Panduan Audit Cipta Karya Bidang Sanitasi

PANDUAN AUDIT
CIPTA KARYA

BIDANG SANITASI

OUTLINE

Pendahuluan
Profil Inspektorat Jenderal
Profil Inspektorat III
Acuan Normatif Kegiatan Audit di Lingkungan
Kementerian PUPR
Uraian Kegiatan Pengawasan
Tahapan Pelaksanaan Audit
Prosedur Teknis Pemeriksaan Lapangan
Profil Direktorat Jenderal Cipta Karya
Profil Direktorat Sanitasi
Daftar Peraturan Bidang Sanitasi
Istilah dan Definisi Bidang Sanitasi
Ketentuan Umum Bidang Sanitasi
Infrastruktur Air Limbah
Infrastruktur Persampahan
Infrastruktur Drainase
Dokumen yang Dibutuhkan dalam Audit Bidang
Sanitasi
Glosarium

PENDAHULUAN

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melakukan
pengawasan intern di lingkungan kementerian PUPR.
Berawal dari kurangnya pemahaman Penulis sebagai
Calon Auditor dalam memahami kegiatan audit yang
diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal, E-Book
Panduan Audit Cipta Karya Bidang Sanitasi disusun untuk
memberikan gambaran dan membantu meningkatkan
pemahaman Auditor Pemula maupun Calon Auditor
dalam melakukan Audit Cipta Karya khususnya pada
Bidang Sanitasi.

INSPEKTORAT JENDERAL

TUGAS

Menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan
Kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

INSPEKTORAT III

TUGAS

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan
umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Cipta
Karya.

FUNGSI

1. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria
pengawasan;
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk
pengawasan wajib;
4. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil
pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta
koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain
terkait;
5. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah;
6. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha

DAFTAR PERATURAN

AUDIT

Permen PUPR No. 25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen PU No. 04/PRT/M/2006 Tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan
Umum
Permen PU No. 06/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Permen PU No. 06/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Permen PU No. 07/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di
Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Permen PU No. 08/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum
Permen PU No. 14/PRT/2007 Tentang Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Rangka Pengawasan
Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
SE No. 01/SE/IJ/2012 Tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Itjen Kementerian PU
SE No. 02/SE/IJ/2012 Tentang Mekanisme Pembahasan Temuan Berita Audit (BA) Itjen Kementerian PU
SE No. 02/SE/IJ/2017 Tentang Pedoman Auditor Inspektorat Jenderal dalam Pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
SE No. 3/SE/IJ/2011 Perihal Tertib Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum
SE No. 03/SE/IJ/2017 Tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
SE No. 04/SE/IJ/2008 Perihal Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum
SE No. 05/SE/IJ/2008 Perihal Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Itjen Departemen
PU
SE No. 05/SE/IJ/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit di Lingkungan Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SE No. 06/SE/IJ/2017 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SE No. 08/SE/IJ/2017 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SE No. 12/SE/IJ/2017 Tentang Prosedur Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SE No. 13/SE/IJ/2017 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penelitian Awal Atas Pengaduan Masyarakat di
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SE No. 14/SE/IJ/2017 Tentang Pedoman Pelaksannaan Reviu Rencana Kerja dan ANggaran Kementerian
Lembaga (RKA-KL) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SE No. 15/SE/IJ/2017 Tentang Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KEGIATAN

PENGAWASAN

AUDIT

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan
standard audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalah informasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.
Jenis Audit:
1) Audit Kinerja
2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

REVIU

Reviu adalah penelaahan ulang buki-bukti suatu kegiatan yang
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan.

Jenis Reviu:
1) Reviu Laporan Keuangan
2) Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
3) Reviu Revisi Anggaran dan Verifikasi Tunggakan
4) Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

KEGIATAN

PENGAWASAN

EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian
kegiatan membandingkan hasil
atau prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktir-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.

PEMANTAUAN

Pemantauan adalah proses penilaian
kemajuan program/kegiatan dalam
mencapai tujuan yang
telah
ditetapkan.







DIRJEN CIPTA KARYA

TUGAS

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan
permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem
penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan
drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

FUNGSI
1.Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman,
pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air
minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase
lingkungan serta persampahan;
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman,
pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air
minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase
lingkungan serta persampahan sesuai dengan perundang-undangan;
3.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan,
pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem
pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
4.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan
kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan
sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air
limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
5.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan
permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem
penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah
dan drainase lingkungan serta persampahan;
6.Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
7.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DIREKTORAT SANITASI

TUGAS

Direktorat Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan
kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma,
standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja,
serta fasilitasi pemberdayaan bidang pengembangan pengelolaan air limbah
domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

FUNGSI
1.Penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis,
evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pengelolaan air limbah
domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
2.Pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan
persampahan, dan drainase lingkungan;
3.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan
pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase
lingkungan;
4.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
pengembangan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan
persampahan, dan drainase lingkungan;
5.Pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pengembangan
pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase
lingkungan.
6.Fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta
pengembangan jejaring kemitraan bidang.

DAFTAR PERATURAN

BIDANG SANITASI

Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Annalisis Harga
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Permen PUPR No. 11/PRT/M/2018 Tentang Tim Ahli Bangunnan Gedung,
Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan
Permen PUPR No. 6 Tabun 2022 Tentang Perencanaan dan
Pemrogaman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Permen PUPR No.4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem
pengelolaan air limbah domestik
Permen PU No. 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Drainase Perkotaan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan
Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan
Air Minum
Permen PUPR No. 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/ 2016
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
Permen PUPR No. 28/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai
dan Garis Sempadan Danau
Permen PUPR No. 37/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau
Sumber Air

SANITASI

DEFINISI

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan
yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air
bersih dan sebagainya. Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan
sebagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan
mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar
yang mempengaruhi kesejahteraan manusia.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal

Cipta Karya terus berupaya unntuk meningkatkan kualitas sanitasi

di Indonesia dengan melakukan pembangunan erkelanjutan pada

bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan

persampahan, dan drainase lingkungan;

INFRASTRUKTUR

AIR LIMBAH

SISTEM PENGELOLAAN AIR

LIMBAH DOMESTIK

TERPUSAT (SPALD-T)

adalah sistem pengelolaan yang
dilakukan dengan mengalirkan air
limbah domestik dari sumber
secara kolektif ke Sub-sistem
Pengolahan Terpusat untuk diolah
sebelum dibuang ke badan air
permukaaan.

Bentuk dukungan pusat: SISTEM PENGELOLAAN AIR
1.Skala Regional/Kota LIMBAH DOMESTIK
2.Skala Permukiman SETEMPAT (SPALD-S)
3.Skala Kawasan Khusus

SPALD-S merupakan rangkaian

pengelolaan air limbah domestik dengan

tiga komponen utama yang terdiri dari

sub-sistem pengolahan setempat, sub-

sistem pengangkutan lumpur tinja, dan

sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Bentuk dukungan pusat:
1.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

KOMPONEN SISTEM PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)

TEKNOLOGI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA







MATERIAL PIPA

AIR LIMBAH

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Terdapat beberapa jenis material pipa yang dapat digunakan dalam
sub-sistem pengumpulan air limbah domestik. Dalam melakukan
pemilihan material pipa yang akan digunakan, perlu memenuhi kriteria
perencanaan sebagai berikut:
Pipa air limbah domestik dengan jenis plastik (PVC, uPVC, dan HDPE)
pada umumnya digunakan untuk sub-sistem pelayanan skala
permukiman dan/atau kawasan. Pada skala perkotaan, pipa ini
digunakan pada sub-sistem pelayanan, jaringan pipa lateral, atau pipa
service. Untuk pipa dengan ukuran diameter yang besar umumnya
menggunakan material beton karena memiliki kekuatan yang lebih
baik.

MATERIAL PIPA

AIR LIMBAH

N Jenis Material Diameter yang Panjang Pipa Referensi Standar Potensi Kekuatan
o Tersedia Korosi dan
m ASTM C14 Baik
cm in 1,2-2,4 ASTM C76 Erosi Baik
1,2-2,4 ASTM C300-303 Baik
Plain Conrete 10-61 4-24 Ya
1,2-7,3 Ya
Plain Reinforced Conrete 30-305 12-120
Ya
1 Reinforced Conrete 30-366 12-144
Cylinder

Mortar Lined (&coated 30-366 12-144 1,2-7,3 ASTM C200-210 Ya Baik
steel) Concrete

Ductile Iron (Optional- 8-163 3-64 5,5-6,1 ANSI/AWWAC151/821.51 Ya Sangat Baik
2 cement mortar linned or

Optional-epoxy coated)

3 Corugated and plains 5-792 2-312 6,4-12,8 AWWA C200 Ya Baik
steel

Plastic   4-15 4,0-6,1 ASTM D3034
ASTM 3350
SNI 06-0162-1987 Tidak Baik
SNI 8153-2015

4 10-38 18-27 4,0-6,1 ASTM F679
Gravity 46-69 21-48 4,0-6,1 ASTM F794

53-122     AWWA C900    
Tidak Baik
4-30 1,5-12 4,0-6,1 ASTM D2241

  Pressure 10-30 4-12 4,0-6,1 AWWA C900
AWWA C905
  36-122 14-48 4,0-6,1 AWWA C100

5 Cast Iron 5-120 2-48 Dapat Ya Sangat Baik
Menyesuaikan

SNI : STANDAR NASIONAL INDONESIA
ASTM : AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
ANSI : AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
AWWA : AMERICAN WATER WORK ASSOCIATION

INFRASTRUKTUR

PERSAMPAHAN

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
REGIONAL/KOTA

TPA merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke
media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dalam
pengelolaan sampahnya, TPA melakukan pengurugan dengan metode landfill
yang dikembangkan menjadi controlled landfill dan sanitary landfill.

Bentuk Dukungan Pusat:
1.Sel TPA Sanitary Landfill
2.Jalan Operasional di TPA
3.IPL (Instalasi Pengolahan Lindi)

SOP TPA SAMPAH

BERDASARKAN PERMEN PU NO. 3 TAHUN 2013

INFRASTRUKTUR

PERSAMPAHAN

TEMPAT PENGOLAHAN

SAMPAH (TPS3R)

TPS 3R dikonsepkan untuk Reduce
(mengurangi), Reuse (menggunakan
kembali) dan Recycle (daur ulang), dan
ditujukan untuk melayani suatu kelompok
masyarakat (termasuk di kawasan
masyarakat berpenghasilan rendah) yang
terdiri dari minimal 400 rumah atau
kepala keluarga.

Bentuk Dukungan Pusat: Sampah
1.Hanggar TPS 3R
2.Peralatan Pengolahan TEMPAT PENGOLAHAN
(Komposter)
3.Motor Sampah SAMPAH TERPADU (TPST)

TPST adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah.
TPST melakukan berbagai kegiatan
pengolahan sampah seperti kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah sehingga aman
untuk dikembalikan ke media lingkungan.

Bentuk Dukungan Pusat:
1.Bangunan TPST



MATERIAL GEOTEKSTIL

DALAM PEMBANGUNAN TPA

Masalah utama dari TPA yang tidak diisolasi dengan sempurna adalah
cairan dari dekomposisi limbah (lindi) dapat meresap melalui permukaan
dan mencapai tangki air dan mencemari itu. Membran geotekstil dapat
digunakan sebagai matras untuk meningkatkan daya dukung tanah,
mencegah tenggelamnya material timbunan ke dalam tanah sangat lunak
dan dapat mengurangi beda penurunan yang terjadi pada timbunan.
Berdasrkan bahannya, membran geotekstil dapat dibagi menurut bahan
sintetis dan alami. Beberapa jenis geosintetik yang umum digunakanyaitu;
Anyaman bambu (bilik), Geotekstil (woven dan nonwoven), Geocomposite
dan Geogrid. Berikut merupakan beberapa jenis geotekstil dann
spesifikasinya yang biasa digunakan dalam pembanngunan TPA.

INFRASTRUKTUR

DRAINASE

SALURAN DRAINASE
LINGKUNGAN

prasarana yang berfungsi
mengalirkan air permukaan ke
badan air atau ke bangunan
resapan buatan. Drainase
merupakan salah satu dasar
untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang merupakan
komponen terpenting dalam
suatu perencanaan infrastruktur
sebuah kota.

KOLAM RETENSI SKALA
PERMUKIMAN

Kolam retensi adalah prasarana
drainase yang berfungsi untuk
menampung dan meresapkan air
hujan di suatu wilayah.

AUDIT BIDANG

SANITASI

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

1. DED;
2.Spesifikasi Teknis;
3.Dokumen kontrak beserta addendum

perubahannya;
4.Daftar kuantitas dan harga/RAB;
5. RMK/RMPK
6.Backup Quantity;
7.Backup Quality;
8. As Built Drawing (ABD)
9.Metode Pelaksanaan Pekerjaan
10.SPM dan SP2D;
11.Berita Acara PHO dan Berita Acara FHO;
12.Foto dokumentasi pelaksanaan;
13.Dokumen lain yang mendukung.

GLOSARIUM
1.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha

dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran,

perniagaan, apartemen dan asrama.

2.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya

disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air

limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan

sarana pengelolaan air limbah domestik.

3.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah

sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air

limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur

hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-

sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

4.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah

sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air

limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem

Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan

air permukaaan.

5.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi

pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan

mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem

Pengolahan Setempat.

6.Tempat Pemrosesan Akhir Regional selanjutnya disingkat TPA

Regional adalah tempat untuk memproses dan

mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dikelola

secara bersama-sama oleh dua atau lebih Kabupaten/Kota

dalam satu Provinsi.

7.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA

adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah

ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan

lingkungan.

8.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat

TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat

pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan

sampah terpadu.

9.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse,

recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,pemilahan,

penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

TERIMA KASIH

INSPEKTORAT JENDERAL

2022