TENTARA NASIONAL INDONESIA No. 203.11-0835
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
PT: CAJ-12
PETUNJUK TEKNIS
tentang
PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN
KETERAMPILAN KERJA
DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR KEP/299/IV/2018 TANGGAL 9 APRIL 2018
DAFTAR ISI
Halaman
Keputusan Kasad Nomor Kep/299/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang 1
Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pembekalan Keterampilan Kerja .......
LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1. Umum................................................................................................ 3
2. Maksud dan Tujuan........................................................................... 3
3. Ruang Lingkup danTata Urut ............................................................ 4
4. Dasar................................................................................................. 4
5. Pengertian......................................................................................... 4
BAB II KETENTUAN UMUM
6. Umum................................................................................................ 5
7. Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 5
8. Sifat ................................................................................................... 5
9. Peranan ............................................................................................ 6
10. Organisasi ......................................................................................... 6
11. Tugas dan Tanggung Jawab ............................................................ 7
12. Syarat Personel .............................................................................. 12
13. Teknis.............................................................................................. 12
14. Sarana dan Prasarana ................................................................... 15
15. Faktor-Faktor yang Memengaruhi .................................................. 20
BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
16. Umum ............................................................................................. 21
17. Penyelenggaraan Pembekalan Keterampilan Kerja ............... 21
BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
BAB V
18. Umum.............................................................................................. 35
19. Tindakan Pengamanan .................................................................. 36
20. Tindakan Administrasi ..................................................................... 39
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
21. Umum ............................................................................................. 40
22. Pengawasan ................................................................................... 40
23. Pengendalian .................................................................................. 45
i
BAB VI PENUTUP 50
50
24. Keberhasilan.............................................................................
25. Penyempurnaan .......................................................................
LAMPIRAN A PENGERTIAN................................................................................... 51
LAMPIRAN B SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG 55
PENYELENGGARAANPEMBEKALAN KETERAMPILAN KERJA
ii
TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/ 299 /IV/2018
tentang
PETUNJUK TEKNIS
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN KETERAMPILAN KERJA
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,
Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan
sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan
Darat; dan
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan
Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan
Pembekalan Keterampilan Kerja.
Mengingat : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang
Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi
Umum Angkatan Darat;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus
2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016
tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus
2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin
dan Petunjuk TNI Angkatan Darat;
5. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus
2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan
Doktrin dan Petunjuk TNI Angkatan Darat; dan
2
6. Keputusan Kasad Nomor Kep/639/VIII/2017 tanggal 29 Agustus
2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Moril.
Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/146/I/2018 tanggal 15 Januari
2018 tentang Perintah Melaksanakan Penyusunan/Revisi Doktrin dan
Petunjuk TNI AD TA 2018;
2. Surat Perintah Dirajenad Nomor Sprin/67/I/2018 tanggal 25 Januari
2018 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang
Penyelenggaraan Pembekalan Keterampilan Kerja; dan
3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis
tentang Penyelenggaraan Pembekalan Keterampilan Kerja.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : 1. Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pembekalan Keterampilan
Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan
menggunakan kode PT: CAJ-12.
2. Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pembekalan
Keterampilan Kerja ini berklasifikasi Biasa.
3. Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat sebagai pembina materi
petunjuk teknis ini.
4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk teknis
ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2018
Distribusi: a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Dankodiklat,
A dan B Angkatan Darat
tertanda
Tembusan:
Andika Perkasa
1. Kasum TNI Letnan Jenderal TNI
2. Irjen TNI
3. Dirjen Renhan Kemhan RI Autentikasi
4. Asrenum Panglima TNI Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat,
5. Kapusjarah TNI
Erry Herman, M.P.A.
Brigadir Jenderal TNI
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran Keputusan Kasad
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT Nomor Kep/299/IV/2018
Tanggal 9 April 2018
PETUNJUK TEKNIS
tentang
PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN KETERAMPILAN KERJA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum.
a. Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pembekalan Keterampilan Kerja
(Juknis tentang Garbektramja) merupakan penjabaran dari Petunjuk Administrasi
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Moril Nomor Kep/639/VIII/2017 tanggal 29
Agustus 2017. Petunjuk teknis ini memuat penjelasan tentang tata cara
garbektramja bagi prajurit dan PNS TNI AD yang akan memasuki masa pensiun,
tidak melanjutkan ikatan dinas lanjutan (IDL), dan karena validasi organisasi yang
bersangkutan tidak mendapatkan jabatan, ketentuan tersebut seperti yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 55
Ayat (1) huruf c. Diharapkan personel keluaran dari garbektramja memiliki
pengetahuan dan keterampilan sehingga lebih siap dalam menghadapi kehidupan
selanjutnya secara mandiri di tengah-tengah masyarakat.
b. Angkatan Darat pada saat ini belum memiliki Juknis tentang Garbektramja,
sehingga hal ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembekalan keterampilan
kerja. Selama ini garbektramja masih berpedoman pada Surat Keputusan Kasad
Nomor Skep/578/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Jukmin tentang
Penyiapan Penyaluran dan Penyediaan Lapangan Kerja. Hal tersebut dinilai sudah
tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga dihadapkan pada kebutuhan/
tuntutan tersebut maka penyusunan Juknis tentang Garbektramja ini sangat
dibutuhkan.
c. Mengingat kondisi tersebut dan agar garbektramja dapat berjalan dengan
optimal maka ketentuan-ketentuan terkait dengan garbektramja perlu disusun dalam
suatu petunjuk teknis. Juknis tentang Garbektramja disusun untuk memperoleh
kesamaan pemahaman bagi seluruh penyelenggara dalam garbektramja baik di
tingkat pusat maupun di daerah. Juknis yang telah tersusun nanti diharapkan dapat
dijadikan sebagai pedoman bagi kesatuan terkait dan sumber bahan ajaran bagi
lembaga pendidikan di lingkunganTNI AD.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Petunjuk teknis ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran
dan penjelasan dalam penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja di
lingkungan TNI AD.
b. Tujuan. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dan dapat
memberikan kesamaan pemahaman, pola pikir, dan tindakan dalam penyeleng-
garaan pembekalan keterampilan kerja di lingkungan TNI AD.
4
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
a. Ruang Lingkup. Lingkup pembahasan juknis ini meliputi kegiatan pemberian
pembekalan keterampilan kerja bagi personel Angkatan Darat yang akan memasuki
masa pensiun, tidak melanjutkan ikatan dinas lanjutan (IDL), dan karena validasi
organisasi personel tersebut tidak memiliki jabatan.
b. Tata Urut. Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:
1) Bab I Pendahuluan.
2) Bab II Ketentuan Umum.
3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
4) Bab IV Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
6) Bab VI Penutup.
4. Dasar. Dasar yang digunakan dalam penyusunan juknis ini adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
b. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/37/VIII/2013 tentang Pedoman Alih Status
dan Alih Profesi Prajurit TNI AD;
c. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang
Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan
Darat;
d. Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang
Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI Angkatan Darat;
e. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang
Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
f. Keputusan Kasad Nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang
Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI Angkatan
Darat;
g. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang
Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI
Angkatan Darat;
h. Keputusan Kasad Nomor Kep/639/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang
Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Moril; dan
i. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/578/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005
tentang Jukmin tentang Penyiapan Penyaluran dan Penyediaan Lapangan Kerja.
5. Pengertian. (Lampiran A).
5
BAB II
KETENTUAN UMUM
6. Umum. Ketentuan umum merupakan ketentuan dasar dalam penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja sehingga diharapkan kegiatannya dapat dilaksanakan
dengan tertib, aman, dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini sangat
diperlukan oleh penyelenggara pembekalan keterampilan kerja di lingkungan Angkatan
Darat dalam rangka memperoleh hasil yang optimal. Ketentuan ini berisikan tentang tujuan
dan sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, syarat personel,
teknis, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor yang memengaruhi.
7. Tujuan dan Sasaran.
a. Tujuan. Mewujudkan penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja bagi
prajurit dan PNS Angkatan Darat secara terencana, terarah, terpadu, dan lebih
optimal.
b. Sasaran. Terwujudnya penyelengaraan pembekalan keterampilan kerja bagi
prajurit dan PNS Angkatan Darat yang akan memasuki masa pensiun, tidak
melanjutkan ikatan dinas lanjutan (IDL), dan karena validasi organisasi yang
bersangkutan tidak mendapatkan jabatan, agar memiliki keterampilan kerja sebagai
bekal setelah tidak berdinas di lingkungan Angkatan Darat, sehingga personel
tersebut diharapkan lebih siap menghadapi kehidupan selanjutnya.
8. Sifat.
a. Terencana. Garbektramja dilaksanakan dengan perencanaan yang baik
sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan
sasaran dapat tercapai dengan optimal.
b. Terarah. Garbektramja dilaksanakan secara terarah pada sasaran sehingga
tujuan dapat tercapai secara optimal.
c. Terpadu. Garbektramja dilaksanakan secara terpadu antarmateri pelajaran
yang diberikan sehingga hasil yang dicapai akan semakin optimal.
d. Berkesinambungan. Garbektramja dilaksanakan tidak berhenti pada satu
kegiatan saja namun akan dilanjutkan dengan kegiatan lain sehingga proses
kegiatan akan berakhir dengan optimal.
e. Fleksibel. Garbektramja dilaksanakan tidak terpaku pada suatu jenis materi
saja namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
f. Kekinian. Garbektramja dilaksanakan dengan jenis materi yang sedang
dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini.
g. Bermanfaat. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh keluaran
garbektramja diharapkan akan bermanfaat baik bagi peserta garbektramja sendiri
maupun masyarakat yang membutuhkan.
6
h. Efektif dan Efisien. Garbektramja dilaksanakan dengan menggunakan/
memanfaatkan sumber dana, tenaga, waktu, sarana dan prasarana yang tersedia
agar mendapatkan hasil yang optimal.
i. Tepat Sasaran. Garbektramja dilaksanakan dengan peserta yang dipilih sesuai
ketentuan sehingga diharapkan hasil yang diperoleh oleh peserta akan bermanfaat.
k. Akuntabel. Garbektramja harus dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan
anggaran dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Peranan. Petunjuk teknis ini berperan sebagai pedoman dalam proses
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja di lingkungan Angkatan Darat.
10. Organisasi.
a. Struktur Organisasi.
Keterangan:
--------------- : Garis komando dalam memberikan perintah administrasi
--------------- : Garis hubungan kerja
7
b. Susunan Organisasi.
1) Tingkat Pusat.
a) Mabesad : Kasad.
b) Ditajenad : Dirajenad.
c) Subditbinsiaplurja : Kasubditbinsiaplurja.
d) Bagsiaplurja : Kabagsiaplurja.
e) Balai Pembekalan : Kepala Balai Pembekalan (Ka BP)
f) Seksi Minsiaplurja : Kasiminsiaplurja.
g) Seksi Unit Praktik : Kasi Unit Praktik.
2) Tingkat Kotama/Balakpus.
a) Kotama/Balakpus : Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka.
b) Ajen/Bagpers : Kaajen/Kabagpers.
3) Tingkat Satminkal. Dan/Ka Satminkal
11. Tugas dan Tanggung Jawab.
a. Tingkat Pusat.
1) Kasad:
a) menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA)
bidang penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja di lingkungan
TNI AD;
b) menentukan kebijakan penyelenggaraan pembekalan keterampilan
kerja di lingkungan TNI AD; dan
c) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja di lingkungan TNI AD.
2) Dirajenad:
a) melaksanakan kebijakan Kasad tentang program dan anggaran
garbektramja di lingkungan TNI AD;
b) menyusun/merevisi peranti lunak yang berkaitan dengan garbek-
tramja di lingkungan TNI AD;
c) melaksanakan evaluasi dan melaporkan setiap perkembangan serta
permasalahan penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja di
lingkungan TNI AD kepada Kasad;
8
d) memberikan saran tentang penyelenggaraan pembekalan keteram-
pilan kerja di lingkungan TNI AD kepada Kasad; dan
e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasad.
3) Kasubditbinsiaplurja:
a) melaksanakan kebijakan Dirajenad dalam penyelenggaraan pembe-
kalan keterampilan kerja di lingkungan TNI AD;
b) memberikan bimbingan dan arahan secara teknis terkait operasional
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja;
c) melaksanakan pengawasan dan evaluasi operasional penyeleng-
garaan pembekalan keterampilan kerja;
d) melaporkan setiap perkembangan serta permasalahan penyeleng-
garaan pembekalan keterampilan kerja kepada Dirajenad;
e) memberikan saran tentang penyelenggaraan pembekalan keteram-
pilan kerja kepada Dirajenad; dan
f) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirajenad.
4) Kabagsiaplurja:
a) melaksanakan petunjuk dan arahan Kasubditbinsiaplurja terkait
operasional penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja di
Subditbinsiaplurja;
b) melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara teknis penyeleng-
garaan pembekalan keterampilan kerja;
c) melaporkan setiap perkembangan serta permasalahan terkait
operasional penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja kepada
Kasubditbinsiaplurja;
d) memberikan saran bersifat teknis tentang penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja kepada Kasubditbinsiaplurja; dan
e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kasubditbinsiaplurja.
5) Kepala Balai Pembekalan (Ka BP):
a) menyiapkan sarana akomodasi peserta bektramja;
b) menginventarisasi alsatri, alin/alongin, dan alkapsus Balai
Pembekalan (BP) Subditbinsiaplurja Ditajenad;
c) menyiapkan peralatan praktik penyelenggaraan pembekalan kete-
rampilan kerja;
9
d) membuat peraturan khusus siswa peserta bektramja;
e) mengawasi proses belajar mengajar setiap peyelenggaraan
bektramja;
f) menyiapkan logistik peserta bektramja;
g) melaksanakan pengamanan personel peserta bektramja dan organik
BP Subditbinsiaplurja Ditajenad;
h) mengajukan biaya pemeliharaan dan perawatan gedung BP;
i) mengajukan biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan perleng-
kapan/peralatan praktik penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja;
j) membuat angket peserta bektramja untuk perkembangan penye-
lenggaraan pembekalan keterampilan kerja;
k) melaksanakan bimsuh kepada siswa pada saat apel pagi dan apel
siang;
l) menyampaikan aspirasi siswa kepada Kabagsiaplurja;
m) mendampingi setiap kegiatan siswa;
n) mengawasi dan memantau kegiatan siswa di luar jam pelajaran;
o) melaksanakan evakuasi peserta bektramja yang memerlukan
penanganan medis lanjutan ke rumah sakit;
p) mendampingi siswa yg memerlukan tindakan medis lebih lanjut ke
rumah sakit;
q) mengecek kerapian pakaian dan kebersihan lingkungan sekitarnya;
dan
r) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kabagsiaplurja.
6) Kasiminsiaplurja:
a) merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan adminis-
trasi terkait penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja;
b) mengadakan koordinasi dengan satuan-satuan/instansi terkait;
c) mengoordinasikan dan mengajukan pemintaan tenaga instruktur
sesuai jenis bektramja ke instansi terkait;
d) menghimpun dan meneliti data personel berdasarkan usul dari
satuan;
10
e) menyusun daftar animo peserta bektramja;
f) melaksanakan rangkaian kegiatan pembukaan dan penutupan
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja; dan
g) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kabagsiaplurja.
7) Kasi Unit Praktik:
a) membuat rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja;
b) menyusun materi pelajaran sesuai jenis penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja;
c) membuat jadwal pelajaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja;
d) membuat renbimsuh;
e) membuat pengajuan kebutuhan anggaran uang makan, ekstra
fooding, biaya pemulangan peserta, dan uang saku peserta bektramja
kepada Kasubditbinsiaplurja;
f) membuat pengajuan kebutuhan anggaran honor instruktur
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja kepada Kasubditbin-
siaplurja.
g) membuat pengajuan anggaran kebutuhan belanja barang praktik dan
alat tulis kantor (ATK) penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja;
h) membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembe-
kalan keterampilan kerja;
i) membuat laporan bimsuh penyelenggaraan pembekalan keteram-
pilan kerja;
j) melaksanakan koordinasi dengan instansi/perusahaan terkait
kunjungan dalam menambah wawasan peserta bektramja;
k) melaksanakan koordinasi dan membuat surat permohonan bantuan
instruktur kepada instansi terkait sesuai materi dan jadwal kegiatan belajar
mengajar;
l) memberikan saran kepada pimpinan terkait materi pelajaran dan
kualitas instruktur; dan
m) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kabagsiaplurja.
11
b. Tingkat Kotama/Balakpus.
1) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka:
a) menindaklanjuti kebijakan Kasad tentang program penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja;
b) memerintahkan/mengoordinasikan satuan di jajarannya untuk
memenuhi permintaan calon peserta pembekalan keterampilan kerja;
c) mengusulkan calon peserta dalam rangka memenuhi permintaan
calon peserta bektramja kepada Kasad u.p. Dirajenad;
d) menerbitkan surat perintah tentang pemanggilan calon peserta yang
lulus untuk mengikuti pembekalan keterampilan kerja sesuai surat
pemanggilan dari pusat;
e) memberikan saran tentang penyelenggaraan pembekalan keteram-
pilan kerja di lingkungan TNI AD kepada Kasad;
f) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja di Kotama/Balakpus; dan
g) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasad.
2) Kaajen/Kabagpers:
a) menerima dan merekapitulasi usulan calon peserta bektramja di
Kotama/Balakpus;
b) melaksanakan seleksi administrasi sesuai persyaratan bagi calon
peserta bektramja di Kotama/Balakpus;
c) mengirimkan usulan daftar nominatif calon peserta yang lulus seleksi
administrasi untuk mengikuti kegiatan pembekalan keterampilan kerja
kepada Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus;
' d) melaksanakan pengawasan peserta pembekalan keterampilan kerja
di lingkungannya; dan
e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus.
c. Tingkat Satminkal. Dan/Ka Satminkal:
1) memenuhi permintaan dari Kotama/Balakpus tentang calon peserta
bektramja; dan
2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pang/Dan/
Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus.
12
12. Syarat Personel. Kegiatan penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja
memerlukan personel dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Personel Subditbinsiaplurja:
1) mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang
memadai di bidang penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja;
2) mempunyai kemampuan berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja; dan
3) mempunyai kemampuan di bidang teknologi informatika sebagai
penunjang dalam pelaksanaan tugas.
b. Instruktur:
1) memiliki latar belakang pendidikan umum yang berhubungan dengan
materi pembekalan dan memiliki pengalaman mengajar sebagai instruktur;
2) mempunyai kemampuan khusus terhadap materi pelajaran yang bersifat
spesialisasi sesuai pembekalan yang dilaksanakan; dan
3) mempunyai kemampuan untuk menyampaikan materi pelajaran.
13. Teknis. Penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja dilaksanakan oleh
Subditbinsiaplurja Ditajenad dengan memedomani ketentuan sebagai berikut:
a. Prosedur Penetapan Calon Peserta. Prosedur penetapan calon peserta
pembekalan keterampilan kerja sebagai berikut:
1) Dirajenad mengirimkan surat edaran kepada Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka
Kotama/Balakpus tentang permintaan calon peserta bektramja untuk setiap
jenis pembekalan;
2) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus menindaklanjuti surat edaran
Dirajenad kepada satuan di jajarannya tentang permintaan calon peserta
bektramja untuk setiap jenis pembekalan;
3) Da/Ka Satminkal memilih/menentukan calon peserta bektramja dan
selanjutnya mengusulkan kepada Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus;
4) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus merekapitulasi usulan satuan di
jajarannya;
5) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus mengusulkan kepada Dirajenad
atau Dirajenad u.p. Kasubditbinsiaplurja sebagai jawaban dari surat edaran
Dirajenad;
6) Dirajenad menyeleksi/memilih dengan berpedoman kepada ketentuan
administrasi calon peserta bektramja sesuai skala prioritas dengan melihat usia
calon peserta;
13
7) Dirajenad menerbitkan surat pemanggilan calon peserta bektramja untuk
mengikuti kegiatan pembekalan dan melaporkan diri satu hari sebelum
pembukaan pembekalan;
8) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus mengeluarkan surat perintah
kepada anggota di jajarannya untuk mengikuti bektramja berdasarkan surat
penggilan dari Dirajenad;
9) Kasubditbinsiaplurja menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan untuk
para calon peserta bektramja yang dilaksanakan oleh Kesdam Jaya;
10) Kasubditbinsiaplurja melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan calon
peserta kepada Dirajenad;
11) Dirajenad melaporkan kepada Aspers Kasad u.p. Paban V/Sahlur atas
hasil pemeriksaan kesehatan calon peserta; dan
12) Dirajenad tidak memulangkan calon peserta bektramja atas dasar catatan
medis calon peserta (Stakes III dan IV), hanya sebagai laporan kondisi
kesehatan yang bersangkutan dan mewaspadainya dalam pelaksanaan
bektramja.
b. Wewenang:
1) pemanggilan calon peserta bektramja ditandatangani oleh Dirajenad;
2) penentuan lulus/tidak lulus peserta bektramja karena sesuatu hal
ditentukan oleh Kasubditbinsiaplurja atas nama Dirajenad; dan
3) sertifikat kelulusan bektramja ditandatangani oleh Dirajenad.
c. Persyaratan Pengusulan:
1) pengusulan calon peserta pembekalan keterampilan kerja bagi prajurit dan
PNS TNI AD dilaksanakan saat yang bersangkutan masih berstatus aktif dan
masa persiapan persiun (MPP), sedangkan bagi purnawirawan/pensiun tidak
dapat diproses lagi;
2) penunjukan calon peserta bektramja yang dinyatakan terpilih dipanggil
berdasarkan surat Dirajenad;
3) Pama, bintara/tamtama, dan PNS yang akan diusulkan sebagai calon
siswa bektramja tidak terlibat pelanggaran hukum atau tidak sedang dalam
proses hukum;
4) bagi prajurit maupun PNS TNI AD yang sudah diusulkan tetapi belum
memperoleh kesempatan untuk mengikuti bektramja, maka diprioritaskan untuk
mengikuti tahun depan;
5) pengiriman calon peserta bektramja dari Kotama/Balakpus berdasarkan
permintaan dari Ditajenad;
6)
14
7) atas usulan Kotama/Balakpus, Ditajenad memilih calon peserta bektramja
yang memenuhi syarat dan sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh
Mabesad;
8) lulusan/keluaran dari pembekalan keterampilan kerja dikembalikan ke
kesatuan masing-masing untuk selanjutnya keterampilan yang dimiliki dapat
diaplikasikan di kesatuan atau digunakan dalam rangka memperbaiki taraf
hidup/meningkatkan kesejahteraan;
9) diutamakan bagi prajurit yang tidak melanjutkan ikatan dinas lanjutan;
10) diutamakan bagi prajurit dan PNS yang karena kepentingan/validasi
organisasi yang bersangkutan tidak mendapatkan jabatan (LF);
11) usia Pa/Ba/Ta/ dan PNS minimal 45 th;
12) PNS untuk golongan III ke bawah;
13) konduite dan prestasi kerja baik; dan
14) sehat jasmani dan rohani.
d. Kelengkapan Bahan Administrasi:
1) surat perintah dari satuan;
2) surat keterangan kesehatan dari dokter satuan/Panitia Penguji Badan
Prajurit Angkatan Darat (Ketua PPBPAD) dan membawa kartu Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS);
3) surat keterangan penelitian personel (litpers) dari pejabat pengamanan
satuan; dan
4) pas foto berwarna dengan latar belakang biru, ukuran 4x6 cm sebanyak 4
lembar menggunakan PDH/gamsip.
e. Ketentuan Tidak Lulus:
1) apabila tidak mengikuti pelajaran berturut-turut selama 10 hari karena
sakit atau hal lain baik disengaja maupun tidak disengaja;
2) meninggalkan Balai Pembekalan berturut-turut selama 3 hari tanpa izin
resmi;
3) meninggal dunia dalam mengikuti bektramja; dan
4) melakukan tindakan perkelahian sesama peserta dan terhadap
pembina/instruktur.
f. Kelengkapan Perorangan (dibawa oleh masing masing peserta):
1) Pakaian Dinas Harian (PDH) II/baret untuk militer dan sepatu;
15
2) seragam sipil dan sepatu untuk PNS;
3) pakaian dan sepatu olahraga; dan
4) pakaian bebas rapi.
14. Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja bagi prajurit dan PNS TNI AD meliputi:
a. Sarana.
1) Sarana belajar:
a) kursi belajar;
b) papan tulis;
c) alin/alongin; dan
d) bahan praktik.
2) Sarana kantor:
a) filing cabinet;
b) lemari;
c) modem;
d) komputer/printer/scanner;
e) buku agenda;
f) buku verbal;
g) buku izin bermalam dan pesiar;
h) lembar disposisi;
i) buku ekspedisi;
j) sampul surat;
k) cap dinas, cap paraf, dan lain-lain;
l) map;
m) ordner;
n) mesin fotokopi;
o) mesin faksimile;
16
p) sarana takah; dan
q) alat tulis kantor lainnya.
3) Sarana kesehatan:
a) alat tensimeter, termometer;
b) stetoskop; dan
c) obat-obatan sederhana/Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(PPPK).
4) Sarana khusus (disiapkan oleh Balai Pembekalan, disesuaikan dengan
jenis bektramja), meliputi:
a) pembekalan pertanian:
(1) baju kerja;
(2) sepatu boot;
(3) topi lapangan;
(4) alat tulis;
(5) cangkul;
(6) garpu tanah;
(7) parang;
(8) gembor/embrat (alat penyiram tanaman);
(9) hand sprayer (alat penyemprot hama);
(10) pisau okulasi;
(11) sawah;
(12) ladang;
(13) kolam ikan;
(14) kandang ternak besar (sapi, kambing);
(15) kandang unggas (ayam, bebek, burung); dan
(16) greenhouse.
17
b) perbengkelan mobil:
(1) baju kerja;
(2) topi lapangan;
(3) alat tulis;
(4) kacamata las;
(5) alat kelistrikan;
(6) simulator kelistrikan;
(7) toolkit;
(8) ruang/bengkel mobil;
(9) mobil;
(10) alins mesin mobil; dan
(11) alins alat kelistrikan.
c) perbengkelan sepeda motor:
(1) baju kerja;
(2) topi lapangan;
(3) alat tulis;
(4) kacamata las;
(5) alat kelistrikan;
(6) simulator kelistrikan;
(7) toolkit;
(8) ruang/bengkel motor;
(9) motor;
(10) alins motor; dan
(11) alins kelistrikan motor.
d) menjahit:
(1) baju kerja;
18
(2) alat tulis;
(3) alat menjahit 1 set (gunting, meteran kain, kapur jahit, jarum,
buku pola, dan benang);
(4) mesin jahit;
(5) kain untuk bahan praktik;
(6) ruang menjahit;
(7) mesin obras;
(8) mesin bordir; dan
(9) mesin pelubang kancing.
e) tata boga/pastry:
(1) baju kerja;
(2) alat tulis;
(3) celemek;
(4) topi koki;
(5) sarung tangan antipanas;
(6) dapur;
(7) kompor;
(8) oven;
(9) mixer;
(10) blander; dan
(11) loyang.
f) pembekalan teknik pendingin AC:
(1) baju kerja;
(2) topi lapangan;
(3) alat tulis;
(4) toolkit AC;
(5) kelas praktik AC; dan
19
(6) AC.
g) kecantikan:
(1) baju kerja;
(2) alat tulis;
(3) alat praktik;
(4) gunting rambut;
(5) sisir potong;
(6) sisir sasak;
(7) sisir garpu;
(8) sisir ekor;
(9) handuk kecil;
(10) aneka jepit rambut;
(11) sanggul;
(12) alat tata rias wajah 1 set;
(13) ruang salon kecantikan;
(14) wash bak;
(15) bad facial;
(16) bad lulur;
(17) cermin;
(18) cermin tangkai;
(19) steamer rambut; dan
(20) steamerwajah.
h) konstruksi bangunan:
(1) baju kerja;
(2) topi lapangan;
(3) alat tulis;
(4) sendok semen;
20
(5) cangkul;
(6) sekop;
(7) ketam (alat serut kayu);
(8) palu;
(9) kape;
(10) gergaji;
(11) gerinda;
(12) bor listrik;
(13) tang;
(14) lahan praktik; dan
(15) bahan bangunan.
i) sarana khusus pembekalan lainnya disesuaikan dengan jenis
pembekalan tersebut.
b. Prasarana. Prasarana yang diperlukan adalah tempat tinggal dan kelengkapan
lainnya sebagai penunjang selama peserta melaksanakan garbektramja:
1) tempat tidur;
2) lemari pakaian;
3) kasur;
4) bantal;
5) seprai dan sarung bantal;
6) jemuran handuk; dan
7) prasarana lainnya (perpustakaan, olahraga, dan rekreasi) disesuaikan
dengan kebutuhan.
15. Faktor-Faktor yang Memengaruhi. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja di lingkungan TNI AD sebagai berikut:
a. Faktor Internal:
1) peranti lunak yang tersedia sangat membantu terselenggaranya
garbektramja di lingkungan TNI AD;
21
2) semangat yang tinggi dari peserta dalam mengikuti garbektramja sangat
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan;
3) tingkat kemampuan personel penyelenggara yang memadai dalam
garbektramja akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran kegiatan;
4) kebijakan pimpinan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan
kegiatan garbektramja;
5) mekanisme hubungan kerja yang baik dalam penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja berpengaruh terhadap hasil kegiatan; dan
6) ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh
terhadap optimalisasi tujuan garbektramja.
b. Faktor Eksternal:
1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang sangat pesat
berpengaruh terhadap garbektramja khususnya terkait materi pembekalan yang
akan diberikan; dan
2) peran instansi terkait yang mengakomodasi dalam penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian
sasaran garbektramja.
BAB III
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
16. Umum. Penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja sangat dipengaruhi oleh
kemampuan personel penyelenggara, pendukung, dan instruktur sesuai dengan tanggung
jawabnya masing-masing sehingga proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan
rencana. Kegiatan ini dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan
berdasarkan tertib administrasi untuk memperoleh hasil yang berdaya guna dan berhasil
guna. Penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja ini dilaksanakan melalui beberapa
tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap
pengakhiran.
17. Penyelenggaraan Pembekalan Keterampilan Kerja. Penyelenggaraan pembe-
kalan keterampilan kerja bagi prajurit dan PNS Angkatan Darat dilaksanakan oleh
Subditbinsiaplurja Ditajenad dengan tahap kegiatan sebagai berikut:
a. Perencanaan:
1) menerima perintah pelaksanaan garbektramja dari Dirajenad;
2) merencanakan jenis bektramja yang akan dilaksanakan di antaranya:
a) pertanian terpadu;
b) perbengkelan mobil;
22
c) perbengkelan sepeda motor;
d) menjahit;
e) tata boga/pastry;
f) teknik pendingin AC;
g) kecantikan;
h) konstruksi bangunan; dan
i) jenis bektramja lainnya disesuaikan dengan animo peserta dan
kebutuhan masyarakat pada saat ini.
3) merencanakan kalender pelaksanaan bektramja selama satu tahun, dan
setiap kegiatan bektramja dilaksanakan selama 30 hari;
4) merencanakan anggaran penyelenggaraan bektramja dalam satu tahun
berdasarkan RKA Ditajenad;
5) merencanakan kurikulum yang akan digunakan pada bektramja dan
dilaksanakan dengan alokasi waktu 216 jam pelajaran untuk setiap jenis
bektramja dengan sasaran keluaran sebagai berikut:
a) pertanian terpadu:
(1) memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian
terpadu;
(2) memikiki pengetahuan tentang manajemen usaha pertanian;
dan
(3) memiliki motivasi kewirausahaan agrobisnis dan peluang usaha
agrobisnis.
b) perbengkelan mobil:
(1) memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbengkelan
mobil;
(2) memiliki pengetahuan di bidang manajemen perbengkelan;
(3) memiliki pengetahuan mengenai pemakaian bahan dan
penggunaan peralatan yang tepat sesuai dengan pekerjaan; dan
(4) memiliki motivasi kewirausahaan dan peluang usaha di bidang
perbengkelan.
23
c) perbengkelan sepeda motor:
(1) memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbeng-
kelan sepeda motor;
(2) memiliki pengetahuan di bidang manajemen perbengkelan;
(3) memiliki pengetahuan mengenai engine, chasis dan
suspension, dan electrical sesuai dengan pekerjaan perbengkelan
motor; dan
(4) memiliki motivasi kewirausahaan dan peluang usaha di bidang
perbengkelan.
d) menjahit:
(1) memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang
menjahit;
(2) memiliki pengetahuan dalam teknik pembuatan pola
menggunting, menjahit dengan rapi, serta membuat busana; dan
(3) memiliki motivasi kewirausahaan dan peluang usaha di bidang
menjahit.
e) tata boga/pastry:
(1) memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang
tata boga/pastry;
(2) memiliki pengetahuan mengenai pemakaian bahan pembuatan
kue dan penggunaan peralatan pastry sesuai dengan menu;
(3) memiliki pengetahuan tentang manajemen usaha tata
boga/pastry; dan
(4) memiliki motivasi kewirausahaan dan peluang usaha bidang
tata boga/pastry.
f) teknik pendingin AC:
(1) memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknik
pendingin AC;
(2) memiliki pengetahuan mengenai pemakaian bahan dan
penggunaan peralatan yang tepat sesuai dengan ukuran besaran
atau kemampuan AC PK (Paard Kracht/Horse Power);
(3) memiliki pengetahuan tentang manajemen usaha teknik
pendingin AC; dan
24
(4) memiliki motivasi kewirausahaan dan peluang usaha bidang
teknik pendingin AC.
g) kecantikan:
(1) memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tata
kecantikan rambut dan kulit;
(2) memiliki pengetahuan tentang manfaat pembekalan
keterampilan tata rias kecantikan rambut dan kulit;
(3) memiliki pengetahuan tentang manajemen usaha kecantikan;
dan
(4) memiliki motivasi kewirausahaan dan peluang usaha bidang
kecantikan.
h) konstruksi bangunan:
(1) memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar konstruksi
bangunan;
(2) memiliki pengetahuan dalam menghitung rencana anggaran
biaya bangunan;
(3) memiliki pengetahuan tentang konstruksi kayu, konstruksi batu,
dan pembesian (penulangan); dan
(4) memiliki pengetahuan tentang bidang kesehatan dan
keselamatan kerja.
i) jenis bektramja lainnya disesuaikan dengan animo peserta dan
kebutuhan masyarakat pada saat ini.
6) merencanakan daftar nominatif peserta bektramja;
7) merencanakan koordinasi dengan staf Paban V/Sahlur Spersad;
8) merencanakan koordinasi dengan staf Paban I/Ren Spersad;
9) membuat konsep renlakgiat, renbinsuh, dan laplakgiat;
10) merencanakan koordinasi dengan instansi luar terkait tenaga instruktur
disesuaikan dengan jenis bektramja;
11) merencanakan personel pendukung;
12) merencanakan jadwal pelajaran disesuaikan dengan alokasi waktu yang
tersedia;
13) merencanakan tempat praktik lapangan;
25
14) merencanakan sarana dan prasarana yang akan digunakan;
15) merencanakan kebutuhan makan peserta sesuai indeks yang telah
ditentukan;
16) merencanakan pemeriksaan kesehatan peserta bektramja;
17) membuat konsep surat undangan pembukaan dan penutupan bektramja;
18) merencanakan tata upacara pembukaan dan penutupan bektramja; dan
19) merencanakan pembuatan sertifikat tanda lulus peserta bektramja.
b. Persiapan:
1) menyusun perencanaan pelaksanaan garbektramja sesuai perintah
Dirajenad;
2) menentukan jenis bektramja yang akan dilaksanakan selama satu tahun di
antaranya, yaitu:
a) pertanian terpadu;
b) perbengkelan mobil;
c) perbengkelan sepeda motor;
d) menjahit;
e) tata boga/pastry;
f) teknik pendingin AC;
g) kecantikan;
h) konstruksi bangunan; dan
i) jenis bektramja lainnya disesuaikan dengan animo peserta dan
kebutuhan masyarakat pada saat ini.
3) menetapkan tanggal pelaksanaan bektramja dalam satu tahun dan setiap
kegiatan bektramja dilaksanakan selama 30 hari;
4) melaksanakan koordinasi dengan staf Paban V/Sahlur Spersad;
5) melaksanakan koordinasi dengan staf Paban I/Ren Spersad;
6) membuat surat edaran ke Kotama/Balakpus tentang penyelenggaraan
bektramja;
7) membuat surat permintaan ke Kotama/Balakpus tentang permintaan calon
peserta bektramja;
26
8) membuat daftar nominatif calon peserta bektramja yang dikirim dari tiap-
tiap Kotama/Balakpus;
9) membuat dan mengirimkan surat pemanggilan calon peserta bektramja ke
Kotama/Balakpus yang akan mengikuti bektramja;
10) membuat kalender per jenis kegiatan bektramja;
11) menyiapkan kurikulum yang akan dioperasionalkan sesuai penyeleng-
garaan bektramja yang akan dilaksanakan;
12) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di antaranya:
a) Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat;
b) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
c) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi;
d) Badan Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Barat; dan
e) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gita Pertiwi.
13) membuat surat permohonan tenaga pengajar kepada instansi/lembaga di
luar institusi AD;
14) membuat surat perintah pendukung setiap penyelenggaraan bektramja;
15) mengesahkan renlakgiat, renbinsuh, dan laplakgiat sesuai jenis bektramja;
16) menyiapkan kebutuhan bahan praktik disesuaikan dengan jenis bektramja;
17) membuat jadwal pelajaran disesuaikan dengan jenis bektramja;
18) menyiapkan tata upacara pembukaan dan penutupan bektramja;
19) mengajukan konsep amanat pembukaan dan penutupan bektramja;
20) membuat surat undangan peserta upacara pembukaan dan penutupan;
21) menyiapkan absensi peserta bektramja;
22) membuat dan mengirimkan surat permintaan pemeriksaan kesehatan
peserta bektramja ke Kesdam Jaya;
23) menyiapkan sarana dan prasarana pelajaran teori dan praktik;
24) menyiapkan prasarana tempat tinggal peserta bektramja;
27
25) membuat surat permohonan kunjungan sebagai tempat praktik lapangan
ke instansi/perusahaan sesuai bektramja yang sedang dilaksanakan;
26) menyiapkan pembuatan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan peserta
bektramja; dan
27) melaksanakan pemeriksaan kesehatan peserta bektramja.
c. Pelaksanaan:
1) mengirim ke Spersad daftar nominatif peserta bektramja yang terpanggil
untuk mengikuti pembekalan sebagai laporan;
2) melaksanakan upacara pembukaan bektramja;
3) melaksanakan kegiatan bektramja dengan pemberian materi pembekalan
kepada peserta, disesuaikan dengan jenis bektramja, yaitu:
a) pertanian terpadu dengan materi pembekalan:
(1) budidaya tanaman padi;
(2) budidaya tanaman holtikultura;
(3) budidaya tanaman palawija;
(4) budidaya tanaman dalam pot dan hidroponik;
(5) budidaya tanaman perkebunan;
(6) pembibitan tanaman;
(7) teknik pengolahan tanah;
(8) konservasi tanah;
(9) metode perbanyakan tanaman;
(10) teknik pembuatan bonsai;
(11) pupuk dan pemupukan;
(12) teknik pembuatan kompos;
(13) pengendalian hama dan penyakit tanaman;
(14) budidaya ternak besar;
(15) budidaya ternak kecil;
(16) budidaya ternak ayam broiler;
28
(17) budidaya ternak ayam buras;
(18) budidaya ternak itik;
(19) teknik penetasan telur;
(20) pengendalian hama dan penyakit ternak;
(21) budidaya perikanan air payau;
(22) budidaya perikanan air tawar;
(23) teknologi pemijahan dan pengambilan;
(24) hipofisis;
(25) pascapanen;
(26) teknologi pascapanen (pembuatan wingko dan bolu ketan
hitam);
(27) teknologi pascapanen (pembuatan telur asin, sari kedelai, dan
chiken nugget); dan
(28) teknologi pascapanen (pembuatan sirup, sarden dan saos).
b) perbengkelan mobil dengan materi pembekalan:
(1) sumber tenaga pada kendaraan:
(a) exhause brake (cara melakukan pengereman);
(b) sistem pendinginan;
(c) sistem saluran bahan bakar;
(d) cara mengatasi gangguan pendinginan;
(e) cara mengatasi gangguan saluran bahan bakar; dan
(f) cara mengatasi gangguan pelumasan.
(2) penyalur tenaga pada kendaraan:
(a) power stering (sistem kemudi);
(b) lock deferencial (mengunci as roda kiri dan kanan);
(c) sistem kerja mesin;
(d) kopling;
29
(e) transmisi (pengiriman/penerusan);
(f) deferencial/garden;
(g) sistem hidrolik;
(h) brake system;
(i) sistem pegas dan peredam kejut;
(j) sistem kemudi;
(k) cara mengatasi gangguan sistem kemudi;
(l) cara mengatasi gangguan penyalur tenaga; dan
(m) cara mengatasi gangguan pegas dan peredam kejut.
(3) kelistrikan:
(a) turbo charge;
(b) CDI;
(c) lingkaran arus pengapian;
(d) lingkaran arus starter;
(e) lingkaran arus penolong;
(f) lingkaran arus pengisian;
(g) cara mengatasi gangguan pengapian; dan
(h) cara mengatasi gangguan kelistrikan.
c) perbengkelan sepeda motor dengan materi pembekalan:
(1) engine:
(a) engine dan komponennya;
(b) sistem kontrol emisi;
(c) silinder dan komponennya;
(d) sistem pendingin;
(e) overhoul sistem pendingin;
(f) sistem bahan bakar bensin;
30
(g) overhaul engine dan toleransinya;
(h) kopling manual dan otomatis; dan
(i) overhoul sistem transmisi manual.
(2) chasis dan suspension:
(a) sistem rem dan komponennya;
(b) sistem kemudi dan komponennya;
(c) sistem suspensi;
(d) melepas, memasang, dan menyetel roda;
(e) membongkar, memperbaiki, dan memasang ban dalam
serta ban luar; dan
(f) memelihara dan mengganti rantai/chain.
(3) elektrical:
(a) baterai;
(b) rangkaian/sistem kelistrikan;
(c) instrumen dan sistem pengeringan;
(d) sistem starter;
(e) sistem pengisian;
(f) sistem penerangan dan wiring; dan
(g) sistem pengamanan kelistrikan.
d) menjahit dengan materi pembekalan:
(1) mengambil ukuran tubuh:
(a) mengambil ukuran tubuh bagian bawah; dan
(b) mengambil ukuran tubuh bagian atas.
(2) membuat pola jahitan;
(a) membuat pola dasar rok;
(b) membuat pola dasar badan atas;
(c) pecah pola; dan
31
(d) pecah pola kulot/celana hawai.
(3) menjahit dan membuat busana;
(a) praktik menyalakan mesin jahit;
(b) membuat sarung bantal;
(c) membuat rok dengan ban pinggang/ritsleting;
(d) membuat blush dengan kerah shiller lengan licin;
(e) membuat daster dengan garis hias dan lengan licin; dan
(f) membuat kulot/celana hawai dengan karet elastis
pinggang.
e) tata boga/pastry dengan materi pembekalan:
(1) pembuatan bakso dan pangsit:
(a) mie ayam pangsit; dan
(b) mie bakso pangsit.
(2) pembuatan cake dan bread:
(a) pembuatan cake/bolu:
i. brownies bakar dan kukus;
ii. black forest;
iii. rainbow cake;
iv. bolu gulung;
v. cup cake karakter; dan
vi. soes vanilla.
(b) pembuatan bread/roti:
i. roti tawar dan manis;
ii. donat;
iii. bakpao isi;
iv. pizza; dan
v. martabak manis.
32
(c) pembuatan es krim dan jus:
i. pembuatan es krim dengan aneka rasa; dan
ii. pembuatan jus aneka rasa.
(d) pembuatan kue kering, pudding, dan kue tradisional:
i. pembuatan kue kering:
i) putri salju;
ii) nastar;
iii) sagu keju;
iv) semprit; dan
v) chesse stick.
ii. pembuatan pudding:
i) pudding aneka rasa;
ii) pudding art;
iii) klapper tart; dan
iv) gula-gula agar.
iii. pembuatan kue tradisional:
i) risoles dan sosis solo;
ii) martabak telur; dan
iii) lemper ayam/bika ambon.
(3) pembuatan macam-macam makanan lain yang saat ini sedang
diminati masyarakat (kekinian).
f) teknik pendingin AC dengan materi pembekalan:
(1) refrigerasi;
(2) keterampilan penggunaan alat/bahan;
(3) pemipaan dan pengelasan;
(4) kelistrikan AC;
(5) teknik merakit/bongkar pasang AC;
33
(6) perawatan/servis AC; dan
(7) mengatasi gangguan pada AC.
g) kecantikan dengan materi pembekalan:
(1) pencucian blow;
(2) creambath;
(3) pengguntingan rambut;
(4) pengeritingan;
(5) penataan;
(6) menyanggul;
(7) pengecatan uban;
(8) facial;
(9) tata rias wajah siang hari; dan
(10) tata rias wajah malam hari.
h) konstruksi bangunan dengan materi pembekalan:
(1) materi batu:
(a) pembuatan bowplank;
(b) pembuatan fondasi;
(c) pemasangan batu bata;
(d) pembesian (penulangan);
(e) bekisting (cetakan beton);
(f) pembetonan (coran);
(g) plesteran dan acian;
(h) pekerjaan lantai;
(i) instalasi listrik; dan
(j) instalasi air kotor dan bersih.
34
(2) materi kayu:
(a) membuat konstruksi sambungan kayu sederhana;
(b) membuat kusen pintu dan jendela;
(c) membuat daun pintu dan jendela;
(d) merakit daun pintu dan jendela;
(e) memasang asesoris pintu dan jendela;
(f) membuat rangka atap/kuda-kuda kayu;
(g) merakit rangka atap/kuda-kuda kayu;
(h) memasang rangka atap/kuda-kuda kayu;
(i) finishing (kayu dan batu) dan pengecatan; dan
(j) pembesihan pekerjaan.
(3) menghitung rencana anggaran biaya (RAB):
(a) membahas kegiatan konstruksi (mula persiapan s.d.
pemberesan);
(b) perhitungan volume kendaraan;
(c) harga satuan upah dan bahan material;
(d) daftar analisis pekerjaan (Kemenpu); dan
(e) harga borongan pekerjaan (estimasi/M)
i) jenis bektramja lainnya disesuaikan dengan animo peserta dan
kebutuhan masyarakat pada saat ini.
4) mendukung kebutuhan logistik penyelenggara dan peserta bektramja;
5) melaksanakan pengawasan terhadap proses belajar mengajar baik yang
dilaksanakan di kelas maupun di lapangan sesuai jadwal pelajaran yang telah
dibuat;
6) melaksanakan pengamanan personel penyelenggara, pendukung, dan
peserta bektramja, serta instruktur;
7) melaksanakan pengamanan materiil, berita, dan kegiatan;
8) melaksanakan bimbingan dan pengasuhan;
35
9) mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan peserta bektramja kepada
Aspers Kasad;
10) mengevakuasi peserta ke rumah sakit jika ada yang memerlukan tindakan
medis lebih lanjut;
11) melaksanakan kunjungan praktik lapangan;
12) membuat dokumentasi di setiap penyelenggaraan bektramja;
13) menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan meliputi uang
makan, ekstra fooding, uang saku, biaya pemulangan peserta bektramja, dan
honor instruktur;
14) menyelenggarakan rapat bilamana terjadi hal-hal yang memerlukan
penangan khusus;
15) membuat daftar nilai dan sertifikat sebagai tanda kelulusan peserta
bektramja;
16) pemberian surat perintah pengembalian peserta bektramja ke kesatuan
asal; dan
17) melaksanakan upacara penutupan dan pemberian sertifikat kepada
peserta.
b. Pengakhiran:
1) menyebar angket tentang pelaksanaan penyelenggaraan bektramja
kepada mantan peserta untuk mendapatkan data tentang kegiatan
garbektramja;
2) menginventarisasi perlengkapan praktik;
3) membuat ucapan terima kasih kepada instruktur di luar institusi TNI AD;
4) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bektramja; dan
5) membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kasad.
BAB IV
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
18. Umum. Kegiatan penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja akan berjalan
dengan tertib dan lancar sesuai yang diharapkan apabila memperhatikan tindakan
pengamanan dan tindakan administrasi. Tindakan pengamanan ditekankan pada tindakan
preventif untuk kegiatan/dokumen yang bersifat rahasia, sedangkan tindakan administrasi
ditekankan pada terwujudnya akuntabilitas anggaran. Tindakan pengamanan dan
tindakan administrasi dalam penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja
dilaksanakan melalui tahap-tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan
pengakhiran.
36
19. Tindakan Pengamanan. Rangkaian kegiatan pengamanan dilaksanakan agar
pelaksanaan penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja dapat terlaksana dengan
aman.
a. Pengamanan Personel.
1) Perencanaan:
a) merencanakan langkah pengamanan personel;
b) mendata jumlah personel yang terlibat, baik langsung ataupun tidak
langsung; dan
c) mempelajari kemungkinan terjadinya gangguan atau ancaman
terhadap keselamatan personel.
2) Persiapan:
a) menyiapkan langkah pengamanan personel;
b) menyiapkan data jumlah personel yang terlibat, baik langsung
ataupun tidak langsung; dan
c) menyiapkan kemungkinan terjadinya gangguan atau ancaman
terhadap keselamatan personel.
3) Pelaksanaan:
a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel;
b) membuat langkah antisipasi bila terjadi gangguan terhadap
keselamatan personel; dan
c) mengadakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan.
4) Pengakhiran:
a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan; dan
b) membuat laporan tentang pengamanan personel.
b. Pengamanan Materiil.
1) Perencanaan:
a) merencanakan langkah pengamanan materiil;
b) mendata jumlah dan jenis materiil yang dipergunakan, baik langsung
ataupun tidak langsung; dan
c) mempelajari kemungkinan terjadinya ancaman yang akan berakibat
terjadinya kerugian materiil.
37
2) Persiapan:
a) menyiapkan langkah pengamanan materiil;
b) menyiapkan data jumlah dan jenis materiil yang dipergunakan, baik
langsung ataupun tidak langsung; dan
c) menyiapkan kemungkinan terjadinya ancaman yang akan berakibat
terjadinya kerugian materiil.
3) Pelaksanaan:
a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan
kerugian materiil;
b) pengamanan sarana dan prasarana yang digunakan dari ancaman
dan kemungkinan terjadinya kerusakan serta kehilangan dan membuat
langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
c) mengadakan pengamanan ruangan/tempat/lokasi kegiatan; dan
d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan.
4) Pengakhiran:
a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan; dan
b) menyusun laporan tentang pengamanan materiil.
c. Pengamanan Berita. Tindakan pengamanan berita dilakukan terhadap bahan-
bahan administrasi dan produk-produk berupa tulisan agar terhindar dari kehilangan,
kerusakan, dan penyalahgunaan dengan tindakan sebagai berikut:
1) Perencanaan:
a) merencanakan langkah pengamanan berita;
b) mendata bentuk dan jenis alat komunikasi yang dipergunakan, baik
langsung ataupun tidak langsung; dan
c) mempelajari kemungkinan terjadinya kebocoran berita yang akan
berakibat terjadinya kerugian.
2) Persiapan:
a) menyiapkan langkah pengamanan berita;
b) menyiapkan data bentuk dan jenis alat komunikasi yang
dipergunakan, baik langsung ataupun tidak langsung; dan
c) menyiapkan kemungkinan terjadinya kebocoran berita yang akan
berakibat terjadinya kerugian.
38
3) Pelaksanaan:
a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran serta
penyalahgunaan alat komunikasi, surat-surat, dan dokumen rahasia;
b) pengamanan sistem komunikasi digunakan untuk mengamankan
berbagai hal dari ancaman dan kemungkinan terjadinya kerusakan,
kehilangan serta penyadapan berita dari pihak yang tidak bertanggung
jawab serta menyusun langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
c) mengadakan pengamanan ruangan/tempat/lokasi pengolahan berita
serta dokumen yang digunakan dalam kegiatan;
d) pemberlakuan dokumen rahasia sesuai dengan derajat
klasifikasinya; dan
e) mengadakan pengawasan terhadap seluruh berita yang masuk dan
keluar.
4) Pengakhiran:
a) mengadakan evaluasi terhadap arus berita; dan
b) membuat laporan tentang pengamanan berita.
d. Pengamanan Kegiatan. Tindakan pengamanan terhadap kegiatan diperlukan
agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana,
dengan tindakan antara lain :
1) Perencanaan. Tindakan pengamanan pada tahap perencanaan dilakukan
dalam rangka pengamanan kegiatan yang berkaitan dengan:
a) menyusun rencana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya
kerugian personel dan materiil;
b) menyusun rencana pengamanan, sarana dan prasarana yang
digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembekalan kete-
rampilan kerja; dan
c) mewaspadai rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan
sabotase.
2) Persiapan. Tindakan pengamanan pada tahap persiapan dilakukan dalam
rangka pengamanan kegiatan yang berkaitan dengan:
a) menyusun persiapan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya
kerugian personel dan materiil;
39
b) menyusun kesiapan pengamanan, sarana dan prasarana yang
digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembekalan kete-
rampilan kerja; dan
c) pengecekan kesiapan masing-masing unit agar dapat dilaksanakan
secara optimal.
3) Pelaksanaan. Tindakan pengamanan pada tahap pelaksanaan kegiatan
dilakukan dalam rangka mengamankan pelaksanaan penyelenggaraan pembe-
kalan keterampilan kerja dengan urutan kegiatan:
a) mengadakan pengawasan secara terus-menerus terhadap seluruh
kegiatan, untuk menjamin terlaksananya kegiatan dengan aman dan
tertib;
b) pengamanan personel, materiil, dan dokumen dalam kegiatan
pelaksanaan penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja;
c) mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
menjamin keamanan dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja; dan
d) melakukan langkah antisipasi bila terjadi gangguan terhadap
rangkaian penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja.
4) Pengakhiran. Kegiatan akhir dari tindakan keamanan yang dilaksanakan
antara lain:
a) pemeriksaan, pengamanan dosir/dokumen, dan keutuhan data; dan
b) pengamanan hasil laporan evaluasi penyelenggaraan pembekalan
keterampilan kerja.
20. Tindakan Administrasi. Dalam penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja
diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan
prosedural, dengan kegiatan meliputi:
a. Perencanaan:
1) membuat RGB;
2) pembuatan bahan administrasi sesuai kebutuhan (surat perintah, surat
jalan, dan lain-lain);
3) pembuatan renlakgiat; dan
4) pembuatan rencana pengamanan (renpam) dalam setiap kegiatan
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja.
40
b. Persiapan:
1) menyiapkan data personel yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja; dan
2) menyiapkan data alat peralatan yang diperlukan dalam kegiatan
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja.
c. Pelaksanaan:
1) melakukan pengecekan personel, data, dan alat-peralatan yang
digunakan;
2) inventarisasi sarana dan prasarana serta alat peralatan yang dibutuhkan
dalam kegiatan penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja; dan
3) semua data, alat peralatan, dan kelengkapan lainnya yang telah
digunakan diinventarisasi ulang.
d. Pengakhiran:
1) melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan pembekalan keterampilan
kerja yang telah dilaksanakan;
2) menempatkan kembali sarana, alat peralatan, dan perlengkapan yang
telah digunakan pada tempat yang telah ditentukan sebelumnya; dan
3) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
21. Umum. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pembekalan
keterampilan kerja mutlak diperlukan, hal ini dilakukan untuk menjamin optimalisasi
kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terus-
menerus dan simultan pada setiap tahapan kegiatan mulai tahap perencanaan, persiapan,
pelaksanaan, dan pengakhiran. Kegiatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai
tugas dan tanggung jawabnya mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat
Kotama/Balakpus dan Satminkal.
22. Pengawasan.
a. Perencanaan.
1) Tingkat Pusat.
a) Kasad merencanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pembekalan keterampilan kerja di lingkungan TNI AD.
41
b) Dirajenad merencanakan pengawasan secara teknis terhadap
penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja di lingkungan TNI AD
sesuai kewenangannya.
c) Kasubditbinsiaplurja Ditajenad merencanakan pengawasan terhadap
operasional kegiatan penyelenggaraan pembekalan keterampilan kerja di
lingkungan TNI AD sesuai kewenangannya.
2) Tingkat Kotama/Balakpus.
a) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka:
(1) merencanakan pengawasan terhadap permintaan calon
peserta bektramja; dan
(2) merencanakan pengawasan terhadap semua usulan calon
peserta bektramja dari satuan bawah sesuai program kerja dan
anggaran.
b) Kaajen/Kabagpers Kotama/Balakpus:
(1) merencanakan pengawasan terhadap permintaan calon
peserta bektramja dari Kotama/Balakpus; dan
(2) merencanakan pengawasan terhadap pemenuhan calon
peserta bektramja dari Panglima/Kabalakpus.
3) Tingkat Satminkal. Dan/Ka Satminkal:
a) merencanakan pengawasan terhadap permintaan calon peserta
bektramja dari Kotama/Balakpus; dan
b) merencanakan pengawasan terhadap pemenuhan calon peserta
bektramja dari Pangkotama/Kabalakpus.
b. Persiapan.
1) Tingkat Pusat.
a) Kasad:
(1) menyiapkan pengawasan terhadap Pelaksanaan Program dan
Anggaran (PPPA) di lingkungan TNI AD termasuk bidang
garbektramja;
(2) menyiapkan pengawasan terhadap penentuan kebijakan
garbektramja di lingkungan TNI AD; dan
(3) menyiapkan pengawasan terhadap pelaksanaan garbektramja
di lingkungan TNI AD.
42
b) Dirajenad:
(1) menyiapkan pengawasan dalam penyusunan program dan
anggaran garbektramja;
(2) menyiapkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
Kasad dalam garbektramja;
(3) menyiapkan pengawasan terhadap pengoperasionalan dan
pembuatan peranti lunak yang berkaitan dengan garbektramja; dan
(4) menyiapkan pengawasan pelaporan perkembangan serta
permasalahan garbektramja.
c) Kasubditbinsiaplurja:
(1) menyiapkan pengawasan terhadap jenis bektramja yang akan
dilaksanakan;
(2) menyiapkan pengawasan terhadap anggaran garbektramja
dalam satu tahun;
(3) menyiapkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan
anggaran garbektramja;
(4) menyiapkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
Dirajenad dalam garbektramja;
(5) menyiapkan pengawasan sesuai renlakgiat pada setiap
garbektramja; dan
(6) menyiapkan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi
permasalahan garbektramja.
2) Tingkat Kotama/Balakpus.
a) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka:
(1) menyiapkan pengawasan terhadap permintaan calon peserta
bektramja; dan
(2) menyiapkan pengawasan terhadap semua usulan calon
peserta bektramja.
b) Kaajen/Kabagpers:
(1) menyiapkan pengawasan terhadap permintaan calon peserta
bektramja dari Kotama/Balakpus; dan
(2) menyiapkan pengawasan terhadap pemenuhan calon peserta
bektramja dari Pangkotama/Kabalakpus.
43
3) Tingkat Satminkal. Dan/Ka Satminkal:
(a) menyiapkan pengawasan terhadap permintaan calon peserta
bektramja dari Kotama/Balakpus; dan
(b) menyiapkan pengawasan terhadap pemenuhan calon peserta
bektramja dari Panglima/Kabalakpus.
c. Pelaksanaan.
1) Tingkat Pusat.
a) Kasad:
(1) mengawasi pelaksanaan terhadap penetapan Petunjuk
Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) bidang garbektramja;
(2) mengawasi pelaksanaan kebijakan garbektramja; dan
(3) mengawasi pelaksanaan garbektramja.
b) Dirajenad:
(1) mengawasi pelaksanaan penyusunan program dan anggaran
garbektramja;
(2) mengawasi pelaksanaan kebijakan Kasad dalam garbektramja;
(3) mengawasi pelaksanaan pengoperasionalan dan pembuatan
peranti lunak yang berkaitan dengan garbektramja; dan
(4) mengawasi pelaksanaan pelaporan perkembangan serta
permasalahan garbektramja.
c) Kasubditbinsiaplurja:
(1) mengawasi penentuan jenis bektramja yang akan
dilaksanakan;
(2) mengawasi penentuan anggaran garbektramja dalam satu
tahun anggaran;
(3) mengawasi pelaksanaan program dan anggaran garbektramja;
(4) mengawasi penyelenggaraan rapat terkait garbektramja;
(5) mengawasi pelaksanaan kebijakan Dirajenad dalam
garbektramja; dan
(6) mengawasi pelaksanaan evaluasi permasalahan garbektramja.
44
2) Tingkat Kotama/Balakpus.
a) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka:
(1) mengawasi permintaan dan pengiriman calon peserta
bektramja; dan
(2) mengawasi pelaksanaan pengiriman semua usulan calon
peserta bektramja.
b) Kaajen/Kabagpers:
(1) melaksanakan pengawasan terhadap permintaan calon
peserta bektramja dari Kotama/Balakpus; dan
(2) melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan calon
peserta bektramja dari Pangkotama/Kabalakpus.
3) Tingkat Satminkal. Dan/Ka Satminkal:
a) mengawasi permintaan calon peserta bektramja dari Kotama/
Balakpus; dan
b) mengawasi pengiriman usul calon peserta bektramja.
d. Pengakhiran.
1) Tingkat Pusat.
a) Kasad:
(1) mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kegiatan Program dan
Anggaran (PPPA) bidang garbektramja; dan
(2) mengawasi dan memeriksa hasil evaluasi Program dan
Anggaran (PPPA) bidang garbektramja.
b) Dirajenad:
(1) mengawasi dan memeriksa secara teknis hasil evaluasi dan
kegiatan garbektramja; dan
(2) mengawasi dan memeriksa secara teknis laporan
garbektramja.
c) Kasubditbinsiaplurja:
(1) mengawasi dan memeriksa laporan kegiatan dan anggaran
garbektramja;
45
(2) mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kegiatan serta
permasalahan garbektramja; dan
(3) mengawasi dan memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan
kepada Kasad.
2) Tingkat Kotama/Balakpus.
a) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka:
(1) mengawasi dan memeriksa rekapitulasi usulan calon peserta
bektramja; dan
(2) mengawasi dan memeriksa pengiriman calon peserta
bektramja.
b) Kaajen/Kabagpers memonitor mantan peserta bektramja tentang
hasil kelulusan dan kembali ke satuan tepat waktu.
3) Tingkat Satminkal. Dan/Ka Satminkal mengecek mantan peserta
bektramja tentang hasil kelulusan, kembali ke kesatuan tepat waktu, serta
menugaskan kembali ke tugas dan tanggung jawab jabatannya.
23. Pengendalian.
a. Perencanaan.
1) Tingkat Pusat.
a) Kasad:
(1) mengendalikan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran
(PPPA) yang dikeluarkan termasuk di dalamnya bidang
garbektramja;
(2) mengendalikan kebijakan yang dikeluarkan guna kepentingan
garbektramja di lingkungan TNI AD; dan
(3) mengendalikan pelaksanaan garbektramja di lingkungan TNI
AD.
b) Dirajenad:
(1) mengendalikan program kerja dan anggaran garbektramja di
lingkungan Ditajenad;
(2) mengendalikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kasad dalam
bidang garbektramja; dan
(3) mengendalikan penyiapan peranti lunak yang berkaitan dengan
garbektramja.
46
c) Kasubditbinsiaplurja:
(1) mengendalikan penentuan jenis bektramja yang akan
dilaksanakan;
(2) mengendalikan penggunaan anggaran garbektramja dalam
satu tahun anggaran;
(3) merencanakan pengawasan pelaksanaan program dan
anggaran garbektramja di lingkungan TNI AD;
(4) mengendalikan pelaksanaan kebijakan Dirajenad dalam
garbektramja di lingkungan TNI AD; dan
(5) mengendalikan pelaksanaan evaluasi permasalahan
garbektramja.
2) Tingkat Kotama/Balakpus.
a) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka:
(1) mengendalikan permintaan calon peserta bektramja; dan
(2) mengendalikan semua usulan calon peserta bektramja sesuai
program kerja dan anggaran.
b) Kaajen/Kabagpers memonitor usulan dari Satminkal ke Pang/Dan/
Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus untuk menghindari keterlambatan
dihadapkan dengan batas waktu pengusulan yang telah ditentukan.
3) Tingkat Satminkal. Dan/Ka Satminkal:
a) mengendalikan permintaan calon peserta bektramja dari
Kotama/Balakpus; dan
b) mengendalikan kegiatan pemenuhan calon peserta bektramja dari
Panglima.
b. Persiapan.
1) Tingkat Pusat.
a) Kasad:
(1) mengendalikan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran
(PPPA) di lingkungan TNI AD termasuk bidang garbektramja;
(2) mengendalikan penentuan kebijakan garbektramja di
lingkungan TNI AD; dan
(3) mengendalikan pelaksanaan garbektramja di lingkungan TNI
AD.
47
b) Dirajenad:
(1) mengendalikan penyusunan program dan anggaran
garbektramja;
(2) mengendalikan pelaksanaan kebijakan Kasad dalam
garbektramja;
(3) mengendalikan pengoperasionalan dan pembuatan peranti
lunak yang berkaitan dengan garbektramja; dan
(4) mengendalikan perkembangan serta permasalahan
garbektramja.
c) Kasubditbinsiaplurja:
(1) mengendalikan jenis bektramja yang akan dilaksanakan;
(2) mengendalikan pengajuan anggaran garbektramja dalam satu
tahun;
(3) mengendalikan pelaksanaan program kerja dan anggaran
garbektramja;
(4) mengendalikan pelaksanaan kebijakan Dirajenad dalam
garbektramja;
(5) mengendalikan pembuatan renlakgiat pada setiap
garbektramja; dan
(6) mengendalikan pelaksanaan evaluasi permasalahan
garbektramja.
2) Tingkat Kotama/Balakpus.
a) Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka:
(1) mengendalikan permintaan calon peserta bektramja; dan
(2) mengendalikan semua usulan calon peserta bektramja
b) Kaajen/Kabagpers mengecek usulan calon peserta dengan melihat
tembusan surat usulan Pang/Dan/Gub/Ir/Dir/Ka Kotama/Balakpus kepada
Dirajenad.
3) Tingkat Satminkal. Dan/Ka Satminkal:
a) mengendalikan permintaan calon peserta bektramja dari
Kotama/Balakpus; dan
b) mengendalikan pemenuhan calon peserta bektramja dari Panglima/
Kabalakpus.
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
JUKNIS 299 WORD ok
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search