“Buku Saku Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan surat pertanggungjawaban (SPJ)”

BUKU SAKU
KELENGKAPAN DOKUMEN

PENGAJUAN PENCAIRAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN


(SPJ)

LATSAR CPNS
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan karunia dan kebaikan-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan “Buku Saku Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan
surat pertanggungjawaban (SPJ)” ini. Buku panduan ini disusun dengan
harapan pengaju/penanggungjawab (PJ) kegiatan dapat mengetahui dan
memahami dokumen atau data dukung dalam melakukan pengusulan
pencairan SPJ.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Lidya Sulaiman,
S.Farm.,Apt selaku mentor dan atasan, terimakasih kepada bapak/ibu
senior pada unit keuangan serta Ibu Dr.drg.Siti Nur Annisah, MPH,
sebagai coach dan pembimbing yang telah membantu dan berjasa dalam
penyusunan buku saku ini berupa dukungan, masukan dan saran.
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan
seperjuangan latsar CPNS Golongan II angkatan 6 kelompok A yang telah
banyak membantu dan saling memberi semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku saku ini masih
terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena
itu, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat
diharapkan untuk perbaikan kedepan yang lebih baik. Akhir kata penulis
ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak,
bila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati.

Kupang, Agustus 2022





Penulis

DAFTAR ISI

1 COVER
2 KAT
A PENGANTAR
3 DAFTAR ISI
4 PENDAHULUAN
5 DASAR HUKUM
6 ALUR VERIFIKASI PENGAJUAN PENCAIRAN SPJ
7 JENIS-JENIS PENGAJUAN PENCAIRAN DANA

JENIS-JENIS BELANJA PADA PENGAJUAN

8 PENCAIRAN SPJ DAN KELENGKAPAN
DOKUMEN

9 STANDAR BIAYA UMUM
10 BAGAN AKUN STANDAR
11 KETENTUAN PERPAJAKAN
12 LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Surat pertanggungjawaban (SPJ) adalah suatu dokumen tertulis yang
disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan
kegiatan suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi
atau sederajat. Surat pertanggungjawaban (SPJ) berguna sebagai
bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan
hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut yang selanjutnya
dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dan
peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan
datang.

Dalam melakukan pengajuan pencairan surat pertanggungjawaban
(SPJ) harus dilengkapi dengan data dukung atau dokumen yang
menjadi bukti otentik atau keabsahan suatu dokumen. Sebagaimana
telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2018
tentang tata cara pelaksanaan APBN. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
ini harus melalui tahap pemeriksaan agar dapat terjamin keabsahan,
kelengkapan dan kebenarannya. Hal ini diatur berdasarkan UU Nomor
15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara.

Pada saat proses verifikasi pengajuan pencairan spj masih sering
terjadi pengembalian dokumen pengajuan disebabkan adanya
kesalahan dan kurang lengkapnya dokumen yang menjadi data
dukung. Sehingga disusunlah buku saku ini dengan tujuan untuk
penyamaan persepsi terkait kelengkapan dan isian kelengkapan
dokumen sebagai upaya tertib administrasi keuangan di Poltekkes
Kemenkes Kupang.

DASAR HUKUM


Dasar hukum yang menjadi rujukan untuk dibaca, dipelajari dan dipahami antara lain,
yakni ;

1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara
Pembayaran Atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 Tentang Klasifikasi Anggaran

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang
7 Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya
Masukan TA. 2022

9 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 Tentang
Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara

10 Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan
Pengukuhan PKP serta Pomotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan

Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

1 ALUR VERIFIKASI PENGAJUAN PENCAIRAN 2
3 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) 4
4
Staf Prodi/Jurusan dan Unit melakukan 6
penyiapan data untuk pengajuan atau
usulan pencairan SPJ dan dilengkapi
dengan dokumen data dukung

Staf prodi/jurusan dan Unit menyerahkan
dokumen pengajuan atau usulan pencairan
SPJ kepada staf PPK atau verifikator keuangan

Staf PPK atau verifikator keuangan melakukan
pengujian atau verifikasi dokumen pengajuan
atau usulan pencairan SPJ beserta
kelengkapan data dukungnya

Jika dokumen pengajuan atau usulan pencairan SPJ
disetujui maka akan dilanjutkan ketahap
selanjutnya

5 Jika ada kesalahan atau dokumen pendukung
7 kurang lengkap maka dokumen pengajuan atau
usulan akan ditolak dan dikembalikan ke staf
prodi/jurusan dan unit untuk diperbaiki

Dokumen pengajuan atau usulan pencairan SPJ
yang disetujui akan di tandatangani oleh PPK
dan dilanjutkan ketahap selanjutnya

Dokumen dan data dukung pengajuan atau usulan
pencairan SPJ yang sudah di tandatangani oleh PPK
akan diuji oleh PPSPM dan jika sudah memenuhi
syarat akan dilakukan penerbitan SPM.

Dokumen dan data dukung pengajuan atau usulan
pencairan SPJ yang sudah diuji dan disetujui oleh
PPSPM akan dilakukan pencatatan pada modul
bendahara pada aplikasi sakti oleh Bendahara

JENIS-JENIS PENGAJUAN PENCAIRAN DANA

Uang Persediaan (UP)

Adalah sejumlah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat daur ulang
(Revolving) diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin
dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Penggantian Uang Persediaan (GUP)

Adalah dana di pergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang sudah di pakai
minimal 75% dari dana UP.

Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang
sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Pembayaran Langsung (LS)

Adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak
lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja
lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung

SUMBER DANA

BLU Rupiah Murni (RM)

JENIS-JENIS BELANJA PADA PENGAJUAN PENCAIRAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DAN

KELENGKAPAN DOKUMEN

Belanja Pegawai 51xxxx

Adalah Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam
bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan
luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan
pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/
atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerj aan yang telah dilaksanakan dalam
rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Belanja Pegawai Dipergunakan untuk :

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/Polri termasuk uang makan
dan uang lauk pauk yang melekat pada pembayaran gaji,Belanja
Lembur, kekurangan gaji, pembulatan gaji

Belanja gaji dan tunjangan Non-PNS termasuk tunjangan tenaga pendidik
dan tenaga penyuluh Non-PNS

Pembayaran program jaminan sosial pegawai

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal dan/ atau Kegiatan yang mempunyai keluaran (output)
dalam kategori belanja barang.

Belanja Barang 52xxxx

Adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa
yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang
dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/
Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Belanja Barang Dipergunakan untuk :

1 Belanja Barang
A. belanja barang untuk Kegiatan operasional, meliputi belanja keperluan

perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan
tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional Satker, dan
belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar lainnya;
belanja barang untuk Kegiatan non-operasional, meliputi belanja bahan, belanja
B. barang transito, belanja honor keluaran (output) Kegiatan, belanja biaya

operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja pencairan
dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri badan hukum, belanja denda
keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, dan belanja barang non-
operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang
direncanakan;

2 Belanja Jasa seperti belanja langganan daya dan Jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja
jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan
Umum (BLU) , dan belanja jasa lainnya;

3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri

4 Belanja Pemeliharaan Aset yang tidak menambah umur ekonomis/ masa
manfaat

Belanja Modal 53xxxx

Adalah Pengeluaran Pengeluaran untuk pembayaran perolehan
Aset Tetap (AT) dan/atau aset lainnya atau menambah nilai AT
dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi
AT/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Belanja Modal Dipergunakan untuk :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

PENGAJUAN PENCAIRAN GAJI, UANG MAKAN &
TUNJANGAN KINERJA

GAJI

Merupakan pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai
pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang
berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2. SPJTM
3.Daftar pembayaran perhitungan Gaji
4.Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21

UANG MAKAN

Merupakan uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tarif dan
dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.Uang makan diberikan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan PNS selain diberikan gaji dan tunjangan lainnya.

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2. SPJTM
3.Daftar pembayaran perhitungan Uang Makan
4.Daftar Hadir PNS dan Rekapitulasi Daftar Hadir
5.Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21

TUNJANGAN KINERJA

Merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya
didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2. SPJTM
3.Daftar pembayaran perhitungan Tukin
4. Logbook
5.Daftar Hadir PNS dan Rekapitulasi Daftar Hadir
6.Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21

PENGAJUAN PENCAIRAN UANG LEMBUR

LEMBUR ASN

Merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan
surat perintah kerja lembur dari pejabat yang berwenang dan Uang makan lembur
diperuntukkan bagi Pegawai ASN setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam
secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Kelengkapan Dokumen
1. SPTJM
2.Daftar pembayaran perhitungan lembur
3.Surat Perintah Kerja Lembur
4.Daftar Hadir lembur
5.Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21

LEMBUR PPNPN

Uang lembur Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) merupakan kompensasi bagi
pegawai non ASN yang melaksanakan tugas rutin sebagai pegawai tidak tetap, pegawai
honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang melakukan tugas lembur berdasarkan surat
perintah dari pejabat yang berwenang.

Kelengkapan Dokumen
1. SPTJM
2.Daftar pembayaran perhitungan lembur
3.Surat Perintah Kerja Lembur
4.Daftar Hadir lembur
5.Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21

PENGAJUAN PENCAIRAN HONORARIUM

Honor Operasional Satuan Kerja), yaitu honor tidak tetap yang
digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional
kegiatan satker. Pembayaran honornya dilakukan secara terus-
menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaranTermasuk
dalam klasifikasi honorarium ini adalah honor pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Pejabat Penguji/Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pemegang Uang Muka (PUM), Staf Pengelola Keuangan,
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola PNBP, petugas SAI dan
SIMAK-BMN.

Honor Output Kegiatan), yaitu honor tidak tetap yang dibayarkan
kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan
output, atau honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan
yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus-menerus dalam
satu tahun

Honorarium Mengajar, PA, Pembimbing CI, Pembimbing PKL,
Pembimbing KTI dan Penguji KTI, Pengelola Anggaran, Pengadaan,
BMN, SAI & SABMN, Ka. Pus/Unit, SPI, Pengelola Jurusan dan lain-lain

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2. SPTJM
3.SK Direktur dan Lampiran Daftar Nominatif
4.Daftar Terima
5.SSP PPh 21 atas honor
6. Fotocpy NPWP dan KTP
7.Bukti Laporan Pajak
8.Soft file data diatas

Pengajuan Pencairan Konsumsi

Belanja Makan Minum

Kosumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang
diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan
dan kudapan

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2.RAB Konsumsi Rapat
3.Surat Undangan
4.Daftar Hadir
5.Nota Pembelian
6.Kwitansi Pembayaran
7.NPWP Rekanan dan Data Rekening
8.SSP PPN dan/atau PPh 23

Pengajuan Pencairan atas Pembelian Bahan Bakar & Pelumas

Bahan Bakar & Pelumas, untuk pengeluaran atas pengadaan/
pembelian bahan bakar minyak/gas (antara lain pertamax, premium,
solar, dan lain-lain)

Kelengkapan Dokumen

1.Rincian Obyek berisi jenis kegiatan
dan Nominal Pengeluaran sesuai
dengan jumlah nominal di lampiran.

2. Nota/Struk pembelian

Pengajuan Pencairan Penggandaan/Fotocopy

Belanja penggandaandan dan fotocopy yaitu biaya yang
dikeluarkan untuk mencetak dan penggandaan. Untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi
dengan instansi terkait, maka Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional
perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat
menunjang kelancaran kegiatan.

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2.Kwitansi Pembayaran
3.Nota Pembelian
4.SSP PPN dan/atau (PPh 22 > 2 juta)

Pengajuan Pencairan Tagihan Bulanan

Menampung pengeluaran atas pembayaran tagihan biaya
pemakaian listrikl, air, telpon dinas dan internet.

Kelengkapan Dokumen

1.Rincian Obyek berisi jenis kegiatan dan

Nominal Pengeluaran

2.Bukti Tagihan/Struk Pembayaran

PENGAJUAN PENCAIRAN SPJ PERJALANAN DINAS

1.Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

2.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula
di dalam negeri.

3.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat keputusan pindah.

4.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

5.Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

6.Surat Tugas diterbitkan oleh: a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan
Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja
berkenaan; b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan
Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja; c. Pejabat Eselon
II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD
dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau d.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pejabat
Eselon I/Pejabat Eselon II.

7.Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);
pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama;
dan/atau
pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai
perjalanan dinas.

1.Surat Tugas paling sedikit mencantumkan hal-hal Pemberi tugas,
Pelaksana tugas, Waktu pelaksanaan tugas dan Tempat pelaksanaan
tugas.

2.Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. Perjalanan Dinas
Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)
jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

3.Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka :
pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan
Pindah;
pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari
Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan
menetap;
pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah
berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan
menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang
meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan
menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang
tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan
untuk dipekerjakan kembali.

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2. SPTJM
3.Surat Tugas dan lampiran
4.SPD (surat perjalan dinas)
5.Kwitansi yang dilampiri bukti Tiket pesawat/kereta beserta


boarding pass, Nota Taxi/ biaya tranport bandara -hotel dan

bill hotel
6.Rincian Biaya Perjalanan dan Perhitungan SPPD Rampung
7.Daftar Nominatif

Pengajuan Pencairan Transport PKL

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2. SPTJM
3. SK
4.Surat Tugas dan Lampiran
5.SSP PPh 21
6.Daftar Nominatif
7.Daftar Terima

Pengajuan Pencairan Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk

pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan

barang/aset agar berada dalam kondisi normal yang tidak

memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap (AT).

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2. SPTJM
3.Surat setoran pajak (SSP) PPN dan/atau


PPh 23
4.Kwitansi Biaya Pemeliharaan
5.Nota Pemeliharaan

Pengajuan Pencairan SPJ Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam
pelaksanaan Kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan,
termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure)
peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara
kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap
digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual).
Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent
expenditure) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk
dikapitalisasi.

Kelengkapan Dokumen
1. SPTB
2.Daftar Pembayaran Resume Kontrak
3.Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas)
4.Ringkasan Kontrak
5.NPWP Rekanan
6.Rekening Rekanan
7.Faktur Pajak

STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TA.2022

Satuan Biaya Honorarium

Satuan Biaya Uang makan & uang lembur PNS & PPNPN

BAGAN AKUN STANDAR

Belanja Pegawai (51XXXX)

Belanja Barang dan Jasa (52XXXX)



Belanja Modal (53XXXX)
Belanja Badan Layanan Umum (BLU) (525XXX)

KETENTUAN PERPAJAKAN
PPh 21, 22, 23, 4 Ayat (2), PPN & PPnBM











Dasar Hukum

https://drive.google.com/drive/folders/1_SvUx5CSoiz8RTOZmjMiKwoBAa5E43bG?us
p=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1HmMpyealPfC9rJOdkW_Y8D7dgX75R66A?u
sp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10_1x1MOjyKP4WDbLvBpudjSixp06wWHR?u
sp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DD8uevQDUK3SRQlEdCNlk0f3g
vs-Wo-H?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1FBMEx6KtS23l
kAEAMxxdP-ZFcA2o8RFN?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1ExpNKUCpDU1gWPSzghG9vdha
-e2JKPuv?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/17JpeO29lCE6qqcNybZ
mgGJAKjPRkSwv5?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1s5JBBDu3CidMOA6gRVRRhgy_RMwV3X_f?
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/f
olders/144HZrR8hmZ8yga-
YduzJo0dmH--vJKRa?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1nFktY3sOo8OxSs1tHj
dgWGYGrRyg5OSJ?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1RbUpOgw0PEPlpVn-
44GRpHuv1uXlOjph?usp=sharing

Catatan

PPOOLLIITTEEKKNNIIKK KKEESSEEHHAATTAANN KKEEMMEENNTTEERRIIAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKUUPPAANNGG