakarta: Sekretariat Negara. Iskandar. (2009). Metodelogi Penelitian Kualitatif (1st ed.). Jakarta: Gaung Persada. Joeng, R. S. (2017). Perbedaan Modal Bisnis dari Peer to Peer Lending dan Crowdfunding. Dipetik 03 19, 2020, dari www.finansialku.com/perbedaan- modal-bisnis-dari-peer-to-peerlending-dan-crowdfunding Kemenkop. (2018). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dipetik Maret 14, 2020, dari http://www.depkop.go.id Kotler, & Keller. (2015). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga. Kurniawati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jurnal Manajemen Keuangan, 10(2), 1- 10. LPPI, & BI. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Lubis, N. (2019). Pengaruh Pembayaran Non-Tunai Pada Era Digital Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Luckandi, D. (2018). Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Lusardi, A. (2012). Numeracy, Financial Literacy. National Bureau of Economic Research(No. w17821), 1-15. Manurung, H., & Rizky, L. T. (2009). Succesful Financial Planner : A. Complete Guide. Jakarta: Grasindo. Moleong, L. J. (2014). Metodelogi Penelitian Kualitatif (revisi ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyasari, H., Dan, T. T., & Wijaya, A. B. (2014). Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-commerce di Indonesia. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA), 166-173.

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 59 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1). OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07.2016. Jakarta. OJK. (2017). Literasi Keuangan. Diambil kembali dari Otoritas Jasa Keuangan: www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungankonsumen/Pages/Literasi- Keuangan.aspx OVO. (2017). About Us. Diambil kembali dari OVO: www.ovo.id/about Paolo, S. (2016). Fintech Innovation From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification. UK: Willey Finance Series. Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, 3(2), 89-100. Romadhon, F., & Fitri, A. (2020). Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM. Jurnal Technobiz, 30- 44. Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital. (T. Limbong, Penyunt.) Jakarta: Yayasan Kita Menulis. Rustanto, A. E., & Kartini, I. (2019). Efektivitas Pembayaran Non Tunai Pada UMKM Daerah Aliran Sungai Citarum. Jurnal Lentera Bisnis, 8(2), 1- 11. Salsabila, S. S. (2019). Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (e-money) Sebagai Alat Pembayaran. Jurnal Privat Law, VII(2), 289-294. Samsumar, L. D. (2016). Konsep dan Tantangan Penggunaan Teknologi EMoney Sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia. Jurnal Methodika, 2(1), 102- 107. Sanistasya, P. A., Rahardjo, K., & Iqbal, N. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. Jurnal Economia, 48-59. Santhika, E. (2019, 05 10). OVO Klaim Kantongi 115 Juta Pengguna di Indonesia. Diambil kembali dari CNN Indonesia: www.cnnindonesia.com/teknologi/20190510142726-185-393740 Saptia, Y. (2018). Teknologi Finansial (Tekfin) Sebagai Alternatif Layanan Keuangan Bagi UMKM : Tantangan ke Depan. Jakarta: Indonesian Institude of Sciences.

Nur Anisah, Hizkia Franzias Crisnata Halaman 60 sampai 60 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Sianturi, M. H., & Suhadak. (2019). Analisis Pengaruh GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia. Jurnal Administrasi Bisnis, 70(1), 53-60. Skousen, K. F., Albrect, W. S., Stice, J. D., & Stice, E. K. (2001). Akuntansi Keuangan 1 (7 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia . Bilancia, 10(1), 33-64. Sugiarti, E. N., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang. 08(04), 90-104.

Rachyu Purbowati Halaman 61 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Rachyu Purbowati STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi: [email protected] Dikirim: 15 Januari 2021, Direvisi: 14 Februari 2021, Dipublikasikan: 23 Maret 2021 Abstract This study aims to determine how much influence Good Corporate Governance has on Tax Avoidance. Good Corporate Governance is checked with the Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership and the Audit Committee on Tax Avoidance. This research is a quantitative study using secondary data obtained from annual financial reports on the IDX website. The population of this research is 27 companies from 2016-2019. The sampling technique used in this research was purposive sampling technique. The samples obtained were 9 companies. The results of this study indicate that (1) the results of testing the regression model hypothesis simultaneously show that the Independent Commissioner, Institutional Ownership, Managerial Ownership, and the Audit Committee have no effect on Tax Avoidance. Keywords: Tax Avoidance, Good Corporate Governance, Independent Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Committee. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. Good Corporate Governance diperiksakan dengan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang terdapat di website BEI. Populasi penelitian ini berjumlah 27 perusahaan dari tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 9 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hasil pengujian hipotesis model regresi secara simultan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Kata kunci: Penghindaran Pajak, Good Corporate Governance, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit. A. LETAR BELAKANG Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung atau kontraprestasi yang langsung. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Halaman 61 sampai 76

Rachyu Purbowati Halaman 62 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran umum ataupun untuk pengeluaran rutin. Di Indonesia, pengeluaran umum maupun pendapatan yang diterima direalisaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu komponen yang paling penting di dalam APBN adalah penerimaan pajak (Salamah, 2018). Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yaitu Rp 1.786,4 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.165, 1 triliun dalam APBN 2019 (Kemenkeu, 2019). Besarnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan rakyatnya mendorong pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Syuhada dkk, 2019). Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran wajib pajak untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Fenomena dalam pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah sendiri menginginkan pembayaran pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Hoque, et.al (2011) dalam Ruddian (2017) alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajiban membayar pajak adalah karena moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi yang tinggi, ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, serta adanya administrasi yang lemah. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat maupun perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) yang mana perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian dari manajemen pajak yang merupakan hak dari perusahaan untuk mengendalikan biayanya. Namun mau tidak mau suatu perusahaan harus memperhatikan pandangan masyarakat untuk menjaga nama baik dan kelangsungan usaha perusahaan untuk jangka panjang. Disisi lain, pihak pemegang saham membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui cara-cara

Rachyu Purbowati Halaman 63 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya (Ruddian, 2017). Setiap Wajib pajak diwajibkan untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal perpajakan agar laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara ini (I Gusti Ayu dan Ketut Atit, 2014). Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak terbesar di negara ini. Namun, perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda. Perusahaan menganggap pajak sebagai salah satu beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba dari perusahaan, yang mana berlawanan dengan prinsip perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang besar. Beban pajak yang cukup tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan upaya-upaya agar pajak yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak (Wijayani, 2016). Manajemen pajak dipisahkan menjadi dua bagian yang berbeda. Bagian pertama adalah bagian penggelapan pajak, dimana bagian ini merupakan bagian yang dianggap ilegal dan melawan hukum karena tata cara serta praktiknya melawan regulasi yang berlaku. Bagian yang kedua adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu bagian dari manajemen pajak yang mana merupakan usaha dalam mengurangi beban pajak dengan cara yang dapat dikatakan legal karena tidak melawan regulasi yang ada. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan, serta memanfaatkan berbagai celah yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (Wijayani, 2016). Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum karena pelaku penghindaran pajak memanfaatkan berbagai celah dan hal-hal yang belum diatur dalam undangundang perpajakan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assesment System, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri berapa pajak yang harus dibayar. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk itu diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan

Rachyu Purbowati Halaman 64 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 manajemen perusahaan (Salamah, 2018). Corporate Governance diciptakan untuk mengawasi tax planning maupun tax management agar mampu berjalan di bawah hukum yang berlaku. Corporate Governance memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam ruang lingkup penghindaran pajak yang bersifat legal, dan bukan termasuk dalam penggelapan pajak yang bersifat ilegal (Hidayana, 2017). Pada era globalisasi saat ini semua sektor akan mengalami perubahan yang membawa pengaruh terhadap aktivitas di dalam sektor itu, termasuk sektor ekonomi. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya serta memperbaiki segala sistem kerja yang mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) (Syuhada dkk, 2019). Tingginya kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Corporate Governance adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan menjadi yang lebih baik. Menurut Winata (2014) Corporate Governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders. Corporate Governance juga mengharuskan mengenai bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau, dilakukan, serta dipertangunggjawabkan (Putri, 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh Good Corporate Governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap Tax Avoidance (penghindaran pajak), studi perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. B. TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan (Agency Theory) Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori keagenan ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam jurnalnya yang berjudul Theory of The firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure mengungkapkan:“……… We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform

Rachyu Purbowati Halaman 65 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 some service and their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. Jensen and Meckling, 1976:5)”. Good Coporate Governance Good Corporate Governance merupakan topik utama dalam beberapa tahun ini. Kemampuan suatu negara secara umum untuk menarik modal asing akan sangat tergantung pada sistem Good Corporate Governance yang mereka anut dan sampai mana manajemen perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham. Jika suatu negara tidak memiliki sistem Good Corporate Governance yang baik dan efektif maka para investorpun tidak akan bersedia menanamkan modalnya. Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun dari nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan itu sendiri. Struktur Good Corporate Governance pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara. Walaupun berbeda, tetapi dari semua istilah Good Corporate Governance memiliki makna yang sama (Salamah, 2018). Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.Pajak menurut (Mardiasmo, 2016) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Widyaningsih, 2011). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016) yaitu: 1) Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang dan bukan berupa barang. 2)

Rachyu Purbowati Halaman 66 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Berdasarkan undang-undang, bahwa pajak dipungut berdasarkan kekuatan undangundang serta aturan pelaksanaanya. 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang dapat ditunjukkan. 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penghindaran Pajak Pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan yang disetorkan kepada negara. Tetapi wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila keuntungan dari hasil operasional perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan besar pula. Oleh karena itu, sebagian perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai upaya agar dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin baik yang bersifat legal maupun ilegal (Salamah, 2018). Ada dua macam penghindaran pajak, yang pertama adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal atau disebut penggelapan pajak (tax evasion), yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangundangan perpajakan. Pelanggaran ini dilakukan dengan sengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal (tax avoidance). Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah menganut sistem self assessment system yang mana kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi wajib pajak yang dalam hal ini adalah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kriteria yang dikehendaki (purposive sampling) yaitu teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian

Rachyu Purbowati Halaman 67 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan Uji Hipotesis maka model regresi diuji terlebih dahulu dengan Uji Asumsi Klasik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dari regresi yang digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan telah terdistribusi dengan normal. D. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel dependen yaitu Tax Avoidance (Y) dengan variabel independen yaitu Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4). Hasil perhitungan yang menggunakan SPSS tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini: Tabel 1. Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .302 .069 4.399 .000 Dewan Komisars Independen .156 .080 .324 1.943 .061 .894 1.118 Kepemilikan Institusional -.129 .050 -.615 -2.558 .016 .429 2.329 Kepemilikan Manajerial -.086 .071 -.285 -1.219 .232 .454 2.202 Komite Audit .001 .018 .011 .072 .943 .962 1.040 a. Dependent Variable: Tax Avoidance Sumber: Data diolah dengan SPSS Variabel dependen pada hasil uji regresi berganda adalah Tax Avoidance (Y) sedangkan variabel independennya adalah Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4). Model regresi berdasarkan hasil analisis adalah: Y = 0,302 + 0,156 X1 – 0,129 X2 – 0,086 X3 + 0,001 X4 + e Interpretasi model regresi di atas adalah sebagai berikut: a. β 0 = 0,302

Rachyu Purbowati Halaman 68 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Konstanta dari persamaan regresi ini menunjukkan nilai sebesar 0,302 artinya ketika tidak terdapat kontribusi variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4), maka Tax Avoidance (Y) akan bernilai sebesar 0,302. b. β 1 = 0,156 Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) terhadap Tax Avoidance (Y). Koefisien variabel Dewan Komisaris Independen (X1) bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Tax Avoidance (Y) sebesar 0,156 dengan asumsi variabel yang lain konstan. c. β 2 = -0,129 Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Kepemilikan Institusional (X2) terhadap Tax Avoidance (Y). Koefisien variabel Kepemilikan Institusional bernilai negatif artinya setiap peningkatan variabel Kepemilikan Institusional (X2) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan Tax Avoidance (Y) sebesar 0,129 dengan asumsi variabel lainnya konstan. d. β 3 = -0,086 Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) terhadap Tax Avoidance (Y). Koefisien variabel Kepemilikan Manajerial bernilai negatif artinya setiap peningkatan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan Tax Avoidance (Y) sebesar 0,086 dengan asumsi variabel lainnya konstan. e. β 4 = 0,001 Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Komite Audit (X4) terhadap Tax Avoidance (Y). Koefisien variabel Komite Audit (X4) bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Komite Audit (X4) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Tax Avoidance (Y) sebesar 0,001 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hasil Uji Model Regresi Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (
 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Penelitian ini menggunakan nilai R Square untuk mengevaluasi model regresi terbaik.

Rachyu Purbowati Halaman 69 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Tabel 2. Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .480a .230 .131 .033912 1.638 a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisars Independen, Kepemilikan Institusional b. Dependent Variable: Tax Avoidance Sumber: Data diolah dengan SPSS Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh R Square sebesar 0,230 atau 23%, artinya variabel Tax Avoidance (Y) dijelaskan sebesar 23% oleh variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), dan Komite Audit (X4). Sedangkan sisanya sebesar 77% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil Uji Model Regresi Secara Parsial (Uji T) Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika t hitung > t tabel atau signifikansi < α = 0,05. Ttabel pada uji ini sebesar 2.0395 yaitu dari (0,025 ; 31). Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut: Tabel 3. Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .302 .069 4.399 .000 Dewan Komisars Independen .156 .080 .324 1.943 .061 .894 1.118 Kepemilikan Institusional -.129 .050 -.615 -2.558 .016 .429 2.329 Kepemilikan Manajerial -.086 .071 -.285 -1.219 .232 .454 2.202 Komite Audit .001 .018 .011 .072 .943 .962 1.040 a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Rachyu Purbowati Halaman 70 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Sumber: Data diolah dengan SPSS Pada pengujian hipotesis variabel Dewan Komisaris Independen (X1) diperoleh nilai t hitung < t tabel yaitu 1.943 < 2.0395 serta nilai signifikansi sebesar 0,061 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Tax Avoidance (Y). Pada pengujian hipotesis variabel Kepemilikan Institusional (X2) diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu - 2.558 > - 2.0395 serta nilai signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Kepemilikan Institusional (X2) berpengaruh terhadap variabel Tax Avoidance (Y). Pada pengujian hipotesis variabel Kepemilikan Manajerial (X3) diperoleh nilai t hitung < t tabel yaitu – 1.219 < - 2.0395 serta nilai signifikansi sebesar 0,232 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel Tax Avoidance (Y). Pada pengujian hipotesis variabel Komite Audit (X4) diperoleh nilai t hitung < t tabel yaitu 0,072 < 2.0395 serta nilai signifikansi sebesar 0,943 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Komite Audit (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel Tax Avoidance (Y). Pembahasan Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian ini dewan komisaris independen diukur dari persentase dewan komisaris independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris. Berdasarkan hasil regresi, variabel dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,156 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,061. Jika mengunakan α = 0,05, maka nilai signifikansi variabel dewan komisaris independen lebih besar dari α. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H1) ditolak. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara statistik terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi tax avoidance tidak ditentukan oleh variabel dewan komisaris independen. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya dewan komisaris independen yang

Rachyu Purbowati Halaman 71 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 dimiliki perusahaan dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku tax avoidance. Hal ini dikarenakan komisaris independen hanya bisa mengawasi kinerja manajemen, sementara pengambilan keputusan tetaplah menjadi kewenangan manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh proporsi dewan komisaris independen dengan tax avoidance. Hal serupa juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2014) bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Yang pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tax avoidance. Yang kedua adalah kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihakpihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tax avoidance perusahaan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Putri (2020), dan Ningrum (2019) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut mungkin terjadi karena keberadaan dewan komisaris independen sering hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi dan menunaikan kepentingan afiliasi. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen juga berpotensi menyulitkan kordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan termasuk pengawasan praktek penghndaran pajak. Dengan demikian keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Kepemilikan institusioanl adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan prosentase dari saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan tax avoidance (Yuono, 2016). Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai signifikansi 0,016 < 0,05 dan menunjukkan nilai yang negatif dengan nilai t hitung sebesar -2.558. dengan adanya kepemilikan institusional mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih

Rachyu Purbowati Halaman 72 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 optimal terhadap kinerja perusahaan agar dalam menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kepemilikan institusional sebagai pengawas dari luar perusahaan yang memiliki peran penting dalam memonitor perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham berupa deviden. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H2) diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijayani (2016) bahwa kepemilkan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Serta penelitian dari Salamah (2018). Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance terjadi karena kepemilikan institusional diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insinder atau manajerial investor. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan seperti direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan. Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial diukur dengan prosentase saham yang dimiliki oleh manajer dibagi dengan total saham yang beredar. Berdasarkan hasil regresi, variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,086 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,232. Jika mengunakan α = 0,05, maka nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial lebih besar dari α. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H3) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2020) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Besarnya proporsi kepemilikan manajerial di dalam perusahaan belum mampu membuat manajerial memanfaatkan peluang untuk melakukan tax avoidance agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Mahulae dkk (2016) bahwa besarnya proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan. Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat. Berdasarkan hasil regresi, variabel komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,943. Jika mengunakan α = 0,05, maka nilai

Rachyu Purbowati Halaman 73 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 signifikansi variabel komite audit lebih besar dari α. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil tersebut, maka keputusan Hipotesis (H4) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Adhelia (2018) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Serta penelitian Adhelia (2018) bahwa banyaknya jumlah komite audit dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap upaya penghindaran pajak. Kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah banyaknya komite audit melainkan dari kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota komite audit itu sendiri. Komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan, salah satunya adalah penghindaran pajak. Komite audit cenderung netral, maka jumlah komite audit di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan tax avoidance. E. PENUTUP Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh Good Corporate Governance yang diproksikan berdasarkan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan, berdasarkan hasil pengujian parsial disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh besar terhadap pengindaran pajak ini serta menggunakan sampel pada perusahaan yang berbeda seperti pertambangan, property, perbankan, pertanian dll. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat memahami lebih dalam tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Rachyu Purbowati Halaman 74 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 DAFTAR PUSTAKA Adhelia, Dita. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti yang terdaftar di BEI 2014-2017). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Annisa, N.A., & Kurniasih, l. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, 95-189. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Fadhila. Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Hidayana. 2017. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 305- 360. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Maharani, I Gusti Ayu Cahya., & Suardana, Ktut Atit. 2014. Pengaruh Cororate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.2 (2014): 525-539. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Mahulae, Endang Endari. Pratomo, Dudi. Nurbaiti, Annisa. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014). E-Proceeding of Management, Vol. 3, No.2. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mulyani, Sri., Wijayanti, Anita., & Masitoh, Endang. 2018. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga. Vol 3 No 1. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Ningrum, Ema Murtia., Samrotun, Yuli Chomsatu., & Fajri, Rosa Nikmatul. 2019. Tax Avoidance Ditinjau Dari Corporate Governance Pada Perusahaan Property dan Real Estate. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 5 No 2 48-63. Diunduh dari https://scholar.google.co.id.

Rachyu Purbowati Halaman 75 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Putri, Adriyanti Agustina., Lawita, Nadia Fathurahami. 2020. Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. Vol 22 No 1. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Rahayu, Alifiyanti Putri. 2020. Good Corporate Governance, Profitability, dan Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga. Vol 4 No 1. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Rezaee, Zabihollah. 2017. Corporate Sustainability: Theoretical and Integrated Strategic Imperative and Pragmatic Approach. The Journal of Business Inquiry 2017, 16, Special Issue. ISSN 2155-4072. Ruddian, Elsiana. 2017. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Salamah, Robiatus. 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Syuhada, Anggi., Yusnaini., & Meirawati, Eka. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi. Vol 13. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Wahyudi, Imam., Rustinawati, Sri. 2020. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage, dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset dan Perbankan Manajemen dan Akuntansi. Volume 4 No 1. Diunduh dari https://scholar.google.co.id. Widyaningsih, Aristanti. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan (dengan pendekatan Mind Map). Bandung: Alfabeta. Wijayani, Dianing Ratna. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014). Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol 13 No 20. Diunduh dari https://scholar.google.co.id.

Rachyu Purbowati Halaman 76 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Winata, Fenny, 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Tax and Accounting Review. Vol 4 No 1. Yuono, Citra Ayuning Sari. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 6. Diunduh dari https://scholar.google.co.id.

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 77 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Peranan Audit Internal Pada Pembiayaan Kelompok Mikro Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Frauding Dwi Ermayanti Susilo STIE PGRI Dewantara Jombang Korespondensi: [email protected] Dikirim: 15 Januari 2021, Direvisi: 14 Februari 2021, Dipublikasikan: 23 Maret 2021 Abstract The purpose of this study was to see how the role of internal audit on women's microfinance at PNM Mekaar in fraud detection and prevention. The research used a qualitative approach, making direct observations, conducting interviews and collecting data in the form of documents carried out by internal audits. Where the company's internal audit is active on the financing of women's micro groups in the prevention of fraud with evidence in the 2017 examination which revealed that during the examination of 4 groups there was no fraud, including delinquency in payment of insurance claims, customers who died had not received complete insurance documents, the use of bailout funds by one of the customers, monitoring activities are not in accordance with the control provisions which must be done once a month and billing statements for three customers who have paid three times but are not recorded by the head office system. Keywords: Internal Audit, Financing, Fraud Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal terhadap pembiayaan mikro perempuan di PNM Mekaar dalam deteksi dan pencegahan fraud. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen yang dilakukan audit internal. Dimana hasil penelitian ini pengendalian Internal Audit perusahaan berperan aktif terhadap pembiayaan kelompok mikro perempuan dalam pencegahan fraud dengan didukung bukti-bukti pada pemeriksaan periode tahun 2017 yang mengungkapkan pada pemeriksaan terhadap 4 kelompok terjadi adanya unsur fraud diantaranya penunggakan pembayaran dikarenakan klaim asuransi nasabah meninggal belum menerima dokumen kelengkapan asuransi, penggunaan dana talangan oleh salah satu nasabah, kegiatan monitoring pengawas tidak sesuai ketentuan pengendalian fungsional yang seharusnya dilakukan satu bulan sekali dan lembar penagihan tiga nasabah sudah membayar tiga kali namun tidak tercatat oleh sistem kantor pusat. Kata kunci: Audit Internal, Pembiayaan, Kecurangan Halaman 77 sampai 88

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 78 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 A. LATAR BELAKANG Praktek kecurangan merupakan satu dari berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Praktek kecurangan itu dapat terjadi bahkan pada organisasi yang memiliki pengendalian internal yang baik sekalipun. Gejala kecurangan dapat dilihat jika seseorang melihat dengan cukup lama dan mendalam. Pelaku kecurangan dapat datang dari segala tingkat manajemen atau masyarakat. (Gusnardi, 2008:5) Audit internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas penyediaan informasi untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan. Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal. Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal : “Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.” (Ellok 2010:17) Untuk itu pemimpin harus mendelegasikan tugas kebeberapa bagian. Salah satu bagian yang berperan membantu manajemen mengawasi kegiatan perusahaan dan melalui unit kerja dalam melaksanakan fungsi pengendalian adalah bagian “pemeriksaan intern (internal audit)”. Pada perusahaan negara dikenal dengan sebutan “Satuan Pengawas Intern (SPI)”. Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan Pemerintah (PP) No.60 tahun 2008, telah mengatur mengenai pembentukan Satuan Pengawas Intern lengkap dengan pengaturan, kedudukan, fungsi dan pertanggungjawaban serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. ( Harahap, 2008:26) Pembiayaan mikro adalah program pemberian pembiayaan berjumlah kecil kepada warga yang paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya (Woller et al., 2011:265). Beberapa kecenderungan dalam program kredit mikro saat ini adalah: 1) lebih banyak ditujukan untuk perempuan, 2) kredit disalurkan pada individu sebagai anggota suatu kelompok, 3) pembayaran kembali bergantung pada ketepatan dan kedisiplinan kelompok (Kabeer, 2011:63). Program mikro kredit seringkali dipandang sebagai obat dari masalah kemiskinan. Program ini tidak hanya dijadikan instrumen agar kelompok miskin mempunyai akses pada lembaga keuangan formal, tapi lebih lanjut telah menjadi suatu gerakan untuk memberdayakan masyarakat miskin, khususnya perempuan, yaitu dalam menanggulangi kemiskinan mereka,

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 79 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kelompok sasaran untuk berpartisipasi aktif baik secara ekonomi maupun sosial (Rajivan, 2010). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal terhadap pembiayaan mikro perempuan di PNM Mekaar dalam deteksi dan pencegahan fraud. B. LANDASAN TEORI Audit Internal Menurut Lawrence B. Sawyer diterjemahkan oleh Desi Adhariani (2008:10), audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan audit internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda beda dalam organisasi untuk menentukan apakah 1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, 2) Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi. 3) Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur intenal yang bisa diterima telah diikuti. 4 ) Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, 5) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 6) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Halim (2008:11), audit internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi – fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Pembiayaan Kredit Mikro Perempuan ( Grameen Bank) Grameen Bank mempunyai pengertian bank desa, kata grameen merupakan bahasa Bengali berarti desa. Bank yang awalnya mengkhususkan untuk menyalurkan kredit bagi masyarakat miskin desa Jobra dan sekitarnya di wilayah Chittagong, Bangladesh dalam kurun waktu 1976-1979. Grameen Bank merupakan sistem kredit mikro yang direncanakan dan dijalankan pertama kali oleh Dr. Muhammad Yunus dari Chittagong University pada tahun 1976 dengan pendekatan yang ramah dengan orang miskin. Latar belakang yang mendasari Dr. Muhammad Yunus mendirikan dan

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 80 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 menjalankan kredit mikro Grameen Bank adalah: 1) Banyak orang miskin di desa terlilit hutang pada rentenir, 2) Orang miskin dalam berusaha tidak bisa mengakses modal ke lembaga keuangan resmi, 3) Kredit di lembaga keuangan menggunakan agunan yang tidak dimiliki orang miskin, 4) Tidak ada produk pinjaman/kredit yang ramah terhadap orang miskin (KKP, 2009). Dan sampai saat ini skim kredit sistem Grameen Bank telah berkembang pesat di Bangladesh bahkan sekarang sistem ini telah diadopsi oleh lebih dari 114 negara dengan bantuan lembaga international PBB. Dan pada tahun 2006, Dr. Muhammad Yunus mendapatkan hadiah nobel perdamaian sebagai tokoh yang mengentaskan kemiskinan. Fraud (Kecurangan) Pengertian Fraudulent financial reporting menurut Arens (2008 : 310) adalah sebagai Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, worldcom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omittingaccount payable and other liabilities.Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as specialm purpose entities. Pengertian Fraudulent Financial Reporting menurut Iman Sarwoko dkk (2008) adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Menurut Soejono Karni (2010) Audit Kecurangan (Fraud Audit) merupakan audit yang bertujuan untuk menemukan kecurangan. Sementara Tuannakotta (2010) menyatakan fraud Audit atau audit forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan. Definisi - definisi seperti di atas kesemuanya memiliki satu tujuan untuk kepentingan pribadi dan ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Fraud atau Kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan disengaja dan menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan ataupun pihak lain.

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 81 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 C. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen yang dilakukan audit internal, yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang terjadi dalam temuan audit. Subjek dari penelitian ini adalah peranan audit internal dalam pencegahan fraud. Sampel dari penelitian ini adalah hasil audit internal atau notisi audit yang dilakukan pada Januari 2017 - Jamuari 2018. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan ialah interactive model analisis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman. Melakukan penelitian dengan menganalisis hasil dari penelitian, serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di lakukan yang berkaitan dengan tahap pengerjaan audit internal. D. HASIL DAN PEMBAHASAN Temuan Audit, Kondisi, Tanggapan dan Rencana Tindak lanjut Kinerja Mekaar Cabang Jombang dalam tahun 2017 masih dibawah target yang ditetapkan Kondisi Tabel. 1 Pencapaian kinerja Cabang Jombang dapat diuraikan sebagai berikut: No. Indikator 31-12-2017 Realisasi Target RKAP Pencapaian 1 NOA 1.732 2.640 65,61 2 Oustanding (Rp Juta) 2.695.340 3 PAR (%) 7.240.000 - 4 NPL (%) 4.680.000 - Sampai dengan saat audit tanggal 26 Januari 2018 jumlah NOA Cabang Jombang sebanyak 1.817 nasabah. Target NOA tahun 2018 sebanyak 3.321 nasabah Kriteria : Target RKAP Cabang Jombang tahun 2017 Tanggapan : 1. Cabang memahami kondisi tersebut.

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 82 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 2. Kondisi Tersebut terjadi karena banyak calon nasabah yang tidak lulus persyaratan, adanya nasabah meninggal yang belum terselesaikan klaim ansurasinya. 3. Langkah-langkah yang akan dilakukan Unit terhadap permasalahan a. Cabang sudah mengirimkan dokumen klaim asuransi ke helpdesk b. FU ke helpdesk agar segera di klaim Rencana tindak (action plan) Memaksimalkan referal, sosialisasi per RT dan RW 2. LPM (Lembar Penagihan Mingguan) tidak akurat karena 3 (tiga) nasabah yang sudah 2 kali mambayar angsuran namun belum tercatat di LPM Kondisi Berdasarkan nominatif daftar nasabah, hasil penarikan tanggal 17 Januari 2018 diperoleh informasi sebagai berikut : Tabel 2. Data hasil penarikan utang No Kelompok Nama Plafond Jgk Waktu Sikl us Tanggal Pencairan OS Pokok OS Bunga Hari Menu nggak 1 PADI LILIK ROISAH Binti MANGGAR 2.000.000 50 1 29/12/2017 1.960.000 490.000 2 2 PADI SUMIYATUN Binti DARMANI 2.000.000 50 1 29/12/2017 1.960.000 490.000 2 3 PADI ROHMAWATI Binti SUMO 2.000.000 50 1 29/12/2017 1.960.000 490.000 2 Dari data tersebut, ada 3 (tiga) nasabah yaitu Lilik Roisah, Sumiyatun, Rohmati dari kelompok Padi mengalami keterlambatan pembayaran angsuran 2 hari. Namun sesuai data LPM kelompok Padi tanggal 22/1/2018 diketahui bahwa nama ketiga nasabah tersebut tidak tercatat, padahal ketiga nasabah tersebut sesuai LRP sudah cair sejak tanggal 29/12/2017 dan pada saat audit (tanggal 22/1/2018) debitur telah melakukan pembayara angsuran sebanyak 2 kali yaitu angsuran I tanggal 15/1/2018 dan angsuran ke II tanggal 22/1/2018. AO menulis secara manual 3 (tiga) nasabah tersebut pada LPM. Tanggapan : 1. Cabang memahami kondisi tersebut

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 83 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 2. Hal ini disebabkan karena proses perpindahan nama nasabah yang cair di hari Jum’at belum dipindahkan ke hari Senin ole Helpdesk, sehingga nama nasabah tersebut belum muncul di LPM 3. Langkah-langkah yang akan dilakukan Unit terhadap permasalahan di atas cabang akan terus follow up ke helpdesk sampai masalah tersebut terselesaikan Rencana tindak (action plan) Membuat memo pindah hari dan follow up kepada helpdesk sampai masalah terselesaikan. Kondisi Data nominatif nasabah Cabang Jombang yang ditarik tanggal 17 Januari 2018 terkait kelompok Wijaya adalah sebagai berikut : Tabel 3. Data Tagihan No Nama nasabah Kelompok Plafond Jgk Waktu Sik lus Tanggal Pencairan OS Pokok OS Bunga Hari Menu nggak 1 TRI SULISMINING SIH Binti SUWOTO WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 2 CHOLIFAH Binti CHOLIL WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 3 JUMIATI Binti WARSITO WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 4 ETIK KAMIDAH Binti BUARI WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 5 ERIKA MEDINA Binti SUWONO WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 6 SURYATI Binti PAERI WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 7 SITI SOFIAH Binti MOCH SYAFI'I WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 8 WAHYU HESTI SULISTYANIN GSIH Binti N WAHYUDI WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 9 MISTIAH Binti YONO WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 10 NENI ANJARWATI WIJAYA 2.000.000 50 2 16/01/2018 2.000.000 500.000 1 3. Nominatif nasabah Mekaar Cabang Jombang khususnya kelompok Wijaya tidak valid

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 84 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Binti SUGIANTO Sedangkan berdasarkan data LRP kelompok wijaya, 10 nasabah tersebut cair tanggal 29 Desember 2017 sehingga terdapat perbedaan selama 18 hari. Sesuai LPM angsuran I kelompok Wijaya, jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2018 dan angsuran II 24 Januari 2018. Pada angsuran I dan ke-2 Kelompok Wijaya lengkap tidak ada yang menunggak. Tanggapan 1. Cabang memahami kondisi tersebut 2. Mungkin itu kesalahan di sistem karena di LRP nya kelompok wijaya cair pada tgl 29 Desember 2017. Rencana tindak (action plan) Cabang Jombang membuat memo ke PNM Pusat untuk kondisi tersebut, salah catat atau gangguan sistem, agar segera dibuat rekonsiliasi data. Pembhasan Penelitian ini sesuai dengan pembahasan Thetty S Rajagukguk (2017) Pengarug Internal Audit Dan Pencegahaan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan dimana sesuai program kerja Divisi SPI tahun 2018, tim audit internal telah melaksanakan Audit Operasional Cabang Mekaar Jombang terkait efisiensi dan efektivitas pengelolaan resiko dan kecukupan pengendalian internal dari tanggal 22 s.d. 27 Januari 2018 berdasarkan Surat Tugas, ST-012/PNM-SPI/I/18 tanggal 16 Januari 2018 dan Memo, M-16/PNM-SPI/I/18 tanggal 16 Januari 2018. Berdasarkan pelaksanaan audit tersebut, maka dapat dilihat sampai sejauh mana audit internal yang dilakukan dapat berperan dalam pencegahan fraud dengan melihat aspek ruang lingkup audit, hal tersebut meliputi : 1. Memastikan bahwa proses kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di perusahaan. Tim Audit internal melakukan penilaian ketaatan para karyawan bagian divisi yang terkait dalam kegiatan operasional terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, apakah telah dilaksanakan dengan benar. Contohnya antara lain: a. Menilai pencapain kinerja cabang Jombang yang masih dibawah target yang ditetapkan oleh kriteria target RKAP 4. Kegiatan Surprise Visit (SV) KC atas kegiatan AO tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di buku panduan mekaar (minimal visit satu minggu 2 kegiatan)

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 85 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 b. Menilai dan Memeriksa pelaksanaan penagihan nasabah terhadap petugas yang belum sesuai prosedur Berdasarkan Buku Kebijakan Mekaar, point III.3.3 Tahapan Umum Proses Pembiayaan. c. Memeriksa kedisiplinan debitur terhadap proses pembiayaan mekaar yang mempengaruhi debitur lain untuk tidak taat pada aturan dan kesepakatan kantor Mekaar. 2. Mengidentifikasi kemungkinan adanya aspek-aspek pembiayaan kelompok mikro perempuan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga kegiatan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini tim audit mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki contohnya antara lain : a. Menilai tidak akuratnya Lembar Penagihan yang tidak sesuai yakni 3 nasabah sudah membayar 3 kali angsuran namun tidak tercatat oleh sistem kantor pusat. b. Memeriksa nominatif nasabah yang tidak valid antara hari pencairan dengan pembayan pertama yang tidak sesuai ketentuan kebijakan yang seharusnya nasabah membayar dua minggu setelah pencairan hal ini dikarenakan kesalahan lembar pencairan oleh kantor pusat tidak sama dengan di lapangan. 3. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Area Manajer dan Pengawas dalam mendukung pembiayaan kelompok mikro perempuan. Berdasarkan indikator pengendalian fungsional yang sudah di jelaskan di atas, maka audit internal menilai keefektivan staf perusahaan. Contohnya : a. Menilai kegiatan monitoring pengawas dan area manager yang tidak sesuai ketentuan manajemen pengendalian struktural dan pengendalian fungsonal 4. Mengidentifikasi kemungkinan adanya unsur fraud dalam proses pembiayaan kelompok mikro perempuan. Pelaksanaan tim audit internal mengidentifikasi kemungkinan adanya unsur fraud diantaranya sebagai berikut : a. Memeriksa STNK sepeda motor kantor cabang yang hilang dengan memeriksa staf karyawan yang bersangkutan untuk bertanggung jawab mengganti dan memeriksa kelengkapan dokumen penggantian stnk hilang kepada perusahaan aliansi MBM b. Memeriksa Penagihan angsuran kelompok yang tidak sesuai prosedur Berdasarkan Buku Kebijakan Mekaar, point III.3.3 Tahapan Umum Proses Pembiayaan Mekaar, secara garis besar terdapat kegiatan “Pertemuan Kelompok Mingguan” dengan cara door to door dan penggunaan dana talangan oleh salah satu debitur dengan melakukan turun ke lapangan menyocokkan hasil interview debitur dan juga petugas

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 86 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 c. Memeriksa Form Uji Kelayakan no.2134-JMBG terdapat nasabah tidak sesuai kriteria ketentuan pemibayaan yang difokuskan pra sejahtera namun tidak di lakukannya survey dan verifikasi dengan benar sehingga berakibat adanya tidak kedisiplinan saat pembiayaan mekaar. d. Memeriksa ketepatan dan kebenaran dokumen kelengkapan nasabah meninggal dunia yang dikirim ke kantor pusat hingga mengakibatkan penunggakan pembayaran dikarenakan klaim asuransi belum menerima kebenaran dokumen kelengkapan 5. Memberikan saran dan masukan guna memperbaiki pengelolaan pembiayaan kelompok mikro perempuan yang ada saat ini. Tim audit internal memeriksa dan menilai pengelolaan pembiayaan kelompok mikro perempuan melalui surprise visit oleh kepala cabang terhadap petugas lapang sesuai ketentuan untuk perbaikan efisiensi pengendalian structural dan memberikan masukan terhadap kelengkapan Surat Izin Mengemudi untuk perbaikan efektifitas operasional. E. PENUTUP Dimana hasil penelitian ini pengendalian Internal Audit perusahaan berperan aktif terhadap pembiayaan kelompok mikro perempuan dalam pencegahan fraud dengan didukung bukti-bukti pada pemeriksaan periode tahun 2017 yang mengungkapkan pada pemeriksaan terhadap 4 kelompok terjadi adanya unsur fraud diantaranya penunggakan pembayaran dikarenakan klaim asuransi nasabah meninggal belum menerima dokumen kelengkapan asuransi, penggunaan dana talangan oleh salah satu nasabah, kegiatan monitoring pengawas tidak sesuai ketentuan pengendalian fungsional yang seharusnya dilakukan satu bulan sekali dan lembar penagihan tiga nasabah sudah membayar tiga kali namun tidak tercatat oleh sistem kantor pusat. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian Norsain (2014) Peranan Audit Internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada PNPM Mandiri perkotaan Kalianget yang mengungkapkan audit internal dapat mencegah dan mendeteksi terjdinya praktek kecurangan dengan evaluasi pengujian pengendalian.

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 87 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 DAFTAR PUSTAKA Al-Matari, Al-Swidi. 2014. The Effect Of The Internal Audit and Firm Performance : A Proposed Researc Framework. International Review Of Management and Marketing 4 (1): 34-41 Arens, et al. 2010. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach.13th Edition. Pearson Prentice Hall, 2010. Bayangkara, IBK. 2014. Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi. Jakarta : Salemba Empat Coram, P., Colin Ferguson, dan Robyn Moroney, 2008. Internal Audit, Alternative Internal Audit Structures and The Level of Misappropriation of Assets Fraud. Accounting and Finance 48 (4): 543–559. Dewayanti, Ratih, & Erna Ermawati Chotim, Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan (Surabaya: Lemlit Unair, 2014). Dordevic, Dukic. 2013. Contribution Of Internal Audit In The Fight Againts Fraud. Series Economic and Organization 12 (4): 297-309 Elok Izza Afrianiswara. 2010. Peranan audit internal dalam menunjang efektifitas Pengendalian internal kredit investasi pada Pt. Bank x. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Agustus 2010. Gusnardi. 2008. Analisis Faktor Audit Internal dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ekuitas 12 (3). September 2008. Halim, Abdul 2008, Dasar-Dasar Prosedur Pengauditan Laporan Keuangan, Edisi Empat, UPP AMP YKPN, Yogyakarta Kabeer, Naila. 2010. Conflicts Over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh, World Development, 29 (3):63-84. Karagiorgos, Drogalos, et al. 2010. Internal Audit Contribution to Efficient Risk Management. Jurnal Of Business Management 2 (1): 1-14 Meikhati, Rahayu. 2015. Peranan Audit Internaldan Pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal, Jurnal Paradigma. 13 (1): 77- 91 Norsam. 2014. Peranan Audit Internal Dalam Mendeteksi dan Mencegah kecurangan (Fraud). Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi 4 (1): 13-21 Pujono, Siswo. 2017. Buku Kebijakan Mekaar. Jakarta : Tim Divisi Manajemen Risiko & GCG Sawyer, L.B; Dittenhofer, M,A., dan Scheiner, J,H. 2006. Audit Internal Sawyer Edisi 5 Buku 3, Jakarta: Salemba Empat. Suginam. 2017. Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. Riset dan Jurnal Akuntansi 1 (1): 22-28 Theresa Festi T, dkk. 2014 Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan(Studi Empiris Pada Perbankan di Pekanbaru). Jurnal. Pekan Baru Thetty S. 2017. Pengaruh Internal Audit Dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan, Riset dan Jurnal Akuntansi 1 (1): 8-21

Dwi Ermayanti Susilo Halaman 88 sampai 88 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Zakaria, Zamzulaila; Susela Devi S., dan Zarina Zakaria. 2008. Internal Auditors: Their Role in the Institutions of Higher Education in Malaysia, Managerial Auditing Journal 21 (9): 892 – 904.

Lusy, Vincentia Devina Halaman 85 dari 94 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 2, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 Analisa Cost and Benefit atas Sustainability Reporting Lusy1*), Vincentia Devina2 Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya *Korespondensi: [email protected] Dikirim: 15 Januari 2021, Direvisi: 14 Februari 2021, Dipublikasikan: 23 Maret 2021 Abstract This research tootk the topik of Sustainability Reporting, to creat a Triple Bottom Line Implementation. The target of this research is to raise awareness of the company, to be responsible for economic, social, and environmental aspects, including reducing production waste, and reprocessing it into waste that is safe for the environment. The object of this research is BUMN in the mining sector. The method used in this research is descriptive qualitative, by taking secondary data from the Indonesia Stock Exchange. The data obtained are analyzed for Cost and Benefit, so that we know the benefits of environmental care, known as Corporate Social Responsibility (CSR). This research shows that the cost and benefits of the CSR program are already running effectively. The increase in costs increases public confidence, especially in preserving the environment and improving the standard of living of the community, through an educational program financed by the state-owned mining company. Keywords: stakeholder, BUMN, Cost and Benefit. Abstrak Penelitian ini mengambil topik Sustainability Reporting, untuk mewujudkan Implementari Triple Bottom Line. Target penelitian ini untuk membangkitkan kesadaran perusahaan, untuk bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, social, dan lingkungan, termasuk mengurangi hasil limbah produksi, serta mengolah kembali menjadi limbah yang aman bagi lingkungan. Objek penelitian ini adalah BUMN sektor Pertambangan. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengambil data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh tersebut dianalisa Cost and Benefitnya, sehingga mengetahui manfaat kepedulian lingkungan atau dikenal Corporate Social Responsibility (CSR). Penelitian ini menunjukkan bahwa biaya dan manfaat dari Program CSR sudah berjalan dengan efektif. Peningkatan biaya tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam melestarikan lingkungan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui program pendidikan yang dibiayai oleh perusahaan BUMN sektor pertambangan tersebut. Kata kunci: Stakeholder, BUMN, Cost and Benefit. Halaman 85-94

Lusy, Vincentia Devina Halaman 86 dari 94 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 2, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 A. Latar Belakang BUMN sebagai sokoguru ekonomi nasional perlu memperhatikan keberlanjutan perusahaan yang disebut Going Concern (Purba, 2016). Pihak eksternal yang diakui untuk menunjukkan perusahaan tersebut berkelanjutan adalah Kantor Akuntan Publik yang diakui oleh Negara. Perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan jangka panjang, terutama BUMN di mana keuntungannya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Penerapan CSR bagi perusahaan dapat mempengaruhi citra perusahaan terhadap masyarakat, diwujudkan dalam bentuk Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting). Perusahaan yang menerapkan CSR dapat meningkatkan image perusahaan dan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan, sehingga stakeholder yang akan menjaga hubungan baik dengan Perusahaan (Ulum, 2016). Laporan Berkelanjutan merupakan laporan yang diberikan secara sukarela tentang people, planet, profit yang biasa dikenal dengan konsep Tripple Bottom Line. People menunjukkan arti penting dari dukungan terhadap kepentingan tenaga kerja, perlunya perlindungan kepentingan tenaga kerja (seperti menentang mempekerjakan anak di bawah umur, pembayaran upah yang wajar, lingkungan kerja yang nyaman). Planet menunjukkan pengelolaan pemakaian energi sebaik-baiknya terutama atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, termasuk mengurangi hasil limbah produksi, serta mengolah kembali menjadi limbah yang aman bagi lingkungan. Profit merupakan keuntungan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan (Effendi, 2016). Laporan berkelanjutan berisikan informasi keuangan dan non keuangan berupa aktivitas sosial dan lingkungan, yang menekankan pada prinsip dan standar pengungkapan secara menyeluruh, sehingga perusahaan dapat tumbuh berkesinambungan (Effendi, 2016). Adapun tujuan penelitian ini adalah “Menganalisa Cost and Benefit atas Sustainability Reporting (Studi Kasus pada BUMN)”. Sedangkan target akhir dari penelitian ini membangkitkan kesadaran perusahaan dalam hal ini BUMN untuk ikut bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk mengurangi hasil limbah produksi, dan mengolah kembali menjadi limbah yang aman

Lusy, Vincentia Devina Halaman 87 dari 94 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 2, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 bagi lingkungan. Aspek kepedulian dan lingkungan hidup tersebut dituangkan dalam bentuk laporan berkelanjutan (Sustainability Reporting) yang berisi informasi kinerja keuangan dan non keuangan yang terdiri atas aktivitas sosial dan lingkungan yang menyeluruh, memungkinkan perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan atau Going Concern (Effendi, 2016). BUMN sebagai soko guru perekonomian bangsa, di mana keuntungannya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama saat ini di tengah Pandemi virus Corona, Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tidak bisa bekerja karena kesehatan dengan memberikan bantuan yang diambilkan dari anggaran Pemerintah yang diperoleh salah satunya dari keuntungan BUMN. Yang menjadi pembeda penelitian ini dibanding yang lain pada analisa yang dilakukan peneliti yang dinarasikan, sedang biasanya penelitian tentang SR dilakukan secara kuantitatif, inilah novelty penelitian ini. B. Tinjauan Pustaka Teori Stakeholder Teori Stakeholder merupakan teori tentang pemenuhan manajemen Perusahaan terhadap harapan para Stakeholder. Pertanggungjawaban akuntabilitas organisasi merupakan hal yang lebih penting dibandingkan kinerja keuangan. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi kinerja lingkungan, sosial melebihi ketentuan wajibnya, agar memenuhi ekspektasi sesungguhnya dari stakeholder (Ulum, 2016). Bentuk pengungkapan sukarela yang berkembang akhir-akhir ini adalah laporan Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut Sustainability Reporting (SR). Laporan SR ini dapat menunjukkan dampak dan manfaat atas kegiatan yang dilakukan organisasi bagi sosial masyarakat dan lingkungan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus peduli pada lingkungan dan masyarakat, sehingga investor akan memilih perusahaan yang mengacu pada Lingkungan (Chairi dan Ghozali, 2007). Manfaat CSR bagi perusahaan agar membuka pangsa pasar yang lebih luas; memperbaiki hubungan dengan stakeholder dan regulator, serta mendapat ijin beroperasi secara Sosial. Laporan SR terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi ekonomi,

Lusy, Vincentia Devina Halaman 88 dari 94 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 2, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 sosial dan dimensi lingkungan. Pada dimensi sosial meliputi tiga hal yaitu tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen serta etika investasi. Pada dimensi sosial meliputi hidup yang layak dan tingkat keamanan ekonomi, penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi, lingkungan kerja yang aman dan sehat, adanya kepercayaan antara pengusaha dan karyawan; serta budaya keterbukaan. Empat hal yang perlu pada dimensi lingkungan, yaitu: pengurangan emisi, pengurangan limbah termasuk pemanfaatan kembali limbah; penggunaan listrik, bahan bakar yang efektif, serta pelestarian air bersih sebagai bagian dasar kemanusiaan (Mardikanto, 2018). Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara merupakan (1) penguasaan badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah; (2) Pengawasannya dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional oleh Pemerintah; (3) Pemerintah mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usahanya; (4) Pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan (5) semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah (Zulmawan, 2019). Analisa Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) Analisa biaya dan manfaat merupakan perbandingan antara biaya serta manfaat yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Adapun analisa yang dilakukan pada penelitian ini terbatas pada proses menghitung semua biaya dari laporan berkelanjutan atau CSR (Sucuahi dan Cambarihan, 2016). Apabila ditemukan manfaat lebih besar daripada biaya, maka pengambilan keputusan tersebut sudah efektif dan sebaliknya jika biaya lebih besar dari manfaat, maka keputusan untuk menerapkan laporan berkelanjutan perlu dipertimbangkan kembali. C. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dampak dan manfaat Sustainability Reporting (SR) bagi Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan. Penelitian ini memerlukan ringkasan aktivitas sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan SR untuk dianalisa cost and benefitnya terhadap masyarakat. Data diambil dari Bursa Efek Indonesia, untuk dibuatkan rangkuman kegiatan

Lusy, Vincentia Devina Halaman 89 dari 94 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 2, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 sehubungan dengan aktivitas sosial dan lingkungan. Yang menjadi obyek penelitian ini terkait tempat adalah di Indonesia, pelakunya adalah BUMN Sektor Pertambangan, dengan aktivitas adalah sosial dan lingkungan. Sumber data diambil dari Annual Report BUMN Sektor Pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yaitu PT. Bukit Asam, PT. Aneka Tambang, dan PT. Timah. Instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu instrumen peneliti dari BUMN Bukit Asam, Aneka Tambang dan Timah. Sedangkan instrumen kedua dari peneliti ini dari kalangan akademisi dalam hal ini diwakili oleh Universitas Katolik Darma Cendika yang lebih berperan serta dalam menganalisa Cost And Benefit atas Sustainability Reporting. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah BUMN Bukit Asam, Aneka Tambang, dan Timah dengan 3 tahun pengamatan yaitu 2016 sampai dengan 2018. Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam penelitian ini, sebab penelitian bertujuan untuk memperoleh data (Sugiyono, 2010). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dari Annual Report BUMN yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Tahapan penelitian meliputi : a) menyusun aktivitas sehubungan dengan Sustainability Reporting pada BUMN sektor Pertambangan; b) mengukur Cost maupun Benefit dari Sustainability Reporting BUMN tersebut; c) menganalisa Cost and Benefit yang diperoleh perusahaan tersebut, melalui Focus Group Discussion. D. HASIL DAN PEMBAHASAN Adapun hasil pengolahan data untuk biaya dan manfaat terkait PT. Bukit Asam, PT. Aneka Tambang, dan PT. Timah tampak pada tabel 1 di bawah ini: Tahun Program Kemitraan Bina Lingkungan Bina Wilayah Jumlah Biaya Pembanding dengan Pendapatan 2016 53,000 58,700 43,942 155,642 111% 2017 50,000 79,410 196,848 326,258 168% 2018 49,000 114,249 135,424 298,673 141% Perbandingan Dana CSR PT. Bukit Asam, TBK. (Dalam Jutaan Rupiah) Pada tabel 1 menunjukkan bahwa PT. Bukit Asam lebih memperhatikan program Bina Lingkungan. Adapun kegiatan yang dilakukan melalui pengembangan kualitas hidup masyarakat, serta pentingnya menumbuh kembangkan kesadaran

Lusy, Vincentia Devina Halaman 90 dari 94 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 2, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 tentang pendidikan, interaksi sosial, dan kelestarian lingkungan. PT. Bukit Asam di tahun 2017 meningkat 109,6% disbanding tahun 2016, karena adanya pembangunan infrastruktur di Tingkat Kabupaten dan Provinsi. Pada tahun 2017 juga terdapat program Community Develoment dalam menunjang Tanjung Enim sebagai Kota Tujuan Wisata. Tentunya manfaat tidak hanya pada peningkatan pendapatan di tahun 2017 yaitu sebesar 168%, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah disebabkan fasilitas pariwisata pada kota Tanjung Enim. Tahun 2018 dana untuk bina wilayah mengalami penurunan karena fokus pada pengembangan holtikutura rembun yang dapat meningkatkan penjualan sebesar 45%. Penurunan alokasi dana CSR tersebut disebabkan karena masyarakat yang dibina sudah mampu meningkatkan omset penjualan mereka, dengan adanya usaha handmade berupa kopi “Depati” yang dapat menyerap tenaga kerja dari 8 orang meningkat menjadi 12 orang. Adapun pendapatan dapat meningkat sebanyak 30% per bulan, dengan segmen pasar yang lebih luas, meliputi Pagar Alam, Muara Enim, Palembang, Baturaja, Bengkulu, Banten, bahkan sampai ke Jakarta. Bagi PT. Bukit Asam, sekalipun mengalami penurunan secara persentase pendapatan tahun 2018, hal ini terutama adanya peningkatan dana berkaitan dengan bina lingkungan yaitu sebesar 44 % dibandingkan dengan tahun 2017, tabel 2. Tahun Program Kemitraan Bina Lingkungan Bina Wilayah Jumlah Biaya Pembanding dengan Pendapatan 2016 70,350 19,130 57,070 146,550 161% 2017 17,930 22,700 108,090 148,720 118% 2018 22,610 27,160 114,850 164,620 76% Perbandingan Dana CSR PT. Aneka Tambang, TBK. (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2016, Aneka Tambang lebih menitikberatkan pada program kemitraan, yang difokuskan pada pengembangan kluster usaha, meliputi efisiensi pengawasan, kemudahan dalam berkoordinasi, serta komunikasi dengan mitra binaan. Sedangkan pada tahun 2017, PT. Aneka Tambang lebih menekankan pada Program Bina Wilayah, terkait reklamasi dan revegetasi, pengelolaan limbah serta pengendalian erosi dan sedimentasi. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi lahan agar kembali seperti semula. Peningkatan dana tersebut juga dipakai untuk melakukan penelitian serta bekerja sama di bidang lingkungan, termasuk aktivitas pemantauan

Lusy, Vincentia Devina Halaman 91 dari 94 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 2, Januari-Juni 2021 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59 lingkungan. Komposisi dana terbesar di tahun 2018 adalah untuk pengelolaan limbah, pengendalian erosi, sedimentasi, serta reklamasi. Aktivitas yang dilakukan juga masih sama meliputi pemantauan lingkungan serta membiayai penelitian. Manfaat pendapatan bagi PT. Aneka Tambang memang mengalami penurunan secara persentase, karena adanya peningkatan dana yang dialokasikan untuk Program CSR tersebut tabel 3. Tahun Program Kemitraan Bina Lingkungan Bina Wilayah Jumlah Biaya Pembanding dengan Pendapatan 2016 10,000 8,000 7,500 25,500 37% 2017 10,000 8,750 12,156 30,906 34% 2018 30,050 11,875 11,639 53,563 48% Perbandingan Dana CSR PT. Timah, TBK. (Dalam Jutaan Rupiah) PT. Timah memberi perhatian pada Program Kemitraan agar mendapat kepuasan dari masyarakat, sehingga dapat mendukung kegiatan operasional PT. Timah. Pada tahun 2017 PT. Timah membuka peluang usaha dan bekerja bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendukung kegiatan operasional PT. Timah. Peningkatan tajam di tahun 2018, bagi PT. Timah khusus di program Kemitraan dengan tujuan memberdayakan masyarakat sekitar khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat yang dikategorikan ekonomi kurang mampu. Manfaat yang dirasakan oleh PT. Timah dapat dilihat pada peningkatan pendapatan terutama di tahun 2018 sebesar 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian tentang 200 Perusahaan yang terdaftar di ASX menunjukkan bahwa nilai perusahaan berhubungan dengan laporan berkesinambungan (Bachoo, 2013). Perusahaan yang melakukan CSR dapat meningkatkan efisiensi dan reputasi, brand, serta kepercayaan masyarakat (Saleh, 2011). Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menekankan tanggung jawab sosial mengungguli pesaing mereka, baik di pasar maupun kinerja Akuntansi (Eccles, 2012). Terdapat hasil berbeda atas 21 perusahaan yang terdaftar di Indonesian Stock Exchange bahwa pengungkapan CSR hanya berpengaruh terhadap Return On Assets dan Return On Equity, namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan (Utama dan Mirhard, 2016). Begitu juga penelitian terhadap Perusahaan di Istanbul