044_Nadi Harvita Rahayu_PAK20B_Media Pembelajaran Pajak 3.2

Oleh : Nadi Harvita Rahayu / 20080304044 / PAK20B

Administrasi Pajak
Kelas XI

Materi : Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

KOMPETENSI DASAR

KD 3.2 Menerapkan permohonan
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

KD 4.2 Membuat Surat
Permohonan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)

Materi POIN UTAMA MATERI
Bahasan
1. Ruang Lingkup Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)

2. Tata Cara Pendaftaran Untuk
Mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)

3. Penghapusan dan Penerbitan
NPWP Secara Jabatan

Ruang Lingkup Nomor
Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak biasa
NPWP disingkat dengan NPWP adalah nomor
yang diberikan kepada wajib pajak
sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas wajib
pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

1.Dua digit pertama menunjukkan

kode atau identitas wajib pajak

2.Enam digit berikut menunjukkan

nomor registrasi/nomor pokok

Format NPWP yang diberikan kantor pusat

Dirjen Pajak kepada Kantor

Pelayananan Pajak (KPP)

3. Satu digit berikutnya

menunjukkan kode pengecekan

sebagai alat pengaman untuk

menghindari terjadinya

pemalsuan atau kesalahan NPWP

4. Tiga digit berikutnya

menunjukkan kode Kantor

Pelayanan Pajak (KPP)

5.Tiga digit terakhir menunjukkan

status wajib pajak (Tunggal,

Pusat atau Cabang)

Fungsi NPWP Menjaga ketertiban Sarana administrasi Memenuhi
pembayaran serta perpajakan yang kewajiban
perpajakan
pengawasan digunakan sebagai
administrasi identitas wajib pajak
perpajakan

Digunakan untuk Digunakan untuk Digunakan untuk
keperluan yang pelaporan SPT (surat mendapat pelayanan
berhubungan dengan dari instansi tertentu
dokumen perpajakan pemberitahuan yang mencantumkan
tahunan dan masa NPWP dalam dokumen-

dokumen yang
diwajibkan

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah Pihak yang wajib
sekumpulan orang atau mempunyai NPWP adalah

badan yang menurut wajib pajak
ketentuan peraturan
perundang-undangan Tarif PTKP terbaru tahun 2020
perpajakan ditentukan untuk yaitu:
melakukan kewajiban -Wajib pajak = 54.000.000
perpajakan termasuk -WP kawin = 4.500.000
pemungut pajak dan -Tanggungan
pemotong pajak tertentu. (maks 3) = 4.500.000
-Penghasilan suami istri
digabungkan= 4.500.000

KEWAJIBAN UTAMA KELOMPOK WAJIB
WAJIB PAJAK PAJAK

Kewajiban wajib pajak yang Wajib pajak dikelompokkan
utama adalah membayar menjadi 3, sebagai berikut:
pajak itu sendiri dan 1. Wajib pajak orang pribadi
2. Wajib pajak badan
memungut atau memotong 3. Wajib pajak bendahara
pajak orang lain dan sebagai pemungut/pemotong
pajak
kemudian menyetorkannya
kepada negara melalui bank

atau kantor pos

Kewajiban Pajak Subjektif Dalam Pasal 2A UU PPh 1984
Yang Telah Diubah Menjadi UU Nomor 17 Tahun 2000

1.Orang tersebut dilahirkan
2.Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat

untuk bertempat tinggal di Indonesia
3. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia
4.Warisan yang belum dibagi dalam satu kesatuan, menggantikan

yang berhak
5.Subyek pajak luar negeri
6. Bentuk usaha tetap (BUT)

Hak Melaporkan Mengajukan Mengajukan
Wajib beberapa masa surat permohonan
Pajak pengembalian
pajak dalam keberatan
satu surat dan banding kelebihan
pembayaran
pemberitahuan bagi wajib
masa pajak dengan pajak

kriteria
tertentu

Kewajiban Wajib Pajak

Mendaftarkan diri Melaporkan usahanya Membayar dan
pada kantor Dirjen pada kantor Dirjen menyetor pajak yang
Pajak yang wilayah Pajak yang wilayah
kerja meliputi tempat kerjanya meliputi terutang dengan
tinggal atau tempat tempat tinggal atau menggunakan surat
kedudukan wajib tempat kedudukan setoran pajak ke kas
pajak dan kepadanya pengusaha atau
tempat kegiatan negara melalui
diberikan NPWP tempat pembayaran
apabila telah usaha dilakukan untuk
memenuhi dikukuhkan menjadi yang diatur
pengusaha kena berdasarkan
persyaratan subjektif pajak Peraturan Menteri
dan objektif
Keuangan

WAJIB PAJAK YANG BERKEWAJIBAN
MEMPUNYAI NPWP

Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan
penghasilan netonya diatas PTKP
Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya
telah melebihi PTKP setahun
Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat
wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat
kegiatan wajib pajak
Wanita yang telah menikah yang dikenakan pajak secara terpisah
Wajib pajak badan

Sanksi SANKSI APA YANG DIBERIKAN KEPADA
SETIAP ORANG YANG DENGAN
SENGAJA TIDAK MENDAFTARKAN DIRI
UNTUK DIBERIKAN NPWP?

Sanksinya dapat dipidana penjara paling
singkat enam bulan dan paling lama enam
tahun serta denda paling sedikit dua kali
jumlah pajak yang terutang yang tidak atau
kurang bayar dan paling banyak empat kali
dari jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayarkan

Jangka Waktu Pendaftaran NPWP

Wajib pajak orang pribadi Bagi wajib pajak orang
yang tidak menjalankan pribadi yang menjalankan
suatu usaha atau pekerjaan suatu usaha atau pekerjaan

bebas apabila jumlah bebas dan wahib pajak
penghasilannya sampai badan wajib mendaftarkan
dengan suatu bulan yang diri paling lambat satu bulan
disetahunkan telah melebihi
PTKP wajib mendaftarkan diri setelah usaha mulai
selambat-lambatnya akhir dijalankan

bulan berikutnya

Tata Cara
Pendaftaran Untuk
Mendapatkan NPWP

Tata Cara Pendaftaran untuk Mendapat NPWP

Tata Cara Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP yaitu :
1. Wajib pajak mempersiapkan dokumen persyaratan untuk memperoleh NPWP yang meliputi :
Bagi wajib pajak orang pribadi non pengusaha : fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia.
Sementara bagi warga asing : fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang misal kepala desa.
Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha, dokumennya : fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia.
Sementara bagi warga asing : fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang misal kepada kepala desa dan surat keterangan tempat kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang dari kepala desa.
Bagi wajib pajak badan : fotokopi akta pendirian usaha dan perubahan terakhir atau surat
keterangan penunjukkan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) ; fotokopi KTP bagi
penduduk Indonesia ; sedangkan untuk orang asing harus melampirkan fotokopi papor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi berwenang minimal kepala desa harus
dari salah seorang pengurus aktif dan surat keterangan tempat kegiatan usaha yang diperoleh
dari instansi yang mempunyai wewenang minimal kabupaten dan kepala desa.

Tata Cara Pendaftaran untuk Mendapat NPWP

Bagi bendaharawan sebagai pemungut/pemotong : fotokopi KTP bendaharawan dan fotokopi
surat penunjukkan sebagai bendaharawan.
Bagi kerja sama operasi sebagai wajib pajak pemotong/pemungut dokumennya adalah fotokopi
perjanjian kerja sama sebagai joint operation; fotokopi NPWP untuk masing-masing anggota join
operation; fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia sedangkan untuk orang asing melampirkan
fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
minimal kepala desa dari salah seorang pengurus joint operation.
Bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi atau pengusaha tertentu ataupun wanita
kawin yang tidak pisah harta : fotokopi surat keterangan terdaftar. Apabila permohonan
ditandatangani oleh orang lain, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

Tata Cara Pendaftaran untuk Mendapat NPWP

Apabila wajib pajak pindah tempat kegiatan usaha atau domisili maka wajib pajak melaporkan
diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan melampirkan dokumen :

1. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha pindah domisili atau tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas adalah surat keterangan domisili baru atau tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (kepala desa)

2. Bagi wajib pajak orang pribadi non pengusaha surat keterangan domisili baru dari kepala
desa atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya

3.Bagi wajib pajak badan, pindah tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan adalah surat
keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari kepala desa.

2.Wajib pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak untuk menyampaikan
permohonan memperoleh NPWP secara tertulis.









Tata Cara Pendaftaran untuk Mendapat NPWP

1.

2.

3.Setelah selesai mengisi formulir maka formulir disampaikan kepada KPP atau

KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha
wajib pajak baik secara langsung, melalui pos atau ekspedisi pengiriman lain
dengan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap.
4.Setelah seluruh syarat permohonan pendaftaran diterima KPP atau KP2KP
secara lengkap maka KPP atau KP2KP akan menerbitkan bukti penerimaan
surat.
5.KPP atau KP2KP akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar
(SKT) paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan.
6.Terakhir NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos ke alamat wajib pajak.

Pendaftaran NPWP dan PKP
Melalui Elektronik (E-Registration)

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan
secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal

Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib pajak cukup
memasukkan data data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat

memperoleh NPWP

Penghapusan dan
Penerbitan NPWP
Secara Jabatan

Keadaan NPWP Wajib pajak yang Wanita kawin tidak Warisan belum
Yang Dihapuskan telah meninggal dengan perjanjian terbagi dalam
dunia dan tidak pemisahan harta dan kedudukan sebagai
subyek pajak
meninggalkan penghasilan
warisan

Wajib pajak badan Bentuk usaha tetap Wajib pajak orang
yang telah yang karena suatu pribadi lainnya yang

dibubarkan secara hal kehilangan tidak memenuhi
resmi statusnya syarat sebagai wajib

pajak

Penerbitan NPWP Secara
Jabatan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai hak untuk
menerbitkan NPWP secara jabatan jika wajib pajak
tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP

Thank you