COVER BUKU SAKU “GAWI BARINJAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK ” (GAWI BARINJAM PPA)
Latar Belakang Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik pelanggaran hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta berisiko mengalami kekerasan. Kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar bagi anak yang dinikahkan di bawah 18 tahun, berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan bahwa perlindungan anak, selain tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat, juga merupakan tanggung jawab wali dan lembaga sosial. Realitanya, anak yang terpaksa menikah atau mengalami kehamilan pada usia anak saat ini masih banyak yang belum mendapatkan layanan secara komprehensif untuk mendapatkan haknya, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak. Sehingga pencegahan perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya berdasarkan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia relative menurun selama 10 tahun terakhir berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011-2021. Berdasarkan estimasi Susenas, prevalensi perkawinan anak pada tahun 2021 adalah sebesar 9,23%. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 1,12 poin persen (pp) dibandingkan tahun 2020. Data tersebut dihitung dari responden perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum berusia 18 tahun. Di tahun 2021 juga, 61% responden dari total prevalensi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah di bawah umur 18 tahun tinggal di perdesaan dan 58 % berada di dalam rumah tangga sangat miskin dan miskin. Di tahun 2021, Sulawesi Barat (Sulbar), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah tiga provinsi dengan proporsi perkawinan anak terbesar. Dan Susenas Tahun 2022, 8,04 % perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Situasi perkawinan anak di Kabupaten Sukamara…..?
Usia anak semestinya menikmati masa-masa indahnya dengan bermain, eksplorasi banyak hal, dan tentu saja selain dipenuhi hak-haknya juga mendapatkan perlindungan. Tetapi sayang, di era modern seperti sekarang ini, praktik perkawinan anak masih saja terjadi. Padahal kita tahu ada sejumlah dampak bagi anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak. Terkait kasus pernikahan usia anak, kita patut prihatin. Ibaratnya, ketika negara-negara lain di dunia terus beradaptasi, berbenah, dan terus melaju berlari dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0, kita masih menghadapi problem domestik banyaknya kasus pernikahan anak. Padahal, anak-anak yang mereka lahirkan sekarang atau nanti, sejatinya yang akan menjadi tulang punggung bangsa dalam memasuki Indonesia Emas 2045. Mari kita bangun pemahaman dan prinsip bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari praktik perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Sukamara untuk mewujudkan “Sukamara Bebas Praktik Perkawinan Anak Tahun 2030”
Daftar Isi
Daftar Singkatan Binwin : Bimbingan Perkawinan Catin : Calon Pengantin FAD : Forum Anak Daerah GenRe : Generasi Berencana HAM : Hak Asasi Manusia KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga KHA : Konvensi Hak Anak KtP/A : Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KLA : Kabupaten Layak Anak KUA : Kantor Urusan Agama Kemenag : Kementerian Agama PA : Pengadilan Agama PATBM : Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat PKB : Penyuluh Keluarga Berencana PNB : Produk Nasional Bruto PPA : Pencegahan Perkawinan Anak P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak P3APPKB : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PUSPAGA : Pusat Pembelajaran Keluarga SRA : Sekolah Ramah Anak UPT : Unit Pelayanan Terpadu UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional GNP : Gross National Product WHO : World Health Oraganization UNICEF : United Nations Children's Fund
A.HAK ANAK Anak adalah Masa depan bangsa yang harus dilindungi. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan optimal. Anak berhak atas perlindungan, pendidikan berkualitas, hak atas kesehatan, dan termasuk juga hak untuk bebas dari perkawinan anak dan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi Hak anak adalah aspek yang sangat penting dalam hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengaturnya dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” Susun kalimat diatas dan tambahkan gambar yang sesuai
Hak Atas Pendidikan Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang berdaya dalam masyarakat. Dengan memberikan anak akses kepada pendidikan, akan tercipta masa depan yang lebih cerah dan adil bagi generasi mendatang. Undang-undang Perlindungan Anak pasal 43 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Susun kalimat diatas dan tambahkan gambar yang sesuai
Bebas Dari Perkawinan Anak Anak-anak yang menikah pada usia dini tidak siap secara fisik, emosional, dan finansial untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan. Perkawinan anak dapat menghambat pendidikan dan menjebak anak dalam lingkungan kemiskinan. Karena itu perkawinan anak adalah pelanggaran hak-hak anak. Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah perkawinan terjadi pada usia anak. Susun kalimat diatas dan tambahkan gambar yang sesuai
Bebas dari Kekerasan Seksual Hak anak untuk bebas dari kekerasan seksual adalah prinsip fundamental dalam hak asasi manusia. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius, karena tidak hanya merampas martabat anak, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional mereka. Oleh karena itu, melindungi anak-anak dari kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama. Negara juga wajib memberikan perlindungan lewat payung hukum. Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 15 (f) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Susun kalimat diatas dan tambahkan gambar yang sesuai
B. MENGAPA PERKAWINAN ANAK HARUS DILARANG….? Perkawinan anak merupakan kekerasan terhadap anak Batas Usia Anak Faktanya Perkawinan Anak melanggar Hak Anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut World Health Organization (WHO) perkawinan usia anak adalaah salah satu bentuk kekerasan seksual. Bahwa dalam perkawinan anak tidak ada dan belum bisa memberikan persetujuannya. Perkawinan anak juga memberikan dampak negatif bagi anak yang menjadi korban. Karena dengan adanya perkawinan anak akan membatasi pilihan serta peluang mereka di masa depan. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Defisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
C. KENAPA PERKAWINAN ANAK BISA TERJADI…? Minimnya Akses Pendidikan Kemiskinan Ketidak Setaraan Gender Nilai Budaya & Agama Payung Hukum Yang Lemah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
D. DAMPAK PERKAWINAN ANAK 1. Kesehatan Fisik dan Mental Resiko Kematian Ibu dan Bayi, Bayi lahir premature Masalah kesehatan reproduksi, Bayi dengan berat badan lahir rendah Komplikasi pada kehamilan Berpotensi meningkatkan balita stuntin Ketidak sehatan mental yang akan menyebabkan dampak Psikologis berupa kecemasan s/d depresi
2. Dampak Pendidikan - Perkawinan anak sering mengarah pada penghentian kehidupan pendidikan formal anak perempuan, dan anak yang menikah dibawah usia 18 tahun beresiko empat kali lebih banyak putus sekolah, dibandingkan yang menikah diatas 18 tahun. - Tidak tercapai wajib belajar 12 tahun 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ketidaksiapan mental membina rumah tangga akan meningkatkan risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, dan pemberian pola asuh yang tidak tepat.
4. Kemiskinan Anak perempuan yang tidak berpendidikan adalah yang paling rentan terhadap perkawinan anak. Anak perempuan yang hanya menerima pendidikan dasar, dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun daripada anak-anak perempuan yang memiliki pendidikan menengah. Tanpa pendidikan, kesempatan anak perempuan untuk aktualisasi diri menjadi terhambat. Secara ekonomi mereka sulit mandiri. Perkawinan Anak memasukkan mereka ke lubang kemiskinan yang dalam, sehingga menyebabkan siklus kemiskinan berkelanjutan di masyarakat. 5. Dampak Sosial dan Perkembangan Masyarakat Perempuan-perempuan yang menikah di usia anak, dengan pendidikan rendah berpotensi mengalami isolasi sosial. Hal ini disebabkan rendahnya daya tawar mereka, sehingga mereka kehilangan daya dukung sosial dari keluarga dan komunitas yang sebelumnya diperoleh dari lianagkungannya. Dan pada akhirnya menyebabkan siklus ketidak setaraan gender yang berkelanjutan. Sedangkan bersumber dari Unicef Indonesia, dampak perkawinan anak di Indonesia telah menghambat pembangunan ekonomi dengan megurangi 1,7 % Gross Nasional Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri dalam satu tahun. Maka dari itu, Gross National Product dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara.
E. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DIATUR DALAM PERUNDANG - UNDANGAN Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apa bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” F. UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK Penerapan asas kepentingan terbaik anak, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Asas kepentingan terbaik anak adalah segala bentuk pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangankan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sedangkan pada isu perkawinan anak, asas kepentingan terbaik bagi anak sering diabaikan. Pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara kolektif dengan mengkolaborasikan semua pihak yaitu: pemerintah, masyarakat, keluarga dan komunitas sehingga pencegahan perkawinan anak menjadi lebih efektif.
G. SETRATGI PENCEGAHAN PERKAWIANAN ANAK 1. Anak dan Keluarga Pengaruh keluarga sebagai institusi terkecil serta berbagai faktor di dalamnya, termasuk kemiskinan, dinilai berkontribusi dalam praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahannya juga harus menargetkan keluarga melalui program peningkatan ketahanan keluarga, selain pengentasan kemiskinan dan faktor terkait lain. Sehingga perlu dilakukan penguatan peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak, yang mencakup: Pendidikan/pelatihan ke orang tua untuk penguatan pengasuhan dalam keluarga; Penguatan pendampingan dan konseling pada keluarga dengan masalah; dan Optimalisasi forum-forum komunitas/warga bagi orang tua yang memiliki anak remaja ; Penyediaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat kabupaten yang menyediakan layanan informasi dan konseling bagi keluarga . Sedangkan bagi anak, dalam upaya menekan angka perkawinan anak, pemerintah daerah telah membentuk dan membina Forum Anak Daerah (FAD) mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa/kelurahan. Anak diharapkan bisa menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan usia anak.
2. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Dinas P3APPKB Kabupaten Sukamara bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Kabupaten Sukamara, telah membentuk Sekolah Ramah Anak (SRA)di beberapa lembaga pendidikan, baik pendidikan formal dan nonformal. Seperti pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA), Madrasah Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, serta Gereja Ramah Anak. Pada Sekolah Ramah Anak (SRA) disyaratkan tenaga pendidik dan kependidikan telah telatih Konvensi Hak Anak (KHA). Sehingga mampu memberikan pemenuhan hak anak serta memperkuat peran guru dalam perlindungan anak pada saat anak/ siswa berada dilingkungan sekolah ; Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja; Memberikan akses informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif dan ramah anak dan remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak); Menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak, berkolaborasi dengan Generasi Berencana (GenRe). 3. Lembaga Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak dan Lembaga Layanan Kesehatan Dalam memberikan layanan pada korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Kabupaten Sukamara memberikan
layanannya melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bekerja berdasarakan Surat Keputusan Bupati Sukamara, hal ini dilakukan karena di Kabupaten Sukamara belum terbentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dikantor P2TP2A Kabuapaten Sukamara yang beralamat di Jl. Pemda 3 Sukamara, dengan layanan Call Center/ Wa (0822 – 5347 – 2233). Dalam hal melakukan promosi dan pencegahan terkait masalah kesehatan reproduksi. Pemerintah daerah telah membentuk Puskesmas Ramah Anak ditingkat kecamatan. 4. Lembaga Keagamaan dan Lembaga Hukum Dinas P3APPKB Kabupaten Sukamara, telah berkomitmen bersama Kementerian Agama Sukamara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bekerja bersama-sama dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang berada disetiap kecamatan untuk melakukan bimbingan perkawinan (binwin) bagi pasangan calon pengantin dan pendidikan pranikah kepada para remaja. Bimbingan perkawinan kepada pasangan calon pengantin bertujuan memberikan dukungan mental bagi mereka sehingga siap untuk membina rumah tangga serta meminimalisir kasus KDRT dan perceraian. Sedangkan pendidikan pranikah kepada remaja bertujuan mencegah pernikahan dini, yang selama ini dinilai sabagai salah satu penyumbang angka stunting di Indonesia.
Lembaga hukum seperti Pengadilan Agama berperan penting dalan seleksi pemberian dispensasi menikah bagi anak, yang akan melangsungkan pernikahan secara legal serta tercatat dalam dokumen negara. 5. Masyarakat Umum Peningkatan pemahaman hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak dikawinkan pada usia anak, kepada masyarakat. Khususnya, keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat penting dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah lembaga perlindungan anak yang terbentuk atas inisiasi masyarakat yang merasa perlu ambil bagian dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini perkawinan anak menjadi salah satu kekerasan terhadap anak yang terjadi dilingkungan masyarakat luas. Praktik baik yang dapat dilakukan memlalui kelompok PATBM dalam rangkan pencegahan perkawinan anak sangat beragam, diantaranya adalah : Melaksanakan sosialisasi pencegahan perkawinan anak secara rutin melalui Forum Anak Desa, pertemuan-pertemuan warga serta bekerja sama lintas sektor yang ada diwilayah desa seperti bidan desa, babinkantipmas dan lain sebaginya; Melorkan serta membuat catatan/ laporan ketika terjadi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) yang ada di wilayahnya; Pelibatan dan pertisipasi bermakna kepada anak, remaja, kaum muda dan perempuan dalam setiap program kerja yang dilaksanakan oleh PATBM, khususnya dalam pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) salah satunya adalah isu perkawinan anak; Melakukan komunikasi dalam setiap advokasi untuk memperoleh dukungan secara legal dan sumber daya lain dari pemerintah desa serta jejaring PATBM.
Berkolaborasi dan menyusun startegi dengan pemimpim lokal (pemerintah desa) dan tokoh agama yang ada didesa untuk mengadvokasi isu perkawinan anak di masyarakat ; Mendorong organisasi kemasyarakatan ditingkat desa untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak. 6. Peran Setrategis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak di Kabupaten Sukamara Langkah strategisnya untuk memperkuat kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sukamara, diawali dengan menyusun regukasi yang berpihak pada perlindungan anak, daintaranya : Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) ; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; Keputusan Bupati Sukamara, Nomor 188.45/257/2020, Tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) Kabupaten Sukamara Tahun 2020; Keputusan Bupati Sukamara, Nomor 188.45/356/2022, Tentang Perubahan Pertama Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukamara Periode 2021-2023; Kaputusan Bupati Sukamara, Nomor 188.45/ / 2023, Tentang Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Sukamara Tahun 2023; Draf Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ; Draf Usulan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukamara. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sukamara untuk mencegah perkawinan usia anak. Sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002) menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Artinya peran orang dan keluarga menjadi yang utama dan pertama dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sukamara.
H. PENUTUP Setiap anak harus dilindungi dari praktik perkawinan anak. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk membuka jalan menuju mimpi-mimpi mereka menjadi individu yang berdaya dalam masyarakat. Mereka juga harus hidup tanpa ketakutan, bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, masih banyak perempuan yang melangsungkan praktik perkawinan anak sebelum usia 18 tahun. Kondisi ini dapat menghambat peningkatan pendidikan perempuan, mengancam kesehatan reproduksinya, dan anak-anak yang mereka lahirkan pun rentan bermasalah. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap akses pendidikan dan kualitas kesehatan, mereka juga berpotensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Diperlukan upaya maksimal melalui penguatan kapasitas seluruh stakeholder serta komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sukamara, sehingga terwujud Kabupaten Sukamara Bebas Perkawinan Anak 2030, dalam upaya mewujudkan Generasi Emas yang Berkualitas 2045. YUKK, GERAK BERSAMA LAWAN DAN HENTIKAN PERKAWINAN ANAK Agar anak perempuan terhindar dari bahaya dan ancaman buruk dibalik praktik perkawinan anak, sehingga anak mendapatkan haknya sebagaimana seorang anak. #BersamaKitaBisa Cergah Perkawinan Anak