TUGAS MANDIRI PER.14 PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI. NURHIKMA PURNAMA PUTRI TUHALA

TUGAS MANDIRI
“Peranan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi”

Dosen Pengampuh : Siti Choirul Dwi Astuti, M. Tr. Keb

Nama : Nurhikma Purnama Putri Tuhala
Nim : 751540120025
Kelas : 1A Kebidanan

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO
T/P 2020-2021

“CONTOH KASUS PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI DILINGKUNGAN NASIONAL
BAIK YANG SALAH DAN BENAR”

❖ Contoh Kasus Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Yang Benar

Mahasiswa Unnes Laporkan Rektornya ke KPK Atas Dugaan Korupsi

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman dilaporkan ke Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia oleh mahasiswanya atas kasus dugaan korupsi. Surat
laporan tersebut telah dikirimkan secara langsung oleh pelapor Frans Josua Napitu ke kantor
KPK RI pada Jumat (13/11/2020). Berdasarkan hasil observasi, pelapor menemukan beberapa
komponen terkait anggaran di kampusnya yang di nilai janggal.

Atas dasar temuan tersebut, memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi
sehingga menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa. Frans mengatakan, komponen
anggaran yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar
mahasiswa baik sebelum dan ditengah pandemi Covid-19. "Laporan kasus dugaan korupsi
Rektor (terlapor) sudah disampaikan siang tadi secara langsung ke kantor KPK RI," jelas Frans
saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2020). Dalam laporan kasus tersebut, terdapat rincian komponen
anggaran, lampiran dokumen serta data pendukung yang disampaikan secara langsung ke KPK
RI untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. "Laporan kasus akan
diproses sesuai prosedur hukum yang ada. Kami menyerahkan sepenuhnya ke KPK RI,"
ucapnya.

Menurutnya, transparansi dan antikorupsi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam
pengelolaan lembaga khususnya perguruan tinggi negeri yang merupakan salah satu lembaga
negara. Hal tersebut dipertegas dalam UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dia
menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan
karena menimbulkan kerugian keuangan negara. Terlebih korupsi yang dilakukan di situasi
bencana pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat. "Dan ancaman
hukumannya adalah hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 j.o Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,"
ungkapnya.

Dia menegaskan, langkah yang ditempuhnya merupakan langkah yang sah secara hukum karena
memiliki payung hukum. Untuk itu, pelapor mendesak KPK RI segera memproses pelaporan ini

dengan profesional dan segera melakukan pengembangan kasus ini. Pihaknya berharap terlapor
dapat bersikap kooperatif dan mengikuti alur proses hukum yang ada. Menanggapi hal tersebut,
Rektor Unnes Fathur Rokhman mengaku belum mendapatkan materi substansi laporan yang
disampaikan ke KPK RI. "Kami belum mendapatkan materi substansi laporan sehingga belum
bisa menentukan langkah," katanya. Dia membantah tudingan atas kasus dugaan korupsi di
kampusnya. Selama ini, pihaknya telah mentaati azas sesuai aturan yang berlaku dalam proses
penggunaan keuangan dengan prinsip zona integritas dan transpransi. "Setiap tahun Unnes
dimonev (monitoring dan evaluasi ) oleh inspektorat dan BPK, tentunya kami mengikuti arah
dan kebijakan pemerintah untuk tata kelola yang sehat," tambahnya. Bahkan, pihaknya
mengklaim telah memperoleh predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian selama 10 kali
berturut-turut. Kendati demikian, pihaknya meyakini KPK RI akan profesional dalam menangani
setiap aduan yang ada. "Kami percaya KPK lembaga yang kredibel dan telah memiliki
mekanisme terhadap laporan masyarakat," katanya. Menurutnya, di masa pandemi, pihaknya
akan lebih fokus pada kesehatan, bahagia dan produktifitas akademik secara virtual. "Oleh
karena itu, pola pikir negatif dan hoaks kita abaikan. Terkait dengan “kreativitas” mahasiswa
yang ingn belajar bekrespresi, kami minta Dekan untuk menindaklajuti dialog dan
pembinaanya”, ujarnya.

❖ Contoh Kasus Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Yang Salah

Inilah 8 Modus Korupsi di Kalangan Mahasiswa versi KPK

Jember (beritajatim.com) – Budaya korupsi sudah menyebar di kalangan mahasiswa. Komisi
Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus korupsi di kalangan mahasiswa.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memaparkannya, dalam kuliah umum bertema Integritas
Pemuda Sebagai Pemimpin Pemberantasan Korupsi di Indonesia, di Gedung Soetardjo,
Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (30/8/2019).

Apa saja modus itu?
1. Terlambat kuliah
2. Memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen
3. Mark up
4. Membuat proposal palsu.
5. Penyalahgunaan dana beasiswa,
6. Plagiasi

7. Mencontek
8. Titip absen

Situmorang mengingatkan, kepintaran saja tidak bisa menjadi bekal seseorang dalam
mengarungi kehidupan nyata. “Banyak koruptor adalah orang-orang yang pintar, lulusan
perguruan tinggi juga, namun toh terjerat kasus korupsi,” katanya, sebagaimana dilansir Humas
dan Protokol Universitas Jember.

Menurut Situmorang, jika ingin menghindari tawaran korupsi, seseorang perlu berpegang pada
integritas yang tertuang dalam sembilan nilai anti korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin,
tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Muhammad Syahidan, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, menyatakan potensi korupsi, kolusi,
dan nepotisme bisa muncul dari kalangan organisasi kemahasiswaan sendiri. Organisasi tersebut
bisa menjanjikan adanya bantuan berupa kedekatan relasi untuk memikat anggota. Hal ini
meminggirkan penghargaan terhadap jerih payah dan kemampuan individu. [wir/but]