KOLONIALISME INGGRIS DI INDONESIA

K O L O N IAL ISME I N G G R IS D I I N D O N ESIA

SALAM R E DAKSI Asalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah hirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah swt, yang telah menganugrahkan kita ide-ide cemerlang dan kreativitas yang mumpuni. Alhamdulillah kami dapat membuat majalah pertama kami. Sehingga dengan ilmu yang secuil ini dapat membantu banyak orang dalam belajar tentang sejarah masuknya Bangsa Inggris ke Indonesia. Terima kasih kepada Ustadzah dan teman temanku yang sudah membantu dalam pembuatan majalah ini. H A L A M A N 2 | S A L A M R E D A K S I Majalah ini jauh dari kata sempurna, kami mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau gambar atau kata yang salah. Terima kasih wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila Amirah Fitriani Aurellia Carissa Puteri Nabila Alya Oktaviona salam Redaksi

DAF TAR ISI SAMPUL HALAMA N 1 SALAM REDAKSI HALAMA N 2 DAFTAR ISI HALAMA N 3 KEDATANGAN BANGSA INGGRIS HALAMA N 4 HALAMA N 5 AWAL MULA MENGAPA INGGRIS MASUK KE INDONESIA HALAMA N 6 KAPITULASI TUNTANG HALAMA N 8 KEBIJAKAN KOLONIALISME INGGRIS DI INDONESIA HALAMA N 9- 1 0 KEBIJAKAN INGGRIS DI INDONESIA HALAMA N 1 1 PEMBAGIAN KERESIDENAN DAN PRINSIP KEBIJAKAN RAFFLES HALAMA N 12 PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH HALAMA N 13 KEGAGALAN KEBIJAKAN RAFFLES DI INDONESIA HALAMA N 14 KEGAGALAN KEBIJAKAN DAN DICOPOTNYA JABATAN RAFFLES HALAMA N 15 BERAKHIRNYA KOLONIALISME DI INDONESIA HALAMA N 16 BEBERAPA TOKOH YANG TERLIBAT H A L A M A N 3 | D A F T A R I S I

KE DATA N G A N BA N G SA I N G G R IS Kedatangan Inggris pertama kali ke Indonesia terjadi pada tahun 1576 yang bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang pernah menguasai wilayah Kepulauan Indonesia. Kedatangan pemerintah Inggris di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah untuk mencari rempahrempah. Pada saat itu, Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah Ternate ke Inggris melalui samudra Hindia. Pada tahun 1586 Inggris kembali mendatagi Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Cavendish dengan melewati jalur yang sama. Selanjutnya, pada tahun 1811, Inggris melakukan kolonisasi terhadap Indonesia pasca penyerahan kekuasaan oleh Janssen terhadap Thomas Stamford Raffles. Penyerahan kekuasaan tersebut dikenal dengan Kapitulasi Tuntang. Kekuasaan Raffles di Indonesia berakhir pada tahun 1816. Inggris sempat menguasai Indonesia menggantikan Belanda. Inggris berkuasa di abad ke-18. Namun sebelum itu, pedagang Inggris sebenarnya sudah ada di Indonesia. H A L A M A N 4 | K E D A T A N G A N BA N G S A I N G G R I S

H A L A M A N 5 | A W A L M U L A M E N G A P A I N G G R I S M A S U K K E I N D O N E S I A AWAL MULA MENGAPA INGGRIS MASUK KE INDONESIA M E N G IK U T I R U T E S PA N Y O L D A N P O RT U G I S M E N D IRIKA N KA N T O R D A G A N G D I I N D O N E S IA Keberhasilan Spanyol menjelajah bagian barat Eropa mengilhami Inggris untuk mengikuti jejaknya. Ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada 1577 M, yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol, rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada 1579 M. Tidak hanya itu, armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempahrempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Menyusul keberhasilan pertamanya, Inggris kembali melakukan penjelajahan samudra, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Pada ekspedisi kali ini, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagang EIC (East India Company) pada 1600 M.l Pada 1602 M, Inggris mengirim utusan ke Banten di bawah pimpinan Sir James Lancaster guna membentuk hubungan bilateral. Sultan Banten pun menyambut dengan baik dan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Memasuki 1604 M, Inggris telah berhasil membentuk kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Akan tetapi, Inggris tidak dapat menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia seperti halnya Belanda. Bahkan Inggris tersingkir secara perlahan akibat kekuatan militer dan kemampuan Belanda memengaruhi penguasa setempat. Kendati demikian, Inggris tidak menyerah begitu saja dan kesabarannya pun terbayar. Pasalnya, memasuki abad ke-18, para pedagang Inggris banyak melakukan perdagangan di Indonesia, seperti di Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jayakarta. Bahkan dalam perkembangannya, EIC menjadi pesaing utama VOC dan Inggris terus berusaha merebut Nusantara dari Belanda.

H A L A M A N 6 | K A P I T U L A S I T U N T A N G KAPITULASI TUNTANG LATAR BE LAKA N G I S I KAP I T U LAS I T U N TA N G Pada Mei 1811, kedudukan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda digantikan oleh Jan Willem Janssens. Akan tetapi, masa jabatan Jan Willem Janssens tidak bertahan lama karena armada Inggris berhasil menerobos Batavia pada 4 Agustus 1811. Terlebih lagi, saat ditinggal Daendels, kondisi tentara dan keuangannya telah terlanjur menyedihkan. Inggris datang dengan 60 kapal perang yang membawa 15.000 pasukan dan 500 kuda. Armada tersebut dipimpin oleh Lord Minto, Samuel Auchmuty, dan Kolonel Gillespei. Tidak sampai seminggu, pasukan tersebut berhasil merebut Batavia. Jan Willem Janssens yang sempat bertahan di Bogor pun terpaksa melarikan diri ke Semarang. Di Semarang, ia sempat mendapatkan dukungan dari para prajurit Surakarta dan Yogyakarta. Tetapi, Semarang pun ditaklukkan secara mudah oleh Inggris, yang juga berhasil mendapatkan kepercayaan Sultan Yogyakarta. Pada akhirnya, Jan Willem Janssens menyerah di Salatiga. Peristiwa penyerahan Belanda terhadap Inggris atas wilayah Indonesia terjadi pada 18 September 1811. Penyerahan kekuasan Belanda kepada Inggris dituangkan dalam Perjanjian Tuntang. Orang yang menandatangani Kapitulasi Tuntang adalah Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens dari pihak Belanda dan Jenderal Sir Samuel Auchmuty (wakil Rafles) dari pihak Inggris. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut: ·Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India ·Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. ·Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. ·Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. ·Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda, memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. *Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang adalah kesepakatan antara pihak Inggris dengan pihak Belanda terkait penyerahan Kepulauan Nusantara kepada pemerintah Inggris atau Britania Raya pada tahun 1811. Perjanjian Tuntang dilatari oleh kekalahan perang Belanda dari pasukan Inggris. Pasukan Belanda pun mundur ke Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelum pasukan Inggris datang, VOC di Nusantara mengalami kebangkrutan pada tahun 1799. Pemerintahan di Nusantara lalu langsung diserahkan pada pemerintah kerajaan Belanda pada waktu itu, seperti dikutip dari laman resmi Tuntang. Atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diganjar Gubernur Jenderal Lord Minto penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Ia tinggal dan memerintah dari Buitenzorg (Bogor).

H A L A M A N 7 | K EBI J A K A N K O L O N I A L I S M E I N G G R I S D I I N D O N E S I A KEBIJAKAN KOLONIALISME INGGRIS DI INDONESIA Landasan pemerintahan Inggris di Indonesia itu ditentukan oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh Inggris di India. Pada prinsipnya, Thomas Stamford Raffles ingin menciptakan suatu ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang telah lebih dahulu diterapkan oleh VOC dalam upaya menjalin kerjasama dengan para raja dan bupati. Secara konkret Raffles ingin menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang dilakukan pada masa VOC. Di mana hal ini selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya kepada para petani, kepada para petani inilah Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha. Thomas Stamford Raffles nampak dipengaruhi oleh cita-cita dari Revolusi Prancis mengenal "Kebebasan, persamaan dan persaudaraan bagi setiap warga negara, walaupun Raffles tentu juga menyadari dalam kehidupan masyarakat kolonial yang ada di Jawa, sangatlah tidak mungkin menerapkan sepenuhnya cita-cita tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini Raffles memiliki pandangan yang memiliki banyak kemiripan dengan pandangan Dirk van Hogendorp. Dirk van Hogendorp menarik suatu kesimpulan dari pengamatannya di Indonesia bahwa sistem feoral yang terdapat di Indonesia pada waktu itu dan yang telah berhasil dimanfaatkan oleh VOC adalah mematikan segala daya usaha rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Dirk van Hogendorp menganjurkan agar kekuasaan, khususnya hak kuasa atas tanah para bupati atas rakyat harus dibatasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk mencapai tujuannya dalam memperoleh hasil-hasil bumi Indonesia, VOC telah memanfaatkan raja-raja dan para bupati sebagal alat dalam kebijakan monopoli VOC di Indonesia, terutama di Jawa. Sebagai pengganti sistem paksa yang berlaku pada waktu itu, Dirk van Hogendorp menganjurkan agar para petani diberi kebebasan penuh dalam menentukan tanaman-tanaman apa saja yang hendak ditanam oleh mereka maupun dalam menentukan bagaimana hasil panen mereka hendak dipergunakan. Pada masa kekuasaan VOC, kebebasan petani ini tidak ada. Thomas Stamford Raffles sangat menentang sistem VOC karena keyakinan-keyakinan politiknya, yakni politik liberal, maupun karena berpendapat bahwa sistem eksplotasi seperti yang telah dipraktikkan oleh VOC tidak menguntungkan. Apa yang dihendakinya sebagai pengganti sistem VOC adalah suatu sistem pertanian yang atas kehendak sendiri menanam tanaman dagangan (cash corps) yang dapat diekspor ke luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah kolonial hanya berkewajiban untuk menciptakan segala pasor yang diperlukan untuk memberikan rangsangan kepada petani untuk menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan.

H A L A M A N 8 | K EBI J A K A N K O L O N I A L I S M E I N G G R I S D I I N D O N E S I A KEBIJAKAN KOLONIALISME INGGRIS DI INDONESIA Sebagai usaha untuk menegakkan suatu kebijakan kolonial yang baru, Thomas Stamford Raffles ingin berlandaskan pada tiga asas 1. Segala bentuk dan penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga 2. Peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagal penggantinya mereka dijadikan bagian yang terintegrasi dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negen Barat. Secara konkret, hal ini berarti bahwa para bupati dan kepala-kepala pemerintahan pada tingkat rendahan harus memusatkan perhatiannya kepada proyekproyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk 3. Beradasarkan pada anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (tenant) tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah (land rent) atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah Inilah selanjutnya yang dijadikan sebagai dasar kebijakan ekonomi pemerintah Inggris di Indonesia dan kemudian kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintah Belanda sampai dengan tahun 1830. Sistem sewa tanah yang kemudian dikenal dengan nama landelijk stelsel bukan saja diharapkan dapat memberikan kebebasan dan kepastian hukum kepada para petani dan merangsang juga arus pendapatan negara yang mantap. Pelaksanaan sistem sewa tanah mengandung konsekuensi-konsekuensi yang jauh sekali atas hubungan antara pemerintah kolonial di satu pihak dan rakyat Indonesia dengan penguasapenguasanya di lain pihak. Perubahan yang dipertimbangkan itu dapat dikatakan revolusioner karena mengandung perubahan asasi, yaitu dihilangkannya unsur paksaan atas rakyat dan digantikan dengan suatu sistem di mana hubungan ekonomi antara pemerintah di satu pihak dan rakyat di lain pihak didasarkan atas kontrak yang diadakan oleh kedua belah pihak secara sukarela, Jadi, perubahan ini pada dasarnya bukan merupakan perubahan ekonomi semata, melainkan lebih penting lagi, yaitu perubahan sosial-budaya yang menggantikan ikatan- ikatan adat yang tradisional dengan ikatan kontrak yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dengan demikian, dasar-dasar kehidupan masyarakat seperti yang dikenal di negara-negara Barat. Demikian pula ekonomi masyarakat Jawa yang tradisional dan feodal itu hendak digantikan dengan sistem ekonomi yang didasarkan atas lalu lintas pertukaran yang bebas.

H A L A M A N 9 | K EBI J A K A N I N G G R I S D I I N D O N E S I A KEBIJAKAN INGGRIS DI INDONESIA Kebijakan Raffles di bidang Pemerintahan Kebijakan Raffles di bidang Pengetahuan Langkah-langkah yang diambil oleh Thomas Stamford Raffles dalam bidang pemerintahan antara lain sebagai berikut; (1) Pulau Jawa dibagi menjadi enam belas karesidenan; (2) Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan; (3) Para bupati dijadikan pegawal pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya; (4) Menghapuskan perbudakan Di dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa; (1) Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia sehingga menghasilkan buku History of The East Indian Archipelago. (2) Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. (3) Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Hindiabelanda bahkan dari beberapa penjuru dunia. Kebijakan Raffles di bidang Ekonomi Di dalam bidang perdagangan-keuangan, Thomas Stamford Raffles mengambil langkahlangkah sebagai berikut; (1) Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi; (2) Pemberian kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam perdagangan. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional; (3) Pelaksanaan monopoli garam; (4) Penjualan tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi; (5) Penciptaan sistem sewa tanah atau landrente. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa pemerintahan Inggris berkuasa atas semua tanah sehingga semua penduduk yang menempati tanah wajib membayar pajak. Aturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Tanah pertanian di bagi dalam tiga kelas (menurut kesuburan tanah). Kelas I untuk tanah subur, kelas II untuk tanah setengah subur, dan Kelas III untuk tanah yang kurang subur b. Tanah kelas I dikenakan pajak dari hasil panen, kelas II 2/5, dan kelas III dibebani 1/3; c. Pajak tanah dipungut secara perorangan bukan kelompok; d. Pemungutan pajak dilakukan secara langsung oleh pemerintah, bukan melalui system borong/koleksi seperti sebelumnya;

H A L A M A N 1 0 | K EBI J A K A N I N G G R I S D I I N D O N E S I A P A R T 2 KEBIJAKAN INGGRIS DI INDONESIA Kebijakan Raffles di bidang Ekonomi Sistem landrente ini diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah- daerah sekitar Batavia dan Parahyangan. Hal itu disebabkan daerah-daerah Batavia pada umumnya telah menjadi milik pihak swasta dan daerah-daerah sekitar Parahyangan merupakan daerah wajib taaman kopi (preanger stelsel),

H A L A M A N 1 1 | P E M BA G I K E R E S I D E N A N D A N P R I N S I P K EBI J A K A N R A F F L E S PEMBAGI KERESIDENAN DAN PRINSIP KEBIJAKAN RAFFLES PEMBAGIAN KERESIDENAN Di bawah penjajahan Inggris, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris lebih mudah dalam mengawasi daerah-daerah di pulau Jawa. Setiap residen tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Keenam belas keresidenan yakni: ·Karesidenan Banten ·Karesidenan Banyumas ·Karesidenan Besuki ·Karesidenan Bogor ·Karesidenan Cirebon ·Karesidenan Jakarta ·Karesidenan Karawang ·Karesidenan Kediri ·Karesidenan Kedu ·Karesidenan Madiun ·Karesidenan Madura ·Karesidenan Pati ·Karesidenan Priangan ·Karesidenan Rembang ·Karesidenan Semarang Karesidenan Surakarta PRINSIP KEBIJAKAN RAFFLES Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial Pemerintah Hindia Belanda. Ia membuat kebijakan dengan berpegang pada tiga prinsip yakni: Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, dia memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Contohnya, detail mengenai Candi Prambanan dituliskan oleh Colin Mackenzie. Adapun Candi Borobudur dicatat HC Cornelius.

PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH H A L A M A N 1 2 | P E L A K S A N A A N S I S T E M S E W A T A N A H erlu diketahui bahwa sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh Pulau Jawa. Di daerah sekitar Batavia dan daerah Priangan, sistem sewa tanah tidak diadakan karena di diwilayah sekitar Batavia ini umumnya tanah-tanah dimiliki oleh swasta dengan status tanah partikelir, sedangkan di wilayah Priangan, pemerintah kolonial amat berkeberatan menghapus sitem tanah paksa kopi (preanger stelsel) yang memberikan keuntungan sangat besar. Jelaslah kiranya bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia untuk menerapkan asas-as05 liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian yang besar. Oleh karena itu, daerah Priangan tidak pernah mengenal suatu fase menengah yang agak bebas di antara dua masa yang dicirikan oleh unsur paksaan dalam kehidupan ekonomi, seperti yang telah dialami oleh daerah-daerah lain di Jawa, melainkan terusmenerus hanya mengenal sistem tradisional dan feodal sampai tahun 1870. Oleh karena Raffles hanya berkuasa dalam waktu yang singkat di Jawa, hanya lima tahon (1811 1816) dan terbatasnya pegawai-pegawai yang cakap serta dana yang juga terbatas, tidak mengherankan Raffles pada akhirnya tidak sanggup untuk melaksanakan berbagai peraturan yang berkaitan dengan sistem sewa tanah itu. Meskipun demikian, gagasangagasannya mengenai kebijakan ekonomi kolonial yang baru, terutama yang berkaitan dengan sewa tanah, sangat memberikan pengaruh bagi pandangan pejabat- pejabat pemerintah Belanda yang pada tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik atas Pulau Jawa dari tangan Inggris. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila kebijakan Thomas Stamford Raffles pada umumnya dilanjutkan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Busykes dan van der Capellen pada tahun 1816-1819. Kebijakan ini pun juga tetap diberlakukan ketika van der Capellen menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada 1819-1826 maupun pada masa Komisari Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1830). Sistem sewa tanah dihapuskan dengan kedatangan Gubernur Jenderal van den Bosch pada tahun 1830 yang berupaya untuk menghidupkan kemball unsur-unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras dan efisien dibandingkan yang pernah dilakukan oleh VOC. Pelaksanaan sistem sewa tanah mengandung tiga aspek, yaitu penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar prinsip Barat, pelaksanaan pemungutan sistem sewa dan penanaman tanaman dagang untuk diekspor. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan dari ketiga aspek dasar dari sistem sewa tanah yang diberlakukan oleh Inggris di Indonesia

H A L A M A N 1 3 | K E G A G A L A N K EBI J A K A N R A F F L E S D I I N D O N E S I A KEGAGALAN KEBIJAKAN RAFFLES DI INDONESIA Gagasan sistem sewa tanah ini di dalam pelaksanaannya membawa akibat yang lebih baik Unsur paksaan diganti dengan unsur sukarela dan hubungan perjanjian atau kontrak. Namun, upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena: (1) Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama; (2) Sulit untuk menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah. (3) Masyarakat sebagian besar belum mengenal sistem uang. (4) Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles; Perlu dipahami bahwa sebab utama dari gagalnya kebijakan Raffles di Indonesia adalah dengan mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil. Sehingga dengan terpaksa struktur feodal yang berlaku di masyarakat tradisional Jawa. khususnya gengsi sosial yang dimiliki para bupati dan kepala-kepala desa, perlu dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial jika mereka mau mencapai tujuan mereka untuk mendorong penduduk menanam tanaman perdagangan yang diinginkan. Oleh karena itu, gambaran yang diperoleh mengenai sistem tanah ini tidak merata (uneven). Kadangkadang di beberapa tempat memang terdapat penanaman secara bebas, tetapi sering penanaman bebas ini hanyalah formalitas belaka. Sistem sewa tanah memang mengakibatkan lebih meresapnya pengaruh politik maupun pengaruh sosial sampai batas tertentu ke dalam masyarakat Jawa, terutama karena usaha mengesampingkan para bupati untuk langsung berhubungan dengan para petani. Namun, kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya berhasil dan bahwa dalam berbagai hal ikatan-ikatan tradisional masih perlu dimanfaatkan. Walaupun para bupati dapat dikesampingkan, hal yang sama tidak dapat dilakukan kepada para kepala desa yang peranannya sangat dibutuhkan untuk pemungutan pajak tanah. Oleh karena itu, usaha sistem sewa tanah untuk mengadakan hubungan langsung dengan para produsen tanaman dagangan itu sendiri tidak berhasil. Apabila dilihat dari tujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk di Jawa dan merangsang produksi tanaman dagang, sistem sewa tanah dapat dikatakan telah menemui kegagalan. Usaha-usaha untuk menghapus struktur masyarakat tradisional (feodal) dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada penduduk pun tidak berhasil. Untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan ini perlu diketahui lebih jauh pertimbanganpertimbangan Raffles dalam memperkenalkan sistem sewa tanah di Jawa. Perlu diketahui bahwa Raffles sangat mendasari kebijakannya pada kebijakan kolonial Inggris yang diberlakukan di India. Kesalahan-kesalahan Raffles adalah bahwa Raffles mempersamakan antara India dengan Jawa. Padahal yang sesungguhnya terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara India dan Jawa dalam susunan masyarakat maupundlam tingkat perkembangan ekonomi.

KEGAGALAN KEBIJAKAN DAN DICOPOTNYA JABATAN RAFFLES H A L A M A N 1 4 | K E G A G A L A N K EBI J A K A N D A N D I C O P O T N Y A J ABA T A N R A F F L E S Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi India adalah lebih tinggi daripada di Jawa. Di India penduduk sudah mengenal ekonomi uang sejak abad ke-16. Demikian pula antara berbagai daerah di India terdapat lalu lintas perdagangan yang ramai, yang menunjukkan bahwa desa-desa di India bukan merupakan desa-desa yang hanya mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Bahkan India juga mengenal perdagangan ekspor yang cukup ramai. Dibandingkan dengan India, gambaran ekonomi Jawa pada awal abad ke-19 masih merupakan gambaran ekonomi menyeluruh. Bahkan sebaliknya hanya berdasarkan yang terlihat, yaitu desa-desa yang pada umumnya hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri tanpa banyak mengadakan perdagangan apalagi perdagangan ekspor. Berdasarkan keterangan di atas jelas kiranya menunjukkan mengapa kebijakan Raffles menemui kegagalan, meskipun dilanjutkan oleh pemerintah Belanda hingga tahun 1830 kebijakan ini tetap menemui kegagalan. Berbeda dengan rakyat India, penduduk di Jawa tidak dapat menghasilkan tanaman-tanaman untuk diekspor atas usah dan praktik mereka sendiri. Jika mereka tidak mendapat perintah dari atasan mereka, mereka tidak akan menanam tanaman dagangan yang menguntungkan sekalipun, tetapi hanya tanaman makanan. Hal ini sesuai dengan sifat ekonomi desa di Jawa yang bersifat memenuhi kebutuhan sendiri (self-sufficient). DICOPOTNYA JABATAN RAFFLES . Pada 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Fendall. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan Perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Pada 15 Oktober 1817, Raffles mendapat mandat sebagai Gubernur Jenderal di Bencoolen atau kini disebut Bengkulu. Saat itu, Bencoolen merupakan koloni yang hasil ekspornya hanyalah lada. Raffles yang melihat tempat itu acak adut, langsung melakukan reformasi seperti yang dia perbuat di Jawa, seperti menghapuskan perbudakan.

H A L A M A N 1 5 | BE R A K H I R N Y A K O L O N I A L I S M E I N G G R I S D I I N O D O N E S I A BERAKHIRNYA KOLONIALISME INGGRIS DI INODONESIA Situasi Hindia-belanda tidak dapat terlepas dari situasi di Eropa. Setelah Negara koalisi berhasil mengalahkan Prancis (Napoleon Bonaparte) dalam Battle of the Nation di Leipzig (1813). Kemudian Negara-negara Eropa mengadakan kongres di Wina. Berdasarkan Kongres Wina tahun 1814, Belanda kembali menjadi Negara merdeka. Pada tahun 1814 juga terjadi perundingan perdamaian antara Inggris dengan Belanda. Perundingan itu menghasilkan Konvensi London atau Perjanjian London, yang berisi; (1) Hindia-Belanda dikembalikan kepada Belanda; (2) Jajahan Belanda seperti Sallan, Kaap Koloni, dan Guyana tetap di tangan Inggris; (3) Cochin, di Pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Dengan adanya penyerahan daerah kekuasaan di antara Belanda dan inggris dilaksanakan pada tahun 1816, maka secara resmi pada tahun 1816 Hindia-Belanda kembali dikuasai oleh Kerajaan Belanda. Itulah penjelasan singkat tentang Kolonialisme Innaris di Indonesia.

H A L A M A N 1 6 | T O K O H BEBERAPA TOKOH YANG TERLIBAT *Kami hanya mengambil beberapa tokoh saja Sir Francis Drake adalah seorang kapten kapal laut Inggris, pedagang budak, dan perwira dari era Elizabeth. Francis Drake Penjelajah Sir Thomas Stamford Bingley Raffles FRS (6 Juli 1781 – 5 Juli 1826) adalah seorang negarawan Inggris. Raffles sangat terlibat dalam perebutan pulau Jawa di Indonesia dari Belanda selama Perang Napoleon, dan menjalankan operasi sehari-hari di Singapura. Ia juga menulis The History of Java (1817). Thomas Stamford Raffles Negarawan John Crawfurd FRS adalah dokter berkebangsaan skotlandia, administrator kolonial dan diplomat, serta penulis. Ia dikenal karena karya-karyanya mengenai bahasa-bahasa Asia, bukunya History of the Indian Archipelago, dan perannya dalam mendirikan Singapura. John Crawfurd Dokter