UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI JAWA TIMUR MELALUI SOSIALISASI SISTEM APLIKASI PELAPORAN MASYARAKAT (SIAP MAS)

LAPORAN AKTUALISASI

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DI JAWA TIMUR
MELALUI SOSIALIASI

SISTEM APLIKASI PELAPORAN MASYARAKAT
(SIAP MAS)

DISUSUN OLEH

Indatul Fitriyah, S.E COACH

NIP. 19882405 2020 1 22011

NDH 13

MENTOR

Eddy Supriyanto, S.STP, M.PSDM Dr. Sukesi, APT, MARS

PELATIHAN DASAR CPNS
GOLONGAN III ANGKATAN XXIX

TAHUN 2021

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL DI JAWA TIMUR
MELALUI SOSIALISASI

SISTEM APLIKASI PELAPORAN MASYARAKAT
(SIAP MAS)

Disusun Oleh:
NAMA : INDATUL FITRIYAH,S.E

NIP : 198805242020122011
GOLONGAN/ANGK. : III/XXIX

NDH : 13
JABATAN : PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XXIX
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III

ANGKATAN XXIX TAHUN 2021

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI JAWA TIMUR

MELALUI SOSIALISASI
SISTEM APLIKASI PELAPORAN MASYARAKAT

(SIAP MAS)

Disusun Oleh:
INDATUL FITRIYAH, S.E
NIP. 19880524 202012 2 011

NDH : 13

Disetujui untuk disampaikan pada Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi
Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XXIX tahun 2021

Coach, Surabaya, 26 Juni 2021
Menyetujui :
Mentor,

Dr. SUKESI, Apt. MARS. EDDY SUPRIYANTO, S.STP, M.PSDM
Widyaiswara Ahli Utama Kepala Bidang Kewaspadaan
NIP. 197503191995111002
NIP. 19591021199032002

BERITA ACARA

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur (BPSDM) Tahun
2021 di Surabaya, Hari Sabtu, Tanggal 26 Juni 2021, telah melaksanakan

Seminar Laporan Aktualisasi.
Nama : Indatul Fitriyah, S.E

Angkatan : XXIX
NDH : 13

Judul : Upaya Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Jawa Timur
melalui Sosialisasi Sistem Aplikasi Pelaporan Masyarakat (SIAP
MAS)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
ditandatangi oleh:

Surabaya, 26 Juni 2021

Penguji,

Dr. Ir. TRI EKO SUSILORINI, MS
NIP. 195807111986012001

Peserta,

INDATUL FITRIYAH, S.E.
NIP. 198805242020122011

Mentor,

EDDY SUPRIYANTO, S.STP, M.PSDM
NIP. 197503191995111002
Coach,

Dr. SUKESI, Apt. MARS.
NIP. 195910211989032002

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat dan
hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan rancangan
aktualisasi ini dengan baik. Rancangan aktualisasi dengan judul “Upaya
Pencegahan Dan Penanganan Konflik Sosial Di Jawa Timur Melalui Sosialisasi
Sistem Aplikasi Pelaporan Masyarakat (Siap Mas)” ini disusun sebagai salah
satu persyaratan kelulusan pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) golongan III angkatan XXIX dan diharapkan menjadi salah satu
instrument yang bertujuan untuk memberi masukan kepada instansi agar
menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu dalam penulisan rancangan aktualisasi ini.
Ucapan terima kasih tersebut penulis tujukan kepada:
1.Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya.
2.Dr. Sukesi, Apt. MARS selaku pembimbing (coach) yang telah banyak
meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, masukan, dan arahan
kepada penulis selama penyelesaian rancangan aktualisasi ini..
3.Eddy Supriyanto, S.STP, M.PSDM selaku mentor yang telah memberikan
saran guna memperbaiki rancangan aktualisasi ini agar lebih baik sehingga
dapat terselesaikan tepat waktu.
4.Dr. Ir. Tri Eko Susilorini, MS selaku Penguji yang telah memberikan saran
dan masukan untuk perbaikan rancangan aktualisasi.
5.Seluruh panitia Latsar CPNS golongan III angkatan XXIX tahun 2021.
6.Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moral dan doa.
7.Seluruh peserta Latsar CPNS golongan III angkatan XXIX tahun 2021 atas
seluruh kebersamaan dan kekeluargaan dalam melaksanakan Latsar.
8.Rekan-rekan kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur.
9.Semua pihak yang telah membantu tersusunnya rancangan aktualisasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rancangan aktualisasi
ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang
membangun dari pembaca dan pemerhati sangat diharapkan untuk
penyempurnaan rancangan aktualisasi ini.

Akhir kata, tidak ada kata-kata selain terima kasih banyak dan semoga
Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis
berharap rancangan aktualisasi ini kelak dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Surabaya, 21 Juni 2021

Indatul Fitriyah, S.E.
NIP. 198805242020122011

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konflik merupakan sesuatu yang

tidak dapat dihindari oleh manusia

sebagai makhluk sosial di dalam

kehidupan bermasyarakat. Manusia

sebagai makhluk individu sekaligus

makhluk sosial dalam menjalin

hubungan sosial dengan manusia

lainya tidak lepas dari kepentingan

satu sama lain. Perbedaan

kepentingan adalah salah satu

faktor utama yang dapat

menimbulkan konflik sosial. Penulis Upaya pemerintah dalam rangka penanganan
konflik antara lain pencegahan konflik,
setuju dengan pendapat Nasikun penghentian konflik, maupun pemulihan pasca
konflik sudah dilakukan. Hal ini tercantum dalam
yang mengatakan bahwa konflik Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan
pada hakikatnya merupakan suatu Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012
gejala sosial yang melekat di dalam tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa
penanganan konflik sosial harus dilaksanakan
kehidupan setiap masyarakat, dan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi.
Penanganan konflik sosial tersebut juga harus
juga melekat di dalam kehidupan dilakukan secara komprehensif, integratif,
efektif,efisien, akuntabel, dan transparan serta
setiap bangsa. tepat sasaran melalui langkah-langkah
pencegahan konflik, penghentian konflik dan
Provinsi Jawa Timur merupakan pemulihan pasca konflik.

salah satu provinsi di Negara Untuk mewujudkan Provinsi Jawa Timur yang
aman dan kondusif bukanlah hal yang mudah,
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingat keanekaragaman issue konflik
horizontal yang ada di Jawa Timur. Permasalahan
memiliki wilayah terluas di antara 6 yang ada dalam upaya penanganan konflik sosial di
Jawa Timur antara lain kurangnya peran serta
provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki pemerintah kabupaten/kota dan kurangnya
keterlibatan masyarakat. Selain hal tersebut, tidak
jumlah penduduk terbanyak kedua adanya sistem informasi yang dapat
menghubungkan masyarakat dengan pemerintah
di Indonesia setelah Jawa Barat. terkait dalam penanganan konflik sosial juga
menjadi faktor sulitnya upaya pencegahan dan
Jumlah penduduk Jawa Timur pada penanganan konflik sosial di Jawa Timur.

tahun 2020 adalah 40.665.696 jiwa,

dengan kepadatan 851 jiwa/km2.

Issue konflik horizontal di Jawa

Timur sangatlah beragam dan

tumpang tindih, baik dari issue

primordialis seperti konflik karena

afiliasi keberagamaan, etnis, issue

instrumentalistik seperti sengketa

perebutan lahan, mobilisasi

perebutan suara politik dalam

pilkada, maupun issue

konstruktivistik seperti konflik

tentang kebijakan yang

diskriminatif.

Keberadaan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik merupakan

upaya optimalisasi tugas dan

kewajiban pemerintah daerah Dalam sistem aplikasi tersebut, semua potensi

dalam penanganan konflik sosial kerawanan di daerah dapat dilaporkan oleh

dan kewaspadaan nasional semua elemen masyarakat tanpa ada rasa

khususnya di wilayah Provinsi Jawa takut dan kawatir, karena yang bisa membaca

Timur. Dalam rangka menjaga pelaporan hanya operator, dan pelapor di

kesatuan bangsa, Badan Kesatuan jamin aman. Pelaporan masyarakat akan

Bangsa dan Politik Provinsi Jawa direspon oleh opetaror (Tim dari

Timur memiliki tugas dalam Bakesbangpol, TNI, Polri dan Tim IT) untuk

pencegahan dan penanganan dikoordinasikan dengan petugas lapangan

konflik sosial demi mewujudkan (Babinsa, Babinkamtibmas, Kades/Lurah,

harmoni sosial. Untuk Ketua RW/RT) untuk pengecekan kebenaran

mengantispasi permasalahan informasi. Apabila informasi sudah falid dan

konflik sosial, Pemerintah Provinsi benar, secara otomatis akan ditindaklanjuti

Jawa Timur dalam hal ini melalui oleh Tim yaitu TNI, Polri dan instansi terkait,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk upaya pencegahan, penanganan dan

Provinsi Jawa Timur diharapkan atau penyelesaian. Sistem aplikasi dimaksud

berkolaborasi dengan sangat membantu pemerintah daerah dalam

Instansi/Badan/OPD terkait untuk deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan

melakukan upaya pencegahan dan sosial, juga sangat membantu masyarakat

penanganan konflik sosial di Jawa dalam pelayanan dan pelaporan untuk

Timur yaitu dengan Pembentukan menciptakan kondusifitas dan

Tim Terpadu Penanganan Konflik keamanan/ketertiban di daerah. Sistem

Sosial. aplikasi ini dijadikan sebagai salah satu

Dalam meningkatkan peran serta program inovasi pelayanan publik Badan

masyarakat dalam pencegahan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah

penanggulangan konflik sosial, Provinsi Jawa Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Namun pada saat ini Sistem Aplikasi

(BAKESBANGPOL) Jawa Timur Pelaporan Masyarakat (SIAP MAS) tersebut

membentuk sebuah sistem belum dijalankan kembali karena adanya

pelaporan yaitu Sistem Aplikasi beberapa kendala sehingga belum dapat

beroperasi secara optimal dalam mendukung

Pelaporan Masyarakat (SIAP MAS). upaya pencegahan dan penanganan konflik

Sistem tersebut ditujukan agar sosial di Jawa Timur.

segala potensi konflik sosial di Jawa Dengan pertimbangan dan latar belakang

Timur dapat dideteksi, dicegah dan diatas, maka penulis menyusun rancangan

dilaporkan secara cepat melalui aktualisasi dengan judul “Upaya Pencegahan

SIAP MAS, sehingga dapat Dan Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi

mengantisipasi segala kejadian Jawa Timur Melalui Sosialisasi Sistem Aplikasi

konflik sosial sejak dini. Pelaporan Masyarakat (Siap Mas)”.

B. TUJUAN

C. MANFAAT

1.Tujuan Jangka Pendek

Mengetahui faktor pendukung 1.Manfaat Internal

dan penghambat Badan a. menambah wawasan, pengetahuan, dan

Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan kontribusi bagi

Provinsi Jawa Timur dalam perkembangan ilmu politik khususnya
melalukan pencegahan dan mengenai pencegahan dan penanganan
penanganan konflik sosial. konflik sosial;
b. mendukung terlaksananya tugas dan

2.Tujuan Jangka Menengah fungsi pada Bidang Kewaspadaan di
a.Menumbuhkembangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
inovasi dalam pelayanan c. mengetahui dan memahami secara lebih
masyarakat di bidang mendalam aturan hukum tentang
pencegahan dan penanganan pencegahan dan penanggulangan konflik
konflik sosial di Provinsi Jawa sosial dan upaya yang harus dilakukan
untuk mencegah sedini mungkin

Timur. terjadinya konflik sosial di Jawa Timur;

b.Membentuk sinergitas antar d. menjalin sinergitas kinerja antar Bidang

Lembaga/instansi di wilayah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur untuk Provinsi Jawa Timur;
melakukan pencegahan dan e. mendukung tercapainya visi dan misi
penanganan konflik sosial. Provinsi Jawa Timur terkait pencegahan
dan penanganan konflik sosial dan;

3.Tujuan Jangka Panjang f. sebagai acuan inovasi dalam sistem
Mewujudkan Provinsi Jawa Timur pencegahan dan penanganan konflik
yang aman dan kondusif. sosial.

2.Manfaat Eksternal
a. mempermudah masyarakat dalam
melakukan pelaporan konflik yang sedang
terjadi di wilayah Jawa Timur;
b. menjadi acuan atau masukan untuk
para pengamat, akademisi, praktisi yang
peduli terhadap masalah-masalah sosial
dan hukum di Jawa Timur dalam rangka
mewujudkan kedamaian dan ketentraman
masyarakat Jawa Timur dan;
c.memberikan rekomendasi dalam
penetapan kebijakan terkait strategi
pengembangan pola koordinasi dalam
pencegahan&penanganan konflik sosial.

GAMBARAN UNIT KERJA

A. PROFIL INSTANSI

Alamat : Jl. Putat Indah Kelurahan No.1, PUTAT GEDE
Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya
Kode Pos 60189, Jawa Timur

No. Telepon : (031) 5677935
Website : bakesbangpol.jatimprov.go.id
Email : [email protected]
Jumlah Pegawai : 82 PNS, 4 PTT dan 3 tenanga kerja
outsourching

B. SEJARAH INSTANSI

Berdirinya Badan Kesatuan Bangsa Kronoligis kedua rapat koordinasi

dan Politik (BAKESBANGPOL) Provinsi Kepala Kantor Sosial Politik

Jawa Timur merupakan salah satu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 11

upaya untuk merespon harapan serta Mei 2000 di Kantor Ditsospol Jawa

tuntutan masyarakat disamping untuk Timur. Hasil pertemuan adalah agar

mengawal proses demokratisasi. daerah mengajukan usulan struktur

Keberadaan BAKESBANGPOL di Jawa organisasi dan tata kerja kantor

Timur merupakan langkah yang tepat Kesbang Kabupaten/Kota se-Jawa

karena masih munculnya gejolak yang Timur.

merupakan aspirasi dari masyarakat di Kronologis ketiga, rapat koordinasi

era reformasi. Dalam proses dengan Biro Organisasi SETDA Propinsi

pembentukan BAKESBANGPOL Jawa Timur Senin, 15 Mei 2000, Kantor

Propinsi Jawa Timur ini melalui Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa

beberapa tahapan. Berikut ini adalah Timur untuk mendapatkan masukan

kronologis sejak awal hingga sehubungan dengan diterbitkannya PP

disahkannya Badan Kesatuan Bangsa Nomor 25/2000 tentang Kewenangan

Propinsi Jawa Timur melalui PERDA Propinsi sebagai Daerah Otonom. Hasil

Nomor 18/2000 tanggal 27 September pertemuan adalah disusunnya susunan

2000. dan tata kerja kantor Kesbang Propinsi

Kronologis pertama, tanggal 29 Maret Jawa Timur.

s/d 2 April 2000 di Wisma Jaya Raya Kronologis keempat, konsep sementara

bagan struktur organisasi dan tata kerja

Cipayung - Bogor diadakan rapat kerja kantor Kesatuan Bangsa Propinsi

sosialisasi tugas dan fungsi organisasi dikoreksi dan disempurnakan oleh Biro

antar Kepala Direktorat Sosial Politik, Organisasi SETDA Provinsi Jawa Timur.

Kepala Markas Wilayah Pertahanan Selanjutnya disusunlah rancangan

Sipil dan Kepala Kantor Sosial Politik Keputusan Gubernur Jawa Timur

Kabupaten/Kota se-Indonesia. tentang Pembentukan Organisasi dan

Beberapa kesepakatan yang Tata Kerja Kantor Kesbang Jawa Timur.

dihasilkan adalah kantor Kesatuan Kronologis kelima, penyelenggaraan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Forum Komunikasi dan Konsultasi

Propinsi maupun Kabupaten/Kota (FORKOMKON). Acara ini dimaksudkan

keberadaannya terpisah satu dengan sebagai upaya penyempurnaan konsep

lainnya serta Direktorat Sosial Politik, yang telah ada, sekaligus untuk

Markas Wilayah Pertahanan Sipil memenuhi tuntutan dan semangat

Kabupaten/Kota perlu segera reformasi. Hasilnya adalah

menyesuaikan keberadaannya dengan terbentuknya rancangan struktur

UU Nomor 22/1999 dan paradigma organisasi dan tata kerja kantor

baru kebijakan Menteri Dalam Negeri. Kesatuan Bangsa.

B. SEJARAH INSTANSI (LANJUTAN)

Kronologis keenam, Minggu, 4 Juni Kronologis kesepuluh, Rancangan
Keputusan Propinsi Jawa Timur tentang
2000, dilaksanakan rapat tim kecil Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa
menghasilkan rumusan sementara Timur dikoreksi oleh tim kecil menjadi
Rancangan Peraturan Daerah Propinsi
tentang rancangan Keputusan Jawa Timur tentang Badan Kesatuan
Bangsa Propinsi Jawa Timur untuk
Gubernur tentang Pembentukan, dibahas di DPRD menjadi PERDA.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Setelah melalui beberapa kali diskusi,
akhirnya ditetapkan PERDA Nomor 18
Kesatuan Bangsa. Tahun 2000 tanggal 27 September 2000
tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi
Kronologis ketujuh, Rabu, 14 Juni Jawa Timur. Selanjutnya, melalui PERDA
No 4/2001 tentang Perubahan Pertama
2000, dilaksanakan Forum Komunikasi PERDA Nomor 18 Tahun 2000 tangal 27
September 2000 tentang Badan Kesatuan
dan Konsultasi ke-2 untuk lebih Bangsa Propinsi Jawa Timur, organisasi
BAKESBANGPOL dilengkapi dengan
menyempurnakan Rancangan bidang Perlindungan Masyarakat.

Keputusan Gubernur Propinsi Jawa

Timur tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur.

Kronologis kedelapan, pada 16 Juni

2000, Tim Kecil bersama dengan

Deputi Bidang Hak Asasi Manusia

Menteri Negara Hak Asasi Manusia

menyempurnakan struktur organisasi

kantor Kesatuan Bangsa.

Kronologis kesembilan, Jumat, 25

Agustus 2000 di Kantor Ditsospol

Propinsi Jatim, diselenggarakan rapat

koordinasi tentang rencana struktur

organisasi dan tata kerja lembaga

Kesatuan Bangsa Kabupaten/Kota se-

Jawa Timur. Rapat ini dilatarbelakangi

munculnya keresahan pada saat

berhadapan dengan penataan

lembaga dalam hal ini termasuk

Lembaga Kesatuan Bangsa yang

dikenal sebagai kantor Sospol. Dengan

harapan di Jawa Timur ada

keseragaman kelembagaan dalam

kerangka tetap tegaknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. VISI, MISI DAN MOTTO ORGANISASI

Visi Motto

Terwujudnya Penguatan nilai-nilai
Masyarakat yang kebangsaan dan etika
kehidupan berbangsa
partisipatif, dan bernegara dalam
demokratis, aman dan
rangka mewujudkan
damai dalam wadah Jawa Timur yang
Negara Kesatuan demokratis, aman,

Republik Indonesia damai, makmur dan
berakhlak mulia dalam
Misi
bingkai NKRI.
Menumbuhkembangkan
semangat kebangsaan

dan kerukunan
masyarakat Jawa

Timur yang
partisipatif,
demokratis, dan
beretika dalam wadah

NKRI.

E. TUGAS POKOK&FUNGSI BADAN

TUGAS POKOK INSTANSI

Tugas pokok dari Badan FUNGSI INSTANSI
Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur adalah 1.Penyusunan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan sebagian strategi pembangunan kesatuan
urusan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur di bidang kesatuan bangsa bangsa dan perlindungan masyarakat
dalam jangka pendek dan menengah
dan politik serta tugas
dekonsentrasi yang dilimpahkan di Jawa Timur;
2.Pelaksanaan fasilitasi kegiatan
Pemerintah (Pergub No 101 kesatuan bangsa dan perlindungan
Tahun 2008)
masyarakat;
3.Pelaksanaan kajian strategis
dibidang kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat;
4.Pengkoordinasian kegiatan
kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat dengan instansi dan atau

lemaga terkait dan;
5.Pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan kegiatan kesatuan bangsa
dan perlindungan masyarakat.

E. TUGAS POKOK&FUNGSI BADAN

TUGAS POKOK INSTANSI

Tugas pokok dari Badan FUNGSI INSTANSI
Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur adalah 1.Penyusunan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan sebagian strategi pembangunan kesatuan
urusan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur di bidang kesatuan bangsa bangsa dan perlindungan masyarakat
dalam jangka pendek dan menengah
dan politik serta tugas
dekonsentrasi yang dilimpahkan di Jawa Timur;
2.Pelaksanaan fasilitasi kegiatan
Pemerintah (Pergub No 101 kesatuan bangsa dan perlindungan
Tahun 2008)
masyarakat;
3.Pelaksanaan kajian strategis
dibidang kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat;
4.Pengkoordinasian kegiatan
kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat dengan instansi dan atau

lemaga terkait dan;
5.Pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan kegiatan kesatuan bangsa
dan perlindungan masyarakat.

TUPOKSI (LANJUTAN)

TUPOKSI BIDANG TUPOKSI PESERTA
1.pelaksanaan koordinasi dan 1.melaksanakan tugas kedinasan lain
sinkronisasi, penyusunan program
pencegahan dan penanganan yang diperintah atasan;
2.menyusun program kerja, bahan dan
konflik; alat perlengkapan obyek kerja bidang
2.pelaksanaan pengkoordinasian
pencegahan konflik sosial, bidang
tugas dan program kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba,
fasilitasi pencegahan dan pencegahan radikalisme dan terorisme
serta koordinasi pencegahan masalah-
penanganan konflik dengan
instansi dan lembaga terkait; masalah idiologi, politik, ekonomi,
3.pelaksanaan evaluasi dan sosial, budaya, pertahanan dan
pelaporan tugas serta program
pencegahan dan penanganan keamanan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku;
konflik;
4.pelaksanaan analisis potensi 3.mengelola dan mengevaluasi data
konflik, penanganan konflik dan bidang pencegahan konflik sosial,
rekonsiliasi serta rehabilitasi dan;
5.pelaksanaan tugas-tugas lain bidang pencegahan penyalahgunaan
yang diberikan oleh Kepala Badan. narkoba, pencegahan radikalisme dan
terorisme serta koordinasi pencegahan
TUPOKSI SUB BIDANG
masalah-masalah idiologi, politik,
1.pelaksanaan koordinasi dan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
sinkronisasi, penyusunan program dan keamanan sesuai dengan prosedur;
pencegahan dan penanganan konflik;
2.pelaksanaan pengkoordinasian 4.menyiapkan bahan pelaksanaan
tugas dan program kegiatan fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi;
pencegahan dan penanganan konflik
dengan instansi dan lembaga terkait; 5.mengolah bahan rapat;
6.mengetik naskah dinas monitoring dan
3.pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan tugas serta program evaluasi program dan kegiatan dan;
pencegahan dan penanganan konflik; 7.membuat laporan hasil monitoring dan
4.pelaksanaan analisis potensi konflik,
penanganan konflik dan rekonsiliasi evaluasi.

serta rehabilitasi dan;
5.pelaksanaan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam proses pencegahan dan

penanganan konflik sosial yang

dilakukan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jawa Timur

tersebut terdapat beberapa

kendala yang diangkat menjadi isu,

diantaranya adalah:

1.Kompleksnya konflik sosial yang

terjadi;

2.Kurangnya sinergitas antara

pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Provinsi dalam upaya

pencegahan dan penanganan

konflik sosial;

3.Aplikasi pelaporan masyarakat

melalui Teknologi Informasi (TI)

masih memiliki kendala pada sistem;

4.Rendahnya peran serta

masyarakat dalam pencegahan dan

penanganan konflik sosial melalui

Teknologi Informasi (TI) dan;

Penetapan Isu yang Diangkat 5.Masih adanya egosektoral dalam

IDENTIFIKASI ISU upaya pencegahan dan

penanganan konflik pada masing-

masing lembaga/instansi.

Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan tugas
di Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa
konflik sosial yang ditangani, diantaranya yaitu:
1.Kasus penolakan pendirian masjid dan ponpes
yayasan Imam Syafii di Tulungagung dan atau
permasalahan kasus Sampang.
2.Dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-l9
serta kelancaran pelaksanaan vaksinasi anti covid-19.
3.Konflik politik lokal (Pilkades).
4.Konflik antar/inter perguruan pencak silat di
Madiun.
5.Aksi mahasiswa Papua.
6.Permasalahan pengungsi luar negeri.
7.Permasalahan penanganan keluarga
8.korban konflik sosial, korban aksi radikal/teroris,
returnis, dan deportan kelompok radikal/teroris

Metode AKPL
Metode USG

Penetapan Isu

Berdasarkan isu yang di uji dengan
menggunakan metode AKPL dan USG, maka
dapat di peroleh isu prioritas yang harus
ditangani terlebih dahulu, yaitu “Rendahnya
Peran Serta Masyarakat dalam Upaya
Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
melalui Teknologi Informasi”.

Dampak Apabila Isu tidak segera diselesaikan

1.Tidak adanya peran serta masyarakat dalam upaya
pencegahan dan penanganan konflik untuk tujuan
terciptanya Jawa Timur yang aman dan kondusif.
2.Segala potensi konflik sosial di Jawa Timur tidak dapat
dideteksi dan dicegah sejak dini.
3.Upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial di
Provinsi Jawa Timur akan berjalan lambat serta tidak
adanya penurunan tingkat terjadinya konflik sosial.

Gagasan Pemecahan Isu

1.mengidentifikasi isu dan masalah pokok terkait dengan tugas dan
fungsi;
2.melakukan konsultasi dengan mentor (Kepala Bidang
Kewaspadaan) terkait rancangan aktualisasi;
3.melakukan konsultasi dengan coach terkait rancangan aktualisasi;
4.melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait rancangan
aktualisasi;
5.melakukan koordinasi dengan bendahara di Bidang Kewaspadaan
tentang anggaran untuk sosialisasi aplikasi SIAP MAS;
6.menyiapkan desain rancangan aktualisasi;
7.menyempurnakan desain rancangan aktualisasi dengan meminta
saran dan persetujuan dari mentor, coach dan rekan kerja;
8.mendesain serta mencetak banner dan brosur untuk sosialisasi
aplikasi SIAP MAS;
9.membuat draft surat kepada Bupati/Walikota se-Jatim, Kepala
Lembaga/Instansi se-Jatim, Kepala Badan/Dinas/Biro se-Jatim,
Direktur BUMN/BUMD se-Jatim perihal permohonan bantuan
sosialisasi Sistem Aplikasi Pelaporan Masyarakat (SIAP MAS) Provinsi
Jawa Timur;
10.melakukan sosialisasi aplikasi SIAP MAS dan;
11.menyusun laporan kegiatantualisasi.

JADWAL RANCANGAN AKTUALISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
JAWA TIMUR

PELAKSANAAN AKTUALISASIWrittenbyJeffSticks

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi Kegiatan 3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
·Akuntabilitas Organisasi
Akuntabilitas diimplementasikan dengan melakukan kegiatan Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan
secara trasparan serta dengan penuh tanggung jawab. kontribusi yang baik bagi masyarakat serta
Akuntabilitas diperlukan agar kegiatan aktualisasi dapat runtut instansi agar dapat mewujudkan visi dan
dilaksanakan hingga proses akhir dan berjalan dengan baik dan misi organisasi dalam hal ini adalah Badan
lancar. Kesatuan Bangsa dan Politik.

·Nasionalisme
Nilai dasar nasionalisme dapat ditunjukkan dengan sikap etos
kerja yang baik dan adil dalam pelaksanaan tahap kegiatan.

·Etika Publik 4. .Penguatan Nilai Organisasi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini etika publik diimplementasikan Nilai-nilai organisasi yang diterapkan pada
dengan memberikan informasi secara jujur dengan sikap yang pelaksanaan kegiatanini adalah nilai inovatif
sopan santun. yang ditunjukkan dengan ide yang kreatif
dalam proses mengidentifikasi isu serta
·Komitmen Mutu adanya sinergi atau kerja sama yang baik
Dalam pelaksanaan kegiatanini, peserta latsar mempersiapkan dengan pihak-pihak yang mendukung
semua materi serta draft pendukung lainnyasebelum sehingga pelaksanaan kegiatan ini.
kegiatan diskusi dapat berjalan efektif dan efisien.

·Anti korupsi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peserta latsar menerapkan
nilai dasar anti korupsi yaitu dengan melakukan konsultasi
secara tepat waktu.

PELAKSANAAN AKTUALISASIWrittenbyJeffSticks

3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi

Organisasi

Konsultasi dengan mentor bertujuan

agar kegiatan aktualisasi secara

keseluruhan dapat

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi Kegiatan dipertanggungjawabkan dan dapat
·Akuntabilitas
Akuntabilitas diimplementasikan dengan melakukan kegiatan dikomunikasikan dengan baik.
dengan tanggung jawab, konsisten serta professional.
Akuntabilitas diperlukan sebagai nilai dasar agar kegiatan Komunikasi melalui mentorjuga
aktualisasi dapat runtut dilaksanakan hingga proses akhir dan
berjalan dengan baik. menunjukkan bahwasetiap kegiatan yang
·Nasionalisme
dilaksanakan tidak dilakukan
Nilai dasar nasionalisme dapat ditunjukkan dengan sikap
saling menghormati dan menghargai pendapat pada saat secaraindividu. Keberadaan pimpinan
pelaksanaan konsultasi dan diskusi dengan mentor.
·Etika Publik merupakan hal yang penting dalam

Nilai dasar etika publik diimplementasikan dengan meningkatkan kinerja di tiap kegiatan
memberikan informasi secara jelas dengan hormat, sopan dan
santun, melakukan diskusi dan menerima koreksi, sebagai bentuk sikap sopan dalam
masukanserta kritik yang membangun dari mentor.
·Komitmen Mutu organisasi.
Dalam pelaksanaan kegiatanini, peserta latsar mempersiapkan
semua materi yang ingin didiskusikan dan juga draft 4. Penguatan Nilai Organisasi
pendukung lainnya sebelum bertemumentor, sehingga Nilai-nilai organisasi yang diterapkan
kegiatan diskusi dapat berjalan efektif, efisien, serta selalu
mematuhi saran dan kritik yang diberikan oleh mentor. pada pelaksanaan kegiatankonsultasi
·Anti korupsi dengan mentor ini adalah nilai
Dalam kegiatan ini, peserta latsar menerapkan nilai dasar anti professional, akuntabel serta nilai
korupsi yaitu dengan melakukan konsultasi secara disiplin sinergi. Nilai profesional ditunjukkan
dengan sikap kerjasama yang baik
dengan mentor. Akuntabel ditunjukkan
dengan sikap bertanggung jawab
terhadap proses dan hasil konsultasi.
Sedangkan nilai sinergi yaitu
mengkoordinasikan dan mensinkronkan
rancanganaktualisasi peserta dengan
mentor.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi Kegiatan 3.Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
·Akuntabilitas Organisasi
Akuntabilitas dalam kegiatan ini direalisasikan melalui sikap
tanggung jawab dalam pelaksaan kegiatan serta konsisten Kegiatan konsultasi dengan coach
terhadap ide atau gagasan yang diambil serta professional bertujuan agar kegiatan aktualisasi dapat
dalam melaksanakan tiap proses kegiatan. berjalan dengan lancar, inovatif, dapat
dikomunikasikan dengan baik, menerima
·Nasionalisme setiap saran dan kritik yang diberikan.
Nilai dasar nasionalisme diaplikasikan melalui sikap saling Komunikasi dengan coach juga
menghormati dan menghargai pendapat pada tiap kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang
konsultasi yang dilakukan dengan coach. dilaksanakan tidak dilakukan dengan
individu, keberadaan coach merupakan hal
·Etika Publik yang penting dalam meningkatkan kinerja di
Nilai dasar etika publik diimplementasikan dengan tiap kegiatan. Hal ini memberikan kontribusi
memberikan informasi secara jelas dengan hormat, sopan terhadap visi Pemerintah Provinsi Jawa
dan santun, melakukan diskusi dan menerima koreksi, Timur yaitu Menuju Jawa Timur yang
masukan serta kritik yang membangun dari coach. Harmoni.

·Komitmen Mutu 4.Penguatan Nilai Organisasi
Nilai-nilai organisasi yang diterapkan pada
Dalam pelaksanaan kegiatanini peserta pelaksanaan kegiatanini adalah nilai
professional dan akuntabel. Nilai profesional
latsarmempersiapkan semua materi yang ingin didiskusikan ditunjukkan dengan sikap kerjasama yang
baik dengan coach sedangkan akuntabel
dan juga draft pendukung lainnya sebelum berkonsultasi ditunjukkan dengan tanggung jawab
terhadap proses dan hasil konsultasi.
secara online melalui whatsapp maupun zoom meeting,

sehingga saat kegiatan diskusi semua berjalan cepat,

efektif, dan efisien dalam waktu maupun tenaga.

·Anti Korupsi
Nilai anti korupsi yang dimaksud adalah anti korupsi waktu
yang dapat diterapkan dengan melakukan kegiatan secara
tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
dengan baik dan lancar.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi Kegiatan 3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi

·Akuntabilitas Organisasi

Nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini Kegiatan konsultasi dengan rekan kerja

diimplementasikan dengan melakukan koordinasi dengan bertujuan agar kegiatan aktualisasi secara
rekan kerja atau senior dengan sikap tanggung jawab dan keseluruhan dapat berjalan dengan lancar,
professional yang tinggi.
inovatif, dapat dikomunikasikan dengan
·Nasionalisme
Nilai nasionalisme dalam tahapan ini dapat baik, menerima setiap kritik dan saran yang
diberikan. Komunikasi dengan rekan kerja
diimplementasikan dengan menghargai pendapat dari juga menunjukkan bahwa setiap kegiatan
teman kerja/senior tentang desain rancangan dan
yang dilaksanakan tidak dilakukan secara
implementasi gagasan aktualisasi.
individu sehingga diharapkan kegiatan
·Etika Publik
Dalam pelaksanaan kegiatan ini etika publik dapat berjalan lancar dan nantinya dapat
diimplementasikan dengan memberikan informasi secara memberikan kontribusi terhadap visi

jelas dengan hormat, sopan dan santun, melakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

diskusi dan menerima koreksi, masukan serta kritik yang

membangun dari rekan kerja. 4. Penguatan Nilai Organisasi

·Komitmen Mutu Nilai-nilai organisasi yang diterapkan pada

Dalam pelaksanaan kegiatanini peserta pelaksanaan kegiatankonsultasi dengan

latsarmempersiapkan semua materi yang ingin mentor ini adalah nilai inovatif, nilai
didiskusikan dan juga draft pendukung lainnya sebelum professional dan akuntabel. Nilai profesional
bertemu rekan kerja, sehingga saat kegiatan diskusi ditunjukkan dengan sikap kerjasama yang
semua berjalan efektif dan efisien baik dalam perihal baik dengan rekan kerja sedangkan
waktu maupun tenaga.
·Anti korupsi akuntabel ditunjukkan dengan sikap
bertanggung jawab terhadap proses dan
Nilai dasar ini dapat diterapakan dengan pelaksanaan hasil konsultasi.
kegiatan yang tepat waktu dalam pengerjaan dan

pengumpulan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2. .Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi Kegiatan 3.Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
Organisasi
·Akuntabilitas
Nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini Kegiatan konsultasi dengan bendahara
Bidang Kewaspadaan bertujuan agar
diimplementasikan dengan melakukan koordinasi secara kegiatan aktualisasi secara keseluruhan
professional dan tanggung jawab dengan pihak keuangan dapat berjalan dengan lancar, inovatif, dapat
tentang anggaran yang tersedia untuk sosialisasi aplikasi dikomunikasikan dengan baik, menerima
SIAP MAS. setiap kritik dan saran yang diberikan
·Nasionalisme sehingga nantinya diharapkan dapat
Nilai Nasionalisme dalam pelaksanaan tahapan ini dapat memberikan kontribusi terhadap visi
diimplementasikan dengan menghargai pendapat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
pihak keuangan (bendahara bidang kewaspadaan) dalam
koordinasi tentang anggaran sosialisasi aplikasi SIAP MAS. 4.Penguatan Nilai Organisasi
·Etika Publik Nilai-nilai organisasi yang diterapkan pada
pelaksanaan kegiatankonsultasi dengan
Dalam pelaksanaan kegiatan ini etika publik bendahara Bidang Kewaspadaan ini adalah
diimplementasikan dengan memberikan informasi dengan nilai inovatif, nilai professional dan
sikap sopan dan santun, melakukan diskusi dan menerima akuntabel. Nilai profesional ditunjukkan
koreksi, masukan serta kritik yang membangun. dengansikap kerjasama yang baik dengan
·Komitmen Mutu bendahara bidang kewaspadaan sedangkan
akuntabel ditunjukkan dengan sikap
Dalam pelaksanaan kegiatanini peserta bertanggung jawab terhadap proses dan
latsarmempersiapkan semua materi yang ingin didiskusikan hasil konsultasi.
dan juga draft pendukung lainnya sebelum berkoordinasi
dengan bendahara Bidang Kewaspadaan, sehingga saat
kegiatan diskusi semua berjalan cepat, efektif, dan efisien
dalam waktu maupun tenaga.
·Anti korupsi

Nilai dasar ini dapat diterapakan dengan pelaksanaan
koordinasi yang tepat waktu.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi Kegiatan 3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
Organisasi
-Akuntabilitas
Nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatanini Kegiatan menyiapkan rancangan
gagasan dilakukan secara individu dan
diimplementasikan dengan memaparkan rancangan diharapkan menghasilkan gagasan yang
aktualisasi dengan jelas, mencatat hasil dan melakukan memberikan kontribusi terhadap visi
perbaikan sesuai arahan terhadap rancangan awal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu
aktualisasi sehingga nantinya hasil akhir rancangan menuju Jawa Timur yang Harmoni.
aktualisasi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
·Nasionalisme 4. Penguatan Nilai Organisasi

Nilai nasionalisme dalam pelaksanaan tahapan ini Nilai-nilai organisasi yang diterapkan
dapat diimplementasikan dengan menghargai pendapat
apabila ada perubahan atas saran mentor dan coach pada pelaksanaan kegiatanmenyiapkan
tentang desain rancangan gagasan aktualisasi
·Etika Publik desain rancangan aktualisasi ini adalah

Dalam pelaksanaan kegiatan ini etika publik nilai inovatif, nilai professional dan
diimplementasikan dengan mengirimkan desain
rancangan kepada mentor atau coach secara jelas dan akuntabel. Nilai profesional ditunjukkan
komunikatif sehingga desain tersebut dapat dipahami
dan diberikan arahan oleh mentor dan coach untuk dengan sikap yang baik dalam
kesempurnaan desain.
·Komitmen mutu menyiapkan desain rancangan
Nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tahapan
ini dapat diimplemetasikan melalui desain rancangan sedangkan akuntabel ditunjukkan
gagasan yang inovatif, efektif dan efisien sehingga dapat
menghasilkan gagasan aktualisasi yang baik. dengan sikap bertanggung jawab
·Anti korupsi
Nilai dasar ini dapat diterapakan dengan pelaksanaan terhadap proses dan hasil rancangan
kegiatan yang tepat waktu dalam pengerjaan dan
pengumpulan. serta inovatif dalam desain rancangan

nya.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi Kegiatan 3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
·Akuntabilitas Organisasi

Nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatanini Kegiatan menyiapkan revisi
diimplementasikan denga melakukan perbaikan sesuai rancangan gagasan dilakukan secara
arahan terhadap rancangan awal aktualisasi sehingga individu dan diharapkan menghasilkan
nantinya hasil akhir rancangan aktualisasi dapat gagasan yang memberikan kontribusi
dipertanggungjawabkan dengan baik. terhadap visi Pemerintah Provinsi
·Nasionalisme Jawa Timur yaitu Menuju Jawa Timur
yang Harmoni.
Nilai nasionalisme dalam pelaksanaan tahapan ini
diimplementasikan dengan menghargai pendapat jika ada 4. Penguatan Nilai Organisasi
perubahan atas saran mentor dan coach tentang draft
rancangan aktualisasi. Nilai-nilai organisasi yang diterapkan
·Etika Publik
pada pelaksanaan kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan ini etika publik
diimplementasikan dengan menyempurnakan draft menyiapkan revisi desain rancangan
rancangan dengan arahan mentor dan coach sehingga
revisi draft tersebut dapat menjadi laporan yang sempurna. aktualisasi ini adalah nilai inovatif, nilai
·Komitmen mutu
Nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tahapan ini professional dan akuntabel. Nilai
dapat diimplemetasikan melalui revisi desain rancangan
gagasan yang inovatif, efektif dan efisien sehingga dapat profesional ditunjukkan dengan sikap
menghasilkan gagasan aktualisasi yang baik.
·Anti korupsi yang baik dalam merevisi desain

Nilai dasar ini dapat diterapakan dengan pelaksanaan rancangan sedangkan akuntabel
kegiatan yang tepat waktu dalam pengerjaan dan
pengumpulan. ditunjukkan dengan sikap bertanggung

jawab terhadap proses dan hasil revisi

rancangan serta inovatif dalam

menghasilkan desain rancangan nya

yang baru.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi 3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
Kegiatan Organisasi
·Akuntabilitas Kegiatan membuat banner bertujuan agar
Nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini proses kegiatan aktualisasi yaitu sosialisasi
diimplementasikan dengan membuat desain banner aplikasi SIAP MAS dapat terlaksana.
yang tepat.
·Nasionalisme 4. Penguatan Nilai Organisasi
Nilai Nasionalisme dalam pelaksanaan tahapan ini Nilai-nilai organisasi yang diterapkan pada
dapat diimplementasikan dengan menggunakan tata pelaksanaan ini adalah nilai inovatif, nilai
bahasa yang baik dan benar serta mampu menarik professional dan akuntabel. Nilai profesional
pembaca untuk ikut serta dalam ajakan yang ditunjukkan dengan sikap kerjasama yang
tertuang dalam isi banner. baik dengan sedangkan akuntabel
·Etika Publik ditunjukkan dengan sikap bertanggung
jawab terhadap proses dan hasil konsultasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini etika publik
diimplementasikan dengan membuat banner yang
baik, menggunakan Bahasa yang baik, menarik,
sopan dan mampu menjadikan para pembaca untuk
berpatisipasi mengikuti ajakan yang terkandung
dalam isi banner.
·Komitmen Mutu

Dalam pelaksanaan kegiatanini peserta
latsarmempersiapkan semua materi yang ingin
disampaikan melalui promosi banner. Dari banner
yang baik dan manarik diharapkan dapat
mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang Melandasi Kegiatan 3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
·Akuntabilitas
Organisasi
Nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini
diimplementasikan dengan melakukan koordinasi secara Kegiatan koordinasi dengan pihak pihak
professional dan tanggung jawab dengan pemerintah
kabupaten/kota serta Instansi/Lembaga/OPD terkait pemerintah kabupaten/kota serta
sosialisasi aplikasi SIAP MAS.
·Nasionalisme Instansi/Lembaga/OPD di wilayah Jawa
Nilai nasionalisme dalam pelaksanaan tahapan ini dapat
diimplementasikan dengan menghargai pendapat tentang Timur bertujuan agar proses kegiatan
mekanisme/cara sosialisasi aplikasi SIAP MAS.
·Etika Publik aktualisasi yaitu sosialisasi aplikasi SIAP

Dalam pelaksanaan kegiatan ini etika publik MAS dapat terlaksana dengan baik.
diimplementasikan dengan memberikan informasi secara
jelas dengan hormat, sopan dan santun, melakukan 4.Penguatan Nilai Organisasi
diskusi dan menerima koreksi, masukan serta kritik yang
membangun untuk sosialisasi rancangan aktualisasi. Nilai-nilai organisasi yang diterapkan pada
·Komitmen Mutu
pelaksanaan ini adalah nilai inovatif, nilai
Dalam pelaksanaan kegiatanini peserta
latsarmempersiapkan semua materi yang ingin professional dan akuntabel. Nilai profesional
didiskusikan dan juga draft pendukung lainnya sebelum
berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten/kota ditunjukkan dengan sikap kerjasama yang
serta Instansi/Lembaga/OPD di wilayah Jawa Timur
sehingga kegiatan diskusi dapat berjalan efektif dan baik dengan pihak Kabupaten/Kota,
efisien.
·Anti korupsi Lembaga/Instansi, Badan/Dinas/Biro dan

Nilai dasar ini dapat diterapakan dengan melakukan BUMN/BUMD se-Jatim sedangkan
kegiatan koordinasi yang tepat waktu serta proses
sosialisasi yang terselesaikan tepat waktu. akuntabel ditunjukkan dengan sikap

bertanggung jawab terhadap proses dan

hasil konsultasi.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang 3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
Organisasi
Melandasi Kegiatan Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat
berguna untuk mewujudkan visi dan misi
·Akuntabilitas BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Timur.

Nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan

kegiatan ini diimplementasikan dengan

melakukan implementasi draft gagasan

dengan professional dan sikap tanggung 4. Penguatan Nilai Organisasi

jawab. Nilai-nilai organisasi yang diterapkan

·Nasionalisme adalah nilai inovatif, nilai professional

Nilai dasar nasionalisme dapat ditunjukkan dan akuntabel. Nilai profesional

dengan sikap etos kerja yang baik dan adil ditunjukkan dengan hasil yang kompeten

dalam pelaksanaan tahap kegiatan. untuk dijadikan sebagai aktualisasi final

·Etika Publik sedangkan akuntabel ditunjukkan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini etika dengan hasil yang dapat

publik diimplementasikan dengan dipertanggungjawabkan.

melaporkan sosialisasi secara jelas dan

sopan.

·Komitmen Mutu

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat

dilaporkan sebagai hasil aktualisasi yang

bermutu dan bermanfaat.

·Anti korupsi

Nilai dasar ini dapat diterapakan dengan

melakukan sosialisasi secara tepat waktu.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2. Aktualisasi Nilai-nilai Dasar yang 3. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi
Melandasi Kegiatan Organisasi

·Akuntabilitas Kegiatan menyusun laporan kegiatan
Nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan aktualisasi ini diharapkan dapat
bermanfaat dan mendukung terwujudnya
kegiatan ini diimplementasikan dengan visi dan misi BAKESBANGPOL Provinsi
menyusun laporan kegiatan aktualisasi Jawa Timur.
dengan professional dan sikap tanggung
jawab. 4. Penguatan Nilai Organisasi
·Nasionalisme
Nilai dasar nasionalisme dapat ditunjukkan Nilai-nilai organisasi yang diterapkan
dengan sikap kerja keras dan menghargai
pendapat orang lain dalam pelaksanaan adalah transparan, professional dan
tiap tahap kegiatan.
·Anti korupsi akuntabel. Dalam penyusunan laporan
Nilai dasar ini dapat diterapakan dengan
menyelesaikan laporan kegiatan aktualisasi harus dilakukan secara transparan. Nilai
dengan tepat waktu.
profesional ditunjukkan dengan sikap

kerja yang professional dalam tiap tahap

kegiatan guna menyusun laporan

kegiatan aktualisasi sedangkan

akuntabel ditunjukkan dengan hasil yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Capaian Aktualisasi

Hasil Capaian Aktualisasi
(Lanjutan)

Analisis Dampak

Analisis Dampak
(Lanjutan)

Analisis Dampak
(Lanjutan)

Analisis Dampak
(Lanjutan)

Analisis Dampak
(Lanjutan)

BEFORE

·DALAM JADWAL RENCANA KERJA

KEGIATAN APLIKASI SIAP MAS YANG

TELAH DISUSUN DI AWAL LAUNCHING,

BELUM ADA RENCANA SOSIALISASI SIAP

MAS SECARA TATAP MUKA KE

INSTANSI/LEMBAGA/DINAS/BIRO DAN

BUMN/BUMD DENGAN CARA PRESENTASI

MENGGUNAKAN MEDIA BANNER DAN

BROSUR.

·KEBERADAAN APLIKASI SIAP MAS BELUM
BANYAK DIKETAHUI MASYARAKAT.

AFTER

·Adanya sosialisasi aplikasi SIAP MAS yang dilakukan secara tatap muka ke beberapa

Instansi/Lembaga/Dinas/Biro dan BUMN/BUMD.

·Media banner dan brosur dijadikan sebagai sarana presentasi kepada

Instansi/Lembaga/Dinas/Biro dan BUMN/BUMD guna mempermudah dalam
menjelasakan fungsi, tujuan serta prosedur pelaporan aplikasi SIAP MAS serta sebagai

media untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan
penanganan konflik sosial secara online melalui aplikasi SIAP MAS

·Adanya respons yang baik dari Instansi kelurahan yang telah didatangi. Lurah, pegawai

serta mahasiswa magang yang sebelumnya belum mengetahui keberadaan aplikasi SIAP
MAS sebagai produk aplikasi pelaporan masyarakat di Jawa Tinur menjadi tau dan
menunggu aplikasi tersebut siap dipakai sebagai aplikasi pelaporan masyarakat.

·Adanya dukungan dari Instansi Bakesbangpol Kabupaten/Kota dalam hal ini

Bakesbangpol Surabaya dan Sidoarjo. Perwakilan kantor menyampaikan bahwa
dikarenakan aplikasi SIAP MAS masih belum banyak diketahui oleh pegawai instansi
pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya, maka sosialisasi langsung secara
tatap muka seperti uji coba yang kami lakukan sangat dibutuhkan agar masyarakat

mengenal dan berperan serta memanfaatkan aplikasi SIAP MAS sebagai media
pelaporan masyarakat secara online.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1.Sesuai pengamatan dari sebelum ada gagasan dan setelah SARAN
ada gagasan, maka dapat dirumuskan bahwa gagasan
“Sosialisasi aplikasi SIAP MAS dalam mendukung upaya 1. BAKESBANGPOL Provinsi Jawa
Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Jawa Timur”
benar- benar memiliki asas manfaat dan meningkatkan peran Timur dan Pemerintah Daerah
serta masyarakat untuk aktif dalam upaya pencegahan dan
penanganan konflik sosial di Jawa Timur. dalam hal ini Kabupaten/Kota harus
2.Sosialisasi aplikasi SIAP MAS kepada masyarakat melalui
tatap muka serta presentasi menggunakan media banner dan bersama-sama mengupayakan
brosur juga menjadi cara yang efisien dilakukan. Setelah ada
sosialisasi secara tatap muka, penulis mengetahui bahwa pencegahan dan penanganan
sebelum ada sosialisasi secara tatap muka masyarakat belum
tau keberadaan aplikasi SIAP MAS dan saat sosialisasi tatap konflik sosial melalui cara yang
muka dilakukan, penulis mendapat respons yang baik untuk
mengupayakan sosialisasi secara tatap muka terus dilakukan ke tepat salah satunya secara kontinue
berbagai instansi atau wilayah baik secara daring maupun
kunjungan kedatangan. Agar sosialisasi dapat menjangkau untuk mengembangkan inovasi
secara luas dan lebih efektif maka perlu juga untuk di edarkan
surat permohonan bantuan sosialisasi kepada teknologi informasi.
Lembaga/Instansi, Dinas, Biro, Badan serta BUMN dan BUMD.
3.Aplikasi SIAP MAS dapat dijadikan alternatif dan solusi bagi 2. Perlu ditindaklanjuti oleh tim
masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur ketika mengetahui SIAP MAS bahwa pelaporan yang
adanya potensi konflik di daerahnya untuk dapat segera masuk di aplikasi SIAP MAS adalah
melaporkannya tanpa rasa takut untuk identitasnya diketahui. laporan yang benar bukan HOAKS.
Terjaganya rahasia identitas pelapor menjadi hal positif yang
mendorong kemauan masyarakat untuk menggunakan aplikasi
SIAP MAS sebagai wadah pelaporan atas potensi konflik sosial.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 5

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7

LAMPIRAN 8