RENCANA AKSI PERUBAHAN Si RB PKA V TAHUN 2022

RENCANA AKSI PERUBAHAN
SISTEM INFORMASI REFORMASI BIROKRASI

(Si-RB) DI KABUPATEN BATU BARA

OLEH:
IHRAMLI EFENDI, S.Sos.I
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN V TAHUN 2022

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat-Nya kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan Rancangan Aksi
Perubahan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V Tahun 2022 pada
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Tujuan
penyusunan laporan ini adalah untuk membuat Rancangan Aksi Perubahan dalam
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V Tahun 2022. Dalam
menyusun Rancangan Aksi Perubahan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan
dari banyak pihak. Oleh sebab itu sudah selayaknya penulis menyampaikan terima
kasih kepada :
1. Bapak dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes Kepala BPSDM Provinsi Sumatera

Utara;
2. Bapak Renold Asmara, AP. SH. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Batu

Bara Selaku Mentor;
3. Ibu Ir. Herawati N. MMA yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, saran

dan motivasi selama proses pembentukan Judul Aksi Perubahan selaku Coach
PKA Angkatan V Tahun 2022;
4. Bapak/Ibu Widyaswara Pengajar PKA Angkatan V Tahun 2022 BPSDM
Provinsi Sumatera Utara;
5. Bapak/Ibu Panitia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sumatera Utara beserta jajarannya.
yang selalu memberikan fasilitas kemudahan, dukungan, bimbingan dan arahan
kepada kami selama menjalankan proses pembelajaran dari awal sampai merancang
Aksi Perubahan. penulis berharap semoga dengan Rancangan Aksi Perubahan pada
PKA Angkatan V Tahun 2022 bisa memberikan Inovasi dan manfaat bagi peserta
dan pembaca nantinya.

Medan, 02 Oktober 2022

IHRAMLI EFENDI, S.SOS.I

iii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. v
DAFTAR TABEL.................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang.......................................................................................... 1
B. Tupoksi Organisasi................................................................................... 5
C. Tujuan....................................................................................................... 6
D. Manfaat..................................................................................................... 7
BAB II RANCANGAN AKSI PERUBAHAN....................................................... 8
A. Analisis Permasalahan Organisasi dan Solusinya .................................... 8

1. Identifikasi dan Analisis Masalah ................................................................ 8
2. Kondisi Ideal yang Diharapkan.................................................................. 15
3. Terobosan / Inovasi.................................................................................... 15
B. Tahapan Perubahan / Milestone ............................................................. 16
C. Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan) ..................................................... 20
D. Manajemen Resiko ................................................................................. 28
E. Strategi Pengembangan Potensi Diri ...................................................... 29
DAFTAR PUSTAKA

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1, LHE Pelaksanaan RB Kabupaten Batu Bara 2021…………………4
Gambar 2.1 Analisis Fishbone …………………………………………………..11
Gambar 2.2 Alur Pikir ………………………………………………………….. 19
Gambar 2.3 Struktur Jejaring Kerja ……………………………………………. 21
Gambar 2.4 Pengelompokkan Stakeholder …………………………………….. 28

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis USG …………………………………………………………. 9
Tabel 2.1 Tabel Analisis Fishbone ……………………………………………… 12
Tabel 2.2 Analisis SWOT Internal ……………………………………………… 13
Tabel 2.3 Analisis SWOT Eksternal ……………………………………………. 13
Tabel 2.4 Analisis SWOT ………………………………………………………. 15
Tabel 2.5 Terobosan / inovasi …………………………………………………… 16
Tabel 2.6 Tahapan Rencana Aksi Perubahan Jangka Pendek …………………… 17
Tabel 2.7 Tahapan Rencana Aksi Perubahan Jangka Menengah ………………. 18
Tabel 2.8 Tahapan Rencana Aksi Perubahan Jangka Panjang ………………….. 18
Tabel 2.9 Tim Kerja …………………………………………………………….. 20
Tabel 2.10 Pengelolaan Stakeholder ……………………………………………. 22
Tabel 2.11 Strategi Komunikasi Stakeholder …………………………………… 27
Tabel 2.12 Manajemen Resiko …………………………………………………. 28
Tabel 2.13 Strategi Pengembangan Potensi Diri ……………………………….. 29

vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Reformasi berasal dari bahasa inggris, yaitu reform “memperbaiki” yang

berarti perubahan suatu sistem yang sudah ada pada suatu masa”. Menurut KBBI,
reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik,
atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Kata-kata reformasi dalam
pemerintahan yang dapat diartikan perubahan/perbaikan suatu sistem dalam
pemerintahan, Dilakukannya reformasi dalam suatu sistem jika dianggap sistem
yang digunakan itu sudah tidak efisien lagi dalam mencapai suatu tujuan. Reformasi
merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat. Hal tersebut
karena Indonesia pernah mengalaminya. Apabila dirunut, pada dasarnya Indonesia
sudah melewati masa reformasi sejak tahun 1998. Sejak saat itu pula, Indonesia
telah melewati berbagai macam perubahan. Pada hakikatnya reformasi yang terjadi
di Indonesia secara tersirat mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan
pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Sedarmayanti (2009: 67) bahwa reformasi merupakan proses upaya
sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata
pemerintahan yang baik (good governance). Kemudian menurut Samonte dalam
(Ismiyarto, 2016: 4) memberikan pemahaman tentang reformasi “sebagai
perubahan-perubahan atau inovasi - inovasi dengan penggunaan perencanaan dan
adopsi untuk untuk membuat sistem administrasi sebagai badan atau agen yang
lebih efektif untuk perubahan sosial, sebagai instrumen yang baik untuk membawa
persamaan politik, sosial, dan perubahan ekonomi”. Berdasarkan hal tersebut, dapat
dipahami bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), berdampak pada kehidupan bernegara,
dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan good

1

governance, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik.

Birokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu bureau artinya meja dan kratia
artinya aturan. Jadi secara harfiah arti birokrasi adalah orang yang bekerja di meja
dengan aturan yang ketat. Menurut KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintahan
yang dijalankan oleh pegawai pemerintah, karena telah berpegang pada hierarki dan
jenjang jabatan. Arti lain birokrasi yaitu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang
serba lamban, serta tata aturan yang banyak likunya. Dari pengertian tersebut,
terdapat makna konotasi yang kurang baik terhadap birokrasi dikarenakan
pandangan Sebagian masyarakat selama ini terhadap birokrasi pemerintahan yang
berbelit-belit, lamban dan tidak nyaman. Hal ini tidak lepas dari asal mula
timbulnya birokrasi. Namun bagi sebagian yang lain birokrasi dipahami dari
perspektif yang positif yakni sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan
perilaku masyarakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban
dalam hal mengelola berbagai sumber daya yang mendistribusikan sumber daya
tersebut kepada setiap anggota masyarakat secara berkeadilan.

Mengutip dari djkn.kemenkeu.go.id, pada awalnya, birokrasi merupakan
lembaga yang dibentuk untuk para pejabat, yang melayani raja atau penguasa bukan
untuk melayani kepentingan rakyat. Maka karakter birokrasi terkesan feodal. Hal
ini juga mempengaruhi birokrasi di Indonesia, di mana sebelum Indonesia merdeka,
banyak kerajaan di Nusantara. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk
organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai.
Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan
secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang
dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat berkaitan erat dengan
sistem dalam suatu organisasi atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu.

Apabila digabungkan antara kata reformasi dengan birokrasi, secara definisi
reformasi birokrasi menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Sehingga dapat dipahami bahwa

2

reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem
penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang
telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8
area perubahan terdiri dari:
1. Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat

ukuran)
2. Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang

jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip kepemerintahan yang
baik (good governance)
3. Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih
tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4. Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera.)
5. Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bebas KKN)
6. Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas
kinerja birokrasi)
7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat)
8. Mindset dan cultural Set Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan
integritas dan kinerja yang tinggi).
Tujuan Reformasi Birokrasi diselenggarakan adalah Menciptakan birokrasi
pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi,
bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan

3

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Oleh karena itu,
Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendukung terwujudnya Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, berkomitmen dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga tingkat kepuasan dan
kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Namun, dalam praktiknya
diketahui bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan
reformasi birokrasi belum maksimal. Hal ini didukung dengan Lembar Hasil
Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Batu Bara tahun 2021
yang dikeluarkan oleh Kementrian PAN-RB, bahwa Kabupaten Batu Bara
memperoleh indeks reformasi birokrasi sebesar 46,64 atau masuk pada kategori “C”
yang mana menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi masih bersifat
pemenuhan dan belum pada pelaksanaan yang prima dikarenakan selama ini
pengumpulan renja reformasi birokrasi dan pelaksanaan monev masih bersifat
manual. Hal ini disebabkan “Belum adanya monitoring dan evaluasi
pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi secara digital”.

Gambar 1.1, LHE Pelaksanaan RB Kabupaten Batu Bara 2021

4

Oleh karena itu, penulis mengajukan rencana aksi perubahan dengan judul
“Sistem Informasi Reformasi Birokrasi (Si-RB)”.
B. Tupoksi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam
kedudukannya Sekretariat Daerah bekerja berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Batu Bara. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah
b. Staff Ahli Bupati
c. Asisten, yang terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum;
d. Bagian, yang terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian hukum;
4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Bagian Umum;
7. Bagian Organisasi;
8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
9. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja
dan reformasi birokrasi.

5

Sebagai Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Batu Bara dalam menjalankan
tugas memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan

rencana kerja Sekretariat Daerah sebagai pedoman kerja
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku
4. Mengkoordinasikan dan memverifikasi bahan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
Seperti halnya Perangkat Daerah lainnya, bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Batu Bara mempunyai tujuan untuk mewujudkan visi bupati yaitu
“Menjadikan Masyarakat Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera,
Mandiri, dan Berbudaya” dengan misi strategisnya yaitu misi pertama
“Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas Pelayanan Publik dan
Investasi”. Lalu dari misi strategis diturunkan menjadi tujuan strategis yaitu
“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Reformasi
Birokrasi”.
Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan reformasi
birokrasi, maka yang harus ditingkatkan salah satunya adalah dengan melaksanakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi secara
berkelanjutan agar ASN sebagai agen perubahan dapat memberikan hasil
perubahan terhadap pelayanan ke masyarakat sehingga tujuan organisasi bisa
terwujud dengan efektif dan efisien.

C. Tujuan
Tujuan utama dari aksi perubahan yang diinginkan oleh penulis adalah

“Menciptakan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi yang Bersih, Akuntabel,
Kapabel dan Birokrasi Bersih Melayani”. Untuk memudahkan dalam

6

memetakan target capaian, maka tujuan aksi perubahan di bagi ke dalam 3 tahap
sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Tujuan Jangka Pendek
a. Terbangunnya aplikasi Sistem Informasi Reformasi Birokrasi (Si-RB).
b. Terlaksananya sosialisasi aplikasi Si-RB.
c. Terimplementasikannya aplikasi Si-RB.

2. Tujuan Jangka Menengah
a. Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi aplikasi Si-RB.
b. Tersusunnya rancangan pengembangan aplikasi Si-RB.

3. Tujuan Jangka Panjang
a. Terlaksanakannya pengembangan aplikasi Si-RB.

D. Manfaat
Manfaat utama dari aksi perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi
Memudahkan dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan
Reformasi Birokrasi secara bekelanjutan;

2. Bagi Masyarakat
Dapat mengetahui kapanpun dan dimanapun terkait informasi hasil
pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Perangkat Daerah dengan cara
mudah, cepat, akurat dan aman;

3. Bagi Diri Sendiri
Melatih menjadi pemimpin perubahan kinerja yang menghasilkan inovasi
dibutuhkan organisasi;

4. Bagi Stakeholder Eksternal
Memudahkan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan reformasi
birokrasi Perangkat Daerah.

7

BAB II

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Analisis Permasalahan Organisasi dan Solusinya
1. Identifikasi dan Analisis Masalah
Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Batu Bara, pemimpin dituntut untuk mencapai target –
target yang harus dicapai dalam subbagian – subbagian. Namun, dalam
pelaksanaannya terdapat kondisi – kondisi yang perlu mendapatkan perbaikan
demi tercapainya target yang harus dicapai. Kondisi/masalah yang terjadi saat
ini antara lain:
1. Belum adanya membuat Standar Pelayanan Publik.
2. Belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan reformasi
birokrasi secara digital.
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat
Mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan pada area tugas dan
fungsi di bidang survei dan pemetaan dapat dilakukan dengan beberapa
metode yang ada dan telah dijelaskan dalam materi Pelatihan Kepemimpinan
Administrator (PKA) Angkatan V Tahun 2022. Seperti menggunakan analisis
Urgency, Seriousness dan Growth (USG) dalam menentukan skoring terhadap
list permasalahan yang ada sehingga dapat dilihat skala prioritas dalam
penyelesaiannya.
Analisis USG menjelaskan mengenai seberapa mendesak (urgency)
suatu masalah atau isu harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia
dan seberapa besar tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah/isu;
kemudian seberapa serius (seriousness) suatu masalah/isu tersebut perlu
dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan
masalah/isu; serta seberapa besar kemungkinan suatu masalah atau isu

8

tersebut menjadi berkembang (growth) dan dikaitkan seberapa besar
memberikan dampak yang buruk bila masalah/isu tersebut dibiarkan.
Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam Bagian Organisasi Setdakab
Batu Bara adalah sebagai berikut:

KRITERIA

NO MASALAH TOTAL

USG

1. Belum adanya membuat Standar Pelayanan Publik. 5 5 4 14

Belum adanya monitoring dan evaluasi 5 5 5 15
2. pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi

secara digital.

Belum Optimalnya Pelaksanaan 5 5 3 13
3.

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.1 Analisis USG
Adapun dasar penulis memberikan penilaian identifikasi permasalah
diatas adalah sebagai berikut:
1. Belum adanya membuat Standar Pelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten Batu Bara;
- Urgency (urgensi)

Sangat penting karena pelayanan yang prima harus ada standar
pelayanan.
- Seriousness (tingkat keseriusan)
Sangat Penting karena sangat berpengaruh karena sangat
berpengaruh terhadap pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- Growth (tingkat perkembangan)
Penting karena kemungkinan bekembangnya masalah tersebut
semakin besar namun masih bisa di tanggulangi.
2. Belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan reformasi
birokrasi secara digital;

9

- Urgency (urgensi)
Sangat penting karena mempunyai peran yang sangat strategis dalam
upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

- Seriousness (tingkat keseriusan)
Sangat Penting karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi
dan misi Instansi Pemerintah Daerah.

- Growth (tingkat perkembangan)
Sangat Penting karena kemungkinan bekembangnya masalah
tersebut semakin besar dan apabila tidak diselesaikan segera
maka cepat atau lambat akan mengikis kepercayaan publik terhadap
aparatur pemerintah yang mana berkorelasi lurus terhadap
terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik.

3. Belum Optimalnya Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat;
- Urgency (urgensi)
Penting karena karena perlu dilakukan pengukuran secara akurat
terhadap kepuasan masyarakat.
- Seriousness (tingkat keseriusan)
Penting karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan
masyarakat.
- Growth (tingkat perkembangan)
Netral karena perkembangan masalah masih dapat dikendalikan
Setelah penetapan isu utama yang harus dicarikan solusi / jalan keluar

atas permasalahan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan
identifikasi akar penyebab masalah terhadap Belum adanya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi secara digital. Alat
analisa yang digunakan dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah
dengan Fishbone Diagram.

Diagram Tulang Ikan (fishbone diagram) atau diagram sebab-akibat
adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan sebab-akibat yang
membantu mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah yang selanjutnya

10

dapat diambil suatu tindakan korektif. Diagram tersebut dapat digunakan
untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dan karakteristik kegagalan
tertinggi.

Dalam menyusun identifikasi akar penyebab masalah sebelumnya
menetapkan 4 sumber penyebab timbulnya masalah dalam sebuah organisasi
yaitu:
1. Man (manusia): hal ini berkaitan dengan kekurangan pengetahuan dan

keterampilan dari sumber daya manusia;
2. Method (Metode Kerja): berkaitan dengan prosedur dan metode kerja

yang tidak benar, tidak jelas, tidak diketahui, tidak transparan, tidak
cocok, dan lain sebagainya;
3. Measurement (pengukuran): yaitu cara pengambilan data dari proses.
tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan dan kualitas dari proses.
Dengan pengambilan data yang benar maka dapat diketahui kemampuan
dan kualitas proses secara akurat.
4. Environment (Lingkungan Kerja): tidak memperhatikan kebersihan,
lingkungan kerja tidak kondusif, kurangnya lampu penerangan, ventilasi
yang buruk, bising, dan lain sebagainya.

Gambar 2.1 Analisis Fishbone

11

Masalah Utama Kategori Sub Sebab Masalah
Sebab Utama

Orang 1. Petugas monev belum memiliki
(Personel) Kompetensi yang sesuai standar.

2. Petugas monev diisi oleh personel yang
belum memiliki Pendidikan dan keahlian
yang dibutuhkan.

Belum adanya Lingkungan 1. Partisipasi Perangkat Daerah masih rendah.
Monitoring dan Evaluasi (Environment) 2. Ketidakpuasan masyarakat akan hasil
Pelaksanaan Percepatan
Pengukuran kinerja instansi pemerintah.
Reformasi Birokrasi (Measurement)
1. Pelaksanaan monev Percepatan Reformasi
Birokrasi masih manual

2. Belum adanya SOP tentang Pelaksanaan
monev Percepatan Reformasi Birokrasi

1. Belum ada media monev Percepatan

Metode (Methods) Reformasi Birokrasi.
2. Pelaksanaan monev Percepatan Reformasi

Birokrasi masih menerapkan cara
konvensional

Tabel 2.1 Tabel Analisis Fishbone

Berdasarkan Analisis Fishbone yang dijelaskan pada gambar
sebelumnya, terdapat faktor penyebab “Belum adanya Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi.” sebagai salah satu

sarana pemenuhan eviden dari komponen pengungkit pembangunan Zona

Integritas akuntabilitas kinerja.

Dalam menganalisis kondisi masalah saat ini, selain menggunakan

metode USG, dan Fishbone, Penulis juga menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan

ancaman (threats).

Berikut merupakan analisis SWOT yang diterapkan di Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara:

a. Analisis Internal

12

KEKUATAN KELEMAHAN

(STRENGTH) (WEAKNESS)

Tugas pokok dan Fungsi yang jelas Kurangnya pemahaman terhadap Tugas Pokok
dan Fungsinya

Tersedianya SDM Petugas Monitoring dan Petugas Monitoring dan Evaluasi belum

Evaluasi memiliki kompetensi sesuai standar

Kurangnya koordinasi dan komitmen antar
Adanya Komitmen dan dukungan dari Pimpinan

Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Analisis SWOT Internal
b. Analisis Eksternal

Tabel 2.3 Analisis SWOT Eksternal

Setelah diidentifikasi analisis SWOT dari internal dan eksternal

organisasi, Langkah selanjutnya adalah membentuk strategi berdasarkan

analisis SWOT, sebagai berikut.

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

2. Tugas pokok dan Fungsi 1. Kurangnya pemahaman
INTERNAL

yang jelas terhadap Tugas Pokok dan

EKSTERNAL 3. Tersedianya SDM Petugas Fungsinya

Monitoring dan Evaluasi 2. Petugas Monitoring dan

4. Adanya Komitmen dan Evaluasi belum memiliki

13

PELUANG (O) dukungan dari Pimpinan kompetensi sesuai standar
(S) + (O) 3. Kurangnya koordinasi dan

komitmen antar Perangkat
Daerah

(W) + (O)

1. Peningkatan kinerja 1. Memberdayakan SDM 1. Meningkatkan pemahaman

petugas monev petugas monev untuk Tugas Pokok dan Fungsi

2. Mewujudkan Pelaksanaan mewujudkan pelaksanaan serta mengintensifkan

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi koordinasi dan komitmen

Percepatan Reformasi Sistem Akuntabilitas antar Perangkat Daerah

Birokrasi yang baik Kinerja Instansi untuk mewujudkan

3. Adanya keinginan yang Pemerintah yang baik (S1 pelaksanaan Monitoring
kuat untuk mewujudkan – O2) dan Evaluasi Percepatan
Reformasi Birokrasi yang
penyelenggaraan 2. Mengoptimalkan adanya baik (W1) – (O2)

Monitoring dan Evaluasi Komitmen dan dukungan

Percepatan Reformasi dari Pimpinan untuk 2. Memberikan

Birokrasi yang baik dan mewujudkan pengembangan SDM

berbasis digital penyelenggaraan (S3 petugas monev untuk
– O3) mewujudkan Pelaksanaan

3. Melaksanaan Tugas pokok Monitoring dan Evaluasi

dan Fungsi yang jelas dan Percepatan Reformasi

adanya Komitmen dan Birokrasi yang baik dan
dukungan dari Pimpinan berbasis digital (W1,2) –

untuk meningkatkan (O3)

kinerja petugas monev
(S1) – (O1)

ANCAMAN (T) (S) + (T) (W) + (T)

1. Petugas monev kurang 1. Mengoptimalkan 1. Meminimalkan kurangnya

disiplin dan dan budaya pelaksanaan Tupoksi yang pemahaman Tupoksi dan

kerja yang rendah jelas untuk menghilangkan mengintensifkan

2. Pelaksanaan Monitoring anggapan pelaksanaan koordinasi dan komitmen

dan Evaluasi hanya Monitoring dan Evaluasi antar Perangkat Daerah

14

dianggap sebagai hanya dianggap sebagai untuk mewujudkan budaya

pemenuhan formalitas saja pemenuhan formalitas saja kerja yang rofessional
dan disiplin
3. Belum ada media (S1) – (T2) (W1,3) – (T1)

monev Percepatan 2. Mendayagunakan SDM

Reformasi Birokrasi monev dan adanya
2. Mengembangkan

dukungan serta komitmen
kompetensi petugas monev

pimpinan untuk membuat menghindari
untuk

media digital terkait
Pelaksanaan Monitoring

pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi hanya

dan Evaluasi Percepatan sebagai
dianggap

Reformasi Birokrasi (S2,3) pemenuhan formalitas saja
– (T3) (W2) – (T3)

Tabel 2.4 Analisis SWOT
5. Kondisi Ideal yang Diharapkan

Dari kondisi saat ini yang telah diidentifikasi diatas, Langkah selanjutnya
adalah mengidentifikasi kondisi yang diharapkan, agar strategi yang
direncanakan tepat sasaran dan terselesaikan bertahap. Kondisi yang
diharapkan yaitu Menciptakan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi yang
bertujuan mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel
dan Birokrasi Bersih Melayani.

6. Terobosan / Inovasi
Dari analisis isu yang telah dilakukan dengan menggunakan metode USG

dan diagram fishbone, maka ditetapkanlah isu terpilih yaitu “Belum adanya
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi.”.
Untuk mendukung pemecahan isu tersebut maka ditetapkanlah terobosan /
inovasi berupa “Menciptakan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi yang
bertujuan mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel,
Kapabel dan Birokrasi Bersih Melayani”.

15

Isu Faktor Penyebab Kegiatan Kreatif Pemecahan Isu

Jangka Pendek:

1. Melakukan Rapat koordinasi

2. Pembentukan Tim

3. Membuat SK tim

1. Petugas monev belum memiliki 4. Membentuk SOP Monitoring dan
2.
Kompetensi yang sesuai Evaluasi Sistem Informasi

standar. Reformasi Birokrasi

Petugas monev diisi oleh 5. Identifikasi kebutuhan data

personel yang belum memiliki 6. Menjalin kerja sama dengan

Pendidikan dan keahlian yang berbagai pihak

dibutuhkan. 7. Membuat aplikasi Sistem

3. Partisipasi Perangkat Daerah Informasi Reformasi Birokrasi

masih rendah. 8. Melakukan sosialisasi dan

adanya 4. Ketidakpuasan masyarakat pembinaan kompetensi petugas Menciptakan Sistem

Belum akan hasil kinerja instansi monev Informasi Reformasi

Monitoring dan pemerintah. 9. Pengintegrasian inovasi monev Birokrasi yang bertujuan

Evaluasi Pelaksanaan 5. Pelaksanaan monev yang ada di Perangkat Daerah mewujudkan Tata
Percepatan Reformasi
Percepatan Reformasi menjadi satu portal aplikasi Pemerintahan yang Bersih,

Birokrasi Birokrasi masih manual Jangka Menengah Akuntabel, Kapabel dan

6. Belum adanya SOP tentang 1. Melakukan evaluasi penggunaan Birokrasi Bersih Melayani

Pelaksanaan monev Percepatan aplikasi Si-RB

Reformasi Birokrasi 2. Merancang perbaikan dan

7. Belum ada media monev pengembangan aplikasi Si-RB

Percepatan Reformasi 3. Penetapan rancangan aplikasi Si-

Birokrasi. RB

8. Pelaksanaan monev Percepatan Jangka Panjang

Reformasi Birokrasi masih 1. Melakukan pembahasan prioritas

menerapkan cara konvensional pengembangan Si-RB

2. Melakukan pengembangan

aplikasi Si-RB

3. Melakukan uji coba aplikasi Si-RB

yang telah dikembangkan

4. Mengimplementasi aplikasi Si-RB

Tabel 2.5 Terobosan / inovasi

B. Tahapan Perubahan / Milestone

Setelah melakukan identifikasi gagasan perubahan, maka Langkah

selanjutnya adalah menuangkannya dalam tabel milestone seperti berikut.

WAKTU (MINGGU KE BULAN)

TAHAPAN TAHUN 2022 OUTPUT STAKE
NO JANGKA HOLDERS
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Kesepakatan
PENDEK Bersama Mentor
I II III IV I II III IV I II III IV Efektifitas Tim Project Leader
1. Rapat Koordinasi Kerja Project Leader
√ Efektifitas Tim
2. Pembentukan Kerja
Tim Kerja √

3. Pembuatan SK √
Tim

16

4. Pembentukan √ SOP Monitoring Tim Kerja
SOP Monitoring dan Evaluasi
dan Evaluasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Percepatan
Percepatan Reformasi
Reformasi Birokrasi
Birokrasi

5. Identifikasi √ Database Tim Kerja
Kebutuhan Data √ Tim Kerja
Dokumen
6. Kerja sama Perencanaan
dengan berbagai
pihak

7. Membuat √ Aplikasi Tim Kerja
Aplikasi Sistem Tenaga IT
Informasi
Reformasi √ Dokumentasi Tim Kerja
Birokrasi

8. Melakukan
sosialisasi dan
pembinaan
kompetensi
petugas monev

9. Pengintegrasian √ Aplikasi Tim Kerja
data inovasi
monev yang ada
di perangkat
daerah menjadi
satu portal
aplikasi

Tabel 2.6 Tahapan Rencana Aksi Perubahan Jangka Pendek

TAHAPAN WAKTU

NO JANGKA 2023 2024 OUTPUT STAKE

MENENGAH IX X XI XII I II HOLDERS

1. Melakukan

evaluasi √ Aplikasi Tim Kerja
penggunaan

aplikasi Si-RB

2. Merancang

perbaikan dan √ Dokumen
pengembangan Tim Kerja
Perencanaan

aplikasi Si-RB

17

3. Penetapan Dokumen
rancangan √ rancangan Tim Kerja

aplikasi Si-RB aplikasi

Tabel 2.7 Tahapan Rencana Aksi Perubahan Jangka Menengah

WAKTU OUTPUT STAKE
TAHAPAN HOLDERS
NO 2024
JANGKA PANJANG

III IV V VI

1. Melakukan Dokumen

pembahasan prioritas √ Rancangan Tim Kerja
pengembangan Si-RB pembahasan

prioritas

2. Melakukan √ Aplikasi Tim Kerja
pengembangan aplikasi Tenaga IT
Si-RB

3. Melakukan uji coba √ Aplikasi Tim Kerja
aplikasi Si-RB yang

telah dikembangkan

4. Mengimplementasi √ Aplikasi Tim Kerja
aplikasi Si-RB

Tabel 2.8 Tahapan Rencana Aksi Perubahan Jangka Panjang
Setelah menyusun tahapan – tahapan kegiatan atas gagasan perubahan,
akhirnya semua tahapan – tahapan diatas dituangkan kedalam alur pikir sebagai

gambaran singkat tentang proyek perubahan ini sebagai berikut.

18

Gambar

2.2 Alur Pikir
19

C. Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)

1. Tim Kerja dan Jejaring Kerja
Setelah Menyusun terobosan / inovasi, tahapan kegiatan, dan alur piker

maka Langkah selanjutnya adalah Menyusun Tim kerja dalam aksi perubahan.
Adapun tim kerja terkait aksi perubahan tersebut antara lain berikut ini.

JABATAN JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/
NO NAMA

DALAM TIM Asisten Administrasi Umum Setdakab Batu Bara /
1 Mentor Renold Asmara, AP, SH

2 Project Leader Kepala Bagian Organisasi Setdakab Batu Bara / Ihramli
Efendi, S.Sos.I

Koordinator Tim
3 Analis Kebijakan Ahli Muda/ Abdul Gofar Asdiqi, SE

Substansi

4 Koordinator Tim Analis Kebijakan Ahli Muda/ Farhansyah Sembiring,

Administrasi SE

5 Anggota 1. Analis Jabatan/ Dio Landika Pratama, SE
2. Pengadministrasi Umum/ Mariati Gultom
3. Tenaga Kerja Sukarela/ M. Rasyid Anshari

Hasibuan
Tabel 2.9 Tim Kerja

Setelah menentukan tim kerja terkait aksi perubahan, lalu Langkah

selanjutnya menjabarkan kedalam jejaring kerja seperti berikut.

20

RENOLD ASMARA, AP, SH

Mentor

IHRAMLI EFENDI, S.Sos.I

Project Leader

FARHANSYAH ABDUL GOFAR
SEMBIRING, SE ASDIQI, SE

Koordinator Tim Koordinator Tim
Administrasi Substansi

M. RASYID ANSHARI DIO LANDIKA PRATAMA, SE
HASIBUAN MARIATI GULTOM

Anggota Anggota

Gambar 2.3 Struktur Jejaring Kerja

2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Stakeholder
Setelah membentuk anggota tim dan jejaring kerja, Langkah selanjutnya

adalah melakukan pengelolaan stakeholder terkait Sistem Informasi Reformasi
Birokrasi yang mana terdapat pada tabel strategi berikut ini.

STAKEHOLDER STRATEGI

Promotors (+ +) Merumuskan Kebijakan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Koordinasi dan konsultasi dalam

Bara pengambilan keputusan.

Asisten Administrasi Umum Leader dalam perencanaan, pelaksanaan dan

Kepala Bagian Organisasi evaluasi kegiatan yang telah diputuskan.

Setdakab. Batu Bara Meningkatkan motivasi antara stakeholder.

Sub Koordinator Kinerja dan

Reformasi Birokrasi

21

Sub Koordinator Bidang
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
Sub Koordinator Bidang
Kelembagaan dan Analis Jabatan

Defenders (- +) Quality Assurance (Pengawas Kualitas)

Inspektorat pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Diskominfo Percepatan Reformasi Birokrasi.

Kasubbag Umum Perangkat Penyedia media digital terkait Monitoring

Daerah se Kabupaten Batu Bara dan Evaluasi Percepatan Reformasi

Petugas monev Birokrasi

Menjaga koordinasi dan komunikasi antar

stakeholder.

Latens (+ -) Memberikan bimbingan dan koordinasi
Kementrian PAN-RB kebijakan terkait pedoman dalam melakukan
DPRD monitoring dan evaluasi Percepatan
Reformasi Birokrasi
Memberikan pengawasan dan kontrol
terhadap Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi
yang diselenggarakan.

Apatetics (- -) Pemberi penilaian atas kinerja yang di
Masyarakat hasilkan oleh Perangkat Daerah.
LSM
Tabel 2.10 Pengelolaan Stakeholder

22

Dampak

Stakeholder Interes Sikap/ Terhadap Strategi
No Peran
Upaya Power Komunikasi
Internal Dukungan

Sekretaris Interes
Daerah
1. Memberikan
Kabupaten
Batu Bara dukungan

Asisten Pembimbing Positif dalam Memberikan Komunikasi
2. Administrasi membantu Bimbingan lintas
dalam dan arahan Perangkat
Umum mencapai Kepada Daerah,
Meningkatkan Project rapat OPD
Monitoring Leader dalam pemetaan
dan Evaluasi Perencanaan masalah,
Pelaksanaan Perubahan menjalin
Percepatan komitmen

Reformasi

Birokrasi

Memberikan

dukungan

Pembimbing Positif dalam Memberikan Komunikasi
membantu Bimbingan lintas
dalam dan arahan Perangkat
mencapai Kepada Daerah,
Meningkatkan Project rapat OPD
Monitoring Leader dalam pemetaan
dan Evaluasi Perencanaan masalah,
Pelaksanaan Perubahan menjalin
Percepatan komitmen

Reformasi

Birokrasi.

23

Komunikasi

lintas

Kepala Perangkat
Bagian
3. Organisasi Perencanaan Selaku Project Merencanakan Daerah,
Setdakab. Positif Leader Perubahan rapat OPD
Batu Bara pemetaan
Perubahan

masalah,

menjalin

komitmen

Perumusan Membantu Sangat Komunikasi
dalam rangka berpengaruh lintas
pelaksanaan perumusan dalam Perangkat
pelaksanaan perumusan Daerah,
Sub kebijakan kebijakan pelaksanaan rapat OPD
Monitoring kebijakan pemetaan
Koordinator Monitoring dan Evaluasi Monitoring masalah,
Pelaksanaan dan Evaluasi menjalin
4. Kinerja dan dan Evaluasi Positif Percepatan Pelaksanaan komitmen
Reformasi Percepatan
Reformasi Pelaksanaan Birokrasi Reformasi
Birokrasi
Birokrasi Percepatan

Reformasi

Birokrasi

Tenaga Membantu Membantu Komunikasi
tambahan
Sub sebagai tenaga lintas
dalam
Koordinator tenaga tambahan Perangkat
rangka
Bidang tambahan dalam rangka Daerah,
5. perumusan Positif
Pelayanan dalam rangka perumusan rapat OPD
pelaksanaan
Publik dan perumusan pelaksanaan pemetaan
kebijakan
Tata Laksana pelaksanaan kebijakan masalah,
Monitoring
dan Evaluasi kebijakan Monitoring menjalin

Monitoring dan Evaluasi komitmen

24

Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan
Percepatan
Reformasi Pelaksanaan Percepatan
Birokrasi
Percepatan Reformasi
Tenaga
tambahan Reformasi Birokrasi
dalam
rangka Birokrasi
Sub
perumusan Membantu Membantu Komunikasi
Koordinator sebagai tenaga lintas
pelaksanaan tenaga tambahan Perangkat
Bidang tambahan dalam rangka Daerah,
6. kebijakan Positif dalam rangka perumusan rapat OPD
Kelembagaan perumusan pelaksanaan pemetaan
Monitoring pelaksanaan kebijakan masalah,
dan Analis kebijakan Monitoring menjalin
dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi komitmen
Jabatan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Pelaksanaan Percepatan
Percepatan Percepatan Reformasi
Reformasi Reformasi Birokrasi
Birokrasi Birokrasi

Dampak

No Stakeholder Interes Sikap/ Terhadap Strategi
Kementerian Peran Upaya Power Komunikasi
Interes
1. Pembimbing Dukungan
PAN-RB
Memberikan Memberikan

bimbingan dan Bimbingan dan

Positif koordinasi arahan Kepada Komunikasi,
kebijakan terkait Project Leader Koordinasi,
pedoman dalam dalam dan
melakukan kebijakan Konsultasi
pengukuran Monitoring dan

Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi Pelaksanaan

25

Pelaksanaan Percepatan
Percepatan Reformasi
Reformasi Birokrasi
Birokrasi

2. DPRD Pengawas Positif Memberikan Memberikan Komunikasi,
pengawasan dan pengawasan Koordinasi,
kontrol terhadap terhadap dan
Monitoring dan Monitoring dan Konsultasi
Evaluasi Evaluasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Percepatan Percepatan
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi yang
diselenggarakan

Membantu sebagai Berpengaruh

Quality Assurance dalam

(Pengawas pengawasan

Kualitas) kualitas

3. Inspektorat Pengawas Positif pelayanan publik pelayanan Komunikasi,
Kualitas terhadap publik terhadap dan
Monitoring dan Monitoring dan Sosialisasi
Evaluasi Evaluasi

Pelaksanaan Pelaksanaan

Percepatan Percepatan

Reformasi Reformasi

Birokrasi Birokrasi

Membantu sebagai Membantu

penyedia media dalam

digital terkait penyediaan

Penyedia media Monitoring dan media digital Komunikasi,

4. Diskominfo digital Positif Evaluasi terkait dan

Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi

Percepatan Evaluasi

Reformasi Pelaksanaan

Birokrasi Percepatan

26

Reformasi

Birokrasi

Membantu

mengkoordinasikan

penyelenggaraan Koordinasi

Kasubbag Monitoring survei Monitoring dengan Petugas

Umum penyelenggaraan dan Evaluasi Monev yang Komunikasi,
dan
Perangkat Monitoring dan Pelaksanaan berada di Sosialisasi
5. Positif
Percepatan masing- masing
Daerah se Evaluasi

Kabupaten Pelaksanaan Reformasi Perangkat

Batu Bara SAKIP Birokrasi yang Daerah

berada pada

masing- masing

OPD

Membantu dalam

Penyelenggara proses

Monitoring dan penyelenggaraan

Petugas Evaluasi Monitoring dan Nilai Indeks RB Komunikasi,
6.
Pelaksanaan Positif Evaluasi Perangkat dan
Monev
Percepatan Pelaksanaan Daerah Sosialisasi

Reformasi Percepatan

Birokrasi Reformasi

Birokrasi

Tabel 2.11 Strategi Komunikasi Stakeholder

Setelah diidentifikasi pemetaan stakeholder dan strategi komunikasinya,

maka bisa di tuangkan dalam bentuk bagan berikut ini.

27

Gambar 2.4 Pengelompokkan Stakeholder

D. Manajemen Resiko

Dalam melaksanakan aksi perubahan, tahapan manajemen resiko juga perlu

dilakukan agar dapat meminimalisir atau bahkan menghindari resiko yang mungkin

dapat terjadi. Adapun identifikasi resiko tersebut adalah.

No. POTENSI RESIKO RENCANA SOLUSI

1. Keterbatasan waktu tim efektif dalam Manajemen waktu dan pembagian tugas

pelaksanaan aksi perubahan karena antara pelaksanaan kegiatan tim efektif
tumpeng tindih dengan pekerjaan dan saling bantu apabila ada

yang lain permasalahan yang harus ditangani

2. Pandemi Covid19 yang menjadi Mengadakan rapat sosialisasi dan

fokusseluruh stakeholder dalam koordinasi antar stakeholder maupun

kegiatan tanggap darurat dan PSBB antar tim secara virtual memalui video

yang membatasi pertemuan secara conference.

langsung

Tabel 2.12 Manajemen Resiko

28

E. Strategi Pengembangan Potensi Diri

NO Komponen/Sub Panduan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan
Komponen Intervensi Diri untuk Mendukung Tahapan Pengembangan
Potensi Diri
Pelaksanaan Aksi Aksi Rencana Realisasi

Perubahan Perubahan

12 3 4 5 67

1. Mengelola Sensitivitas Pengembangan Mandiri: Pembuatan Minggu

perubahan / terhadap Mengasah kemampuan Aplikasi ke 2 di

pengembangan peluang serta mengelola tugas atau Sistem bulan

diri dan orang keinginan target unitnya dalam Informasi November

lain dalam hal rangka meningkatkan Reformasi Minggu

pengembangan sensivitas peluang Birokrasi (Si- ke 2 di

kompetensi pengembangan RB) bulan

baik untuk diri kompetensi/pemberdayaan Melaksanakan November

sendiri maupun bawahan. diskusi

orang lain yang Pengembangan Melalui dengan para

diikuti dengan Penugasan: stakeholder

upaya Penugasan sebagai ketua terkait

pengembangan tim satuan tugas tertentu rencana

yang terencana yang terdiri atas berbagai pembuatan

dan terjamin karakter anggota, target aplikasi Si-

kemanfaatannya jangka pendek sehingga RB

mengasah kemampuan

membagi tugas sesuai

kompetensi

Tabel 2.13 Strategi Pengembangan Potensi Diri

29

DAFTAR PUSTAKA

Ismiyarto, 2016, Budaya Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Organisasi
Publik (Teori, Kebijakan, dan Aplikasinya). Alfabeta, Bandung

Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan. Refika Aditama, Bandung

https://kbbi.web.id/reformasi, diakses pada 10 Oktober 2022
https://kbbi.web.id/birokrasi, diakses pada 10 Oktober 2022
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/13251/Birokrat-

Tapi-Tidak-
Birokratis.html#:~:text=Salah%20satu%20pengertian%20birokrasi%20me
nurut,banyak%20liku%2Dlikunya%20dan%20sebagainya, diakses pada 10
Oktober 2022
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-
pelayanan-publik, diakses pada 10 Oktober 2022