aktualisasi atik ok

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Optimalisasi Pengolahan Limbah Infeksius di Puskesmas Fakfak

Oleh
Aryati Fajaria Ode Samu, A.P.TTD

NIP. 199409092020122038

Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Dan III Angkatan II

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN FAKFAK
Bekerja Sama Dengan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
2021

i









DAFTAR ISI

Halaman Judul................................................................................................ i
Lembar Persetujuan........................................................................................ ii
Lembar Pengesahan ....................................................................................... iii
Berita Acara ................................................................................................... iv
Kata Pengantar ............................................................................................... v
Daftar Isi......................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 3
B. Tujuan dan Manfaat ...........................................................................
5
BAB II GAMBARAN UMUM 5
A. Gambaran umum Instansi .................................................................. 5
1. Profil Puskesmas .......................................................................... 6
2. Visi dan Misi ................................................................................ 8
B. Tugas dan Fungsi ............................................................................... 9
C. Struktur Organisasi ............................................................................ 9
D. Nilai dasar-dasar ASN........................................................................ 12
1. Akuntabilisme .............................................................................. 13
2. Nasionalisme ................................................................................ 14
3. Etika Publik.................................................................................. 15
4. Komitmen Mutu ........................................................................... 16
5. Anti Korupsi................................................................................. 16
6. Sikap Perilaku Disiplin ASN ....................................................... 17
a. Pengertian disiplin Pegawai Negeri Sipil............................... 18
b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil ........................................... 21
c. Larangan Pegawai Negeri Sipil.............................................. 21
7. Peran dan Kedudukan ASN ......................................................... 22
a. Whole Government ................................................................ 25
b. Pelayanan Publik....................................................................
c. Manajemen ASN.................................................................... 27
30
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 34
A. Identifikasi Isu....................................................................................
B. Kriteria Pemilihan Isu ........................................................................
C. Rancangan Aktualisasi .......................................................................

vi

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI 41
A. Diskripsi Kegiatan Aktualisasi........................................................... 41
B. Proses Pelaksanaan Aktualisasi..........................................................
60
BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan ........................................................................................
B. Saran...................................................................................................

Daftar Pustaka

vii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Fungsi Puskesmas dari dulu sampai sekarang adalah sebagai ujung

tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, karena Puskesmas langsung
bersentuhan dengan masyarakat terutama di pedesaan atau masyarakat
ekonomi menengah ke bawah. Bentuk p elayanan itu dapat penanganan
langsung kepada pasien atau dalam tahap membuka wacana kesadaran
masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Namun aktivitas pusat
layanan kesehatan kadang memunculkan persoalan baru. Sering kali
Puskesmas kurang memperhatikan masalah penanganan limbah klinis yang
biasanya terdiri dari bekas jarum suntik dan darah sisa pemeriksaan. Apalagi
sekarang telah banyak Puskesmas dan klinik Kesehatan swasta yang
membuka layanan rawat inap dan tentu saja limbah klinis yang dihasilkan
juga bertambah. Padahal limbah klinis sangatlah berbahaya karena
mengandung berbagai macam jenis penyakit dan racun. Limbah klinis
ini bila tidak ditangani secara baik dan benar maka fungsi atau peran dari
puskesmas atau klinik kesehatan sebagai pembawa kehidupan sehat bagi
masyarakat justru akan terbalik.

World Health Organization (WHO, 2010) melaporkan limbah yang
dihasilkan layanan kesehatan (rumah sakit) hampir 80% berupa limbah umum dan
20% berupa limbah bahan berbahaya yang mungkin menular, beracun atau
radioaktif. Sebesar 15% dari limbah yang dihasilkan layanan kesehatan

1

merupakan limbah infeksius atau limbah jaringan tubuh, limbah benda tajam
sebesar 1%, limbah kimia dan farmasi 3%, dan limbah genotoksik dan radioaktif
sebesar 1%. Negara maju menghasilkan 0,5 kg limbah berbahaya per tempat tidur
rumah sakit per hari.

Limbah klinis yang tergolong berbahaya salah satunya adalah limbah klinis
yang terdiri dari limbah infeksius dan limbah benda tajam. Puskesmas sebagai
salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tempat
berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat sehingga dapat menjadi
tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran
lingkungan dan gangguan kesehatan. Untuk menghindari resiko dan gangguan
kesehatan maka perlu penyelenggaraan kesehatan lingkungan puskesmas, salah
satunya dengan melaksanakan pengelolaan limbah sesuai persyaratan dan tata
laksana yang telah ditetapkan untuk melindungi pasien, keluarga pasien dan
seluruh tenaga kesehatan yang ada di lingkungan puskesmas.

Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan kepada pasien
dilakukan dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks (Lynn dkk, 2006).
Perawat dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai bekal pengetahuan,
sikap, dan perilaku kesehatan yang baik agar selama pelaksanaan asuhan
keperawatan dapat berjalan dengan baik sesuai SOP yang berlaku di rumah sakit.
Asuhan keperawatan kepada pasien seperti mengganti infus, mengganti perban
ataupun tindakan menyuntik adalah contoh dalam tindakan asuhan keperawatan.
Namun pada pelaksanaannya pengelolaan sampah medis pada perawat masih
menjadi persoalan tersendiri, hal ini berhubungan pengetahuan dan sikap perawat

2

tentang pengelolaan sampah, dan berpengaruh pada perilaku perawat dalam
pengelolaan sampah medis.

Puskesmas Fakfak merupakan salah satu Puskesmas pemerintah yang
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara professional.
Pelayanan kesehatan kepada masyarkat ini tentunya harus didukung oleh tenaga
kesehatan yang bermutu, baik ditinjau dari pengetahuan, sikap, perilaku yang
disiplin, termasuk pengetahuan dan perilaku tenaga kesehatan yaitu perawat dalam
pengelolaan sampah medis. Pengelolaan sampah medis di Puskesmas mengacu
pada konsep pengelolaan lingkungan sebagai sebuah sistem dengan berbagai
proses manajemen didalamnya yang dikenal sebagai sistem manajemen
lingkungan (Environmental Management System) dan diadopsi International
Organization for Standardization (IOS) sebagai salah satu Organisasi
Internasional untuk Standardisasi (ISO) di bidang pengelolaan lingkunan dengan
nomor seri ISO 14001 dalam Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis
merancang sebuah aktualisasi yang berjudul “Pengolahan limbah medis
puskesmas fakfak untuk mencegah penularan penyakit , pencemaran lingkungan
dan gangguan Kesehatan”.
B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan

Dengan mengikuti kegiatan aktualisasi ini diharapkan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) dapat membentuk nilai-nilai dasar profesi Pegawai
Negeri Sipil, yaitu :
a. Berakuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya;

3

b. Mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas
jabatannya;

c. Menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas
jabatannya;

d. Berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya;
e. Tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di

lingkungan instansinya;
f. Menjaga sikap dan perilaku disiplin PNS dalam melaksanakan tugas

jabatannya;
g. Memahami kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia; serta
h. Mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara

mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada instansi,
sehingga PNS merasakan manfaatnya secara langsung.
i. Bermusyawarah dalam mengambil tindakan dan menyelesaikan
masalah.
2. Manfaat
1. Manfaat bagi diri pribadi, yaitu penulis dapat memahami dan
menginternalisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dalam melaksanakn
tugas dan fungsi di puskesmas
2. Manfaat bagi unit kerja, yaitu meningkatkan kinerja unit kerja yang
menyangkut pada pelayanan publik setelah menjadikan kegiatan-
kegiatan menjadi sebuah kebiasaan (habituasi) dalam mengelola limbah
medis di puskesmas;
3. Manfaat bagi organisasi, yaitu menguatkan misi puskesmas dalam
mewujudnya masyarakat yang sehat,mandiri dan berkwalitas dengan
memberikan pelayanan prima.
4. Manfaat bagi masyarakat pada umumnya, di mana mereka mendapatkan
kenyamanan bagi pasien dan keluarga pasien baik pasien rawat jalan
maupun rawat inap di Puskesmas.

4

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Instansi

1. Profil Puskesmas

a. Jumlah penduduk : 16.051 jiwa

b. Luas wilayah : 497 Km2

c. Wilayah kerja : 1. Kelurahan Fakfak Utara

2. Kelurahan Fakfak Selatan

3. Kampung Gewerpe

4. Kampung Lusiperi

5. Kampung Wrikapal

2. Visi dan Misi Puskesmas Fakfak

a. Visi : Pusat pelayanan Kesehatan masyarakat yang bermutu dan mandiri

menuju Fakfak Sehat 2020

b. Misi :

1. Mewujudkan pelayanan Kesehatan yang bermutu, terintegrasi,

merata dan terjangkau oleh masyarakat

2. Menerapkan manajemen puskesmas yang transparan dan berkualitas

3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di puskesmas

4. Mewujudkan puskesmas sebagai pusat penggerak peran serta

masyarakat atau dengan mendorong peningkatan UKBM dan

menjalin kemitraan lintas sector.

5

3. Moto dan Tata Nilai Puskesmas Fakfak
Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas fakfak di
dasar atas:
Motto: Sahabat sehat anda
Tata nilai: Tampil prima
Pengertian tata nilai puskesmas
Transparan
Amanah
Pilihan
Profesiaonal
Ramah
Inovatif
Mandiri

B. Tugas dan Fungsi
Sampah puskesmas dapat di golongkan berdasarkan jenis dan unit penghasil
dan jenis pengelolaannya dan secara garis besar sampah puskesmas di
golongkan menjadi sampah medis dan non medis. Sampah medis digolongkan
menjadi dua limbah medis padat dan limbah medis cair.

Limbah medis padat dan cair
Penghasil limbah medis padat dan cair terdapat pada beberapa ruangan seperti:
ruang Bersalin, Ruang gigi, Ruang Laboratorium, Ruang Tindakan, Ruang
P2M, Ruang KIA, dan Ruang Imunisasi. Adapun tahapan atau proses yang
dilakukan terdiri dari:

6

- Penghasil
- Penyimpanan
- Pengangkutan
- Penglolaan

Proses pengelolaan limbah medis padat:
1. Di setiap ruangan penghasil limbah medis padat sudah di siapkan

tempatkan penampungan sampah sementara yang d bedakan dengan
warna kuning (Limbah Medis Padat) Dan hitam (Limbah non medis)
2. Petugas setiap harinya mengankut limbah medis padat ketempat
pengumpulan sementara limbah medis padat
3. Petugas melakukan penimbangan dan pencatatan limbah medis padat
sebelum di simpan di tempat penampugan sementara
4. Setiap dua/tiga hari sekali limbah medis padat medis dapat di angkut ke
tempat pengelolaan limbah medis padat (Incenerator) Kantor Dinas
Kesehatan untuk dibakar

Proses pengelolaan limbah medis cair
1. Di setiap ruangan penghasil limbah medis cair telah di pasangkan

instalasi perpipaan yang langsung terhubung ke IPAL (Instalasi
Pengelolaan Air Limbah)
2. Tiap bulan IPAL di pantau dan dilakukan penanaman bakteri

7

C. Struktur Organisasi

D. Nilai- Nilai Dasar ASN
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan amanah
yang telah diberikan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu,
8

kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi
amanahnya (Lembaga Administrasi Negara, 2014: 8). Adapun indicator dari
nilai dasar akuntabilitas yaitu:
a. Kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.

Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah di mana
pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan
lingkungannya.
b. Transparansi. Dengan adanya transparansi Smaka dapat memberikan
perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi
dalam mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas dalam keputusan-keputusan.
c. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk
menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-
undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya
integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan
kepada publik dan/atau stakeholders.
d. Tanggung Jawab (Responsibilitas). Responsibilitas terbagi menjadi
responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan.
Responsibilitas institusi dan perseorangan memberikan kewajiban bagi
setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap
tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk
bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.

9

e. Keadilan. Keadilan merupakan landasan utama dari akuntabilitas
sehingga harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan kepada unit
organisasinya.

f. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah
kepercayaan. Kepercayaan kemudian akan melahirkan akuntabilitas
sehingga lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang
tidak dapat dipercaya.

g. Keseimbangan. Keseimbangan diperlukan untuk mencapai
akuntabilitas dalam lingkungan kerja. Setiap individu yang ada di
lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk
meningkatkan kinerja.

h. Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk
menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Focus utama kejelasan
adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi
organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan system pelaporan
kinerja baik individu maupun organisasi.

i. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak
konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki
konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak
akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota
organisasi.

j. Menghindari Perilaku yang Curang dan Koruptif. Tiga cabang
utama dari fraud tree adalah kecurangan tindak pidana korupsi,

10

kecurangan penggelapan asset, dan kecurangan dalam hal laporan
keuangan. Sebagai seorang PNS yang akuntabel harus terhindar dari
praktek kecurangan dan perilaku korupsi.
k. Penggunaan Sumber Daya Milik Negara. Setiap PNS harus
memastikan bahwa penggunaan sumber daya milik negara sesuai
dengan prosedur yang berlaku, dilakukan secara bertanggung jawab dan
efisien, serta pemeliharaannya secara benar dan bertanggung jawab.
l. Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah.
Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan
oleh pemerintah harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, serta
dapat diperbandingkan, sehingga dapat digunakan sebagaimana
mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan
akuntabilitas publik.
m. Mengatasi Konflik Kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi
yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan.
Tidak masalah jika seseorang memunyai konflik kepentingan, tetapi
bagaimana seseorang tersebut menyikapinya.
2. Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang
meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain
sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme berarti
pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan Negara, dan
sekaligus menghormati bangsa lain. Adapun indikatorindikator dari nilai

11

dasar nasionalisme di mana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN
sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa
adalah:
a. Kerja Keras. Artinya pantang menyerah, gigih dan selalu mengerahkan

segala macam bentuk daya dan upaya dalam melakukan sesuatu.
b. Disiplin. Disiplin berarti taat atau patuh terhadap tata tertib atau

peraturan yang berlaku.
c. Tidak Diskriminatif. Setiap perilaku untuk tidak membatasi, tidak

melecehkan, atau tidak mengucilkan orang lain berdasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan
keyakinan politik.
d. Taqwa. Bertakwa merupakan indikator yang mencerminkan
perwujudan sila pertama Pancasila yang menitikberatkan pada ketaatan
umat beragama dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala
larangan dalam agamanya.
e. Gotong royong. Contoh konkret gotong royong adalah sebagai berikut:
1. Kerja sama;
2. Dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga;
3. Saling membantu demi kepentingan umum;
4. Bersama membantu orang lain;
5. Bersama membela kebenaran;
6. Bekerja giat dalam kelompok kerja.

12

f. Demokratis. Suatu kondisi dimana individu memiliki kebebasan untuk
mengutarakan kehendak dan pendapat, serta menghormati adanya
perbedaan pendapat.

g. Cinta tanah air. Perasaan yang kuat akan rasa memiliki tanah dan
seluruh tumpah darah Indonesia.

h. Rela berkorban. Sikap yang mencerminkan adanya kesediaan
memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain atau suatu kelompok
kerja, walaupun akan menimbulkan kehilangan atau penderitaan
terhadap diri sendiri.

3. Etika Publik
Etika publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang

menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan
untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung
jawab pelayanan publik. Adapun indikator-indikator dari nilai dasar etika
publik adalah:
a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara pancasila;
b. Setia dan mempertahankan undang-undang negara kesatuan republik

Indonesia 1945;
c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur;
g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik;

13

h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program
pemerintah;

i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;

j. Mengutamakan kepentingan berkualitas tinggi;
k. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai

perangkat sistem karir.
4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu menekankan pada penerapan 4 indikator yakni:
a. Efektivitas. Efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar atau

merupakan pencapaian tujuan.
b. Efisien. Efisiensi adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang

dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
c. Inovasi. Inovasi adalah membuat terobosan baru untuk menyelesaikan

suatu masalah dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya.
d. Menjaga mutu. Menjaga mutu adalah mempertahankan atau

memastikan bahwa kualitas dari output sudah baik.
5. Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan suatu tindakan yang menentang adanya
perilaku korup. Perilaku korup ini diantaranya: suap-menyuap, merugikan

14

uang negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan,
benturan kepentingan dan gratifikasi. Indikator yang ada pada nilai dasar
anti korupsi meliputi:
a. Jujur. Berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran (dharma).
b. Peduli. Ikut merasakan dan menolong apa yang dirasakan orang lain.
c. Mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri

seseorang sehingga menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang
lain. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat.
Kaitannya dengan nilai dasar profesi PNS, misalnya adalah dengan
mengerjakan pekerjaan individu secara mandiri dan tidak
melimpahkannya kepada orang lain.
d. Disiplin. Menggunakan kegiatan dalam aturan bekerja sesuai dengan
undang-undang yang mengatur.
e. Tanggung Jawab. Berani dalam menanggung resiko atas apa yang kita
kerjakan dalam bentuk apapun.
f. Kerja Keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting dalam rangka
tercapainya target dari suatu pekerjaan. Jika target dapat tercapai,
peluang untuk korupsi secara materiil maupun non materiil (waktu)
menjadi lebih kecil.
g. Sederhana. Menerima dengan tulus dan ikhlas terhadap apa yang telah
ada dan diberikan oleh tuhan kepada kita.

15

h. Berani. Berani untuk mengatakan untuk melaporkan pada atasan atau
pihak yang berwenang jika mengetahui ada pegawai yang melakukan
kesalahan.

i. Adil. Memandang kebenaran sebagai tindakan dalam perkataan maupun
perbuatan saat memutuskan pristiwa yang terjadi.

6. Sikap perilaku disiplin ASN
a. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman,
meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal
dari bahasa latin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan
kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin
berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan.
Sedangkan pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman
disiplin
b. Kewajiiban Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010,
Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk:
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

16

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat

PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara;
10.Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11.Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12.Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13.Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;
14.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15.Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

17

16.Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier; dan

17.Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

c. Larangan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010,

Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk:
1) menyalahgunakan wewenang
2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara

lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga

swadaya masyarakat asing;
5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau
pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara;

18

7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam jabatan;

8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan

yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai

atau atribut PNS;
b. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

dan/atau
c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau

19

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat;

14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

20

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat.

7. Peran dan Kedudukan ASN
a. Whole Of Government
WoG (Whole of Government) didefinisikan sebagai “Suatu model
pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk
mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena
berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas
sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku.
Salah satu bentuk penerapan WoG pada pelayanan publik adalah
eGovernment. E-government adalah tata kelola pemerintahan
(governance) yang diselenggarakan secara terintegrasi dan interaktif
berbasis teknologi IT, agar hubungan-hubungan antara pemerintah,
pelaku bisnis dan masyarakat dapat berlangsung lebih efisien, efektif,
produktif dan responsif. Hasil atau manfaat yang diperoleh melalui e-
government antara lain adalah:
a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), efisien dan efektif.
b. Hemat anggaran dan tepat waktu

21

c. Transparan sehingga peluang terjadinya kecurangan (fraud), suap
dan korupsi akan banyak berkurang.

d. Tingkat akurasi (ketepatan) dan kualitas pelayanan meningkat dan
tingkat kesalahan berkurang.

e. Kemudahan akses dan kenyamanan pelayanan meningkat sehingga
kepuasan publik juga meningkat

b. Pelayanan Publik
Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S.

Moenir mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana
tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani
atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam
memenuhi harapan pengguna.” Pelayanan pada hakikatnya adalah
serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara
rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi
dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan
dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi
pelayanan. Selanjutnya A.S. Moenir (2002: 16) menyatakan bahwa
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung
inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan
adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau
mengurus apa yang diperlukan orang lain.

22

Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah
aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan
pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau
lembaga perusahaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan
publik dirumuskan sebagai berikut :
a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan

jual beli barang dan jasa.
c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang

dalam hubungannya dengan pensegahan, diagnosa dan pengobatan
suatu gangguan kesehatan tertentu.
d. Publik berarti orang banyak (umum) Pengertian publik menurut Inu
Kencana Syafi’ie, adalah “Sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang
benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka miliki”.
Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, diatur bahwa Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan
kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan

23

hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan
perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas
dan perlakuan khusus bagi kelompokrentan; ketepatan waktu; dan
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun tujuan dari
pelayanan public adalah sebagai berikut:
1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,

tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi
yang baik;
3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
c. Manajemen ASN
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sedangkan yang
dimaksud Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan
pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam

24

Konsep Manajemen ASN ini dikenal apa yang disebut dengan sistem
merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan
wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan
sedangkanPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan. Manajemen PNS meliputi:
penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan
Jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian
kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin;
pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
perlindungan

25

BAB III
DESKRIPSI RANCANGAN AKTUALISASI
A. Identifikasi Isu
Sesuai dengan tupoksi sebagai Sanitarian di puskesmas , isu yang diangkat
sebagai masalah yaitu :
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban sehat.
2. Belum ada pengelolahan limbah medis sesuai standar.
3. Belum terlaksananya kegiatan konseling sanitasi
4. Belum adanya sosialisasi pembiasaan Hidup bersih dan Sehat di Sekolah
dan masyarakat.
5. Belum ada upaya pemilahan sampah yang sesuai standar di masyarakat.

26

TABEL 3.1

Relevansi Isu terhadap Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

NO ISU KEDUDUKAN DAN PERAN PNS dalam NKRI

Whole of Pelayanan Manajemen ASN
goverment Publik

1. Masih Melakukan Memberikan Sebagai Petugas

kurangnya koordinasi dengan sosialisasi kepada Santitarian

kesadaran masyarakat masyarakat berkewajiban untuk

masyarakat setempat dan tentang melaksanakan

untuk stakeholder pentingnya tugas kedinasan

menggunakan didaerah tersebut penggunaan dengan penuh

jamban sehat. seperti Kepala jamban untuk pengabdian dan

Desa, Kepala mengurangi menerapkan

dusun, tokoh penyebaran segala ilmu yang

masyarakat dan penyakit menular ada untuk

tokoh agama (diare, typoid, dll) meningkatkan

dalam

melaksanakan secara jelas, agar pengetahuan
kegiatan sehingga
terbentuknya masyarakat masyarakat tentang
kerterkaitan dalam
bekerjasama. mendapat penggunaan

informasi yang jamban sehat
sebaik- baiknya.

2. belum Berkoordinasi dengan mewujudkan Sebagai Petugas

Optimalnya pihak terkait seperti lingkungan kerja Sanitarian

pengelolahan kepala puskesmas yang bersih dan berkewajiban

limbah medis sebagai pemberi sehat dalam untuk
sesuai dengan kebijakan dan
standar. sanitarian berperan rangka melaksanakan
sebagai pengelolah
limbah medis. mewujudkan tugas kedinasan

pelayanan public dengan penuh
yang prima dalam pengabdian dan
tanggung jawab
pengelolahan dalam menerapkan

limbah medis . segala ilmu untuk

mengelola limbah

medis sesuai

standar.

27

3. Masih kurang Dalam pelaksanaan mewujudkan Sebagai Petugas

optimal kegiatan ini pihak pelayanan prima Sanitarian

konseling yang terkait untuk dalam berkewajiban
sanitasi . mendukung kegiatan melaksakan untuk
ini adalah stakeholder kegiatan melaksanakan
(Sanitarian, Pasien, konseling tugas kedinasan
dan dokter) sanitasi. dengan penuh
pengabdian

menerapkan segala

ilmu yang ada

untuk melaksankan

kegiatan konseling

sanitasi.

4. Masih belum Dalam kegiatan ini Memberikan Sebagai Petugas

optimalnya melibatkan peserta sosialisasi kepada Sanitarian

sosialisi didik disekolah dan siswa dan berkewajiban
perilaku hidup
bersih dan stakeholder lain seperti masyarakat untuk
sehat di
sekolah dan kepala sekolah, kepala tentang melaksanakan
masyarakat
desa, atau kepala pentingnya tugas kedinasan
dusun untuk
memfasilitasi perilaku Hidup dengan penuh
kegaiatan.
bersih dan Sehat pengabdian

secara prima, agar menerapkan segala

masyarakat ilmu yang ada

mendapat untuk

informasi yang melaksankan

sebaik- baiknya kegiatan sosialisasi

Perilaku Hidup

bersih dan Sehat

disekolah maupun

dimasyarakat.

28

5. Belum Melakukan kolaborasi Memberikan Sebagai Petugas

optimalnya dan kerjasama antara pelayanan prima Sanitarian

pemilahan petugas kepada berkewajiban

sampah yang sanitarian,masyarakat, masyarakat dalam untuk

sesuai standar. Kepala desa, kepala upaya pemilahan melaksanakan

dusun, tokoh sampah sesuai tugas kedinasan
masyrakat dan tokoh standar. dengan penuh
agama dalam hal pengabdian
pemilahan sampah menerapkan segala
untuk meningkatkan ilmu yang ada
kebersihan untuk melaksankan
upaya pemilahan
lingkungan
sampah yang

sesuai standar di

masyarakat.

B. Kriteria Pemilihan Isu
Alat analisis kriteria isu pada masalah ini dilakukan dengan menggunakan

alat analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth).

Tabel 3.2 APKL

Kriteria Isu Total Ranking
A PKL Nilai
No Isu

1 Masih kurangnya kesadaran masyarakat 5 4 3 3 14

untuk menggunakan jamban sehat.

2 belum optimalnya pengelolahan limbah 5 5 5 5 20 1
16 3
medis sesuai dengan standar.

3 Masih belum optimalnya konseling 5 434

sanitasi

29

4 Masih belum optimalnya perilaku 5 4 4 4 17 2
hidup bersih dan sehat di sekolah dan
masyarakat

5 Belum optimalnya pemilahan sampah 5 432 14
yang sesuai standar.

Tabel 3.3 Analisis kualiatas isu dengan menggunakan alat analisis USG

No Masalah U S G Total Ranking
1 belum optimal pengelolahan limbah medis sesuai
Nilai

5 5 5 15 1

dengan standar.

2 Masih kurang maksimalnya konseling sanitasi 4 3 3 10 3

3 Masih belum optimalnya sosialisasi perilaku hidup 5 4 3 11 2
bersih dan sehat di sekolah dan masyarakat

Setelah dilakukan analisis isu menggunakan alat analisis USG di peroleh
masalah utama yaitu “Belum optimalnya Pengelolahan limbah medis sesuai
standar”.

Dalam lingkungan puskesmas pengelolahan limbah medis sangat penting
dilakukan untuk mengurangi dampak bahaya dari limbah medis. Limbah medis
puskesmas adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan puskesmas
dalam bentuk padat dan cair (KepMenkes RI No. 1428/Menkes/SK/XII/2006).

30

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor P.56/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang tata dan persyaratan teknis
pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dasri fasilitas kesehatan
terdapat beberapa jenis limbah yang di golongkan berdasarkan jenis kode warna
yaitu :
a. Kode warna kuning meliputi limbah infeksius meliputi limbah padat, limbah

mikroorganisme dan bioteknologi, limbah pakaian kotor, limbah patologis,
limbah hewan.
b. Limbah benda tajam di buang kedalam safety box berwarna kuning.
c. Kode warna coklat meliputi limbah bahan berbahaya kimia kadaluarsa,
tumpahan, dan sisa kemasan seperti sisa bahan kimia desinfektan, insketisida,
dan limbah farmasi.
d. Kode warna merah meliputi limbah radioaktiv, limbah tabung gas.
e. kode tanpa warna untuk limbah domestic.

Selain bahaya limbah medis diatas, pengelolahan limbah medis yang
sesuai standar juga menentukan keberhasilan Akreditasi Puskesmas dalam
program UKP yang mengacu pada pelayanan puskesmas dalam gedung. Oleh
karena itu, di perlukan pembuatan SOP untuk mengetahui cara pemilahan
limbah dipuskesmas.

Di dalam nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Pengelolahan limbah medis
sesuai standar masuk kedalam Komitmen Mutu, dimana dalam nilai dasar
tersebut kita dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien, dan inovatif dalam
memperbaiki mutu pelayanan masyarakat.

31

C. Rancangan Aktualitasi

TAHAPAN Tabel 3.3 RANC
KEGIATAN
OUTPUT/
HASIL

No KEGIATAN

12 3 4

1 Melakukan a Menentukan jadwal a. Mendapatkan
konsultasi bertemu Kepala dukungan
dengan puskesmas dari pimpinan
mentor dan
koordinator b Menjelaskan b. Foto kegiatan
konseling Maksud dan
tentang Tujuan
kegiatan Kegiatan
aktualisasi
c Dokumentasi

CANGAN AKTUALISASI

KETERKAITAN KONTRIBUSI PENGUATAN
SUBTANSI NILAI ORGANISASI
TERHADAP
MATAPELATIHAN 7
VISI-MISI pada kegiatan ini
5 terkandung beberapa
ORGANISASI nilai yaitu
Akuntabilita: Akuntabilita,
Adanya kejelasan 6 Nasionalisme,Etika
dalam Publik, Komitmen
menguatrakan Dengan Mutu, Anti Korupsi
maksud dan tujuan terlaksananya khususnya dalam
terhadap pimpinan Advokasi ini sejalan bersikap sopan dan
Nasionalisme: dengan Misi santun kepada
Menegdepankan “Meningkatkan pimpinan
musyawarah pelayanan
dalam Kesehatan melalui
melaksanakan Sumber daya
kegiatan dengan manusia yang
pimpinan. Etika Profesional dan
Publik; beretika”
menjunjunga
tinggi

32

2 Melakukan a) Mengutarakan a. Daftar list
konsultasi barang yang
dengan maksud dan akan
bendahara digunakan
barang dan tujuan
aset di b. Foto
Puskesmas kegiatan
fakfak kegiatan
b) Menuliskan list
barang yang
mau di anfrak

c) Memberikan
list alat dan
bahan yang
akan d gunakan

nilai etika sopan

santun dalam

menemui pimpinan

Komitmn Mutu:
Adanya kesepakatan
yang di setujui dengan
pimpinan Anti
Korupsi :
Menghindari Konflik
kepentingan dengan
pimpinan

Akuntabulitas : Dengan Pelaksanaan kegiatan
Adanya kejelasan terlaksananya ini merupakan wujud
dalam menguatrakan koordinasi ini nilai Akuntabilitas,
maksud dan tujuan sejalan dengan Nasionalisme, Etika
kepada bendahara Misi puskesmas Publik, Komitmen
Nasionalisme : yaitu“Meningkat Mutu, Anti Korupsi
Mengutamakan dalam melakukan
musyawarah dalam kan pelayanan koordinasi dengan
melaksanakan bendahara
kegiatan dengan Kesehatan
bendahara. melalui Sumber
Etika Publik : daya manusia
Menjunjunga tinggi yang
nilai etika sopan Profesional
santun dalam dan beretika”
melakukan koordinasi

33

3. Menyusun a. Menyusun a . .SOP
standar SOP Penanganan
operasional pengelolahan dan
pengelolahan limbah pengelolahan
limbah medis medis limbah medis
(SOP) di
puskesmas b. Menyiapkan c. Alur pembuangan
tempat limbah medis.
sampah di
laboratorium d. Foto kegiatan

c. Membuang
sampah non
medis di
tempat
sampah
umum.

Komitmen Mutu: Dengan Pelaksanaan
adanya kesepakatan terlaksananya kegiatan ini
yang disetujui kegaitan merupakan
Bersama pembuatan alur perwujudan nilai
Anti Korupsi: ini sejalan Akuntabilitas,
Menghindari konflik dengan visi Nasionalisme,
kepentingan dengan puskesmas Etika public,
rekan kerja, bersikap yaitu Komitmen Mutu,
transparasi dalam “memberikan Anti Korupsi
penggunaan pelayanan menghasilkan
anggaran tingkat kegiatan yang
pertama yang bermutu dan
Akuntabilitas: bermutu, berkualitas
Bertanggung merata dan
jawab dalam terjangkau
melaksanakan dengan bentuk
tugas sebagai promotif,
Sanitarian preventif,
dengan kuratif, dan
berpacu pada
Tupoksi.
Nasionalisme:
Mengutamakan
kepentingan
public dan
gotong royong
dalam
bekerjasama.

Etika Publik:

34

4 Konsultasi dengan a. Mengutarakan a. Foto kegiatan

penanggung jawab maksud dan

pengelolahan tujuan

limbah medis/ konsultasi

koordinator b. Dokumentasi

Kesehatan

lingkungan

puskesmas fakfak

Menjalankan tugas rehabilitative”
secara prifesional
selaku sanitarian di
puskesmas untuk
menciptakan
pelayanan prima
Komitmen Mutu :
Membuat Inovasi
dengan membuat SOP
pengelolahan Limbah
Medis.
Anti Korupsi :

Bertanggung jawab

dalam

melaksanakan tugas

Akuntabilitas : Dengan Dalam pelaksanaan
Berintegritas tinggi terlaksananya kegiatan ini
dalam kegaitan merupakan
menyampaikan pembuatan alur perwujudan
informasi ini sejalan
Nasionalisme : dengan visi nilai
Tugas sebagai puskesmas yaitu
pelayan public yaitu “memberikan Akuntabilitas,
memberikan pelayanan khusunya dalam
pemahaman kepada tingkat memberiakan
rekan kerja pertama yang Informasi.
bermutu,

35

5 Melakukan a. Pengecekan a. Lembar

Sosialisasi SOP dan system checklist evaluasi

hasil monitoring pengelolaan b. Laporan hasil evalua
evaluasi kepada
koordinator limbah medis c. Mengisi daftar hadir

b. Melaporkan hasil sosialisasi

puskesmas fakfak evaluasi kepada

pimpinan

dengan baik dan merata dan
benar. Etika terjangkau
Publik: dengan
Memberikan bentuk
informasi kepada promotif,
rekan kerja sesuai preventif,
dengan peraturan kuratif, dan
yang berlaku sebagai rehabilitative
seorang
sanitarian

Komitmen Mutu :
Melaksanakan
kegiatan secara efektif
dan efisien Anti
korupsi: Menghindari
Konflik kepentingan
dalam lingkungan kerja

Akuntabilitas : Dengan Evaluasi atas
terlaksananya sosialisasi
Adanya laporan hasil Advokasi ini kegiatan tersebut
asi Evaluasi program yang sejalan dengan agar Suatu
r di laksanakan sebagai Misi pekerjaan dapat
“Meningkatkan dipertanggungj
pertanggung jawaban awabakan
kepada pimpinan pelayanan

36

c. Sosialisai SOP
d. Lembar hasil

monitoring

Kesehatan
melalui Sumber

Nasionalisme : Bekerja daya manusia kepada pimpinan
keras untuk selaku
mencapai perbaikan mutu. yang penanggung
Etika Publik : jawab unit kerja
Mempertanggungjaawabkan Profesional sebagai bahan
tindakan dan kinerjanya dan beretika” evaluasi untuk
kepada public dalam dapat
bentuk laporan evaluasi. memperbaiki
Komitmen Mutu : mutu dalam
Perbaikan secara kegiatan
berkesinambungan, adanya selanjutnya
control kegiatan. Anti menguatkan
korupsi : Memberikan nilai-nilai
laporan hasil evaluasi
dengan jelas dan tidak organisasi
berbuat curang Akuntabilitas,
Nasionalisme,

Etika Publik,

Komitmen

Mutu, dan Anti

Korupsi

37