Buku Saku Kartu Kredit Pemerintah

Disusun oleh:
Farahli Khansa, S. Ak
(NIP 199610162022032001)

BUKU SAKU

KARTU KREDIT

PEMERINTAH

Daftar Isi

Dasar Hukum.............................................................................5
Latar Belakang..........................................................................6
Tujuan............................................................................................7
Ketentuan Umum dan Istilah.........................................8
Prinsip Dasar...........................................................................10
Proporsi UP...............................................................................12
Tugas dan Wewenang.......................................................15
Alur Permintaan UP KKP................................................20
Pengajuan dan Penerbitan KKP.................................27
Penyerahan dan Penggunaan KKP...........................31
Kenaikan Batasan Belanja KKP...................................34
Mekanisme Pengajuan Kenaikan Limit..................35
Alur Pertanggungjawaban Penggunaan KKP....37
Mekanisme Penerbitan SPP/SPM GUP KKP.........37
TUP KKP.....................................................................................38
Pertanggungjawaban TUP KKP..................................41
Pemungutan Pajak/Bukan Pajak...............................42
Pembayaran Tagihan KKP.............................................43










2

Daftar Isi

Optimalisasi Penggunaan KKP........................................44
Tagihan KKP yang Belum Dibayarkan........................46
Penyelesaian Atas Keterlanjuran Pembayaran......47
Pengaduan...................................................................................48
Penarikan KKP Dikarenakan Penyalahgunaan.....49
Biaya Penggunaan KKP.......................................................50
Pengawasan.................................................................................51
Monitoring dan Evaluasi......................................................52
Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi......................55
Satker K/L yang Tidak Dapat Melaksanakan
Pembayaran dengan KKP...................................................57
Ketentuhan Peralihan...........................................................59
Lampiran.......................................................................................59
Ucapan Terimakasih..............................................................60




















3

APA

Latar Belakang

yang mendasari pembuatan

KARTU KREDIT

PEMERINTAH?







4


* Untuk semua barang kategori baju pesta
* Tidak berlaku dengan pembayaran menggunakan Kartu Kredit

DASAR HUKUM

#1 DASAR HUKUM

Pasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tanggal 7

Desember 2018 tentang Perubahan Atas PP


45 Tahun 2013 tentang tata cara

pelaksanaan anggaran pedapatan dan


belanja negara

#2 DASAR HUKUM

Pasal 46 ayat 7 PMK nomor 178/PMK.05/2018

tanggal 26 Desember 2018 tentang

perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012

tentang tata cara pembayaran dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja negara

#3 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK

05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang

tata cara pembayaran dan penggunaan

kartu kredit pemerintah







5

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG YANG MENDASARI PEMBUATAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH

Penyempurna
Melaksanakan

an mekanisme
amanat pasal 66


realisasi
ayat 5 PP 50

anggaran tahun 2018

Perlunya
Tentang

modernisasi
perubahan atas

PP 45 tahun 2013

sistem
pembayaran
tentang tata

APBN secara
cara pelaksanaan

anggaran

non tunai pendapatan dan
belanja negara
Contoh

APBN non

tunai: kartu

kredit







6

TUJUAN

PENGGUNAAN

KARTU KREDIT

PEMERINTAH

Meningkatkan keamanan
Meminimalisasi

dalam bertransaksi penggunaan uang tunai

dalam transaksi keuangan


negara

Mengurangi cost of fund






Mengurangi idle cash dari penggunaan tunai

Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai

Ada 5 Tujuan Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah







7

KETENTUAN UMUM DAN

PENJELASAN ISTILAH DALAM


PERATURAN

ISTILAH PENGERTIAN

Daftar Pembayaran tagihan
Daftar hasil verifikasi ppk yang

(DPT) KKP memuat informasi nama pemegang

kkp, nomor kkp, jenis belanja barang,

rincian pengeluaran , pembebanan

anggaran dan jumlah tagihan yang

harus dibayar kepada bank penerbit


kkp

UP Kartu Kredit Pemerintah Uanag muka kerja dalam bentuk

TUP Kartu kredit pemerintah batasan belanja (limit) kredit kepada


bp/bpp dengan menggunakan kpp

untuk membiayai operasional sehari-


hari satker atau pengeluaran yang

tidak mungkin dilakukan melalui

mekanisme Is.

Uang muka kerja dalam bentuk

batasan belanja (limit) kredit kepada

bp/bpp untuk kebutuhan yang sangat


mendesak, tidak dapat ditunda,

dan/atau tidak dapat dilakukan

dengan pembayaran Is dalam 1 (satu)

bulan melebihi pagu up kkp yang telah


diterbitkan

PTUP Kartu Kredit Pemerintah Pertanggungjawaban atas TUP

Kartu Kredit Pemerintah







8

KETENTUAN UMUM DAN

PENJELASAN ISTILAH DALAM


PERATURAN

ISTILAH PENGERTIAN

SPP GUP Kartu Kredit
Dokumen yang diterbitkan oleh

pemerintah ppk yang berisi permintaan


SPM GUP Kartu Kredit
pertanggungjawaban atas TUP

pemerintah kkp

SPBy Dokumen yang diterbitkan oleh

PPSPM dengan membebani DIPA

Personal Identification

Number (PIN) yang dana nya dipergunakan

untuk mengantikan up kkp yang


telah digunakan

Bukti perintah ppk kepada BP

untuk mengeluarkan up yang


dikelola oleh BP sebagai

pembayaran kepada pihak yang


dituju

Nomor Identifikasi pribadi bagi

pemegang kartu kredit pemerintah


sebagai kode sandi khusus

keamanan dan kemudahan

pemegang kartu kredit pemerintah

dalam melakukan transaksi







9

Alat pembayaran
dengan menggunakan kartu yg dapat


digunakan satker, untuk melakukan

pembayaran atas transaksi belanja

negara dalam penggunaan UP Kartu


Kredit Pemerintah

Kartu kredit corporate (corporate card)
yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu


kredit pemerintah

4 prinsip dasar kartu

kredit pemerintah

Bank Penerbit Kartu Kredit

Pemerintah

merupakan bank yang sama dengan

tempat rekening BP/BPP dibuka dan


kator pusat bank tersebut telah

melakukan kerja sama dengan DJPb

Bentuk Kerja Sama
dilakukan dalam suatu penandatanganan

PKS induk antara DJPb dengan kantor pusat


bank penerbit kartu kredit pemerintah







10

4 PRINSIP DASAR

KARTU KREDIT PEMERINTAH

AMAN AKUNTABEL

dalam bertransaksi dan
Akuntabilitas

menghindari terjadinya
pembayaran tagihan

penyimpangan (fraud) dari

transaksi secara tunai negara dan

pembebanan biaya

FLEKSIBEL penggunaan UP Kartu

Kredit Pemerintah
Kemudahaan penggunaan

(flexibility) kartu dengan


jangkauan pemakaian

yang lebih luas dan


transaksi dapat dilakukan

di seluruh merchant yang


menerima pembayaran

melalui mesin electronic

data capture (EDC)/ media


daring

EFEKTIF

Efektif dalam mengurangi UP yang

menganggur (idele cash) dan

biaya dana (cost of fund)

pemerintah dari transaksi UP







11

Proporsi Uang Persediaan

01 SEBELUMNYA

Dana UP Tunai 100%
Kas Tunai di Brankas dan/atau kas di bank

SAAT INI 02

Terdiri dari UP Tunai (605) dan UP KKP (4002%)

UP Tunai di Brankas dan/atau kas di bank
UP KKP di rekening KUN

03 Ilustrasi Perhitungan UP Normal

Pagu DIPA = Rp1 5 Miliar. Pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan

melalui UP = Rp 8 Miliar. Besaran UP Satker Per Bulan Maks. Rp 500

juta. Proporsi UP Tunai (60%) maka UP Tunai sebesar 300 juta.

Proporsi UP KKP (40%) maka UP KKP sebsar Rp 200 juta

Ilustrasi Perhitungan Besaran UP 04

Pagu DIPA = Rp1 5 Miliar. Pagu jenis belanja yang d0a4pat


dibayarkan melalui UP = Rp 8 Miliar. Besaran UP Satker Per

Bulan Maks Rp 1,5 miliar. Proporsi UP Tunai (60%) maka UP


tunai sebesar 900 juta. Proporsi UP KKP (40%) maka UP

KKP sebesar Rp 600 juta.

05 Perubahan Proporsi UP


Pagu DIPA = Rp1 5 Miliar. Pagu jenis belanja yang dapat


dibayarkan melalui UP = Rp 8 Miliar. Besaran UP Satker Per

Bulan Maks. Rp 500 juta. Proporsi UP Tunai (70%) maka UP
12

Tunai sebesar 350 juta. Proporsi UP KKP (30%) maka UP

KKP sebsar Rp 150 juta

PROPORSI

UANG

PERSEDIAAN

PERSETUJUAN ATAS

KENAIKAN DAN PENURUNAN PROPORSI UP







13

Proporsi Uang

Persediaan

Kepala kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas

perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Persetujuan Atas

Kenaikan Proporsi UP

Pertimbangan Kebutuhan penggunaan UP KKP dalam 1
(satu) bulan, melampaui besaran UP KKP,
dan
Frekuensi penggantian UP KKP tahun
yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun

Persetujuan Atas

Penurunan Proporsi UP

Kebutuhan penggunaan UP tunai dalam 1 (satu) bulan,

melampaui besaran UP Tunai

Frekuensei penggantian UP Tunai tahun yang lalu lebih

dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam 1

(satu) tahun, dan

Terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima

pembayaran dengan KKP melalui mesin Electronic Data

Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan

dari KPA







14

TUGAS DAN KEWENANGAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menerbitkan surat
Menetapkan

pernyataan UP pemegang KKP dan

Administrator KKP
Mengajukan surat

permohonan


perubahan besaran

UP KKP ke KPPN

Melakukan PKS Satker
Menunjuk salah satu

dengan Pejabat Bank
PPK sebagai

Penerbit KKP tempat

rekening BP/BPP dibuka
koordinator dalam hal

yang menjadi mintra
terdapat lebih dari 1

PPK untuk DIPA
kerjanya
Menyampaikan

fotocopy PKS Satker


kepada KPPN

Menyetujui/menolak
Menyampaikan surat
Membuat surat

sebagian/seluruhnya
permohonan perjanjian


Daftar Usulan
penerbitan KKP
penggunaan KKP

Pemegang KKP dan
kepada bank penerbit
dengan Pemegang


Administrator KKP
KKP KKP
serta menetapkannya

Memberikan
Dapat melakukan

persetujuan atas
penarikan KKP karena

permintaan kenaikan
penyalahgunaan atau


limit KKP dari
keadaan tertentu
pemegang KKP
Menerbitkan surat


peringatan kepada


pemegang KKP 15

TUGAS DAN KEWENANGAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menerbitkan surat
Melakukan

penarikan KKP pengawasan secara

internal atas kewajiban

pembayaran tagihan


KKP agar tidak

melewati batas

waktu/jatuh tempo


pembayaran

Melakukan

monitoring dan


Evaluasi

Menempatkan
Menyusun dan

Standart Operating
Menyampaikan

Laporan hasil monev

Procedure (SOP)
Internal pelaksanaan

pembayaran dengan

KKP Tingkat Satker


secara triwulan

kepada KPPN







16

Tugas dan Wewenang

Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK)

Mencantumkan kebutuhan UP KKP dalam surat

pernyataan UP
Menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP

dan Administrator KKP kepada KPA

Melakukan Pengujian
Mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti

pengeluaran

Menolak bukti-bukti pengeluaran apabila tidak

memenuhi ketentuan
Menerbitkan DPT KKP

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Penolakan

kepada Pemegang KKP
PPK atas nama KPA menerbitkan SPBy

Menyampaikan SPBy kepada BP/BPP
Menerbitkan dan menyampaikan SPP GUP/SPP

PTUP KKP
Melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan

KKP







17

Tugas dan PWeneawndean
ang

Pejabat

Tangan SPM (PPSPM)

#1 #2

Melakukan pengujian
Menerbitkan

atas SPP -GUP/SPP-
SPMGUP/SPM-PTUP

PTUP KKP beserta
KKP
dokumen pendukung

#3 #4

Mengembalikan SPP-
Menandatangani

GUP/SPP-PTUP KKP
SPMGUP/SPM-PTUP

kepada PPK apabila
KKP
belum sesuai dengan

ketentuan

#5. #6.

Menyampaikan SPM-
Menyimpan seluruh

GUP/SPM-PTUP KKP
dokumen kelengkapan

beserta ADK
beserta bukti-bukti

kepada KPPN pendukung sebagai dasar

pengujian dan

penerbitan SPM







18

Tugas dan Kewenangan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu (BP/BPP)

Menyampaikan kebutuhan
Melakukan pengujian atas

UP KKP Satker kepada PPK SPBy, pengujian

Melampirkan daftar rincian
ketersediaan dana UP KKP,

yang menyatakan jumlah
dan penyusunan daftar

UP tunai dan UP KKP yang
pungutan/potongan pajak

dikelola oleh masing-
atas tagihan dalam SPBy.
masing BP

Mengajukan permintaan
Mengajukan permintaan

penggantian UP KKP kepada
pembayaran

PPK pertanggungjawaban

Menolak SPBy yang diajukan
TUP KKP kepada PPK
dan mengembalikan kepada

PPK apabila tidak memenuhi
Melakukan pemungutan

persyaratan untuk

dibayarkan pajak/bukan pajak atas


Melakukan pembayaran
tagihan dalam SPBy dan

tagihan KKP melalui

pendebitan rekening
melakukan penyetoran atas

BP/BPP ke rekening

Penerbit KKP setelah
pemungutan/pemotongan

pencairan dana SP2D

diterima/masuk ke rekening
pajak/bukan pajak ke kas

BP/BPP
negara sebelum melakukan


pembayaran tagihan KKP





19

Tugas & Kewenangan

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah

Membuat Surat Perjanjian Penggunaan KKP denhan

KPA
Menandatangai BAST KKP dan Surat Perjanjian

Penggunaan KKP
Menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya

Melakukan aktivasi KKP dan request/aktivasi PIN KKP
Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan
Merahasiakan nomor kartu, PIN, CVV, dan masa berlaku

KKP

Secara aktiv memeriksa kondisi dan rincian transaksi

KKP
Dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan

transaksi KKP kepada siapapun

Memilih merchant transaksi perdagangan melalui

sistem elektronik yang menyediakan fasilitas

keamanan untuk transaksi secara daring
Dapat mengajukan permohonan penonaktifan

kepada administrator KKP

Mengumpulkan dokumen berupa e-billing/daftar tagihan

sementara, surat tugas/surat perjalanan

dinas/perjanjian/kontrak dan bukti-bukti pengeluaran
Membuat daftar pengeluaran rill kegiatan operasional dan

belanja modal dengan KKP dan/atau daftar pengeluaran rill

kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKP

Menyampaikan daftar pengeluaran rill kegiatan

operasionaldan belanja modal dengan KKP dan/atau daftar

pengeluaran rill kegiatan perjalanan dinas-jabatan dengan

KKP kepada PPK
Dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau

tertulis kepada bank penerbit KKP







20

01 02 03

Melakukan
Meminta
Menginformasikan nilai

aktivasi KKP
kenaikan limit
kenaikan limit KKP

dan
KKP secara
periode kenaikan limit

request/Aktiv
sementara atau
KKP, serta nomor dan

asi PIN KKP permanen kepada
nama KKP kepada bak

bank penerbit
penerbit KKP dalam

KKP permintaan kenaikan

limit secara sementara

TUGAS DAN
KEWENANGAN

8 Administrator Kartu Kredit

Pemerintah
point

04 05

Menginformasikan nilai
Melakukan monitoring

kenaikan limit KKP,
pengembalian limit

periode permanen,
KKP secara sementara

serta nomor dan naman
ke limit awal
KKP kepada bank

penerbit KKP 08

06 07

Mengajukan
Meminta penyetoran

permintaan

pengembalian limit
kembali atas
Menginformasikan nilai

KKP ke limit awal
keterlanjutan
keterlanjutan pembayaran,

kepada bank penerbit
pembayaran kepada
nomor dan nama KKP,

KKP apabila limit KKP
bank penerbit KKP
bukti bukti

tidak kembali ke limit
melalui surat
pembayaran/pemindahan

awal elektronik dan/atau
buku yang sah dan nomor

saranan tercepat
rekening BP/BPP untuk

lainnya



penyetoran kembali


21

Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKP atau perubahan

proporsi UP KKP setelah adanya penyampaian SPM-UP, Satker

mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKP

kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan UP dari KPA

dan surat persetujuan perubahan besaran UP/proporsi UP KKP

dari Kanwil DJPb

Jenis Kartu Kredit Pemerintah
Satker dapat memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) jenis KKP

dari 1 (satu) bank penerbit KKP
Jumlah kepemilikan KKP disesuaikan dengan kebutuhan

penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP

Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal
Jamuan, Pemeliharaan, ATK
Dipegang oleh pelaksana kegiatan/belanja yang

ditugaskan oleh KPA/PPK

Belanja Perjalanan Dinas
Tiket, Sewa Kendaraan, Penginapan
Dipegang oleh Pelaksana Perjadin







22

BARANG

OPERASIONAL SERTA


BELANJA MODAL

Belanja Barang
Belanja barang operasional,

Operasional antara lain belanja keperluan

perkantoran, belanja pegadaan

Belanja Barang Non

Operasional bahan maknan, belanja

penambah daya tahan tubuh,

Belanja Barang Untuk
dan belanja barang operasional

Persediaan
lainnya
Belanja Sewa
Belanja barang non

operasional, antara lain

belanja bahan dan belanja

barang non operasional


lainnya

Belanja barang untuk

persediaan, antara lain


belanja barang

persediaan barang


konsumsi

Belanja sewa, antara

lain belanja sewa


kendaraan, gedung,

peralatan







23

KARTU KREDIT UNTUK KEPERLUAN

BELANJA BARANG OPERASIONAL

Serta Belanja Modal

Kartu Kredit untuk Keperluan Belanja

Perjalanan Dinas Jabatan

Digunakan untuk komponen
Pemegang kartu kredit

pembayaran: Pemerintah dan/administrator

kartu kredit pemerintah: pejabat

Biaya Transport negara, pegawai negeri sipil,

Penginapan dan atau prajurit tentara nasional

Sewa Kendaraan dalam kota Inodnesia, Anggota Kepolosian

Negara Republik Indonesia,

pegawai lainnya.







24

Pemegang kartu

kredit pemerintah

dan/atau Administrator Kartu

Kredit Pemerintah

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai satkler

yang memenuhi syarat, KPA dapat menetapkan pegawai lainnya

sebagai pemegang KKP dan Administrator KKP
Pegawai lainnya adalah pegawai nonPNS yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan pada kementrian/lembaga pemerintah non

kementrian/lembaga Negara/lembaga independen/lembaga

lainnya selain lembaga nonstruktural termasuk pegawai lainya

pada Badan Layanan Umum

KARTU

KREDIT

Pejabat yang memiliki kewenangan yaitu pejabat yang


mempunyai kewenangan untuk melaksanakan


pengangkatan/penandatangan perjanjian kerja, pemindahan,


dan/atau pemberhentian pegawai non PNS yang diatur dalam


ketentuan peraturan perundang-undangan






25

Pemegang kartu

kredit pemerintah

dan/atau Administrator Kartu

Kredit Pemerintah

Kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja barang

operasional serta belanja modal dipegang oleh pejabat

pengadaan barang/jasa, pejabat struktural pelaksana, dan/atau

pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK untuk

melaksanakan pembelian/pengadaan barang/jasa
Kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan

dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas

Proporsi & batasan belanja

(limit) Kartu

Kredit


Pemerintah







26

MEKANISME PENGGUNAAN KARTU

KREDIT PEMERINTAH

Pengajuan, Penerbitan, Penyerahan, dan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah







27

Pengajuan, Penerbitan,

Penyerahan dan


Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Satker

Satker Bank Penerbit
KPA menunjuk 1 (satu) bank
KKP penerbit KKP
Bank Penerbit KKP merupakan

bank yang sama dengan tempat

PKS PKS rekening BP/BPP dibuka

Dalam hal terdapat perbedaan

bank antara rekening BP dengan

rekening BPP, KPA melakukan

KPA PKS Satker dengan masing-

masing pejabat bank penerbit

KPA menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit
KKP temoat tekening BP/BPP

KKP dibuka
Bank Penerbit KKP merupakan bank

yang sama dengan tempat rekening
BP/BPP dibuka
KPA Kartu Kredit

Perjanjian kerja sama Satker dimaksud mengacu pada PKS

induk antara DJPb dengan Pimpinan bank penerbit KKP, yang

paling sedikit memuat definisi, tujuan perjanjian kerja sama,

ruang lingkup PKS, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan

melalui UP dan besaran fasilitas kredit Satker, hak dan

kewajiban Satker dan Bank Penerbit KKP, tata cara

penagihan dan pembayaran tagihan KKP, jenis dan besaran

biaya (fee), pajak-pajak, penyelesaian perselisihan dan hukum

yang berlaku, jangka waktu perjanjian, berakhirnya dan akibat

pengakhiran perjanjian, alamat dan wkail para pihak, surat

referensi, keadaan kahar (force majeure), kerahasiaan


informasi/data, dan ketentuan penutup



28

Pengajuan, Penerbitan, Penyerahan

dan Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah

Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan PKS Satker, PKK
KPA & PPK
menyampaikan daftar usulan

pemegang KKP dan administrator


KKP kepada KPA

Jumlah usulan pemegang KKP dan

administrator KKP disesuaikan


dengan kebutuhan Satker, besaran UP

KKP, frekuensi kegiatan yang dibiayai

melalui UP KKP, dan/atau banyaknya


KKP yang akan diterbitkan

Kartu Kredit

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 (satu) FIPA, KPA

menunjuk salah satu PPK sebagai koordinator untuk menyampaikan

daftar usulan pemegang KKP dan daftar usulan administrator KKP
KPA menyetujui/menolak sebagian/seluruhnya daftar usulan

pemegang KKP dan daftar usulan administrator KKP
KPA menetapkan daftar pemegang KKP dan daftar administrator KKP

dalam satu surat keputusan KPA







29

Pengajuan, Penerbitan, Penyerahan

dan Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah

Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah

Dalam hal hasil atas verifikasi tidak
KPA & PPK
terpenuhi, bank oenerbit KKP

menolak sebagian/seluruh


permohonan penerbitan KKP dengan

menyampaikan surat pemberitahuan


penolakan kepada KPA

Penyampaian surat pemberitahuan
Penerbitan KKP dilakukan paling lambat 6

penolakan dosampaikan paling lambat
hari kerja setelah hasil atas verifikasi

1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya
terpenuhi
KKP disampaikan kepada KPA melaluii

proses berifikasi tidak terpenuhi sarana pengiriman tercepat paling lambat


1 hari kerja setelah KKP diterbitkan

Kartu Kredit

Ketentuan mengenai penerbitan dan penyampaian KKP berlaku mutasis

mutandis dalam hal permohonan penerbitan KKP disetujui sebagian
KPA menyampaikan surat permohonan penerbitan KKP kepada bank penerbit

KKP dilampiri:
Surat refrensi, formulir aplikasi KKP dari bank berkenaan, fotocopy kartu tanda
penduduk yang masih berlaku, fotokopi NPWP, fotokopi surat persetujuan

besaran UP dari KPPN dan fotokopi surat keputusan penunjukan KPA







30

PENYERAHAN & PENGGUNAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH

Kartu Kredit

KPA menyerahkan KKP kepada pemegang KKP


1 disertai BAST KKP dan surat perjanjian


penggunaan KKP

2 Surat Perjanjian penggunaan KKP

ditandatangani oleh KPA dan pemegang KKP

Pemegang KKP menandatangani BAST KKP


3 dan Surat perjanjian penggunaan KKP pada


saat menerima KKP

KPA menandatangani BAST KKP dan surat


4 perjanjian penggunaan KKP setelah terlebih dahulu


dilakukan penandatanganan oleh pemegang KKP

Surat perjanjian penggunaan KKP antara KPA dan Pemegang KKP, paling

sedikit memuat definisi/pengertian, maksud dan tujuan, ruang lingkup

perjanjian, penerimaan KKP, penggunaan KKP, hak dan kewajiban para

pihak, PIN, Limit KKP, pemegang KKP, penghentian perjanjian, sanksi dan

penyelesaian perselisihan.







31

Penyerahan &

Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah

Penggunaan
AKTIVASI KARTU KREDIT

kartu kredit
PEMERINTAH

pemerintah Menggunakan KKP sesuai dengan

kewenangannya setelah terlebih

Setelah aktivasi kartu dan
dahulu dilakukan aktivasi kartu dan

pin selesai dilakukan, status
pin KKP untuk prtama kali
Aktivasi KKP dilakukan oleh

KKP secara otomatis aktif
administrator KKP atau masing-

dan siap digunakan.
masing pemegang KKP melalui call

center/layanan pesan singlat (Short

Penggunaan KKP dilakukan
message service)/saranan lainnya
untuk pembayaran belanja
Request/Aktivasi pin KKP dilakukan

oleh Administrator KKP atau masing-

barang operasional serta
masing pemegang KKP melalui call

belanja modal dan/atau
center/layanan pesan singkat (Short

belanja perjalanan dinas
Message Service)/sarana lainnya

jabatan. Memeriksa aktif

Tanda Tangan Memeriksa kondisi dan rincian

transaksi kartu kredit

Membutuhkan tanda tangan
pemerintah untuk memastikan

pada kolom tanda tangan
tidak terdapat transaksi yang

(signature panel) yang terdapat
salah/tidak diakui (dispute)

pada bagian belakang kartu
secara periodik
kredit pemerintah
RAHASIA
Media daring
Merahasiakan nomor kartu, PINK,

Satu tahun di Neptunus Memilih
Card Verification Value (CVV) dan

merchant transaksi
masa berlaku kartu kredit

perdagangan melalui sistem
pemerintah
elektronik (e-commerce) yang

menyediakan fasilitas
informasi/data
keamanan untuk transaksi

secara daring. Dilarang memberikan informasi
mengenai data diri dan transaksi

Pengnonaktifan KKP kartu kredit pemerintah kepada

siapapun
Dapat mengajukan permohonan

penonaktifan kepada administrator KKP


dan menyimpan KKP ditempat uang aman

dalam hal KKP tidak dipergunakan dalam


jangka waktu yang lama
32

Penyerahan & Penggunaan

Kairtu Pemerintah

Administrator KKP

Administrator KKP melakukan monitoring

pengembalian limit KKP secara sementara


ke limit awal

Administrator KKP mengajukan permintaan pengembalian

limit KKP ke limit awal kepada bank penerbit KKP dalam hal

limit KKP yang dinaikkan secara sementara tidak kembali ke


limit awal setelah periode berakhir

Pengajuan permintaan pengembalian limit kepada

Bank penerbit KKP dilakukan melalui surat

elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya

Bank penerbit KKP melakukan pengembalian limit KKP ke

limit awal paling lambat 1 (Satu) hari kerja setelah

pengajuan permintaan dari administrator KKP







33

KENAIKAN BATASAN BELANJA KKP
Kartu Kredit Pemerintah
Satker melalui Administrator KKP dapat
meminya kenaikan limit KKP secara

sementara/permanen kepada bank penerbit
KKP





Permintaan
Satker dapat

kenaikan limit KKP
meminta kenaikan


harus mendapat
limit KKP secara

persetujuan dari
sementara dalam


KPA hal terdapat





Keperluan belanja
dan/atau

operasional serta
persetujuan TUP


belanja modal
KKP
dan/belanja

perjalanan dinas


jabatan melebihi limit

sebuah kartu yg telah
atau belanja

perjalanan dinas

ditentukan jabatan melebihi

limit sebuah kartu



yang telah

Satker dapat
ditentukan/perubah

meminta kenaikan
an besaran UP KKP

limit KKP secara

permanen dalam hal


terdapat:
Keperluan belanja

operasional serta


belanja modal







34

Mekanisme Pengajuan

Kenaikan LImit

Penuhi nutrisi Pengajuan permintaan kenaikan limit KKP

secra sementara atau permanen dilakukan melalui surat

elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya
Untuk permintaan kenaikan limit KKP secara sementara,

Administrator KKP harus menginformasikan:
-Nilai kenaikan limit KKP (semula-menjadi)
-Periode Kenaikan limit KKP (mulai-berakhir), dan
-Nomor dan nama KKP
Kepada bank Penerbit KKP
Untuk permintaan kenaikan limit KKP secara permanen,

Administrator KKP harus menginformasikan:
-Nilai kenaikan limit KKP (semula-menjadi)
-Periode permanen, dan
-Nomor dan nama KKP
Kepada Bank Penerbit KKP







35

Mekanisme Pengajuan

Kenaikan LImit

Dalam hal informasi permintaan kenaikan limit KKP

secara sementara atau permanen teleh terpenuhi,

Bank penerbit KKP melakukan kenaikan limit KKP

secara sementara atau permanen
Dalam hal informasi permintaan kenaikan limit KKP

secara sementara atau permanen tidak terpenuhi,

bank penerbit KKP menolak permintaan kenaikan

limit KKP
Tolak limit KKP yang diberikan oleh bank penerbit

KKP kepada 1 (satu) Satker paling banyak sebesar UP

KKP yang telah disetujui dan/atau persetujuan TUP

KKP.







36

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH

Alur Pertanggungjawaban Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Mekanisme Penerbitan SPP/SPM GUP Kartu Kredit Pemerintah







37

TUP KARTU KREDIT PEMERINTAH

TUP Kartu Kredit Pemerintah
KPA Satker:
Dapat mengajukan TUP ke KPPN: Sifatnya mendesak, tidak
dapat ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan pembayaran
LS.
Dilampiri: Rencana nilai limit TUP Kartu Kredit Pemerintah,
Rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP
KKP yang ditandatangani oleh KPA dan BP/BPP dan
rencana periode pengguna limit TUP KKP (mulai-berakhir)







38

TUP Kartu Kredit Pemerintah

KPA Satker dan KPPN

Melakukan penilaian terhadap:
Nilai limit TUP KKP masih/cukup tersedia dananya dalam

DIPA
Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan yang akan

dibiayai dengan TUP KKP bukan merupakan pengeluaran

yang harus dilakukan dengan pembayaran LS
Pertanggungjawaban TUP KKP yang sebelumnya
Periode penggunaan limit TUP KKP yang akan diberikan

(dari-hingga) dan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan

melalui UP KKP

Dalam hal pengajuan permohonan TUP KKP telah

memenuhi ketentuan, Kepala KKPN memberikan

persetujuan sebagaian atau seluruhnya melalui

penerbitan surat persetujuan pemberian TUP

Dalam hal pengajuan permohonan TUP KKP tidak

memenuhi ketentuan, Kepala KKPN menolak

permohonan TUP KKP

Persetujuan atau penolakan TUP KKP

disampaikan kepada KPA paling lambat 1 (satu)

hari kerja setelah surat pengajuan permohonan

persetujuan TUP KKP diterima KPPN







39

TUP Kartu kredit

pemerintah

TUP KKP Informasi permintaan
kenaikan limit kkp
Berdasarkan surat

persetujuan pemberian
Dalam hal informasi permintaan

TUP KKP, Administrator
kenaikan limit KKP secara

sementara telah terpenuhi, bank

KKP mengajukan
penerbit KKP melakukan

permintaan kenaikan
kenaikan limit KKP secara

sementara
limit KKP secara

sementara kepada bank
Penggunaan TUP

KKP
penerbit KKP melalui

surat elektronik dan.atau
Penggunaan TUP KKP

sarana tercepat lainnya. berlaku untuk jangka

waktu paling lama 30 hari

Aministrator kkp kalender sejak bank

penerbit KKP melakukan

Administrator KKP harus
kenaikan limit KKP
menginformasikan:
Nilai kenaikan limit KKP
TUP KKP
(semula-menjadi), periode

kenaikan limit KKP (dari-
TUP KKP harus

hingga), dan nomor dan
dipertanggungjawabkan

nama KKP kepada bank
sebelum tanggal jatuh

penerbit KKP tempo pembayaran

ADMINISTRATOR KKP


Administrator KKP

melakukan monitoring
pengembalian limit KKP 40

secara sementara limit awal
setelah masa berlaku
penggunaan TUP KKP
berakhir

TUP Kartu Kredit

Pemerintah

Pengajuan Permintaan pembayaran

pertanggungjawaban TUP KKP dilakukan paling

lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy diterima

Pertanggungjawaban TUP
Proses pertanggungjawaban TUP KKP dilakukan seperti halnya

pertanggungjawaban GUP KKP
Penatausahaan bukti-bukti, penagihan dan penyelesaian tagihan, dan

pengujian surat perintahvbayar sebagaimana dimaksud dalam

pertanggungjawaban GUP KKP berlaku mutatis mutandis terhadap

ketentuan penatausahaan bukti-bukti, penagihan dan penyelesaian

tagihan, dan pengujian surat perintah bayar pada PTUP KKP

Pertanggungjawaban TUP

Dalam hal pengujian SPBy telah memenuhi persyaratan, BP/BPP
mengajukan permintaan pembayaran pertanggungjawaban TUP
KKP kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar
pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy,
beserta dokumen pendukung.

TUP Kartu Kredit Pemerintah

Pengajuan SPP-GUP/SPM-GUP KKP berlaku mutasis mutandis


terhadap ketentuan pengajuan SPP-PTUP/SPM-PTUP KKP


41

Pemungutan/Pemoton

gan Pajak/Bukan Pajak

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan

pengahpusan nomor pokok wajib pajak. Pengukuhan dan

pencabutan pengukuhan kena pajak, serta pemotongan

dan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi


instansi pemerintah

$

Pasal 12

Pemungutan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (3) huruf d, yaitu pemungutan PPh
sehubungan dengan pembayaran atas pembelian
barang
Instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh
pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:
Pembayaran yg jumlahnya paling banyak Rp (dua juta
rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan
pembayaran yg dipecah dari suatu transaksi yg nilai
sebenarnya lebih dari Rp 2 juta rupiah.
Pembayaran dg kartu kredit pemerintah atas belanja
instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yg mengatur mengenai tata cara
pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah

Pasal 18

Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah
(1) PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh instansi

pemerintah dalam hal:

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah tdk

termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yg terutang dan

bukan merupakan pembayaran yg dipecah dr suatu transaksi yg

nilai sebenarnya lebih dari 2 juta rupiah

Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah pusat sesuai


ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur


mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit


pemerintah






42

Pembayaran Tagihan

Kartu Kredit

Pemerintah

Pendebitan Rekening BP

BP melakukan pembayaran taghan KKP ke rekening Bank

Penerbit KKP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan

dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP
Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP pendebitan rekening

BP ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) hari kerja

setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP

BPP melakukan pembayaran tagihan KKP melalui pendebitan

rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKP paling lambat 1

(satu)hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke

rekening BPP
Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan yang

harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT KKP

Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan: Debit) Layanan

Perbankan Secara Elektronik (Internet Banking), Cek/bilyet giro
Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening penggunaan Layanan

Perbankan Secara Elektronik dan Rekening BP/BPP dibebankan

pada DIPA Kantor/Satker berkenaan
Pada ketentuan PMK mengenai kedudukan dan tanggungjawab

bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan

belanja negara







43

OPTIMALISASI

PENGGUNAAN KKP

Satker K/L agar menggunakan KKP untuk

pembayaran listrik, telepon, air dan langganan

televise kabel melalui mekanisme auto payment/auto

debit. Biaya administrasi dan/atau biaya lainnya

yang timbul dapat dibebankan pada APBN dengan


besar paling besar Rp. 8000,00







44

OPTIMALISASI PENGGUNAAN KKP

Sehubungan dengan Bendahara Sather K/L tidak wajib memungut,

memotong dan/atau menyetor PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPBM,


maka untuk optimalisasi penggunaan KKP, Satker K/L wajib menginput

seluruh elemen data pada Aplikasi SAS Modul PPK yaitu kolom

Jumlah diis nilai
Bukti dipilih sesuai

rupiah transaksi
ketersediaan bukti

sesuai baris COA

yang digunakan transaksi

Rincian diisi dengan

rincian transaksi KKP.

Contoh untuk pembelian

kertas tiket perjalanan


dinas Jakarta-Palu

Kategori, dipilih kategori/kelompok sesuai jenis transaksi. Terdapat

11 (sebelas) kategori/kelompok yang dapat dipilih yaitu

Hotel/Penginapan. Tiket Pesawat/Kapal/Kereta/Angkutan Lainnya,

Sewa Kendaraan, Alat Tulis Kantor (ATK) Bahan Bakar Minyak (BBM),

Konsumsi Rapat/lamuan Tamu, Pembelian Peralatan dan Mesin.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan, Biaya Pengobatan, dan Pembayaran KKP Lainnya

Tanggal transaksi,
Nama Toko disi sesuai
NPWP Toka, dis sesuai

disi sesuai tanggal
nama penyedia
NPWP penyedia

barang/jasa
bukti transaksi barang/jasa sesuai

NPWP

Alamat Toko, diisi
PPh Pasal 23, disi

sesuai alamat
persen atau nilai PPh


lengkap penyedia
Pasal 23 yang

barang/jasa dipungut oleh

Bendahara instansi







45

Dalam hal terdapat tagihan KXP yang belum

dibayarkan oleh Saer paling singkat 1 bulan sejak

tanggal jatuh tempo pembayaran Bank Penerbit


KKP yang menjadi mitra keja Sater berkenaan

menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKP


kepada Saterda ditembuskan ke KPPN

Berdasarkan Laporan Tagihan KKP tersebut

KPPN melakukan koordinas dengan Sarker


terkait

Tagihan KKP yang

belum dibayarkan

Saker hans menyelesaikan tagihan KKP

paling lambat 2 Idual bulan sejak

koordinasi dilakukan dengan KPPN

Koordinasi dilakukan untuk mengklarifikani,

menghimbau dan mendorong Satker


melakukan percepatan penyelesaian tagihan

KKP yang belum dibayarkan







46

KETERLANJUTAN PEMBAYARAN Keterlanjuran

dan Pengaduan Permasalahan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pembayaran

Penyelesaian Atas Keterlanjuran Pembayaran



Merupakan keterlanjuran

Pembayaran atas
pembayaran. Keterlanjuran

tagihan KKP kepada

pembayaran harus

Bank Penerbit KKP

disetorkan kembali oleh Bank

yang melebihi

Penerbit KKP ke rekening

tagihan/haknya

BP/BPP untuk penyetoran

Keterlanjuran

kembali. Penyetoran kembali

Pembayaran
dimintakan oleh


Administrator KKP kepada




Bank Penerbit KKP
Melalui surat

elektronik dan/atau
Untuk permintaan

penyetoran kembali,

sarana tercepat
Administrator KKP harus

lainnya setelah

menginformasikan
mendapat


persetujuan dari PPK kepada Bank Penerbit


KKP, sebagai berikut:








a nilai keterlanjuran pembayaran b. nomor dan nama KKP


Penyelesaian atas keterlanjuran pembayaran bukti-bukti

pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan d. nomor rekening


BP/BPP dam/atau rekening yang ditunjuk untuk penyetoran kembali.

Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali telah terpenuhi,


Bank Penerbit KKP melakukan penyetoran kembali ke rekening BP/BPP


dan/atau rekening yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja


setelah pengajuan permintaan penyetoran kembali oleh Administrator


KKP.

Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali tidak terpenuhi.


Bank Penerbit KKP memberitahukan kepada Administrator KKP untuk


memperbaiki permintaan penyetoran kembali dan informasi





47

Pengaduan Permasalahan

Penggunaan Kartu KRedit


Pemerintah

Pendebitan Rekening BP

Pemegang Kartu Kredit dapat menyampaikan pengaduan terkait

permasalahan dalam penggunaan KKP, Pengaduan dilakukan

secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit KKP yang

menjadi mitra kerjanya

Permasalahan dalam penggunaan KKP terjadi dalam hal
Pengenaan tambahan biaya atas transaksi pembelanjaan (surcharge)
Penggesekan ganda (double swipe) atas KKP
Merchant/penyedia melayani penarikan uang tunai dengan menggunakan

KKP (Gestun)
Pemegang KKP mengalami perlakuan/penagihan dari agen penagih utang

KKP (debt collector)
KKP hilang atau dicuri (lost and stolen card), dan/atau Opencurian

data/informasi KKP secara tidak sah/ilegal oleh peretas (hacker) atau

pihak lain

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan dan penyelesaian

permasalahan penggunaan KKP mengikuti

ketentuan/kebijakan masing-masing Perbankan







48

Penarikan Kartu Kredit Pemerintah

KPA dapat melakukan penarikan KKP

karena penyalahgunaan atau

keadaan tertentu pemegang KKP

Penyalahgunaan

a. Penggunaan KKP untuk pembayaran selain belanja


operasional serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas


jabatan

b. Penggunaan KXP melebihi batas tertinggi biaya perjalanan


dinas jabatan yang dapat dibayarkan atas beban APBc.

c. Penggunaan KXP untuk pembayaran belanja operasional dan


belanja modal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang


disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dengan


spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen rencana


kegiatan

d. Manipulasi data antara Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan


Sementara dengan bukti-bukti pengeluaran; atau e. Penarikan


uang secara tunai

Keadaan Tertentu

a. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat

b. Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum


tetap c. Diberhentikan sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri


Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian


Negara Republik Indonesia, dan Pegawai lainnya d. Sakit


berkepanjangan e. Meninggal dunia f. Tugas belajar, atau g.


Mutasi/berpindah tempat kerja





49

Biaya Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah

Bank Penerbit KKP membebaskan

Saker dari biaya penggunaan KKP

meliputi:

Biaya keanggotaan (membership fee)
Biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan e-

banking
Biaya permintaan kenalkan batasan belanja
Biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dinin atau

rusak
Biaya penggantian PIN
Biaya copy Billing Statement
Biaya pencetakan tambahan lembar tagihan I biaya

keterlambatan pembayaran
Biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat

dibayarkan, dan It biaya penggunaan fasilitas airport lounge

yang berkerjasama dengan KKP

Dalam penggunaan KKP biaya yang dibebankan APBN hanya

biaya materai. Pengaturan biaya dituangkan dalam PKS

penggunaan KKP antara aker organ Bank Penerbit KKP yang

menjadi mitra kerjanya







50